BAB II TELAAH PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Koperasi a. Pengertian Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prisnsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan pembinaan koperasi, sehinga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan
bahwa
kemakmuran
masyarakatlah
yang
diutamakan
bukan
kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan kemakmuran masyarakat adalah koperasi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK,2002), koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi
untuk meningkatkan taraf hidup para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur antara lain : a. Koperasi adalah Badan Usaha Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerjatanpa memperoleh laba. b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. c. Koperasi adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip Koperasi Indonesia, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi. d. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum. e. Koperasi Indonesia adalah berazazkan kekeluargaan
Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.
b. Tujuan Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraan akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula.
Untuk mencapai tujuan koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsipprinsip kopeasi sebagai berikut : 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota koperasi dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakuakn pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. 2. Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan demokratis, Prisip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakuakn atas kehendak dan keputusan para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuatan tertinggi dalam koperasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimangan jasa usaha angota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadp modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal
yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar. 5. Kemandirian, mengandung pengertian bahwa dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertangung jawab otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mengembangkan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan peroperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemempuan, memperluas wawasan anggota dan memprtkuat solidaritas dalam mewujudkan tujaun koperasi.
c. Fungsi dan Peran Fungsi dan peran koperasi adalah :
1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian. 2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut. 3. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia. 4. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi. 5. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Usaha Perkreditan Kinerja usaha perkreditan dalam koperasi dapat dinilai melalui : 1. Struktur Modal Para pengelola usaha pada umumnya menaruh perhatian khusus pada penanganan modal kerja. Dilihat dari sifatnya, modal kerja akan berputar terus menerus di dalam perusahaan. Pengeluaran-pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah karyawan, dan lain-lainya akan kembali lagi menjadi uang kas melalui hasil penjualan dan selanjutnya dipergunakan
lagi untuk biaya operasional perusahaan. Siklus yang demikian disebut perputaran modal kerja sebagaimana yang ditunjukkan diagram dibawah ini. Perputaran Modal Kerja
Modal Kerja Operasi Perusahaan
Penjualan Barang/ Jasa
Sumber : Koperasi Teori dan Praktek, Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Tahun 2001
Modal kerja merupakan alat untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Modal kerja dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan ( Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001:83). Menurut (S. Munawir, 2004) modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya dari difinisi modal dapat disimpulkan bahwa modal merupakan selisih kelebihan harta (aktiva) dari seluruh hutang perusahaan koperasi. Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 tahun 1992 pasal 41, bab VII tentang perkoperasian. Disebutkan bahwa permodalan koperasi terdiri dari : •
Modal sendiri
Adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal (equity). Yang bersumber dari : simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi atau hibah. a. Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. b. Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperolah dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. d. Hibah adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh
pihak
ketiga,
tanpa
ada
suatu
ikatan
atau
kewajiban
untuk
mengembalikannya. •
Modal pinjaman Adalah modal yang berasal dari pihak luar koperasi. Yang bersumber dari : anggota ( termasuk calon anggota ), dari koperasi lainnya ( yang didasari dengan perjanjian), dari bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan dari sumber lain yang sah. a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.
b. Koperasi lainnya, pinjaman dari koperasi lainnya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi. c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perunddangundangan yang berlaku. e. Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakuakan tanpa melalui penawaran secara umum. Selain simpanan maupun kredit dari pihak ketiga, modal tersebut dapat pula dibentuk dari cadangan yang diperoleh dari laba. Dalam hubungan memperbesar modal dapat melalui cara sebagai berikut : a. Pembentukan cadangan Pembentukan cadangan ini tidak saja ditujukan untuk memperbesar modal, tetapi juga untuk meringankan beban yang timbul dari adanya kegagalan atau kerugian usaha melalui pengumpulan laba yang ditahan pada kondisi baik guna menjaga likuiditas dan dapat pula untuk ekspansi (perluasan) usaha. b. Laba dari setiap anggota Sebagian laba dari setiap anggota dikhususkan untuk memperbesar modal anggota koperasi yang bersangkutan. Setiap koperasi harus tetap berusaha memupuk modal intern sebesarbesarnya betapa pun menariknya dan seringkali terpaksa menerima modal ekstern.
Hal ini untuk menghindari ketergantungan kepada pihak luar, sebab dana dari pihak luar tersebut harus tetap sebagai pelengkap saja dari keseluruhan modal koperasi.
