BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dan Tata Cara Perpajakan dalam buku Susunan Dalam Satu Naskah Undang- bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 2.1.1 Pajak 2.1.1.1 Pengertian Pajak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam buku “Susunan Dalam Satu Naskah UndangUndang Perpajakan”, menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (2013:1) Menurut Rochmat Soemitro dalam buku “Perpajakan Edisi Refisi 2011”, pengetian pajak adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (2011:1) Waluyo dan Wirawan B. Ilyas menyatakan dalam buku “Perpajakan Indonesia”, pengertian pajak adalah sebagai berikut ini :

10

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan”. (2003:4) Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa uang iuran yang wajib secara rutin dibayarkan oleh Wajib pajak Pribadi ataupun Badan kepada Negara tanpa menerima apapun dari negara secara langsung. 2. Pajak yang dipungut dari Wajib Pajak yaitu harus yang berdasarkan UndangUndang serta aturan pelaksanaanya yang bersifatnya dapat dipaksakan. Di Indonesia, yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang dipungut dari Wajib Pajak, digunakan untuk keperluan negara. 3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual serta tidak dapat dirasakan secara langsung sesuai dengan besarnya pajak, tetapi akan digunakan untuk kepentingan negara. Misalnya digunakan untuk pembangunan jalan raya, jembatan dan sebagainya.

11

2.1.1.2 Fungsi Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani dan Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Resmi (2008:3) mengatakan bahwa dalam pajak terkandung fungsi diantaranya: 1. Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi budgetair, yaitupajak digunakan sebagai alat untuk dapat membiayai pengeluaran Negara. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan didalam suatu Negara. Untuk mengoptimalkan fungsi budgetair pajak pemerintah biasanya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi

regulerend,

yaitu

pajak

digunakan

sebagai

pengatur

untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, dan lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Terdapat dua aspek tambahan selain fungsi-fungsipajak di atas, diantaranya, yaitu: 1. Fungsi stabilitas Pajak dapat membantu pemerintah dalam hal pendanaan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 2. Fungsi retribusi pendapatan

12

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 2.1.1.3Subjek dan Objek Pajak 1. Subjek Pajak Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Menurut Waluyo yang ditulis dalam buku “Perpajakan Indonesia”, pengertian subjek pajak sebagai berikut: “Subjek pemungutan pajak, yaitu: a. Orang Pribadi Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia. b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris. c. Badan Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT,CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.

13

d. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”. (2007:57) Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak merupakan sebuah kelompok yang yang terdiri dari kumpulan masyarakat seperti orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. 2. Objek Pajak Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Waluyo yang ditulis dalam buku “Perpajakan Indonesia” yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut ini: “Objek pemungutan pajak, yaitu: 1. Penghasilan; 2. Laba usaha; 3. Hadiah dari undian atau pekerjaan; 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; dan 5. Deviden”. (2007:66) Berdasarkan teori diatas disebutkan bahwa objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa

14

penghasilan, laba usaha, hadiah dari undian, keuntungan karena penjualan, serta deviden. 2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” adalah sebagai berikut : “Asas pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yajni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara unun dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

15

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,

sehingga

tidak

menimbulkan

kelesuan

perekonomian

masyarakat. 4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”. (2001:2) Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara Wajib Pajak dan penagih pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari Wajib Pajak, karena Wajib Pajak merasa dirugikan oleh fiskus. 2.1.1.5 Jenis Pajak Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, pajak yang dipungut oleh negara Indonesia beraneka ragam terhadap Wajib Pajak. Kemampuan yang dimiliki masyarakat di Indonesia berbeda-beda, apalagi kemampuan dalam hal daya beli sangat bervariasi. Ada yang memiliki penghasilan yang tinggi sehingga mempunyai daya beli yang tinggi. Ada juga yang sebaliknya, memiliki

16

penghasilan yang rendah sehingga daya belinyapun rendah, dan ada pula yang penghasilannya standar sehingga daya belinya tercukupi. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, pajak harus dikelompokkan. Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, misalnya dilihat dari segi golongan, pembagian berdasarkan wewenang yang memungut dan pembagian pajak menurut sifatnya. 1. Berdasarkan Golongannya Pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” adalah sebagai berikut : “Menurut golongannya: a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”. (2002:5) Pajak dikelompokan menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus”, yakni sebagai berikut: “Menurut golongannya: a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

17

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung”. (2009:28) Berdasarkan dua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak dikelompokkan menjadi dua menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dibayarkan secara langsung oleh Wajib Pajak tanpa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain dengan kata lain harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, sedangkan

pengertian

pajak

tidak

langsung

merupakan

pajak

yang

pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. 2. Berdasarkan sifatnya Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” adalah sebagai berikut : “Menurut sifatnya : a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak”. (2002:6) Pernyataan lain pengelompokan pajak menurut sifatnya ditulis oleh Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus”, yakni sebagai berikut: “Menurut sifatnya :

