BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan komsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, KOSIPA menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan di karenakan usaha yang di jalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran pinjaman terutama darai dan untuk anggota. Pada perkembanganya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga masyarakat luas.
Universitas Sumatera Utara
Koperasi simpan pinjam dilihat dari aspek pasiva melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Bentuk penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau simpanan sedangan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal. Kegiatan usaha dari aspek aktiva merupakan upaya dari koperasi simpan pinjam untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil dari penghimpunan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pijaman. Lebih jauh jika di kerucupkan maka kegiatan koperasi simpan pinjam bisa di rinci sebagai berikut. 1).
Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga
penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan. 2). Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota yang dimasa datang akan diterima kembali secara bertahap. Kedua
kegiatan
diatas
harus
dikelola
sedemikian
rupa
sehingga
penghimpunan dan penyaluran berjalan seimbang. Untuk bisa menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam harus melakukan penghimpunan dana. Dana-dana tersebut bisa uang yang masuk kategori hutang atau ekuitas atau kekayaan bersih. Menurut PP 9 Tahun 1995 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi simpan pinjam dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian simpanan sebagaimana dinyatakan dalam PP tersebut adalah simpanan yang merupakan hutang bagi koperasi simpan pinjam, sementara itu terdapat jenis simpanan lain dari anggota yang merupakan kekayaan bersih bagi koperasi simpan
Universitas Sumatera Utara
pinjam, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Pembahasan mengenai simpanan di bawah ini, meliputi simpanan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan yang merupakan hutang, yaitu tabungan dan simpanan berjangka. 2.2. Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Kerakyatan adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi Kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, selain itu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam Koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatakan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri (Mubyarto, 2002). Prinsip demokrasi ekonomi tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukan bahwa Koperasi memiliki peranan dalam Ekonomi Kerakyatan karena Koperasi merupakan bentuk perusahan, satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan Ekonomi Kerakyatan.
Universitas Sumatera Utara
Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang mana koperasi sebuah lembaga sosial ekonomi yang dapat mengontrol dan menghindari eksploitasi ekonomi dari para tengkulak, rentenir dan lain sebagainya. Sehingga dalam organisasi koperasi dapat menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. Pertama, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung ke konsumen dengan posisi tawar yang menentukan.Kedua. organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam memberi barang-barang yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi rakyat langsung dari para pemasok di sektor modern yang dengan posisi tawar yang kukuh pula. Melalui organisasi koperasi seluruh para pelaku penindas dan parasit ekonomi disapu bersih (Ekonomi kerakyatan Indonesia mengenang Bung Hatta,Sritua Arief,2002:110). Tanpa adanya sebuah koperasi maka ekonomi rakyat akan semakin terhempit dan semakin miskin karena banyaknya para tengkulak, rentenir dan lain sebagainya yang akan mengambil produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat tani/nelayan karena dengan alasan bahwa secara realita bahwa mereka memiliki ekonomi rendah dan tak mampu memodali suatu usaha, maka timbul niat dari para rentenir memberi pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi dan nantinya produk-produk yang mereka hasilkan akan dikumpul kembali oleh para tengkulak maupun rentenir dengan harga yang telah dibuat mereka (bukan harga pasar), sehingga peminjam akan menjual dengan harga yang murah dan membeli
Universitas Sumatera Utara
