11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan kajian terhadap sumber-sumber literatur berupa buku, jurnal dan artikel yang dipergunakan sebagai pegangan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah dengan judul “Koto Piliang dan Bodi Caniago: Dua Kekuasaan Dalam Pemerintahan Pada Abad ke 12 di Minangkabau”. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji permasalahan yang didalamnya berisi tentang pendapat-pendapat dan analisis-analisis dari berbagai kepustakaan melalui sebuah proses penelaahan yang berkaitan dengan masalah utama penelitian yaitu mengenai Dua Kekuasaan Pemerintahan di Minangkabau. Apapun literatur yang penulis gunakan sebagai rujukan yang relevan yang penulisan karya ilmiah ini dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber utama yang berupa buku-buku, dan sumber penujang yang berupa artikel atau jurnal dari internet serta surat kabar. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengkajian serta analisis terhadap sumber pustaka. Untuk mempermudah pembentukan kerangka berpikir penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan mengklasifikasikan literatur-literatur yang digunakan sesuai dengan kajian yang dijadikan acuan oleh penulis. Adapun kajian pada tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama kajian mengenai Sejarah Minangkabau, kedua, kajian mengenai Adat Minangkabau, dan ketiga kajian mengenai Sistem kekuasaan.
12
2.1 Sejarah Minangkabau Sebelum membahas mengenai kebudayaan dan adat istiadat Minangkabau, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai sejarah Minangkabau secara umum. Sejarah Minangkabau merupakan bagian penting dalam penulisan skripsi ini karena hal ini merupakan salah satu inti dari penyebab munculnya dua kekuasaan dalam pemerintahan di Minangkabau. Buku pertama yang menjadi referensi penulis dalam penulis skripsi ini adalah Menelusuri Sejarah Minangkabau yang disusun oleh Kamardi Idris (2000). Buku ini merupakan kumpulan dari catatan-catatan sejarah yang disusun oleh para ninik mamak dan penghulu di Minangkabau. Buku tersebut terdapat penjelasa mengenai sejarah Minangkabau dan Kerajaan Pagaruyung. Sejarah
Minangkabau
dalam
buku
tersebut
memaparkan
asal
usul
Minangkabau. Seorang ninik mamak yang bernama Asmaniar Idris dalam buku tersebut memaparkan mengenai asal usul kata Minangkabau. Menurut legenda, Minangkabau berarti tanduk kerbau yang diberi minang, yaitu sejenis timah yang runcing yang diletakkan di ujung tanduk kerbau. Menurut Buya Hamka dalam buku tersebut, kata Minangkabau berasal dari kata mainang kabau, yakni mengembala kerbau. Orang minangkabau memang suka memelihara kerbau, bahkan kekayaan seseorang sering dilihat dari kerbau peliharaan mereka. Sedangkan menurut Prof. Purbacaraka, Minangkabau berasal dari minangawamwan. Wamwan sama dengan tamwan dalam bahasa Jawa Kuno atau tamwan dalam bahasa Jawa Kuno Muda.
13
Maksudnya adalah pertemuan dua buah sungai yang berukuran sama yaitu sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan (Idris,Kamardi, 2000: 53). Selain membahas mengenai asal mula nama Minangkabau, buku Menelusuri Sejarah Minangkabau juga membahas mengenai sejarah asal mula wilayah dan nenek moyang orang Minangkabau. Buku tersebut terdapat penjelasan mengenai Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini ditulis oleh Asmaniar Idris. Asmaniar Idris mencoba mengenalkan asal-usul Minangkabau. Berhubungan dengan Minangkabau, ada beberapa pendapat, baik dari legenda maupun teori-teori yang dapat ditarik kesimpulannya. Menurut legenda misalnya, Minangkabau berarti tanduk kerbau yang diberi minang yaitu sejenis timah yang runcing yang diletakkan di ujung tanduk