BAB II SERTIFIKAT DAN DOKUMEN
A. Load line 1966. Konvensi ini ditanda tangani pada 5 April 1966. Konvensi ini bertujuan menetapkan prinsip dan peraturan yg seragam untuk menentukan batas kapal - kapal yg melayari pelayaran internasional dapat dimuati guna menjamin keselamatan jiwa dan harta benda di laut.
a) Pemberlakuan Konvensi ini berlaku untuk: 1. Kapal — kapal yg terdaftar di negara penandatangan. 2. Kapal — kapal di teritorial dibawah PBB atau teritorial yang hubungan
Iuar negerinya dibawah Negara penanda tangan.
3. Kapal — kapal yg tdk didaftar yg menggunakan bendera Negara penandatangan. 4. Annex I berlaku untuk kapal — kapal baru 5. Annex II berlaku untuk kapal baru dan kapal lama
b) Pengecualian Konvensi mi tdk berlaku untuk 1. Kapal baru yang panjangnya kurang dari 24 m. 2. Kapal lama yg kurang dari 150 gross ton. 3. Kapal perang. 4. Kapal pesiar yang tidak disewakan. 5. Kapal penangkap ikan.
c) Pembebasan 1. Kapal yang melayari pelayaran International yang terletak dekat perbatasan dapat dibebaskan dari aturan ini asalkan hanya berlayar antara 2 pelabuhan berdekatan dalam daerah pelayaran yang terlindung asalkan disetujui pemerintah-pemerintah Negara tsb 2. Kapal — kapal yg bentuknya khusus .Pemerintah Negara tsb.menyampaikan pada IMO mengenai pembebasan tsb.
3. Kapal yang secara normal tdk melayari pelayaran international tetapi sekali waktu harus melayari pelayaran internasional.
B. MARPOL 1) The International Convention for the prevention of pollution from ships (Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dan kapal), Merupakan konvensi utama yg mengatur pecegahan pencemaran thd lingkungan laut oleh kapal yg berasal dari pengoperasiannya atau kecelakaan kapal. Konvensi ini disahkan pd tgl 2 Nopember 1973 di IMO, yg pd awalnya berisi ketentuan pencemaran oleh minyak , bahan kimia, bahan berbahaya dalam paket, limbah dan sampah. MARPOL protokol 1978 disahkan pd konferensi TSPP (Tanker Safety and pollution Prevention) Februari 1978, dIm rangka merespon kecelakaan kapal tanker 1976/1977. Karena
MARPOL
1973
tidak
kunjung
diberlakukan,
maka
MARPOLProtokol 1978 menelan induknya MARPOL 1973. Marpol 1973/1978 akhirnya diberlakukan pd tgl 2 Oktober 1983. Konvensi MARPOL terdiri dan 6 ANNEX (Lampiran 2) Konvensi ini terdiri dari 6 Annexes2O Articles Protocol 1978 dan Protocol 1997. a) ANNEX I Peraturan Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh minyak. b) ANNEX II Peraturan Pengawasan Pencemaran oleh zat cair beracun yang diangkut dalam bentuk curah. c) ANNEX III Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh Zat Berbahaya yang diangkut dalam kemasan. d) ANNEX IV Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh kotoran (Sewage) dan kapal. e) ANNEX V Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh sampah f)
ANNEX VI Peratu ran Pencegahan Pencemaran Udara dan kapal
PENJELASAN DARI ANNEX I -
Pencegahan pencemaran oleh minyak, diberlakukan pd tgl 2 Oktober 1983.
-
Annex I ditetapkan berkaitan dengan tenggelamnya kapal tanker TORREY CANYON”, ketika memasuki English Channel dan menumpahkan 120.000 ton minyak mentah kelaut pada tahun 1967. Berbagai pertanyaan timbul tentang langkah2 yang harus diambil untuk mencegah pencemaran laut dan tidak adanya suatu sistem yg menyediakan kompensasi setelah terjadinya kecelakaan dilaut yang mengakibatkan pencemaran.
-
Meskipun pencemaran lingkungan laut akibat kecelakaan mempunyai dampak negatif yg luar biasa, namun konferensi menganggap bahwa pencemaran karena pengoperasian kapal masih merupakan ancaman yang lebih membahayakan
-
Karenanya Annex I ini Iebih merupakan penjabaran lebih lanjut dan konvensi OILPOL 1954 yang mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh minyak.
