BAB II STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Laporan Akhir Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran

BAB II STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A.

ASPEK LEGALITAS TRANSPORTASI LAUT Peraturan terkait bidang transportasi laut untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan transportasi laut adalah sebagai berikut.

1.

UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Aturan yang ada di dalam UU Np 17 Tahun 2008 tentang pelayaran meliputi aturan

mengenai

mengenai kegiatan

penyelenggaran

transportasi laut secara rinci mencakup hal-hal sebagai berikut.

a.

Angkutan di perairan Uraian mengenai angkutan di perairan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1)

Angkutan laut dalam negeri (pengoperasian dan perijinan);

2)

Angkutan laut Luar Negeri (keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing);

3)

Angkutan laut khusus (perijinan);

4)

Angkutan laut pelayaran rakyat;

5)

Angkutan sungai dan danau;

6)

Angkutan penyeberangan;

7)

Angkutan di perairan untuk daerah tertinggal ataupun wilayah terpencil;

8)

Tata cara dan prosedur perizinan angkutan di perairan;

9)

Tata cara dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa:

PT. INAME UTAMA

a)

bongkar muat barang;

b)

jasa pengurusan transportasi;

c)

angkutan perairan pelabuhan; II-1


d)

penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;

e)

tally mandiri;

f)

depo peti kemas;

g)

pengelolaan kapal (ship management);

h)

perantara jual beli ataupun sewa kapal (ship broker);

i)

keagenan awak kapal (ship manning agency);

j)

perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).

10)

Jenis, struktur, dan golongan tarif angkutan dan usaha jasa terkait;

11)

Wajib angkut;

12)

Tanggungjawab pengangkut;

13)

Tata cara pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya;

14)

Pemberdayaan industri angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan nasional;

15)

b.

Angkutan multimoda.

Kepelabuhanan Uraian mengenai kepelabuhanan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1)

2)

Pelabuhan Laut: a)

Pelabuhan utama;

b)

Pelabuhan pengumpul;

c)

Pelabuhan pengumpan.

Pedoman dan tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKR dan DLKP;

3)

Penyelenggaraan

Pelabuhan

(Badan

Penyelenggara

Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan); 4)

PT. INAME UTAMA

Badan Usaha Pelabuhan;

II-2


5)

Perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan;

6)

Terminal khusus dan perubahan status terminal khusus;

7)

Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

c.

Keselamatan dan Kemanaan Pelayaran Uraian mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

d.

1)

Keselamatan dan keamanan angkutan pelayaran;

2)

Keselamatan dan keamanan pelabuhan;

3)

Perlindungan lingkungan maritim;

Kelaiklautan kapal Uraian mengenai kelaiklautan kapal dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)

Keselamatan kapal;

2)

Pencegahan dan pencemaran dari kapal.

3)

Pengawakan kapal;

4)

Garis muat kapal dan pemuatan;

5)

Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;

6)

Status hukum kapal;

7)

Manaemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;

8)

e.

Manajemen kemanaan kapal.

Kenavigasian Uraian mengenai kenavigasian dapat dijelaskan sebagai berikut.

PT. INAME UTAMA

1)

Sarana bantu navigasi pelayaran;

2)

Telekomunikasi pelayaran;

3)

Hidrografi dan meteorologi; II-3


f.

4)

Alur dan perlintasan;

5)

Pengerukan dan reklamasi

6)

Pemanduan;

7)

Kerangka kapal;

8)

Salvage dan pekerjaan bawah air.

Syahbandar Uraian mengenai kesyahbandaran dapat dijelaskan sebagai berikut.

g.

1)

Fungsi,tugas dan kewenangan Syahbandar;

2)

Koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan;

3)

Pemeriksaan ;

4)

Persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan

5)

Pemeriksaan kapal;

6)

Surat Persetujuan Berlayar;

7)

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal;

8)

Penahanan kapal;

9)

Sijil awak kapal;

Perlindungan Lingkungan Maritim Uraian mengenai perlindungan lingkungan maritim dapat dijelaskan sebagai berikut. 1)

Penyelenggara perlindungan lingkungan maritim;

2)

Pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran

dari

pencemaran

dari

pengoperasian kapal; 3)

Pencegahan

dan

penanggulangan

kegiatan kepelabuhanan;

PT. INAME UTAMA

4)

Pembuangan limbah di perairan (dumping);

5)

Penutuhan kapal.

II-4


h.

Kecelakaan Kapal serta Pencarian dan Pertolongan Uraian mengenai kecelakaan kapal serta pencarian dan pertolongan dapat dijelaskan sebagai berikut.

i.

1)

Bahaya terhadap kapal;

2)

Kecelakaan kapal;

3)

Mahkamah pelayaran;

4)

Investigasi kecelakaan kapal;

5)

Pencarian dan pertolongan.

Sumber daya manusia Terkait dengan penyelenggaraandan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran yang dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggungjawab serta memenuhi standar nasional dan internasional.

j.

Sistem informasi pelayaran Sistem

informasi

pelayaran

mencakup

pengumpulan,

pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian serta penyebaran datadan informasi pelyaran untuk

k.

1)

Mendukung operasional pelayaran;

2)

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;

3)

Mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran

Penjagaan Laut dan Pantai Uraian mengenai penjagaan laut dan pantai terdiri dari Fungsi penjagaan laut dan pantai, Tugas dan wewenang penjagaan laut dan pantai serta Prasarana penjagaan laut dan pantai

PT. INAME UTAMA

II-5


l.

Penyidikan Terkait mengenai penyidikan adalah terkait dengan wewenang penyidik pegawai negeri sipil.

2.

Peraturan

Pemerintah

No.

61

Tahun

2009

Tentang

Kepelabuhanan Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan

fungsi

pelabuhan

untuk

menunjang

kelancaran,

keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah No61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diatur mengenai hal-hal berikut: a.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang memuat peran,jenis, dan hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional,lokasi pelabuhan.

b.

Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang memuat Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

c.

Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan memuat kegiatan pemerintahan di pelabuhan, kegiatan pengusahaan di pelabuhan.

d.

Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan memuat izin pembanguanan pelabuhan, pelaksanaan pembanguan pelabuhan, pengembangan pelabuhan,pengoperasian pelabuhan.

e.

Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri memuat penetapan dan izin pengoperasian Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

f.

Penarifan memuat penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan.

PT. INAME UTAMA

II-6


g.

Pelabuhan

dan

Terminal

Khusus

yang

Terbuka

untuk

Perdagangan Luar Negeri memuat penetapan, persyaratan Pelabuhan

dan

Terminal

Khsuus

yang

Terbuka

untuk

Perdagangan Luar Negeri. h.

Sistem

Informasi

Pelabuhan

mencakup

pengumpulan,

pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data pelabuhan.

3.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian Kenavigasian adalah kegiatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan

pelayaran

untuk

kepentingan

keselamatan

berlayar.

Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran. PP No. 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian memuat: a.

Alur dan perlintasan;

b.

Sarana bantu navigasi pelayaran meliputi jenis dan fungsi, persyaratan da standar sarana bantu navigasi pelayaran, penyelenggaraan

sarana

bantu

navigasi

pelayaran,

zona

keamanan dan keselamatan sarana bantu navigasi pelayaran, kerusakan dan hambatan, biaya pemanfaatan sarana bantu navigasi pelayaran; PT. INAME UTAMA

II-7


c.

Fasilitas alur pelayaran sungai dan danau;

d.

Telekomunikasi pelayaran meliputi sarana, jenis, dan fungsi, persyaratan

dan

standar

peralatan

telekomunikasi

pelayaran,penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran, zona keamanan

dan

keselamatan

telekomunikasi

pelayaran,

kerusakan dan hambatan, biaya pemanfaatan telekomunikasi pelayaran, pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera dan keselmaatan serta siarantanda waktu standar. e.

Pelayanan Metereologi meliputi pelayanan jasa informasi cuaca.

f.

Bangunan atau instalasi di perairan meliputi persyaratan bangunana atau instalasi di perairan.

g.

Pengerukan dan reklamasi meliputi persyaratan teknis pekerjaan pengerukan dan reklamasi.

h.

Pemanduan

meliputi

penetapan

peraian

wajib

pandu,

persyaratan petugas pandu. i.

Kerangka kapal meliputi

j.

Salvage dan pekerjaan bawah air meliputi kegiatan bawah air,persyaratan izin usaha untuk badan usaha untuk kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.

k.

Sistem informasi kenavigasian meliputi meliputi kegiatan sistem informasi kenavigasian

l.

Petugas sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran, meliputi petugas sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan Angkutan di perairan meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan. Angkutan laut adlaah kegiatan

PT. INAME UTAMA

II-8


angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dar pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Beberapa hal yang terkait dengan angkutan perairan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan adalah sebagai berikut: a.

Angkutan laut meliputi Angkutan Laut Dalam Negeri, kegiatan trayek angkutan laut dalam negeri,kegiatan pengoperasian lapal pada jaringan trayek, kegiatan keagenan kapal angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, kegiatan trayek angkutan laut luar negeri, kegiatan angkutan laut lintas batas,kegaiatan keagenan umum kapal angkutan laut asing, perwakilan perusahaan angkutan laut asing,angkutan laut khusus, angkutan laut prlayaran rakyat,

b.

Angkutan sungai dan danau meliputi Angkutan sungai dan danau di dalam negeri, Angkutan sungai dan danau antara Negara Republik Indonesia dan Negara Tetangga, Kegiatan Angkutan sungai dan danau untuk Kepentingan Sendiri.

PT. INAME UTAMA

II-9


c.

Angkutan

Penyeberangan

meliputi

kegiatan

angkutan

penyeberangan di dalam negeri, kegiatan penyeberangan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Tetangga, penempatan kapal d.

Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan atau wilayah terpencil meliputi pelayaran perintis, penugasan,trayek Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan atau wilayah terpencil.

e.

Kegiatan jasa terkait dengan angkutan perairan meliptui kegiatan usaha bongkar muat barang, kegaiatn usaha jasa pengurusan transportasi, kegiatan angkutan usaha perairan pelabuhan, kegiatan usaha penyewaan peralatanangkutan laut atau peraltan jasa terkait dengan angkutan laut, kegaiatn usaha depo peti kemas, kegiatan usaha pengeloaan kapal, kegaiatn uusaa perantara jual eli dan atu sewa kapal, kegaitan usaha keagenan kapal, kegaiatan usaha perawatan dan perabikan kapal.

f.

Perizinan meliputi izin usaha angkutan di perairan, izin usaha angkutan laut, izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, izin usaha angkutan sungai dan danau, izin usaha angkutan penyeberangan, izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, izin usaha bongkar muat barang,izin usaha jasa pnegurusan

transportasi,

izin

usaha

angkutan

perairan

pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut,izin usaha tally mandiri,izin usaha depo peti kemas,izin usaha pengelolaan kapal, izin usaha perantara/jual beli kapal dan atau sewa kapal, izin usaha keagenan awak kapal, izin usaha keagenan kapal, izin usaha perawatan dan perbaikan kapal, izin operasi angkutan di perairan, izin operasi angkutan laut khusus, izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

PT. INAME UTAMA

II-10


g.

Penarifan meliputi tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang, tarif ushaa jasa terkait dengan angkutan di peraiaran.

h.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut meliputi wajib angkut, tanggung jawab pengankut,

i.

Pengangkut barang khusus dan barang berbahaya meliputi kriteria barang khusus dan abrang berbahaya.

j.

Pemberdayaan industri angkutan perairan nasional meliputi upaya pemberdayaan industri pelayaran yang dilakukan oleh peemrintah

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan diubah sebagai berikut: a.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta penjelasan Pasal 5 dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antar pelabuhan laut di wilayah perairan Indonesia.

PT. INAME UTAMA

(3)

Dihapus.

(4)

Dihapus. II-11


b.

Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi: BAB XIIIA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 206a (1)

Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.

(2)

Kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri.

(3)

Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

(4)

(a)

survey minyak dan gas bumi;

(b)

pengeboran;

(c)

konstruksi lepas pantai;

(d)

penunjang operasi lepas pantai;

(e)

pengerukan; dan

(f)

salvage dan pekerjaan bawah air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

6.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim Perlindungan lingkungan maritim adalah setiap upaya untuk

PT. INAME UTAMA

II-12


mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan adalah sebabagi berikut: a.

Pencegahan dan penanggulan pencemaran dari pengoperasian kapal diantaranya adalah persyaratan pembuangan limbah ke perairan, peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran pencegahan

di

kapal,

dan

pengesahan

penanggulangan

peralatan

dan

bahan

pencemaran,

pola

penanggulangan keadaan darurat pencemaran di kapal. b.