kerbau. Asmaniar Idris dalam tulisannya banyak mengutip dari tambo. Perumus adat Koto Piliang dan Bodi Caniago di Minangkabau adalah menurut Tambo. Sedangkan sumeber-sumber tertulis zaman mula sejarah Minangkabau sedikit sekali. Mengenai perumus adat Bodi Caniago dan Koto Piliang pun banyak perbedaan pendapat. Menurut Tambo, Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan adalah dua saudara dan seibu dari dua orang ayah. Beliau adalah cucu dari Datuak Sri Maharajo Dirajo. Sesuatu yang menarik yang penulis temukan adalah adanya tulisan yang ditulis sendiri oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang yang telah dialih bahasa menjadi paparan yang mudah dimengerti, karena sebelumnya merupakan sebuah catatan yang memakai bahasa Melayu. Datuak Perpatih Nan Sabatang memberikan sebuah catatan penting
14
mengenai daerah pemerintahan Minangkabau. Minangkabau yang terbagi menjadi dua keselarasan yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago memiliki wilayah-wilayah tersendiri di Minangkabau. Keselarasan Koto Piliang di bawah pemerintahan Datuak Ketumanggungan berkedudukan di Bungo Satangkai, Sungai Tarab. Koto Piliang mempunyai Langgam Nan Tujuah yang terdiri dari : 1. Sungai Tarab Salapan Batu 2. Simawang dan Bukik Kandunag 3. Sungan jambu dengan Lubuak Ata 4. Batipuah Nagari Gadang 5. Singkarak dan Saniang Baka 6. Tanjuang Balik dan Sulik Aie 7. Silungkang dan Padang Si Busuak Keselarasan Bodi Caniago di bawah pemerintahan Datuak Perpatiah Nan Sabatang berkedudukan di Dusun Tuo. Bodi Caniago memiliki Luhak Nan Tigo dan Tanjuang Nan Tigo. Luhak Nan Tigo terdiri atas: Lubuak Sikarah di Solok, Lubuak Simawi di Sawahlunto Sijunjung, dan Lubuak Sipunai di Sawahlunto Sijunjung. Tanjuang Nan Tigo terdiri atas : Tanjuang Alam, Tanjuang Sungayang, dan tanjuang Barulak yang ketiganya terdapat di Batu Sangkar, Tanah Datar. Buku tersebut memiliki kekurangan yakni tidak ada bab atau tulisan yang memaparkan mengenai sebab-sebab terbentuknya dua kekuasaan di Minangkabau sehingga penulis membutuhkan sumber yang lebih relevan dengan tema yang penulis
15
bahas. Kelebihan dari buku tersebut penulis dapat mengetahui bahwa Datuk Perpatih Nan Sabatang juga memberikan sebuah pengetahuan mengenai batas-batah awal dari wilayah Minangkabau. Penulis juga dapat mengetahui sejarah singkat mengenai asalusul dari nama Minangkabau. Buku kedua yang membahas mengenai sejarah Minangkabau secara umum juga terdapat di dalam buku yang berjudul Sejarah dan Budaya Daerah Sumatera Barat yang disusun oleh tim dari Museum Adityawarman Sumatera Barat (1998). Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa sejarah Minangkabau pada masa-masa awal masih kurang jelas, karena masih kurangnya bukti yang otentik. Peninggalan tertua ditemukan adalah berupa tembikar di Gua Kamang dan Surian. Peninggalan zaman mesolitikum berupa kapak batu yang telah diasah di Pagaruyung. Masyarakat Minangkabau termasuk bangsa Melatu yang bermigrasi dari Indo Cina ke Nusantara. Bangsa Minangkabau tergolong kedalam keturunan Deutro Melayu. Pada awalnya masyarakat Minangkabau melakukan kebiasaan mereka sebagai suku bangsa yang hidup bercocok tanam dan kemudian berkembang menjadi adat istiadat Minangkabau. Menurut adat, wanita adalah kekayaan yang disebut “umpang puruak”. Mulanya kepercayaan yang diberikan kepada wanita yang tinggal di rumah dan memelihara kekayaan itu. Kemudian hal itu dilanjutkan dengan prinsip matrilineal. Kemasyarakatan di Minangkabau berdasarkan dua aturan yang disebut keselarasan yakni Koto Piliang yang di bentuk oleh Datuk Ketumanggungan dan Bodi Caniago yang dibentuk oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang.
