BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1
Telaah Pustaka
2.1.1 Penatausahaan Belanja 2.1.1.1 Belanja Belanja adalah mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang diharapkan
mempunyai
penyelenggaraan
nilai
kegiatan
yang
seimbang.Dalam
pemerintahan
dan
demi
rangka
melaksanakan
memenuhi
kebutuhan
masyarakatnya. Negara juga perlu mengadakan kegiatan belanja yang dinamakan
adalah semua penge !""! # 68). Sedangkan menurut UU no 32 Tahun 2004 Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kewajiban tersebut dipergunakan dalam rangkamendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsiatau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
11
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Klasifikasi tersebut meliputi : 1.
Belanja menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan
2.
Belanja menurut organisasi yaitu disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
3.
Belanja menurut program dan kegiatan yaitu disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.
Belanja menurut kelompok belanja yaitu terdiri dari belanja tidak langsungdan belanja langsung.
12
Belanja tidak langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
a.
Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari: 1)
Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2)
Bunga, yaitu digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang(principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
3)
Subsidi, yaitu digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
4)
Hibah, yaitu digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
13
5)
Bantuan sosial, yaitu digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat
yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6)
Belanja bagi hasil, yaitu digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil
yang
bersumber
dari
pendapatan
provinsi
kepada
kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 7)
Bantuan keuangan, yaitu digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; dan
8)
Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14
b.
Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
Belanja langsung
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok
belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja terdiri dari: 1.
Belanja pegawai, yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
2.
Belanja barang dan jasa, yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan
3.
Belanja modal, yaitu belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan
dalam
rangka
pembelian/pengadaan
atau
pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas)bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasidan jaringan, dan aset tetap lainnya.
15
Belanja pemerintah bisa disebut dengan pengeluaran kas pada kajian
akuntansi. Setiap pengeluaran kas yang dilakukan Pemerintah harus diperiksa dan diawasi demi mewujudkan prinsip akuntabilitas. Tujuan indikator dalam memeriksa
ih bahasakan oleh Amir Abdi Jusuf dan Rudi M Tambunan
yaitu : 1.
Existence (Keabsahan) Setiap transaksi pengeluaran kas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti cek, kwitansi dan lain sebagainya yang diperiksa kebenarannya dan disahkan oleh bagian yang berwenang.
2.
Completennes (Kelengkapan) Transaksi pengeluaran kas harus dicatat lengkap, mulai dari dokumen dasar, buku harian, buku jurnal, buku besar, buku pembantu, trial balance dan terakhir adalah laporan keuangan.
3.
Accuracy (Ketepatan) Setiap transaksi pengeluaran kas diperiksa ketepatan perhitungannya secara rinci antara jumlah fisik keuangan yang ada dengan yang tertera pada dokumen atau bukti transaksi.
4.
Clasification (Kalsifikasi) Transaksi pengeluaran kas harus diklasifikasikan secara jelas dan rinci, apakah pengeluaran tersebut untuk pembayaran hutang atau pembelian.
5.
Timing (Ketepatan Waktu)
16
Ketepatan waktu merupakan suatu kebijakan dari prosedur dimana setiap transaksi yang terjadi, dengan segera dicatat sesuai dengan tanggal terjadnya
transaksi.
6.
Posting and Summarization (Posting dan Peringkasan) Transaksi pengeluaran kas harus diposting kebuku kas induk berdasarkan periode transaksi kemudian data-data dari setiap transaksi dimasukan ke dalam master file dan diikhtisarkan dengan benar .
2.1.1.2 Penatausahaan Keuangan Menurut Dedi Kusmayadi dalam jurnalnya yang berjudul
pengaruh
pengawasan intern dan penatausahaan terhadap good government governance (survei pada pemerintahan kota tasikmalaya) Ada dua pengertian dalam penatausahaan, yaitu : a)
Dalam arti sempit berarti melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran
b)
Dalam arti luas berarti pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawanan yang mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksana tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.