2. Nilai Kredit Yang Disalurkan Secara umum, akses terhadap sumber permodalan, struktur permodalan dan kemampuan pemanfaatan modal oleh koperasi secara kelembagaan maupun oleh anggota-anggotanya secara individu atau sebagai pengusaha kecil relatif masih rendah. Untuk itu, sejak tahun 1998 pemerintah secara intensif telah memberi fasilitas pendanaan melalui skema perkreditan. Ditinjau dari aspek skema pendanaan kredit dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu : •
Kredit bersubsidi ( sering disebut kredit program ) Kredit ini disediakan pemerintah dalam membiayai berbagai program disektor ekonomi dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang ringan. Ciri-ciri kredit ini adalah sebagai berikut : a. Dananya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). b. Persyaratannya ringan. c. Sasarannya adalah masyarakat banyak, misalnya petani, anggota koperasi primer, usaha kecil, koperasi, kelompok tani, dan lain-lain. d. Jangka waktu kredit relative singkat (kira-kira 1 tahun). e. Jaminan kredit pada umumnya adalah produk dari usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut.
•
Kredit komersial
Kredit ini diberikan oleh perbankan dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum atau yang berlaku di pasar. Pasal 8 UU Perbankan No.7 Tahun 1992 menyatakan bahwa, kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debit. 3. Laba Usaha Dalam perusahaan koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Sesuai dengan konsep koperasi, maka koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama para anggotanya. Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri atau perusahaan. Keuntungan yang tinggi merupakan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan outputnya dalam jangka panjang. Sedangkan laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk atau komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien (Arifin Sitio dan Holomoan Tamba 2001:78). Dengan demikian, laba memberikan pertanda krusial untuk relokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai refleksi perubahan selera konsumen dan permintaan sepanjang waktu. Dalam badan usaha koperasi, laba (profit) bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (benefit oriented). Fungsi laba
bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi atau pun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.
4. Efisiensi Usaha Efisiensi adalah rasio antara hasil yang diperoleh dengan unsur menejemen yang dipergunakan atau perbandingan antara output dengan input (Komarudin : 1994). Arti lain dari efisiensi adalah produksi output dalam jumlah maksimal yang dimungkinkan oleh kuantitas input-input kehandalan teknologi produksi penghemat biaya yang tersedia. Dan dapat juga diartikan sebagai perbandingan hasil dan biaya. Kualitas dan waktu merupakan hal yang penting namun peningkatan dimensi tersebut tanpa peningkatan laba akan membuat kinerja menjadi sia-sia, atau bahkan fatal. Meningkatkan efisiensi adalah juga hal vital, baik pengukuran efisiensi financial maupun non financial. Usaha dikatakan efisiensi apabila mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu atau mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan yang minimal. Biaya adalah ukuran kritikal untuk efisiensi, trend dalam biaya sepanjang waktu dan perubahan produktivitas dapat menjadi ukuran penting untuk efisiensi keputusan perbaikan berkelanjutan. Agar pengukuran efisiensi menjadi bernilai, biaya harus ditetapkan, diukur, dan dialokasikan dengan tepat, lebih jauh lagi, produksi keluaran harus berhubungan
dengan masukan yang dibuat, dan keseluruhan efek financial perubahan produktifitas harus dikalkulasi. Perusahaan bisa memilih proses dengan biaya yang paling rendah untuk menghasilkan keluaran tertentu yaitu suatu proses yang secara ekonomis paling efisien. Rasio keuangan : a. Likuiditas Adalah kemampuan keuangan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendek (maksimal satu tahun ) dengan sejumlah aktiva lancar yang dimiliki (Faisal Abdullah, 2001: 40) Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut adalah likuid, dan sebaliknya yang tidak mempunyai kemampuan membayar adalah ilikuid. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dari neraca pada suatu saat antara lain dengan membandingkan jumlah aktiva lancar disatu puhak dengan utang lancar dipihak lain. b. Solvabilitas Adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bambang Riyanto, 2001: 32). Suatu perusahaan yang solvable berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utangutangnya, tetapi tidak dengan sendirinya berarti bahwa perusahaan tersebut likuid.
Sebaliknya perusahaan yang insolvable tidak dengan sendirinya berarti bahwa perusahaan tersebut adalah juga likuid. c. Rentabilitas Adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 2001: 35). Pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu perusahaan. d. Profit Margin Adalah perbandingan antara net operating income dengan net sales, perbandingan dimana dinyatakan dalam persentase (Bambang Riyanto, 2001: 37). Mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan (Suad Husnan, 1998 : 565) Profit margin dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan sales. Besar kecilnya profit margin pada setiap transaksi sales ditentukan oleh 2 faktor yaitu net sales dan laba usaha. Besar kecilnya laba usaha tergantung pada pendapatan dari sales dan besarnya biaya usaha. e. Perputaran Modal Kerja Adalah kecepatan berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu (Bambang Riyanto, 2001: 37). Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran
modal kerja dimulai saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Perputaran modal kerja tergantung kepada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut.