Pencegahan pencemaran lingkungan yang bersumber dari barang dan bahan berbahaya yang ada di kapal, meliptui manajemen air balas kapal, standar daya tahan pelindung anti karat,pencucian tangki kapal.

c.

Pencegahan pencemaran dari kegiatan di pelabuhan

d.

Penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan.

e.

Penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapal,unit kegiatan lain di perairan, dan kegiatan di pelabuhan.

7.

f.

Tanggung jawab pemilik atau operator kapal

g.

Lokasi pembuangan limbah di perairan

h.

Sistem informasi perlindungan lingkungan maritim.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan Dalam peraturan ini diatur beberapa hal diantaranya sebagai berikut: a.

Pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal.

b.

Kelaiklautan kapal

c.

Pengukuran kapal

d.

Pendaftaran dan Kebangsaan kapal Indonesia

PT. INAME UTAMA

II-13


e.

Keselamatan kapal

f.

Pencegahan pencemaran dari kapal

g.

Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.

8.

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam peraturan ini diatur mengenai pembagaian urusan pemerintah. Urusan pemerintahan terdiri atas atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah danu rusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, termasuk diantaranya adalah sektor perhubungan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib termasuk didalamnya adalah perhubungan. Penyelenggaraan urusan wajib oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan mengikuti norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria harus memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia. Penetapan norma, standar,

PT. INAME UTAMA

II-14


prosedur, dan kriteria melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Beberapa

pembagian

kewenangan

pada

sektor

perhubungan

khususnya

perhubungan laut yang sudah diserahkan kepada

pemerintah daerah provinsi diantaranya adalah a.

Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau. Pemberian

izin

pembangunan dan pengadaan kapal

sampai dengan GT 300 ditugas-pembantuankan kepada provinsi. b.

Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal. Pelaksanaan pengukuran kapal. Penerbitan pas perairan daratan.Pencatatan kapal dalam daratan.Pelaksanaan pemeriksaan

buku register pas perairan

pemeriksaan

permesinan

kapal.

konstruksi.Pelaksanaan Penerbitan

keselamatan kapal. Pelaksanaan pemeriksaan

sertifikat

perlengkapan

kapal.Penerbitan dokumen pengawakan kapal. c.

Kapal berukuran

tonase

kotor kurang dari 7 (GT <7) yang

berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. d.

Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut:Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut: Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.

e.

Pengelolaan pelabuhan regional lama.

f.

Rekomendasi

penetapan

rencana

induk

pelabuhan

laut

internasional hub, internasional dan nasional. g.

Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.

h.

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.

PT. INAME UTAMA

II-15


i.

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.

j.

Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional.

k.

Penetapan

pelaksanaan

pembangunan

pelabuhan

khusus

regional. l.

Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional.

m.

Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional.

n.

Rekomendasi

penetapan

DLKr/DLKp

pelabuhan

laut

pelabuhan

laut

internasional hub. o.

Rekomendasi

penetapan

DLKr/DLKp

internasional. p.

Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.

q.

Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.

r.

Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.

s.

Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.

t.

Pertimbangan

teknis

terhadap

penambahan

dan/atau

pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional. u.

Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional.

v.

Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.

w.

Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.

x.

Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional.

PT. INAME UTAMA

II-16


y.

Penetapan DUKS di pelabuhan regional.

z.

Rekomendasi

penetapan

pelabuhan

yang

terbuka

bagi

perdagangan luar negeri. aa.

Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi

perusahaan yang

berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat. bb.

Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota

cc.

dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas).

dd.

Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

ee.

Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas).

ff.

Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut

yang

berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. gg.

Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas).

hh.

Izin usaha tally di pelabuhan.

ii.

Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.

PT. INAME UTAMA

II-17


jj.

Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.

kk.

Izin usaha angkutan perairan pelabuhan.

ll.

Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.

mm. Izin usaha depo peti kemas. Beberapa

pembagian

kewenangan

pada

sektor

perhubungan

khususnya

perhubungan laut yang sudah diserahkan kepada

pemerintah daerah kabuaten/kota diantaranya adalah: a.

Pemberian surat izin berlayar untuk Kapal berukuran

tonase

kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): b.

Untuk Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): Pelaksanaan pengawasan

keselamatan kapal. Pelaksanaan

pengukuran kapal.Penerbitan pas perairan daratan.Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. Pelaksanaan pemeriksaan

konstruksi

kapal.Pelaksanaan

permesinan kapal. Pelaksanaan pemeriksaan

pemeriksaan perlengkapan

kapal. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.Pemberian surat izin berlayar. c.

Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT ≥ 7) yang berlayar di laut:

d.

Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut:Pelaksanaan pengawasan

keselamatan kapal.

Pelaksanaan pengukuran kapal. Penerbitan pas kecil Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. Penerbitan pemeriksaan

sertifikat

keselamatan

perlengkapan

kapal.

kapal. Penerbitan

Pelaksanaan dokumen

pengawakan kapal. PT. INAME UTAMA

II-18


e.

Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.

f.

Pengelolaan pelabuhan lokal lama.

g.

Pengelolaan

pelabuhan

baru

penetapan

rencana

yang

dibangun

oleh

kabupaten/kota. h.

Rekomendasi

induk

pelabuhan

laut

internasional hub, internasional dan nasional. i.

Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.

j.

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.

k.

Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.

l.

Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.

m.

Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.

n.

Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.

o.

Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. (B-3)

p.

Rekomendasi

penetapan

DLKr/DLKp

pelabuhan

laut

pelabuhan

laut

internasional hub. q.

Rekomendasi

penetapan

DLKr/DLKp

internasional. r.

Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.

s.

Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. (B-6)

t.

Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.

u.

Pertimbangan

teknis

terhadap

penambahan

dan/atau

pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal. v.

Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.

PT. INAME UTAMA

II-19


w.

Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.

x.

Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.

y.

Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota).

z.

Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.

aa.

Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. (B-8)

bb.

Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.

cc.

Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.

dd.

Rekomendasi

penetapan

pelabuhan

yang

terbuka

bagi

perdagangan luar negeri. ee.

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

ff.

Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi

perusahaan yang

berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat. gg.

Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan

beroperasi

pada

lintas

pelabuhan

dalam

wilayah

kabupaten/kota setempat. hh.

Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.

ii.

Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.

PT. INAME UTAMA

II-20


jj.

Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur

(tramper)

bagi

perusahaan

angkutan

laut

yang

berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat. kk.

Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

ll.

Izin usaha tally di pelabuhan.

mm. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. nn.

Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.

oo.

Penetapan

lokasi

pemasangan

dan

pemeliharaan

alat

pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota. pp.

Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.

nn.

Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.

oo.

Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.

pp.

Penetapan/izin

pembangunan

bandar

udara

umum

yang

melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.

9.

Peraturan Menteri Perhubungan No 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut: a.

PT. INAME UTAMA

Alur pelayaran di laut. II-21


10.

b.

Penyelenggaraan alur pelayaran di laut.

c.

Sistem rute.

d.

Tata cara berlalulintas di alur pelayran di laut.

e.

Daerah labuh kapal.

f.

Bangunana atau instalasi di perairan.

g.

Alur laut kepualauan Indonesia

h.

Sistem Informasi alur pelayaran di laut.

Peraturan Menteri Perhubungan No 53 Tahun 2011 Tentang Alur Pemanduan Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

11.

a.

Perairan pandu.

b.

Tata cara dan persyaratan penetapan perairan pandu

c.

Petugas Pandu

d.

Penyelenggaraan pemanduan.

e.

Prosedur pemberian pelayanan jasa pemanduan.

f.

Biaya Pemanduan.

g.

Pengawas Pemanduan

Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

12.

a.

Pengerukan.

b.

Reklamasi.

c.

Usaha pengerukan dan reklamasi.

KM No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

PT. INAME UTAMA

II-22


Dalam KM ini didefinisikan bahwa Surat PerSetujuan Berlayar (Port Clearance)

adalah

dokumen

negara

yang

dikeluarkan

oleh

Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya dimana dijelaskan pula dalam pasal 2 bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Dalam bab 2 pasal 3 dijelaskan bahwa untuk memperoleh untuk memperoleh surat persetujuan berlayar(port clearance), pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada SK ini, dengan melampirkan : a. surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration). b. dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya

(bukti

kenavigasian,

pembayaran penerimaan

jasa

uang

kepelabuhanan,

perkapalan,

jasa

persetujuan

(clearance) Bea dan Cukai, (clearance) Imigrasi, (clearance) Karantina kesehatan; dan (clearance) Karantina hewan dan tumbuhan). Setelah

pengajuan

permohonan

tersebut,

pejabat

pemeriksa

kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal meliputi pemeriksaan administratif dan fisik di atas kapal yang secara lengkap tertuang pada bab 3. Syahbandar

mengeluarkan

Surat

Persetujuan

Berlayar

(Port

Clearance) berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administratif dan teknis kelaiklautan kapal. Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

PT. INAME UTAMA

II-23


13.

Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk

Kegiatan

Lain

yang

Tidak

Termasuk

Kegiatan

Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut: a.

Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia. Kapal asing wajib memiliki izin dari Menteri.

b.

Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

c.

1)

survey minyak dan gas bumi;

2)

pengeboran;

3)

konstruksi lepas pantai;

4)

penunjang operasi lepas pantai;

5)

pengerukan; dan

6)

salvage dan pekerjaan bawah air.

Kapal asing untuk kegiatan survey minyak dan gas bumi meliputi:

PT. INAME UTAMA

1)

survey seismik.;

2)

survey geofisika; dan

3)

survey geoteknik.

II-24


d.

e.

Kapal asing untuk kegiatan pengeboran meliputi: 1)

jack up rig;

2)

semi submersible rig;

3)

deep water drill ship;

4)

tender assist rig; dan

5)

swamp barge rig.

Kapal asing untuk kegiatan konstruksi lepas pantai meliputi: 1)

derrick/crane, pipe/ cable/ Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/ vessel; dan

2) f.

Diving Support Vessel (DSV).

Kapal asing untuk kegiatan penunjang operasi lepas pantai meliputi: 1)

anchor handling tug supply vessel Iebih besar dari 5000 BHPdengan Dynamic Position (DP2/DP3);

g.

h.

2)

platform supply vessels; dan

3)

Diving Support Vessel (DSV).

Kapal asing untuk kegiatan pengerukan sebagaimana meliputi: 1)

drag-head suction hopper dredger; dan

2)

trailing suction hopper dredger.

Kapal asing untuk kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air meliputi:

i.

1)

heavy floating crane;

2)

heavy crane barge; dan

3)

survey salvage.

Kapal asing untuk me1akukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam

PT. INAME UTAMA

II-25


kegiatan

angkutan

laut

dalam

negeri

pengoperasiannya

dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Izin penggunaan kapal asing diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan: 1)

Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis.

2)

memiliki charter party antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/l atau Letter of Intent {LOl}dari pemberi kerja.

3)

copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

j.

4)

copy Sertifikat Tanda Kebangsaan/Pendaftaran Kapal.

5)

copy Sertifikat Keseiamatan dan Keamanan Kapal.

6)

copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal.

7)

copy Sertifikat Klasifikasi Kapal.

8)

copy Daftar ISijilAwakKapal; dan

9)

copy Sertifikat Manajemen Keselamatan.

Izin penggunaan kapal asing dapat diberikan oleh Menteri setelah dilakukan minimum 1 (satu) kali upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia dan temyata tidak tersedia kapal sejenis yang

berbendera

Indonesia

yang

dibuktikan

dengan

pengumuman lelang. k.

Izin penggunaan kapal asing diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

l.

Untuk memperoleh izin penggunaan kapal asing, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi dokumen pemenuhan persyaratan

PT. INAME UTAMA

II-26


dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format sebagaimana contoh 1 dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri ini. m.

Berdasarkan permohonan izin, Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan izin penggunaan kapal asing dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama7 (tujuh) hari menerbitkan izin penggunaan kapal asing dengan format Keputusan Menteri sebagaimana tersebutcontoh 2 dalam Lampiran I yang merupakan bagian dari Peraturan Menteri ini.

n.

Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang danl atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia, dalam jangka waktu sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

o.

Dalam rangka menerapkan asas cabotage secara konsekuen, Direktur Jenderal melakukan evaluasi untuk mengetahui kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan asosiasi penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa.

PT. INAME UTAMA

II-27


14.

Peraturan Menteri Pehubungan KM No 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Dalam Peraturan Menteri Pehubungan No 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan disebutkan

mengenai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat dijadikan acuan dalam penyususnan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang pelayaran. Adapaun isi dari Peraturan Menteri Pehubungan No 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan diantaranya sebagai berikut: a.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan

dan

melaksanakan

kebijakan

dan

standardisasi di bidang perhubungan laut (pasal 227). b.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi (pasal 228): 1)

Penyiapan

perumusan

kebijakan

Departemen

Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan; 2)

Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan;

3)

Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan laut;

4)

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

5)

Pelaksanaan

administrasi

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Laut. c.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi (pasal 250):

PT. INAME UTAMA

II-28


1)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

2)

Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

3)

Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

4)

Penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional dan izin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;

5)

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

6)

Pelaksanaan umsan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

d.

