BAB II TELAAH PUSTAKA

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1.

LANDASAN TEORI

2.1.1. Pengertian Pajak Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Umum. Unsur Unsur pajak ; Iuran rakyat kepada negara,yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timba atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Definisi perancis dalam Buku Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la science des Finances 1906 : Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

5

6 Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung : Pajak adalah bantuan secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu tatbestand(sasaran pemajakan) karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. Definisi Prof R.A. Seligman dalam Essays in Taxation (New York, 1925) : Pajak adalah konstribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama, tanpa merujuk pada manfaat khusus dianugerahkan. Definisi Mr. Dr. J. Feldmann dalam bukunya De overheidsmiddelen van Indonesia : Pajak adalah prestasi yang dipakasakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Definisi Prof. Dr. M. J.H. Smeets dalam bukunya De Economische betekenis der Belastingen 1951 : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

7 Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong Universitas Padjadjaran bandung 1964 : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barangbarang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Definisi menurut Prof. Dr. A. Adriani : Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Definisi pajak menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1) : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. Undang-undang perpajakan yang dimaksud diatas adalah : 

PPh 21

8 Yaitu Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. 

PPh 22 Yaitu merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang

dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. 

PPh 23 Ketentuan dalam pasal 23 undang-undang PPh mengatur pemotongan Pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan subjek pajak dalam negri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegri. 

PPh 24 Mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar

atau terutang diluar negri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negri. Pengkreditan pajak luar negri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tex credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per century limitation.

9 

PPh 25 Mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulan yang harus dibayar

sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan : 

Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25). Melalui potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23, dan

24).

Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi: 1. Menurut Golongannya. a) Pajak Langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan b) Pajak tidak langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan nilai. 2. Menurut Sifatnya. a. Pajak subjektif Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

10 b. Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BArang mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya. a. Pajak Pusat Yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. b. Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Daerah tingkat I (Propinsi), Contoh : Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten / Kota), Contoh : Pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), Pajak hiburan, dan Pajak penerangan jalan. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardismo tersebut menjelaskan bahwa penerimaan negara dari sector pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara, dimana penerimaan negara dari sektor pajak tersebut diperoleh dari iuran rakyat yang disetor ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

11 2.1.2. Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak, yaitu : 1)

Fungsi Budgetair (Pendanaan) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul dana guna membiay ai pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Ditujukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi Regulair (Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengatur melalui kebijakan – kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk mempercepat laju perumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.

2.1.3. Perencanaan Pajak Agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, sangat diperlukan adanya perencanaan. Sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, rencana yang harus dibuat adalah rencana kegiatan operasional yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.

12 Dalam ilmu menejemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, dimana dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Fungsi pokok manajemen yang kedua adalah melakukan koordinasi dengan bagian yang terkait. Setelah membuat perencanaan pajak, manajemen perusahaan harus melakukan koordinasi dengan bagian yang lain yang terkait dengan pajak seperti bagian pajak, bagian pemasaran yang melakukan penjualan, dan bagian-bagian lain yang berhubungan dengan pengeluaran perusahaan. Tahap selanjutnya adalah melakukan fungsi pokok manajemen yakni pelaksanaan. Perencanaan pajak yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan hasil penjualan harus direalisasikan oleh bagian pemasaran agar rencana yang telah dibuat dapat tercapai, begitu pula dengan rencana biaya harus dikeluarkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Setelah melakukan fungsi pokok yang ketiga, tahap selanjutnya adalah melakukan fungsi pokok manajemen yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan sangat perlu dilakukan agar dalam pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana yang telah dibuat. Tahap terakhir dalam proses manajemen adalah evaluasi, yakni dengan melakukan evaluasi apakah pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan apakah rencana yang telah dibuat sesuai

13 dengan kondisi perusahaan. Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan tersebut, perlu dilihat jika apa yang telah direncanakan telah tercapai, maka perlu pengembangan selanjutnya dan memperbaiki kekurangan dari periode sebelumnya. Definisi perencanaan dikemukakan oleh Erly Suandy (2001, hlm.2) sebagai berikut : “Secara umum perencanaan merupakan prose penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategistrategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.” Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni : 1.

