BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 1. Ekonomi Publik a. Pengertian Ekonomi Publik Ekonomika Publik (Public Economics) yang pada waktu lalu dikenal sebagai Keuangan Negara (Public Finance) adalah ilmu yang membicarakan peranan pemerintah dalam perekonomian serta dampak
kebijaksanaan
pemerintah
bidang
fiskal
terhadap
perekonomian, jadi ekonomika publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kegiatan atau tindakan pemerintah
serta
cara
alternatif
pemerintah
membiayai
pengeluarannya (Reksohadiprodjo, 2001:1). Disini pemerintah mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian, menurut teori Adam Smith, pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi : 1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. 2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan dan sebagainya. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas sektor swasta, oleh karena sektor swasta
5
6
tidak mampu mengatasi masalah perekonomian, maka dari itu perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta. b. Barang Swasta dan Barang Publik Pada fungsi pemerintah, sektor swasta tidak dapat sepenuhnya menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat sehingga Pemerintah
diharapkan
mampu
menyediakan
barang
yang
dibutuhkan oleh masyarakat. Barang dan jasa yang tidak bisa disediakan
oleh
sistem
pasar
ini
disebut
barang
publik
(Mangkoesoebroto, 1994:3) sebaliknya, barang dan jasa yang disediakan oleh sektor swasta disebut barang swasta. Barang swasta adalah barang yang setelah produsen memperoleh kompensasi bagi biaya produksinya, memberikan manfaat hanya pada mereka yang mendapatkannya dan tidak bagi orang lain (Reksohadiprodjo, 2001:29). Sedangkan Barang publik memiliki ciri khas yaitu tersedianya adalah berkat campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah (karena harganya ditentukan rendah (subsidi) oleh pemerintah, tidak dapat dikecualikan karena dapat dinikmati
oleh
(Reksohadiprodjo,
orang
lain
2001:35).
dan Contoh
tidak barang
pula
bersaing
publik
yang
disediakan oleh pemerintah yaitu, jalan raya dan pekerjaan umum. Salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menunjang
7
pertumbuhan ekonomi yaitu melalui pembangunan infrastruktur di pekerjaan umum seperti jalan, jembatan, dan saluran air. 2. Infrastruktur Infrastruktur merupakan berbagai fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelayanan publik, agar dapat menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi atau sosial masyarakat (Puspitasari, 2015:10). Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi masyarakat (Grigg dalam
Posumah, 2015). Sistem
infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu : a. Infrastruktur
ekonomi
merupakan
infastruktur
fisik
yang
diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, drainase, jembatan), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya). b. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi. c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.
8
Penggolongan infrastruktur tersebut merupakan infrastruktur dasar karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Akan tetapi, infrastruktur yang disiapkan harus sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. 3. Public Work Infrastructure Pembangunan infrastruktur di dalam pekerjaan umum merupakan salah satu bentuk infrastruktur ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Berikut infrastruktur pekerjaan umum yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu : a. Jalan Menurut Lek dalam Posumah (2013), infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya diperkotaan namun juga di wilayah pedesaan. Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap arus barang, jasa, uang, dan informasi. Dengan kata lain, infrasruktur jalan dapat menetralisir harga-harga barang dan jasa antar daerah. b. Drainase Menurut Pania (2013), drainase diartikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
9
c. Jembatan Menurut Wahyudi,dkk (2014) jembatan merupakan salah satu sarana transportasi yang berfungsi sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lain yang terpisahkan oleh sungai. Apabila jembatan runtuh, maka sistem ekonomi, sosial atau aktivitas manusia akan mengalami kelumpuhan. 4. Jembatan a. Pengertian Jembatan Jembatan memiliki arti penting bagi setiap orang. Akan tetapi tingkat kepentingannya tidak sama bagi tiap orang. Suatu jembatan tunggal diatas sungai kecil akan dipandang berbeda tiap orang, sebab penglihatan atau pandangan masing-masing orang yang melihat berbeda pula. Seseorang yang melintasi jembatan setiap hari ada saat pergi bekerja, hanya dapat melintasi sungai bila ada jembatan, dan dia menyatakan bahwa jembatan adalah sebuah jalan yang diberi sandaran pada tepinya. Tentunya bagi seorang pemimpin pemerintahan dan dunia bisnis akan memandang hal yang berbeda pula. Dari keterangan diatas, dapat dilihat bahwa jembatan merupakan suatu sistem transportasi untuk tiga hal, yaitu: (Supriyadi dan Muntohar, 2014) 1) Merupakan pengontrol kapasitas dari sistem, 2) Mempunyai biaya tertinggi per mil dari sistem, 3) Jika jembatan runtuh, sistem akan lumpuh.
