BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kinerja 1. Pengertian Kinerja Hasil yang dicapai (prestasi) seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan pada suatu organisasi disebut kinerja. Kinerja menampakan
kombinasi
antara
kemampuan
dan
usaha
untuk
menghasilkan apa yang dikerjakan agar menghasilkan kinerja yang baik, seseorang harus memiliki kemampuan, kemauan, usaha serta dukungan dari lingkungan. Kemauan dan usaha menghasilkan motivasi, kemudian setelah ada motivasi seseorang akan menampilkan perilaku untuk bekerja. Pengertian kinerja menurut Mahmudi (2005:6) merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Menurut pendapat penulis arti kinerja berdasarkan pendapat Mahmudi bahwa kinerja didefinisikan sebagai suatu bentuk yang hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategic organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Pengertian atau definisi kinerja menurut Moeheriono (2012:96) adalah sebagai berikut : “Kinerja berasal dari kata-kata job performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang
14
15
karyawan. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.” Menurut pendapat penulis definisi kinerja berdasarkan pendapat Moeheriono adalah hasil kerja seseorang atau sekelompok orang di suatu organisasi yang telah dicapai sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Keban (2004:191,192) Istilah kinerja diartikan sebagai berikut :` “Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Kinerja ialah hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.” Menurut Keban (2004:193) Pencapaian hasil kinerja sebenarnya dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja organisasi), dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai beberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan sampai beberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan
16
pokok sehingga mencapai misi atau visi organisasi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatankegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut. Menurut pendapat penulis definisi kinerja berdasarkan pendapat Keban adalah serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan pencapaian hasil kinerja dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja organisasi), dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Menurut Mahsun (2006:25) pengertian Kinerja adalah sebagai berikut : “Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.” Menurut pendapat penulis definisi kinerja berdasarkan pendapat Mohamad Mahsun adalah suatu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pengertian kinerja yang lain menurut Widodo (2005:78,79) adalah sebagai berikut : “Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu, kinerja sebagai kata benda mengandung
17
arti “thing done”(suatu hasil yang telah dikerjakan). Kinerja dapat dilihat sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi.” Menurut pendapat penulis definisi kinerja berdasarkan pendapat Widodo adalah suatu hasil kegiatan yang telah dikerjakan dan disempurnakan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing kelompok organisasi demi mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi. Dalam Jurnal Roya Rashidi (2015) mengemukakan bahwa : “Performance management system (PMS) defines m easurements and develops performance in the most suitable and effective way to enhance organization’s effectiveness. This effective system requires managers to participate in a continuous process of planning, coaching, assessing and reviewing.” (Sistem manajemen kinerja mendefinisikan pengukuran dan mengembangkan kinerja dalam yang paling cocok dan cara yang efektif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Sistem yang efektif ini memerlukan manajer untuk berpartisipasi dalam berkelanjutan proses perencanaan, pembinaan, menilai dan meninjau). Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja menurut penulis yaitu bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan usaha, kecakapan, pengalaman dan kemampuannya baik dalam mengatur waktu maupun menjalankan tugas itu sendiri dengan tanggungjawab untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Dari bentuk
18
tanggungjawab dari suatu organisasi atau individu tertentu terhadap wewenang yang telah diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan hasil sesuai yang diharapkan. 2. Pentingnya Kinerja Definisi kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya kinerja menurut Pasolong (2013 : 175-177) ialah : (1) Tercapainya tujuan organisasi yang tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi. (2) Untuk mendorong tingkat kinerja pegawai yang paling efektif dan produktif dalam interaksi sosial organisasi akan senantiasa terjadi adanya harapan bawahan terhadap atasan atau sebaliknya. (3) Upaya untuk mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. (4) Untuk mengetahui kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. (5) Untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan
organisasi
secara
kebutuhannya secara efektif.
