BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan. Winataputra (Winarno, 2014:7) mengartikan:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, dari mulai Civic Education, Pendidikan

Moral

Pancasila,

Pendidikan

Pancasila

Dan

Kewarganegaraan sampai dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Winataputra (Winarno, 2014:7) mengartikan: “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren, diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultur kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan”. Dengan

kata

lain,

pada

dasanya

Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik. Pendidikan Kewarganegaraan

dapat

diartikan

sebagai

wahana

untuk

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa sebagai individu anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Winarno (2014:6) menyatakan civic education atau

10 Implementasi Pembelajaran Pendidikan..., Eva Feriyanti, FKIP UMP, 2017

Pendidikan

Kewarganegaraan

menerapkan

civics

pendidikan.

Artinya,

(ilmu

dinyatakan

kewarganegaraan)

Pendidikan

sebagai

upaya

dalam

proses

Kewarganegaraan

di

sini

merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan khususnya pada siswa ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Masyarakat

sangat

mendambakan

generasi

mudanya

dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Keinginan itu tumbuh secara terus menerus khususnya dalam masyarakat yang demokratis. Maka dari itu, civic education sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup berdemokrasi. Demokrasi bukanlah mesin yang akan berjalan dengan sendirinya, tetapi harus selalu diproduksi dari suatu generasi ke generasi selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama. Karena tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggung jawab dan terdidik. Hal ini sesuai dengan pendapat Wuryan (2008:9) yang mengatakan bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa “


Pendapat di atas menjelaskan bahwa PKn memiliki peran yang penting karena PKn menggiring peserta didik dan memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memiliki pengetahuan untuk menjadi warga negara yang cerdas dan terampil. b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan

Kewarganegaraan

sangat

penting

untuk

menumbuhkan sikap Kewarganegaraan generasi penerus bangsa. Tentunya dengan pendidikan ini sangat mendukung untuk membentuk mental dan kepribadian individu menjadi mental yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Maftuh (2008:137) menjelaskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (civic education atau citizenship education) secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis. Berdasarkan hal tersebut, maka dari tujuan PKn inilah diharapkan

dapat

mempersiapkan

generasi

bangsa

yang

bertanggung jawab dan akif dalam lingkungannya. Sedangkan tujuan umum PKn menurut Somantri (2001:279) ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan ”warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis pancasila sejati”. Dari


penjelasan tersebut dapat digambarkan bahwa tujuan PKn sangat luas, maka untuk mempermudah tujuan PKn dapat tercapai di sekolah-sekolah maka diperlukannya penanaman, pemupukan dan pengembangan

rasa

beragama,

saling

menghormati,

dan

mengembangkan sifat-sifat yang demokratis di setiap individu. Upaya agar tujuan PKn tidak hanya sebagai slogan saja, maka harus dirinci menjadi tujuan kurikuler (Somantri, 2001:280), yang meliputi: 1) Ilmu pengetahuan, meliputi hiraraki: fakta, konsep dan generalisasi teori 2) Ketrampilan intelektual a) Dari ketrampilan yang sederhana sampai ketrampilan yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesiskan, dan menilai; b) Dari peneyelidikan sampai kesimpulan yang sahih: ketrampilan bertanya dan mengetahui masalah, ketrampilan merumuskan hipotesis, ketrampilan mengumpulkan data, ketrampilan menafsirkan dan menganalisis data, ketrampilan menguji hipotesis, ketrampilan merumuskan hipotesis, ketrampilan merumuskan generalisasi dan ketrampilan mengkomunikasikan kesimpulan. 3) Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn banyak mengandung soal-soal efektif, karena itu tujuan PKn yang seperti slogan harus dijabarkan. 4) Ketrampilan sosial: tujuan umum PKn harus bisa dijabarkan dalam ketrampilan sosial yaitu ketrampilan yang dapat memberikan kemungkinan kepada siswa untuk secara terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta bersahabat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu memiliki tiga fungsi pokok dalam pengembangan warganegara yang demokratis yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (civic


intelligence), membina tanggung jawab warganegara (civic responsibility), dan mendorong partisipasi warganegara (civic participation) (Maftuh, 2008:139). Intinya, fungsi dari pelajaran PKn adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. c. Visi, Misi dan Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan Civic education secara umum memiliki visi formalpedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal, seperti secara adaptif diterapkan di Amerika serikat (CCE dalam Winarno 2014:11). Sedangkan menurut Winataputra (Winarno, 2014:11), visi Pendidikan Kewarganegaraan dalalm arti luas yakni sebagai sistem Pendidikan Kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial. Dari visi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran guna mengantarkan siswa menjadi manusia seutuhnya.


Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan

memiliki misi

sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan substantif-akademis. Winarno (2014:12) menejelaskan bahwa: “misi sosio-pedagosis adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab,dan religius. Misi sosio-kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sisitem/nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan masyarakat madani Indonesia melalui pengembangan partisispasi warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab melalui berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh kembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan. Sedangkan misi substantif-akademis adalah mengembangkan struktur atau pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk didalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan civic virtue atau kebijakan kewarganegaraan dan civic culture atau budaya kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu”. Artinya, Pendidikan Kewarganegaraan berguna untuk membantu individu memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten dan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan

cita tanah air. Selain visi dan misi tersebut,

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki manfaat yang tidak kalah penting diantaranya: 1) Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sekedar melayani kebutuhan-kebutuhan

warga dalam memahami masalah-

masalah sosial politik yang terjadi, tetapi

memberikan


informasi dan wawasan tentang berbagai hal yang menyangkut cara penyelesaian masalah. 2) Pendidikan Kewarganegaraan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. d. Komponen Dasar Civic Education Menurut Margaret Stiman Branson (Winarno, 2014:26) terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Dikatakan sebagai berikut: “What are essential competens of a goodcivic education? There are three essential components: civic knowladge, civic skill, and civic disposition. The firs essental component of civic education is civic knowladge that concerned with the content or what citizen ought two know; the subject matter, if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills, intelectual, and participatory skills. The third essential component of civic education, civic disposition, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitusional democracy.” Intinya,

ketiga

komponen

utama

Pendidikan

Kewarganegaraan adalah pengetahuan kewarganegaraan (civic knowladge), ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), dan sikap kewarganegaraan (civic disposition).


1) Civic knowladge (pengetahuan Kewarganegaraan) Winarno (2014:107) pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowladge) bisa disejajarkan dengan domain atau ranah kognitif.

Maka

pengetahuan

kewarganegaraan

(civic

knowladge) berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara barkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Civic knowladge disini berarti berkaitan dengan ilmu apa yang seharusnya dimiliki atau diketahui oleh warga negara ataupun apa yang seharusnya dipahami

oleh

warga

negara

secara

umum.

Dalam

pembelajarannya, civic knowladge yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaraan antara lain demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani. 2) Civic skills (ketrampilan Kewarganegaraan) Civic skills meliputi keterampilan intelektual(intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi(participatory skills) dalam

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara

misalnya

berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. 3) Civic Disposition (sikap Kewarganegaraan) Komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak Kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.


Kecakapan dan kemampuan sikap Kewarganegaraan antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara. 2. Hakikat

Implementasi

Pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh seseorang dalam hal ini guru PKn, pejabat-pejabat, atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. a. Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Materi pembelajaran merupakan komponen penting dalam semua proses pembelajaran termasuk proses pembelajaran PKn. Untuk menyampaikan sebuah materi, guru memiliki tugas yang penting

dalam

mengembangkan

dan

memperkaya

materi

pembelajaran. Hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Dalam Standar Isi PKn 2006, materi pembelajaran PKn sekolah disebut sebagai ruang lingkup PKn. Winarno (2014:28) menjelaskan terdapat delapan ruang lingkup PKn: 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pebelaan Negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminana keadilan. 2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan berkeluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di


3)

4)

5)

6)

7)

8)

masyarkat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum danperadilan internasional. Hak Asasi Manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen penghormatan, dan perlindungan HAM. Kebutuhan warga negara mliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Dalam perkembangannya, materi PKn sering menimbulkan

gejolak, karena sifatnya yang substansi maka sangat erat kaitannya dengan kondisi kehidupan sehari-hari. Walaupun kehadiran PKn dalam kurikulum sekolah di Indonesia dapat dikatakan masih muda bila dibandingkan dengan pelajaran Civics di Amerika Serikat. Namun dinamika perkembangan PKn di Indonesia semakin abstrak, karena materi PKn lebih berkembang sebagai pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan nilai. Somantri (2001:167) menjelaskan kurikulum jurusan PKn sebagai berikut:


Tabel 2.1 Kurikulum PPKn Pend. Pancasila Moral Pancasila

Pend. Kewarganegaraan Pengetahuan kewarganega raan, hubungan warga negara dengan negara, patriotisme bela negara, ketahanan nasional.

Pend. Politik

Pend. Hukum

Pend. Nilai

Pengetahu an yang berkenaan kehidupan politik dalam negara, sistem kekuasaan, mengatur kehidupan, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi.

Pengetahu an yang berkenaan dengan filsafat hukum, rule of lawa, dengan tujuan untuk mengguna kan keadailan.

Pengetah uan yang bermuata n nilai yang bermuara pada nilai sentral (central value).