18

a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi atau keadaan Wajib Pajak dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan yang subjektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu gaya pikul. b. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperlihatkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan”. (2009:28) Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut. 3. Berdasarkan lembaga pemungut Pengelompokan pajak menurut pemungutannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam buku “Perpajakan”, yakni sebagai berikut : “Menurut lembaga pemungutannya : a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.Pajak Daerah terdiri atas :  Pajak Provinsi  Pajak Kabupaten/Kota”. (2008:6)

19

Pernyataan lain mengenai pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya ditulis oleh Siti Resmi dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus”, yakni sebagai berikut: “Menurut lembaga pemungutannya: a. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”. (2009:28) Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengelompokan pajak, para Wajib Pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar, dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh Fiskus. 2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi, dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus” adalah sebagai berikut: “Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesment system, self assesment system, with holding system, yaitu: 1. Official Assesment Sysem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

20

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.  Wajib Pajak bersifat pasif.  Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Ciri-cirinya:  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.  Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menurut Wajib Pajak. Ciri-cirinya:  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. (2009:10) Berdasarkan teori diatas dapat ditentukan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia adalah sistem pemungutan pajak self

21

assesment system dimana Wajib Pajak diberikan kewajiban sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak. 2.1.2 Reformasi Pajak Menurut Diana Sari dalam buku “Konsep Dasar Perpajakan” adalah sebagai berikut : “Reformasi Perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi: a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak b. Kebijakan Perpajakan c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak. Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan; b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan; dan c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional”. (2013:6)

2.1.3 Modernisasi Perpajakan

22

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi (Diana Sari, 2013:14). Adapun tujuan modernisasi perpajakan menurut Diana Sari (2013:18) dalam buku “Konsep Dasar Perpajakan” adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi; b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Menurut Diana Sari (2013:18),

fasilitas pelayanan perpajakan yang

tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi adalah sebagai berikut: 1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Utuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu disetiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. 2. Account Representative

23

AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi wajib pajak secara langsung. 3. Help Desk Dengan adanya Help Desk diharapkam mmapu menghilangkan kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah. 4. Complaint Center Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan wajib pajak yang terdaftar di KPP di wilayah kerjanya. 5. Call Center Fungsi call yang ditangani call

centermenyangkut pelayanan (konfirmasi,

prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya). 6. Media Informasi Pajak Dengan adanya media informasi, wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis. 7. Website Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu:www.pajak.go.id. 8. E-system perpajakan Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat.

24

Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu eregistration, e-SPT, e-Filing, dan e-Payment. 2.1.4 SPT PPh 2.1.4.1 PPh (Pajak Penghasilan) Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak. Definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan adalah: “Sedangkan penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam betuk apapun.” Pernyataan lain mengenai definisi pajak penghasilandinyatakan oleh Siti Resmi dalam buku yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus, menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah: “Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau

25

diperolehnya dalam masa atau tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban.” (2009:74) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang langsung dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang di bayarkan tiap bulan dengan perhitungan penghasilan selama satu tahun, yang digunakan untuk kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan secara langsung. 2.1.4.2 Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan menurut Direktorat Jendral Pajak dalam buku “Pajak Penghasilan” adalah sebagai berikut: “a. 1. Orang pribadi; 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. Badan; adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. c. bentuk usaha tetap.

26

adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.” (2013:6) Subjek pajak penghasilan dibagi menjadi 2 yatu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yaitu: 1. “Subjek Pajak dalam negeri adalah: a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

27

2. Subjek Pajak luar negeri adalah: a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.” (2013:7) 2.1.4.3 Objek Pajak Penghasilan Objek pajak penghasilan menurut Direktorat Jendral Pajak dalam buku “Pajak Penghasilan” adalah sebagai berikut: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

28

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. Laba usaha; d. Keuntungan karena penjualan; e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi; o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

29

p.Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. Imbalan bunga; dan s. Surplus Bank Indonesia.” (2013:11) 2.1.4.4 Pengertian SPT Masa Pengertian SPT Masa menurut Direktorat Jendral Pajak dalam situs www.pajak.go.id SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan. 2.1.4.5 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh

No Masa 1 2 3 4 5

6

7

Tabel 2.1 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPh Batas Waktu Batas Jenis SPT Pembayaran WaktuPelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa

Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 10 bulan berikut

Tgl. 20 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut

Tgl. 15 bulan berikut

Tgl. 20 bulan berikut

Akhir masa Pajak terakhir

Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai

1 hari setelah dipungut

Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara 30

mingguan) 8

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah PPh Pasal 22 Pertamina PPh Pasal 22 Pemungut tertentu

