BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Audit berasal dari bahasa Latin Audire yang berarti. laporan pertanggungjawaban keuangan dibacakan oleh

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Tinjauan Teoritis

2.1.1

Audit

2.1.1.1

Pengertian Audit Audit

berasal

mendengarkan. laporan

dari

bahasa

Latin

“Audire”

yang

berarti

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu

pertanggungjawaban

keuangan

dibacakan

oleh

penanggungjawab, dimana petugas controller ikut duduk sebagai seorang pendengar yang kritis.

Kata audit yang sering kita jumpai saat ini,

berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya ialah pemeriksaan, sehingga secara substantif dua istilah tersebut sebenarnya, mempunyai makna yang sama. Menurut Arens dan Leobbecke (1998), Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42

Tahun 1994, audit adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi yang baik.

Universitas Sumatera Utara

Sedangkan Komite Konsep Audit Dasar (Committee on Basic Auditing Concepts) merumuskan defenisi umum dari audit yaitu suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan. 2.1.1.2

Konsep – Konsep Dasar Melaksanakan Audit Konsep penting yang terlibat dalam melaksanakan audit ialah : • Risiko Audit (Audit Risk) ialah risiko yang terjadi karena tanpa sepengetahuannya auditor gagal untuk memodifikasi secara benar pendapatnya, atas laporan keuangan yang salah saji material. • Materialitas (materiality) adalah salah saji informasi akuntansi, yang dalam hubungannya dengan kondisi sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan terpengaruh dengan salah saji tersebut. • Bukti

mengenai

asersi

manajemen,

bahwa

auditor

harus

memperoleh relevansi dan keandalan dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen, sehingga auditor dapat memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.


2.1.1.3

Fase Audit Fase – fase besar dalam audit ialah a) Menerima/ melanjutkan klien dan menetapkan syarat – syarat perikatan

b) Praperencanaan c) Menetapkan materialitas dan menentukan risiko d) Merencanakan audit e) Mempertimbangkan dan mengaudit pengendalian internal f)

Audit proses bisnis dan akun terkait misalnya menghasilkan pendapatan

g) Menyelesaikan audit h) Mengevaluasi hasil dan menerbitkan laporan audit 2.1.1.4

Klasifikasi Audit Menurut Kell dan Boyton berdasarkan tujuan dilaksanakannya, audit diklasifikasikan atas : a) Audit laporan keuangan (financial statement audit) Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan, telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Prinsip Akuntansi yang Bersifat Umum (PABU).


b)

Audit kepatuhan (compliance audit) Audit

kepatuhan

mencakup

penghimpunan

dan

pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan financial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. c)

Audit operasional (operational audit) Audit operasional meliputi penghimpunan pengevaluasian bukti

mengenai

kegiatan

operasional

organisasi

dalam

hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektifitas, maupun kehematan operasional. Berdasarkan tujuan dilaksanakannya, Audit Fraud termasuk dalam

kelompok

Compliance

Audit,

yaitu

untuk

mempertimbangkan apakah klien telah melaksanakan prosedur atau aturan yang telah di tetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. 2.1.1.5

Sikap Seorang Auditor Tiga sikap dan tindak pikir yang selalu harus melekat pada diri seorang auditor, yakni :


2.1.2

•

Independen.

•

Objektif.

•

Skeptis.

Kecurangan (Fraud)

2.1.2.1

Pengertian Fraud Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

fraud adalah: Perbuatan - perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain Definisi Fraud menurut Black Law Dictionary adalah : a.

Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau

keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa

kasus

(khususnya

dilakukan

secara

disengaja)

memungkinkan merupakan suatu kejahatan; b. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; c. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta


material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan definisi fraud ialah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh kekayaan uang, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis Bologna dan Lindquist (1987) mendefinisikan fraud adalah “istilah generik, dan mencakup semua sarana yang beraneka kecerdikan manusia bisa merancang, yang terpaksa oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan keterangan palsu.”

Silverstone dan Sheetz (2004) mendefinisikan

kecurangan (fraud) sebagai “sebuah aktivitas yang mengambil lokasi di bidang sosial dan memiliki konsekuensi yang besar untuk perekonomian, perusahaan, dan individu-individu.” Menurut AICPA US Auditing Standards (AU 312) dalam Rustiana (2008) error meliputi: 1.

Kesalahan dalam proses menyusun laporan keuangan secara tidak disengaja.

2.

Kesalahan penerapan prinsip akuntansi (jumlah, klasifikasi, penyajian, dan pengungkapan) secara tidak disengaja.


Dari beberapa pengertian di atas, secara garis besar para ahli memiliki makna dan tujuan yang sama dalam menjelaskan arti dari fraud. Kecurangan (fraud) memiliki beberapa unsur yang menandakan bahwa hal tersebut merupakan fraud, bila tidak terdapat unsur fraud maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai fraud. Berikut merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam fraud, yaitu : a. Harus terdapat kesalahan penyajian (misrepresentation) b. Dari suatu masa lampau (past) atau sekarang (present) c. Faktanya bersifat material (material fact) d. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (recklessly) e. Dengan maksud (intent) untuk menyebabkan pihak lain bereaksi; f. Pihak yang dirugikan harus bereaksi (acted) terhadap kesalahan penyajian tersebut (misrepresentation) g. Mengakibatkan kerugian (detriment). Fraud disini tidak terbatas pada manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan. 2.1.2.2

Fraud Tree (Pohon Kecurangan) The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), merupakan

organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas fraud yang berkedudukan

di

Amerika

Serikat

dan mempunyai

tujuan untuk

memberantas fraud, menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree.