Direktorat Pelabuhan dan

Pengerukan

menyelenggarakan

fungsi (pasal 274): 1)

Penyiapan pemmusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan

PT. INAME UTAMA

dan

perancangan

fasilitas

pelabuhan,

II-29


pengemkan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal,

bimbingan

pelayanan

jasa

dan

operasional

pelabuhan; 2)

Penyiapan pemmusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi,

pemanduan

dan

penundaan

kapal,

bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan; 3)

Pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan

dan

perancangan

fasilitas

pelabuhan,

pengemkan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan; 4)

Penyiapan

pemberian

perizinan

dan

standardisasi

penyelenggaraan pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan; 5)

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan

pelabuhan,

perancangan

fasilitas

pelabuhan, pengemkan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan

kapal,

pelayanan jasa

dan

operasional

pelabuhan ; 6)

Pelaksanaan umsan tata usaha, kepegawaian dan mmah tangga direktorat.

e.

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan fungsi (pasal 298): 1)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan pencemaran

PT. INAME UTAMA

kapal,nautis, dan

teknis,

manajemen

dan

radio

kapal,

keselamatan

kapal,

II-30


pembersihan tangki kapal (tank cleaning), perbaikan dan pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan; 2)

Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang rancang bangun dan kelaikan kapal,

pengukuran,pendaftaran

dan

kebangsaan

kapal, nautis, teknis, dan radio kapal, pencemaran dan

manajemen

tangki

kapal

keselamatan

(tank

kapal,pembersihan

cleaning),

perbaikan

dan

pemeliharaan (floating and running repair) kapal, penetapanstandar

pengujian

dan

sertifikasi

kepelautan; 3)

Pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan

kelaikan

kebangsaan pencemaran

kapal, pengukuran,

kapal,nautis, dan

teknis,

manajemen

pendaftaran dan

dan

radio

kapal,

keselamatan

kapal,

pembersihan tangki kapal (tank cleaning),perbaikan dan pemeliharaan

(floating

kapal,penetapan

standar

and pengujian

running dan

repair) sertifikasi

kepelautan; 4)

Penyiapan pemberian sertifikasi, surat ukur kapal dan surat

tanda kebangsaan kapal dalam penyelenggaraan

kelaiklautan

kapal,

kepelautan,

pengukuran

dan

pendaftaran kapal serta manajemen keselamatan kapal ( ISM-code ); 5)

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang rancang bangun dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan sural ukur kapal,

PT. INAME UTAMA

II-31


pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal; 6)

Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

f.

Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan fungsi (pasal 322): 1)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, pengamatan laut, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

2)

Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur

dibidang

perambuan,

telekomunikasi

pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian; 3)

Pemberian bimbingan teknis di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, pengamatan laut, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

4)

Penyiapan pemberian perizinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan

perambuan

dan

telekomunikasi

pelayaran; 5)

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang

perambuan,

telekomunikasi

di pelayaran,

pengamatan laut, kapal negara, pangkalan kenavigasian, sarana dan 6)

prasarana kenavigasian;


g.

Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi (pasal 345):

PT. INAME UTAMA

II-32


1)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamanan, patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan;

2)

Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur

di

bidang

pengamanan,

patroli,

penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air serta kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan; 3)

Pemberian bimbingan teknis di bidang pengamanan, patroli,penanggulangan musibah dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air serta kesiapan sarana penjagaan dan penyelamatan;

4)

Penyiapan pemberian perizinan pelayanan di bidang tertib perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air serta penyelaman;

5)

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang tertib perairan dan pelabuhan, penanggulangan musibah dan pencemaran serta salvage dan pekerjaan bawah air;

6)


15.

Peraturan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan disebutkan mengenai tugas-tugas dari Otoritas Pelabuhan, diantaranya adalah:

PT. INAME UTAMA

II-33


a.

Untuk bidang perencanaan dan pembangunan tugasnya adalah: 1)

Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan.

2)

Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang.

3)

Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran.

4)

Reklamasi.

5)

Jaringan jalan.

6)

Sarana bantu navigasi pelayaran.

7)

Rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan.

8)

Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

9)

Rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

10)

Penyiapan bahan penyusunan program penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang.

11)

Rencana desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan.

12)

program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

13)

Penyipan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan, dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, sarana bantu

PT. INAME UTAMA

II-34


navigasi pelayaran dan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum di sediakan oleh badan usaha pelabuhan. 14)

Penyusunan dan pengusulan tariff untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan.

15)

Jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b.

Untuk bidang lalu lintas dan angkutan laut, operasi, dan usaha kepelabuhanan, tugasnya adalah: 1)

Penyiapan

bahan

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasan kegiatan lalu lintas kapal, bongkar muat barang, usaha terkait dengan angkutan di perairan, tenaga kerja bongkar muat. 2)

Pengawasan kegiatan kemanan dan perwakilan kapal asing serta pemberian syarat bendera.

3)

Kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal danbarang, serta kegiatan pihak lain.

4)

Pengaturan

dan

penyelenggaraan

lalu

lintas

kapal

keluar/masuk pelabuhan. 5)

Penyiapan

bahan

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan pelabuhan dan pemanduan kapal. 6)

Penggunaan lahan daratan dan perairan di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan.

7)

Pengawasan dan evaluasi penerapan standard penggunaan perlatan kegiatan bongkar muat.

8) PT. INAME UTAMA

Pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, II-35


pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan

kemampuan

terminal

dan

operasional

pelabuhan 24 jam, keamanan dan ketertiban di pelabuhan. 9)

Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

10)

Penyiapan bahan pemberian kosesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.

11)

Promosi peluang investasi.

12)

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelauhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

13)

Menyusun

system

dan

prosedur

pelayanan

jasa

kepelabuhanan. 14)

Penyediaan dan pengelolaan system informasi angkutan di perairan dan system informasi pelabuhan.

15)

Penyusunan dan evaluasi stardar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

16.

Peraturan Menteri Perhubungan No KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar. Dalam peraturan disebutkan mengenai tugas dari syahbandar diantaranya adalah: a.

PT. INAME UTAMA

Bidang Kelaiklautan Kapal, tugasnya diantaranya adalah: 1)

Penyiapan bahan pengukuran kapal.

2)

Pendaftaran kapal dan balik nama kapal.

3)

Pemasangan tanda selar.

4)

Penggantian bedera kapal.

5)

Pemberian surat ukur.

6)

Akte pendaftaran kapal.

7)

Akte balik nama kapal.

8)

Hipotek kapal. II-36


9)

Kebangsaan kapal.

10)

Pemeriksaan dan pengujian pembangunan, perombakan, perubahan,

penghitungan

keseimbangan,

doking,

percobaan berlayar, nautis, teknis, radio kapal. 11)

Penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal dan exibitum buku jurnal kapal.

12)

Pemeriksaan

dan

pengujian

peralatan

pencegahan

pencemaran kapal. 13)

Pembersihan tanki.

14)

Verifikasi manajemen keselamatan kapal.

15)

Penyiapan

bahan

penerbitan

sertifikat

pencegahan

pencemaran. 16) b.

Perlindungan ganti rugi pencemaran.

Bidang Laik Layar dan Kepelautan 1)

Pengawasan tertib sandar dan tertib berlayar.

2)

Pengawasan alu lintas kapal.

3)

Pengawasan kapal asing.

4)

Pengawasan pergerakan kapal.

5)

Pengawasan pemanduan.

6)

Pengawasan penundaan.

7)

Kegiatan kapal di perairan pelabuhan.

8)

Pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal.

9)

Penyiapan bahan penerbitan surat persetujuan berlayar.

10)

Penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan.

11)

Penanggulangan pencemaran pencemaran laut.

12)

Pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan.

13)

Penanganan kerangka kapal salvage dan pekerjaan bawah air.

PT. INAME UTAMA

14)

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.

15)

Penanganan musibah di laut. II-37


16)

Penyiapan bahan penerbitan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal.

c.

Bidang Ketertiban dan Patroli 1)

Pengawasan, pengamanan dan penertiban turun naik penumpang, kegiatan bongkar muat khusus dan barang berbahaya di terminal.

2)

Pengawasan,

pengamanan

dan

patrol

terhadap

keselamatan kapal sandar dan berlabuh di daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan. 3)

Pengawasan,

pengamanan

dan

patrol

terhadap

keselamatan kapal sandar dan berlabuh di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan. 4)

Penyiapan bahan pengndalian pengamanan operasional dan fasilitas pelabuhan.

5)

Penertiban alih muat di perairan.

6)

Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan internasional di bidang transportasi laut adalah sebagai berikut: 17.

International Safety Management Code (ISM CODE) Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya peningkatan manajemen operasional kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka IMO mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Koda International Safety Management (ISM Code) yang juga dikonsolidasikan dalam SOLAS Convention. Sesuai dengan persyaratan ISM Code, semua perusahaan yang

PT. INAME UTAMA

II-38


memiliki atau mengoperasikan kapal-kapal sesuai dengan penjadualan di atas, harus menetapkan Sistem Manajemen Keselamatan untuk perusahaan dan kapalnya dalam rangka menjamin operasional kapal dengan aman. Persyaratan tersebut, meliputi mendokumentasikan, menerapkan, dan mempertahankan sistem manajemen keselamatan, yang pada akhirnya akan diverifikasi oleh Pemerintah atau organisasi yang diakui (Recognized Organization/RO) dalam rangka penerbitan sertifikat setelah

dipenuhinya

semua

persyaratan

ISM

Code.

Perusahaan (Company) yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Dokumen Kesesuaian atau Document of Compliance (DOC) dan setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Sertifikat

Manajemen

Keselamatan

atau

Safety

Management

Certificate (SMC). Baik DOC maupun SMC, masa berlakunya 5 tahun. Perusahaan dan kapalnya yang tidak dapat memenuhi persyaratan

ISM

Code

akan

menghadapi

kesulitan

dalam

operasionalnya, baik di perairan internasional maupun domestik. Ketentuan umum dalam ISM Code mencakup: a.

Prosedur untuk menjamin pengoperasian kapal yang aman dan perlindungan lingkungan;

b.

Prosedur pelaporan kecelakaan kapal;

c.

Prosedur persiapan dan penanggulangan keadaan darurat;

d.

Prosedur pengawasan intern SMS.

Beberapa prosedur yang dituangkan dalam ISM Code antara lain: a.

Prosedur personalia yang terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan;

b.

Prosedur untuk mengidentifikasi pelatihan yang mana mungkin diperlukan dukungan dari SMS dan memastikan bahwa pelatihan demikian disediakan bagi seluruh personalia terkait;

c.

Prosedur untuk persiapan rencana dan arahan sebagai pedoman utama dalam pengoperasian kapal yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan pencegahan dari pencemaran;

PT. INAME UTAMA

II-39


d.

Prosedur identifikasi, deskripsikan dan tanggungjawab keadaan darurat pengoperasian kapal;

e. 18.

Prosedur pelatihan keadaan darurat.

International Ship and Port Security Code (ISPS Code) ISPS Code merupakan kode pengamanan kapal dan pelabuhan yang diatur secara internasional. Pada tanggal 12 Desember 2002, IMO telah menyetujui amandemen SOLAS dalam meningkatkan sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Amandemen tersebut adalah Chapter baru dari SOLAS yaitu XI-2 "Special Measure to Enhance Maritime Security". IMO juga menyetujui pemberlakuan International Ship Security and Port Facility Code (ISPS Code). Pemenuhan Part A dari ISPS Code adalah mandatory bagi kapal-kapal yang terkena lingkup penerapan serta fasilitas pelabuhan yang melayani jasa kepelabuhan terhadap kapal yang beroperasi secara internasional. Tujuan dari ISPS Code adalah: a.

Membentuk kerangka kerjasama internasional antar negaranegara

anggota

(Contracting

Government),

Badan-badan

pemerintah, Pemerintah setempat, Industri Pelayaran, dan Pelabuhan, untuk mendeteksi ancaman keamanan dan mencegah insiden keamanan yang berpengaruh terhadap kapal-kapal atau fasilitas pelabuhan yang dipergunakan untuk perdagangan internasional; b.

Menetapkan peran dan tanggungjawab setiap negara anggota (Contracting

Government),

Badan-badan

pemerintah,

Pemerintah setempat, Industri Pelayaran, dan Pelabuhan, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menjamin keamanan di laut (maritim); c.

Menjamin pengumpulan dan saling tukar informasi keamanan yang dini dan efisien;

PT. INAME UTAMA

II-40


d.

Menyediakan suatu metodologi untuk penilaian keamanan yang dipergunakan untuk membuat rencana keamanan dan prosedurprosedur untuk tindakan aksi terhadap perubahan setiap level keamanan;

e.