10
b. Pemilihan Lokasi Jembatan Penentuan lokasi dan layout jembatan tergantung pada kondisikondisi lalu lintas. Secara umum, suatu jembatan berfungsi untuk melayani arus lalu lintas dengan baik, kecuali bila terdapat kondisikondisi khusus. Oleh karenanya kondisi lalu lintas yang berbeda dapat mempengaruhi lokasi jembatan pula. Berikut beberapa aspek yang perlu di pertimbangkan dalam menentukan lokasi jembatan : (Supriyadi dan Muntohar, 2014) 1) Aspek Lalu Lintas Persyaratan transportasi meliputi kelancaran arus lalulintas kendaraan dan pejalan kaki (pedestrians) yang melintasi jembatan tersebut. Perencanaan yang kurang tepat terhadap kapasitas lalu lintas perlu dihindarkan, karena akan sangat mempengaruhi lebar jembatan. Mengingat jembatan akan melayani arus lalu lintas dari segala arah, maka muncul kompleksitas terhadap existing dan rencana, volume lalu lintas, oleh karenanya sangat diperlukan ketepatan dalam penentuan tipe jembaan yang akan digunakan. 2) Aspek Teknis Persyaratan teknis yang perlu dipertimbangkan antara lain : a) Penentuan geometri struktur, alinemen horizontal dan vertikal, sesuai dengan lingkungan sekitarnya, b) Penentuan sistem utama jembatan dan posisi dek,
11
c) Penentuan panjang bentang optimum sesuai dengan syarat hidraulika, arsitektural, dan biaya kontruksi, d) Pemilihan elemen-elemen utama struktur atas dan struktur bawah, terutama tipe pilar dan abutment, e) Pendetailan struktur atas, f) Pemilihan bahan yang paling tepat untuk strukur jembatan berdasarkan pertimbangan struktural dan estetika. 3) Aspek Estetika Dewasa ini jembatan modern di daerah perkotaan didesain tidak hanya didasarkan pada struktural dan pemenuhan transportasi saja, tetapi juga untuk ekonomi dan artistik. Aspek estetika jembatan di perkotaan merupakan merupakan faktor yang penting pula dipertimbangkan dalam perencanaan. Kesesuaian estetika dan arsitektural akan memberikan nilai lebih kepada jembatan yang dibangun ditengah-tengah kota. Pada banyak kota-kota besar di dunia terdapat jembatan yang mempunyai nilai estetika yang maha tinggi disamping kekuatan strukturnya. 5. Evaluasi Proyek a. Pengertian Proyek Proyek adalah kegiatan–kegiatan yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan benefit. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berbentuk investasi baru seperti pembangunan
12
pabrik, pembuatan jalan raya atau kereta api, irigasi, bendungan, perkebunan, pembukaan hutan, pendirian gedung-gedung,sekolah atau rumah sakit, survei atau penelitian, perluasan atau perbaikan program-rogram
yang
sedang
berjalan,
dan
sebagainya
(Gray,1993:1). 1) Klasifikasi Proyek Menurut Rahardjo (2010:8), untuk memberikan gambaran umum, proyek-proyek itu selanjutnya dikategorikan sebagai berikut : a) Klasifikasi Pemilikan (Ownership) Berdasarkan pemilikan, proyek dapat berupa proyek swasta, proyek publik, atau proyek campuran. Proyek swasta mempunyai pasar kompetitif yaitu banyak pembeli dan penjual, skala operasi biasanya kecil, mekanisme pasar melalui hukum penawaran-permintaaan (supply and demand force) bekerja dengan baik, dan membutuhkan pengaturan pemerintah (public regulation) yang minim. Proyek publik yang merupakan pemenuhan kebutuhan umum (social wants), yang dipandang dari segi fisik maupun nonfisik penting bagi masyarakat atau negara, misalnya pertahanan, hukum dan sebagainya, tidak tersedia
di
pasaran
bebas,
dan
dapat
menjamin
kepentingan sosial (social security) seperti perusahaan air minum, pemadam kebakaran. Proyek besarnya (size)
13
perusahaan, perlu dilakukan bersama antara pemerintah dan swasta contohnya telepon, PDAM, PLN. b) Klasifikasi Fungsi Proyek infrastruktur ekonomi (economic overhead proyek), seperti jalan-jalan, rel kereta api, transportasi umumnya, tenaga listrik, dan sebagainya. Biaya dan manfaat proyek mudah dikalkulasi. Proyek infrastruktur sosial (social overhead proyek), seperti sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Perhitungan manfaat proyek biasanya sulit dibuat, sehingga tidak sejelas economic overhead proyek. c) Klasifikasi dan Dasar Sifat Output Proyek yang menghasilkan langsung dan tidak langsung. Proyek yang menghasilkan langsung disebut proyek produksi dan yang tidak menghasilkan disebut proyek infrastruktur. b. Pengertian Evaluasi Proyek Khotimah (2002:9-10) mendefinisikan evaluasi atau analisis sebagai suatu penilaian untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari proyek. Evaluasi proyek identik dengan studi kelayakan atau feasibility study yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Studi kelayakan pada hakekatnya adalah metode penjajagan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut dilaksanakan.
