BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 2.1.1
Kajian Teori Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik menurut Muindro Renyowijoyo (2008: 25 )
adalah sebagai berikut : “Sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggngjawaban kepada publik “ Sedangkan Bastian (2001: 6) menjelaskan tentang pengertian akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut : “Mekanisme teknik analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelola dana. Masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemendepartemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan Swasta ”. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang diterapkan dan digunakan pada pengelola dana masyarakat oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. 2.1.1.1 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Menurut Mardiasmo (2009: 22) perbedan sektor publik dengan sektor swasta adalah sebagai berikut :
10
11
Tabel 2.1 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor swasta Aspek Perbedaan
Sektor Publik
Sektor Swasta
Nonprofit motive
Profit motive
Tujuan Organisasi Sumber Pendanaan
pertanggungjawaban
Pajak,retribusi,utang, Obligasi pemerintah, BUMN/BUMD, penjualan asset negara,dsb.
Pembiayaan internal : modal sensiri, laba ditahan,penjualan aktiva. Pembiayaan eksernal : utang bank,obligasi,penerbit an saham Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada kepada masyarakat pemegang saham dan krditur (publik) dan parlemen (DPRD/PRD) Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Karakteristik Anggaran Sistem Akuntansi
Cash to ward accrual Accrual basic basic
Sumber :http://www.ilmuakuntansi.go.id Sedangkan menurut Mahmudi (2010: 27) perbedaan antara kedua sektor tersebut adalah sebagai berikut:
Sektor perbedaan Tujuan oranisasi
Tabel 2.2 Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta Sektor public Sektor swasta
Nonprofit Pelayanan publik
Mencari laba Penyediaan barang dan jasa komersial
12
Sumber pendanaan
Pajak,PNBP,Retribusi,Utang,B agian Laba Perusahaan negara ,hibah, penjualan asset
Kepemilikan
Dimiliki seluruhnya
Stuktur Organisasi
Stuktur Birokrasi ( pemerintahan )
Karakteristik Anggaran
Terbuka Untuk Publik Merupakan dokumen publik
Negara
atau
Sistem Akuntansi
Cash Accounting Accrual Accounting Fund Accouting Budgetary Accouning Commitment Accounting Standar Akuntansi Pemerintah
Standar akuntansi Sumber: Mahmudi, 2010.
Setoran modal,Laba ditahan, Hasil penjualan,uta ng,penerbitan saham Dimiliki pemegang saham Stuktur Organisasi bisnis Tertutup untuk publik Merupakan dokumen rahasia Accrual Accounting
Standar bisnis
kuntansi
Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara sektor swasta dan sektor publik perbedaanya antara tujuan, sumber pendapatan, pertanggungjawaban, stuktur organisasi, karakteristik anggaran dan sistem akuntansi. Secara garis besar organisasi sektor publik berorientasi pada aktivitas nonprofit sedangkan pada sektor swasta organisasi berorientasi pada aktivitas yang menghasilkan laba (profit oriented). Hal ini dikarenakan tujuan utama dari organisasi sektor publik sendiri adalah memberikan layanan kepada
13
publik atau masyarakat sehingga laba bukan menjadi prioritas yang utama, berbanding terbalik dengan organisasi swasta yang tujuan utamanya adalah mencari laba. 2.1.2
Transparansi
2.1.2.1 Pengertian Transparansi Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan mudah. Terdapat
beberapa pengertian
tentang transparansi publik yaitu : Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:22) definisi transparansi adalah sebagai berikut : “Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan”
Dari
definisi-definisi
diatas
dapat
dikatakan
bahwa
transparansi
merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.
14
2.1.2.2 Dimensi Transparansi Transparansi yang dilakukan oleh organisasi sektor politik terdiri dari beberapa dimensi, menjelaskan terdapat beberapa dimensi transparansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik atau badan hukum, yaitu : 1. Transparansi Proses Transparansi proses terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik. 2. Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum Transparansi kejujuran terkait dengan keterbukaan atas tindakan yang tidak bertentangan dengan bentuk penyalahgunaan jabatan (abuse a power), sedang transparansi hukum berkaitan dengan jaminan akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Transparansi Program Transparansi program terkait dengan pertimbangan atas pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal. 4. Transparansi Kebijakan Transparansi kebijakan terkait dengan keterbukaan setiap organ terkait atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan.