17
Menurut Mamesah (dalam Halim, 2007:26) kegiatan tata usaha keuangan
daerah dapat dibagi atas dua jenis, yaitu : Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Keuangan.
1.
Tata Usaha Umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda,
mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan kegiatan
dokumentasi lainnya. 2.
Tata Usaha Keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsipprinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan.
Pelaksanaan APBD yang diwujudkan dalam pengurusan administrasi dan pengurusan bendaharawan akan mengakibatkan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang. Dengan adanya arus dokumen, arus barang dan arus uang inilah perlu adanya penatausahaan keuangan.
Tata usaha memegang peranan yang sangat penting karena melalui tata usaha segala keterangan yang menyangkut kegiatan organisasi secara teratur dicatat dan dihimpun. Kumpulan keterangan yang berupa angka-angka dan kata-kata merupakan unsur data yang kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh orang yang membutuhkannya.
18
Tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah
sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu dengan melakukan :
1.
Mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran
belanja. 2.
Pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kepala/Buku Pembantu.
3.
Pengolahan tanda-tanda bukti untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban.
4.
Penyimpanan uang dan dokumen-dokumen.
Asas umum dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : 1.
Pelaksanaan belanja Daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
3.
Pengguna
anggaran/kuasa
pengguna
anggaran,
bendahara
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai
19
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
uang/barang/kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai
4.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD,
bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.
Sedangkan Dokumen yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran adalah:
1.
SPP (surat permintaan pembayaran) yaitu surat yang diajukan bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran untuk diterbitkan surat perintah membayar dikarenakan kegiatan yang sudah akan berjalan membutuhkan dana. Dasar penerbitan SPP adalah SPD (surat penyediaan dana) yang di keluarkan oleh kuasa BUD di SKPKD, jadi SPD diinput dulu sebagai dasar penerbitan SPP.
2.
Buku kas umum pengeluaran adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui bendahara pengeluaran.
3.
Kartu kendali kegiatan adalah dokumen untuk mencatat realisasi perkegiatan untuk mengetahui jumlah sisa anggaran.
4.
Buku simpanan/ bank adalah buku pembantu untuk mencatat simpanan bank pada rekening bank bendahara pengeluaran, yaitu penyetoran pencairan SP2D LS gaji, UP, GU, dan TU serta pengambilan simpanan untuk pembayaran
20
SP2D LS Barang dan Jasa tidak masuk dalam catatan buku simpanan bank.
transaksi yang menggunakan mekanisme tersebut, sedangkan mekanisme
5.
6.
Buku pajak PPn/ PPh adalah buku pembantu untuk mencatat semua potongan
PPN/PPh baik yang di pungut maupun yang disetor, baik yang melalui
mekanisme LS ataupun UP, GU, TU Buku panjar adalah buku pembantu untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan yang diberikan pada pihak tertentu dalam SKPD tersebut. Dalam hal pengeluaran adalah berupa kas tunai, dalam hal penerimaan kas bisa kas tunai sisa panjar atau berupa SPJ dari pihak yang menerima panjar.
7.
Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek adalah untuk mencatat realisasi per rincian obyek rekening baik secara LS atau UP/GU/TU (SPJ).
8.
Register SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS bendahara pengeluaran adalah daftar SPP yang pernah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran.
9.
Register penutupan kas adalah dokumen yang berisi jumlah penerimaan dan pengeluaran kas yang dirinci sampai dengan per satuan mata uang.
10.
Laporan SPJ adalah laporan dari bendahara pengeluaran tentang pertanggung jawaban atas penggunaan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada. Terdapat 2 laporan SPJ yang dihasilkan, yaitu SPJ belanja administratif dan SPJ belanja fungsional
21
2.1.1.3 Penatausahaan Belanja
Penatausahaan belanja atau pengeluaran merupakan serangkaian proses
kegiatan
menerima,
menyimpan,
menyetor,
membayar,
menyerahkan
dan
mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada pada pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD. Penatausahaan pengeluaran daerah
pada tingkat
SKPD
dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran pembantu jika diperlukan. Penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPKD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD selaku BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan penatausahaan belanja daerah adalah : 1.