Menjamin kepercayaan diri bahwa tindakan keamanan maritim telah mencukupi dan sesuai dengan proporsinya.

ISPS Code ini diberlakukan secara internasional mulai 1 Juli 2004, untuk tipe-tipe kapal yang melayari perairan internasional, meliputi Kapal Penumpang termasuk High Speed Passenger Craft, Cargo Ship termasuk High Speed Craft dengan tonase lebih dari GT500 dan Mobile Offshore Drilling Unit (MODU), serta fasilitas Pelabuhan yang memberi layanan terhadap kapal-kapal yang melayari perairan internasional. Sesuai dengan persyaratan ISPS Code, semua kapal yang terkena peraturan ini harus menetapkan Sistem Manajemen Keamanan kapal yang didokumentasikan dalam manual Ship Security Plan (SSP) dalam rangka menjamin operasional kapal dengan aman. Persyaratan tersebut, meliputi mendokumentasikan Ship Security Assessment (SSA) & Ship Security Plan (SSP), menerapkan dan mempertahankan Sistem Manajemen Keamanan yang pada akhirnya akan diverifikasi oleh Pemerintah atau organisasi yang diakui (Recognized Security Organization / RSO) dalam rangka penerbitan sertifikat International Ship

Security

Certificate

(ISSC)

setelah

dipenuhinya

semua

persyaratan ISPS Code. Masa berlaku sertifikat ISSC adalah 5 tahun. Kapal yang tidak dapat memenuhi persyaratan ISPS Code akan menghadapi kesulitan dalam operasionalnya, khususnya diperairan internasional. BKI, sebagai Organisasi keamanan yang diakui (RSO) oleh Pemerintah Indonesia, telah ditunjuk atas nama Pemerintah untuk melaksanakan approval, verifikasi, dan menerbitkan sertifikat ISSC Interim atau short term. Sedangkan sertifikat ISSC permanen akan diterbitkan oleh PT. INAME UTAMA

II-41


Pemerintah

cq

Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Laut.

Data

perusahaan dan kapal yang telah disertifikasi akan didaftarkan dan dipublikasikan dalam Buku Register ISPS Code oleh BKI. Beberapa hal yang diatur dalam ISPS Code: a.

Penetapan tingkat keamanan dan menjamin tersedianya informasi tingkat keamanan kapal;

b.

Prosedur keamanan fasilitas pelabuhan;

c.

Prosedur penanganan ancaman, gangguan keamanan;

d.

Prosedur untuk merespon setiap instruksi keamanan oleh Negara peserta;

e.

Prosedur evakuasi dalam hal ancaman keamanan;

f.

Prosedur untuk mempertemukan dengan aktivasi keamanan kapal;

g.

Prosedur untuk tinjau ulang secara periodik terhadap rancangan dan pembaharuan keamanan;

h.

Prosedur untuk auditing rancangan keamanan fasilitas pelabuhan;

i.

Prosedur untuk sistem siaga kapal.

19.

Konvensi PBB UNCLOS ’82; (UU No. 17 tahun 1985 )

20.

SOLAS (Safety of Life At Sea) 1974 Dengan rinciannya tiap Bab sebagai berikut: Bab I : Ketentuan Umum Bab II-1 : Konstruksi-Subdivisi dan Stabilitas, Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik. Bab II-2 : Perlindungan, Pendeteksian dan Pemadaman Kebakaran. Bab III : Alat-alat keselamatan (life saving appliance) Bab IV : Radio Komunikasi Bab V : Keselamatan Pelayaran Bab VI : Pengangkutan Biji-bijian (grain)

PT. INAME UTAMA

II-42


Bab VII : Pengangkutan muatan berbahaya Bab VIII : Kapal Nuklir Bab IX : Manajemen keselamatan pengoperasian kapal Bab X : Keselamatan untuk kapal kecepatan tinggi Bab XI : Ketentuan khusus untuk keselamatan dan keamanan kapal dan pelabuhan. Bab XII : Ketentuan atau persyaratan untuk keselamatan kapal curah (bulk carrier).

21.

Marpol (Maritime Pollution) Beberapa ketentuan internasional (konvensi) yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim adalah sebagai berikut : a.

Deklarasi Stockholm, 1972, dapat dikatakan sebagai payung timbulnya

konsep

pengaturan

hukum

lingkungan

laut

(berdasarkan prinsip ekologi) di tingkat global. b.

Konvensi hukum Laut 1982, merupakan ketentuan hukum internasional yang mengatur zona-zona laut termasuk kegiatan negara di laut yang bersifat menyeluruh, termasuk didalamnya mengenai perlindungan hukum di laut

c.

Konvensi IMCO-1954, yang telah diamandemenkan pada tahun 1962, 1969 dan tahun 1971 merupakan ketentuan hukum internasional yang mengatur pencegahan dan pengawasan pencemaran lingkungan laut oleh minyak dari kapal.

d.

International Convention for The Prevention of Pollution from Ships, 1973, merupakan penyempurnaan terhadap konvensi IMCO 1954-1971, memuat ketentuan tentang pencegahan pencemaran lingkungan laut oleh minyak bumi dan bahan berbahaya lainnya.

PT. INAME UTAMA

II-43


e.

Di Inggris pada tahun 1954 telah diadakan konvensi internasional tentang pencegahan pencemaran laut oleh minyak “Oil Pollution Convention” yang diundangkan pada tanggal 26 Juli 1958, disponsori oleh IMCO (Inter-governmental Maritime Consultative Organization) yaitu suatu badan internasional PBB yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman yang baru diakui secara internasional tahun 1958 (1948-1958) yang kemudian berubah nama menjadi IMO pada tanggal 22 Mei 1982 . Konvensi ini berisi persyaratan-persyaratan operasi dari kapal dan perlengkapannya. pembuangan minyak/air campuran minyak dilarang pada tempat, waktu dan keadaan-keadaan tertentu, serta diisyaratkan adanya Oil Record book.

Perubahan-perubahan dari konvensi 1954 tersebut diselenggarakan pada tahun 1962, tahun 1969 dan tahun 1971 yang berupa Amandemen. Adapun Amandemen tersebut

menyatakan sebagai

berikut : a.

Amandemen tahun 1962 : Mulai diundangkan pada tanggal 18 Mei 1967 mewajibkan tambahan terhadap pembuangan minyak atau campuran minyak serta menetapkan penyediaan sarana penampungan limbah di darat (Shore Reception Facilities) terulama di Loading Terminal.

b.

Amandemen tahun 1969 : Menyatakan untuk mengganti jenis pembatasan terhadap pembuangan minyak yang persistent (kuat ikatan unsurunsurnya) yang meyakinkan bahwa pembuangan tersebut diijinkan asal berada dibawah batas-batas yang telah ditentukan. Air yang bercampur minyak dari kapal tanker dilarang dibuang ke laut kecuali bila keadaan seperti tersebut di bawah ini dipenuhi: 1)

PT. INAME UTAMA

Kapal tanker sedang berlayar

II-44


2)

Kecepatan Pembongkaran dari minyak yang tarkandung di dalam

campuran

3)

tidak boleh lebih dari 60 liter per mil

4)

Kapal tanker harus berada pada lokasi laut yang jaraknya dari pantai terdekat lebih dari 50 mil.

5)

Jumlah minyak yang boleh dibuang 1/15.000 kapasitas angkut dari kapal tanker.

Maksud dari persyaratan tersebut di atas selain untuk membatasi pembuangan minyak adalah bahwa minyak bisa dengan cepat dicerai-beraikan dan dimusnahkan dalam waklu 2-3 jam saja. c.

Amandemen tahun 1971 : Membatasi ukuran tangki muatan ke dalam kompartemenkompartemen dengan maksud untuk memperkecil aliran keluar minyak apabila terjadi kocelakaan di laut. Selanjutnya konvensi 1954 tersebut berikut amandemenamandemennya

disidangkan

yang

hasilnya,

konvensi

internasional tentang Pencegahan Pencemaran Laut dari Kapal (International Convention for the Prevention of Pollution from Ship) tahun 1973 dan yang kemudian disempurnakan dengan TSPP (Tanker Safety and Pollution Prevention) Protokol tahun 1978 biasa disebut dengan MARPOL 1973 protokol 1978 memuat 5 (lima) Annex yang berlaku hingga sekarang . Di dalam Marpol 73 Protokol 1978 terdapat terdapat 5 ANNEX yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.1 : Annex I-V MARPOL 73/78

Marpol ’73 Protokol 1978 ANNEX I

Peraturan pencegahan pencemaran oleh minyak. Mulai berlaku tanggal 2 Oktober 1983

ANNEX II

Peraturan bagi pengawasan pencemaran oleh bahan kimia cair yang berbahaya dalam jumlah besar. Mulai berlaku tanggal 6 April 1987 Peraturan untuk pencegahan polusi dari bahanbahan berbahaya yang dibawa melalui laut dalam

ANNEX III

PT. INAME UTAMA

II-45


Marpol ’73 Protokol 1978 ANNEX IV

ANNEX V

bentuk kemasan. Mulai berlaku tanggal 1 Juli 1991 Peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh kotoran buangan dari kapal. Belum diberlakukan Peraturan pencemaran oleh sampah dari kapal Mulai berlaku tanggal 31 Desember 1988

MARPOL 73/78 mempersyaratkan kepada setiap Negara yang termasuk dalam konvensi ini untuk menyediakan fasilitas pengelolaan di pelabuhan yang memadai tanpa menyebabkan penundaan pelayaran. MARPOL 73/78 yang terdiri dari 20 (dua puluh) pasal 2 (dua ) protokol dan 6 (enam) Annex yang berisi peraturan-peraturan tentang pencegahan pencemaran limbah dari kapal. Klasifikasi limbah menurut MARPOL 73/78 adalah sebagai berikut : 1)

Annex I

: pencegahan pencemaran oleh minyak

Adalah minyak dan campuran minyak yang berupa :

2)

-

minyak pelumas bekas

-

residu bahan bakar

-

sludge

-

oily bilge water

-

limbah air balas (dirty ballast water)

-

air cucian tangki minyak (oily tank washing)

-

minyak mentah

-

bahan bakar

-

oil refuse dan produk turunannya

-

campuran yang mengandung minyak (oily mixture)

Annex II : pencegahan pencemaran oleh limbah cair berbahaya. Adalah limbah cair berbahaya dalam bentuk curah, contohnya bahan-bahan kimia dalam jumlah besar.

PT. INAME UTAMA

II-46


Material yang diatur dalam annex II dibagi dalam 4 katagori yaitu : Katagori A Material cair berbahaya dan atau beracun yang bila dibuang dari tank cleaning atau kegiatan deballasting ke laut akan menimbulkan bahaya besar pada sumber daya laut atau kesehatan manusia atau menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas atau penggunaan laut yang sah. Kategori B Seperti katagori A, tetapi menimbulkan bahaya atau menyebabkab kerusakan, untuk itu perlu diterapkan pengaturan baku mutu yang lebih ketat. Kategori C Seperti katagori A, tetapi menimbulkan bahaya kecil atau meyebabkan kerusakan kecil, maka perlu diterapkan pengaturan baku mutu yang tidak terlalu ketat. Kategori D Seperti katagori A, tetapi menimbulkan bahaya yang dapat dikenali atau menyebabkan kerusakan minimal, maka perlu dibutuhkan perhatian dalam kondisi pengoperasiannya. 3)

Annex III :

pencegahan pencemaran bahan berbahaya

dalam kemasan Adalah

bahan-bahan

berbahaya

dalam

kemasan

,

walaupun diangkut melalui transportasi laut , namun jika kemasan tersebut rusak dan isinya tumpah maka fasilitas pengumpulan yang dibutuhkan adalah seperti dalam annex V. 4)

Annex IV

:

pencegahan pencemaran limbah cair

domestik dari kapal PT. INAME UTAMA

II-47


Adalah limbah cair domestik dari kapal yang terdiri dari : -

Drainase dan atau pembuangan lainnya dari toilet, urinoir dan water closet (wc)

-

Drainase dari kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan melalui wash basin, wash tub dll

5)

-

Drainase dari ruangan/bagasi hewan hidup

-

Dan lain-lain yang tercampur dengan air drainase.