16
Buku yang terdiri dari dua bab itu memaparkan secara umum aspek-aspek yang berkaitan dengan Sumatera Barat terutama sejarah dan budayanya. Pada Bab I buku tersebut menjelaskan mengenai sejarah dan budaya Sumatera Barat. Sumatera Barat terbagi atas tiga daerah yakni, daerah ‘darek’ merupakan dataran tinggi dan pegunungan sekitar Merapi dan Singgalang, kemudian daerah pesisir sepanjang ± 358 km di pantai barat, dan gugusan Kepulauan Mentawai. Bab I ini juga menjelaskan gambaran
umum
dari
penduduk
awal
di
Minangkabau
beserta
sistem
kemasyarakatannya yang matrilineal. Bab II dari buku tersebut memaparkan mengenai lembaga-lembaga pemerintahan di Minangkabau. Penulis menemukan sesuatu yang menarik dan berbeda dari sumber-sumber yang lain yang penulis temukan mengenai susunan pemerintahan di Minangkabau pada masa lalu. Buku tersebut menjelaskan bahwa: “Kepala pemerintahan (Perdana Mentri) adalah Dewa Tuan Prapatih (Mapatih menurut prasasti Padang Candi) yang disamakan dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang yaitu tokoh dari Bodi Caniago. Pembesar keamanan dalam negeri atau Kepala Polisi dan Yustisi dipegang oleh Tumenggung (Prasasti Saruaso) dapat pula disamakan dengan tokoh Datuk Ketumanggungan, penegak adat Koto Piliang” (1998: 15). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sebuah sistem yang menyerupai sistem pemerintahan di Majapahit. Pernyataan di atas berbeda dengan sumber-sumber lain yang penulis temukan bahwa Adityawarman memang seorang raja di Kerajaan Pagaruyung namun bukan pemimpin di Minangkabau. Kemudian Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan ataupun Kepala Polisi dan Yustisi. Keduanya merupakan pemimpin di Minangkabau.
17
Kelebihan dari buku Sejarah dan Budaya Sumatera Barat tersebut secara umum dapat memberikan gambaran secara umum mengenai Minangkabau dan Sumatera Barat. Penulis berpendapat bahwa buku yang disusun oleh tim dari Museum Adityawarman tersebut cukup informatif, karena terdapat pengetahuan mengenai perjalanan dan perkembangan Sumatera Barat dari awal terbentuknya, masuknya Hindu-Budha, masuknya Islam serta penjajahan pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Kelemahan yang terdapat dalam buku ini yang berkaitan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu pembahasan mengenai silsilah para pemimpin di Minangkabau, latar belakang terbentuknya dua kekuasaan di Minangkabau tidak dibahas secara terperinci. Namun terdapat keterhubungan antara buku tersebut dengan kajian penulis dalam membahas terbentuknya dua kekuasaan di Minangkabau. Buku selanjutnya yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini yang membahas mengenai sejarah Minangkabau adalah buku Sejarah Kebudayaan Minangkabau yang ditulis oleh Yunizar Cobra (1989). Masyarakat Minangkabau mempercayai bahwa mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain (Iskandar The Great) yang kapalnya terdampar disebuah pulau di daerah Sumatera sekarang. Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa Iskandar Zulkarnain raja Macedonia mempunyai tiga orang anak. Anak tertua bernama Maharaja Alif yang tinggal di Banua Ruhum atau Romawi. Anak kedua bernama Maharaja Dipang yang berangkat menuju Banua Cino (daratan Cina) dan anak ketiga bernama Maharaja Dirajo berangkat ke Pulau Ameh atau dikenal dengan Sumatera (Yunizar Cobra, 1989: 41).
18
Yunizar Cobra (1989: 44) mengungkapkan saat Marahajo Dirajo melakukan perjalanan laut dia melihat Gunung Merapi dan kemudian berlabuh karena kebetulan kapal miliknya mengalami kerusakan. Maharo Dirajo memutuskan untuk tinggal di lereng Gunung Merapi yang dilihatnya saat di lautan. Daerah pertama yang didirikannya adalah bernama Pariangan dan setelah itu Padangpanjang. Buku ini memberikan banyak informasi mengenai sejarah Minangkabau yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Wilayah awal Minangkabau yang bernama Pariangan tersebut merupakan awal dari terbentuknya adat istidat yang masih diterapkan hingga saat ini. Wilayah ini berkembang lebih luas termasuk adat istiadatnya. Silsilah suku di Minangkabau juga menjadi pembahasan dari buku tersebut. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai perbedaan antara Bodi Caniago dan Koto Piliang dilihat dalam memutuskan sebuah perkara, mengambil keputusan, penggantian gelar pusaka penghulu, kedudukan penghulu, dan bentuk balai adat. Kelebihan dari buku tersebut terdapat peta wilayah Minangkabau yang penulis butuhkan dalam membahas skripsi. Serta terdapat beberapa bagan silsilah sehingga membantu penulis dalam memahami pembagian suku-suku yang terdapat di Minangkabau. Kekurangan dari buku itu, Yunizar Cobra tidak membahas mengenai asal-usul dari kata Minangkabau, kemudian juga tidak terdapat pembahasan mengenai sejarah Minangkabau saat masuknya Hindu-Budha dan masuknya Islam yang sebenarnya juga mempengaruhi dalam perkembangan sejarah Minangkabau.
