BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Partisipasi Masyarakat 2.1.1.1 Konsep Partisipasi Menurut Sumardjo (2008) dan Chozin et al. (2009) dalam Chozin et al. (2010) dijelaskan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Pembangunan yang partisipatif adalah proses yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan subtansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Partisipasi dibedakan dalam empat tahapan, yaitu: (1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan; (3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan; dan (4) partisipasi pada tahap evaluasi. Semua tahapan partisipasi merupakan kesatuan integritas dari aktivitas pengembangan perdesaan, meskipun sebuah siklus konsisten dari kegiatan partisipatoris mungkin dinilai belum biasa (Cohen dan Uphoff 1979). Menurut Chozin et al. (2010) sisi positif dari partisipasi adalah program yang dijalankan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dasar yang sesungguhnya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu cara yang penting untuk menjamin keberlanjutan program, akan lebih efisien karena membantu mengidentifikasi strategi dan teknik yang lebih tepat, serta meringankan beban pusat baik dari sisi dana, tenaga, maupun material. Sedangkan, sisi negatif partisipasi adalah partisipasi akan melonggarkan kewenangan pihak atas sehingga akuntabilitas pihak atas sulit diukur, proses pembuatan keputusan menjadi lambat demikian pula pelaksanaannya, dan bentuk program juga berbeda-beda karena masyarakat yang beragam. Moejarto (1995) dalam Nugroho (2005) partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, alasan-alasannya adalah: (1) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan; (2) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; (3) Partisipasi menciptakan suatu putaran
7
umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tanpa keberdayaannya akan tidak terungkap; (4) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; (5) Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan; (6) Memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; (7) Partisipasi menopang pembangunan; (8) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; (9) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; (10) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Sulaiman (1985) dalam Huraerah (2008) bentuk-bentuk partisipasi sosial sebagai berikut: (1) Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipasi, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri; (3) Partisipasi dalam bentuk dukungan; (4) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan (5) Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia. Ife dan Tesoriero (2008) menjelaskan kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi: (1) Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting; (2) Orang harus merasa bahwa aksi-aksi mereka akan membuat perubahan; (3) Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai; (4) Orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya; (5) Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan. 2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Pangestu (1995) dalam Aprianto (2008) sebagai berikut: (1)
Faktor internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman berkelompok.
(2)
Faktor eksternal, yaitu hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi. Sasaran akan
8
dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegitan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Menurut penelitian Kurniantara dan Pratikno (2005) efektivitas partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1)
Basis informasi yang kuat. Sumber informasi dan fasilitas komunikasi yang memadai pada suatu daerah akan menunjang masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pembangunan yang dilaksanakan di desanya. Sumber informasi dan fasilitas komunikasi telah ada sejak jaman pemerintahan sentralisasi, tetapi perkembangan tajam terjadi pasca krisis atau di masa otonomi desa. Penguasaan informasi memungkinkan masyarakat bersikap kritis, mampu berinisiatif, berkreasi, dan dinamis serta mampu mengikuti proses perubahan yang terjadi.
(2)
Kepemimpinan Kepala Desa. Kepemimpinan Kepala Desa memberikan pengaruh yang besar terhadap ketersediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kepala Desa akan menentukan tipe dan pola kepemimpinan yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan.
(3)
Peranan organisasi lokal. Peranan organisasi lokal juga berpengaruh dalam pembangunan desa. Lembaga Kemusyawaratan Desa (LKMD) sebagai lembaga korporatis ternyata tidak hanya sebagai lembaga yang mendukung kebijakan pemerintah tetapi juga mampu menyalurkan aspirasi dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Lembaga LKMD jauh lebih berperan dalam pembangunan desa dibandingkan lembaga LKMD pada masa pemerintahan yang sentralistik.