Fraudulent Statements

Asset Misappropriation

Corruption

Illegal Gratuities

Conflicts of interest

Bribery

Purchases Schemes

Invoice Kickbacks

Asset Overstatement

Sales Schemes

Bid Rigging

Timing Differences

Internal Documents

Other

Other

Ficticious Revenues

External Documents

Economic Extortion

Financial

Non Financial

Employment Credentials

Asset Understateme nts

Cocealed Liabilities Improper Disclosures Improper Asset Cash

Non Cash

Larceny

Cash on Hand From the Deposit Other

Skimming

Sales

Receivables

Unrecorded

Writeoff Schemes

Understated

Lapping Schemes

Misuse

Refunds and other

Larceny

Asset and Transfer False sales Shipping Unconcealed Larceny


Fraudulent Disbursements

Billing Schemes

Payroll Schemes

Shell Company

Ghost Employees

NonAccomplice Vendor Personal Purchases

Expense Schemes Mischaracterized Expenses

Check Tampering Forged Maker

Commission Schemes

Overstated Expenses

Forged Endorsement

Workers Compensation

Ficticious Expenses

Altered Payee

Falsified Wages

Multiple Reimbursements

Concealed Checks

Register Disbursements False Voids

False Refunds

Authorized Maker

Gambar 2.1 Fraud Tree Sumber: Association of Certified Fraud Examiners, 2008 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse.


2.1.2.2.1

Korupsi (Corruption)

Menurut Associatian

of

Certified

Fraud

Examiners

(ACFE)

menggambarkan corruption sebagai berikut : a. Conflicts of interest ialah suatu keadaan dimana para pejabat memanfaatkan kuasanya untuk menggunakan keluarga ataupun kroninya menjadi pemasok atau rekanan di lembaga – lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. b. Bribery ialah pemberian hadiah kepada seseorang dengan maksud untuk mencapai sutu tujuan (penyuapan). c. Illegal gratuities ialah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Contoh hadiah ulang tahun, parsel dll. d. Economic extortion ialah suatu bentuk meminta dengan mengancam (pemerasan) kepada orang lain. Menurut Adji (1996) berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan pengertian korupsi tidak lagi hanya diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery (penyuapan) dan kickbacks juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti bureaucratic corruption atau tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai bentuk dari offences beyond the reach of the law (kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Banyak contoh diberikan untuk kejahatankejahatan semacam itu, misalnya tax evasion (pelanggaran pajak), credit fraud (penipuan di bidang kredit), embezzlement and misapropriation of public funds (penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang


disebut sebagai invisible crime (kejahatan yang tak terlihat). Istilah invisble crime banyak ditujukan untuk menunjuk pada kejahatan yang sulit dibuktikan maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya. Untuk kepentingan perumusan strategi pemberantasan korupsi dipandang perlu untuk terlebih dahulu mengenali karakteristik dan jenis korupsi. Syed Hussain Alatas (1987), seorang ahli sosiologi korupsi, membedakan jenis-jenis korupsi menurut tipologinya sebagai berikut : (1) Transactive corruption Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah. (2) Exortive corruption Jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. (3) Investive corruption Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. (4) Nepotistic corruption Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang


memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. (5) Defensive corruption Perilaku korban korupsi ini adalah dengan pemerasan. Alasan melakukan korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri si pelaku sendiri. (6) Autogenic corruption Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak

benar. (7) Supportive corruption Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu. 2.1.2.2.2

Penyimpangan Atas Aset (Asset Misappropriation)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value). Asset misappropriation dalam bentuk penjarahan cash dilakukan dalam tiga bentuk yaitu : skimming, larceny, dan fraudulent disbursements.

Dalam skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut


secara fisik masuk ke perusahaan. Sedangkan kalau uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah, maka fraud ini disebut larceny. Fraudulent disbursements ialah pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah. Modus operandi dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah misuse dan larceny.

Misuse adalah

penyalahgunaan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi. Kalau hanya dipakai selama menjabat disebut misuse, namun kalau tidak dikembalikan sesudah tidak lagi menjabat disebut larceny. 2.1.2.2.3

Pernyataan Palsu (Fraudulent Statement) Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan

general audit (opinion audit).

Fraudulent statement meliputi

tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Fraud ini berupa salah saji aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari sebenarnya (asset/revenue overstatements) dan menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (asset/revenue understatements).