Annex V

:

pencegahan pencemaran sampah dari

kapal Adalah sampah dan limbah lainnya yang dihasilkan dari kegiatan pelayaran kapal (cair dan padat) 6)

Annex VI

: pencegahan pencemaran udara dari kapal

Adalah emisi yang dihasilkan dari kapal sandar yang berupa : -

Bahan perusak lapisan ozon

-

Nitrogen oksida (NO)

-

Sulfur oksida (SO)

-

Senyawa organic volatile (VOC)

-

Emisi dari inersi di kapal

Annex I dan II adalah wajib dilaksanakan oleh negaranegara yang telah meratifikasi atau menerima MARPOL 73/78, sedangkan annex-annex lainnya bersifat pilihan dan setiap negara dapat memutuskan kapan mereka siap untuk melaksanakan setiap annex tersebut. Pada bulan Juli 1999 annex I, II, III dan V harus segera ditaati. Pendekatan yang dilakukan IMO untuk mencegah jangan sampai terjadi tumpahan minyak atau pembuangan campuran minyak ke laut yakni melakukan kontrol pada struktur kapal yang dilakukan pada awal tahun 1970-an.

PT. INAME UTAMA

II-48


Selanjutnya IMO pada tahun 1984 melakukan beberapa modifikasi yang menitik beratkan pencegahan hanya pada kegiatan operasi tanker pada annex I dan yang terutama adalah keharusan kapal dilengkapi dengan Oily Water Separating Equipment dan Oil Discharge Monitoring Systems. 22.

Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal 1989 Berisi mengenai tata cara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas batas negara, sehingga setidaknya terdapat dua negara yang terlibat. Jika tidak mengikuti tatacara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas batas negara, maka dapat dikategorikan Illegal traffic. Pada Basel Convention juga telah disebutkan kategori limbah yang harus dikontrol, limbah yang perlu dilakukan pertimbangan khusus, karakteristik

bahan

berbahaya,

Disposal

Operation,

informasi

pemberitahuan yang perlu ada, sispro pergerakan dokumen, kategori bahan-bahan yang mempunyai karakteristik bahan berbahaya namun dimasukkan dalam golongan bahan tidak berbahaya.

B.

TERMINOLOGI

NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA

DAN SISPRO MENURUT REFERENSI Hasil kajian pustaka berkaitan dengan terminologi norma, standar, pedoman, kriteria, serta sistem dan prosedur, dapat diuraikan sebagai berikut. 1.

Norma Norma terbentuk karena sifat alamiah manusia sebagai mahluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok, baik kelompok komunal maupun

PT. INAME UTAMA

II-49


kelompok

materiil.

individu/kelompok

Kebutuhan

menyebabkan

yang benturan

berbeda-beda,

secara

kepentingan.

Untuk

menghindari hal tersebut maka kelompok masyarakat membuat norma sebagai pedoman perilaku dalam menjaga keseimbangan kepentingan dalam bermasyarakat. a.

Definisi Dalam beberapa referensi, norma didefinisikan sebagai berikut: 1)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah

dan

Kewenangan

Daerah

Propinsi sebagai Daerah Otonom, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan; 2)

Wikipedia menyebutkan norma dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya;

3)

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Drs. Peter Salim, M.A & Yenny Salim, B.Sc, Pustaka Phoenix, norma adalah 1. Suatu ketentuan atau aturan yang bersifat mengikat dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima; patokan perilaku yang pantas; 2. tingkah laku rata-rata yang diabstraksikan; 3. ukuran suatu fenomena yang dipakai untuk mengukur fenomena lainnya; kaidah.

4)

Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke-3, wj. S poerwadaminta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, mendefinisikan norma sebagai aturan yang telah ditetapkan bersama dan mengikat setiap individu dalam suatu kelompok;

5)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia-online, definisi norma adalah 1 aturan atau ketentuan yang mengikat warga

PT. INAME UTAMA

II-50


kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima 2 aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu: • Norma agama adalah aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya yang bersumber pada ajaran agama; • Norma sosial adalah aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya; • Norma susila adalah aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dan wanita. 6)

Studi Kebutuhan Standarisasi di Sektor Transportasi dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi, Sekretariat Badan LITBANG Departemen Perhubungan, menyebutkan bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan/pengendalian dalam melaksanakan.

b.

Tingkatan dalam penegakan norma Berbagai tingkatan pada penegakan norma adalah: 1)

Pelanggaran norma yang dikenakan sanksi hukum, biasanya termasuk penegakan hukum;

2)

Pelanggar norma yang diterapkan, dianggap eksentrik atau tak normal (perilaku diluar kebiasaan);

3)

Perilaku lainnya di luar norma tidak diakui. Norma-norma telah diasumsikan lebih dahulu dan seringkali pada tingkat ekstrim dimana pada setiap penentangan norma bisa memprovokasi stigma atau sanksi.

PT. INAME UTAMA

II-51


Contoh:

Kata orang tua seringkali diasumsikan bahwa seseorang itu telah menikah. Pada pasangan yang telah menikah (suami-istri) selalu dianggap bahwa pasangan tersebut akan memiliki atau menginginkan anak.

4)

Norma menurut penegakannya dibedakan sebagai berikut: • Norma sosial: meliputi Cara (usage), Kebiasaan (Folkways), Tata kelakuan (Mores), dan Adat istiadat (Custom); • Norma hukum.

c.

Norma dasar Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”,

juga

keyakinan

Hume

bahwa

ada

ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Kemudian, bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan dan kejadian yang bertujuan untuk menciptakan sebuah norma legal? Kelsen menjawab dengan sederhana; kita menilai sebuah aturan “seharusnya” dengan memprediksinya terlebih dahulu. Saat “seharusnya” tidak bisa diturunkan dari “kenyataan”, dan selama

peraturan

legal

intinya

merupakan

pernyataan

“seharusnya”, di sana harus ada presupposition yang merupakan pengandaian.

PT. INAME UTAMA

II-52


Sebagai oposisi dari norma moral yang merupakan deduksi dari norma moral lain dengan silogisme, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak (act of will). Sebagaimana sebuah tindakan hanya dapat menciptakan hukum, bagaimana pun, harus sesuai dengan norma hukum lain yang lebih tinggi dan memberikan otorisasi atas hukum baru tersebut. Kelsen berpendapat bahwa inilah yang dimaksud sebagai Basic Norm yang merupakan presupposition dari sebuah validitas hukum tertinggi. Kelsen sangat skeptis terhadap teori-teori moral kaum objektivis, termasuk Immanuel Kant. Kedua, Kelsen tidak mengklaim bahwa presupposition dari Norma Dasar adalah sebuah kepastian dan merupakan kognisi rasional. Bagi Kelsen, Norma Dasar adalah bersifat optional. Senada dengan itu, berarti orang yang percaya bahwa agama adalah normatif maka ia percaya bahwa “setiap orang harus percaya dengan perintah Tuhan”. Tetapi, tidak ada dalam sebuah nature yang akan memaksa seseorang mengadopsi satu perspektif normatif. Kelsen mengatakan bahkan dalam atheisme dan anarkhisme, seseorang

harus

melakukan

presuppose

Norma

Dasar.

Meskipun, itu hanyalah instrumen intelektual, bukan sebuah komitmen normatif, dan sifatnya selalu optional.

d.

Nilai Normatif Hukum Nilai normatif Hukum bisa diperbandingkan perbedaannya dengan nilai normatif agama. Norma agama, sebagaimana norma moralitas, tidak tergantung kepada kepatuhan aktual dari para pengikutnya. Tidak ada sanksi yang benar-benar langsung sebagaimana norma hukum. Misalnya saja ketika seorang lupa untuk berdoa di malam hari, maka tidak ada instrumen langsung yang memberikan hukuman atas ketidakpatuhannya tersebut.

PT. INAME UTAMA

II-53


Validitas dari sistem hukum bergantung dari paktik-pratik aktualnya. Dikatakannya bahwa “peraturan legal dinilai sebagai sesuatu yang valid apabila normanya efektif (yaitu secara aktual dipraktikkan dan ditaati)”. Lebih jauh lagi, kandungan sebenarnya

dari

keefektivitasannya.

Norma

Dasar

Sebagaimana

juga yang

bergantung telah

pada

berkali-kali

ditekankan oleh Kelsen, sebuah revolusi yang sukses pastilah revolusi yang mampu merubah kandungan isi Norma Dasar. Perhatian

Kelsen

pada

aspek-aspek

normatifitasan

ini

dipengaruhi oleh pandangan skeptis David Hume atas objektivitasan moral, hukum, dan skema-skema evaluatif lainnya. Pandangan yang diperoleh seseorang, utamanya dari karya-karya akhir Hans Kelsen, adalah sebuah keyakinan adanya sistem normatif yang tidak terhitung dari melakuan presuppose atas Norma Dasar. Tetapi tanpa adanya rasionalitas maka pilihan atas Norma Dasar tidak akan menjadi sesuatu yang kuat. Agaknya, sulit untuk memahami bagaimana normatifitas bisa benar-benar dijelaskan dalam basis pilihan-pilihan yang tidak berdasar. Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya, dan beberapa dari bukunya telah diterjemahkan dalam 24 bahasa. Pengaruh Kelsen tidak hanya dalam bidang hukum melalui Pure Theory of Law, tetapi juga dalam positivisme hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, teori politik dan kritik ideologi. Hans Kelsen telah menjadi referensi penting dalam dunia pemikiran hukum. Dalam hukum internasional misalnya, Kelsen menerbitkan Principles of International Law. Karya tersebut merupakan studi sistematik dari aspek-aspek terpenting dari hukum internasional termasuk kemungkinan adanya pelanggaran atasnya, sanksi-sanksi yang diberikan, retaliasi, spektrum validitas dan fungsi esensial dari hukum internasional, pembuatan dan aplikasinya. Norma memiliki fungsi sebagai pedoman dan pengatur dasar kehidupan PT. INAME UTAMA

II-54


seseorang dalam bermasyarakat untuk mewujudkan kehidupan antara manusia yang aman, tentram dan sejahtera sehingga norma hukum didefinisikan sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan yang berasal dari kitab undangundang hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan kondisi negara yang damai, tertib, aman, sejahtera, makmur, dan sebagainya. Suatu teori yang bernama Teori Normatif menjelaskan bahwa seseorang mau menolong karena adanya norma-norma tertentu dalam masyarakat. 1)

Norma Timbal Balik (Reciprocity Norm): Norma

ini

membuat

seseorang

akan

membalas

pertolongan dengan pertolongan. Jadi, tindakan menolong yang kita lakukan merupakan semacam tindakan balas budi atas pertolongan yang orang lain berikan kepada kita. 2)

Norma Tanggungjawab Sosial (Social Resposibility Norm): Norma ini membuat setiap orang wajib menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun di masa depan. Namun hal ini dapat mengakibatkan kita akan hanya menolong orang yang diberi atribusi eksternal, yaitu orang yang menderita karena cacat permanen (terutama cacat lahir), korban bencana alam, atau korban kecelekaan lalu lintas. Kita terkadang enggan untuk menolong orang yang diberi atribusi internal, yaitu menderita karena kemiskinan akibat malas kerja, atau jatuh sakit karena kecerobohannya sendiri.

3)

Norma Keseimbangan (Harmonic Norm): Norma ini menekankan pada keseimbangan alam dimana alam harus selalu berada dalam keadaan serasi, selaras, seimbang agar hubungan antar manusia dan hubungan

PT. INAME UTAMA

II-55


dengan lingkungan sekitar dapat selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, manusia harus mengupayakan hal itu secara terus menerus, salah satunya dengan melakukan tindakan menolong orang lain. 2.

Standar Banyak diskusi dalam mempelajari dan membahas definisi standar. Kamus Oxford memberikan beberapa pengertian konsep kunci mengenai definisi standar. Pertama, standar adalah derajat terbaik. Kedua, standar memberikan suatu dasar perbandingan. a.

Definisi Beberapa pengertian mengenai standar dari berbagai sumber, dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Standar adalah suatu catatan minimum dimana terdapat kelayakan isi dan akhirnya masyarakat mengakui bahwa standar sebagai model untuk ditiru;

2)

Standar adalah suatu pernyataan tertulis tentang harapan yang spesifik;

3)

Standar adalah

pernyataan tertulis dari suatu harapan-

harapan yang spesifik; 4)

Standar adalah suatu patokan pencapaian berbasis pada tingkat;

5)

Standar adalah suatu pedoman atau model yang disusun dan disepakati bersama serta dapat diterima pada suatu tingkat praktek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Reyers, 1983);

6)

Standar adalah nilai-nilai (values) yang tertulis meliputi peraturan-peraturan dalam mengaplikasi proses-proses kunci, proses itu sendiri, dan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

PT. INAME UTAMA

II-56


7)

Standar adalah menaikkan ketepatan kualitatif atau kuantitatif yang spesifik dari komponen struktural dalam sistem pelayanan kesehatan yang didasarkan pada proses atau hasil suatu harapan (Donebean).