Penyediaan Dana Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah. SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD merupakan dasar pengeluaran kas atas beban APBD. Permintaan pembayaran hanya dapat dilaksanakan, jika SPD telah diterbitkan.
22
2.
Permintaan Pembayaran Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran
melalui Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)adalah dokumen yang dibuat / diterbitkan oleh Pejabat pembuat komitmen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada pejabat Penguji SPP dan penerbit SPM. Ada 4 jenis SPP yaitu: 1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP). 2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP¬GU). 3) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU). 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
3.
Perintah Membayar Setelah meneliti SPP, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran harus menyatakan apakah dokumen SPP telah lengkap dan sah. Jika dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
23
4.
Pencairan Dana Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan
tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. Jika dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.
5.
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bendahara mempertanggung
pengeluaran jawabkan
secara penggunaan
administratif uang
persediaan/ganti
wajib uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menutup Buku Kas Umum setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya
24
Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggung-jawaban penggunaan uang persediaan.
2.1.2 Efektivitas Pengendalian Keuangan 2.1.2.1 Efektivitas
Menurut Anthony, et.al (2003 : 202) menjelaskan bahwa Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang
bahwa !"# $ %% & &% !' !( ) '*+,"%(* $! ' '-. !ives,where as efficiency
& &% !' !( & %'/& % /% 0 !' ) (" # !('% '-. !"# %1. Mardiasmo (2002:134) mengungkapkan pengertian efektivitas sebagai berikut:
2345 6 6 7 tujuannya.Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan
6 Efektif atau tidaknya pekerjaan tersebut dapat dilihat dari pencapaian atau hasil dari pekerjaan tersebut. Selain itu efektivitas juga sangat erat hubungannya dengan proses pekerjaan yang dilaksanakan, apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dan bagaimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Bagi instansi pemerintah, efektivitas organisasi semakna dengan
25
program yang mempunyai pengaruh besar dengan kepentingan masyarakat banyak,
baik politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan suatu organisasi/lembaga yang baik adalah yang mempunyai efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan sumber daya (input) yang semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan (output) yang maksimal. Selain itu yang dimaksud dengan
efektivitas adalah menyangkut masalah bagaimana suatu lembaga baik lembaga nonprofit maupun lembaga profitoriented mengorganisasikan pekerjaannya dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu dengan menggunakan sistem yang ada dalam lembaga-lembaga tersebut. Semakin besar kegiatan yang dilakukan, maka semakin banyak pula kegiatan dan biaya yang akan dilakukan dan dikeluarkan oleh lembagalembaga tersebut.
2.1.2.2 Pengendalian Setiap organisasi termasuk juga organisasi Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi Pemerintah Daerah tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi Pemerintah Daerah dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban dimana Kepala Daerah menjadi pimpinan pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut dapat dipecah-pecah menjadi pusat pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga level pelayanan atau program, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
26
Ada banyak pendapat yang dikemukakan mengenai konsep pengendalian.
Dewan Audit Eropa (The European Court of Auditor), dalam publikasinya tahun 1998 mengenai pelaksanaan standar audit INTOSAI (InternationalOrganization of Supreme Audit Institution), mendefinisikan pengendalian sebagai seluruh kebijakan dan prosedur yang dihasilkan oleh manajer untuk memastikan :
a.
Pencapaian tujuan-tujuan entitas ekonomis, efisien, dan efektif
b.
Ketaatan pada aturan-aturan eksternal (UU, PP, dsb) dan kebijakan manajemen
c.
Pengamanan aset dan informasi
d.
Pencegahan dan pendeteksian adanya penggelapan dan kesalahan
e.
Kualitas dan pencatatan akuntansi dan ketepatan waktu pembuatan informasi keuangan dan manajemen yang handal.