2.1.2.3

Faktor Terjadinya Fraud Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan fraud,

yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu: 1. Greed (keserakahan) 2. Opportunity (kesempatan) 3. Need (kebutuhan) 4. Exposure (pengungkapan) Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku fraud (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan fraud (disebut juga faktor generik/umum). Kecurangan atau penipuan yang disengaja (intentional deception) adalah suatu strategi untuk mencapai sasaran strategi untuk mencapai sasaran individu atau organisasi atau untuk memuaskan kebutuhan manusiawi. Secara umum, daya saing yang kompetitif dapat menjadi motivasi untuk melakukan tindakan yang benar maupun yang tidak benar. Bila persaingan berlangsung secara ketat dan sangat kompetitif, melakukan hal yang tidak benar sering dianggap rasional (hal yang salah namun dianggap benar). Donald Cressey’s (1950) mengemukakan fraud triangle sebagai faktor – faktor terjadinya fraud :


Pressure

Opportunity Sumber : Tuanakotta (2011)

Rationalization

Gambar 2.2 Fraud Triangle 1.

Insentif/ Tekanan (Insentives/Pressures) : Manajemen atau pegawai

merasakan suatu tekanan yang berkaitan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk melakukan fraud.

Melalui penelitiannya, Cressey

menyimpulkan bahwa status sosial pun dapat menjadi suatu tekanan bagi seseorang untuk melakukan fraud. Cressey mengelompokkannya atas : •

Violation of ascribed obligation, yaitu suatu keadaan melakukan fraud akibat seseorang harus menjaga martabatnya saat memiliki kedudukan atau jabatan

•

Problems resulting from personal failure, yaitu suatu keadaan melakukan fraud karena kegagalan yang terjadi pada diri sendiri akibat perbuatan sendiri.

•

Business reversals, yaitu suatu keadaan melakukan fraud yang di akibatkan oleh faktor eksternal. Contohnya tingkat bunga yang tinggi.

•

Physical isolation, yaitu uatu keadaan melakukan fraud yang di akibatkan oleh keterpurukan dalam kesendirian.


•

Status gaining, yaitu uatu keadaan melakukan fraud yang

di

akibatkan oleh tidak mau kalah dengan orang lain. •

Employer-employee relations, yaitu uatu keadaan melakukan fraud yang di akibatkan oleh kekesalan atau kebencian kepada perusahaannya.

2.

Kesempatan (opportunity) : Adanya persepsi bahwa ada peluang atau kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan fraud. Ada dua persepsi, yaitu : •

General information, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi.

•

Technical skill, yaitu keahlian yang dimiliki seseorang dan yang menyebabkan seseorang tersebut mendapat kedudukan.

3.

Sikap/Rasionalisasi (attitudes/rationalization) : Sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak benar, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak benar.

2.1.2.4

Karakteristik Pemeriksa Fraud Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik. Di samping

keahlian teknis, seorang pemeriksa fraud yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil (fair), tidak memihak, sahih (mengikuti ketentuan perundang-undangan), akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan


lengkap.

Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang

dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya. Pemeriksa fraud adalah gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif (investigator). Art Buckwalter mengatakan, “The secret is for each private investigator to be the kind of person others will want to deal with.” (“Rahasia seorang private investigator adalah menjadi sosok yang disukai orang lain.”). Pemeriksa yang menyesatkan orang lain, sering kali tersesat sendiri. Pemeriksa memang berurusan dengan orang yang bersalah, tetapi ia juga kan bertemu dengan para saksi yang tidak bersalah. Para saksi ini dan kesaksian mereka merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam metodologi pemeriksaan fraud. Oleh karena pemeriksa berurusan dengan segala macam jenis manusia dari berbagai latar belakang, kemampuannya untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri orang lain itu, sangat menentukan. Oleh karena setiap orang itu unik (tidak ada duanya), maka pemeriksa fraud harus mampu berkomunikasi dalam “bahasa” mereka. Seorang sarjana tidak dapat ditanya dengan bahasa yang sama seperti seorang yang tidak menyelesaikan pendidikan SMA-nya.

Seseorang

dengan latar belakang perbendaharaan kata teknis (seperti akuntansi, hukum, dan lain-lain) tidak akan memberikan tanggapan yang sama dengan orang berlatar belakang seni. Oleh karena setiap kasus berbeda, pemeriksa juga akan berbeda dalam pendekatannya.


Pemeriksa fraud harus mempunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Ciri yang unik dari kasus-kasus fraud, yakni berbeda dengan kejahatan tradisional atas harta benda, adalah identitas pelakunya biasanya diketahui. Dalam perampokan bank misalnya, issuenya bukanlah kejahatan terjadi, melainkan siapa pelakunya? Dalam kasus-kasus fraud, issue-nya bukanlah penentuan identitas pelakunya, namun apakah perbuatannya dapat dianggap meruapakan fraud. Sangat penting bagi pemeriksa untuk menyederhanakan konsepkonsep keuangan sehingga para saksi dapat memahami apa yang dimaksudkannya. Dalam kenyataannya kebanyakan kasus fraud sangat sederhana,

namun

metode-metode

penyembunyiannya

atau

penyamarannya yang membuatnya terlihat rumit. 2.1.2.5

Ruang Lingkup Audit Fraud Ruang lingkup audit fraud mencakup : 1.