8)

Peraturan Pemerintah Nomor: 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menjelaskan bahwa definisi standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak;

9)

Peraturan Pemerintah Nomor : 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional menyebutkan bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

10)

Peraturan Pemerintah Nomor: 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait;

11)

(Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Drs. Peter Salim, M.A & Yenny Salim, B.Sc, Pustaka Phoenix) Standar ; panji-panji, bendera sebagai lambing;

12)

(Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke-3, wj. S poerwadaminta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

PT. INAME UTAMA

II-57


Nasional, Balai Pustaka) Standar : Ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan; 13)

(Kamus Besar Bahasa Indonesia-online) Standar : 1 n ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan: petugas dari instansi itu menguraikan -- gedung sekolah yang baik; 2 n ukuran atau tingkat biaya hidup: -- hidup di kota Medan lebih tinggi daripada -- hidup di kota Bandung; 3 n Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga): negara-negara tertentu memakai -- emas; 4 a baku: bahasa yang dipakai pada surat kabar tertentu dapat dianggap telah--; -- sosial ukuran untuk memiliki, meneliti, dan memilih sikap yang sebaik-baiknya untuk dipergunakan;

14)

(Wikipedia) Standar, atau lengkapnya standar teknis : suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Suatu standar dapat pula berupa suatu artefak atau perangkat formal lain yang digunakan untuk kalibrasi.

15)

Studi Kebutuhan Standarisasi di Sektor Transportasi dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi, Puslitbang Perhubungan Darat, disebutkan bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang diberlakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

16)

Studi Standar Pelayanan Angkutan KA di Perkotaan, Puslitbang Perhubungan Darat, mendefinisikan standarisasi sebagai proses merumuskan, menetapkan dan merivisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

Standar

yang

berbasis

pada

sistem

manjemen

kinerja

menegaskan spesifikasi suatu kinerja antara lain; PT. INAME UTAMA

II-58


1)

Spesifik (specific)

2)

Terukur (measurable)

3)

Tepat (appropriate)

4)

Andal (reliable)

5)

Tepat waktu (timely)

Standar yang dikembangkan dengan baik akan memberikan ciri ukuran kualitatif yang tepat seperti yang tercantum dalam standar pelaksanaannya. Standar selalu berhubungan dengan mutu karena standar menentukan mutu. Standar dibuat untuk mengarahkan cara pelayanan yang akan diberikan serta hasil yang ingin dicapai.

b.

Ketentuan dalam standar Empat ketentuan dalam standar adalah sebagai berikut: 1)

Harus tertulis dan dapat diterima pada suatu tingkat praktek, mudah dimengerti oleh para pelaksananya;

2)

Mengandung komponen struktur (peraturan-peraturan), proses (tindakan/actions) dan hasil (outcomes). Standar struktur menjelaskan peraturan, kebijakan fasilitas dan lainnya.

Proses

standar

menjelaskan

dengan

cara

bagaimana suatu pelayanan dilakukan dan outcome standar menjelaskan hasil dari dua komponen lainnya; 3)

Standar dibuat berorientasi pada pelanggan, staf dan sistem dalam organosasi. Pernyataan standar mengandung apa yang diberikan kepada pelanggan/pasen, bagaimana staf berfungsi atau bertindak dan bagaimana sistem berjalan. Ketiga komponen tersebut harus berhubungan dan terintegrasi. Standar tidak akan berfungsi bila kemampuan atau jumlah staf tidak memadai;

4)

Standar harus disetujui atau disahkan oleh yang berwenang. Sekali standar telah dibuat, berarti sebagian pekerjaan telah

PT. INAME UTAMA

II-59


dapat

diselesaikan

mengembangkannya

dan melalui

sebagian pemahaman

lagi

adalah

(desiminasi).

Komitmen yang tinggi terhadap kinerja prima melalui penerapan-penerapannya secara konsisten untuk tercapainya tingkat mutu yang tinggi. c.

Komponen standar Komponen-komponen standar meliputi: 1)

Standar Struktur: Standar struktur adalah karakteristik organisasi dalam tatanan asuhan yang diberikan. Standar ini sama dengan standar masukan atau standar input yang meliputi: • Filosofi dan objektif; • Organisasi dan administrasi; • Kebijakan dan peraturan; • Staffing dan pembinaan; • Deskripsi pekerjaan (fungsi tugas dan tanggungjawab setiap posisi klinis); • Fasilitas dan peralatan.

2)

Standar Proses: Standar proses adalah kegiatan dan interaksi

antara

pemberi dan penerima asuhan. Standar ini berfokus pada kinerja dari petugas profesional di tatanan klinis, mencakup: • Fungsi tugas, tanggungjawab, dan akuntabilitas; • Manajemen kinerja klinis; • Monitoring dan evaluasi kinerja klinis. 3)

PT. INAME UTAMA

Standar Outcomes:

II-60


Standar outcomes adalah hasil asuhan dalam kaitannya dengan status pasen. Standar ini berfokus pada asuhan pasen yang prima, meliputi: • Kepuasan pasen; • Keamanan pasen; • Kenyamanan pasen. Pada dasarnya, ada dua tingkatan standar yaitu minimum dan optimum. Standar minimum adalah sesuatu standar yang harus dipenuhi dan menyajikan suatu tingkat dasar yang harus diterima, disamping ada standar lain yang secara terarah dan berkesinambungan dapat dicapai. Ini merupakan keinginan atau disebut juga standar optimum. Standar minimum harus dicapai seluruhnya tanpa ada pertanyaan. Standar optimum mewakili keadaan yang diinginkan atau disebut juga tingkat terbaik, dimana ditentukan hal-hal yang harus dikerjakan dan mungkin hanya dapat dicapai oleh mereka yang berdedikasi tinggi.

d.

Manfaat penetapan standar Manfaat dari ditetapkannya suatu standar adalah: 1)

Standar dapat mewujudkan jaminan mutu produk dan jasa;

2)

Memelihara

keselamatan

publik

dan

perlindungan

lingkungan; 3)

Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing;

4)

Melancarkan transaksi (perdagangan) dan pencapaian kesepakatan dagang (kontrak);

5)

Dalam era globalisasi, sebagai alat seleksi entry barries & entrance facilitation/tools;

6)

Standar menetapkan norma dan memberi kesempatan anggota

PT. INAME UTAMA

masyarakat

dan

perorangan

mengetahui

II-61


bagaimanakah

tingkat

pelayanan

yang

diharapkan/

diinginkan. Karena standar tertulis sehingga dapat dipublikasikan/diketahui secara luas; 7)

Standar menunjukkan ketersediaan yang berkualitas dan berlaku sebagai tolok ukur untuk memonitor kualitas kinerja;

8)

Standar berfokus pada inti dan tugas penting yang harus ditunjukkan pada situasi aktual dan sesuai dengan kondisi lokal;

9)

Standar meningkatkan efisiensi dan mengarahkan pada pemanfaatan sumber daya dengan lebih baik;

10)

Standar meningkatkan pemanfaatan staf dan motivasi staf;

11)

Standar dapat digunakan untuk menilai aspek praktis baik pada keadaan dasar maupun post-basic pelatihan dan pendidikan.

3.

Pedoman Beberapa definisi pedoman yang diperoleh dari beberapa sumber dan referensi. a.

(PP No. 25 tahun 2000) Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat;

b.

(Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Drs. Peter Salim, M.A & Yenny Salim, B.Sc, Pustaka Phoenix) Pedoman adalah alat untuk menunjukkan, mengetahui arah atau mata angin, bentuknya seperti jam berjarum besi berani; buku petunjuk; sesuatu yang menjadi dasar pegangan, ukuran dsb; buku petunjuk yang menerangkan cara menjalankan atau mengerjakan sesuatu; pimpinan atau pengurus perkumpulan;

PT. INAME UTAMA

II-62


c.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia-online) Pedoman adalah n 1 alat untuk menunjukkan arah atau mata angin (biasanya spt jam yg berjarum besi berani); kompas: sebelum ada -- , orang menggunakan bintang untuk menentukan arah perjalanan perahu; 2 kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; 3 hal (pokok) yg menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu: di samping

syarat-syarat yg

lain,

para

penyunting

perlu

menguasai -- ejaan; 4 pemimpin (yg menerangkan cara menjalankan atau mengurus perkumpulan): surat edaran dr -besar; berpedoman adalah n v 1 memakai pedoman: kita bentuk warga negara yg ber-Pancasila dan ~ kpd haluan negara; 2 menuju, mengarah (ke) ...; berpegang (kpd); menurut contoh: dl menentukan langkahnya ia selalu ~ kpd pengalamannya; memedomani adalah v mendasari pd pedoman: hakim hendaknya ~ undang-undang tertulis dalam memutuskan perkara; d.

Studi Kebutuhan Standarisasi di Sektor Transportasi dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi, Puslitbang Perhubungan Darat, disebutkan bahwa pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

4.

Kriteria Pengertian dan literatur yang membahas khusus masalah kriteria ternyata belum banyak ditemukan, scope kriteria sangat sempit setelah melihat kenyataan bahwa kriteria digunakan oleh manusia pada umumnya hanya sebagai salah satu alat bantu dalam proses atau teknis pengambilan keputusan. a.

Definisi Beberapa definisi kriteria yang diperoleh dari referensi adalah sebagai berikut:

PT. INAME UTAMA

II-63


1)

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, BP, 1990) Pengertian kriteria yang berlaku secara umum adalah “ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu”;

2)

(Kamus Besar Bahasa Indonesia-online) Kriteria : /kritéria/ n ukuran yg menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu; -- delisting Ek ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dicoretnya (dikeluarkannya) suatu lembaga atau badan dari papan bursa efek.

b.

Sifat kriteria Kriteria yang ditetapkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 1)

Kriteria selalu mengandung nilai-nilai yang universal maupun lokal;

2)

Harus dipastikan bahwa kriteria tersebut berfungsi dengan baik pada saat dipergunakan (mengandung nilai-nilai yang statis maupun dinamis);

3)

Harus dipastikan bahwa orang yang akan menggunakan kriteria tersebut benar-benar memahami seluk-beluk tentang kriteria yang dimaksud.

5.

Sispro Sispro atau Sistem Prosedur terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan prosedur yang masing-masing kata tersebut memiliki arti tersendiri. a.

Definisi Beberapa definisi sistem dan prosedur yang diperoleh dari referensi adalah sebagai berikut: 1)

Sistem /sistém/ n 1 perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: -pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dl tubuh; -- telekomunikasi; 2 susunan yg teratur dr

PT. INAME UTAMA

II-64


pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); 3 metode: -pendidikan (klasikal, individual, dsb); kita bekerja dng -yg baik; -- dan pola permainan kesebelasan itu banyak mengalami perubahan; 2)

Sistem: seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan (Ludwig Von Bartanlanfy);

3)

Sistem: suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain (Anatol Raporot);

4)

Sistem: setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya (L. Ackof) (staffsite.gunadarma.ac.id);

5)

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat (Wikipedia);

6)

Tata Cara (Prosedur): tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu kegiatan (Konsep Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Bahan Galian Lain dan Mineral Ikutan, www.dim.esdm.go.id)

7)

Prosedur adalah n 1 tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; 2 metode langkah demi langkah secara pasti dl memecahkan suatu masalah; -- semu Ling metode analisis bahasa yang konon mengikuti prinsip ilmiah, tetapi dulu kenyataannya melanggar karena asumsi penyelidikan tidak

PT. INAME UTAMA

II-65


konsisten atau karena sulit dilaksanakan di praktik (Kamus Besar Bahasa Indonesia-online); 8)

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara adalah suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut;

9)

Prosedur adalah suatu spesifikasi dari rangkaian tindakan, bertindak atau operasi yang harus dieksekusi dengan cara yang sama untuk tujuan tertentu. Secara singkat, prosedur adalah suatu urutan dari aktivitas, tugas, langkah-langkah, keputusan, proses dan kalkulas. Suatu prosedur pada umumnya mempengaruhi suatu perubahan.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. b.

Komponen sistem Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen: 1)

Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Dapat berupa benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut;

2)

Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya;

3)

PT. INAME UTAMA

Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya;

II-66


4) c.

Lingkungan, tempat di mana sistem berada.

Tipe sistem Ada berbagai tipe sistem berdasarkan kategori: 1)

Atas dasar keterbukaan: • sistem

terbuka,

dimana

pihak

luar

dapat

mempengaruhinya; • sistem tertutup. 2)

Atas dasar komponen: • Sistem fisik, dengan komponen materi dan energi; • Sistem non-fisik atau konsep, berisikan ide-ide.

d.

Acuan prosedur Prosedur, juga mengacu kepada: 1)

Satu set perintah yang menunjukkan bagaimana untuk menyiapkan atau membuat sesuatu;

2)

Subroutine atau metoda (ilmu pengetahuan komputer), sebagian dari kode di dalam suatu program yang lebih besar;

3)

Dalam Algoritma (matematika) dan komputasi prosedur adalah satu set kalkulasi atau operasi untuk memenuhi tujuan;

4)

Prosedur yang bersifat parlementaer, di pemerintah, proses menggunakan pengambilan keputusan oleh suatu perakitan yang legislatif. Ini meliputi prosedur yang legislatif.