dengan harga yang mahal, dan hanya menambah untung para rentenir dan tengkulak yang telah mengeksploitasi ekonomi rakyat. Demi menghindari eksploitasi terhadap petani/ nelayan koperasi membentuk asosiasi-asosiasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian secara kolektif untuk para anggota koperasi. Sebagai asosiasi, organisasi ini yang bertindak atas nama berbagai koperasi bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barangbarang keperluan petani/nelayan. Asosiasi-asosiasi koperasi ini dengan posisi tawar yang kukuh dan menentukan mengatur pembelian barang-barang yang diperlukan petani dan para pemasok dalam suasana yang kompetif dan dengan biaya murah, (Pestof, dalam ekonomi kerakyatan Indonesia mengenang bung Hatta 2002). Sistem ekonomi kerakyatan dicurahkan oleh Bung Hatta, ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial atau semacamnya ke ekonomi nasional yang berkerakyatan, ia mencoba mempraktekan pemikirannya itu pada koperasi, sebagaimana yang telah ada dan terbukti hingga sekarang ini. Pengertian ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat, lebih makro secara sosiologis dapat dikatakan adalah suatu paham ekonomi yang lebih menghendaki pertumbuhan ekonomi. Salim Siagian seiring dengan Bung Hatta mengungkapkan, bahwa ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak disuatu negara atau daerah yang pada umumnya tertinggal bila dibandingkan dengan perekonomian negara atau daerah
Universitas Sumatera Utara
bersangkutan secara rata-rata. Dengan demikian. pengertian konsep ekonomi kerakyatan adalah perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat tersebut. Sedangkan sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat kedalam proses pembangunan. Ideologi dasar konsep ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan sila keempat Pancasila. Landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan adalah pasal 33 UUD 1945, terutama bagian penjelasannya yang dalam pasal tersebut tercantum dasar ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, yang akhirnya muncul kemudian seiring dengan itu ialah koperasi. Sebagai tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran rakyat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran individual dan agar tampuk produksi tidak jatuh ketangan individual yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Maka dengan begitu sama sekali tidak bijak bila kemudian dikatakan bahwa sistem ekonomi karakyatan dan ekonomi rakyat mengabaikan efesiensi dan bersifat anti pasar. Sebab politik ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, melainkan atas partisipasi keadilan dan kelestarian.
Universitas Sumatera Utara
Sehingga dalam pelaksanaannya, koperasi simpan pinjam sada tahi adalah merupakan wujud atau bagian dari ekonomi kerakyatan yang mana dikelola secara bersama-sama oleh sekelompok masyarakat nelayan dengan mencapai suatu tujuan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun sosial, sehingga dengan keberadaan koperasi tersebut sebagai ekonomi kerakyatan diharapkan dapat mewujudkan upaya yang diharapkan oleh para nelayan dalam mengatasi persoalan ekonomi. 2.3. Teori Fungsionalisme Struktural Oleh Robert K. Merton Secara sosiologis terjadinya suatu pembangunan pada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan teori fungsionalisme struktural. Teori ini menjelaskan tentang adanya suatu struktur yang saling berkaitan dalam suatu masyarakat dan juga teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan di masyarakat.Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian masyarakat akan membawa perubahan juga terhadap bagian yang lain. Semua peristiwa dan semua stuktur adalah fungsional pada masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Robert K.Merton mengemukakan bahwa: 1. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. 2. Disfungsi adalah akibat-akibat negative yang muncul dalam penyesuaian suatu sistem. 3. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapakan. 4. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan. Suatu pranata tertentu dapat fungsional terhadap suatu unit tertentu dan sebaliknya disfungsional terhadap unit sosial lain. Sehingga dalam koperasi tidak lepas dari teori Robert K.Merton, bahwa terdapat kesaling terkaitan antar sesama anggota, dan anggota dengan pengurus koperasi dengan menuju suatu tujuan yang sama. Menurut Robert K.Merton konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku itu ada yang mengarah pada integrasi dan keseimbangan atau disebut dengan fungsi manifest, tetapi ada pula konsekuensi- konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku itu yang tidak diketahui. Oleh karena itu, menurut pendapatnya konsekuensi-konsekuensi objek dari individu dalam perilaku tersebut ada yang bersifat fungsional dan ada pula yang bersifat disfungsional. Ia juga mengemukakan tentang non fungsi, yang didefenisikan sebagai konsekuensi yang tidak relevan bagi suatu sistem. Karena masyarakat begitu kompleks dan saling
Universitas Sumatera Utara
berhubungan, maka mustahil meramalkan secara tepat semua akibat dari suatu tindakan. Lembaga ini mempunyai fungsi manifest yang merupakan tujuan lembaga yang diakui dan mempunyai fungsi laten yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki dan mungkin tidak diakui. 2.3.1.Fungsi Manifest Secara sederhana fungsi manifest adalah suatu yang dikehendaki dan diterima oleh para partisipan dalam suatu tindakan. Sesuatu itu dikehendaki karena sesuai dengan tujuan organisasi. Misalnya suatu lembaga ekonomi harus menghasilkan dan mendistribusikan kebutuhan pokok dan mengarahkan arus modal ketempat ke tempat yang membutuhkan. Fungsi manifest adalah jelas,diakui dan biasanya di puji. 2.3.2.Fungsi Laten Terdapat beberapa konsekuensi lembaga yang tidak dikehendaki dan tidak dapat
diramalkan.
