BAB II TINJAUAN PUSTAKA. mengalami perubahan dan penyesuaian melalui: SK Menkeu No

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Program Kemitraan 2.1.1 Latar belakang Tahun 1989 digulirankan pertama kali melalui SK menkeu selaku pemegang saham BUMN No.1232/KMK/1989 tgl 14 oktober 1989 tentang : Pengembangan golongan ekonomi lemah dan Koperasi (PEGELKOP). kemudian direvisi tahun 1994 mengalami

perubahan

dan

penyesuaian

melalui:

SK

Menkeu

No.

316/KMK/061/1994 tentang : Pembinaan usaha kecil dan Koperasi (PUKK). Tahun 2003 PUKK berubah menjadi: PKBL (Program kemitraan dan Bina lingkungan) yang diatur melalui : SK Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 juni 2003 tentang : Program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil. Petunjuk pelaksanaannya diatur melalui : SE Menteri BUMN No. SE. 433/MBU/2003 tanggal 16 september 2003 tentang : Petunjuk pelaksanaan program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil. Program Kemitraan yang dilaksanakan BUMN terhadap Usaha Kecil dan Menengah, adalah suatu bentuk tanggung jawab dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang menjelaskan.

Universitas Sumatera Utara

2.1.2 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Ada beberapa pengertian mengenai Usaha Kecil dan Menengah yang dapat didefinisikan sebagai berikut : 1. Menurut Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pengusaha kecil atau Usaha Kecil (termasuk usaha mikro) sebagai suatu badan usaha milik Warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta. 2. Biro Pusat Statistik mendefinisikan skala usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja Dimana Industri kecil (IK) adalah Perusahaan / usaha industri pengolahan (baik yang berbadan hukum ataupun tidak) yang mempunyai pekerja 5-19 orang termasuk pemilik usaha / pengusaha, dan industri yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. 3. Menurut Komisi Untuk Perkembangan Ekonomi (Committee For Economic Development) – CED Mengemukakan usaha kecil sebagai berikut : 1. Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik 2. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil 3. Daerah operasi bersifat lokal 4. Ukuran dalam keselururhan relatif


Selain itu ada dua konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan defenisi usaha kecil dan menengah yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokkan perusahaan ditinjau dari segi kekyaan perusahaan. \Defenisi UKM dari segi kekayaan perusahaan adalah: •

Menurut UU No. 10 tahun 1999 yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah adalah usaha yang mempunyai kekyaan bersi lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan maksimum Rp. 10 Milyar.

•

Berdasarkan SK menteri Deperindag No. 589 tahun 1999 usaha kecil dan menengah adalah usaha yang mempunyai nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp 1 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan.

•

Bank Indonesia menentukan batas tertinggi dari investasi, diluar tanah dan bangunan sebesar Rp 600 juta bagi pengetian industri kecil.

Sedangkan defenisi UKM dari segi tenaga kerja adalah: •

Menurut BPS Indonesia kriteria usaha kecil adalah jika karyawannya 5-19 orang jika kurang dari 5 karyawan digolongkan dalam usaha rumah tangga dan usaha menengah terdiri atas 20-29 karyawan.

•

Anderson (1987) mengemukakan defenisi pengelompokkan kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja sebagai berikut :


Tabel 2.1 Pengelompokkan Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja Usaha Usaha Menengah

-Kecil I- Kecil II -Kecil II- Kecil III Besar - kecil Kecil - menengah Menengah – menengah Besar menengah

Usaha besar

1 – 9 Pekerja 10 – 19 Pekerja 100 - 199 pekerja 201 – 499 pekerja 500 – 999 pekerja 1000 – 1999 pekerja

> 2000 pekerja

Sumber : Anderson, Tommy D (1997, profit in small firms, scholl of eceonomics University of

gothenberg, sweden.