(4)
Peranan Pemerintah Desa. Peranan pemerintah desa mengalami perubahan pada masa sentralistik dan masa desentralistik. Pada masa otonomi desa, pemerintah lebih mengembangkan pola hubungan yang fasilitatif dengan memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Kesediaan Pemerintah Desa untuk melakukan mediasi, menyampaikan aspirasi
9
masyarakat
kepada
pemerintah
supra
desa,
serta
menyerap
dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurut Sahidu (1998) dalam Lugiarti (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, needs, rewards, dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana, dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal, dan pengalaman yang dimiliki. 2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat 2.1.2.1 Konsep dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan adalah membantu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas (Sumardjo 2008; Chozin et al. 2009; Suharto 2005; dalam Chozin et al. 2010). Menurut Suharto (2005) pemberdayaan adalah sebuah tujuan dan proses. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,
maupun
sosial
seperti
memiliki
kepercayaan
diri,
mampu
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Suharto (1997) dalam Suharto (2005) pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan menurut berbagai ahli, yaitu: (1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife 1995); (2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengotrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya (Persons, et al. 1994); (3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial
10
(Swift dan Levin 1987); (4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkauasa atas) kehidupannya (Rappaport 1984). Saraswati (1997) dalam Huraerah (2008) pemberdayaan mencakup enam hal sebagai berikut: (1)
Learning by doing. Pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus yang dampaknya dapat dilihat.
(2)
Problem solving. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
(3)
Self-evaluation. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
(4)
Self-development and coordination. Pemberdayaan dapat mendorong agar mampu malakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
(5)
Self-selection. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
(6)
Self-decisim. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (self-confidence) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (self-decisim). Suharto (1997) dalam Suharto (2005) prinsip pemberdayaan masyarakat
menurut perspektif pekerjaan sosial, sebagai berikut: (1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif; (2) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan; (3) Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan; (4) Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat; (5) Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut; (6) Jaringanjaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi
11
penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan
seseorang;
(7)
Masyarakat
harus
berpartisipasi
dalam
pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri; (8) Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena
pengetahuan dapat
memobilisasi
tindakan
bagi
perubahan;
(9)
Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif; (10) Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi; dan (11) Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel. 2.1.3 Kewirausahaan 2.1.3.1 Konsep Kewirausahaan Peter F. Drucker (1994) dalam Kasmir (2006) kewirahusaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Zimmerer (1996) dalam Kasmir (2006) kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Widodo (2005) wirausaha adalah usaha yang dilaksanakan dengan sifat-sifat kewiraan yaitu berani, percaya diri, siap menanggung resiko, dan berorientasi masa depan dengan memanfaatkan dan mengelola peluang usaha yang ada. Kasmir (2006) wirausaha dapat dijalankan oleh seseorang (individu) atau sekelompok orang. Secara individu artinya membuka usaha dengan inisiatif dan modal sendiri. Sedangkan berkelompok artinya bersama-sama baik dua orang atau lebih dengan cara masing-masing menyetor modal dalam bentuk uang atau keahlian. Masih dalam Kasmir (2006) berwirausaha dapat dilakukan dengan cara: (1) Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Memiliki modal sekaligus mengelola berarti si pengusaha mengeluarkan modal sendiri untuk memulai dan menjalankan aktivitas usahanya. Pengelolaannya pun dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Pengusaha seperti ini merupakan pemilik modal tunggal sekaligus
12
pengelola atau menejemennya dipegang seorang diri; (2) Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra, berarti si pengusaha hanya menyetor sejumlah modal (uang) kepada mitranya. Kemudian modal tersebut dikonversikan ke dalam sejumlah saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Manajemen untuk menjalankan usahanya diserahkan kepada pihak lain; dan (3) Hanya menyerahkan tenaga namun dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Menyerahkan tenaga, artinya pengusaha tersebut hanya menyumbangkan tenaga atau keahlian sebagai modal. Keahliannya dalam mengelola usaha dikonversikan ke dalam jumlah saham. Kepemilikan usaha dibagi dua, yaitu mereka yang memiliki keahlian dan yang memiliki uang. 2.1.4
Gambaran PNPM Mandiri Perdesaan Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri pada hakikatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulagi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Program ini terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 2.1.4.1 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1)
Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
13
(2)
Melembagakan
pengelolaan
pembangunan
partisipatif
dengan
mendayagunakan sumber daya lokal. (3)
Mengembangkan
kapasitas
pemerintahan
desa
dalam
memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif. (4)
Menyediakan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
(5)
Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
(6)
Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
(7)
Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.
