BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Tata Kelola Pelabuhan Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan, pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa barang, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya. Pelabuhan sebagai tumpuan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dalam menunjang penyelenggaraan angkutan laut. Sebagai daerah lingkungan kerja ekonomi, keberadaan pelabuhan mempunyai peranan penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan sehingga pelabuhan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang perekonomian Negara (Suganda, 2001). Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia saat ini diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan peraturan pendukung lainnya. Rezim pengaturan yang baru, di bawah payung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tidak akan dilaksanakan sepenuhnya hingga tahun 2011. Sistem pelabuhan Indonesia disusun menjadi sebuah sitem hierarkis yang terdiri atas sekitar 1700 pelabuhan. Terdapat 111 pelabuhan strategis yang dianggap sebagai pelabuhan komersial dan dikelola oleh empat BUMN, PT.
8
(Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV. Selain itu, terdapat juga 614 pelabuhan diantaranya berupa Unit Pelaksana teknis (UPT) atau pelabuhan nonkomersial yang cenderung tidak menguntungkan dan hanya sedikit bernilai strategis. Selain itu, tarif yang berlaku di pelabuhan ditentukan oleh Pemerintah, dikenakan secara standar terhadap pelabuhan-pelabuhan sehinggga mengurangi peluang persaingan.
2.1.2. Lalu Lintas Pelabuhan Sekitar 90% perdagangan dalam dan luar negeri Indonesia diangkut melalui laut. Indonesia tidak memiliki pelabuhan pindah muat (trans-shipment) yang mampu mengakomodasi kebutuhan kapal-kapal besar. Bahkan, sebagian besar perdagangan di Indonesia harus dipindahmuatkan melalui pelabuhan penghubung di tingkat daerah.
2.1.3. Konsep Pendapatan Pendapatan (revenue) perusahaan berasal dari penjualan. Sementara itu, nilai penjualan ditentukan oleh jumlah unit yang terjual (quantity) dan harga jual (price), atau lebih sederhana dikatakan, Pendapatan = fungsi (quantity, price). Menurut Noor (2007) pendapatan total adalah jumlah seluruh pendapatan dari penjualan. Dalam hal ini, Pelabuhan Sunda Kelapa memperoleh pendapatan dari penjualan jasa pelayanan pelabuhan, antara lain jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang dan jasa pelayanan lainnya.
9
2.1.4. Konsep Jasa Pelayanan Pelabuhan Secara garis besar, dalam kaitannya dengan jasa pelayanan pelabuhan, terdiri sebagai berikut (Teteng, 2009): 1. Jasa labuh adalah jasa pelayanan kapal yang berlabuh jangkar di perairan
pelabuhan untuk waktu yang singkat menunggu kesempatan untuk memasuki pelabuhan. Tarif jasa labuh didasarkan pada gross register ton dari kapal yang dihitung per 10 hari. 2. Jasa tambat adalah jasa pelayanan kapal yang singgah di pelabuhan untuk
jangka waktu relatif lama dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat. Tarif jasa tambat didasarkan pada gross register ton etmal, etmal disini merupakan istilah pelabuhan untuk waktu 24 jam. 3. Jasa dermaga adalah jasa pelayanan bagi kapal yang bersandar di dermaga
untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Tarif jasa dermaga didasarkan pada ton/m3 barang. 4. Jasa penumpukan adalah jasa pelayanan dari suatu areal dalam gudang
maupun lapangan terbuka yang digunakan pihak pelabuhan untuk melakukan penumpukan barang. Tarif jasa penumpukan didasarkan pada ton/m3 barang dan hari lamanya penumpukan. 5. Jasa air kapal adalah jasa pelayanan air yang dihasilkan pelabuhan untuk
keperluan kapal. Tarif jasa air kapal didasarkan pada m3. 6. Jasa air umum adalah jasa pelayanan air yang dihasilkan pelabuhan untuk
keperluan umum seperti perkantoran disekitar pelabuhan. Tarif jasa air umum didasarkan pada m3.