terus-menerus
untuk
mencapai
19
Dari lima pentingnya kinerja tersebut, maka betapa penting suatu kinerja dalam organisasi untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang dimiliki. 3. Penilaian Kinerja Dari pengertian kinerja sebelumnya, dijelaskan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai dalam suatu organisasi, maka selanjutnya penilaian kinerja yang merupakan kegiatan menilai atau mengevaluasi hasil pekerjaan tersebut. Penilaian
kinerja
menurut
pendapat
Pasolong
(2013:182)
merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jika penilaian kinerja terhadap birokrasi, berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Penilaian kinerja menurut pendapat Mahmudi (2005 : 14) merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan, dan orientasi penilaian kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah : a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
20
d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam perbuatan keputusan pemberian reward dan punishment. e. Memotivasi pegawai f. Menciptakan akuntabilitas publik Pentingnya penilaian kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2005 : 12) merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk menggunakan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan public yang relative murah dan berkualitas. Pelayanan public tersebut yang menjadi bottom line dalam organisasi sektor publik. Menurut Mahmudi (2005: 21) ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi dalam penilaian kinerja yaitu : 1) Faktor personal/individual, meliputi : pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 2) Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader. 3) Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
21
4) Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan oleg organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi. 5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Menurut Jurnal Armediana Sukmarwati, diperoleh referensi bahwa: “Kaitan antara administrasi publik dengan penilaian kinerja adalah orientasi penilaian kinerja dalam konsep administrasi publik, yaitu dalam pemerintahan mengikuti paradigma “reinventing govenment” atau “post-bureaucratic”, yang mengutamakan pengukuran kinerja pada hasil akhir atau tujuan serta visi organisasi, dan buan pada kemampuan mandanai input dan menjalankan proses. Dan pada saat ini tuntutan akan “good government” dalam standart penilaian kinerja pemerintahan adalah mutlak.” Jadi, pengertian penilaian kinerja menurut penulis berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas merupakan proses evaluasi kinerja seseorang apakah berhasil atau gagal dengan tujuan untuk melihat kemampuan pegawai dalam memberikan konstribusi pada fokus strategik dari organisasi/birokrasi.
Penilaian prestasi kerja meliputi dimensi
kinerja dan akuntabilitas pada setiap individu, unit organisasi maupun keseluruhan unit-unit yang terkait baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. 4. Indikator Kinerja Menurut jurnal internasional Huner Sencan yang dikaji diperoleh referensi bahwa: “Monitoring of educational performance indicators for educators (EPIE) has gained importance for those interested in designing education processes appropriately, improving education, and forming. these processes creatively and innovatively. The importance of performance indicators which are mostly qualitative
22
yet sometimes quantitative, and she found that they are very important tools for appraising education activities.” (Pemantauan indikator kinerja pendidikan bagi pendidik (EPIE) telah memperoleh pentingnya bagi mereka yang tertarik dalam merancang proses pendidikan tepat, meningkatkan pendidikan, dan membentuk. proses ini kreatif dan inovatif. Pentingnya indikator kinerja yang sebagian besar kualitatif belum terkadang kuantitatif, dan ia menemukan bahwa mereka adalah alat yang sangat penting untuk menilai kegiatan pendidikan). Pada dasarnya untuk mengoperasionalkan suatu konsep terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur kinerja yaitu sebagai berikut : Menurut Mahmudi (2005 : 159) indikator kinerja merupakan saran atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer dan pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Beberapa syarat indikator kinerja yang baik menurut Mahmudi (2005 : 161) antara lain : konsistensi, dapat diperbandingkan, jelas, dapat dikontrol, kontinjensi, komprehensif, fokus, relevan, dan realistis. Indikator kinerja menurut McDonald & Lawton dalam Ratminto (2005 : 174) mengemukan bahwa kinerja dapat diukur dari output oriented measures throughput (ukuran yang berorientasi pada hasil bukan proses), efficiency (efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan public), effectiveness (efektivitas adalah
23
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun visi organisasi). Sedangkan menurut Selim dan Woodward dalam Ratminto (2005:174) kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara lain workload/demand, economy, efficiency. effectiveness, dan equity. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur dari beban kerja/permintaan, ekonomi, efisien, efektivitas dan kewajaran. Sementara dari Dwiyanto (2002:48-49) mengemukakan indikatorindikator kinerja antara lain : 1) Produktivitas Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalui sempit dan kemudian mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Indikator produktivitas secara luas digunakan untuk mengukur dan mengetahui output atau keluaran yang dihasilkan oleh suatu organisasi pada suatu periode waktu tertentu. 2) Kualitas Pelayanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena
24
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga. 3) Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan ke dalam salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4) Responsibilitas Lenvine
dalam