14
Evaluasi proyek adalah penelitian mengenai dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan suatu proyek investasi) dapat dilaksanakan dengan berhasil (Husnan,2000). Evaluasi proyek, juga dikenal sebagai studi kelayakan proyek (atau studi kelayakan bisnis pada proyek bisnis), merupakan pengkajian suatu usulan proyek (atau bisnis), apakah dapat dilaksanakan (go project) atau tidak (no go project), dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Inti evaluasi proyek adalah dengan menimbang manfaat biaya dan manfaat dari proyek tersebut lebih besar dari biaya yang digunakan maka proyek dikatakan efisien, dan sebaliknya bila manfaat proyek lebih kecil dari biaya proyek maka proyek tersebut tidak efisien. Evaluasi proyek merupakan alat bantu penting bagi kebijaksanaan. Evaluasi proyek termasuk di dalam proses perencanaan yang sangat khusus berupa penilaian yag menyeluruh, obyektif dan sistematis terhadap program-program pembangunan untuk masingmasing komoditi dan proyek. Evaluasi proyek merupakan bagian integral setiap program pembangunan dalam rangka menilai keberhasilan
atau
kegagalan
dan
menunjukkan
cara-cara
penyempurnaan lebih lanjut. c. Maksud dan Tujuan Evaluasi Proyek Evaluasi proyek bertujuan untuk menganalisis terhadap suatu proyek tertentu, baik proyek akan dilaksanakan, sedang berjalan, atau sudah selesai dilaksanakan, untuk bahan perbaikan dan
15
penilaian perhitungan biaya dan manfaat. Analisa semacam ini dianggap perlu dilakukan, karena di dalam pelaksanaan suatu proyek akan menyangkut penggunan sumber-sumber yang langka (scarcity resourses) (Pudjosumarto, 1995). Dengan demikian suatu proyek perlu dianalisa / dievaluasi, karena: (Rahardjo,2010) 1) Analisis dapat digunakan sebagai alat perencanaan di dalam pengambilan keputusan, baik untuk pimpinan pelaksana proyek, pejabat, atau pemberi bantuan kredit dan lembaga lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. 2) Analisis dapat digunakan sebagai pedoman atau alat di dalam pengawasan, apakah proyek nanti dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. d. Kriteria Penilaian Proyek Kegiatan mengevaluasi proyek perlu mempertimbangkan beberapa kriteria evaluasi proyek. Meskipun awalnya dimaksudkan sebagai kriteria evaluasi pasca program atau proyek, kriteria ini juga berlaku untuk penilaian kualitas desain proyek. Berikut ini kriteria-kriteria yang digunakan dalam praktek untuk evaluasi dan penilaian proyek desain (ADB,2015)
16
Relevance
Effectiveness
Efficiency
Sustainability
Impact Sumber : Sabarguna, 2015
Gambar 2.1 Kriteria Proyek 1) Relevance Relevansi adalah sejauh mana proyek yang diusulkan (atau program) cocok dengan prioritas dan kebijakan dari kelompok sasaran, penerima dan donor. Dalam mengevaluasi relevansi
suatu
proyek
atau
program
berguna
untuk
mempertimbangkan tujuan dari program ini berlaku / masih berlaku, output dari proyek atau program sudah konsisten dengan tujuan keseluruhan dan pencapaian tujuannya dari proyek atau program dan dengan dampak yang dimaksudkan. 2) Effectiveness Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu proyek atau program mencapai tujuannya. Dalam mengevaluasi efektivitas suatu proyek atau program berguna untuk mempertimbangkan sejauh mana tujuan yang dicapai atau kemungkinan akan dicapai dan mengevaluasi faktor utama yang mempengaruhi pencapaian atau non-pencapaian tujuan.