Pencegahan (preventive), yaitu upaya untuk mencegah terjadinya

fraud dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor – faktor penyebab terjadinya fraud. Pencegahan dilakukan dengan Anti Fraud Control, yang isinya antara lain : • Audit dengan kunjungan mendadak • Alih tugas/ wajib ambil cuti • Saluran komunikasi khusus untuk melapor ketidakberesan • Program dukungan bagi karyawan


• Pelatihan mengenai fraud untuk manajer dan eksekutif • Audit internal 2. Pendeteksian (detective), yaitu proses mengarahkan kegiatan untuk mengidentifikasikan terjadinya fraud dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang rasional. Teknik- teknik untuk mendeteksi fraud ialah : •

Penggunaan teknik – teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan, namun secara lebih mendalam dan luas.

• Pemanfaatan teknik audit investigatif • Penelusuran jejak – jejak arus uang • Penerapan teknik analisi dalam bidang hukum • Penggunaan computer forensics • Penggunaan teknik interogasi • Pemanfaatan whistleblower 3. Penginvestigatian (investigative), yaitu upaya untuk menangani dan memproses tindakan fraud sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigasi terhadap fraud. Konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan.

Standar-standar tersebut

adalah:


a.

Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (accepted bes practies).

b.

Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di pengadilan.

c.

Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi, diindeks dan jejak audit tersedia.

d.

Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya.

e.

Beban pembuktian ada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana.

f.

Cakup seluruh substansi investigasi dan “kuasai” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu.

g.

Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, melibatkan dan/atau melapor ke polisi, kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.


2.1.2.6

Keterbatasan Audit Laporan Keuangan dalam Pendeteksian Kecurangan Menurut Rustiana (2008), fraudulent dalam suatu organisasi

merupakan hal yang akan berpengaruh besar terhadap semua pihak yang mendasarkan keputusannya atas informasi dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, akuntan publik harus dapat mencegah dan mendeteksi secara dini agar tidak terjadi fraud.

Untuk mengetahui

adanya fraud sering kali ditunjukkan adanya gejala awal (symptoms) berupa red flag (fraud indicator) misalnya perilaku tidak etis manajemen. Red flag ini biasanya muncul dalam setiap kasus kecurangan (fraud) yang terjadi. Effendi (2008) mengutip penelitian Wilopo (2006) yang membuktikan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetri informasi. Selain itu, riset Wilopo (2006) menunjukkan bahwa dalam upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi memerlukan usaha yang menyeluruh, tidak parsial. Upaya-upaya tersebut antara lain: 1. Mengefektifkan pengendalian internal. 2. Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian. 3. Pelaksanaan good corporate governance.


4. Memperbaiki moral dari pengelola perusahaan, yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara, dan masyarakat. Konsep

keyakinan

yang

diberikan

kepada

auditor

selama

melaksanakan tanggung jawab perlu diketahui sepenuhnya oleh pihak auditor sendiri dan pihak manajemen.

Tanggung jawab untuk

mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan menjadi bagian dalam tanggung jawab umum auditor. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan - kesalahan yang disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 316.1 mengenai pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan menyatakan bahwa: “Auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan”. Auditor dalam menerima tugas audit memiliki keterbatasan dalam melaksanakan

tanggung

jawabnya

untuk

mendeteksi

dan

mengungkapkan kecurangan. Keterbatasan itu dapat dilihat dari segi ekonomisnya yaitu dari segi biaya dan waktu. Namun bukan berarti dalam hal ini auditor laporan keuangan kemudian tidak melakukan pendeteksian kecurangan. Seorang auditor laporan keuangan harus dapat mendeteksi kecurangan yang dapat mengakibatkan salah saji material


untuk membuat suatu pertimbangan audit.

Faktor-faktor yang

menyebabkan kegagalan auditor, khususnya di Indonesia, dalam pendeteksian kecurangan yaitu: 1. Auditor

kesulitan

untuk

mendeteksi

berbagai

karakteristik

kecurangan karena keterbatasan pengalaman dan keahlian dalam menghadapi kecurangan tersebut. 2. Kurang memadainya standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan di Indonesia. 3. Tekanan kompetensi dan fee audit. 4. Tekanan waktu. 5. Hubungan auditor dan auditee yang terbentur dengan independensi dan obyektivitas auditor. 6. Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam pendeteksian kecurangan. 2.1.3

Pengendalian Intern

2.1.3.1

Definisi, Tujuan dan Sasaran Pengendalian Internal Pengendalian merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang

dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Tindakan/aktivitas pengendalian yang ada dalam organisasi dikelompokkan dalam (BPK, 2009) :


a.