10
7. Jasa listrik adalah jasa pelayanan listrik yang dihasilkan pelabuhan bagi
pengguna disekitar pelabuhan. Tarif jasa listrik didasarkan pada Kwh.
2.2 Penelitian Terdahulu Chaniago (2002) melakukan penelitian mengenai kinerja di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dalam penelitian tersebut digunakan analisis deskriptif dengan melihat perkembangan beberapa variabel amatan. Variabel amatan tersebut terdiri dari kunjungan kapal, volume bongkar muat, kunjungan wisatawan asing, arus penumpang dan tingkat pelayanan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kinerja di Pelabuhan Sunda Kelapa mengalami penurunan sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997/1998. Tetapi penelitian ini kurang mendalam karena hanya menggunakan analisis deskriptif. Penelitian
yang
dilakukan
Djeffri
(2009)
menunjukkan
bahwa
produktifitas bongkar muat barang berpengaruh positif terhadap kinerja Pelabuhan Sunda Kelapa. Variabel yang digunakan adalah pelayanan barang dalam bentuk produktifitas bongkar muat yang diukur melalui ship output dan lama kapal di pelabuhan atau port stay salah satu diantaranya adalah berthing time. Utami (2009) menganalisis tentang analisis ketepatan waktu dan kenyaman terhadap peningkatan kinerja pelayana angkutan laut penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tersebut menunjukkan variabel ketepatan waktu dan variabel kenyamanan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan angkutan laut penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok.
11
Istidjab dan Maun (2008) meneliti tentang pengaruh produktivitas bongkar muat terhadap kinerja operasional Pelabuhan Makasar. Penelitian tersebut menunjukkan semakin besar produktivitas bongkar muat, membuat kinerja operasional Pelabuhan Makasar cenderung meningkat. Sunarto (2009) dalam penelitiannya tentang perbedaan tingkat kinerja pelayanan kapal dan barang pada Pelabuhan Belawan dan Makasar menunjukkan bahwa, kinerja pelayanan kapal di Pelabuhan Makasar secara umum lebih baik dibandingkan kinerja pelayanan kapal di Pelabuhan Belawan. Sedangkan produktivitas pelayanan barang di Pelabuhan Belawan secara umum lebih baik dibandingkan produktivitas pelayanan barang di Pelabuhan Makasar.
2.3. Kerangka Pemikiran Pendapatan Pelabuhan Sunda Kelapa mengalami kenaikan, namun disisi lain volume bongkar muat barang dan kunjungan kapal mengalani penurunan. Hal ini menunjukkan terdapat faktor lain yang memengaruhi pendapatan pelabuhan dan memberikan kontribusi cukup besar. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan Pelabuhan Sunda Kelapa adalah jasa pelayanan pelabuhan dan perubahan tarif. Analisis komponen utama, analisis faktor dan analisis regresi linier berganda metode backward digunakan untuk menganalisis faktor-faktor dominan jasa pelayanan pelabuhan serta kontribusinya terhadap pendapatan pelabuhan. Untuk mempermudah penelitian maka dibuat alur kerangka pemikiran yang divisualisasikan pada gambar 2.1.
12
Pendapatan Pelabuhan Sunda Kelapa Meningkat, tetapi Volume Bongkar Muat dan Kunjungan Kapal Cenderung Menurun
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Pelabuhan Sunda Kelapa
Jasa Pelayanan Pelabuhan Perubahan Tarif
Labuh, Tambat, Air Kapal, Dermaga, Penumpukan, Listrik dan Air Umum
Variabel Penelitian Yang Digunakan
Perkembangan Jasa Pelayanan Pelabuhan di Pelabuhan Sunda Kelapa
Pengaruh Faktor-Faktor Jasa Pelayanan Pelabuhan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pelabuhan
Rekomendasi Kebijakan
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
13
2.4. Hipotesis Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu ditentukan hipotesis yang digunakan dalam penelitian. Hipotesis tersebut adalah terdapat pengaruh positif faktor jasa labuh, tambat, dermaga, penumpukan, air kapal, air umum, listrik dan perubahan tarif terhadap pendapatan Pelabuhan Sunda Kelapa.