Pada tabel tersebut dapat dilihat secara menyeluruh keterkaitan kurikulum PKn dengan pendidikan politk, pendidikan hukum dan pendidikan nilai yang digambarkan cakupan dan perbedaan dalam penekanannya. Semua materi tersebut, harus bersumber pada pendidikan pancasila yaitu moral pancasila. Maka dari itu terlihat jelas dalam pembelajarannya, materi tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk saling menguatkan. Namun Gross and Zelany (Somantri, 2001:285) menjelaskan: “...yang dapat mengelirukan pengetahuan PKn adalah bahan/isi pelajarannya yang terlalu luas. Apabila kita bertitik tolak dari arti civics pertama-tama adalah demokrasi politiknya seperti: (a) teori-teori tentang demokrasi politik, (b) konstitusi negara, (c) sistem politik, (d) partai politik, (e) pemilihan umum, (f) lembaga-lembaga pengambil keputusan, (g) Presiden, lembaga yudikatif dan legislatif, 20 Implementasi Pembelajaran Pendidikan..., Eva Feriyanti, FKIP UMP, 2017

(h) output dari sitem demokrasi politik, (i) kemakmuran umum dan pertahanan negara, dan (j) perubahan sosial”. Isi pelajaran yang terlalu luas tersebut seharusnya dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa disekolah. Karena apabila bahan pembelajaran PKn memperhatikan hal tersebut, maka dapat memungkinkan guru membuat kerangka acuan PKn yang lebih sederhana. Sehingga konsep-konsep yang disusun dalam pembelajaran dapat dipertanggung jawabkan. b. Strategi

dan

Metode

Pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan Sebagai guru sudah sepantasnya menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kondisi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas yang dapat mengantarkan siswa ke tujuannyaan. Disini tentunya guru berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mempertimbangkan strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Strategi pembelajaran PKn disetiap jenjang sekolah (SD, SMP/MTS, SMA/MA) bahkan di perguruan tinggi sangatlah penting (Winarno, 2014:71). Karena dengan adanya strategi pembelajaran maka akan mempermudah proses serta tujuan pebelajaran. Seperti halnya pembelajaran PKn yang selama ini hanya menitiberatkan pada hafalan siswa. Pada dasarnya, pembelajaran muncul dari konsep belajar. Hal ini sesuai dengan pemikiran Komalasari (2013:55) yang mengemukakan bahwa strategi


pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien. Sedangkan Winarno (2014,72) menjelaskan bahwa pembelajaran bukan hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan guru, seperti halnya dengan konsep mengajar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembelajaran mencakup semua kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dari guru-guru dalam menyikapi hal tersebut. Seperti guru lebih bersifat terbuka, merubah pandangan terhadap strategi pembelajaran bahwa siswa tidak hanya belajar PKn melainkan bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru ketrampilan

profesional dasar

harus

pengajaran

memiliki

pengetahuan

dan

(Murdiono,

2016:24).

Guru

hendaknya memusatkan kegiatan pembelajaran siswa dimana guru tidak berperan sebagai yang tahu segalanya melainkan sebagai pemberi kemudahan pembelajaran bagi siswa. Karena pada dasarnya, pembelajaran tidak hanya berdasarkan buku teks dan berada di dalam ruang kelas saja, namun memanfaatkan sumber belajar lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Komalasari (2013:56) berpendapat bahwa strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan metode pembelajaran tertentu. Dalam penerapannya,


strategi pembelajaran terdiri atas metode dan teknik yang menjamin bahwa siswa akan mencapai tujuannya. Riyanto (Taniredja, 2014:1)

menegaskan

bahwa

metode

pembelajaran

adalah

seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran. Jadi pada dasarnya, strategi pembelajaran tidak dapat lepas dari metode pembelajaran. Berikut skema hubungan strategi dengan metode pembelajaran menurut Winarno (2014:75):

Bagan 2.1 Hubungan strategi dengan metode pembelajaran Tanya Jawab

Ceramah

Diskusi

Resitasi

Ekspositori

Penyelesaian Masalah

Studi Kasus

Eksperimen

Discovery

Dalam strategi pembelajaran ekspositoris dikemukakan banyak sekali model pembelajaran yang dapat diterapkan. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Berdasarkan bagan tersebut, berikut beberapa metode yang paling sering digunakan guru dalam

proses

pembelajaran:


a. Tanya Jawab Metode tanya jawab ini memiliki peran yang tinggi karena pertanyaan akan menggugah dan mengundang potensi diri siswa. b. Diskusi Diskusi adalah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukann melalui cara tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah (Taniredja, 2014:23). Ciri khas dari metode diskusi ini yaitu demokratis dimana setiap individu

dibebaskan

mengemukakan

pendapatnya.Wuryan

(2008:40) menegaskan, lewat diskusi ini akan mendorong atau memacu siswa untuk memahami, menganalisis, menyeleksi, membandingkan, mengaplikasikan faktor-faktor dan prinsipprinsip dalam pemecahan masalah. Dalam kegiatan diskusi, siswa dibina untuk mengontrol emosinya, sehingga akan dapat mencapai tujuan dengan proses yang sistematis, logis dan demokratis. Diskusi juga memiliki keunggulan lain seperti yang dijelaskan oleh Djamarah (2010:237) sebagai berikut: 1) menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan (satu jawaban saja).