Menurut Anthony,et.al., (dalam Dewi S. Satiyo, 2004:48) pengendalian yaitu :
tujuannya adalah memastikan bahwa strategi yang digunakan sudah tepat dan pengendalian organisasi yang tujuannya adalah memastikan bahwa
Welsch,et.al., yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih (2000: 14) mengatakan
efektif yang memungkinkan te (Hasibuan, 2008:242) berpendapat : !" ##$ % &'
() *)+$ )* ', !-) ." &),, + *)!)"/$ $ % 0-'! $,
toaccomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is theperformance, evaluating the performance and if the necessary
27
applying correctivemeasure so that performance takes place according to plans, that is, incomformity with the standard didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.)
Definisi Robert J. Mockler (Stoner, 1994:241) mengenai pengendalian
menunjukkan elemen esensial dari proses pengendalian adalah sebagai berikut:
kerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan untuk mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin
Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian adalah upaya yang dilakukan dalam menciptakan suatu pengendalian strategi sebagai proses pengarahan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terciptanya strategi kegiatan yang efektif yang memungkinkan tercapainya tujuan. Yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen. Pengendalian dilakukan terhadap masukan (Input), keluaran (output) dan hasil (outcome) dari suatu pelaksanaan kegiatan. Demikian halnya dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat, untuk menjamin tercapainya pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RENSTRA dan
28
dalam rangka akselerasi pencapaian visi Jawa Barat 2010, perlu adanya pengendalian
terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Pengendalian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berlangsung secara
terus menerus yang dilakukan oleh semua unsur pengendali terhadap aktivitas program/kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan, dalam
rangka untuk mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian dapat diartikan untuk : 1.
Mengukur
tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dengan
membandingkan
antara
rencana
dengan
capaian
pelaksanaan
program/kegiatan. 2.
Mengetahui sejauh mana pencapaian target
yang sudah ditetapkan
sebelumnya. 3.
Mengetahui penyimpangan dan penyebab penyimpangan serta upaya untuk memperbaiki kinerja suatu program/kegiatan.
4.
Memberikan umpan balik penyempurnaan perencanaan yang akan datang dengan
memberikan
informasi
tentang
status
perkembangan
program/kegiatan. Unsur Pengendali di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Barat terdiri dari : 1.
Bapeda sebagai pengendali pencapaian program/kegiatan hasil perencanaan APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi.
29
2.
Biro Pengendalian Program sebagai pengendali pelaksanaan kinerja program/kegiatan APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang
bersumber dari APBD Provinsi.
3.
Biro Keuangan sebagai pengendali administrasi keuangan operasional
program/kegiatan APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota yang
bersumber dari APBD Provinsi. 4.
Kepala SKPD sebagai pengendali internal kegiatan APBD Provinsi, untuk menjamin tercapainya program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DPA . Pengendalian harus dilandasi oleh analisis capaian program yang sesuai
dengan rumusan program yang tertuang dalam seluruh kegiatan dan jumlah anggaran, yang dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi.
2.1.2.3 Proses Pengendalian Proses pengendalian menurut Christina et.al., (2001 : 9) akan mencakup kegiatan sebagai berikut : 1.
Mengukur hasil kegiatan aktual (actual performance) dengan tujuan, sasaran, atau kinerja dan melaporkan penyimpangan yang timbul dalam performance report.
2.
Membuat analisis atas penyimpangan yang timbul tersebut.
3.
Mempertimbangkan alternatif pemecahannya.
4.
Memilih alternatif untuk perbaikan.
30
5.
Mengadakan perbaikan skenario dan implementasi alternatif tersebut serta melakukan tindak lanjutnya.
Proses pengendalian didefinisikan oleh Welsch, et,al (188:15) adalah sebagai
berikut :
Controlling can be defined as a process of measuring and evaluatingactual performance of each organizational component of an enterprise, andinitialing corrective action when necessary to ensure efficient accomplishment ofenterprise objective, goals, policies, and standard. Kutipan diatas mendefinisikan pengendalian sebagai proses mengukur dan
mengevaluasi pelaksanaan aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa organisasi dapat mencapai sasaram, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan secara efisien. Sedangkan menurut Wilson et.al., yang diterjemahkan oleh Tjintjin (1996:83) terjadinya proses pengendalian pada dasarnya adalah sebagai berikut : 1.