Harmein Nst, Baren Ratur Sembiring, Bahri Sayono, Suadi, Rini, Pengembangan Kewirauahaan, 1997, mengungkapkan bahwa batasan perusahaan kecil menurut beberapa I nstansi antara lain: Tabel 2.2 Batasan Pengertian Usaha Kecil Menurut Beberapa Instansi Instansi Dep. Perindustrian Dep. Keuangan Dep. Perdagangan Bank Indonesia Badan Pusat Statistik

Batasan Pengusaha Kecil Asset Rp. 600 juta Asset Rp. 300 juta Asset Rp. 25 juta Asset Rp. 600 juta Pengusaha Informal Pengusaha Kecil

Keterangan Diluar tanah dan bangunan

TK 1 s/d 4 orang TK 5 s/d 9 orang

Depkop & PPK Asset < Rp. 200 juta Sumber : Harmen Nst, Baren Ratur Sembiring, Bahri Sayono, Suadi, Rini, pengembangan kewirausahawan, 1997.


2.1.3 Pengertian BUMN, Program Kemitraan, BUMN Pembina a. Badan Usaha Milik Negara adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang segala kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimum. b. Program Kemitraan, yaitu : Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.”Program Kemitraan ini bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dukungan terhadap modal, serta pelatihan Sumber Daya Manusia yang profesional dan terampil agar dapat mendukung pemasaran dan kelanjutan usaha di masa depan. c. Unit Program Kemitraan Berdasarkan pasal 1 KEP-236/MBU/2003 poin 6 yang dimaksudkan dengan unit program kemitraan adalah unit organisasi khusus yang mengelola program kemitraan yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggung jawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina . d. Mitra Binaan Definisi mitra binaan berdasarkan Kepmen No. Kep-236/MBU/2003 pasal 1 yaitu usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan. e. BUMN Pembina BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksankan Program Kemitraan.


2.1.4 Pelaksanaan Program Kemitraan Berdasarkan Kepmen BUMN No. Kep.236/MBU/2003 dan SE Kementrian BUMN No. SE-433/MBU/2003. Agar tujuan pelaksanaan program kemitraan dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan,

evaluasi,

penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Unit kemitraan dikantor pusat dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi perusahaan. Sedangkan

bentuk

pelaksanaan

dikantor

cabang

atau

perwakilan

disesuaikan dengan kebutuhan. Unit kemitraan atau PUKK bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota direksi yang ditetapkan dalam rapat direksi. Karyawan yang ditunjuk untuk menangani unit program kemitraan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan lain di BUMN Pembina yang bersangkutan. 2.2 Bentuk program kemitraan : a. Hibah Hibah dalam bentuk : •

Meningkatkan ketrampilan manajerial dan tehnik produksi atau pengolahan,

•

Meningkatkan pengendalian mutu produksi

•

Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi

•

Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan


•

Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk penjualan produk mitra binaan, mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pamer (showroom), pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina atau menyediakan tenaga penyuluh yang berasal dari lembaga pendidikan atau pelatihan swasta professional maupun perguruan tinggi.

Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan dapat dilakukan terusmenerus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri, dan bankable (dapat diberi pinjaman). b. Beban Operasional Untuk mendukung pelaksanaan program kemitraan, disediakan dana operasional yang bersumber dari hasil penyumbangan dana kemitraan (bukan dari pokok dan penyisihan laba BUMN). Dana operasional tersebut dapat digunakan untuk operasional yang meliputi, antara lain : •

Kegiatan pembinaan • Beban perjalanan dinas petugas atau pengelola dalam rangka survey lokasi • Usaha mitra binaan, monitoring atau evaluasi perkembangan usaha mitra binaan, dan kegiatan penagihan pinjaman. • Beban upah tenaga harian atau honorer yang membantu pelaksanaan • Program kemitraan.