-
Arah kebijakan yang diambil a) KONSTRUKSI 1. Segregated ballast tank (SBT). 2. Dedicated ballast tank. 3. Pembatasan ukuran tanki. 4. Subdivision and stability. 5. Protective location of SBT(double hull). 6. Retention on board.. b) PERLENGKAPAN 1. Oily Water Separator. 2. Oil Discharge Monitoring and Control system. 3. Interface Detector 4. In stalasi pembuangan kedarat. 5. Oil record book. 6. SOPEP.
c) PENGAWASAN
1. Kadar buangan. 2. Daerah buangan. 3. Receiption facility. 4. Penegakan hukum.
d) Persyaratan konstruksi -
Tanki tanki untuk oil residu (sludge).
-
Setiap kapal ukuran GT 400 atau lebih harus dilengkapi dengan tanki yang kapasitasnya sesuai dengan tipe mesin dan lamanya perjalanan.
-
untuk
menampung
oil
residu
yang
berasal
dan
purification of fuel, minyak lumas dan kebocoran minyak di kamar permesinan. -
Pipa ke dan dan sludge tank tidak boleh ada hubungan langsung
keluar
kapal
selain
melalui
discharge
connection -
Pemisahan minyak dan air balast dan pengangkutan minyak di tanki fore peak
-
Di
kapal
kapal
yang
penyerahannya
setelah
31
Desember 1979 ukuran GT 400 atau lebih selain dan kapal tanker dan kapal tanker yang penyerahannya sesudah 31 Desember 1979 ukuran GT 150 atau lebih tidak boleh membawa ballast dalam tanki bahan bakar. -
Bila kebutuhan untuk membawa bahan bakar dalam jumlah yang besar sehingga perlu membawa air ballast yang bukan ballast bersih dalam tanki bahan bakar, ballast tersebut harus dibuang ke receiption facility atau ke laut sesuai aturan dan harus di catat dalam oil record book.
-
Di kapal GT 400 atau lebih yang kontraknya sesudah 1 Januari 1982 dan dalam hal tidak ada kontrak yang peletakan lunasnya sesudah 1 Juli 1982 minyak tidak boleh diangkut
Chapter IV Persyaratan untuk cargo area di kapal tanker. A. Konstruksi: Regulasi 18. Segregated Ballast Tank. Setiap kapal tanker 20 000 ton DWT atau lebih dan product tanker ukuran 30 000 ton DWT yang penyerahannya sesudah 1 Juni 1982
harus
dilengkapi
dengan
Segregataed
ballast
tank.
Kapasitas dan SBT harus ditentukan bahwa kapal dapat beroperasi
dengan
selamat
dalam
kondisi
ballast
tanpa
mengharuskan mengisi ballast dalam tanki muatan. Dalam segala hal bagaimanapun kapasitas dan SBT sekurang kurangnya bahwa dalam setiap kondisi ballast dalam bagian pelayaran termasuk kondisi dalam lightweight tambah SBT draft dan trim kapal memenuhi persyaratan berikut : 1. Moulded draft tengah tengah (dm) : dm = 2.0 +0.02 L 2. Trim by the stern tidak lebih dari 3. Dalam setiap keadaan propeller tenggelam
Oil tanker yang penyerahannya pada atau sebelum 1 Juni 1982 yang mempunyal penataan ballast khusus.
Bila sebuah kapal tanker diserahkan pada atau sebelum 1 Juni 1982 dikonstruksikan dan dioperasikan dengan cara sedemikian bahwa dalam setiap kondisi memenuhi persyaratan mengenai draft dan trim tanpa menggunakan ballast water dibebaskan dan persyaratan SBT asalkan persyaratan berikut dipenuhi : 1. operasional procedure dan pengaturan ballast disyahkan oleh Pemerintah 2. Perjanjian dicapai antara Administration dan Pemerintah Negara Pelabuhan 3. IOPP certificates diendorsed bahwa kapal dioperasikan dengan pengaturan ballast khusus.
Ballast tidak boleh diangkut dalam tanki minyak kecuali dalam keadaan yang jarang terjadi misalnya karena. kondisi cuaca untuk keselamatan kapal Nakhoda menginginkan penambahan air ballast.
Pemerintah yang telah mengendorsed IOPP cert denganpengaturan ballast khusus harus menginformasikan ke IMO.
Oil tanker 70 000 ton DWT atau lebih yang penyerahannya sesudah 31 Desember 1979. Oil tanker 70.000 ton DWT atau lebih harus dilengkapi dengan SBT yang memenuhi persyaratan sesuai konvensi ini.
Protective location of SBT’ Pada setiap tanker crude oil 20.000 ton DWT atau lebih dan product carrier 30.000 ton DWT atau lebih penyerahan sesudah 1 Juni 1982 SBT yang terletak dalam panjang dan tanki muatan harus melindungi keluarnya minyak apabila terjadi tubrukan atau kandas.