Pengendalian Pencegahan (preventive controls) bertujuan untuk mencegah kesalahan (errors) ataupun peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.

b. Pengendalian Pendeteksian (detective controls) bertujuan untuk menginformasikan kepada manajemen galat atau masalah yang sedang terjadi atau beberapa saat setelah terjadi. c. Pengendalian Pemulihan (corrective controls) biasanya digunakan bersama dengan pendeteksian, bertujuan untuk memperbaiki kembali dari akibat terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Menurut Midjan dan Susanto (2001:58) pengendalian internal meliputi : Struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemimpin perusahaan. Menurut Mulyadi (2001:163), pengendalian intern meliputi “struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Definisi

Pengendalian

Internal

menurut

The

Committee

of

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’s (COSO) adalah “suatu proses, yang dipengaruhi

oleh dewan komisaris,

manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang


untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut : •

Efektivitas dan efisiensi operasi

•

Keandalan laporan keuangan

•

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku American Institute of Certified Public Accountants mendefinisikan

pengendalian internal ialah struktur organisasi, semua metode dan ketentuan – ketentuan yang terkordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian internal menurut Midjan dan Susanto (2001:58) adalah : • Mengamankan harta perusahaan. • Menguji ketelitian dan keandalan data akuntansi. • Meningkatkan efisiensi perusahaan. • Ketaatan pada kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan perusahaan. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.


Sasaran Pengendalian Intern adalah : 1. Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien. 2. Laporan Keuangan yang handal/akuntabel 3. Perlindungan aset 4. Mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi 5. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan–peraturan yang berlaku 6. Membantu menentukan kebijakan manajerial 2.1.3.2

Klasifikasi Pengendalian Intern Dilihat dari tujuan tersebut maka sistem pengendalian intern dapat

dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (preventive controls) dan pengendalian intern administratif (feedback controls). a. Pengendalian intern akuntansi (aktif) Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah

menjaga

kekayaan

perusahaan,

menghasilkan

laporan

keuangan yang wajar dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi, pemberian otorisasi atau persetujuan, pelaksanaan dan pencatatan transaksi serta pertanggungjawabannya. Ada empat konsep dasar yang secara implisit ada dalam pengendalian akuntansi, yaitu : 1. Tanggung jawab manajemen Dalam pelaksanaan sistem, manajemen harus memberi buku pegangan prosedur yang meliputi rincian metode – metode yang


harus diikuti. Demi keefektifan sistem pengendalian intern maka harus ada pengawasan secara terus menerus dari manajemen. 2. Jaminan yang beralasan Maksudnya ialah tujuan yang diharapkan seperti pengamanan harta atau aktiva dan dipercayainya data akuntansi akan tercapai. 3. Pembatasan – pembatasan Semua sistem pengendalian akuntansi dipengaruhi atau dibatasi oleh batasan - batasan yang melekat. Satu batasannya adalah faktor manusia yang berada pada sebagian prosedur. Oleh karena itu, faktor manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian. 4. Metode pengolahan data Sistem pengolahan data dapat seluruhnya dikerjakan secara manual atau dapat dikombinasi dengan mekanis dan elektronis. Metode yang digunakan akan berpengaruh terhadap sistem pengendalian akuntansi. Kelemahan pengendalian intern aktif ialah : •

Musuh utamanya ialah sumber daya manusia.

•

Sangat rawan untuk ditembus oleh para pelaku kecurangan.

•

Biayanya mahal.

•

Banyak unsur dari pengendalian akuntansi (aktif) yang menghambat pelayanan.

Contohnya mengecek tanda

tangan, mencocokkan dokumen, dsb.


b.

Pengendalian intern administratif (pasif) Pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi serta

prosedur – prosedur dan catatan – catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah kepada tindakan manajemen untuk menyetujui atau memberi wewenang.

Tujuan

pengendalian administrasi diutamakan pada pencapaian tujuan operasional, seperti efisiensi dan efektivitas operasi serta mendorong dipatuhinya kebijakkan manajemen (dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi).

Contoh : pemeriksaan laporan untuk

mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Dalam sistem pengendalian administrasi ada dua unsur yang mempengaruhi, yaitu : 1.

Sistem rencana organisasi yang merupakan tulang punggung (sarana).

Dalam penyusunan rencana yang efektif untuk

memperkuat Sistem Pengendalian Intern perlu diadakan pemisahan tugas antara berbagai fungsi operasi. 2.

Sistem – sistem yang bersifat usaha memperoleh efisiensi dan mencapai tujuan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan yang tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan.

Semua kelemahan dari pengendalian intern aktif dihilangkan oleh pengendalian intern pasif, dimana kedua pegendalian ini saling melengkapi satu sama lain.

Kelebihan pengendalian administratif

(pasif) ialah :


2.1.3.3

•

Tidak mahal

•

Tidak bergantung kepada manusia

•

Tidak mempengaruhi produktivitas

•

Tidak rawan untuk ditembus oleh pelaku kecurangan

Unsur-Unsur Pengendalian Intern Pengendalian intern mempunyai berbagai unsur, dimana setiap unsur

mempunyai kaitan langsung dengan tujuan pengawasan perusahaan demikian juga dengan langkah-langkah yang ditempuh perusahaan dalam memenuhinya.

Untuk membentuk suatu pengendalian intern yang

memadai maka diperlukan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:164) adalah : 1.

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur

organisasi

merupakan

rerangka

(framework)

pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi yang baik belum tentu sama bagi setiap

perusahaan

karena

adanya

beberapa

faktor

yang

mempengaruhinya, seperti jenis usaha, banyaknya cabang perusahaan dan sebagainya.


