BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1
Pengendalian Intern
2.1.1 Telaah Pustaka dan Perumusan Model Penelitian
Pengendalian intern sangat diperlukan baik di instansi pemerintahan
maupun disektor swasta. Tujuannya untuk memproleh keyakinan terhadap keandalan data, informasi, efektif, dan efisiensi kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan. Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) di dalam buku AuditingPemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik yang dikutip oleh Agoes (2004:79) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektifitas, efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya bahwa pengendalian intern merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dijalankan oleh setiap jenjang organisasi sehingga mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
13
Sedangkan menurut Peraturan Pemeritah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2
mengenai pengendalian internal dikatakan bahwa :
“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008: Pasal 2)
Pada tahun 1992, The Comiette Of Sponsoring Organization (COSO) yaitu lembaga yang dibentuk bersama-sama AICPA, AAA (American Acounting Association), IIA (The Institute of Internal Auditor) dan NAA (the National Association Of Accountants) membuat suatu sistem pengendalian intern kemudian diperbarui pada tahun 2006 dan mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut: “COSO defines internal control as a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel. This process is designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations”. 1. Internal control is a process. It is a means to an end, not an end in itself. 2. Internal control is not merely documented by policy manuals and forms. Rather, it is put in by people at every level of an organization. 3. Internal control can provide only reasonable assurance, not absolute assurance, to an entity’s management and board. 4. Internal control is geared to the achievement of objectives in one or more separate but overlapping categories. (www.coso.org: Juni 2006) Pengendalian
intern
menurut
COSO
adalah
suatu
proses
yang
dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan
14
dengan pencapaian tujuan seperti efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Arti
inti dari pengendalian intern adalah :
1. Pengendalian internal adalah suatu proses. Maksudnya adalah untuk mencapai tujuan, tetapi bukan untuk tujuan sendiri.
2. Pengendalian internal tidak hanya didokumentasikan dalam manual
kebijakan dan peraturan. Tetapi, dilaksanakan oleh orang-orang di setiap tingkat organisasi.
3. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut. Dari uraian di atas kesimpulannya bahwa pengendalian intern adalah suatu proses kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi, manajemen, atau instansi dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan dan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi seperti kehandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau kerugian.
2.1.2 Komponen Pengendalian Intern Menurut Consideration of Internal Control in Financial Statement Auditdan COSO dalam buku Modern Auditing yang dikutif oleh Boynton.,et al (2002:374) yang diterjemahkan oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi, mengidentifikasi lima komponen pengendalian intern yaitu:
15
1. Lingkungan pengendalian (control environment)
yaitu menetapkan suasana dari suatu organisasi, yang mempengaruhi kesadaran
akan
pengendalian
dari
orang-orangnya.
Lingkungan
pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian
intern lainnya. Sejumlah faktor yang membentuk lingkungan pengendalian
dalam suatu entitas antara lain: a. Integritas dan nilai etika. b. Komitmen terhadap kompetensi. c. Dewan direksi dan komite audit. d. Filosofi dan gaya operasi manajemen. e. Struktur organisasi. f. Penetapan wewenang dan tanggung jawab. g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
2. Penilaian risiko (Risk activities) Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko bertujuan untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian resiko harus mencakup pertimbangan khusus atas risiko yang muncul, seperti: a. Perubahan dalam lingkungan operasi. b. Personel baru. c. Sistem informasi yang baru atau dimodifikasi. d. Pertumbuhan yang cepat. e. Teknologi baru.
16
3. Aktivitas pengendalian (Control activities)
Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian bertujuan untuk
memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan resiko
telah di ambil untuk mencapai tujuan entitas. Beberapa bentuk aktivitas
pengendalian yaitu: a. Pemisahan fungsi. b. Pengendalian pemerosesan informasi (pengendalian umum dan aplikasi). c. Pengendalian fisik. d. Review kerja (review dan analisis manajemen).
4. Informasi dan Komunikasi (Information and communication) Mengidentifikasi, penangkapan, pemahaman yang jelas dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka. fokus utama dari kebijakan dan prosedur pengendalian yang berhubungan dengan sistem akuntansi adalah untuk mencegah terjadinya salah saji atas laporan keuangan dan menghasilkan sistem akuntansi yang efektif, yaitu dengan cara sebagai berikut: a. Mengidentifikasi dan mencatat hanya transaksi yang valid dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan (asersi keberadaan atau kejadian). b. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan (asersi kelengkapan).