Persyaratan double hull dan double bottom bagi tanker yang penyerahannya sesudah 6 Juli 1996 Aturan mi berlaku untuk oil tanker 600 ton DWT atau lebih yang penyerahannya pada atau sesudah 6 JuN 1996: Setiap oil tanker 5000 ton DWT atau lebih harus memenuhi persyaratan sbb: Keseluruhan panjang dan cargo tank dilindungi oleh ballast tank atau ruang lain selain dan ruang muat minyak
Reg 20 Double hull and double bottom untuk untuk tanker yang penyerahannya sebelum 6 July 1996 Kecuali dinyatakan lain berlaku untuk: Kapal tanker 5000 ton DWT yang penyerahannya sebelum 6 Juli 1996 yang didistilasi.
Untuk maksud aturan ini : 1. Heavy diesel oil berarti diesel oil selain dan yang didistilasi dimana lebih dari 50 procent dan volume distilsi pada tempeatur tidak lebih dan 340 derajat celcius bila dites dengan dengan metode yang disyahkan IMO
2. Fuel oil berarti distilasi berat atau residu dan crude oil atau dicampur dan material tersebut dengan maksud digunakan untuk bahan bakar untuk produksi panas atau tenaga dengan kualitas yang sama dengan spesifikasi yang disyahkan IMO
Kategori dan kapal tanker 1. Kategori 1 oil tanker berarti berarti sebuah kapal tanker ukuran 20.000 ton DWT atau yang membawa crude oil,fuel oil,heavy diesel oil atau minyak lumas sebagai muatan dan tanker 30.000 ton DWT atau lebih yang membawa mnyak selain dan tsb terdahulu. 2. Kategori 2 oil tanker berarti tanker 20.000 ton DWT atau membawa crude oil,fuel oil,heavy diesel oil atau minyak lumas sebagai cargo dan tanker 30.000 ton DWT atau lebih membawa minyak selain itu yang memenuhi persyaratan oil tanker yang penyerahannya sesudah 1 Juni 1982. 3. Kategori 3 oil tanker berti sebuah oil tanker 5.000 ton DWT atau lebih tetapi kurang dan 20.000 ton untuk crude oil tanker atau kurang dan 30.000 ton untuk tanker lainnya. 4. Tanker yang terkena aturan mi harus memenuhi semua persyaratan paling lam bat tgl 5 April 2005
Rg.21 Pencegahan pencemaran dan tanker yang membawa heavy grade oil sebagai muatan.
Berlaku untuk oil tanker 600 ton DWT.
Yang dimaksud dengan heavy grade oil adalah : a. crude oil yang densitynya pada 15 derajat celcius Iebih tinggi dan 900 kg/m3 b. Bahan bakar yang densitynya pada 15 derajat celcius lebih dan 900 kg/m3 atau kinematic viscosity pada 50 derajat C lebih dan 180 mm2/s c. Bitumen,tar dan emlsinya.
Kapal-kapal yang terkena aturan mi harus memenuhi persaratan:
Bila ukuran 5000 ton DWT atau Iebih harus dilengkapi dengan double hull dan double bottom.
Bila ukuran 600 ton atau lebih tetapi kurang dan 5000 ton harus dilengkai double bottom atau space dan wing tank dan spa
Reg. 22 perlindungan dan pump room
Berlaku untuk kapal tanker ukuran 5000 ton DWT atau lebih yang dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2007. Pump room harus dilengkapi dengan double bottom sedemikian sehingga pada setiap cross section dalam dan setiap double bottom tank atau space tinggi (h ) antara dasar dan pump room base line kapal diukur tegak lurus ke base line tidak kurang dari :
h = B/15(m) atau h = 2m mana yang lebih kecil. Nilai minimum h = 1 m
Pompa ballast harus dilengkapi dengan arrangement yang mencukupi untuk menjamin pengisapan yang efisien dan tanki double bottom.
Bila luapan dan pump room tdk akan mempengaruhi pompa sistim balaast doumble bottom tdk diperlukan
Reg 26.Pembatasan ukuran tanki
Diberlakukan terhadap tanker GT 150 atau lebih yang penyerahannya sesudah 31 Desember 1979
Suatu tanker GT 150 atau lebih yang penyerahannya sesudah 1 Januari 1977 dan kontrak pembuatannya sesudah 1 Januari 1974 atau bila tdk tdk ada kontrak yang peletakan lunasnya sesudah 30 Juni 197 Panjang tanki maximium 10 meter atau :
a. (0,5 bi/membujur) b. (0,25 bl/B B +0,1 ) L tetapi tdk boleh lebih dai 0,2 L bila tdk mempunyai sekat + 0,15 ) L bila mumpunya sekat membujur di tengah.