19
2.2 Adat Minangkabau Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat tersendiri dan memiliki keunikan dari masing-masingnya. Adat istiadat tersebut telah tumbuh seiring perkembangan suku bangsa itu sendiri. Minangkabau memiliki adat istidat yang berkembang dari zaman nenek moyang hingga masa sekarang. Buku pertama yang menjadi panduan penulis dalam membahas dan mendalami adat Minangkabau adalah buku Adat Nan Ampek, Pelajaran Dasar Adat Minangkabau yang ditulis oleh A. Moeis Pandito Kayo (1993). Pertumbuhan peraturan atau adat itu di Minangkabau pada prinsipnya tidak berbeda dengan perkembangan adat atau norma-norma yang ada pada suku bangsa lain di Indonesia. Masyarakat Minangkabau sudah sejak mala mengenal dan mempraktekkan norma-norma kesopanan, kesusilaan, ketuhanan, dan norma hukum (Moeis, A, 1993: 2). Dalam pemerintahan di Minangkabau, nagari-nagari merupakan daerah otonom yang berhak mengatur daerah sendiri. Karena itu adat berkembang lebih luas lagi. Kalau semula hanya merupakan norma-norma yang mengatur kelompok dengan anggotanya dan mengatur sesama anggota kelompok, maka sekarang adat meningkat lagi peranannya untuk mengatur hubungan antara pusat kerajaan dengan nagarinagarinya. Kemudian menurut A. Moeis Pandito Kayo,sejak masuknya Islam kedalam adat Minangkabau, maka adat Minangkabau di bagi menjadi empat tingkatan. Pertama, adat yang berasal dari hukum Islam yang berdasarkan Alquran dan hadist Nabi Muhammad SAW disebut adat nan sabana adat.
20
Kedua, adat yang berasal dari ajaran Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang yang disebut adat nan diadatkan. Ketiga, adat yang berasal dari hasil mufakat kerapatan Nagari, dan hasil pendapat dari cendikiawan yang menjadi adat tiap nagari disebut adat nan taradat. Dan yang keempat adalah pelaksanaan dari adat nan diadatkan, adat nan sabana adat dan adat dan taradat disebut adat istiadat. Buku tersebut secara lengkap memaparkan mengenai pembagian adat yang berlaku di Minangkabau. Dalam buku tersebut, adat nan sabana adat merupakan adat paling tinggi kedudukannya. Pada awalnya mengambil dari sifat alam karena bersifat mutlak. Ketentuan-ketentuan itu berlaku sepanjang masa tanpa terikat oleh waktu. Kemudian setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, Islam menjadi sendi atau dasar adat Minangkabau. Materi hukum Islam masuk ke dalam adat Minangkabau secara realisasi. Dalam buku Adat Nan Ampek, Pelajaran Dasar Adat Minangkabau (Moeis, A. Pandito Kayo, 1993: 4) adat Minangkabau di bagi menjadi empat tingkatan. Pertama, adat yang berasal dari hukum Islam yang berdasarkan Alquran dan hadist Nabi Muhammad SAW disebut adat nan sabana adat. Kedua, adat yang berasal dari ajaran Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang yang disebut adat nan diadatkan. Ketiga, adat yang berasal dari hasil mufakat kerapatan Nagari, dan hasil pendapat dari cendikiawan yang menjadi adat tiap nagari disebut adat nan taradat. Dan yang keempat adalah
21
pelaksanaan dari adat nan diadatkan, adat nan sabana adat dan adat dan taradat disebut adat istiadat. Buku tersebut secara lengkap memaparkan mengenai pembagian adat yang berlaku di Minangkabau. Dalam buku tersebut, adat nan sabana adat merupakan adat paling tinggi kedudukannya. Pada awalnya mengambil dari sifat alam karena bersifat mutlak. Ketentuan-ketentuan itu berlaku sepanjang masa tanpa terikat oleh waktu. Kemudian setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, Islam menjadi sendi atau dasar adat Minangkabau. Materi hukum Islam masuk ke dalam adat Minangkabau secara realisasi. Kelebihan dari buku Adat Nan Ampek tersebut adalah, penulis menemukan peraturan-peraturan yang telah diatur sedemikan rupa dari awal sejarah Minangkabau hingga mengalami perkembangan yang mengikuti perubahan jaman. Buku itu dilengkapi dengann undang-undang adat yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. Buku tersebut memberikan informasi yang menarik dan membantu penulis dalam memahami adat di Minangkabau. Buku selanjutnya yang membantu penulis dalam membahas adat Minangkabau adalah buku yang berjudul Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau yang ditulis oleh Idrus Hakimy (2004). Buku tersebut menjelaskan adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya yaitu Datuak Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Idrus H mengklasifikasikan adat nan ampek menjadi suatu kesatuan yang terdiri atas adat nan babuhua mati(adat yang disimpul mati), dan adat nan babuhua senta (adat yang