2) menyadarkan anak didik bahwa berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. 3) membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran. Berdasarkan

pengertian

tersebut,

maka

dapat

digambarkan bahwa melalui metode diskusi siswa dapat lebih mudah mempraktekan dalam kelompok dan memberikan pemahaman

kepada

siswa

diselesaikan

bersama-sama

lain

bahwa

sehingga

masalah

dapat

dapat

saling

siswa

mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain. c. Ceramah Metode yang paling banyak digunakan dalam proses mengajar adalah metode ceramah. Biasanya metode ini dijadikan sebagai pengantar sebelum metode lain digunakan dalam pembelajaran. Ada beberapa keunggulan dalam metode ceramah menurut Taniredja (2014:45) yaitu: (1) cepat untuk menyampaikan informasi, (2) dapat menyampaikan informasi dalam jumlah banyak dengan waktu singkat kepada sejumlah besar pendengar. c. Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbicara

tentang

media

pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan, perlu ditekankan bahwa media sangat penting untuk keberhasilan suatu proses pembelajaran. Media harus


dibedakan

dengan

sumber

pengajaran.

Wuryan

(2008:61)

menjelaskan bahwa media pembelajaran tidak hanya bersifat material atau berhubungan dengan benda atau alat peraga tertentu saja, melainkan bisa yang bersifat inmaterial seperti cerita-cerita, kasus-kasus, legenda buatan, atau kisah nyata, ataupun yang bersifat personal seperti nama atau foto atau gambar atau tokoh masyarakat, pahlawan dan sebagainya, media yang bersifat tingkah laku (behavioral). Selain itu, Djamarah dan Zain (2010:122) menjelaskan bahwa media adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar, dan gurulah yang mempergunakannya untuk membelajarkan anak didik demi tercapainya tujuan pengajaran. Media yang digunakan oleh guru dapat dikatakan sebagai jalan keluar ketika guru kurang memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu bahan dengan baik. Dengan bantuan media ini, diharapkan akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik. Jenis dan bentuk media yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain (2010:124) antara lain: 1) Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam: a) Media Auditif b) Media Visual c) Media Audiovisual 2) Dilihat dari Daya Liputnya, Media dibagi dalam: a) Media dengan Daya Liput Luas dan Serentak b) Media dengan Daya Liput yang Terbatas oleh Ruang dan Tempat c) Media untuk Pengajaran Individual 3) Dilihat dari Bahan Pembuatannya, Media dibagi dalam:


a) Media sederhana b) Media kompleks Penggunaan media harusnya dapat menjadi pertimbangan dari guru ketika akan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Sebuah media pembelajaran tidak harus mahal, yang sederhana namun guru dapat memanfaatkan dan menggunakannya dapat menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik. d. Sumber Belajar Menurut Winataputra dan Ardiwinata (Djamarah dan Zain, 2010:48) sumber belajar adalah sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Dengan demikian, sumber belajar diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengundang informasi dapat digunakan sebagai wahana peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Roestiyah (Djamarah dan Zain, 2010:49) mengatakan bahwa sumber belajar itu adalah: 1) Manusia (dalam keluarga, sekolah dan masyarakat). 2) Buku/perpustakaan. 3) Media massa (majalah, surat kabar, radio,televisi, dan lainlain). 4) Dalam lingkungan. 5) Alat pengajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan tulis, kapur, spidol, dan lain-lain). 6) Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno).


Sumber belajar sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga sumber belajar dapat bermakna dan bermanfaat baik bagi guru maupun siswa. e. Evaluasi Pembelajaran Menurut Wand and Brown (Djamarah dan Zain, 2010:50), evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan pada akhir kegiatan dalam bentuk refleksi. Dalam mengevaluasi pembelajaran, guru sebaiknya mengadakan berbagai macam penilaian. Mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Pasaribu dan Simanjuntak (Djamarah dan Zain, 2010:51), menegaskan bahwa tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi yaitu: 1) Tujuan umum dari evaluasi adalah: a) Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan. b) Memungkinkan pendidik/guru menilai aktifitas/pengalaman yang didapat. c) Memulai metode mengajar yang dipergunakan. 2) Tujuan khusus dari evaluasi adalah: a) Merangsang kegiatan siswa. b) Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan.


c) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. f. Profesionalisme Guru PKn Avicenna memandang “education as a precise practice and planning for the purpose of child growth, goodness of family and social affairs managements, and finally mans attainment of earthly perfection and divine salvation” (Arani, dkk. 2014:115), yang berarti bahwa pendidikan memang sebagai suatu praktek yang tepat dan terencana serta terus mengalami perkembangan. Salah satu pembelajaran dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang yaitu

Pendidikan

Kewarganegaraan

dimana

materi

pembelajarannya semakin mudah untuk diakses akibat dari kemajuan teknologi. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontologi dasar ilmu politik, khususnya terkait dengan konsep political democracy. Dari dasar ontologi inilah kemudian berkembang menjadi civics yang kemudian diakui secara akademis sebagai embrio dari civic education dan di Indonesia di adaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan sangat luas, tidak hanya sebatas persoalan hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki akar keilmuan dari ilmu politik, ilmu hukum, ilmu kewarganegaraan, dan ilmu pendidikan

serta

filsafat.