Dwiyanto
(2002:49)
menyatakan
bahwa
responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga itu dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 5) Akuntabilitas Akuntabilitas berhubungan dengan seberapa besar kebijakan dan kegiatan instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya
25
akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat. Indikator kinerja menurut Kumorotomo (Pasolong, 2013 : 180) yakni sebagai berikut : 1)
Efisiensi Efisiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan
organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktorfaktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. 2)
Efektivitas Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi
pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. 3)
Keadilan Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. 4)
Daya Tanggap
26
Daya tanggap yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Holloway (Pasolong, 2013 : 181) menyebutkan bahwa indikator kinerja dapat berupa akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan equity (keadlian). Dijelaskan lebih jauh bahwa ada juga indikator konvensional kinerja yang berupa tingkat profitabilitas, kepuasan stakeholder, kepuasan pelanggan. Dalam Jurnal Mario Plebani (2015) mengemukakan bahwa : “The acceptability of a performance indicator should be based on observed and/or expected outcomes in relation to the purpose for which it is to be used.” (Penerimaan indikator kinerja harus berdasarkan hasil pengamatan dan / atau diharapkan dalam kaitannya untuk tujuan yang akan digunakan). B. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Pengertian Program BOS Pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu menciptakan program BOS yang merupakan realisasi dari Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yaitu UU No. 20 Tahun 2003 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 8 Juli 2003. Isi UUSPN ini menyatakan bahwa semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. Dalam
27
Bab VIII mengenai Wajib Belajar Pasal 34 UUSPN dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Oleh karena itu biaya/dana pendidikan sangat mempengaruhi kualitas suatu pendidikan di samping adanya ketersediaan tenaga pendidik. Karena dengan dana tersebut sekolah dapat melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang bagi proses kegiatan belajar mengajar. Pengertian program menurut Arikunto (1988 : 1) program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. BOS
atau
Bantuan
Operasional
Sekolah
adalah
program
pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa Program BOS adalah sederetan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara umum yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa
28
daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sumber : Petunjuk teknis program bantuan operasional sekolah 2015 Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sumber : http://bos.kemdikbud.go.id/home/about tanggal akses 9 Oktober 2015 2. Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sebelumnya penulis telah membahas pengertian Kinerja dan pengertian program BOS. Maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Program BOS adalah hasil kerja sederetan kegiatan yang telah dilakukan
29
oleh pemerintah yang pada dasarnya merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan bagi satuan pendidikan dasar yaitu standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan. Program BOS juga sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun, untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara umum yaitu untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Melalui Kinerja Program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun tersebut, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan salah satunya yang paling utama ialah BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Pelaksanaannya sesuai dengan yang mampu melaksanakan tugastugas yang diberikan dengan usaha, kecakapan, pengalaman dan kemampuannya baik dalam mengatur waktu maupun menjalankan tugas itu sendiri dengan tanggungjawab masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga Kinerja Program BOS dapat dilihat dari pelaksanaan dan hasil kerja yang sesuai, tepat sasaran dan tercapai tujuan yang dikehendaki. 3. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
30
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah; 2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. Sumber : Petunjuk teknis program bantuan operasional sekolah 2015 4. Indikator Kinerja Program BOS Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Anggaran 2015 di Kota Surakarta adalah efektivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas menurut Agus Dwiyanto (2002:48-49) dan Kumorotomo (Harbani, 2013 : 180). Alasan pemilihan keempat indikator tersebut adalah dengan alasan keempat indikator tersebut banyak disebutkan oleh
31
para tokoh sebagai indikator kinerja dan relevan atau berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kinerja organisasi publik. Berikut uraian indikator-indikator yang dipilih : 1) Efektivitas Efektivitas merupakan indikator untuk menilai kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Efektivitas menurut Kumorotomo (Harbani, 2013 : 180) yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Menurut Sutrisno (2010 : 176) Proses terjadinya efektivitas organisasi, dikatakan efektif bila mencapai tujuan artinya efektivitas dari kelompok (organisasi) bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektivitas dalam Mahmudi (2005:92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Henry, Brian, dan White (S.A. Wibowo, 1994:65), mengemukakan beberapa kriteria untuk mengukur efektivitas, yaitu: a) Waktu pencapaian. b) Tingkat pengaruh yang diinginkan. c) Perubahan perilaku masyarakat. d) Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek.