• Beban kegiatan karyawan unit Program Kemitraan yaitu beban yng berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam melaksanakan fungsi Pembina, fungsi administrasi, dan keuangan. • Beban administrasi meliputi beban administrasi bank, beban suratmenyurat, dan sejenisnya. • Beban inventaris, yaitu pembelian perangkat komputer beserta program • Aplikasinya dan inventaris kantor lainnya. Pengadaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional, yang pengadaannya disesuaikan dengan kondisi dana operasional. Realisasi pengadaan inventaris dan kendaraan bermotor dicatat dan dibukukan sebagai aktiva tetap dalam Neraca Program Kemitraan. Sedangkan rencana penggunaan dana operasional dijabarkan secara terperinci dalam RKA Program Kemitraan. Usaha penghapusan pembukuan aktiva tetap diusulkan dalam RKA Program Kemitraan. c. Penanganan Pinjaman Bermasalah Pelaksanaan pemindahan pencatatan pinjaman macet yang telah melalui proses pemulihan kedalam pos pinjaman bermasalah dilakukan dalam satu tahun setelah pinjaman dikategorikan macet. Pinjaman bermasalah yang akan dihapus bukukan terlebih dahulu diusulkan kepada Menteri/RUPS melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan.


d. Prioritas program kemitraan •

Program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan.

•

Program Kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memilliki kaitan usaha dengan BUMN

Pembina,

namun

diupayakan

kearah

terwujudnya

keterkaitan usaha. \e. Tingkat bunga pinjaman Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif proporsional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan sesuai dengan batasan sbb : Tabel 2.3 Jumlah Pinjaman dan Tingkat Bunganya No a.

Jumlah pinjaman yang diberikan s/d Rp. 10.000.000

Tingkat bunga 6%

b.

> Rp. 10.000.000 s/d 8% Rp. 30.000.000 c. > Rp. 30.000.000 s/d 10 % Rp.50.000.000 d. Diatas Rp. 50.000.000 12 % Sumber : Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-433/MBU/2003 Penetapan bunga pinjaman dihitung dengan sistem bungan efektif, atau dapat juga dihitung dengan sistem flat atau sistem bagi hasil sepanjang nilainya setara dengan bunga efektif.


Tingkat bunga yang diperhitungkan sebelum ketetapan (kepututsan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pinjaman. Apabila masa pinjaman telah berakhir namun mitra binaan belum melunasi pinjamannya, maka tingkat bunga atas sisa pinjaman tersebut disesuaikan dengan ketetapan ini. f. Pelaksanaan program kemitraan oleh BUMN Pembina. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, oleh karena itu bagi BUMN Pembina dianjurkan melaksanakan Program Kemitraan. Pelaksanaan Program Kemitraan bagi BUMN berpedoman pada RKA program kemitraan yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan sumber pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang besarnya ditetapkan RUPS. 2.2.1 Posisi UKM UKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang melibatkan masyarakat secara langsung di dalam perekonomian. Sumbangan UKM terhadap perekonomian berupa penyerapan tenaga kerja, disamping itu mereka juga memberikan kontribusi dalam penciptaan nilai tambah dan devisa ekspor non migas meskipun nilainya relative kecil. Sehingga kegiatan ini merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi nasional. Beberapa bentuk kegiatan UKM ini terdiri dari berbagai sektor mulai dari produksi dan perdagangan komoditi seperti makanan, pakaian, keperluan rumah tangga, keperluan dapur, cendramata sampai pada mesin-mesin peralatan produksi skala kecil. Beberapa industri skala kecil yang termasuk UKM memasarkan


produknya tidak hanya di dalam negeri saja tetapi sampai ke luar negeri, bahkan ada yang melakukan kontak dengan usaha besar. Teknologi yang digunakan adalah teknologi sederhana sampai madya, penerapan manajemen sederhana, sebagian belum berbadan hukum serta memiliki keterbatasan

modal,

kemampuan

dan

ketrampilan,

wawasan

bisnis

dan

kewirausahaan. Kondisi usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia saat ini terdapat sebanyak 42 juta usaha mikro dan kecil 80 % diantaranya bergerak dibidang pertanian. Sementara sektor menengah berjumlah 60 ribu usaha, dan sektor besar hanya berjumlah sekitar 2.518 unit usaha. 2.2.2