2.1.4.2 Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1)
Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan.
(2)
Kelembagaan masyarakat di perdesaan.
(3)
Kelembagaan pemerintahan lokal.
2.1.4.3 Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tingkat desa meliputi: (1)
Kepala Desa (Kades) Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta
keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di desa. Bersama Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa. (2)
Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan lainnya) Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk
14
sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desadalam membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa. (3)
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih
melalui
musyawarah
desa
yang mempunyai
fungsi
dan
peran
untuk
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. (4)
Tim Penulis Usulan (TPU) Tim Penulis Usulan (TPU) berasal dari anggota masyarakat yang dipilih
melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada. (5)
Tim Pemantau Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). (6)
Tim Pemelihara Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-
hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan
15
kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat. (7)
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) adalah warga
desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat berperan membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. (8)
Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kelompok masyarakat yang terlibat
dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), kelompok usaha
ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pengelola pasar desa, dsb. 2.1.4.4 Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi: (1)
Bertumpu
pada
pembangunan
manusia.
Prinsip
bertumpu
pada
pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.
16
(2)
Otonomi. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi negatif dari luar.
(3)
Desentralisasi. Prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
(4)
Berorientasi pada masyarakat miskin. Prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
(5)
Partisipasi. Prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
(6)
Kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
(7)
Demokratis. Prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat.
(8)
Transparansi dan Akuntabel. Prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
(9)
Prioritas. Prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
(10) Keberlanjutan.
Prinsip
keberlanjutan
adalah
bahwa
dalam
setiap
pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap
17
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. 2.1.4.5 Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan Partisipasi Perempuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu: (1)
Ikut serta dalam musyawarah yang diselenggarakan di tingkat desa maupun antar desa.
(2)
Ikut serta dalam musyawarah khusus perempuan yang diselenggarakan di tingkat desa untuk membahas gagasan-gagasan yang berasal dari kelompok perempuan.
2.1.4.6 Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan penyaluran dana pinjaman bergulir bagi kelompok perempuan dalam skala mikro (mikro finance). Dana yang dialokasikan untuk kegiatan SPP yaitu 25 persen dari total dana Bantuan Langsung Tunai (BLM) per kecamatan. Secara umum kegiatan SPP bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan khusus kegiatan SPP: (1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha/sosial dasar; (2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha; (3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam kaum perempuan. Sasaran kegiatan SPP yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha/kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Kriteria kelompok perempuan yang mendapat pinjaman dana yaitu: (1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, satu sama lain mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurangkurangnya satu tahun; (2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpan dan dana pinjaman yang telah disepakati; (3)
18
Mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota; (4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik; (5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. Tahapan seleksi di tingkat desa untuk memilih kelompok SPP: (1) Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP; (2) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa; (3) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Sedangkan, syarat penulisan usulan SPP harus memuat beberapa hal sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan kondisi kelompok SPP; (2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, dan perhitungan rencana kebutuhan dana; (3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin. Kelompok wanita harus mengajukan proposal yang ditetapkan melalui jalur Musyawarah Khusus untuk Perempuan (MKP). Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal: (1) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan pinjaman menurun atau tetap; (2) Jangka waktu pinjaman sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maksimal 12 bulan; (3) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperlihatkan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok; (4) Angsuran langsung dari kelompok ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 2.2
Kerangka Pemikiran Sejauh ini telah banyak program pemerintah yang dikeluarkan untuk
menangani masalah kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah yang hadir di tengahtengah masyarakat perdesaan dengan ekonomi lemah. Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja
19
masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan sarana desa untuk masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan kegiatan dana bergulir. Pada kegiatan dana bergulir dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Fokus penelitian ini yaitu kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan. Kegiatan ini merupakan peminjaman dana yang dikhususkan untuk para perempuan yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM). Kegiatan SPP didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) ini mendorong anggota untuk aktif terlibat pada setiap tahapan kegiatan. Tingkat partisipasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu: (1) Partisipasi dalam tahap pengambilan keputusan (perencanaan); (2) Partisipasi dalam tahap pelaksanaan; dan (3) Partisipasi pada menikmati hasil kegiatan; dan (4) Partisipasi dalam tahap evaluasi. Partisipasi perempuan diduga berhubungan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dibagi menjadi empat, yaitu: (1) Umur anggota; (2) Pekerjaan; (3) Tingkat pendapatan; dan (4) Tingkat pendidikan. Diduga faktor internal mempengaruhi hubungan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan SPP. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kepala Desa, dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Diduga faktor eksternal berhubungan dengan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan SPP. Tingkat partisipasi perempuan diduga akan berhubungan dengan tingkat keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Perempuan anggota SPP diharapkan terlibat dalam semua tahapan kegiatan SPP. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan anggota terpenuhi, masalah-masalah dapat diidentifikasi, dan cenderung mematuhi peraturan karena peraturan dibuat secara musyawarah. Tingkat keberhasilan kegiatan SPP dapat dilihat dari ketepatan penggunaan pinjaman dan peningkatan pendapatan.
20
Secara sederhana penjelasan dapat digambarkan seperti tersaji pada Gambar 1. X1. Faktor Internal: X1.1 X1.2 X1.3 X1.4
X2. Faktor eksternal :
Umur Tingkat pendidikan Jenis Pekerjaan Tingkat pendapatan
-
Y1.
Tingkat Partisipasi pada Tahapan:
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4
Perencanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan Menikmati hasil/manfaat Evaluasi kegiatan
Keterangan : KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa TPK : Tim Pengelola Kegiatan BPD : Badan Permusyawaratan Desa SPP : Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat : Hubungan Mempengaruhi
Y2. Tingkat Keberhasilan Kegiatan Y2.1 Ketepatan Penggunaan Pinjaman Dana Y2.2 Peningkatan pendapatan
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Pengaruh Peran: X2.1 KPMD X2.2 TPK X2.3 Kepala Desa X2.4 BPD
21
2.3
Hipotesis
(1) Terdapat hubungan yang nyata dan positif antara faktor internal (umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan) dengan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). (2) Terdapat hubungan yang nyata dan positif antara faktor eksternal (pengaruh peran: KPMD, TPK, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa) dengan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). (3) Terdapat hubungan yang nyata dan positif antara tingkat partisipasi perempuan dengan tingkat keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). 2.4
Definisi Operasional Setiap variabel dikategorisasi menjadi skala ordinal berdasarkan