32
e) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya. Berdasarkan uraian tentang konsep efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta merupakan tingkat keberhasilan Dikpora dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan dapat tercapai. 2) Responsivitas Menurut Dwiyanto (2002:48-49) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi masyarakat maupun tuntutan pengguna layanan. Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik (2007;175-176) memberi batasan responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Hal tersebut seperti yang ungkapkan Dwiyanto (2006 : 63) bahwa dalam operasionalisasinya responsivitas pelayanan publik dijabarkan menjadi beberapa kriteria yaitu : a. Terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir. b. Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa.
33
c. Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang. d. Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa. e. Penempatan penggunaan jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. Respon yang diharapkan masyarakat dalam program BOS, adalah daya tanggap (Dikpora) dalam melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tanpa prosedur yang berbelit-belit serta tepat waktu sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sehingga sikap responsif (Dikpora) dapat dilihat dari sikap para pegawai (Dikpora) menanggapi
kebutuhan
masyarakat;
kesesuaian
antara
dalam
tanggapan
(Dikpora) terhadap kebutuhan dengan harapan dan aspirasi dari masyarakat; upaya-upaya yang dilakukan (Dikpora) dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dan fasilitas yang dapat menunjang responsivitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta. 3) Responsibilitas Lenvine
dalam
Dwiyanto
(2002:49)
menyatakan
bahwa
responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan instansi dinas pendidikan, pemuda dan olah raga (Dikpora) itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
34
Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi
dan
organisasi
yang
benar
dan
telah
ditetapkan.
Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Responsibilitas berkenaan dengan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta dalam melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersifat melayani dan mengayomi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan sehingga tidak ada penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang. 4) Akuntabilitas Menurut Moeheriono (2012: 99) Akuntabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, Acountability yang mempunyai arti pertanggung jawaban. Akuntabilitas
merupakan
suatu
hubungan
antara
pihak
yang
mengendalikan dengan pihak pengelola entitas, secara formal, memiliki hak
atau
kekuasaan
masing-masing
tersebut.
Pada
hakikatnya,
akuntabilitas adalah kewajiban pemberian pertanggung jawaban kepada pihak yang memberi, untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas
35
tindakan-tindakan yang telah dilakukan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Widodo (2005) kriteria Akuntabilitas ialah : a. Tepat Sasaran b. Penerapan Skala Prioritas c. Sistem Kontrol yang Ketat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta dalam melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dipertanggungjawabkan
karena
menyangkut
beberapa
stakeholder
terutama kepada masyarakat sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut jurnal Hetti F. Manurung yang dikaji sebagai acuan, diperoleh referensi bahwa: “Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas. Program BOS dikembangkan terkait hal tersebut seperti Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), adanya pengurangan subsidi BBM. Dikarenakan dana BOS langsung disalurkan ke sekolah, maka peran kepala sekolah dalam manajemen BOS menjadi penting terutama dalam perancangan dan implementasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).” Menurut Jurnal Taufiq Rahman Ilyas, yakni sebagai berikut : “Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi instrument utama dalam terselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pelaksanaan program BOS setelah sekian lama dari tahun ketahun mendapatkan evaluasi tetapi kenyataannya keefektifan dari tujuan sasaran yang dituju masih belum maksimal, banyaknya tantangan dan kendala dalam transparansi serta akuntabilitas dari berbagai
36
lembaga yang menangani masih banyak perlu dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga setidaknya sedikit banyak dapat mengetahui seberapa besarkah manfaat dan cakupan, pemerataan dari anggaran BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu.” C. Penelitian Terdahulu Ignatia Rumajar, 2014, Universitas Sariputera Indonesia Tomohon, meneliti tentang ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TOMOHON. Penelitian ini di lakukan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor – faktor yang memengaruhi kinerja pegawai pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon. Masalah Utama penelitian adalah faktor yang memengaruhi kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan alat pengumpulan data berupa angket dan wawancara dengan responden seluruh pegawai Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon. Dari hasil penelitian dan analisis data menunjukan bahwa faktor pendidikan dan pengalaman kerja sangat berpengaruh pada kinerja pegawai. Fatimatuz Zahro, 2012, Universitas Diponegoro, meneliti tentang ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2011 DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG Pelaksanaan program BOS di Dinas Pendidikan Kota Semarang dilakukan oleh suatu bidang yaitu sering dikenal dengan sebutan MONBANG (Monitoring dan Pengembangan). Kinerja pegawai yang belum optimal terlihat dari pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya, kurangnya kemandirian pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, kurangnya pemerataan pembagian beban kerja antar pegawai, serta minimnya kompensasi. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya kinerja pegawai kemungkinan berasal dari motivasi dan kemampuan pegawai. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Keith Davis bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja pegawai, menjelaskan faktor penghambat dan pendorong kinerja serta untuk mengetahui upayaupaya dalam peningkatan kinerja pegawai. Penulis menemukan permasalahan yang dapat menghambat kinerja pegawai yaitu kuantitas kerja, fasilitas kantor, imbalan serta ketrampilan pegawai. Sedangkan faktor pendorong kinerja yaitu kualitas kerja, kemandirian, ketepatan waktu, lingkungan kerja, tingkat pendidikan serta pengalaman kerja. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai khususnya pada Tim Manajemen BOS Tahun 2011 yaitu
37
memperbaiki aturan pembagian beban kerja pegawai agar lebih merata, memperbaiki jaringan komputer yaitu dengan cara meningkatkan kecepatan jaringan sehingga komputer yang ada bisa beroperasi dengan baik, memberikan pelatihan kemampuan serta bimbingan yang lebih intens khususnya kepada pegawai yang berusia >50 tahun agar bisa mengoperasikan komputer dengan baik. 1. Matriks Kajian Terdahulu Judul
Penulis
Jenis dan Metode Penelitian Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah objektif.
1. A Review of Performance Management System
Roya Rashidi
2.Performance Criteria and Quality Indicators for the preanalytical phase (Kriteria Kinerja dan Indikator Kualitas untuk Tahap Praanalitis)
Mario Plebani, Laura Sciacovelli, Ada Aita, Michela Peloso, and Maria Laura Chiozza
Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah menetapkan tujuan objektif dalam praktek rutin, dan khususnya dalam mengukur, mencatat dan meningkatkan kinerja laboratorium.
3. Monitoring of Educational Performance Indicators in Higher Education: A Comparison of
Huner Sencana dan A. Tugba Karabulutb
Jenis dan metode penelitian yang digunakan adalah menentukan indikator objektif yang mengukur tingkat kinerja
Isi Penelitian
Relevansi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Kinerja telah menjadi pusat perhatian dalam organisasi selama bertahun-tahun karena ada hubungan langsung antara dirancang dengan baik manajemen kinerja, pertumbuhan kinerja karyawan, dan efektivitas organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya implementasi dan monitoring dari spesifikasi yang berharga kualitas analitis telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kinerja laboratorium dan mengurangi tingkat kesalahan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik ditemukan antara skor komponen rata-rata administrator
Perbedaan pada jenis dan metode penelitian objektif. Persamaan pada kinerja organisasi.
Perbedaan pada jenis dan metode penelitian objektif. Persamaan pada kinerja.
Perbedaan pada jenis dan metode penelitian objektif. Persamaan pada kinerja
38
Perceptions (Indikator Kinerja Pemantauan Pendidikan Pendidikan Tinggi: Sebuah Perbandingan Persepsi)
guru diperlukan untuk menjaga jaminan kualitas. Penelitian ini pada dasarnya deskriptif, tetapi juga dapat didefinisikan sebagai penelitian inferensial, yang meliputi pengujian hipotesis tertentu.
4.Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Hetti F. Manurung dan Achmad Hidir
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan selanjutnya dikategorisasikan menurut kategorisasi tahapan implementasi.
5. Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Dasar
Taufiq Rahman Ilyas, Tjahjanulin Domai, Muhammad Shobaruddi n
Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas
keanekaragaman uni dan anggota fakultas, dan tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik ditemukan antara skor komponen rata-rata universitas negeri dan swasta. Namun, hubungan yang signifikan secara statistik yang ditemukan antara dua faktor dari skor penilaian diri EPIE ini. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program BOS pada tahap pelaksanaan secara umum diwarnai oleh beberapa praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Pelaksanaan BOS 2009. Selain itu secara administratif pengelolaan BOS di sekolah belum transparan dan sikap yang kurang positif dari pengelola sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan masih saja terdapat permasalahan pada implementasi penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD), sehingga apa yang menjadi visi misi dari sasaran program tersebut belum mencapai keberhasilan.
pendidikan.