Kekuatan,

kelemahan,

Peluang,

Tantangan

Pegembangan,

serta

Permasalahan yang Dihadapi UKM Industri dan Perdagangan. Kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dalam jangka panjang untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses pembanguan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatkan daya saing pengusaha nasioanal di pasar dunia, serta seimbangnnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus diketahui kekuatan, kelemhan, peluang serta tantangan pengembangan UKM. Secara garis besar berbagai kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yamg dihadapi oleh UKM pada masa-masa mendatang antara lain :


a. Kekuatan UKM UKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang. 2.2.3 Peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja 1. Patut diperhitungkan, diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang teersedia. 2. Sumber wirausaha baru. Keberadaan UKM selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya usaha baru. 3. Memiliki segmen pasar yang unik. 4. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. 5. Memanfaatkan

sumber

memanfaatkansumber

daya

alam

daya

sekitar.

alam

yang

UKM

sebagian

merupakan

besar

unggulan

wilayah.Selain memanfaatkan limbah atau hasil sampinng dari industri besar atau industri lainnya. 6. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa UKM mampu

untuk

dikembangkan

lebih

jauh

dan

mampu

untuk

mengembangkan sektor-sektor lain yang terkait.


b. Kelemahan UKM. Beberapa kelemahan UKM antara lain : 1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. 2. Kendala pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha UKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakses, khususnya dalam informasi pasar dan jaringann pasar, sehinnga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. 3. Kecendrungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk UKM. 4. Sangat terbatasnaya institusi pemasaran bersama. Sebagian besar UKM\ memanfaatkan modal sendri dalam jumlah yang relatif kecil. Disamping itu mereka menjual produknya secara pesanan dan banyak terjadi penundaan pembayaran. c. Tantangan UKM 1. Iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha yang tidak kondusif diwujudkan dalam adanya monopoli dalam bidang usaha tertentu, penguasaan industri dari hulu ke hilir oleh industri besar, berbagai peraturan yang tidak mendukung (retribusi, perizinan, dan lain-lain). 2. Penberlakuan berbagai standar nasional maupun internasional. Perubahan tatanan ekonomi dunia cenderung menyebabkann pasar bersifat resistensi dan proteksi antara lain dengan diberlakukannya berbagai standar antara lain ISO 9000, ISO 14000, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain.


d. peluang UKM 1. Indonesia merupakan pasar yang besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki jumlah penduduk yang besar merupakan peluang pasar yang dimanfaatkan sebagai lahan usaha. 2.

Melimpahnya sumber daya alam. Potensi dalam negeri berupa sumber daya alam yang dapat diolah dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki sertadengan ketrampilan sumber daya manusia yang ada merupakan peluang yang harus disiasati untuk menjadi keunggulan kompetitif.

3. Perubahan tatanan ekonomi dunia. Kondisi ini mendorong terciptanya penyatuan ekonomi dunia pasar yang semakin terbuka dan kompetisi yang sehat. Hal ini menjadi peluang bagi UKM untuk lebih meningkatkan ekspor, mutu produk serta jenis produk yang lebih baik. 2.2.4 Kontribusi UKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Menurut

Payman

J.

simanjuntak

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

mempunnyai dua pengertian yaitu pertama, Sumber Daya Manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, sedangkan pengertian yang kedua adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah kelompok penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia pengertian tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga, sehingga disimpulkan bahwa tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, dan


golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan yang menerima pendapatan. Yang dimaksud dengan Pasar Kerja adalah proses terjadinya penempatan atas hubungan

kerja melalui

penyediaan dan permintaan tenaga kerja. Penyediaan atau supply tenaga kerja adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka sebagaian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau employed persons. Sebagian lain tergolong yang siap atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja. Produktivitas tenaga kerja mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Produktivitas mengandung pengertian filosofis-kualitatif dan kuantitatif-teknis operasional. Secara filosofis-kualitatif, produktivitas mengandung pandangan sebagai berikut : •

Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja Yang dimaksud dengan Pasar Kerja adalah proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja.