17
3) Efficiency Terdapat dua langkah kunci efisiensi ketika menilai kualitas proyek potensial: efisiensi ekonomi dan efisiensi kelembagaan. Efisiensi ekonomi secara langsung berkaitan dengan penggunaan optimal dari sumber daya keuangan dan efisiensi kelembagaan yang bersangkutan dengan penggunaan optimal dari sumber daya manusia, proses kelembagaan dan organisasi. 4) Sustainability Keberlanjutan berkaitan dengan mengukur manfaat dari suatu kegiatan cenderung terus berlanjut atau tidak setelah pendanaan donor telah ditarik. Proyek harus berkelanjutan secara finansial. 5) Impact Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh intervensi pembangunan, langsung atau tidak langsung, disengaja maupun tidak. Ini melibatkan dampak utama dan efek yang dihasilkan dari aktivitas di pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan indikator pembangunan lainnya. Pemeriksaan harus peduli dengan hasil baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan dan juga harus mencakup dampak positif dan negatif dari faktor eksternal, seperti perubahan dalam hal perdagangan dan kondisi keuangan.
18
e. Umur Proyek Setiap barang mempunyai umur, demikian pun setiap sistem produksi mempunyai umur, yaitu jangka waktu selama sistem dapat
beroperasi
atau
memproduksi
barang-barang
atau
menghasilkan jasa yang diinginkan (Rahardjo,2010:63). 6. Analisis Biaya dan Manfaat a. Pengertian Analisis Biaya dan Manfaat Inti evaluasi proyek adalah membandingkan antara manfaat pada satu pihak dengan biaya pada lain pihak. Suatu usulan proyek pengorbanannya. Prinsip ini berlaku baik bagi proyek makro, sosial ekonomis maupun mikro. Manfaat adalah apa saja yang secara langsung atau tidak langsung menambah konsumsi barang-barang atau jasa-jasa sehubungan dengan proyek. Biaya adalah apa saja yang
mengurangi
persediaan
barang-barang
atau
jasa-jasa
konsumsi baik secara langsung maupun tidak langung sehubungan dengan proyek. b. Biaya (Cost) Yang dihitung sebagai biaya atau pengeluaran proyek (project expenditures) adalah hanya biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang (future costs) untuk memperoleh penghasilan-penghasilan yang akan datang (future returns) (Pudjosumarto,1995). Yang dimasukkan di dalam biaya proyek, antara lain : (Gray,1993)
19
1) Modal Opportunity cost modal adalah benefit yang dapat diperoleh bila modal tersebut diinvestasikan dalam proyek marjinal. Shadow price modal adalah opportunity cost tiap-tiap unit modal tersebut yang modalnya sama dengan tingkat bunga sosial. 2) Tanah Harga pembelian tanah dapat dianggap sebagai investasi. Bila tanah disewa dan sewa dibayar tiap tahun, sewa tersebut dianggap sebagai biaya yang perhitungannya dilakukan setiap tahun. 3) Bahan-bahan mentah dan barang setengah jadi Shadow price barang-barang mentah dan barang setengah jadi yang digunakan pada suatu proyek pada dasarnya dinilai dari social opportunity cost dari tiap unit barang tersebut, yaitu benefit tiap barang-barang dalam alernatif penggunaan lain. Khususnya untuk barang-barang yang dapat diperdagangkan dipasar dunia (tradeable goods, yaitu barang-barang yang dapat diimpor mauun diekspor), dipergunakan harga-harga lepas pantai (border price) sebagai shadow price, yaitu hargaharga free on board untuk barang-barang yang dapat diekspor dan harga-harga cost, insurance, and freight untuk barangbarang yang diimpor.