PT. INAME UTAMA

II-67


C.

TERMINOLOGI NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA DALAM STUDI INI Berdasarkan referensi yang ada sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka dalam studi ini mendefinisikan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro sebagai berikut. Tabel 2.2 : Perumusan Terminologi Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Sispro No 1.

Istilah Norma

Hasil Kajian Pustaka • PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Propinsi Sebagai Daerah Otonom. • Wikipedia.

Definisi Kajian Pustaka

Definisi studi

Aturan atau ketentuan Aturan yang yang mengikat mengikat. sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan

Seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui ling-kungan sosialnya. Suatu ketentuan atau • Kamus Bahasa aturan yang bersifat Indonesia mengikat dalam Kontemporer. masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Aturan yang telah • Kamus Umum Bahasa Indonesia ditetapkan bersama dan mengikat setiap edisi ke-3. individu dalam suatu kelompok. Aturan atau ketentuan • Kamus bahasa Indonesia-online. yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat atau aturan/kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur. • Studi kebutuhan Aturan atau ketentuan yang mengikat Standarisasi di sebagai panduan / Sektor pengendalian. Transportasi Dalam Rangka Pening-katan Keselamatan Trnasportasi.

PT. INAME UTAMA

Kata kunci / Indikator

Peraturan yang diterapkan.

Panduan, tatanan dan kendali.

Aturan individu / kelompok.

- Aturan masyara-kat - Kaidah untuk tolok ukur

Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan.

Aturan yang mengikat.

II-68


No

Istilah

2.

Standar

Hasil Kajian Pustaka • Reyers.

• Donobean.

• Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. • Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. • Kamus umum Bahasa Indonesia edisi ke – 3. • Kamus Besar Bahasa Indonesia –online. • Wikipedia.

• Studi.

• Studi.

3.

Pedoman

PT. INAME UTAMA

• PP No. 25 tahun 2000.



Suatu pedoman atau model yang disusun dan disepakati bersama serta dapat diterima untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menaikkan ketepatan kualitatif atau kuantitatif yang spesifik yang didasarkan pada proses atau hasil suatu harapan. Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait. Panji-panji, bendera sebagai lambang.

Pedoman atau model.

Ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. Ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan. Suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktek rekayasa atau teknis yang seragam. Spesifikasi teknis atau sesuatu yang diberlakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Proses merumuskan , menetapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.

Definisi studi

Ketepatan yang spesifik.

Tatacara dan metode.

Lambang

Ukuran tertentu Ukuran tertentu Persyaratan

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode khususnya yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan transportasi laut.

Spesifikasi teknis dalam melakukan kegiatan. Proses merumuskan, menetapkan dan merevisi.

Acuan

Petunjuk yang menerangkan cara menjalankan atau mengerjakan setiap proses dalam

II-69


No

Istilah

Hasil Kajian Pustaka • Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer .

• Kamus Besar Bahasa Indonesia-online.

4.

Kriteria

• Studi Kebutuhan Standarisasi disektor transportasi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi. • Kamus Besar Bahasa Indonesia. • Kamus Besar Bahasa Indonesia – online.

5.

Sispro

• Ludwig Von Bartanlanfy.

• Anatol Raporot.

• L.Ackof.

• Wikipedia.

PT. INAME UTAMA

Definisi Kajian Pustaka Alat untuk menunjuk-kan , mengetahui arah atau mata angin atau sesuatu yang menjadi dasar pegangan, Buku petujuk yang menerangkan cara menjalankan atau mengerjakan sesuatu. Alat untuk menunjukkan arah atau mata angin Kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan Hal yang menjadi dasar untuk menentukan sesuatu. Acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsurunsur tersebut dengan lingkungan. Suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudah informasi, materi, atau energi.

Kata kunci / Indikator - Alat petunjuk - Buku petunjuk

Definisi studi penyelenggaraan transportasi, khususnya trnasportasi laut yang masih bersifat umum.

- Alat petunjuk - Ketentuan dasar - Dasar untuk menentukan

Acuan .

Ukuran yang menjadi dasar. Ukuran yang menjadi dasar.

Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang bersiffat fisik.

Unsur yang terikat.

Kesatuan dan perangkat.

Keadaan saling tergantung satu sama lain.

Elemen yang terhubung.

Satu kesatuan perintah yang menunjukkan cara menyiapkan atau menyelenggar akan transportasi laut atau secara singkat dapat didefinisikan sebagai acuan operasional.

II-70


No

Hasil Kajian Pustaka

Istilah


• www.dim.esdm.

Tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Tahap kegiatan • Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menyelesaikan suatu aktivitas. –online. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. • Anonim.

• Anonim.

Kesatuan bagianbagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memilikim item-item penggerak. Suatu urutan dari aktivitas , tugas langkah-langkah, keputusan, proses dan kalkuklus.


Definisi studi

Tahapan yang harus dilalui.

- Tahap - Metode langkah demi langkah.

Bagian yang saling terhubung.

Urutan.

Berdasarkan referensi yang ada sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka dalam studi ini mendefinisikan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro sebagai berikut.

1.

Norma Adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat sebagai panduan dan pengendali dalam melaksanakan kegiatan.

2.

Standar Adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode khususnya yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan transportasi laut.

PT. INAME UTAMA

II-71


3.

Pedoman Adalah petunjuk yang menerangkan cara menjalankan atau mengerjakan setiap proses dalam penyelenggaraan transportasi khusunya transportasi laut yang masih bersifat umum.

4.

Kriteria Adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang bersifat fisik.

5.

Sistem Prosedur Adalah satu kesatuan perintah yang menunjukkan cara menyiapkan atau menyelenggarakan transportasi laut atau secara singkat dapat didefinisikan sebagai acuan operasional.

D.

HASIL

STUDI

TERDAHULU

TERKAIT

DENGAN

NORMA,

STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Badan LITBANG Perhubungan, berkaitan dengan norma, standar, dan sejenisnya, tercatat sejak tahun 2000.

1.

Studi Standardisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Tahap I, tahun 1995 Studi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiesi dan efektivitas penyediaan jasa transportasi dan dalam upaya meningkatkan efisiensi nasional melalui penerapan standardisasi di sektor transportasi khususnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyusun sandar perangkat penyediaan jasa transportasi laut yang meliputi perangkat input, proses, dan output, baik berupa standar yang akan diberlakukan dalam lingkungan Departemen Perhubungan, maupun standar yang akan diajukan sebagai Standar Nasional Indonesia.

PT. INAME UTAMA

II-72


Studi ini didasari dengan metodologi yang mempelajari tugas dan fungsi Departemen Perhubungan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standardisasi, standar-standar sektor lain terkait, standar-standar internasional yang telah diterapkan di Indonesia, baik standar sarana maupun prasarana transportasi laut. Di samping itu, juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka konfirmasi penentuan ruang lingkup standar di subsektor Perhubungan Laut, penyusunan program standardisasi, penyusunan atau penamaan rancangan Standar Nasional Indonesia, serta melakukan rapat-rapat konsensus dengan pihakpihak terkait untuk membahas dan menyempurnakan rancangan SNI, khususnya terhadap rancangan SNI baru. Dari hasil survei dan pembahasan tersebut, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain ditinjau dari segi prioritas kebutuhan standar dan waktu yang diperlukan untuk pengajuan Rancangan Standar Nasional Indonesia, maka dalam studi ini yang disusun adalah: a.

Persyaratan keselamatan bagi kapal layar dengan pesawat penggerak bantu yang memiliki tonase sampai dengan GT 150, yang digunakan untuk umum.

b.

Persyaratan keselamatan bagi kapal layar dengan pesawat penggerak bantu yang memiliki tonase kotor lebih besar dari GT 150 dan kurang dari GT 300.

2.

c.

Persyaratan untuk alat-alat penolong di kapal.

d.

Persyaratan pada lampu-lampu navigasi kapal.

e.

Sistem perambuan IALA.

Studi Standardisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam Mendukung Keselamatan dan Peningkatan Pelayanan Tahap I, tahun 2001 Penelitian ini bermaksud untuk menyusun konsep Standar Nasional Indonesia di bidang Kesyahbandaran, Kepanduan, Pengawakan, dan

PT. INAME UTAMA

II-73


kenavigasian. Sedangkan tujuannya adalah menjamin keselamatan pelayaran, efisiensi, dan efektivitas pelayanan angkutan laut. Penyusunan Rancangan SNI pada studi ini dilakukan dengan pendekatan analisis data yang diperoleh dari literatur, standardisasi negara lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

secara

internasional. Dari hasil survei dan pembahasan tersebut, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain ditinjau dari segi prioritas kebutuhan standar dan waktu yang diperlukan untuk pengajuan Rancangan Standar Nasional Indonesia, maka dalam studi ini yang disusun adalah: a.

Standar mekanisme dan persyaratan ijin usaha angkutan laut;

b.

Standar persyaratan pengawakan kapal;

c.

Spesifikasi dan standar dermaga pelayaran rakyat sederhana;

d.

Standar persyaratan perlindungan dan pengamanan kabel bawah air;

e.

3.

Standar persyaratan pemanduan.

Studi Standardisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dalam

Upaya

Mendukung

Keselamatan

dan

Peningkatan

Pelayanan Tahap II, tahun 2002 Penelitian ini bermaksud untuk menyusun konsep Standar Nasional Indonesia di bidang angkutan laut, kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran.

Sedangkan

tujuannya

adalah

peningkatan

kualitas

keselamatan pelayaran, efisiensi, dan efektivitas pelayanan jasa transportasi laut. Hasil yang diharapkan dalam studi ini adalah tersedianya konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang siap diajukan kepada Badan Standar Nasional (BSN) untuk diangkat menjadi SNI. Penyusunan Rancangan SNI pada studi ini dilakukan PT. INAME UTAMA

II-74


dengan pendekatan analisis data yang diperoleh dari literatur, standardisasi negara lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional. Penyusunan ini didasarkan pada lima prioritas usulan KOMTAP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang meliputi pedoman pelayanan angkutan laut penumpang, persyaratan dermaga beton (kapal perintis), persyaratan desain pofil alur pelayaran dan persyaratan alat keruknya, persyaratan pemenuhan lambung timbul kapal untuk pelayaran Nusantara, serta perlindungan dan pengamanan pipa bawah air. Dari hasil survei dan pembahasan tersebut, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain ditinjau dari segi prioritas kebutuhan standar dan waktu yang diperlukan untuk pengajuan Rancangan Standar Nasional Indonesia, maka dalam studi ini yang disusun adalah: a.

Standar persyaratan perlindungan dan pengamanan pipa laut;

b.

Standar persyaratan dermaga beton (kapal perintis);

c.

Standar

persyaratan

pemenuhan

lambung

timbul

untuk

pelayaran Nusantara; d.

Standar persyaratan desain profil alur pelayaran dan alat keruknya;

e.

4.

Standar mekanisme dan persyaratan ijin usaha angkutan laut.

Studi Kebutuhan Standardisasi Di Sektor Transportasi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi, tahun 2006 Maksud studi ini adalah adanya suatu rencana induk standardisasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang berkaitan dengan keselamatan transportasi yang dapat dijadikan dasar dan pedoman bagi penelitian dan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang keselamatan transportasi. Sedangkan tujuannya adalah

PT. INAME UTAMA

II-75


terwujudnya jaminan mutu produk atau jasa dengan memperhatikan segi-segi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan fungsi lingkungan hidup, dalam menunjang kelancaran masuknya produk dan jasa transportasi di dalam pasar bebas, serta dapat melindungi konsumen Indonesia dari produk barang dan jasa negara asing. Penyusunan studi ini dilakukan dengan pendekatan analisis data yang diperoleh

dari

literatur,

standardisasi

negara

lain,

peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional. Hasil studi ini menunjukkan perlunya standardisasi dalam hal perangkat keras, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan sumber daya manusia untuk setiap moda transportasi. Namun demikian, tidak ada keterangan secara eksplisit mengenai bagaimana bentuk dan pola standardisasi yang konkrit.

5.

Studi Kebutuhan Norma, Pedoman, Standar, Kriteria, dan Sispro Bidang Transportasi Laut, tahun 2008. Maksud dilakukan studi ini adalah tersusunnya konsep kebutuhan pedoman, standar, kriteria, norma, dan sispro di bidang transportasi laut. Tujuan studi ini adalah sebagai dasar operasional dan administratif penyelenggaraan

transportasi

laut

yang

mewujudkan

kualitas

pelayanan, keselamatan dan keamanan, kebersihan, efisien dan efektif. Penyusunan studi ini menggunakan pendekatan Diagnostic research atau perscriptive research, yaitu penelitian untuk mengidentifikasi aspek-aspek transportasi laut yang perlu dibuatkan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro, sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan transportasi laut dan Descriptive research, yaitu penelitian yang menganalisis data-data yang dikumpulkan, serta melaporkannya dengan analisis secara legalitas dan dijadikan untuk informasi baru, dalam merumuskan kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro di bidang transportasi laut.