•

Penyediaan Tenaga kerja = Angkatan Kerja =Supply Tenaga Kerja Penyediaan atau suplay tenaga kerja adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Diantara mereka sebagian sudah aktifdalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau employed persons. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Mereka dinamakan pencari


kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja. •

Angkatan Kerja = Yang Bekerja + Penganggur Produktivitas

tenaga

kerja

mempengaruhi

penyediaan

tenaga

kerja

produktivitas mengandung pengertian filosofi kualitatif dan kuantitatif teknis operasional. Secara filosofi kualitatif, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Pandangan hidup demikian mendorong manusia untuk tidak cepat merasa puas, akan tetapi terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja. Sedangkan definisi kuantitatif, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan persatuan waktu. Peningkatan produktivitas dapat terwujud dalam empat bentuk yaitu : a.Jumlah produksi yang sama diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. b. Jumlah produksi yang lebih besar dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang. c.Jumlah produksi yang lebih besar dicapai dengan menggunakan sumber daya yang sama. d.Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Sumber daya masukan dapat terdiri dari beberapa factor produksi seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, bahan mentah, dan sumber daya manusia itu sendiri.


Dalam hal ini, peningkatan produktivitas manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan produktivitas faktor-faktor lain sangat tergantung pada kemampuan manusia untuk memanfaatkannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan dapat digolongkan dalam tiga kelompok yaitu : a.Yang menyangkut kualitas dan kemampuan fisik pekerja b. Sarana pendukung c. Suprasarana Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, motivasi kerja, etos kerja, mental dan kemampuan fisik pekerja yang bersangkutan. Sarana pendukung untuk peningkatan produktivitas kerja karyawan perusahaan dikelompokkan pada dua golongan, yaitu : •

Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang dipergunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja serta suasana dalam lingkungan kerja itu sendiri.

•

Menyangkut kesejahteraan pekerja yang tercermin dalam sistem pengupahan, jaminan sosial, serta jaminan kelangsungan kerja. Sedangkan yang termasuk suprasarana adalah kebijakan pemerintah,

hubungan industrial serta kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber secara maksimal, menciptakan sistem kerja yang optimal, akan menentukan tinggi rendahnya produktivitas karyawan. Sehingga factor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas pekerja perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut :


Gambar 2.1 Peningkatan Produktivitas Pekerja di Perusahaan Supra sarana - Kebijakan pemerintah -Hubungan industrial -manajemen

Produktivitas Latihan Etos kerja Motivasi kerja Sikap mental fisik

Peningkatan produktivitas pekerja di perusahaan

-Keselamatan dan kesehatan kerja - Upah -Sarana produksi

- Jamsos

-Teknologi lingkungan kerja

- Security kesejahteraan

Sarana pendukung

Sumber: payaman simanjuntak, pengantar ekonomi sumber daya manusia,1998 2.2.5 Program Kemitraan Sebagai Wadah Pengembangan UKM Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha di berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung,

dan

saling

menguntungkan

dengan

disertai

pembinaan

dan

pengembangan UKM oleh usaha besar. Salah satu bentuk kemitraan usaha yang


melibatkan UKM dengan usaha besar adalah production linkage. Dimana disini 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ℎ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

tingkat pengangguran = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 ℎ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑥𝑥 100