20
4) Tenaga Kerja Biaya tenaga kerja ditentukan menjadi biaya tenaga kerja yang terdidik/terlatih (skilled labour) dan tenaga kerja yang tidak terlatih (unskilled labour), sebab yang biasa dinilai dengan tingkat upah bayangan (shadow wage-rate) adalah tenaga kerja yang tidak terlatih. Penilai proyek beranggapan bahwa shadow wage tenaga tak terdidik adalah nol. Proyek akan mengambil tenaga tak terdidik itu dari kelompok penganggur, jadi opportunity cost-nya sama dengan nol, atau dari desa-desa yang walaupun mereka tergolong bekerja, produktivitas marjinal mereka di desa sama dengan nol. Pengambilan beberapa orang desa untuk proyek, tidak mengurangi produksi di desa, jadi social opportunity cost mereka sama dengan nol. Opportunity cost diasumsikan tenaga kerja tak terdidik dianggap tidak sama dengan nol, maka pendapatan dan tingkat konsumsi tenaga kerja tak terdidik akan bertambah. Pertambahan konsumsi ini mengurangi jumlah investasi masyarakat. Tiap tenaga kerja tak terdidik yang dipekerjakan di proyek memliki social opportunity cost paling sedikit sama dengan benefit yang diperoleh seandainya pertambahan konsumsi mereka tersebut diinvestasikan. 5) Pelunasan Utang dan Bunga Pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri melalui pool dana pemerintah yang penggunaannya dipengaruhi oleh
21
pemerintah setempat, termasuk bantuan luar negeri yang berasal dari sumber-sumber resmi, seperi Bank Dunia, atau melalui perjanjian bilateral. Dana semacam ini dapat digunakan untuk berbagai alternatif proyek. Jadi, penggunaan dana pinjaman untuk suatu proyek mempunyai beban sosial berupa social oportunity cost di berbagai alternatif lain. Pengeluaran dana dari pinjaman dianggap sebagai investasi, artinya bersifat biaya. Pinjaman dari luar negeri yang penggunaannya terikat kepada suatu proyek tertentu. Bila proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka pinjaman dibatalkan. Penggunaan dana pinjaman ini dalam proyek tersebut tidak mengorbankan proyek-proyek lain. Investasi dilakukan pada proyek tersebut, dana pinjaman tersebut tidak menimbulkan social opportunity cost. Beban tersebut baru timbul pada saat pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya. Beban sosial pinjaman diperhitungkan bukan pada saat investasi dilakukan, melainkan tiap-tiap tahun sepanjang pembayaran pinjaman beserta bunganya. Pelunasan utang dan bunga termasuk biaya proyek. 6) Penyusutan (depreciation) Penyusutan adalah bagian dari benefit proyek yang dicadangkan tiap-tiap tahun sepanjang umur ekonomis proyek sedemikian
rupa
sehingga
merupakan
dana
yang
22
mencerminkan jumlah biaya modal. Tujuan penyisihan modal ini adalah untuk mempertahankan tingkat investasi semula. 7) Sunk Cost Biaya yang dikeluarkan sebelum proyek dilakukan, sehingga tidak diperhitungkan sebagai biaya proyek. 8) Salvage Value Nilai sisa dari modal investasi yang tidak terpakai habis selama umur ekonomis proyek. 9) Negative Externalities. Negative Externalities sukar diukur dan dinilai dalam satuan mata uang. Idealnya akibat-akibat yang timbul sebagai negative externalities ini, sepanjang dapat diukur dan dinilai, perlu dimasukkan sebagai bagian dari biaya atau penurunan benefit proyek. c. Manfaat (Benefit) Benefit suatu proyek terdiri dari direct benefit dan indirect benefit. Disamping itu dikenal pula dengan adanya intangible benefit (Pudjosumarto,1995). 1) Direct Benefits. Manfaat langsung dan nampak jelas dari hasil adanya suatu proyek. Manfaat ini bisa berupa : a) Kenaikan ouput fisik dengan adanya proyek. b) Kenaikan nilai output karena adanya perbaikan kwalitas.
23
c) Kenaikan nilai output karena perubahan lokasi dan waktu penjualan. d) Kenaikan nilai output karena perubahan bentuk. e) Penurunan biaya dengan adanya mekanisasi. f) Penurunan biaya karena penurunan biaya pengangkutan. g) Penurunan biaya karena terhindar dari biaya kerugian atau kerusakan. 2) Indirect Benefit atau Secondary Benefit. Manfaat yang secara tidak langsung ditambahkan dengan adana proyek. Manfaat ini berupa : a) Adanya efek multiplier dari suatu proyek. b) Adanya skala ekonomis yang lebih besar. c) Adanya dynamies secondary effects. 3) Intangible Benefit. Manfaat yang secara tidak langsung dinikmati, tetapi sulit diukur dalam bentuk uang. a) Adanya perbaikan lingkungan hidup. b) Terciptanya distribusi pendapatan. c) Ditingkatkannya sistem pertahanan nasional.