Struktur organisasi yang baik harus memperlihatkan secara jelas pemisahan fungsi antara fungsi operasi, pencatatan, dan pemeriksaan intern selain itu tanggung jawab setiap bagian harus ditetapkan secara jelas, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.

Suatu sistem dan prosedur

pencatatan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan pengendalian akuntansi yang memadai terhadap kegiatan-kegiatan usaha dan transaksi yang terjadi serta memudahkan klasifikasi data keuangan, untuk itu diperlukan formulir-formulir dan suatu pedoman akuntansi. 3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Praktek yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organisasi sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian intern. Prosedur-prosedur yang menyangkut pemberian otorisasi, pencatatan, transaksi, dan penyelenggaraan penyimpanan harta perusahaan harus didukung oleh praktek yang sehat sehingga


dapat memberikan jaminan yang memadai bagi manajemen tentang kebenaran transaksi yang diikuti dan mempertinggi kemungkinan ditemukannya kesalahan-kesalahan dan kecurangan lebih dini. 4.

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan

prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Sumber daya manusia menjadi

faktor penting dalam melaksanakan pengendalian internal. Pengendalian internal sebagaimana didefinisikan oleh COSO, terdiri atas lima komponen yang saling terkait (Mustafa, 2004), yaitu: a.

Lingkungan pengendalian (control environment) Lingkungan

organisasi, anggotanya.

pengendalian

mempengaruhi

memberikan

kesadaran

nada

pengendalian

pada dari

suatu para

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi

komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur serta mencakup : •

Integritas dan nilai etika

•

Komitmen terhadap kompetensi

•

Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

•

Filosofi dan gaya operasi manajemen

•

Struktur organisasi


b.

•

Pemberian otoritas dan tanggung jawab

•

Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Penaksiran risiko (risk assessment) Proses mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang

relevan dalam pencapaian tujuan, membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana resiko dapat diatur. Karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah, maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko-resiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. c.

Aktivitas pengendalian (control activities) Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk

mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.

Aktivitas

pengendalian dapat digolongkan dalam pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan aset antara catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja. d.

Informasi dan komunikasi (information and communication) Metode

yang

dipergunakan

untuk

mengidentifikasi,

mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas,

serta

berhubungan dengan aset.

untuk memelihara akuntabilitas

yang

Transaksi-transaksi harus memuaskan

dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.


e.

Pemantauan (monitoring) Sistem pengendalian internal perlu diawasi, sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.

2.1.3.4

Sifat (Characteristics) Sistem Pengendalian Intern Ada lima sifat sistem pengendalian intern yang dapat dipercaya

(Hartadi, 1999) : •

Kualitas karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Faktor yang paling sulit dan paling penting dalam pengendalian adalah orang-orang yang dapat menunjang suatu sistem dapat berjalan baik. Masalah karyawan kadang-kadang menimbulkan permasalahan dalam pengendalian intern. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kualitas karyawan, yaitu : a.

Menarik tenaga kerja, manajemen harus mengusahakan seluas mungkin sumber tenaga kerja. Luasnya sumber tenaga kerja akan lebih besar kemungkinan mendapat calon tenaga kerja yang dikehendaki.

b.

Pengembangan mutu karyawan, menyangkut usaha-usaha meningkatkan pengetahuan karyawan dan keahlian atau keterampilannya.


c.

Pengukuran prestasi, menilai pelaksanaaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan.

•

Rencana organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsi secara layak Tujuan dari pemisahan adalah agar tidak ada seorang pun yang harus mengendalikan dua atau tiga tanggung jawab fungsi. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu karyawan akan sulit berbuat kecurangan dan adanya saling cek (cross-check) suatu transaksi karena adanya koordinasi.

•

Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik dan pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aktiva, utang, penghasilan dan biaya. Setiap manajemen bertanggung jawab untuk menentukan, melaksanakan dan memelihara serta meningkatkan sistem pengendaliannya. Manajemen harus menentukan ukuran untuk mengakui transaksi dalam sistem akuntansinya dan untuk pengawasan persetujuan transaksi.

Perusahaan juga harus

memiliki bagan rekening (chart of accounts) dan dengan penjelasan dan instruksi tertulis tentang klasifikasi transaksi. Pengawasan adalah suatu alat untuk memonitor dan menjaga sistem pengendalian agar dapat berjalan dengan baik.


•

Pengendalian aktiva, dokumen dan formulir yang penting Pengendalian fisik atas aktiva, catatan dan dokumen lainnya harus dibatasi kepada orang-orang tertentu saja. Pengendalian ini bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dan ketidakberesan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

•

Perbandingan secara periodik Perbandingan secara periodik dapat meliputi perhitungan fisik saldo kas, rekonsiliasi bank, dan teknik-teknik lainnya yang dilakukan untuk menentukan apakah catatan akuntansi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Manajemen yang

melakukan perbandingan secara periodik akan mempunyai kesempatan lebih banyak dalam menemukan kesalahan dalam catatan-catatan daripada tidak melakukannya. 2.1.4

Pengembangan Mutu Karyawan Pengembangan mutu karyawan berarti menyangkut usaha-usaha

meningkatkan pengetahuan karyawan dan keahlian atau keterampilannya. Pengembangan mutu karyawan dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih keras dan baik, berusaha memiliki tingkat moral yang tinggi dan karenanya akan menghasilkan tugas-tugas yang dikerjakan secara efisien.