Perbedaan pada implementasi program BOS tahun 2009. Persamaan pada metode penelitian deskriptif kualitatif dan program BOS.
Perbedaan pada lokasi penelitian di sekolah dasar (SD). Persamaan pada metode penelitian deskriptif kualitatif dan program BOS.
39
6. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon.
Ignatia Rumajar, Dr. Joost Rumampu, Dolvie Tutu
7. Analisis Fatimatuz Kinerja Pegawai Zahro dalam Penyaluran Dana BOS Tahun 2011 di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
8. Analisis Kinerja Pegawai di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Armediana Sukmarwat, Dra. Margarerha Suryaningsi h, MS. , Dr. Ida Hayu DM, MM
peristiwa pada masa sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan alat pengumpulan data berupa angket dan wawancara dengan responden seluruh pegawai Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja pegawai, menjelaskan faktor penghambat dan pendorong kinerja serta untuk mengetahui upayaupaya dalam peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan pengalaman kerja sangat berpengaruh pada kinerja pegawai.
Perbedaan pada lokasi penelitian. penelitian Persamaan pada kinerja.
Hasil penelitian menemukan permasalahan yang dapat menghambat kinerja pegawai yaitu kuantitas kerja, fasilitas kantor, imbalan serta ketrampilan pegawai. Sedangkan faktor pendorong kinerja yaitu kualitas kerja, kemandirian, ketepatan waktu, lingkungan kerja, tingkat pendidikan serta pengalaman kerja.
Perbedaan pada BOS tahun 2011. Persamaan pada metode penelitian kualitatif dan program BOS di dinas pendidikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai kecamatan gunung pati termasuk unggul, ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang menunjukkan kinerja unggul.
Perbedaan pada lokasi penelitian di kecamatan. Persamaan penelitian pada kinerja.
40
D. Kerangka Berpikir Sesuai ketentuan realisasi dari Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang mulai
berlaku pada tanggal
diundangkan yaitu pada tanggal 8 Juli 2003. Isi UUSPN ini menyatakan tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya. Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Program BOS diadakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2005 untuk mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia, khususnya bagi siswa miskin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan secara umum program BOS ialah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-
41
sekolah yang sudah memenuhi SPM. Dalam rangka wajib belajar 9 tahun tersebut maka BOS disalurkan ke tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas. Tujuan secara khusus program BOS ialah untuk : 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik, 2) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, dan 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. Di tahun 2015 program BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran langsung diterima dari pemerintah pusat oleh sekolah melalui rekening. Perubahan tersebut tentu membutuhkan bantuan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, sebagai induk dari sekolah. Pada perubahan mekanisme ini, adanya masalah penyalahgunaan dana BOS. Dalam pelaksanaan program BOS peneliti memilih di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri karena dalam rangka wajib belajar 9 tahun pendidikan terakhir miminal di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan sekolah Negeri merupakan sekolah pemerintah atau sektor publik. Dalam pelaksanaan program BOS tentu tidak terlepas dari adanya kesulitan maupun keluhan dari pihak sekolah yang juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program BOS. Untuk mengetahui kemampuan aparat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dalam mengatasi kesulitan dan keluhan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
42
Sesuai dengan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Anggaran 2015 di Kota Surakarta, yaitu Efektivitas, Responsivitas, Kualitas Pelayanan, dan Akuntabilitas. Pemerintah
telah
menetapkan
kebijakan
Peraturan
Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk
Teknis
Penggunaan
Dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasi Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) Tahun anggaran 2015. Dengan adanya petunjuk bertujuan untuk : a.
Penggunaan
dana
BOS
tepat
sasaran
dalam
mendukung
penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien; dan b. Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan. Dengan adanya Petunjuk Teknis (Juknis) 2015, maka tiap sekolahsekolah terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dinas pendidikan di kota Surakarta dapat meningkatkan kinerja dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2015.
43
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir
Masalah penggunaan dana BOS disalah gunakan
Kebijakan Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertenggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015.
Pelaksanaan Program BOS di SMP Negeri Kota Surakarta
Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kota Surakarta : 1. Efektivitas 2. Responsivitas 3. Responsibilitas 4. Akuntabilitas