Mengembangkan

pembelajaran


Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat ruang lingkup kajian sangat luas, diperlukan guru PKn yang profesional. Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan

keahlian,

kemahiran,

atau

kecakapan

dalam

mengembangkan kompotensi kewarganegaraan. Prakay dan Standford (Murdiono, 2016:24) mengemukakan bahwa banyak asosiasi yang mengembangkan standar bagi suatu profesi (guru), seperti standar yang dikeluarkan oleh The National Bard for Teaching Standars (NBPTS). Setidaknya ada lima standar yang harus dipenuhi oleh guru di abad ke 21, meliputi: (1) memiliki komitmen terhadap siswa dan pembelajaran, (2) memiliki pengetahuan tentang mata pelajaran yang diajarkan dan bagaimana mengajarkan mata pelajaran itu kepada siswa, (3) bertanggung jawab untuk mengatur dan memonitoring belajar siswa, (4) mampu berpikir sistematis mengenai tugas mengajar dan bisa belajar dari pengalaman, (5) menjadi anggota dari asosiasi atau komunitas bidang keilmuan. Guru

profesional

harus

memiliki

pengetahuan

dan

ketrampilan dasar pengajaran. Pengetahuan dasar pengajaran meliputi: pengetahuan tentang diri dan siswa, pengetahuan tentang mata pelajaran yang diajarkan, dan pengetahuan tentang penelitian


dan teori pendidikan. Sementara ketrampilan dasar dalam pengajaran meliputi ketrampilan teknik mengajar dan ketrampilan interpersonal. Hal ini sejalan dengan pemikiran Arani, dkk (2014:116) sebagai berikut: “there are several common aspects in these educators about the role and position of teachers. They consider the followings as the characteristics of a good teachers: discovering students talents and capabilities, focusing on students individual differences, and getting interested in teaching profession.” Dengan

demikian

dapat

dikatakan

bahwa

guru

yang

profesional harus dapat menemukan bakat dan kemampuan dari muridnya. Profesionalisme membutuhkan kompetensi-kompetensi tertentu yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan tugas profesi yang dimiliki seseorang. Profesionalisme mempersyaratkan kecakapan yang diperoleh melalui program pendidikan khusus keprofesian. Guru PKn yang profesional,

harus memiliki

kecakapan khusus, berupa pengetahuan dan ketrampilan di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.Guru PKn yang profesional harus mampu mendidik siswa disekolah menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter. Siswa perlu memiliki ketrampilan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era sekarang ini.


3. Hakikat Toleransi a. Pengertian Toleransi Sikap toleransi perlu ditanamkan sejak dini, dikarenakan individu hidup di dalam suatu negara yang diwarnai dengan berbagai

ragam

suku,

agama,

ras,

dan

antar

golongan.

Keberagaman ini harus selalu dijaga agar masing-masing individu dengan berbagai perbedaan itu bisa tetap bersatu, berdampingan, dan saling melindungi. Di Indonesia, dasar dari toleransi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Semua itu dapat terjadi jika setiap masyarakat memiliki sikap toleran yakni saling menghormati dan menghargai. Hayun (2016:405) menjelaskan bahwa toleransi berasal dari kata toleran, kata itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Jadi, dalam kehidupan di masyarakat toleransi berarti menghargai sikap orang lain, membiarkan, membolehkan kepercayaan atau agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Tanpa adanya sikap toleran, keberagaman


itu akan memunculkan konflik, permasalahan dan pertentangan yang sangat merugikan. Rusydiyah

(2015:291)

menjelaskan

bahwa

toleransi

merupakan sebuah sikap yang memiliki kesetaraan dan tujuan bagi mereka yang memiliki pemikiran, ras, dan keyakinan berbeda-beda. Toleransi adalah sesuatu yang membuat dunia setara dari berbagai bentuk perbedaan. Jadi toleransi disini berarti adanya sebuah sikap yang menunjukan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungan sekitar. Toleransi ditunjukan dengan kehidupan yang rukun dan tenang ditengah sebuah perbedaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahman (2013:82): “Tolerance is not only the recognition and respect towards beliefs, but also demands respect for the individuals who belong in the society. In contrary, tolerance as planned by the West is tolerance without borders that gives absolute freedom to human rights. For instance, an individual who wants to practice free sex, then his wish should be given based on tolerance.” Intinya, toleransi tidak hanya pengenalan dan hormat ke arah kepercayaan, tapi

menghormati perorangan yang pantas pada

masyarakat. Berbeda dengan toleransi di Barat dimana toleransi adalah tanpa perbatasan yang memberi kebebasan absolut ke hak azasi. Sebagai contoh, seseorang yang mau mempraktekkan jenis kelamin

gratis,

kemudian

keinginannya

harus

diberikan

berlandaskan toleransi. Selain itu, Hasyim (1978:22) mengartikan


toleransi sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan nasibnya masingmasing di dalam menjalankan sikap itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Di dalam toleransi pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat

harus saling

menghormati satu sama lain, misalnya dalam hal beribadah, kepercayaan agama, mengemukakan pendapat dan menerima perbedaan yang ada. Hal ini sesuai dengan syariat islam yang mengartikan toleransi (tasamuh) adalah mengambil kemudahan (kelonggaran) dalam pengalaman agama sesuai dengan nash-nash syariat, sehingga pengalaman tersebut tidak sampai pada tasyadud (ketat), tanfir

(menyebabkan

orang

menjauhi

islam)

dan

tasabul

(menyepelekan) (Yahya, 2016:18). Artinya, adanya kelonggaran terhadap toleransi yang tidak mengekang dengan harapan agar manusia tidak menjauhi dan menyepelekan islam. Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya harus hidup dalam sebuah masyarakat yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada maka dibutuhkan adanya toleransi. Dengan toleransi ini maka


hidup bermasyarakat akan lebih tentram, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan

pembangunan negara akan lebih mudah.