Perusahan bertujuan untuk mengembangkan mutu karyawan agar tercapainya engaged performance. Engaged Performance merupakan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi bisnis dengan cara merangsang antusiasme karyawan terhadap pekrjaannya dan mengarahkannya pada kesuksesan organisasi tersebut. Dengan kata lain, karyawan yang terlbat sepenuhnya dengan apa yg mereka lakukan, dan terhadap organisasi tempatnya bekerja, akan mengerahkan upaya ekstra untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi. Keuntungan lain dengan memiliki karyawan yg engaged adalah bahwa mereka akan tetap tinggal di organisasi dalam jangka waktu yg lama, sehingga organisasi dapat menghemat biaya terkait dengan turn over karyawan. Beberapa Hal yang mendukung terciptanya EP (engaged performance) ialah : 1. Efektifitas organisasi dan kepemimpinan yang dipersepsikan. 2. Support dari organisasi kepada karyawan untuk memampukan mereka dalam menjalankan peran di pekerjaannya. 3. Kewajaran dan keadilan organisasi dalam pengembangan dan penghargaan karyawan. Jadi, pada akhirnya, suatu organisasi bisnis yang ingin maju secara berkesinambungan, apapun bentuk dan skala usahaya, harus mampu menciptakan karyawan yang "engaged".


Sifat pengembangan mutu karyawan, yaitu: •

Pengembangan pengetahuan Proses pengembangan dilakukan dengan pengembangan intelektualitas dari karyawan, dimana metode pengembangan yang digunakan seperti memberikan sekolah ataupun kuliah bagi karyawan dan mengadakan Programmed Instruction bagi karyawan terhadap hal-hal baru yang berkembang mengenai perusahaan.

•

Pengembangan keterampilan Proses pengembangannya dilakukan dengan pemberian latihan/praktik langsung kepada karyawan, dimana metode pengembangan yang digunakan seperti diskusi kasus, permainan bisnis, studi proyek.

•

Pengembangan sikap Proses pengembangan dilakukan dengan pengembangan sifat emosional, dimana metode pengembangan yang digunakan seperti melakukan permainan, uji sensitivitas dan latihan.

2.2.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berpedoman dari tinjauan-tinjauan

teori, jurnal-jurnal nasional dan internasional serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian intern terhadap kecurangan akuntansi di perusahaan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu Peneliti (tahun) Kirsty, Rae dan Nava Subramaniam (2008)

Judul Penelitian

Variabel

Kesimpulan

Kualitas prosedur pengendalian internal Anteseden dan efek moderating pada keadilan organisasi terhadap penipuan karyawan

Independent = Pengendalian internal

Kejadian penipuan lebih tinggi terjadi di suatu perusahaan ketika kualitas pengendalian internal dan persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi dalam keadaan yang tidak diperhatikan, maka kualitas pengendalian internal dan keadilan organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah kecurangan Bahwa pengendalian internal dan audit yang kuat dan paham dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan penipuan Bahwa pengendalian internal yang baik dan pemberian denda bagi karyawan yang melakukan kesalahan memberikan dampak yang signifikan dalam pencegahan penipuan

Keadilan organisasi Dependent = Penipuan karyawan

Cezair, Joan Bagaimana audit A. (2009) internal dapat efektif dalam pencegahan terhadap penipuan kerja

Independent = Audit internal Dependent = Pencegahan penipuan kerja

Barra, Dampak pengendalian Independent = Roberta Ann internal dan denda Pengendalian (2010) pada penipuan internal Denda Dependent = Pencegahan penipuan karyawan


Monica, (2012)

2.3.

Agnes Pengaruh Independent= keefektifan Keefektifan pengendalian pengendalian internal dan internal kesesuaian kompensasi Kesesuaian terhadap kompensasi kecenderungan kecurangan Dependent= akuntansi Kecenderungan kecurangan akuntansi

Bahwa keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan secara simultan dan keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.1

Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian Kerangka Konseptual Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana

hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. 𝐻1

Pengendalian Intern Bidang Akuntansi (𝑋1 ) Pengembangan Mutu Karyawan (𝑋2 )

𝐻3

Pencegahan Kecurangan Akuntansi di Perusahaan (Y)

𝐻2

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual


Kecurangan telah menjadi suatu penyakit yang harus dapat dilawan oleh setiap elemen di perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi.

Oleh karena itu, upaya utama

seharusnya adalah pada pencegahannya untuk dapat melawan terjadinya kecurangan di suatu perusahaan. Dalam upaya mencegah kecurangan (fraud), dapat dimulai dari pengendalian intern, menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness) pada setiap elemen perusahaan, yang dilakukan perusahaan ketika melakukan pengembangan terhadap mutu karyawan dan upaya menilai risiko terjadinya kecurangan (fraud risk assessment) yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh manajemen, dewan komisaris dan direksi. 2.3.3

Hipotesis Penelitian Pengendalian intern merupakan pondasi dasar yang dibuat oleh setiap

perusahaan sebagai pencegahan kecurangan akuntansi yang akan dilakukan oleh karyawan.