2.1.3. Penelitian Terdahulu Sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian yang akan datang, maka dibutuhkan suatu penelitian terdahulu sehingga diketahui perbedaanperbedaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunastiti Purwaningsih dengan judul penelitian “Kinerja Usaha Perkreditan KUD Di Kabupaten Boyolali” pada tahun 1998. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode survei dengan sampel 7 KUD yang terdiri dari 4 usaha perkreditan pada KUD dengan perkembangan meningkat dan 3 dengan perkembangan tetap atau menurun. Variabel bebas penelitian yang digunakan antara lain : struktur permodalan, nilai kredit yang disalurkan, laba usaha dan efisiensi usaha, sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja usaha perkreditan KUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur permodalan KUD dengan perkembangan tetap atau menurun lebih baik disbanding struktur permodalan KUD dengan perkembangan meningkat. Nilai kredit komersial dari masing-masing KUD baik yang perkembangan meningkat maupun yang tetap atau menurun mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sedangkan nilai kredit program mengalami
peningkatan pada KUD yang perkembangan meningkat dan menurun untuk KUD yang perkembangan tetap atau menurun. KUD perkembangan meningkat memperoleh laba dari kredit komersial dan kredit program sedangkan KUD perkembangan tetap atau menurun memperoleh laba dari kredit komersial dan rugi dari kredit program. Usaha perkreditan pada KUD dengan perkembangan meningkat likuid dan solvable sedangkan usaha perkreditan KUD dengan perkembangan tetap atau menurun tidak likuid tetapi solvable. Selanjutnya dilihat dari rentabilitasnya, dapat dinyatakan usaha perkreditan tersebut efisien karena rentabilitasnya positif berarti memperoleh laba.
2.1.4. Kerangka Pemikiran Koperasi dalam realitas, jarang sekali menjadi besar dan maju. Lembaga ini sering berhenti sebagai unit ekonomi kolektif yang kecil dan lambat. Sementara kalangan masyarakat masih terdapat krisis kepercayaan terhadap koperasi. Dalam perkembangan bertahap menuju sikap mandiri yang lebih mantap adakalanya dibutuhkan bantuan dan dorongan dari pihak ke tiga, misalnya kredit. Asas kemandirian koperasi bukan berarti tidak sama dengan anti kredit. Sebagai lembaga ekonomi, disamping idealismenya yang ingin mengembangkan rakyat kecil, koperasi mestinya harus mempetimbangkan kaidah-kaidah usaha ekonimis professional. Karena itu kredit bagi koperasi hendaknya tidak ditafsirkan sebagai satu hal yang melemahkan kemandirian koperasi, melainkan justru bersifat merangsang perkembangan atau menutup kekurangan modal yang tidak mampu dipikul sendiri
dengan simpanan para anggota, untuk suatu usaha dengan tingkat kelayakan ekonomis dan sosial yang tinggi. Dengan demikian permasalahannya adalah melihat efisiensi dari usaha koperasi, dimana efisiensi usaha yang dimaksud meliputi struktur permodalan, nilai kredit yang disalurkan, dan laba usaha. Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran Teoritis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Usaha Perkreditan KPRI Politeknik Negeri Semarang
Laporan Keuangan
Struktur modal
Nilai kredit yang disalurkan
Efisiensi Usaha
Laba usaha
2.1.5. Hipotesis Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pengujian. Untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah : Ho1 : tidak ada pengaruh yang nyata antara struktur modal terhadap efisiensi usaha perkreditan KPRI Polines secara parsial Ha1 : ada pengaruh yang nyata antara struktur modal terhadap efisiensi usaha perkreditan KPRI Polines secara parsial Ho2 : tidak ada pengaruh yang nyata antara nilai kredit yang disalurkan terhadap efisiensi usaha perkreditan KPRI Polines secara parsial Ha2 : ada pengaruh yang nyata antara nilai kredit yang disalurkan terhadap efisiensi usaha perkreditan KPRI Polines secara parsial Ho3 : tidak ada pengaruh yang nyata antara laba usaha terhadap efisiensi usaha perkreditan KPRI Polines secara parsial Ha3 : ada pengaruh yang nyata antara laba usaha terhadap efisiensi usaha perkreditan KPRI Polines secara parsial Ho4 : tidak ada pengaruh secara simultan antara struktur modal, nilai kredit yang disalurkan dan laba usaha terhadap efisiensi usaha KPRI Polines Ha4 : ada pengaruh secara simultan antara struktur modal, nilai kredit yang disalurkan dan laba usaha terhadap efisiensi usaha KPRI Polines