PT. INAME UTAMA

II-76


Hasil penelitian ini adalah identifikasi dari UU no 17 tahun 2008 yang telah berupa norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro. Pada studi ini belum mengakomodasi peraturan-peraturan yang terbaru seperti PP no 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PP no 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, PP no 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan, PP no 21 tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. 6.

Studi Standarisasi di Bidang Transportasi Laut, 2009 Hasil studi adalah sepuluh rancangan standar yang dapat disusun tersebut, antara lain sebagai berikut : a.

Rancangan standar di bidang kenavigasian 1)

Standar Sarana dan Prasarana Stasiun Radio Pantai (SROP) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS);

b.

c.

2)

Standar peralatan Vessel Traffic Service (VTS);

3)

Standar Instalasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Rancangan standar di bidang kepelabuhanan 1)

Standar Dermaga Kapal Ukuran 1000 DWT;

2)

Standar Dermaga Kapal Ukuran 2000 DWT;

3)

Standar Dermaga Kapal Ukuran 3000 DWT.

Rancangan standar di bidang kepelautan 1)

Standar Kompetensi SDM Kepelautan;

2)

Standar Pengawakan Untuk Kapal-Kapal Non Convention (Non Convention Standard).

d.

Rancangan standar di bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai 1)

Standar Pengamanan Pelabuhan Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri Sesuai ISPS (International Ships and Port Security) Code;

2)

PT. INAME UTAMA

Standar Pengemasan Barang Berbahaya Melalui Laut.

II-77


7.

Studi Kriteria di Bidang Transportasi Laut, tahun 2009 Studi ini menghasilkan 5 (lima) rancangan kriteria sebagai berikut: a.

Rancangan Kriteria Daerah Yang Layak Dilayani Oleh Pelayaran Perintis dan Penempatan Kapal Yang Sesuai;

b.

Rancangan

Kriteria

Hirarkhi

Pelabuhan

Laut

(Utama,

Pengumpul dan Pengumpan); c.

Rancangan Kriteria Pembentukan Pangkalan dan Kelas Penjaga Laut dan Pantai (Sea And Coast Guard) serta kompetensi Sumberdaya Manusianya (Human Resources);

d.

Rancangan Kriteria Pembentukan dan Kelas Distrik Navigasi dan kompetensi Sumberdaya manusianya (Human Resources);

e.

Rancangan Kriteria kelas Syahbandar dan Standar Kompetensi Sumberdaya manusianya (Human Resources); Hasil studi adalah rancangan standar tersebut dapat disusun menjadi 7 rancangan standar yang diajukan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk disyahkan sebagai Standar Nasional Indonesia di Bidang Transportasi Laut. Tujuh (7) rancangan standar yang dapat disusun tersebut, antara lain sebagai berikut. 1)

Sistem dan Prosedur Kedatangan dan Keberangkatan Kapal;

2)

Sistem dan Prosedur Pengawasan Perijinan Memuat Barang Di Atas Deck;

3)

Sistem dan Prosedur Pendaftaran Kapal;

4)

Sistem dan Prosedur Kepelautan/Penyijilan;

5)

Sistem dan Prosedur Sertifikasi Keselamatan Kapal;

6)

Sistem dan Prosedur Sertifikasi Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan;

7)

PT. INAME UTAMA

Sistem dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Kapal.

II-78


Pelaksanaan beberapa sistem dan prosedur di bidang transportasi laut memerlukan adanya koordinasi dan harmonisasi antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

8.

Studi Standarisasi di Bidang Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut, tahun 2010 Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah tersusunnya 10 Rancangan Standar di bidang Keselamatan dan Keamanan Bidang Transportasi Laut. Hasil Studi adalah 10 Rancangan Standar di bidang Keselamatan dan Keamanan Bidang Transportasi Laut, yaitu: a)

Standar desain kapal cepat (HSC) yang disesuaikan dengan karakteristik daerah pelayaran;

b)

Standar keselamatan kapal-kapal yang beroperasi di sungai dan danau;

9.

c)

Standar keselamatan kapal Negara;

d)

Standar keselamatan kesehatan kerja (K3) di pelabuhan utama;

e)

Standar pengamanan kerangka kapal;

f)

Standar tatacara pengamanan fasilitas pelabuhan;

g)

Standar Sarana dan Prasarana Pengamanan Pelabuhan

h)

Standar sistem komunikasi pengamanan pelabuhan;

i)

Standar personil (SDM) pengamanan fasilitas pelabuhan;

j)

Standar Vessel Traffic Informations System (VTIS)

Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut, Tahun 2010 Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah tersusunnya 10 (sepuluh) rancangan penetapan kriteria di bidang transportasi laut.

PT. INAME UTAMA

II-79


Hasil studi adalah 10 (sepuluh) rancangan kriteria di bidang transportasi laut, yaitu : a)

Kriteria klasifikasi pelayanan pelabuhan;

b)

Kriteria trayek tetap dan teratur dan tidak tetap dan tidak teratur;

c)

Kriteria lokasi pelabuhan utama hub internasional;

d)

Kriteria lokasi pelabuhan utama internasional;

e)

Kriteria lokasi pelabuhan pengumpul;

f)

Kriteria lokasi pelabuhan pengumpan regional;

g)

Kriteria lokasi pelabuhan pengumpan lokal;

h)

Kriteria pemeriksa dan penguji keselamatan dan keamanan kapal;

10.

i)

Kriteria daerah pelayaran kapal pelayaran rakyat;

j)

Kriteria SDM kepala/pimpinan otoritas pelabuhan

Studi

Standarisasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Transportasi Laut, tahun 2010 Hasil yang diharapkan dari studi ini tersusunnya 10 (sepuluh) rancangan standar di bidang di bidang lalu lintas dan angkutan laut. Hasil studi adalah 10 (sepuluh) rancangan standar di bidang di bidang lalu lintas dan angkutan laut, yaitu: 1)

Standar Konosemen/Bill of Lading

2)

Standar Perusahaan Nasional Keagenan Kapal

3)

Standar Perusahaan Ship Management

4)

Standar Perusahaan Perantara Jual Beli dan Sewa Kapal

5)

Standar Perusahaan Bongkar Muat

6)

Standar Perusahaan Depo Petikemas

PT. INAME UTAMA

II-80


7)

Standar Kualitas (Kompetensi dan Training) dan Kuantitas TKBM di Terminal Petikemas.

8)

Standar Kualitas (Kompetensi dan Training) dan Kuantitas TKBM di Terminal Konvensional.

9)

Standar Kualitas (Kompetensi dan Training) dan Kuantitas TKBM di Terminal Curah Kering.

10)

Standar Kualitas (Kompetensi dan Training) dan Kuantitas TKBM di Terminal Curah Cair.

11.

Studi Standarisasi di Bidang Prasarana Transportasi Laut, tahun 2010 Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah tersusunnya 10 (sepuluh) rancangan standar di bidang di bidang prasarana transportasi laut. Hasil studi adalah 10 (sepuluh) rancangan standar di bidang di bidang prasarana transportasi laut, yaitu 1)

Standar Terminal Penumpang Internasional Kelas A

2)

Standar Terminal Penumpang Internasional Kelas B

3)

Standar Terminal Penumpang Domestik Kelas A

4)

Standar Terminal Penumpang Domestik Kelas B

5)

Standar Terminal Penumpang Domestik Kelas C

6)

Standar Rambu-Rambu di Pelabuhan

7)

Standar Pelayanan Air di Pelabuhan Hub Internasional

8)

Standar Pelayanan Air di Pelabuhan Internasional

9)

Standar dermaga Curah Cair

10)

Standar Dermaga Curah Kering

PT. INAME UTAMA

II-81


12.

Penelitian Penyusunan Pedoman di Bidang Transportasi Laut, tahun 2010 Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah menata kembali 10 (sepuluh) pedoman di bidang transportasi laut agar menjadi suatu pedoman yang terpadu, efektif dan efisien. Hasil studi diantaranya adalah 10 (sepuluh) rancangan pedoman di bidang transportasi laut, yaitu: 1)

Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan utama hub internasional;

2)

Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan utama internasional;

3)

Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan pengumpul;

4)

Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan pengumpan regional;

5)

Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan pengumpan lokal;

6)

Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan utama hub internasional;

7)

Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan utama internasional;

8)

Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan pengumpul;

9)

Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan pengumpan regional;

10)

Pedoman pelayanan pelayanan penumpang di pelabuhan pengumpan lokal.

E.

KERANGKA PEMIKIRAN Dalam studi kebutuhan norma, standar, pedoman, dan kriteria dibutuhkan analisis yang didasarkan cara-cara berfikir sistematis yuridis, sebagaimana yang dikemukakan JH Merryman : “Explanation ..... is the real thing, and explanation is serious work. However, explanation calls for empirical information. If the explainer finds

PT. INAME UTAMA

II-82


the kind of information he needs already assembled, he is unsually lucky. If it is not availaible he will try get somebody else to get it for him. In extremis, driven by the lust to explain he will go gather the date himself”. Sehingga dalam penelitian ini metode yang dipergunakan, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Diagnostic research atau perscriptive research, yaitu penelitian untuk mengidentifikasi aspek-aspek transportasi laut yang perlu dibuatkan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro, sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan transportasi laut;

2.

Descriptive research, yaitu penelitian yang menganalisis data-data yang dikumpulkan, serta melaporkannya dengan analisis secara legalitas dan dijadikan untuk informasi baru, dalam merumuskan kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro di bidang transportasi laut.

Kebutuhan dalam menganalisis dan mengevaluasi atas permasahan pokok dalam studi ini, maka perlu pengumpulan data sebagai berikut: 1.

Pengumpulan data primer meliputi bahan hukum yang mengikat dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum kebiasaan), yurisprudensi dan fakta lain;

2.

Pengumpulan data sekunder meliputi data-data dari sumber terkait, yaitu kepustakaan, hasil standarisasi BSN bidang transportasi laut dan law reform organization.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Studi Literatur / Riset Pustaka. Dalam aktifitas ini yang sering kali digunakan adalah metode content analysis, sebagaimana yang dikemukanan Soerjono Soekanto dalam bukunya sebagai: “...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specifed characteristics of massages”. Proses analisis dan evaluasi, dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan pendekatan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan PT. INAME UTAMA

untuk

mengetahui

aspek-aspek

transportasi

laut

yang II-83


memerlukan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro. Sedangkan pendekatan statistik digunakan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro bidang transportasi laut. Dalam melaksanakan rencana penelitian dan untuk lebih mempermudah memecahkan persoalan yang dihadapi, maka perlu diuraikan terlebih dahulu cara-cara yang diperlukan untuk pemecahan masalah tersebut. Metodologi yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan, agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Proses penyelesaian masalah, diawali dari identifikasi aspek aspek yang akan dibuatkan norma, pedoman, standar, kriteria dan sispro. Aspek-aspek tersebut didapatkan diantaranya dari TUPOKSI dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,TUPOKSI dari Syahbandar, Otorita Pelabuhan

serta

peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan aspek tersebut, disusun desain kuesioner untuk mengetahui kebutuhan norma, pedoman, standar, kriteria dan sispro bidang transportasi laut. Berdasarkan aspek tersebut, dipilah dan ditentukan prioritas aspek transportasi laut yang memerlukan norma, standar, pedoman, dan kriteria. Dari hasil pengumpulan data opini responden mengenai norma, standar, pedoman, kriteria, maka disusun skala prioritas mana yang perlu segera disusun. Hasil akhir dari proses analisis dan evaluasi, adalah rekomendasi daftar kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro bidang transportasi laut dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa data yang terbagi menjadi kategori data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi daftar produk sertifikasi nasional bidang transportasi laut. Data primer berkaitan dengan opini pengguna dan penyedia jasa terhadap kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro di bidang transportasi laut.

PT. INAME UTAMA

II-84


Tahap Persiapan

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL

IDENTIFIKASI ASPEK ANGKUTAN LAUT

IDENTIFIKASI A.ASPEK KEPELABUHANAN

IDENTIFIKASI ASPEK KESELAMATAN PELAYARAN

Tahap

Tahap Analisis

PENYUSUNAN DESAIN KUESIONER

PEMILAHAN ASPEK YANG BELUM DIBUATKAN NSPK

PENENTUAN KEBUTUHAN NSPK

PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA BERDASAR PRIORITAS

REKOMENDASI

Gambar 2.1 : Alur Pikir Studi

PT. INAME UTAMA

II-85

BAB II STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Recommend Documents