Bila ada 2 atau lebih sekat membujaur maka panjang tanki: wing tank 0,2 L
centre tank : bila b1/B sama atau lebih dan 1/5 0,2 L bila kurang dan 1/5 maka panjang tanki (0,5 bl/B+0.1) L L = panjang kapal, bl=lebar wing tank,B lebar kapal.
SLOP TANK o Berlaku untuk tanker GT 150 atau lebih o Setiap kapal harus dilengkapi dengan Slop tank untuk menampung balast kotor dengan kapasitas minimum 3% dan kapasitas muat kapal,kecuali pemerintah dapat menyetujui : o 2% untuk tanker yang air pencuci tankinya dapat digunakan lagi untuk mencuci tanki lain atau yang dilengkapi COW dan SBT. o 1% tanker kombinasi. o Slop tank harus didisain terutama kedudukan dan inlet, outlet, bafflet atau weirs bila dilengkapi untuk mencegah gejolak pencampuran minyak dengan air. o Tanker 70.000 ton DWT atau lebih yang penyerahannya sesudah 31 Desember 1979 sekurang kurangnya harus dilengkapi dengan 2 slop tank o Penataan pompa, pipa dan pembuangan Di setiap tanker manifold pembuangan untuk dihubungkan dengan receiption facity guna pembuangan ballast kotor harus terletak di dek terbuka pada kedua sisi kapal. Pada tanker GT 150 atau lebih pipa untuk pembuangan air ballast atau air bercampur minyak dan daerah ruang muat
ke laut harus mengarah ke dek terbuka atau ke lambung kapal diatas ganis air pada kondisi draft terdalam. Untuk tanker GT 150 atau lebih yang penyerahanya sesudah 31 Desember 1979 harus ada cara untuk menghentikan pembuangan kelaut. Balast kotor atau air bercampur minyak dan suatu posisi di upper
dek
atau
diatasnya
yang
manifold
untuk
pembuangan itu kelihatan. Peralatan penyetopan itu boleh tidak dipasang bila ada sisi tim komunikasi yang efektif seperti
telepon
atau
peralatan
radio
antara
posisi
pengawasan dan posisi kontrol pembuangan.
Pada setiap tanker yang penyerahannya sesudah I Juni 1982 harus dilengakapi dengan SBT atau COW harus memenul-il persyaratan berikut : 1. Harus dilengkapi dengan sistim pipa yang didisain dan dipasang sedemikian sehingga minyak dalam pipa se minimum mungkin. 2. Peralatan harus dipasang untuk mengeringkan semua pompa muatan dan pipa pipa setelahselesai pembongkaran muatan,bila perlu dengan hubungan sebuah peralatan stripping.Pipa dan pompa pengering harus bisa membuang ke darat atau ke slop tank.Untuk pembuangan ke darat suatu pipa khusus berdiameter kecil harus tersedia dan dihubungkan ke kran manifold. 3. Pada setiap tanker pembuangan ballast kotor atau air bercampur minyak dan daerah cargo harus berada diatas garis air, kecuali : Seregated ballast dan ballast bersih dapat dibuangdi bawah garis air bila di pelabuhan atau terminal atau di laut dengan sistim gravity atau di laut dengan porn pa bila pertu ran air ballast memenuhi. Persaratan aturan D-1.1 dan International Convention for the Control
and
Management
of
Ships
Ballast
Water
and
SEDIMENTS. Tanker yang penyerahannya pada atau sebelum 31 Desember 1979 yang tanpa modifikasi tidak mampu membuang segregated
ballast diatas garis air dapat membuang di bawah garis air di laut dengan persaratan bahwa permukaan dan air ballast telah diteliti sebelum pembuangan untuk meyakinkan bahwa tidak ada kontaminasi dengan minyak. Tanker yang penyerahannya pada atau sebelum I Juni 1982 yang beroperasi dengan sistim Dedicated Ballast Tank yang tanpa modifikasi tidak mampu untuk membuang di atas garis air dapat diijinkan pembuangan di bawah garis air dengan persaratan harus diawasi sesuai aturan 18.8.3 (hanya untuk product carrier yang di lengkap dengan oil content meter yang di akui) Setiap tanker GT 150 atau Iebih yang penyerahannya sesudah 1 Januari 2010 yang telah dipasang sea chest yang secara permanen dihubungkan dengan sistim pipa muatan harus dilengkapi dengan kedua persaratan yaitu sebuah sea chest dan sebuah inboard isolation valve.Sebagai tambahan dan valve mi sea chest harus bisa diisolasi dan sistim pipa muat bila pemuatan sedang berlangsung
Equipment (Peralatan)
1. Dari ruang permesinan
Perlalatan penyaring minyak (oil filtering) a. Setiap kapal ukuran GT 400 atau lebih tetapi kurang dan CT 10000 harus dilengkapi dengan oil filter yang menjámin bahwa setiap campuran berminyak yang dibuang melewati alat itu kandungan minyaknya tidak melebihi 15 ppm.