Berikut keuntungan yang diperoleh dari sikap toleransi menurut Aly (Nashir, 2013:94) sebagai berikut:

1) Membuat orang terbuka untuk mengenal orang lain 2) Mengembangkan kemampuan untuk menerima kehadiran orang lain yang berbeda-beda dengan tujuan dapat hidup secara damai 3) Mengakui individualitas keberagaman 4) Mudah menghilangkan topeng-topeng kepalsuan yang memecah belah dan mengatasi ketegangan akibat kemasabodohan 5) Memberikan kesempatan untuk menemukan dan mengenyahkan prasangka negatif dan stigma mengenai orangorang yang berbeda bangsa, agama, budaya maupun warisan etniknya. Berdasarkan konsep-konsep mengenai toleransi yang telah dipaparkan di atas, maka toleransi dapat mencangkup dua kategori yaitu toleransi pasif dan toleransi aktif. Apriliani (2016:6) menjelaskan kategori toleransi sebagai berikut: Tabel 2.2 Kategori Toleransi No Toleransi aktif Toleransi pasif 1 Menerima dan Menerima dan menghormati menghormati perbedaan perbedaan 2 Berdasarkan kesadaran Berdasarkan kesadaran sendiri. sendiri 3 Memberikan dukungan Memberikan kesempatan kepada pemeluk agama pemeluk agama lain untuk lain untuk beribadah beribadah namun tidak dengan suatu tindakan melakukan suatu tindakan nyata. nyata

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa toleransi pasif merupakan kemampuan untuk menerima dan menghormati


perbedaan pendapat, pandangan, perilaku, dan kebiasaan serta memberikan kesempatan tanpa melakukan suatu tindakan nyata yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan praktik peribadatan agama lain, namun tetap berusaha untuk menciptakan hubungan sosial yang baik dan hidup bersama dengan damai dengan kesadaran pribadi. Sedangkan toleransi aktif adalah kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan pendapat, pandangan, perilaku, kebiasaan dan memberikan kesempatan serta mendukung kelompok agama yang berbeda untuk menjalani praktik keagamaan dengan suatu tindakan nyata yang berbeda yang bertujuan menciptakan hubungan sosial yang baik dan hidup bersama dengan damai dengan kesadaran sendiri. Di lingkungan sosial seperti sekolah juga diperlukan adanya toleransi. Seperti penjelasan Endang (2009:101) yang mengatakan bahwa agar sikap toleransi dan kebersamaan dapat dikembangakan dikalangan siswa, maka guru hendaknya dapat merancang kegiatan belajar yang mengarah pada pengembangan sikap tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kegiatan pembelajaran di sekolah hendaknya harus diarahkan sesuai dengan sikap toleransi yang ingin dikembangkan dikalangan siswa. b. Tujuan Toleransi Jurhanudin (Khotimah, 2013:217) menjelaskan bahwa tujuan kerukunan umat beragama adalah sebaga berikut:


1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. Masing-masing agama dengan adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. 2) Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan adanya toleransi umat beragama secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan kegamaan dapat dihindari. Apabila kehidupan beragama rukun dan saling menghormati maka stabilitas nasional akan strategis. 3) Menjungjung

dan

menyukseskan

pembangunan.

Usaha

pembangunan akan suskses apabila didukung oleh segenap lapisan masyarakat. 4) Memelihara dan mempercepat rasa persaudaraan. Selain itu, tujuan dari toleransi yaitu agar manusia tidak bersikap menyamakan keyakinan agama lain dengan keyakinan sendiri. Dengan adanya toleransi diharapkan manusia dapat saling menghargai pendapat orang lain serta memiliki pendirian yang tidak bertentangan dengan yang lainnya. c. Kesadaran Toleransi Siswa SMP Toleransi yang dipandang sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat


untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dapat lebih mudah dipahami melalui indikator-indikator toleransi sebagai berikut: Tabel 2.3 Indikator Toleransi Nilai Deskripsi Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya

Indikator Tidak menggangu teman yang berbeda pendapat. Menghormati teman yang berbeda adat-istiadatnya Bersahabat dengan teman dari kelas lain

(Kemendiknas, 2010:40) Indikator toleransi di lingkup Sekolah Menengah Pertama tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Dengan adanya indikator tersebut pihak sekolah dan siswa dapat mengatur waktu, energi dan pemusatan perhatiannya terhadap sikap toleransi mereka dengan baik. Dengan adanya toleransi maka individu diharapkan dapat menghargai dan memberikan perlakuan yang sama kepada siapa saja tanpa melihat agama, suku, ras ataupun yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kriteria toleransi menurut Hasyim (1978:23) sebagai berikut: 1) Mengakui hak setiap orang Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap-laku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.