Menetapkan suatu norma pengukuran.
2.
Perusahaan dalam menetapkan anggaran harus menetapkan norma atau standar dalam pengendalian biaya anggaran yang didasarkan pada analisis terdahulu hingga saat ini agar dapat dijadikan pengendalian anggaran yang sesungguhnya.
3.
Membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya dengan norma yang standar.
31
4.
Perusahaan dalam menbandingkan anggaran harus sesuai dengan norma yang ditetapkan agar anggaran yang dianggarkan harus
seimbang.
5.
Mencari sebab terjadinya penyimpangan atau varians.
6.
Perusahaan harus menganalisis dari setiap anggaran agar tidak
terjadi
penyimpangan-penyimpangan
yang
disebabkan
oleh
ketidaktelitian dalam perusahaan. 7.
Mengambil tindakan korektif jika perlu.
8.
Perusahaan harus merancang atas anggaran-anggaran dan setiap tindakan korektif untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari setiap sebab-sebab penyimpangan tersebut.
Terdapat beberapa prosedur dalam proses pengendalian untuk mencapai sasaran yang telah dikemukakan di atas, yaitu : 1.
Menetapkan tolak ukur standar (anggaran) sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran.
2.
Melaksanakan pencatatan hasil atas pelaksanaan yang sebenarnya.
3.
Melaksanakan perbandingan terhadap pelaksanaan hasil yang sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditetapkan.
Pengukuran ini juga harus ditunjang dengan adanya komunikasi dalam laporan yang memadai, ketetapan waktu, rencana realistis, dan tanggung jawab
32
pelaksanaan dari setiap bagian yang diatur agar proses pengendalian dapat terlaksana
dengan efektif.
2.1.2.4 Efektivitas Pengendalian
Menurut Amitai Etzioni (Maimun, 2006) menyatakan efektivitas organisasi
dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran.Berdasarkan pendapat ini efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Sehubungan dengan efektivitas di dalam kegiatan pemerintah, yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, Soewarno Handayaningrat (1998:16) menyatakan bahwa : atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efisien. Suatu pekerjaan pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan ini adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial
Berkaitan dengan efektivitas terdapat konsep efektivitas antara lain dikemukakan Steers (Maimun, 2006), yang mengemukakan tentang 5 (lima) dimensi dari konsep efektivitas yang antara lain meliputi :
1)
Kemampuan menyesuaikan diri atau keluwesan,
2)
Produktivitas
3)
Kepuasan kerja,
33
4)
Kemampuan berlaba,
5)
Pencarian sumber daya.
Mardiasmo (2002) menjelaskan pengertian efektivitas pada dasarnya
berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas
merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk mengukur efektivitas, dapat dilihat juga dari tingkat produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi) dan tingkat kualitas atau mutu produk yang dihasilkan. Hasibuan (1996) merumuskan produktivitas sebagai berikut:
(masukan). Jika produktivitas naik ini hanya bisa dimungkinkan oleh adanya peningktatan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga
Mardiasmo (2005) menjelaskan lebih rinci mengenai efektivitas merupakan suatu program/kegiatan dapat tercapai apabila: 1.
Tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, sudah memadai dan tepat.
2.
Pencapaian hasil program/kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan.
3.
Biaya untuk mencapai output yang diinginkan telah sesuai antara yang direncanakan dan realisasinya.
34
4.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan saling melengkapi, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait.
5.
Program/kegiatan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program
tersebut.
Simon (2000) mengatakan bahwa evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara upaya dan outcome aktual dengan harapan. Gibson, et.al., (2000) mengemukakan kriteria efektivitas pengendalian yaitu: 1)
Kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan permintaan lingkungan;
2)
Kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien;
3)
Tingkat kepuasan aparat dalam organisasi
4)
Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan tingkat pengembangan organisasi.