24
B. Penelitian Terdahulu Penelitian ini dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang terdiri dari : Skripsi dan Jurnal Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No. Peneliti 1. Ihwan (2013) Evaluasi Proyek Bendung Trani Kali Samin di Kabupaten Karanganyar
Metode Penelitian Metode Analisis Manfaat-Biaya
2.
Metode Analisis Kelayakan Investasi
Santoso (2010) Evaluasi Proyek Revitalisasi Pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
Hasil Penelitian Berdasarkan hasil yang didapat NPV = -5328,234 dan Net B/C = 0,52 yang berarti NPV<1 dan Net B/C<1 , maka proyek bendung trani Kali Samin tidak layak untuk dijalankan. Begitu juga hasil perhitungan IRR yang bernilai 7,45, nilai IRR< social discount rate (12) maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Akan tetapi manfaat sosial seperi mengurangi sedimentasi waduk gajah mungkur. NPV (Net Present Value) menunjukan hasil sebesar 17.053.525.248 yang berarti bahwa NPV < 0. IRR (Internal Rate of Return) menunjukan hasil sebesar - 34,56; nilai IRR < Social discount rate (13%). B/C Ratio (Benefit Cost Ratio) menunjukan hasil sebesar 0,36; nilai B/C Ratio < 1. PV/K (Profitability Ratio) menunjukan hasil sebesar 0,32; nilai PV/K < 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Proyek Revitalisasi Pasar Tawangmangu yang telah dilaksanakan secara ekonomis tidak layak. PBP (Payback period) investasi yang dilakukan pada awal Proyek Revitalisasi Pasar Tawangmangu tidak dapat terbayar kembali sebelum umur ekonomis proyek berakhir yaitu setelah 32 tahun 2 bulan.
25
No. Peneliti Metode Penelitian 3. Krishna, Sukiyono, Metode Analisis Kelayakan dan Bernadin Ekonomi (2010) Analisis Kelayakan Ekonomi Pembangunan Ruas Jalan Lingkar (Ring Road) Kota Bengkulu
4.
Puspitasari (2015) Metode Analisis Manfaat Biaya Analisis manfaat biaya peningkatan jalan di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Hasil Penelitian Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bengkulu dengan indikator ekonomi sebagai berikut : a. Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value,NPV) Nilai NPV 3.970.968.646.469,550 > 0. b. Nilai Manfaat Biaya (Benefit Cost Ratio, BCR) Nilai BCR 18,132 > 1. Pembangunan Jalan c. Nilai Tingkat Bunga Pengembalian ekonomi (Economic Internal Rate of Return, EIRR) Nilai EIRR 68,696% > 9,5%. Terjadi perubahan nilai bunga bank dalam inflasi tetap dan nilai inflasi dengan suku bunga tetap, berdasarkan indikator nilai NVP, BCR dan EIRR Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bengkulu secara ekonomi masih layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan dari hasil analisis kelayakan proyek, maka dapat disimpulkan bahwa proyek Peningkatan Jalan di Desa Bleberan layak untuk dijalankan berdasarkan perhitungan : a. Manfaat langsung : -Nilai BCR 1,1 > 1 -Nilai NPV Rp. 69.780.755 > 0 -Nilai IRR 14,2% > discount rate yaitu 12% b. Manfaat langsung + manfaat tidak langsung : -Nilai BCR 1,2 > 1 -Nilai NPV Rp. 145.040.554 >0 -Nilai IRR 18,8% > discount rate yaitu 15%
26
C. Kerangka Pemikiran
Penilaian Kelayakan Proyek Infrastruktur (Studi pada Pembangunan Jembatan Sayangan di
Perencanaan Awal
Kecamatan Laweyan Surakarta)
Tanpa Jembatan Sayangan
Dengan Jembatan Sayangan
1. Akses jalan dari Kelurahan
1. Akses jalan dari Kelurahan
Laweyan ke Kelurahan Pajang
Laweyan ke Kelurahan
minim dan lama.
Pajang lebih dekat dan
2. Pengusaha cap batik di Kelurahan Pajang kurang
nyaman. 2. Meningkatkan aktivitas
dikenal oleh wisatawan. 3. Adanya kesenjangan sosial.
ekonomi 3. Kesejaheraan sosial tercapai dan meningkatnya pendapatan dari pengusaha batik di Kelurahan Laweyan dan cap batik di Kelurahan Pajang.
Investasi Tidak Layak
Layak
Analisis Relevance, Effectiveness, Efficiency, Sustainability, Impact
Proyek Dijalankan
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