Penentuan tujuan yang akan dicapai.

2.

Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

3.

Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternative yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut: 1.

Dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.

2.

Dapat mengatakan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.

14 3.

Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.

4.

Dapat menghindari adanya kegiatan petumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (tax planning) seperti yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2001 : 10) sebagai berikut: 1.

Tindakan melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (tax planning) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan buat wajib pajak merupakan resiko (tax risk) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (tax planning) tersebut.

2.

Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (tax planning) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (tax planning) yang, tidak masuk akal memperlemah perencanaan itu sendiri.

3.

Bukti-bukti

pendukungnya

memadai,

misalnya

dukungan

perjanjian

(agreement), faktur (invoice) dan juga diperlukan akuntansinya (accounting treatment). Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaansumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

15 2.1.4. Pajak Penghasilan Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak ke kas negara. Besarnya pajak penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak ke kas negara. Besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara berdasarkan UndangUndang No. 36 Tahun 2008. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Pengertian pajak penghasilan menurut Rimsky K. Judisseno (1997 : 76) adalah sebagai berikut: “ Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewjiban yang harus dilaksanakannya.” Pengertian pajak penghasilan tersebut di atas menjelaskan bahwa pajak penghasilan pemerintah dari sektor pajak yang bersumber dari rakyat yang berpenghasilan dan merupakan pungutan resmi yang ditujukan atas penghasilan yang diterima oleh masyarakat dalam tahun pajak. Pajak yang di pungut oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

16 Mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak ada yang bersifat langsung yakni di pungut dari pihak kedua yang disebut sebagai pajak langsung dan ada juga yang tidak langsung yakni di pungut dari pihak ketiga yang disebut dengan pajak tidak langsung. Mekanisme pemungutan tersebut terbentuk karena system yang berlaku dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dari masing-masingpajak yang dikelola oleh negara mempunyai tata cara dan prosedur yang berbeda, dalam pelaksanaannya dibedakan secara tegas antara pajak langsung dan pajak taidak langsung. Menurut Rimsky K. Judisseno (1997 : 30) adalah sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah keadaan dimana wajib pajak harus memikul sendiri utang pajaknya kepada fiskus dan tidak dilimpahkan kepada orang lain.” Pengertian pajak langsung tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak harus bertanggung jawab sendiri atas seluruh kewajiban perpajakan dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan pajak langsung ini, pengenaan pajak dilakukan secara periodic dan berulang-ulang kepada setiap wajib pajak yang memenuhi syarat objektifnya. Sedangkan pajak tidak langsung menurut Remsky K.Judisseno (1997 : 30) sebagai berikut: “Pajak tidak langsung adalah keadaan dimana wajib pajak dapat melimpahkan kewajibannya kepada pihak lain.” Pengertian pajak tidak langsung tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perpajakannya dan bisa dilimpahkan kepada orang lain.

17 Cara pemungutan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut berbentuk karena system yang berlaku dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dan masing-masing pajak yang di kelola oleh negara mempunyai tata cara dan prosedur yang berbeda. Sehingga dalam pelaksanaannya dibedakan secara tegas antara pajak langsung dan tidak langsung. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Jika diperhatikan lebih seksama, pertimbangan yang diambil dalam teori dan asas perpajakan lebih banyak menekan masalah subjek dan objek yang dikenakan, dipotong, dan dipungut pajak. Jadi jenis pajak menurut kriteria tersebut dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah jumlah pembayaran pajak yang besar kecilnya tergantung pada status dan keadaan wajib pajaknya (subjek pajak). Itu berarti bahwa dalam diri wajib pajak (subjek) melekat status wajib pajak, apakah masih sendiri, kawin, dan/atau memiliki tanggungan yang merupakan beban yang harus dipikul dari penghasilan yang diterima sebelum wajib pajak tersebut dinyatakan memenuhi syarat untuk membayar pajak. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan pada hari berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di kantor Pos dan Giro dan bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan pada pasal 6 ayat 1 berbunyi sebagai berikut : besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi.