Selanjutnya Steers (1985) (dalam Maimun, 2006) dan Gibson, Ivancevich, & Donnely (2000) mengemukakan salah satu kriteria efektivitas pengendalian yaitu kepuasan kerja (satisfaction) atau tingkat kepuasan aparat dalam organisasi.Tingkat kepuasan kerja dapat diperoleh dari imbalan kerja yang diberikan, baik materi maupun non materi tetapi dapat juga dari hasil kerja yang dilakukan.Dalam jangka
35
panjang suatu organisasi yang stabil adalah organisasi yang setiap anggotanya dinilai
efektif, yaitu setiap anggotanya merasa puas. Menurut J.B. Heckert (1991:64), kriteria efektivitas pengendalian yaitu:
1.
2.
Pengendalian Personalia. Ini meliputi pengecekan referensi, pertanggungan untuk jabatan-jabatan tertentu, kewajiban mengambil cuti dan sebagainya. Pengendalian Sistem. Ini dapat meliputi cara-cara perlindungan dalam pengendalian intern (internal control) yang biasa, yaitu: pemisahan tugas dan pengendalian program.
3.
Pengendalian Sumber/Pemakai. Ini dapat meliputi antara lain, penghitungan dokumen, rekonsiliasi dari perubahan-perubahan dengan input orisinal, dan penelitian terhadap penolakan-penolakan.
4.
Pengendalian Pengolahan (Processing Control). Ini harus meliputi tindakan pembuktian kebenaran (validasi) hak untuk menggunakan peralatan, dan sebagainya. Anthony dan Young (2003) menjelaskan pengendalian keuangan berhubungan
dengan aktivitas pengeluaran. Sistem pengendalian keuangan dirancang untuk menjamin bahwa langkah yang benar telah dilakukan, dan catatan khusus dilakukan, untuk menjaga integritas keuangan dari aktivitas organisasi. Selain itu menurut Mardiasmo (2002) Pengendalian dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Dalam pengeluaran daerah, pengendalian dimaksudkan untuk memastikan apakah :
36
1.
dianggarkan
Jumlah realisasi pengeluaran atau belanja tidak melebihi jumlah yang
2.
Tingkat kegiatan yang direncanakan dapat dicapai. Pengukuran adalah
aktivitas pencatatan realisasi pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai
dasar pembandingan dengan anggaran dalam aktivitas pengendalian. Jadi
diharapkan
dengan
pengendalian
keuangan,
pemerintah
dapat
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2.1.3 Penelitian Terdahulu Dalam melakukan penelitian ini penulis mencari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun penelitian yang penulis temukan yaitu, Penelitian Iman P. Hidayat (2009) yang berjudul Peranan Penatausahaan
Keuangan
Daerah
Dalam
Meningkatkan
Efektivitas
Pelaksanaan APBD mengatakan bahwa penatausahaan keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan APBD.Efektivitas pelaksanaan APBD memiliki peranan yang tinggi untuk mencapai efektivitas pelaksanaan APBD diperlukan suatu pengelolaan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, penelitian mengenai penatausahaan keuangan daerah ini juga dilakukan oleh Dedi Kusmayadi (2009) menyatakan bahwa pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah berpengaruh baik secara simultan ataupun parsial terhadap good government
37
governance. Penulis juga mendapatkan tesis hasil penelitian yang dilakukan oleh
Asep Sudrajat Hardipradja (2009) dengan judul Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota Wilayah IV Propinsi Jawa Barat dan menunjukkan bahwa kompetensi Pejabat PPK-SKPD berpengaruh
secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Dari semua hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis dari variable independen, penulis meneliti mengenai penatausahaan belanja daerah sedangkan variable independennya ialan efektivitas pengendalian keuangan. Jika dilihat dalam table, hasil penelitian terdahulu yang didapatkan penulis ialah sebagai berikut :
38
Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu
Nama No
Variabel Judul Penelitian
Peneliti/Tahun
Hasil Penelitian Penelitian
Peranan
Variabel dependen
penatausahaan
Penatausahaan
:Penatausahaan
keuangan daerah
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
berpengaruh
Dalam
Variabel
terhadap
Meningkatkan
Independen :
efektivitas
Efektivitas
Efektivitas
pelaksanaan
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
APBD
Iman P. Hidayat 1 /2009
pengawasan Pengaruh
Variabel dependen
intern dan
:Pengawasan Intern
penatausahaan
Dan Penatausahaan
keuangan daerah
Keuangan Daerah
berpengaruh
Variabel
baik secara
Independen :Good
simultan
Government
ataupun parsial
Governance
terhadap good
Pengawasan Intern Dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Dedi Kusmayadi Terhadap Good
2 /2009
Government Governance (Survei pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya).