2.1.3
Akuntabilitas
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas
berasal
dari
istilah
dalam
bahasa
inggris
yaitu
accountability, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk meminta pertanggungjawaban . Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sangatlah diperlukan karena organisasi
pemerintah pada dasarnya adalah suatu lembaga yang
15
berorientasi kepada publik atau masyarakat dan hasil laporan dari organisasi pemerintah tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2007 : 9) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah : “ Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan telah ditetapkan secara priodik ” Berdasarkan beberapa definisi akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan efektifitas yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki
hak atau berkewenangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik. 2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas Indikator-indikator dari akuntabilitas adalah sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 2. Penilaian kinerja keuangan 3. Sistem informasi yang handal 4. Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif
16
2.1.3.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas Mardiasmo (2006:21) secara umum akuntanbilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1. Akuntabilitas vertical (vertical Accountability) 2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) Uraian mengenai kutipan di atas dapat diartikan seperti berikut: 1. Akuntabilitas Vertikal (vertical Accountability) Pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,pemerintah daerah kepada pusat, pemerintah pusat kepada MPR 2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam konteks organisasi pemerintah. Akuntabilitas
publik adalah pemberian
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dengan
laporan tersebut. 2.1.3.4 Sifat Akuntabilitas Menurut Revrisod Baswir (2000: 7) Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, maupun politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga
17
pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian satu tujuan tertentu. Akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberikan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari perspektif akuntansi menyatakan bahwa akntabilitas suatu entitas pemerintah dapat dibagi
dalam empat
kelompok, yaitu: 1. Sumber daya finansial 2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dari kebijakan administrasi 3. Efeiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan 4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian, tujuan, dan efektivitas Menurut Sugiyono Syarie (2011: 59) Akuntabilitas juga dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran yang subjektif. Tahaptahap tersebut adalah :
18
1. Probility and legality accountability, hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (compliance). 2. Process accountability, dalam hal digunakan proses, proedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning allocating and managing). 3. Performance accountability, pada level ini dilihat apalah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (efficient and economy) 4. Program accountability, disini akan ditunjukan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness). 5. Plicy accountability, dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (value). 2.1.3.5 Ciri-ciri Pemerintah yang Akuntabel Finner dalam sebagai
Joko Widodo (2010:104) menjelaskan akuntabilitas
konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan
kebenaran suatu tindakan birokrasi. Penegndalian dari luar (eksternal control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilaian objektif yang akan menentukan accountable atau tindaknya sebuah
birokrasi. Terdapat beberapa ciri
pemerintahan yang accountable di antaranya sebagai berikut : 1. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pubik.
19
2. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional. 3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. 4. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan peranggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelakanaan program/kegiatan pemerintah 5. Mampu menyajikan informasi penyelengaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan kepada masyarakat. 2.1.4
Konsep Keuangan Daerah
2.1.4.1 Pengertian Keuangan Daerah Keuangan darah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat berhubungan dengan hak dan kewajiban (Pamudji, 1980:61). Dasar pengelolaan keuangan dan dalam anggaran tertentu, artinya bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Semua pengeluaran yang dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
20
2.1.4.2 Pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah yang merupakan hasil pendapatan daerah adalah faktor yang penting dalam kegiatan pemerintah karena hamper tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar pendapatan suatu daerah makin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan. Dengan pengelolaan yang semakin baik maka semakin berdaya guna,sesuai pendapat Manullang (1973: 67) : “ Bagi kehidupan suatu negara masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan negara makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara ini kacau makan pemerintah akan menghadapi kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”. Pentingya pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: 1. Bahwa pengelolaan keuangan mempuyai pengaruh yang sangat besar pada hari kemudian pendudukan suatu daerah, sehingga kebijaksanaan yang ditetapkan pada saat melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk ini. 2. Bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberi hasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian yang baik, terlebih tanpa kemampuan melihat kemuka dengan penuh kebijakasanaan yang harus diarahkan pada melindungi dan
memperbesar
harta
daerah
dengan
mana
kepentingan masyarakat daerah sangat berhubungan.
semua
21
3. Menurut
J.Wayong (1997:97 ) anggaran adalah alat utama
pada pengahasilan keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada DPRD haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana Menurut S.Pamudji (1980: 61-62) mengenai pentingnya posisi keuangan daerah menyatakan bahwa : “ Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan dalam mengurus rumah tangganya sendiri” 2.1.4.3
Sumber-sumber Keuangan Daerah Daerah dapat memperoleh keuangan melalui beberapa cara yaitu: 1. Ia dapat mengumpulkan dana dari pihak yang sudah direstui oleh pemerintah pusat. 2. Pemerintah daerah melakukan pinjaman dari pihak ketiga, bank melalui pemerintah pusat. 3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah misal sekian persen dari pendaptan sentral tersebut. 4. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.