mendistribusikan
Lembaga
ekonomi
tidak
hanya
mrmproduksi
dan
kebutuhan pokok, tetepi kadang kadang juga meningatkan
pengangguran dan pemberdayaan kekayaan. Dalam artian singkat fungsi laten adalah sesuatu yang tidak dikehendaki dan tidak diterima oleh para partisipan karena tidak sesuai dengan tujuan organisasi.
Universitas Sumatera Utara
2.4. Trust (Kepercayaan) Modal
sosial
(sosial
capital)
menurut
James
coleman
(dalam
Fukuyama,2002)yakni kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama didalam berbagai kelompok dan organisasi. Coleman menambahkan bahwa selain pengetahuan dan keterampilan, porsi lain dari human
capital
adalah
kemampuan
masyarakat
untuk
melakukan
asosiasi
(berhubungan) satu sama lain. Kemampuan berasosiasi ini menjadi modal yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, tetapi juga bagi setiap aspek ekstensi sosial yang lain. Tetapi, kemampuan ini sangat bergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu normanorma dan nilai nilai bersama. Jika titik temu etis-normatif ini ditemukan maka pada giliranya kepentingan-kepentingan individu akan tunduk pada kepentingankepentingan komunitas kelompok. Dari nilai nilai bersama ini akan bangkit apa yang disebut kepercayaan. Lawang (dalam Damsar, 2009:186) menyimpulkan inti konsep kepercayaan sebagai berikut: (1) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Temasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam pengertian di wakili orang. (2) Harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang jika direalisasi tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. (3) Interaksi yang memungkinkan hubungan dan harapan itu berwujud.
Universitas Sumatera Utara
Kepercayaan memperbesar kemampuan manusia untuk bekerjasama, bukan didasarkan atas kalkulasi rasional kognitif tetapi melalui pertimbangan dari suatu ukuran penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan yang mungkin secara parsial akan mengecewakan. Kerjasama tidak mungkin terjalin kalau tidak didasarkan adanya saling percaya diantara sesama pihak yang terlibat (Damsar, 2009:202). Meskipun kepercayaan melibatkan pertukaran informasi, tetapi ia tidak bias direduksi menjadi sekedar informasi. Komunitas bergantung pada kepercayaan, dan kepercayaan ditentukan secara cultural, maka komunitas spontan akan muncul dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Masyarakat berkepercayaan tinggi (high trust) seperti jepang berhasil menciptakan berbagai jaringan dengan baik sebelum revolusi informasi memasuki kecepatan yang lebih tinggi, masyarakat berkepercayaan rendah (low trust) mungkin tidak akan pernah untuk meningkatkan efisiensi yang ditawarkan teknologi informasi. Trust, dengan demikian adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas norma yang dimiliki bersama, demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu.(Fukuyuma, 2002:36) Social capital dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk human capital yang lain. Akuisisi capital social, memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral dan sebuah komunitas dan dalam konteksnya, sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan
Universitas Sumatera Utara
seperti kesetiaan, kejujuran, dan dependability. Kelompok harus mengadopsi normanorma bersama sebagai satu keseluruhan sebelum kepercayaan bisa di generalisasikan diantara anggota-anggotanya, dengan kata lain, social capital mustahil diperoleh oleh individu-individu yang bisa bertindak diatas kepentingan sendiri. (Fukuyuma, 2002:38) Dalam mewujudkan tujuan koperasi dalam memerangi kemiskinan, tentu setiap individu yang ada didalam koperasi tersebut harus mampu menahan diri dan membiasakan hidup untuk patuh terhadap norma-norma moral seperti kesetiaan, kejujuran. Karena koperasi adalah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi serta dijalankan oleh sekelompok orang maka perlu adanya rasa saling percaya untuk setiap orang dalam koperasi tersebut. Selain itu dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan koperasi, setiap anggota dan pengurus harus memiliki rasa saling percaya, tujuannya adalah untuk mendidik anggotanya agar lebih beranggung jawab dan jujur.
Universitas Sumatera Utara