2) Menghormati keyakinan orang lain Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang lain. 3) Agree in Disagreement (setuju didalam perbedaan) Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. 4) Saling mengerti Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama orang bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. 5) Kesadaran dan kejujuran Toleransi menyangkut sikap jiwa dan kesadaran batin seseorang. Kesadaran jika menimbulkan kejujuran dan kepolosan sikap-laku. 6) Jiwa falsafah Pancasila Dari semua segi-segi yang telah disebutkan di atas, falsafah Pancasila telah menjamin adanya ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat. Dengan adanya karakteristik toleransi diatas, diharapkan dapat memilki kedudukan yang sama sehingga dapat berjalan dan dihayati setiap siswa agar terciptanya toleransi dikalangan sekolah. Karena negara Indonesia adalah negara yang unik yaitu negara pancasila dimana konsep negara yang tetap berlandaskan agama berpadu dengan norma. Maka sebagai mayoritas, umat muslim memiliki tanggung jawab memadu toleransi di negeri ini. Disinilah pentingnya pengetahuan toleransi secara benar yaitu toleransi yang tidak melanggar konstitusi negara dan tidak pula melanggar syariat agama. Toleransi ditunjukkan dengan kehidupan yang rukun dan tenang ditengah perbedaan. Maka jika dilihat dari berbagai


karakteristik

toleransi

diatas,

dapat

disimpulkan

bahwa

karakteristik toleransi siswa di SMP adalah mengakui hak dan kewajiban orang lain, menghormati keyakinan orang lain tanpa paksaan, dapat menerima sebuah perbedaan, saling mengerti satu sama lain, dan adanya kesadaran dan kejujuran dari dalam diri siswa. d. Konflik Sosial terkait Toleransi Secara umum konflik sosial berarti memukul seseorang. Namun sebenarnya konflik sosial tidak hanya terkait pada pertentangan fisik saja, konflik sosial juga dapat terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Sumartias (203:15) mengatakan bahwa persamaan dan perbedaan pada tingkat tertentu, ketika satu sama lain saling bertemu dan bergesekan, berpotensi menimbulkan konflik. Sedangkan menurut Supriyadi

(2015:6)

konflik

sosial

merupakan

efek

dari

berlangsungnya proses sosial yang dinamis namun bersifat antagonistik, dalam wujud pertentangan antarindividu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dari kedua pernyataan tersebut dapat digambarkan latar belakang konfliksosial biasanya dikarenakan adanya perbedaan yang sulit ditemukan kesamaannya baik itu perbedaan pendapat, adat istiadat, keyakinan, pengetahuan dan lain sebagainya.


Menurut Sumartias (2013:18) ada sejumlah prasyarat yang memungkinkan konflik sosial dapat berlangsung, antara lain: 1. Ada isu-kritikal yang menjadi perhatian bersama (commonly problematized) dari para pihak berbeda kepentingan; 2. Ada inkompatibilitas harapan/kepentingan yang bersangkut paut dengan sebuah objek perhatian para pihak bertikai; 3. Gunjingan, gosip atau hasutan serta fitnah merupakan tahap inisiasi

konflik

sosial

yang

sangat

menentukan

arahperkembangan konflik sosial menuju wujud real di dunia nyata; 4. Ada kompetisi dan ketegangan psikososial yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok berbeda kepentingan sehingga memicu konflik sosial lebih lanjut; 5. Masa kematangan untuk perpecahan; 6. Clash yang bisa disertai dengan violence (kerusakan dan kekacauan). Berdasarkan prasyarat yang dapat memicu adanya konflik sosial, maka ada beberapa macam konflik sosial berdasarkan sumber konflik: 1. Konflik tujuan yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan

individu,

organisasi

atau

kelompok

yang

memunculkan konflik.


2. Konflik peranan yaitu konflik yang terjadi karena terdapat peran yang lebih dari satu. 3. Konflik nilai yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dianut oleh seseoorang yang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok. 4. Konflik kebijakan yaitu konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil organisasi. Konflik sosial terkait perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat maupun lingkungan sekolah. Bahkan tidak ada satu masyarakat atau satu siswa pun yang tidak pernah mengalami konflik, baik konflik yang terkecil atau bahkan konflik yang bersekala besar.Mengingat begitu banyak masalah konflik sosial pada remaja atau siswa, maka pemerintah menggalakkan adanya pendidikan karakter terkait toleransi di sekolah-sekolah, antara lain bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mental yang kuat untuk menghindari atau menghilangkan bibitbibit persemaian konflik sosial yang merusak. B. Penelitian Yang Relevan 1. Pembelajaran PKn Berdasarkan penelitian Elly Hasan Sadeli, S.Pd, M.Pd dan Hj. Ratna Kartikawati, S.H, M.Hum (2013) yang berjudul “Peran Pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan


Berpikir Kritis Pada Siswa SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto” mengungkapkan bahwa penilaian ketercapaian siswa terhadap kompetensi

pembelajaran

PKn

tercapai

pada

seluruh

aspek

kompetensi, penilaian dilakukan melalui tugas-tugas LKS, ulangan harian, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), serta penilaian pada perilaku dan keterampilan siswa pada saat proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut menganalisis tentang kontribusi hasil pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadapketerampilan berpikir kritis siswa di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Selain itu, berdasarkan

penelitian

dan

pembahasan

hasil

dapat

diambil

kesimpulan yaitu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan berpikir kritis siswa, perlu membangun sarana dan prasarana di sekolah, pengetahuan yang harus dimiliki guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kemauan yang harus lebih ditingkatkan oleh guru PKn. 2. Bentuk Toleransi Berdasarkan penelitianAstri Dayanti (2015) yang berjudul “Pengembangan Sikap Toleran Terhadap PerbedaanPendapat Siswa Melalui Discovery Learning DalamPembelajaran IPS (Penelitian Tindakan Kelas Terhadap Siswa Kelas VII-CSMP Negeri 44 Bandung)”. Mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan dalam


pengembangan sikap toleran di kelas VII-C SMP Negeri 44 Bandung, maka diperlukan cara serta langkah yang harus peneliti tempuh. Maka dalam

hal

ini

peneliti

menggunakan

pembelajaran

DiscoveryLearningdalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan sikap toleransi siswa. Dengan menggunakan pembelajaran Discovery Learning maka pesertadidik dituntut untuk menganalisis masalah yang ada

disekitarnya

terkait

dengan

mutlikultural

yang

ada

di

lingkungannya.Dengan begitu peserta didik diajak untuk menggali dan memecahkan permasalahan yang ada sehingga pembelajaran lebih meaningful dan bermakna bagi peserta didik. Mengacu pada hasil penelitian yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa perlunya pembelajaran Discovery Learning diajarkan kepada siswa guna agar terwujudnya sikap toleransi siswa.Selain itu juga tergambar pada peningkatan hasil belajar siswa yang terdiri dari penilaian LKS, penilaian presentasi maupun kegiatan observasi, serta penilaian pencapaian indikator pengembangan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat siswa. Berbeda dengan kedua penelitian diatas, penelitian ini lebih menekankan pada pengembangan kesadaran toleransi siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraannya yang akan digali lebih mendalam sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang

telah

dirumuskan

sebelumnya

dan

diharapkan

dapat

mengembangkan kesadaran toleransi siswa pada umumnya.


C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran merupakan suatu kerangka untuk menunjukan antara variabel-variabel yang diteliti. 1.

Kerangka Teoritis Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kesadaran toleransi siswa di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.

2.

Kerangka Konseptual Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran.

Observasi Wawancara Dokumentasi Studi Literatur

Kepala Sekolah Guru PPKn

Indikator Toleransi: 1. Mengakui hak setiap orang 2. Menghormati keyakinan orang lain 3. Setuju didalam perbedaan 4. Saling mengerti 5. Kesadaran dan kejujuran 6. Tidak menggangu temanyang berbeda pendapat 7. Menghormati teman yangberbeda adatistiadatnya 8. Bersahabat dengan temandari kelas lain

Siswa

Diharapkan dapat mengembangkan kesadaran toleransi siswa Bagan 2.2 Kerangka Berfikir


Untuk mengkonstruksi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan salah satunya dengan menggunakan indikator-indikator toleransi yaitu tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat, menghormati teman yang berbeda adat-istiadatnya, dan bersahabat dengan teman dari kelas lain. Peneliti melakukan wawancara terhadap para narasumber sebagai informan yang banyak menaruh perhatian yang tinggi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu peneliti melakukan wawancara kepada siswa dengan harapan sesuai tidaknya informasi-informasi yang diberikan narasumber sebelumnya sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kesadaran toleransi siswa. D. Pertanyaan Penelitian Dari faktor masalah yang diuraikan, dapat dirinci beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana gambaran Pendidikan Kewarganegaraan yang terjadi di lingkungan sekolah khususnya di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto? 2. Apa

saja

faktor

pendukung

dan

penghambat

Pendidikan

Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto? 3. Bagaimana implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto? 4. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar mengakui hak setiap orang di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto? 5. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar dapat menghormati keyakinan orang lain di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto?


6. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar dapat setuju didalam perbedaan di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto? 7. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar dapat saling mengerti di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto? 8. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar dapat memiliki kesadaran

sehingga

memunculkan

kejujuran

siswa

di

SMP

Muhammadiyah 1 Purwokerto? 9. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar tidak menggangu teman yang berbeda pendapat di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto? 10. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar dapat menghormati teman yangberbeda adat-istiadatnya dalam lingkup sekolah? 11. Bagaimana cara guru mengajarkan siswa agar dapat bersahabat dengan temandari kelas lain?


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan. Winataputra (Winarno, 2014:7) mengartikan:

Recommend Documents