UKM sebagai pemasok bahan baku dan penolong dalam rangka mengurangi

ketergantungan import. The Kian Wie (1992) menyatakan bahwa ada 10 bentuk keterkaitan langsung pemasok (UKM) dan perusahaan besar yaitu melalui produksi, lokasi yang berdekatan, informasi yang jelas mengenai pesanan, bantuan teknis tentang informasi ciri dan mutu komponen, bantuan hibah keuangan atau pinjaman lunak, pembelian bahan baku, manajerial, penetapan harga, bantuan distribusi dan diversifikasi dalam rangka memperkuat keuangan. Akan tetapi, keterkaitan tersebut harus bersifat mendidik untuk bisa mandiri sehingga UKM dapat meningkatkan daya saingnya. Didalam dunia bisnis berkembang beberapa pola kemitraan usaha antara lain : pertama, Inti-Plasma. Inti berfungsi melakukan pembinaan, penyediaan produksi, bimbingan teknis dan pemasaran, sedangkan plasma melakukan fungsi produksi. Kedua, sub-kontrak. Pola ini merujuk pada usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah dan besar sebagai bagian dari produksinya. Sedangkan usaha menengah dan besar berfungsi melakukan pembelian komponen dari usaha kecil untuk keperluan produksinya. Pola ini didorong oleh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan untuk menyelamatkan usaha kecil sebagai bagian yang tidak terpisahkan, pola ini lebih sederhana dan mudah diterapkan bila didukung oleh suatu aturan yang jelas dari pemerintah. Ketiga, Dagang Umum. Pada pola ini usaha menengah dan besar memasarkan hasil produksi usaha atau usaha kecil


sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah dan besar. Pola ini dilakukan dalam dunia bisnis atas

dasar saling menguntungkan. Keempat, Waralaba. Pemberian

waralaba memberikan hak penguasaan lisensi merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan bantuan bimbingan manajemen. Pada prinsipnya pola ini banyak digunakan dalam dunia bisnis terutama bagi merekmerek terkenal dan dikonsumsi banyak orang. Hampir setiap celah bisnis dapat menggunakan pola ini seperti fast food, industri kimia, obat-obatan dan industri jasa lainnya. Pola ini secara bisnis lebih menjamin keberhasilan, namun dalam jangka panjang pola ini dapat menguras devisa negara sangat besar karena royalty yang dibayar secara totalitas sangatlah besar. Kelima, keagenan, pada pola ini usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan jasa usaha menengah dan besar. Kelima pola tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan dan Surat Keputusan Bersama Nomor 22/SKB 1998 dan Nomor 07/SKB/VII 1998. Pemerintah menawarkan konsep Bussiness Development Service (BDS) perguruan tinggi, yayasan dalam perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah Lembaga BDS memberikan jasa layanan non keuangan, bersifat dinamis, dan ruang lingkup kerja yang luas sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan bisnis. Layanan yang diberikan dapat berupa konsultasi, pelatihan, bimbingan dan pendampingan, penyusunan proposal, kontak bisnis, dan berbagai fasilitas teknologi. Program kemitraan merupakan wadah untuk Pengembangan UKM dikarenakan program ini dapat menjawab dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini dialami oleh UKM di Indonesia mengingat mekanisme dan struktur


kelembagaan kemitraan diatur berdasarkan KEP-236/MBU/2003 yang merupakan peraturan yang keluar dikarenakan peraturan sebelumnya belum dapat memenuhi harapan pelaku UKM. 2.2.6 Pemberdayaan UKM Tujuan

utama

dari

pemberdayaan

adalah

memperkuat

kekuasaan

masyarakat khususnya kelompok lemah yang berada dalam ketidakberdayaan. Sebagai tujuan dari pemberdayaan UKM adalah untuk memperkuat usaha UKM agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat menghadapi perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. 2.3 Teori Kemitraan Kemitraan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, yang bersama-sama memiliki perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Dalam kemitraan, mitra pemilik berbagi harta, kewajiban, dan laba sesuai dengan kesepakatan kemitraan yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori tentang pentingnya kemitraan organisasi (partnership organization) dikemukakan oleh Riane Eisler dan Alfonso Montuori (1998).17 Dikatakan lebih lanjut, bahwa strategi kemitraan organisasi merupakan bagian dari pendekatan sistem, yang telahmempertimbangkan adanya pengaruh lingkungan organisasi dalam pertumbuhan organisasi. Dalam perkembangannya, suatu organisasi untuk tetap tumbuh dan berkembang, harus memperhitungkan adanya kompleksitas lingkungan. Dimana dalam hal ini organisasi yang dominan (dominanator template) justru akan ditinggalkan, karena lingkungan menuntut adanya kemitraan organisasi. Pada masa sekarang (pola baru), untuk mengelola konflik yang muncul dalam organisasi lebih diutamakan menggunakan pendekatan sistem