17
c. Memastikan aktiva dan kewajiban yang tercatat merupakan hasil
dari transaksi yang memberikan entitas hak, kewajiban untuk item-
item tersebut (asersi hak dan kewajiban).
d. Mengukur nilai transaksi secara tepat (asersi penilaian atau
alokasi).
e. Memperoleh rincian yang mencukupi dari semua transaksi untuk
memungkinkan penyajian, pengklasifikasian secara tepat dan
pengungkapan
yang
diperlukan
(asersi
penyajian
dan
pengungkapan). 5. Pemantauan (Monitoring) Pemantauan adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan terkait dengan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu serta pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan dapat dilakukan dengan melaksanakan aktivitas yang berkelanjutan (on going activities) dan pengevaluasian pada periode yang terpisah. (Boynton.,et al. 2002:374) Menurut Peraturan Pemeritah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 4, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 16, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 menjelaskan komponen pengendalian intern yaitu sebagai berikut:
18
Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari:
1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya,
melalui:
a.
Penegakan integritas dan nilai etika.
b.
Komitmen terhadap kompetensi.
c.
Kepemimpinan yang kondusif.
d.
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
e.
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
f.
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat.
g.
Pembinaan sumber daya manusia.
h.
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
i.
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko a.
Identifikasi risiko.
b.
Analisis risiko.
3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan
Instansi
Pemerintah
wajib
menyelenggarakan
kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
19
a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi
b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus
instansi pemerintah.
pemerintah.
d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis. f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya: a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
20
5. Pemantauan
pengendalian intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:
a. Pemantauan berkelanjutan
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem
Diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian
efektivitas sistem pengendalian intern. b. Evaluasi terpisah Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya Harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008: Pasal 4-43). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern
terdiri dari : 1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian harus dapat memberikan kondisi lingkungan yang kondusif dalam penerapan sistem pengendalian. Komponen lingkungan pengendalian yaitu: a. Integritas dan nilai etika. b. Komitmen terhadap kompetensi. c. Kepemimpinan yang kondusif.
21
d. Struktur organisasi.
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.
f. Sumber daya manusia.
g. Pengawasan intern.
h. Hubungan kerja yang baik. 2. Penilaian risiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi
unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Komponen penilaian risiko terdiri dari: a. Identifikasi risiko. b. Analisis risiko. 3. Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif
dalam
pencapaian
tujuan
organisasi.
Karakteristik
pengendalian yaitu: a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan. b. Pembinaan sumber daya manusia. c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. d. Pengendalian fisik atas aset. e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. f. Pemisahan fungsi. g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
kegiatan
22
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi harus dilaksankan secara efektif yaitu dengan:
a. Menyediakan dan memanfaatkan bentuk dan sarana komunikasi. b. Mengelola dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 2. Pemantauan Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjut serta untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern harus adanya pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP (Standar Pengendalian Internal Pemerintah). Dibawah
ini
merupakan
kerangka
atau
gambar
komponen
pengendalian intern diadaptasi dari COSO (2006) yang dikutip oleh Neneng (2010:34) yaitu sebagai berikut:
23
Gambar 2.1 Model Kerangka Pengendalian Intern- COSO’s Internal control-Integrate Framework
Menurut COSO’s Internal Control-Integrate Framework menjelaskan bahwa kompenen lingkungan pengendalian merupakan komponen yang berfungsi sebagai pondasi bagi empat komponen lainnya. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif dalam pencapaian tujuannya. Dengan kata lain bahwa setiap komponen pengendalian intern memiliki hubungan keterkaitan satu-sama lain.
2.1.3 Keterbatasan Pengendalian Intern Dengan dilaksanakannya pengendalian intern tidak secara mutlak bahwa setiap pengendalian intern tidak akan terjadi kesalahan, karena pengendalian intern pada setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Dalam hal ini Mulyadi (2002:181) dan Boynton.,et al (2002:375) dalam buku Modern Auditing yang
24
diterjemahkan oleh ahli bahasa, Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo Budi, mengidentifikasi beberapa keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap entitas
pengendalian intern yaitu sebagai berikut:
Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain
1.
dapat salah mempertimbangkan keputusan yang diambil, dikarenakan oleh
2.
tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. Gangguan. Gangguan dapat saja terjadi akibat dari kekeliruan memahami perintah
atau
membuat
kesalahan
karena
kelalaian,
kurang
memperhatikan, kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam dalam sistem dan prosedur dapat pula mengkibatkan gangguan. 3.
Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu agar segala urusannya menjadi lancar.
4.
Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan para manager, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan.
5.
Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern Menurut Agoes (2004:87) dalam buku Auditing-Pemeriksaan Akuntan
oleh Akuntan Publik menyatakan bahwa pencapaian tujuan dapat dipengaruhi
25
oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Selain itu yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern suatu
entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut.
Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan
keputusan dapat salah dan pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan yang bersifat sederhana.
2.2
Aset Tetap
2.2.1 Pengertian Aset Tetap Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.
26
Klasifikasi Aset Tetap 2.2.2
sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: a. Tanah
Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.
b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi.
27
c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap
adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam
jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah
untuk
digunakan
dalam
kegiatan
pemerintah
atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya yang diperoleh bukan dari donasi pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Aset tetap lainnya yang diperoleh
28
dari donasi diakui pada saat aset tetap lainnya tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah. Pengakuan aset tetap lainnya ditentukan jenis transaksinya
meliputi: penambahan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan
nilai aset tetap lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau
diperbesar. Biaya penambahan di kapitalisasi dan ditambahkan pada harga
perolehan aset tetap lainya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Biaya perolehan lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang di bangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultasi. Aset tetap lainnya disajikan di neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam catata atas laporan keuangan di ungkapkan : 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan penghapusan. 3. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan denga aset tetap lainnya.
29
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai
dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih
lanjut dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga
dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus.
2.3
Transparansi Transparansi adalah merupakan salah satu karakteristik dari good
governance. Karena itu asas transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi satu hal yang sangat penting sekaligus menjadi momok bagi oknumoknum yang dapat terhambat aktivitasnya karena asas ini. Karena dalam transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir yang berupa laporan keuangan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat ikut mengetahuinya. Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Mardiasmo (2006). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau.
30
Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat
waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah
suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan
daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus
mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara yang
tidak proporsional. Menurut Hadi Sumarsono (2003) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut Mursyidi (2009) Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Pengertian transparansi menurut UNDP adalah sebagai berikut : “Tersedianya informasi secara bebas dan dapat diakses secara langsung (directly accessible) kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelaksanaan keputusan, kemudian informasi disediakan dengan isi yang mudah untuk dipahami, sistem yang transparan memiliki prosedur yang
31
jelas dalam pengambilan keputusan publik. Kemudian adanya saluran komunikasi informasi antara stakeholders dan birokrat”.
Menurut
Mardiasmo
(2002:30)
pengertian
transparansi
adalah:
“Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan kebijaksanaan keuangan
daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”.
Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa transparansi
suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas. Jika dikaitkan adalah
dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan –keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaran pemerintah daerah.
2.4
Akuntabilitas Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002:20) adalah
sebagai berikut: “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.
32
Adapun menurut Peraturan Pemerintah, Peraturan No.24 Tahun 2005
tentang SAP: “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. Dari pengertian diatas dapat diambil intinya bahwa akuntabilitas sektor
memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan publik karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan
pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:21) Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu: a.
Akuntabilitas vertikal (vertical accountability ) Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.
b.
Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability ) Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan
kepada
pihak
ekternal
(masyarakat
luas)
dan
lingkungannya (public or external accountability and environment). Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi
33
Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-
prinsip sebagai berikut:
1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang
bersangkutan.
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat. 6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
2.5
Pengaruh
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
terhadap
Transparansi dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan : “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh “
34
Menurut Mardiasmo (2002:18) akuntabilitas adalah pertanggung jawaban
pemerintah terhadap publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
Menurut Mardiasmo (2002:30) pengertian transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat
diketahui dan di awasi oleh DPRD dan rakyat.
Berdasarkan uraian di atas dan menurut Neneng Siti Halimah (2010:55)
tugas akhir yang berjudul “Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap dalam
transparansi dan akuntabilitas aset tetap pemerintah dapat di simpulkan bahwa sistem pengendalian intern cukup memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas aset tetap. Dengan sistem pengendalian intern yang baik, maka sebuah organisasi atau pemerintah telah di kondisikan dalam suatu lingkungan kerja yang teratur, rapi, terkontrol sehingga dengan demikian diharapkan juga informasi di dalam organisasi tersebut berjalan baik dan bisa akurat dan tepat waktu juga dapat dipertanggung jawabkan. Saat lima dari prinsip dan komponen pengendalin intern dilaksanakan, maka akuntabilitas aset tetap akan bisa tercapai.