simpangan baku dari angka yang diperoleh dan kriteria yang menggunakan rentang kelas dengan rumus sebagai berikut: Rentang kelas = nilai maksimum- nilai minimum Jumlah Kelas X1. Faktor internal adalah karakteristik yang dimiliki perempuan yang dapat mempengaruhi partisipasinya dalam suatu kegiatan. Faktor internal terdiri dari: X1.1 Umur Umur adalah selisih antara tahun perempuan dilahirkan dengan tahun pada saat penelitian dilaksanakan. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi dua kategori: - Dewasa
(23 ≤x≤ 45)
- Dewasa Lanjut (46 ≤x≤ 67)
22
X1.2 Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan adalah jenjang terakhir sekolah formal yang pernah diikuti perempuan. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: - Rendah
(tamat atau tidak tamat SD/ sederajatnya )
- Sedang (tamat SMP/ sederajat) - Tinggi
(tamat SMA/ sederajat atau pernah mendapatkan
pendidikan di perguruan tinggi) X1.3 Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan adalah profesi yang dijalankan perempuan untuk menopang kebutuhan hidupnya. Pengukuran dengan skala nominal yang dikategorikan menjadi dua kategori: berdagang dan bukan berdagang. X1.4 Tingkat Pendapatan Tingkat pendapatan adalah besar penghasilan yang diterima perempuan dinyatakan dalam rupiah. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: - Tidak berpenghasilan = tidak mendapatkan penghasilan 300.000,00 – Rp 1.350.000,00
- Penghasilan rendah
= Rp
- Penghasilan tinggi
= Rp 1.351.000,00 – Rp 2.400.000,00
X2. Faktor eksternal adalah pihak lain yang dapat mempengaruhi perempuan terhadap partisipasinya dalam suatu kegiatan. Pengaruh peran KPMD, TPK, Kepala Desa, dan BPD adalah perubahan dalam diri perempuan (sikap dan pengetahuan) yang terjadi karena pengaruh pihak-pihak tertentu. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Y1. Tingkat Partisipasi Tingkat
partisipasi
adalah
keterlibatan
perempuan
dalam
tahapan
perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Tingkat partisipasi diukur dengan mengakumulasikan skor pada masing-masing tahap kegiatan.
23
Y1.1 Tahap Perencanaan Tahap perencanaan adalah keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahap perencanaan yang dinilai yaitu kehadiran, keterlibatan dalam berpendapat, dan keterlibatan dalam pembuatan aturan kegiatan. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: - Rendah
= 6,00 - 8,00
- Sedang
= 8,01 - 10,01
- Tinggi
= 10,02 - 12,00
Y1.2 Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah keikutsertaan perempuan dalam mengikuti kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Partisipasi perempuan dilihat dari peminjaman dana, ketepatan dalam penggunaan dana, akses dan kontrol terhadap kegiatan, serta ketepatan dalam pengangsuran dana pinjaman. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori:
Y1.3
- Rendah
= 7,00 - 9,33
- Sedang
= 9,34 - 11,67
- Tinggi
= 11,68 - 14,00
Menikmati Hasil Menikmati hasil adalah keterlibatan perempuan dalam memanfaatkan kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Partisipasi perempuan dilihat dari kemudahan akses peminjaman dana. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: - Rendah
= 4,00 - 5,33
- Sedang
= 5,34 - 6,67
- Tinggi
= 6,68 - 8,00
24
Y1.4
Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah keikutsertaan perempuan dalam menilai kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Partisipasi perempuan dilihat dari keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah pada pelaksanaan, terlibatnya responden dalam pelaporan kegitan, dan keterlibatan dalam solusi permasalahan kegiatan. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: - Rendah
= 4,00 - 5,33
- Sedang
= 5,34 - 6,67
- Tinggi
= 6,68 - 8,00
Y2. Tingkat Keberhasilan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Tingkat keberhasilan kegiatan SPP adalah perubahan positif yang dialami perempuan setelah mengikuti kegiatan SPP. Y2.1 Ketepatan Penggunaan Pinjaman Ketepatan penggunaan pinjaman adalah kesesuaian pemanfaatan pinjaman SPP. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: - Tidak Tepat
= semua pinjaman tidak digunakan untuk usaha
-
Kurang Tepat = sebagian pinjaman digunakan untuk usaha
-
Tepat
= semua pinjaman digunakan untuk usaha
Y2.2 Peningkatan Pendapatan Peningkatan pendapatan adalah selisih pertambahan penghasilan perempuan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan SPP pada bulan terakhir. Pengukuran dengan skala ordinal yang dikategorikan menjadi tiga kategori: - Tidak Meningkat
= tidak terjadi penambahan
- Sedikit Meningkat
= Rp 100.000,00 – Rp 525.000,00
- Meningkat
= Rp 526.000,00 – Rp 950.000,00