22
Sesuai Pasal 3 Undang-Undang RI No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuagan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber pendapatan dalam melaksanaka desentraliasi adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah Adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 1999). “Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang diperoleh
dari
usaha
daerah
guna
memperkecil
ketergantungannya dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atasnya atau subsidinya” (A.W. Widjaja, 1992:42). 2. Dana perimbangan; 3. Pinjaman daerah; 4. Lain-lain penerimaan yang sah (hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundngan yang berlaku). 2.1.4.4
Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam pengelolaan keuangan daerah beberapa yang akan menjadi
pedoman adalah tercantum sebagaimna dalam peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yaitu;
23
a) Kepala daerah adalah pemegang kekuasan umum pengelolaan keuangan daerah (Pasal 2 ayat (1)); b) Selaku pejabat kekuasaan umum pengelolaan keungan daerah sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
kepala
daerah
mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan kepada sekretaris daerah dana tau perangkat pengelolaan keuangan daerah (pasal 2 ayat (2)); c) Kepala Daerah menetapkan dahulu para pejabat pengelolaan keuangan
daerah
dengan
surat
keputusan
untuk
dapat
melaksanakan anggaran (Pasal 3 ayat (1)); d) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah (Pasal 3 ayat (2)); e) Pemegang kas daerah tidak boleh merangkap sebagian pejabat pengelola keuangan daerah (Pasal 3 ayat (3). 2.1.4.5
Standar Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan hasil dari Undang-
Undang Nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintah menurut Indra Bastian (2005:134) adalah: “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyususun dan menyajikan laporan keyangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.
24
Menurut pendapat Deddi Nordiawan (2006: 25) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara standar akuntansi pemeritah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di daerah maupun pusat dan departemen-departemen dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3. Neraca, 4. Laporan Operasional, 5. Laporan Arus kas, 6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Berikut ringkasan tujuan, ruang lingkup dan komponen laporan keuangan yang menerapkan ini standar akuntansi pemerintahan yang di muat dalam PP nomor 71 tahun 2010: 1. Tujuan mengatur penyajian lamporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) laporan keuangan untuk tujuan umum.
25
2. Ruang lingkup, SAP ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. 3. Basis Akuntansi, Basis Akrual untuk laporan keuangan, kecuali Basis yang di tetapkan peratuaran perundangundangan untuk LRA. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2004) ada beberapa hal yang harus di pertimbangan dalam menetapakan standar akuntansi, antara lain: 1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja, dan aktifitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. 2. Standar memebrikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan penguji secara berhati-hati dan independent saat menggunakan keahlian dan intergritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta membuktikan kewajaran. 3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan
dalam
bidang
perpajakan,
regulasi,
perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
26
2.1.5
Konsep Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.5.1
Penegrtian Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang memiiki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Menurut Bastian (2006: 96) pengertian laporan keuangan adalah : “ Laporan keuangan sektor publik
merupakan representasi posisi
keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik .” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (200: 161) yaitu: a.
Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)
b.
Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting)
27
c.
Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and outhorization information)
d.
Kelangsungan Organisasi (viability)
e.
Hubungan masyaraakat (public relation)
f.
Sumber fakta dan Gambaran (source of fact and figures)
Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan : a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c. Menyediakan
informasi
mengenai
sumber,
alokasi,
dan
penggunaan sumber daya ekonomi; d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e. Menyediakan
informasi
mengenai
cara
entitas
pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; g. Menyediakan informasi yang beguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
28
2.1.5.3
Penggunaan Laporan Keuangan Indentifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat
dilakukan dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2006). Menurut Mardiasmo (2002: 171) masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu : a.
Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu : -
Mengetahui kebijakan pemerintah
-
Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
-
Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
b.
Hak untuk diberi informasi (right to be infomated) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
c.
Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listening). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak pubik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
29
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Masyarakat; b. Para wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan lembaga pemeriksa; c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman; dan d. Pemerintah. 2.1.5.4
Komponen Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: a.
Laporan Realisasi Anggaran
b.
Neraca
c.
Laporan Arus Kas
d.
Catatan Atas Laporan Keuangan Adapun penjelasannya komponen tersebut sebagai berikut:
a.
Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber
daya
ekonomi
yang
dikelola
pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan anara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.
30
b.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: a) Asset; b) Kewajiban; dan c) Ekuitas dana.
c.
Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, pembiayaan, pengeluaran
dan saldo akhir kas
pemerintaha pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. d.
Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif rincian dari angka
yang tertera
dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.
Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
31
diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan. 2.1.6
Kualitas Laporan Keuangan Laporan
keuangan
digunakan
untuk
membandingakan
realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Definisi Kualitas menurut Mulyana (2010:96) adalah: “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.” Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud. Menurut Mardiasmo (2003:77) definisi keuangan adalah: “Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.” Dalam
memenuhi kegiatan pemakaian laporan, akuntansi keuangann
perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berguna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan.