22
disimpul longgar). Adat nan babuhua mati adalah aturan-aturan adat yang tidak dapat diubah-ubah walau dengan mufakat sekalipun. Sedangkan adat nan babuhua senta adalah aturan-atuara yang dibuat dengan kata mufakat oleh pemuka-pemuka adat di Minangkabau di setiap nagari. Sifatnya boleh diubah asal dengan melalui kesepakatan. Adat mengatur tentang pentingnya mewujudkan pesatuan yang merupakan kekuatan moral dalam hidup membangun. Aturan tentang persatuan ini dimulai sejak dari lingkungan yang kecil sampai lingkungan terkecil sampai pada lingkungan yang lebih tinggi dan luas, seperti hubungan keluarga dan keluarga (serumah), hubungan kampung dengan kampung (sekutu), hubungan nagari dengan nagari, daerah dan daerah. Dalam buku tersebut Idris Hakimy juga menjelaskan mengenai adat Minangkabau sebelum masuknya Islam di Minangkabau. Sebelum agama Islam ke Minangkabau, aturan adat Minangkabau telah mengatur tentang pentingnya kemanusiaan yang berbudi luhur, hormat mengormati dan telah mengatur tetang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang merupakan modal utama prinsip demokrasi yang disebut musyawarah dan mufakat. Selanjutnya Idris Hakimy menyatakan bahwa : Setelah agama Islam dianut oleh masyarakat Minangkabau, antara satu dengan yang lain, yakni antara ajaran adat dan agama Islam tidak pernah bertentangan, tetapi ada perbedaan. Agama Islam sebagai agama yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan adat Minangkabau bersumber dari ajaran-ajaran mengambil iktibar kepada ketentuan-ketentuan alam yakni alam takambang jadi guru (2004: 16).
23
Kelebihan dari buku tersebut, buku itu memuat pokok-pokok pengetauan adat Minangkabau. Penulis dapat informasi tambahan mengenai tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Namun kekurangan buku tersebut tidak menyertakan detail hukum-hukum adat dalam menghadapi suatu kasus. Buku tersebut kurang membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada adat itu sendiri. Namun buku tersebut masih memiliki keterkaitan dalam pembahasan skripsi penulis. Literatur lain yang membantu penulis dalam memahami adat di Minangkabau adalah sebuah website resmi Sumatera Barat yang membahas mengenai susunan adat Minangkabau. Dalam website resmi daerah Sumatera Barat tersebut menyatakan bahwa: Bagi orang Minangkabau, adat itu merupakan “kebudayaan” secara keseluruhannya. Karena didalam fakta adat Minangkabau terdapat ketiga bagian kebudayaan , yaitu adat dalam pengertian dalam bentuk kato, cupak, adat nan ampek dan lain-lain. Adat dalam pengertian tata kelakuan berupa cara pelaksanaannya sedangkan adat dalam pengertian fisik merupakan hasil pelaksanaannya. Malahan bila dibandingkan dengan pengertian culture yang berasal dari kata “colere” maka dapat dikatakan bahwa orang Minangkabau bukan bertitik tolak dari mengolah tanah melainkan lebih luas lagi yang diolah yaitu alam, seperti yang dikatakan : “alam takambang jadi guru” (alam terkembang jadikan guru). (http://palantaminang.wordpress.com/pedoman-adatminangkabau/ )
Bertitik tolak dari nilai-nilai dasar masyarakat Minangkabau yang dinyatakan dalam kutipan diatas bahwa “alam takambang jadi guru” maka dalam adat Minangkabau dapat disebut dengan Adat nan Ampek seperti yang tepah dipaparkan sebelumnya. Kemudian dengan masuknya agama Islam, adat Minangkabau seolah dilengkapi dan menjadi kokoh. Inilah yang menyebabkan munculnya sebuah ungkapan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, syarak mangato, adat
24