kemitraan daripada pendekatan dominan. Model kemitraan dalam organisasi membutuhkan persyaratan sebagai berikut : 1. Adanya struktur organisasi yang sederhana (flat) dan sedikit hirarki. 2. Merubah peranan manager, dari “the cop” menjadi peran fasilitator dan suportif. 3. Merubah pengertian “power”, dari “power over” menjadi “power to/with”. 4. Adanya teamwork 5. Adanya keanekaragaman produk (diversity product) 6. Adanya kesamaan gender (gender-balance) 7. Adanya kreativitas dan jiwa kewiraswastaan (creativity and entrepreneurship) Bentuk perusahaan kecil yang dapat dengan mudah didirikan ialah usaha bersama atau partnership. Perusahaan ini dikelola oleh dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba. Dalam partnership pelaku bisnis tidak lagi terlibat seorang diri dalam menjalankan perusahaan. Ada orang lain yang membantu dalam pengelolaan dan pengoperasian perusahaan yang memiliki kecakapan di bidang tertentu dalam mengoperasikan perusahaan. Machfoedz (2004)18 mengemukakan tentang faktor positif dan negatif dari usaha bersama, yaitu : 1. Faktor Positif Mudah Didirikan

Mendirikan usaha patungan diperlukan adanya partner yang

sependapat dalam mewujudkan bentuk usaha yang disetujui bersama kemudian dinyatakan dalam perjanjian tertulis untuk dijadikan dasar pembagian kewajiban dan hak masing-masing.


-Ketersediaan Modal , Karena partnership merupakan usaha patungan yang didirikan secara bersama-sama oleh para pengelolanya, usaha ini lebih mudah dalam mendapatkan modal. Kemampuan finansial partner juga mendukung peningkatan kemampuan untuk mendapatkan biaya yang lebih besar. -Keanekaragaman Kecakapan dan Keahlian , Usaha patungan yang ideal sekaligus membawa orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda sehingga saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Perpaduan kecakapan dan keahlian untuk menentukan tujuan, mengelola pengaturan perusahaan, dan memecahkan persoalan dapat membantu keberhasilan usaha.Keluwesan Para partner usaha aktif dalam mengelola perusahaan sehingga bentuk perusahaan ini dapat dengan cepat mengantisipasi perubahan lingkungan usaha. 2. Faktor Negatif -Ketidakterbatasan Kewajiban , Setiap usaha patungan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang perusahaan. Sebenarnya, partner yang manapun dapat melaksanakan kewajiban seorang diri atas utang semua partner dan keputusan hukum, tanpa memandang siapapun di antara mereka yang menjadi penyebab. Seperti halnya pada usaha mandiri, kegagalan perusahaan dapat disebabkan oleh kerugian atas aset pribadi partner secara umum. -Berpotensi terjadi Konflik antar Partner , Setiap partner merupakan wakil perusahaan dalam usaha patungan. Dengan demikian seorang partner dapat melakukan suatu tindakan untuk perusahaan. Pertanggung jawaban bersama ini dapat menjadi kendala hubungan di antara para partner yang jika tidak teratasi dapat menjadi penyebab berakhirnya kerjasama.