32
Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Indra Bastian (2003:48) dapat dikategorikan sebagai berikut: a. Kualitas tertinggi ; dapat dipahami dan berguna b. Kualitas primer; relevan (nilai prediksi,nilai umpan balik,tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji). c. Kualitas sekunder; konsisten, komparatif. d. Kendala; matrelialitas, konservatif, biaya manfaat. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemeritah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan
adalah ukuran-ukuran
normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. ” Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a.
Relevan Laporan bias dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan. Diantaranya informasi yang relevan tersebut sebagai berikut:
33
-
Memiliki umpan timbal balik Informasi
memungkinkan
pengguna
untuk
menegaskan
atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. -
Memilik manfaat prediktif Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
-
Tepat waktu Informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
-
Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yang dapat berpengaruh kepada pengambilan keputusan. b.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
mnyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Karakteristik informasi yang yang andal,sebaga berikut: -
Penyajian jujur Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi yang jujur sama dengan seharusnya terjadi.
34
-
Dapat Diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di uji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.
-
Netralitas Informasi diarahka pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. c.
Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna
jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. d.
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuiakan dengan batas pemahaman para pengguna.
2.2
Penelitian Terdahulu Tabel 2.3 Penelitian dan Referensi Terdahulu No 1
2
Nama Peneliti dan tahun Sri Ayu Wulandari (2014)
Muhammad Safrizal (2013)
Judul Peneliti Pengaruh Akuntabilitas dan Transpransi Terhadap Kualitas Laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Pinrang) Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesbilitas Laporan Keuangan terhadap
Hasil penelitian Hasil uji F yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan trasparansi (X2) secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kualitas aporan keuangan (Y). pengaru positif dan signifikan menunjukan bahwa akuntabilitas da transparansi sangat berperan penting terhadap peningkatan pencappaian laporan keuangan yang berkualitas Penyajian neraca daerah dan aksesbilitas laporan keuangan dsecara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian ini memberi beberapa implikasi, diantaranya:
35
3
M Fiekri S Zulfikar (2014)
4
Imam Subaweh (2008)
Transparansi &Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan laporan Keuangan Daerah
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Bandung. Pengaruh tersebut menunjukan bahwa akkuntabilitas dan ransparansi sangat berperan penting bagi pengelolaan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
Sumber:http://repository.widyatama.ac.id/
2.3
Kerangka Pemikiran
2.3.1 Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi negara (2003:3) adalah: “Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seeorang /badan, hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk berkewenangan menerangkan akan pertanggungjawaban.” Akuntabilitas
merupakan
persyaratan
mendasar
untuk
mencegah
penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin yang diarakan pada pencapaian-pencapaian, tujuan-tujuan nasioanal yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektifitas, kejujuran (Widodo. 2011). Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabn kinerja dan tindakannya kepada masyarakat luas, hal ini disebabkan karena rakyat merupakan satu unsur yang mempenagruhi kualitas laporan keuangan, hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang diteliti oleh Aswandi (2014), Zulfikar (2014), Safrizal (2013), dan Subaweh (2008). Dalam penelitian Aswandi, Zulfikar, Safrizal membuktikan
36
bahwa akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan sedagkan dalam penelitian Subaweh yang melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional memberikan pengeruh positif dan signifikan. Dengan kata lain akutabilitas memiliki pengaruh yang ositif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2.3.2 Hubungan Transparansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Transpransi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentinga terhadap setiap informasi terkait seperti berbagi peraturan dan perundangundangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal, informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (realible) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik Mardiasmo (2005:30) mendefinisikan transparansi adalah sebagai berikut : “Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang erkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi adalah suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan memungkinkan semua stakeholders dalam melihat stuktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.” Lebih lanjut Mardiasmo (2005:31) mengatakan bahwa: “Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.”
37
Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatife dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola publik . Dengan adanya transparansi kepada publik atas laporan keuangan daerah pemerintah daerah kepada publik. Hal tersebu akan menciptakan interaksi antara publik dan pemerintah
terhadap masyrakat. Jadi dengan adanya kewajiban
transparansi pemerintah daerah kepada publik maka akan mewujudkan pengelolaan laporan keuangan daerah yang lain. Transparansi dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki hubungan yang sangat erat dimana pembuatan Laoran Keuangan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan akan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah sebagi bentuk pertanggungjawaban masyarakat. 2.3.3 Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas dengan Kualitas Laporan Keuangan Baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memiliki keterkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut akan semakin relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan kata lain kualitas laporan keuangan akan semakin baik Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan
38
(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Ransparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Tomasi: 1999). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas dari suatu laporan keuangan. Adapun bagan dari kerangka pemikirannya dapat dilihat pada gambar 2.1
Variabel independen 1(X1) AKUNTABILITAS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y) Variabel independen 2(X2) TRANSPARANSI
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 2.4
Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: H1 = Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H2 = Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
39
H3 = Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