mamaki (Terjemahan Indonesia: adat bersendi syarak. Syarak bersendi Kitabullah, syarak berkata, adat memakai). Artikel yang penulis jadikan literature dalam penulisan skripsi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari artikel tersebut yakni bahwa dalam atikel tersebut memaparkan masing-masing peraturan adat dalam bentuk link dan memudahkan penulis mengklasifikasikan artikel yang dibutuhkan. Selain itu, dalam artikel tersebut dilengkapi dengan undang-undang adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Kekurangan dari artikel tersebut adalah artikel tersebut tidak mencantumkan sumber-sumber literature yang menjadi dasar artikel tersebut. Hanya mencantumkan Tambo Minangkabau saja. Kemudian artikel tersebut juga memakai bahasa Minang. 2.3 Sistem Kekuasaan Sebelum membahas mengenai sistem kekuasaan dalam Minangkabau, maka terlebih dahulu membahas mengenai konsep kekuasaan. Buku pertama yang menjadi literature penulis dalam memahami konsep kekuasaan adalah Dasar-Dasar Ilmu Politik yang di tulis oleh Prof. Miriam Budiarjo (2003). Dalam buku tersebut kekuasaan menurut Prof. Miriam Budiarjo merupakan kemampuan seseorang atau sekolompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu (2003: 35).
25
Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan social dan dalam semua organisasi sosial. Kekuasaan sosial menurut Ossip K. Flechtheinm adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. (Budiarjo, Miriam, 2003: 35). Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah. Robert M. MacIver mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida (Budiarjo,Miriam, 2003: 36). Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul daripada yang lainnya. Jadi struktur piramida kekuasaan itu terbentur oleh kenyataan dalam sejarah masyarakat bahwa golongan yang berkuasa itu relatif selalu lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai. Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tersebut membantu penulis dalam memahami konsep dasar kekuasaan agar bisa memudahkan penulis dalam memaparkan sistem kekuasaan dalam pemerintahan di Minangkabau. Kelebihan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tersebut adalah dalam buku tersebut hanya membahas mengenai kekuasaan. Kekuasaan yang di bahas dalam buku tersebut merupakan konsep kekuasaan. Buku tersebut membantu penulis memahami konsep kekuasaan. Kekurangan dari buku tersebut, tidak membahas mengenai konsep kekuasaan di Minangkabau. Penulis tidak menemukan konsep kekuasaan dan pemerintahan di Minangkabau dalam buku tersebut. Buku selanjutnya yang membantu penulis dalam memahami konsep kekuasaan dalam
pemerintahan
di
Minangkabau
adalah
buku
Pemerintahan
Nagari
26
Minangkabau dan Perkembangannya (Tinjauan Tentang Kerapatan Adat) yang ditulis oleh Iskandar Kemal (2008). Buku tersebut membahas mengenai susunan dan struktur pemerintahan di Minangkabau. Minangkabau, merupakan wilayah kebudayaan yang unik. Tidak saja terkait adat dan struktur organisasi pemerintahan nagari yang otonom dengan menekankan musyawarah dan mufakat, tetapi juga tentang nilai dan norma adat istiadatnya. Organisasi ‘paruik’ sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat Minangkabau merupakan satu bentuk organisasi yang berpusat pada ibu (matrilineal) yang khas karena Indonesia sebagai unit kebudayaan nasional memiliki lebih banyak subkebudayaan etnis yang lebih berpusat sistem patrilineal. Buku yang merupakan disertasi ilmiah dari Iskandar Kemal tersebut menjelaskan bentuk sistem pemerintahan terkecil seperti paruik, kemudian pemerintahan klan atau suku, dan pemerintahan adat nagari. Dengan demikian, suatu paruik atau orang yang terikat dengan sistem matrilineal yang sama (saparuik) merupakan inti dari struktur masyarakat yang jika berkelompok dan berorganisasi akan membentuk struktur pemerintahan nagari. Pemerintahan paruik merupakan organisasi paruik yang mempunyai cara susuna pemerintahan sendiri menurut peraturan-peraturan yang ditentukan adat. Organisasi ini merupakan unsur organisasi masyarakat hukum adat terendah yang memiliki daerah atau teritori tertentu. Anggota paruik terdiri dari anggota-anggota atau anak-anak yang mendukung pemerintahan paruik.