government
39
governance
Pengaruh
Kompetensi
Variabel dependen
Pejabat
:Kompetensi
Penatausahaan
Pejabat
Keuangan Satuan
Penatausahaan
Kerja Perangkat
Keuangan Satuan
SKPD
Daerah terhadap
Kerja Perangkat
berpengaruh
Kualitas Laporan
Daerah
secara simultan
Keuangan Satuan
Variabel
maupun parsial
Kerja Perangkat
Independen
terhadap kualitas
Daerah di
:Kualitas Laporan
Kabupaten/Kota
Keuangan Satuan
Wilayah IV
Kerja Perangkat
Propinsi Jawa
Daerah
kompetensi Pejabat PPK-
Asep 3 Sudrajat/2009
laporan keuangan.
Barat Pengaruh Penerapan
Variabel Dependen
Terdapat
Anggaran Berbasis
:Penerapan
pengaruh positif
Kinerja Terhadap
Anggaran Berbasis
antara penerapan
Efektivitas
Kinerja
anggaran berbasis
Pengendalian
Variabel
kinerja terhadap
Astika Dewi 4 Fatmawati/2011
40
Keuangan Pada
Independen
efektivitas
Pemerintah Daerah
:Efektivitas
pengendalian
Di Wilayah Iv
Pengendalian
keuangan
Priangan
Keuangan
Provinsi Jawa Barat
Analisis
Akuntabilitas Pengelolaan
Variabel :
Erna Liza
Keuangan Pada
Akuntabilitas
Afia/2008
Bagian Keuangan
Pengelolaan
Sekretariat Daerah
Keuangan
5
Kabupaten Pelalawan
2.1.4 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 2.1.4.1 Kerangka Pemikiran Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan yang sangat penting karena dalam penatausahaan dihasilkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencatatan akuntansi dalam rangka pembuatan laporan keuangan.
41
Penatausahaan dapat menjadi alat pengendali keuangan dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah, karena didalam penatausahaan terdapat proses verifikasi dimana pada proses itu setiap dokumen pengajuan diperiksa dan diteliti apakah dokumen tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam DPA-SKPD dan apakah dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan. Jika tidak tertulis dalam DPA-SKPD
ataupun tidak memenuhi persyaratan dokumen tentu akan dikembalikan dan diminta untuk dilengkapi persyaratannya untuk dokumen yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, dalam penatausahaan juga terdapat proses akuntansi dimana bendahara pengeluaran melakukan pencatatan terhadap pencairan dana yang telah dilakukan dan membuat SPJ sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dengan begitu segala pengeluaran memiliki bukti transaksi yang akan digunakan oleh fungsi pelaporan dalam membuat laporan keuangan. Sehingga setiap pengeluaran atau belanja yang dilakukan pemerintah tersebut dapat terkontrol yaitu dengan melihat apakah pengeluaran tersebut telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah atau dengan kata lain telah efektif. Jika penatausahaan dilaksanakan dengan baik dan benar tentu akan menciptakan informasi yang lengkap, benar dan tepat waktu yang implikasinya dapat tercipta laporan keuangan yang akuntabel. Dan yang terakhir dengan penatausahaan target dari realisasi pencairan dana dapat tercapai. Sehingga pengendalian keuangan dapat berjalan dengan efektif.
42
2.1.4.2 Perumusan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara sebuah penelitian yang perlu diuji kebenarannya pada sebuah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian adalah penatausahaan belanja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan Provinsi Jawa Barat.
Gambar 2.1 Gambaran Hipotesis Penelitian
Penatausahaan Belanja Daerah
h1
Efektivitas Pengendalian Keuangan