18 1.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengelolahan limbah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

2.

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

3.

Iuran kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5.

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.

6.

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indoensia.

7.

Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya yang diperkenankan pajak

adalah biaya yang telah dikemukakan di atas. Sedangkan biaya yang tidak diperkenankan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang diterapkan pada bab 1 Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam

19 menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negri dan berbentuk usaha tetap termasuk: 1.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

2.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

3.

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan

pajak berdasarkan

Norma

Penghitungan

Penghasilan

Neto

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4.

Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk deviden sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak ; dan

5.

Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.

2.1.5. Penghasilan Penghasilan Menurut SAK, adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang. Menurut PSAK No. 23, Pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus

20 masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan Menurut UU Perpajakan, Menurut Judisseno (2001: 52) “Jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkomsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan”. Penghasilan Menurut Niswonger (1992:22), adalah jumlah yang ditagih kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada mereka. Penghasilan Menurut Judisseno (2001:52), adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnyayang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan. Penghasilan Menurut Haig yang dikutip oleh Markus dan Wijana, adalah nilai berupa uang dari tambahan kemampuan ekonomis netto seseorang antara dua titik waktu. Para ahli menyarankan agar definisi penghasilan yang terpakai hendaknya komprehensif tidak memandang sumbernya, artinya dari apa atau dari mana saja sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa dapat dipakai memenuhi kebutuhan, legal atau illegal, halal atau haram, termasuk hadiah, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain. Dalam Undang-Undang PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang telah diubah dalam Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

21 diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.1.6. Biaya A. Pengertian Biaya Menurut SAK, Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Zaki Baridwan dalam buku “Intermediete Accounting”, biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pegertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Menurut UU Perpajakan, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena meurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan

22 menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut Soekarno (2006:16), Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Menurut Halim dan Supomo (2005:6), Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapat barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Menurut Hansen dan Mowen (2005:66), Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Menurut Atkinson et al (2007:89), Biaya adalah nilai moneter dari barang dan jasa yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Biaya dapat juga digunakan untuk membuat suatu produk, sehingga dapat dijual dan menghasilkan keuntungan kas. Menurut Carter (2009:2), Biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan yang dikeluarkan untuk menjamin memperoleh manfaat. Menurut Mulyadi (2005:8), Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Mowen et al (2009:28), Biaya merupakan jumlah kas atau setara dengan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa, dengan tujuan

23 memperoleh keuntungan bagi perusahaan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Menurut Riduwan (2007:4), Biaya dapat diartikan pula sebagai harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.

B. Biaya yang Dapat Dikurangkan 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan/jasa termasuk upah, dan lain-lain atau biaya-biaya yang lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada tahun pengeluaran yang diperlukan. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta. 5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 8. Piutang tak tertagih. 9. Pemupukan dana cadangan. 10. Sumbangan yang dapat dibiayakan.

24 C. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan 1. Pembayaran dividen, pembagian laba atau pembagian sisa hasil usaha (koperasi) 2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan 3. Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa 4. Pemberian kenikmatan 5. Hibah, bantuan dan sumbangan 6. Pajak Penghasilan 7. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu 8. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi 9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham 10. Sanksi Pajak

2.1.7. Subyek dan Obyek Pajak Subyek pajak terdiri dari subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Subyek pajak dalam negeri meliputi : 1. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. 2. Orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 3. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