27
Pemerintahan klan dilaksanakan oleh urang nan ampek jinih suku, dengan posisi sebagai lineage, sebagai suku anak suku-induk, suku komposit dan suku sederhana. Suku dengan beroragisasi klan inilah yang dimaksud dengan istilah suku yang sebenarnya. Pemerintahan adat nagari dilaksanakan oleh kelompok pemerintahan klan. Buku
tersebut
khusus
membahas
mengenai
susunan
pemerintahan
Minangkabau mempunyai keterkaitan dengan skripsi penulis yang membahas sistem pemerintahan di Minangkabau. Iskandar Kemal memaparkan sistem terkecil dari pemerintahan di Minangkabau hingga sistem pemerintahan nagari dengan terstruktur. Buku selanjutnya yang menjadi tinjauan penulis dalam penulisan skripsi adalah Budaya Alam Minangkabau yang ditulis oleh Bustanul Arifin (1994). Dalam buku tersebut Bustanul Arifin memaparkan mengenai terbentuknya sebuah nagari di Minangkabau dan menjelaskan silsilah pemimpin di Minangkabau. Sultan Sri Maharajo Dirajo wafat dan diangkatlah putra mahkota Sultan Paduko Basa (Datuk Ketumanggungan) yang saat itu masih kecil. Pemimpin sementara dipegang oleh Ibu Suri, Puti Indo Jalito. Selain putra mahkota, ada pengangkatan lain bagi anak dari istriistri Sultan Sri Maharajo Dirajo. Salah satunya adalah Jatang Sutan Balun yang kemudian diberi gelan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Bustanul Arifin juga menjelaskan mengenai struktur pemerintahan di Minangkabau. Struktur pemerintahan setiap nagari di Minangkabau merupakan sistem bertingkat yang dipimpin oleh seorang penghulu. Kemudian penghulu dibantu oleh tiga orang yang disebut Urang Nan Ampek Jinih (orang empat jenis). Sebuah nagari di
28
Minangkabau sekurang-kurangnya telah ada empat suku dan setiap suku dipimpin oleh Urang Nan Ampek Jinih. Di luar orang nan ampek jinih tersebut, himpunan penghulu ke empat suku ditambah dengan urang cadiak pandai, dan alim ulama yang ada dalam nagari tersebut dinamakan Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin. Buku ini memaparkan sebab terbentuknya dua kekuasaan di Minangkabau. Menarik dari buku ini juga menjelaskan adanya sistem demokrasi yang dijalankan masing-masing keselarasan dalam menjalankan pemerintahan. Setiap nagari mempunyai aturan sendiri. Aturan itu dibuat dengan mufakat nagari yang berlaku dalam nagari. Adat salingka nagari, Pusako salingka suku. Artinya adat yang telah disepakati berlaku di selingkar atau di dalam nagari dan pusako merupakan milik suku dalam nagari. Namun aturan-aturan dasar untuk semua nagari telah digariskan oleh Datuak Ketumanggungan sebagai peletak dasar Keselarasan Koto Piliang dan datuak Perpatih Nan Sabatang sebagai peletak dasar Keselarasan Bodi Caniago. Struktur pemerintahan yang lebih tinggi dari nagari adalah Keselarasan. Keselarasan tersebut yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Dari kelebihannya, penulis menjadikan buku ini sebagai acuan dalam penulisan skripsi penulis. Buku ini juga memaparkan sebab terjadinya dua kekuasaan di Minangkabau yang menjadi pembahasan utama dalam skripsi penulis. Buku sumber yang telah digunakan oleh penulis diatas memiliki kekurangan dan kelebihannya serta sesuai dengan bahasan yang akan penulis bahas dalam Bab selanjutnya yang bisa dijadikan patokan bagi penulis untuk menulis skripsi. Berbagai
29
informasi yang bisa dipaparkan melalui kajian pustaka. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, penulis ingin menganalisis secara lengkap pembahasan mengenai Koto Piliang dan Bodi Caniago: Dua Kekuasaan Pemerintahan Pada Abad ke 12 di Minangkabau.