Pengendalian intern dibagi menjadi pengendalian intern

bidang akuntansi dan pengendalian administrasi. Pengendalian intern bidang akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatancatatan yang berhubungan dengan pengamanan harta/aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan dan dirancang untuk meyakinkan :


a)

Transaksi-transaksi

dilaksanakan

sesuai

dengan

persetujuan

manajemen b)

Trannsaksi dicatat agar memudahkan penyiapan laporan keuangan yang

sesuai

dengan

prinsip

akuntansi

dan

mengadakan

pertanggungjawaban atas aktiva c)

Penggunaan atas harta/aktiva diberikan hanya dengan persetujuan manajemen

d)

Jumlah aktiva seperti yang ada pada laporan/catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan tindakan yang tepat.

Peterson dan Gibson (2003), secara detail menjelaskan bahwa prosedur pengendalian intern yang jelek berhubungan pada kekurangan dalam pemisahan tugas dan ketidakhadiran rekonsiliasi bebas dari uang dan dokumentasi yang jelek dipandang sebagai faktor dimana memungkinkan kecurangan untuk terjadi.

Rae dan Nava (2008), dalam penelitiannya

menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa kejadian penipuan karyawan lebih tinggi terjadi di suatu perusahaan yang kualitas pengendalian internalnya buruk ataupun rendah. Prosedur pengendalian intern yang tidak memadai, seperti kurangnya pemisahan tugas atau prosedur pengolahan transaksi yang lemah, selanjutnya akan meningkatkan risiko karyawan menjadi lebih mudah dalam melakukan perbuatan curang di perusahaan. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengendalian intern menjadi suatu hal yang sangat penting dalam


mencegah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk lebih mengetahui sejauh mana peranan pengendalian intern pada pencegahan kecurangan karyawan di perusahaan.

Dengan

mempersempit ruang lingkup pengendalian intern, maka peneliti melakukan penelitian terhadap pengaruh pengendalian intern bidang akuntansi dalam pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah keefektifan pengendalian intern bidang akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan. Sifat pengembangan mutu karyawan ada tiga yaitu pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap. Ketiga sifat ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Selain dapat

meningkatkan kinerja karyawan agar lebih baik lagi dalam mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien, pengembangan mutu karyawan juga sangat efektif dalam menumbuh kembangkan pemahaman karyawan untuk dapat mengetahui kecurangan (fraud awareness) dengan lebih luas dan mencegah terjadinya hal tersebut di perusahaan. Rae dan Nava (2008), melakukan penelitian terhadap keadilan organisasi yang terjadi di lingkungan perusahaan bagi para karyawan perusahaan. Dari penelitiannya mereka menghasilkan suatu kesimpulan bahwa keadilan organisasi menjadi suatu hal yang berpengaruh dalam mencegah terjadinya penipuan karyawan di lingkungan perusahaan. Roberta (2010), melakukan penelitian terhadap denda yang diberikan terhadap karyawan yang melakukan


suatu kesalahan di lingkungan perusahaan, dari penelitiannya tersebut Roberta menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dengan memberikan denda bagi seorang karyawan dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan di suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan penelitian di luar dari faktor yang telah diteliti oleh para peneliti terdahulu, yaitu meneliti sejauh mana pengaruh pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah pengembangan mutu karyawan berpengaruh signifikan terhadap

pencegahan kecurangan

akuntansi di perusahaan. Dalam upaya mencegah kecurangan (fraud), dapat dimulai dari membuat adanya suatu pengendalian intern di perusahaan, menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness) pada setiap elemen perusahaan dan upaya menilai risiko terjadinya kecurangan (fraud risk assessment) yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh manajemen, termasuk dewan komisaris dan direksi. Dalam penelitiannya Rae dan nava (2008), menyatakan bahwa ada inetraksi yang signifikan antar persepsi karyawan dalam keadilan organisasi dan kualitas prosedur internal kontrol dalam mempengaruhi kejadian penipuan karyawan.

Berdasarkan faktor- faktor di atas dalam upaya mencegah

kecurangan di perusahaan. meningkatkan

pengaruh

Maka peneliti berpendapat bahwa dengan pengendalian

intern

bidang

akuntansi

dan

pengembangan mutu karyawan di suatu perusahaan akan menjadi suatu


pondasi awal yang lebih baik lagi bagi memberantas kecurangan ataupun niat melakukan kecurangan bagi para karyawan di lingkungan perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa pengendalian intern bidang akuntansi dan pengembangan mutu karyawan dapat mewakili faktor – faktor lain yang ada dalam mencegah terjadinya kecurangan karyawan di lingkungan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah keefektifan pengendalian intern bidang akuntansi dan pengembangan mutu karyawan berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Audit berasal dari bahasa Latin Audire yang berarti. laporan pertanggungjawaban keuangan dibacakan oleh

Recommend Documents