25 4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subyek pajak luar negeri adalah : 1. Orang

pribadi

yang

bertempat

tinggal

di Indonesia atau

berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 2. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang termasuk dalam kategori orang pribadi sebagai subyek pajak adalah pegawai pada umumnya, pegawai tetap, pegawai lepas, pegawai dengan status Wajib pajak luar negri, penerima pension, penerima honorarium, penerima upah. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak badan dalam kepentingan hukum adalah : badan hukum, perseroan terbatas, perseroan komanditer, usah, dan perusahaan negara, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan nasional, koperasi dan yayasan. Ketentuan-ketentuan mengenai subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, cara penghitungan pajak, terutang pajak, ketetapan dan penetapan pajak serta sanksi-sanksi perpajakan yang terutang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan adalah ketentuan yang menentukan besar kecilnya utang pajak dan kapan timbul serta berakhirnya utang pajak dan kapan timbul serta berakhirnya utang pajak. Ketentuan ini dinamakan ketentuan/hukum pajak formal. Kedua ketentuan itu bisa dimuat dalam satu undang-undang saja atau dalam dua undang-undang yang berbeda. Ketentuanketentuan yang memuat hukum pajak formal tidak mungkin menimbulkan suatu utang pajak seperti ketentuan-ketentuan hukum pajak material. Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak penghasilan menurut Sunarto (202 : 46)

26 adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Djuanda dan Lubis (2000:21) hal yang termasuk obyek pajak Penghasilan adalah : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, komisi, bonus, honorarium, tunjangan, gratifikasi uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, misalnya, honor koreksi ujian, uang lembur dan lain-lain. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Ketentuan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6. Bunga

termasuk premium,

diskonto,

dan

imbalan

karena

jaminan

pengembalian utang. 7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerima atau penghasilan pembayaran berkala.

27 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sebagai obyek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK dan kredit kecil (pengertian debitur kecil yaitu utang dengan jumlah tidak lebih dari Rp. 350.000.000) dan hanya dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak. 12. Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.8. Tarif Pajak Penghasilan Badan Tarif pajak adalah satuan angka dalam bentuk persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang atau harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak penghasilan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pada pasal 17 adalah tarif pajak progressive sebagai berikut : Bila beromset/peredaran usaha di atas 50 M, otomatis ia akan terkena tarif Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebesar 28 %. Bila peredaran usahanya hanya

28 sebatas 4,8 M maka ia mendapatkan pengurangan tarif sesuai bunyi Pasal 31 huruf e diatas yaitu sebesar 50 % x 28%. Langsung dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak nya.

2.1.9. Koreksi Fiskal Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

2.1.10. Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal positif diantaranya: a) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan b) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP c) Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi d) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak e)

Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

29

2.1.11. Koreksi Fiskal Negatif Koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya : a) Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya b) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak c) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

2.1.12. Perbedaan Koreksi Fiskal Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara; perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha.

30 2.2. PENELITIAN TERDAHULU Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Maretha Windriarti (2012)

Noviandi Librata (2012)

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semen Tonasa Di Pangkep

Penelitian ini bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini juga memperlihatkan terjadinya perbedaan laba sebelum pajak antara sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak. Setelah Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan terutang perusahaan berkurang sehingga laba setelah pajaknya meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan pajak untuk mengefesienkan beban pajak pada PT. Graha Mitra Sukarmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPh No. 36 Tahun 2008.

Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efesiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarmi

Persamaan dari perusahaan di atas dengan perusahaan yang telah diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Bertujuan ingin meminimalkan jumlah pajak yang dibayar kepada pemerintah dengan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Dengan mengefesienkan beban yang terdapat pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPh No. 36 Tahun 2008.

31 2.3. KERANGKA KONSEPTUAL CV. XPRESS CLEAN BERSAUDARA

LAPORAN KEUANGAN

TANPA TAX PLANNING

DENGAN TAX PLANNING

PAJAK PENGHASILAN TANPA TAX PLANNING

PAJAK PENGHASILAN DENGAN TAX PLANNING SELISIH

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Dasar dari penelitian ini dalam melakukantax planning adalah dengan meneliti laporan keuangan dari CV. XPRESS CLEAN BERSAUDARA yaitu laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan tersebut akan diteliti dan dibandingkan antar laporan keuangan laba rugi dengan tax planning yang berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan laporan keuangan laba rugi tanpa tax planning. Dengan demikian akan diketahui, apakah lebih baik atau malah sebaliknya serta dapat mengetahui selisih pajak penghasilan yang dibayarkan.