-Pembagian Laba , Mereka yang terlibat dalam usaha patungan harus membagi laba, meskipun dengan jumlah pembagian yang tidak sama. Pengambilan keputusan pembagian keuntungan secara adil dapat menjadi permasalahan apabila jumlah kontribusi mereka bervariasi dalam volumenya sehingga pembagiannya menjadi lebih sulit. Sebaliknya, faktor pembagian laba dapat termasuk faktor positif, jika setiap partner memberikan kontribusi modal berupa waktu, kecakapan, keahlian, dan finansial dalam volume yang sama sehingga formula pembagian keuntungan akan lebih mudah. Kemitraan yang positif dibangun dari adanya saling percaya (trust) untuk bekerjasama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Phil Harkins 19 bahwa Kemitraan dibangun berdasarkan hubungan kerjasama, dan kerjasama dibangun berdasarkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bermitra Kepercayaan (trust) adalah fungsi dari komunikasi Jadi kemitraan yang gagal adalah karena rusaknya kepercayaan. 2.4 Penelitian terdahulu Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti untuk memulai proses penelitian. •

Penelitian adrey julianus pinem, (2011) tentang “Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kredit usaha rakyat dalam mengembangkan usaha kecil pada Bank

Rakyat

Indonesia

sudah

berjalan

dengan

baik

dan

mampu

mengembangkan usaha kecil, hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakankebijakan yang mendukung implementasi KUR kapasitas, fasilitas yang


diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR kemudahan prosedur atau proses administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara bank dengan masyrakat. •

Penelitian Unang Mulkhan dan Maulana Agung, (2011) tentang “ Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN Terhadap Kesejahteraan UMKM Pendekatan Corporate Responsibility (CSR) (Studi Kasus PTPN VII). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh faktor CSR goal, CSR issue, dan Corporate Relation Program terhadap kesejahteraan UMKM maka penulis menarik esimpulan sebagai berikut : 1. Secara parsial, kesejahteraan UMKM hanya menunjukkan korelasi dan signifikan yang bermakna dengan variabel CSR issu, sedangkan variabel CSR goal dan corporate Relation program tidak memilki pengaruh yang signfikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan PBL yang dilaksanakan oleh PTPN VII lebih banyak didasari oleh aspek legal atau tuntutan erundang0undangan serta isu trerkini tentang sosial, ekonomi dan lingkungan (triple bottom line). 2. Secara simultan, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan variabel CSR goal, CSR issue dan corporate Relation Program tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan UMKM. Dimana hanya variabel CSR issue yyang secara parsial memberikan pengaruh pada kesejahteraan UMKM.

•

Penelitian Nurul Widya Siska Usman, (2011) tentang Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Kota Padang ( Studi kasus program kemitraan PT. SEMEN PADANG). 1. Pelaksanaan


program kemitraan ini bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dukungan terhadap modal serta pelatihan sumber daya manusia yang profesional dana terampil agar dapat mendukung pemasaran dan kelanjutan usaha di masa depan. 2. Berdasarkan dari total skor faktor straegis intternal dan eksternal, didapatilah total skor faktor strategis internal sebesar 3,35 dan faktor strategis eksternal sebersar 3,40 dengan demikian dapat dilihat bahwa program kemitraan CSR. PT. SEMEN PADANG memberikan dampak positif pada pemberdayaan UKM yang menjadi Mitra Binaannya, program kemitraan ini patut dikembangkan di kota Padang. •

Penelitian

Anggri

Nastiti,

tentang

“Analisis

Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (studi kasus: PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang ), kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini, yaitu penghasilan bersih usaha berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Hasil ini konsisten dengan penelitian Mirdaningsih (2006), Asih(2007) dan Muhammamah (2008). Variabel usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, penghasilan diluar usaha, pengalamaan usaha dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit.


2.5 Hipotesis Hipotesis adalah uraian dari jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : 1. Terdapat perbedaan jumlah pendapatan para UKM sebelum dan sesudah menjadi mitra binaan PTPN III Medan. 2. Terdapat perbedaan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh para UKM sebelum dan sesudah menjadi mitra binaan PTPN III Medan. 2.6 Kerangka konseptual Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual Program Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara III Medan

Jumlah Pendapatan Mitra Binaan sebelum dan sesudah

Jumlah Tenaga Kerja Yang diserap sebelum dan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. mengalami perubahan dan penyesuaian melalui: SK Menkeu No

Recommend Documents