9 10

11

12 13

14

PPN dan PPn BM - PKP

PPN dan PPn BM Bendaharawan PPN & PPn BM Pemungut Non Bendahara PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Pada hari yang sama saat penyerahan barang Sebelum Delivery Order dibayar

Tgl. 14 bulan berikut

Tgl. 10 bulan berikut

Tgl. 20 bulan berikut

Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan

Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

Tgl. 7 bulan berikut

Tgl. 14 bulan berikut

Tgl. 15 bulan berikut

Tgl. 20 bulan berikut

Sesuai batas waktu per SPT Masa

Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

2.1.5 Wajib Pajak Badan Wajib

Pajak

yang dikemukakan

oleh

Mardiasmo dalam buku

“Perpajakan” adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan.” (2011:21) Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun tahun 2009 pasal 1 ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa:

31

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (2009:1) Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak. 2.1.6 E-SPT 2.1.6.1 Pengertian E-SPT Pengertian E-SPT dalam PER 47/PJ/2008 adalah sebagai berikut : “e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

32

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pajak dalam situs www.pajak.go.id Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. 2.1.6.2 Keunggulan e-SPT Keunggulan e-SPT yang dijabarkan oleh pemerintah pada situs www.pajak.go.id, kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut: 1. “Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket; 2. Data perpajakan terorganisir dengan baik; 3.

Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis;

4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem computer; 5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak; 6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem computer; 7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas; dan 8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak”. 2.1.6.3 Jenis-Jenis e-SPT Menurut www.pajak.go.id jenis e-SPT dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

33

1. “SPT Tahunan PPh Elektronik (e-SPT Masa PPh) E-SPT Tahunan PPh adalah SPT Tahunan PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan mencetak SPT Tahunan PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. 2. SPT Masa PPh Elektronik (e-SPT Masa PPh) E-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan mencetak SPT Masa PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT Masa PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. 3. SPT PPN Elektronik (e-SPT PPN) E-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta

34

lampirannya, generate data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT PPN, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak besar dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk”. 2.1.6.4 Cara Penyampaian, Prosedur Penyampaian, dan Pembetulane-SPT 1. Cara Penyampaiane-SPT Sesuai PER 06/PJ/2009 Pasal 3 butir 1 Penyampaian e-SPT oleh Wajib Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dapat dilakukan: a. “Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

2. Prosedur Penyampaian e-SPT Prosedur penyampaian berdasarkan PER-6/PJ/2009 mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk Electronic adalah sebagai berikut: 1. “Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya; 2. Wajib Pajak menggunakan aplikasie-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:

35

a. Data Identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal buktiPotong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang Digunakan; b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh; c. Faktur Pajak; d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT; e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN,kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak; 3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT; 4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut; 5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT; 6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT; 7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik; 8. Wajib Pajak Menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:

36

a. secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. melaluie-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. b. Atas

penyampaian

melalui

e-Filing

diberikan

bukti

penerimaan

elektronik”. 3. Pembetulan e-SPT Pembetulan e-SPT menurut PER-6/PJ/2009 Pasal 4 adalah: 1. “Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (eSPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT). 2. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk bentuk kertas (hardcopy)”. 2.1.6.5 Definisi E-SPT Masa PPh E-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan mencetak SPT

37

Masa PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk memperoleh e-SPT Masa PPh, Wajib Pajak dapat memperoleh program aplikasi tersebut secara cuma-cuma dari Direktorat Jenderal Pajak.Bagi Wajib Pajak besar khususnya dapat menghubungi AR yang telah ditunjuk. 2.1.6.6 Fasilitas e-SPT Masa PPh. Fasilitas e-SPT Masa PPh menurut Direktorat Jendral Pajak dalam situs www.pajak.go.id adalah sebagai beriktu: a. “Fasilitas Perekaman Data Secara Terintegrasi. Data perpajakan yang akan direkam adalah: 1. Register Aplikasi, yaitu nomor register pada saat Wajib Pajak meng-install pertama kali software aplikasi SPT Masa PPh Elektronik. 2. Data Identitas Wajib Pajak, yaitu data identitas atas: a. Wajib Pajak Pemotong/ Pemungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal Bukti Potong/ Pungut, Kode Kurs Mata Uang Yang Digunakan b. Wajib Pajak Dipotong/Dipungut. Unsur yang direkam yaitu: NPWP, Nama, Alamat. c. Pengguna aplikasi atau user. Unsur yang direkam yaitu: User ID, Nama User, Password. 3. Bukti Potong/Pungut PPh. Beberapa Bukti Potong/Pungut PPh yang dapat direkam yaitu:

38

a. PPh Pasal 21 b. PPh Pasal 21 (Final) c. PPh Atas Impor (Oleh Bendaharawan DJBC) d. PPh Pasal 22 (untuk Industri/ Eksportir Tertentu) e. PPh Pasal 22 Oleh Badan Usaha Industri Rokok (Final) f. PPh Pasal 23 g. PPh Pasal 23 (Final) h. PPh Pasal 26 i. PPh Hadiah Undian j. PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto, Jasa Giro (Final) k. PPh Penjualan Saham dan/atau Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek l. PPh Atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan m. PPh Jasa Konstruksi (Final) n. PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan/Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek o. PPh Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Tidak Diperdagangkan Dan Tidak Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek p. PPh Atas Imbalan Kepada Perusahaan Pelayaran DN (Final) q. PPh Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan LN (Final) r. PPh Atas Imbalan yang dibayarkan Kepada Perusahaan Penerbangan DN. 4. Surat Setoran Pajak. Unsur yang direkam yaitu:

39

a. Jenis SPT Masa, b. Masa Pajak, c. Tahun Pajak, d. Tanggal Setor, e. Nomor NTPP, f. MAP / Kode Jenis Pajak, g. Kode Jenis Setoran, h. Jumlah Pembayaran. b. Fasilitas Melihat Hasil Perekaman Hasil Perekaman Data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dilihat dari hasil perekaman yaitu: 1. Daftar Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 2. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 22. 3. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 4. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2). 5. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15. 6. Surat Pemberitahuan. Dapat dilihat setelah melakukan proses posting, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi di Bukti Potong/Pungut ke lembar SPT. c. Fasilitas Mencetak Hasil Perekaman Hasil Perekaman Data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu:

40

1.

Bukti Potong/Pungut

2.

SPT

d. Fasilitas Pengiriman Data Hasil Perekaman Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara on-line ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui jaringan internet”. 2.1.7 Kepatuhan Pelaporan SPT 2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Pengertian kepatuhan yang dikutip dari id.wikipedia.org: “Dalam tata kelola perusahaan, kepatuhan (bahasa Inggris: compliance) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu”. 2.1.7.2 Pelaporan SPT Pelaporan SPT menurut UU nomor 28 tahun 2007 yaitu: “Pelaporan/penyampaian SPT merupakan SPT yang disampaikan langsung oleh wajib pajak dalam bentuk kertas maupun elektronik beserta lampiranlampirannya dalam batas waktu yang sudah ditentukan”. Ketentuan tentang penyampaian SPTpada situs http://pajak.go.id adalah: a. SPT disampaikan melalui sarana/ tempat yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. b. Batas waktu penyampaian SPT.

41

SPT yang disampaikan langsung diberikan bukti penerimaan bahwa wajib pajak sudah membayar dan melaporkan kewajiban SPTnya. c. SPT yang disampaikan langsung diberikan bukti penerimaan bahwa wajib pajak sudah membayar dan melaporkan kewajiban SPTnya. 2.2

Kerangka Pemikiran Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam

menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran dalam negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negera sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan untuk membenahi sistem parpajakan di Indonesia, dengan adanya reformasi perpajakan diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas pajak dan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi pajak dilakukan agar sistem perpajakan

42

dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan (equality), kesederhanaan (simplicity), dan keadilan (fairness), sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang mendukung untuk menerapkan sistem modernisasi administrasi perpajakan, seperti pelayanan berbasis komputer dan online, diantaranya yaitu e-Registration; e-Filling; e-Payment; e-Conseling; dan e-SPT.Sistem pemungutan di Indonesia adalah Self Assessment system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan, namun seringkali masalah yang selalu dihadapi Wajib Pajak dalam menyusun SPT adalah bentuk formulir yang selalu berubah. E-SPT Masa PPh adalah SPT Masa PPh dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara data, generate data, dan mencetak SPT Masa PPh beserta lampirannya dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian yang dilakukan Zulfikar dan Jurnalis J.Hius, MB Judul Analisa Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Secara Elektronik Dengan eSPT PPh Dan Dampaknya Terhadap Optimalisasi Pelaporan Pajak menyatakan bahwa Penerapan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-

43

SPT) menurut persepsi Wajib Pajak secara garis besar sudah memenuhi 6 aspek yaitu performance, information, economy, control,effeciency dan service yang menunjukkan bahwa, 79% responden memberikan jawaban Sangat Setuju(SS) dan 21% responden memberi jawaban Setuju(S). Penelitian yang juga dilakukan oleh Euphrasia Susy Suhendra (2010) dalam Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15 dengan judul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan menyatakan bahwa secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak. Secara parsial antara pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta.

44

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Reformasi Perpajakan

Administrasi Perpajakan modern Penerapan e-SPT

Kesadaran Wajib Pajak

Kendala yang dialami Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

45