b. Setiap kapal ukuran GT 10 000 atau lebih harus dilengkapi dengan oil filter yang menjamin bahwa setiap campuran berminyak yang dibuang melewati peralatan tersebut kandungan minyaknya tidak boleh melebihi 15 ppm dan sebagai tambahah dilengkapi dengan alarm yang menunjukkan bila level itu dilebihi dan sebagai tambahan harus ada sistem yang yang akan menghentikan pembuangan bila kadar minyaknya melebihi 15 ppm.
2. Dan cargo area di kapal tanker
Oil discharge monitoring and Control system Tanker CT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil disharge monitoring and control system yang disyahkan Pemerintah. Dengan pertimbangan sistim mi bersama dengan sistim oilcontent meter harus menggunakan spesifikasi yang direkomendasi oleh lMO. System harus dilengkapi dengan alat recording yang merecord terus menerus record dan pembuangan dalam liter per mu dan jumlah total yang dibuang atau oil content dan kecepatam pembuangan. Record ini harus ditandai dengan tanggal dan waktu dan harus disimpan sekurang kurangnya 3 tahun. Oil discharge monitoring dan control system harus langsung beroperasi bila ada pembuangan kelaut dan pembuangan harus langsung berhenti bila kecepatan pembuangan melebihi dan yang diijinkan. Setiap kegagalan dan sistim mi juga akan menghentikan pembuangan. Dalam hal kerusakan alat ini sistim manual alternatif dapat digunakan tetapi defective unit harus dapat beroperasi secepat mungkin. PSCO dapat mengijinkan satu kali ballast voyage ke pelabuhan perbaikan untuk memperbaiki sistim monitor dan kontr.
Reg 32 Oil/water interface detector Tanker CT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil/water interface detector yang efektif yang disyahkan Pemerintah untuk mengetahui dengan cepat dan akurat batas permuakaan minyak dan air dalam
slop tank dan harus bisa digunakan di tanki lain dimana pemisahan air dan minyak berlaku dan mana akan dibuang ke laut.
Reg.33, Persyaratan Crude Oil Washing. 1. Setiap
Crude
oil
tanker
20.000
ton
atau
lebih
yang
penyerahannya sesudah I Juni 1982 harus dilengkapi dengan sebuah sistem pembersihan tanki menggunakan Crude Oil Washing. Pemerintah harus memastikan bahwa sistim ini memenuhi persyaratan dalam waktu satu tahun sesudah tanker mi pertama kali mejalani trayek mengangkut crude oil atau pada akhir voyage ke tiga 2. Crude Oil Washing harus memenuhi persyaratan yang ditentukan PemerintahPemerintah harus mengusahakan setiap pelabuhan dilengkapi dengan sarana penampungan minyak kotor atau balast kotor.Untuk memungkinkan pipa dan penampungan didarat dapat dihubungkan dengan pipa pembuangan dikapal harus disediakan sambungan standar dengan ukuran. o
Penjelasan Ukuran
o
Diameter luar 215 mm
o
Diameter dalam sesuai tbl pipa
o
Baut dalam flens 6 lobang diameter 22 mm
o
Tebal flens 20 mm
o
Baut 6 buah diameter 20 mm
3) Sources and Percentages of Oceanic Oil Pollution Millions of
Percentage of
Gallons
World Total
Ship Source Oil Spills
37
5.24
Vessel Maintenance
137
19.4
Offshore Drilling
15
2.12
Type of Oil Pollution
Natural Seeps
52
8.78
Up in Smoke
92
13.03
Down the Drain
363
51.42
706
100
Total World Oil Pollution
C. DOKUMEN DAN SERTIFIKAT YANG HARUS ADA DIKAPAL A. KAPAL
YANG
TERKENAN
PERSYARATN
KONVENSI
a. Semua kapal Nationality Certificater or Ship’s Register 1. International Tonnage Certificate.(TMS art.7) 2. International
Load
Line
Certificate.atau
International Load Line Exemption Certificate (LL artl6 and Protocol art 18) 3. Intact Stability Booklet.(Solas 11-1/22,25-8) 4. Damage Control Booklets.(Solas 11-1/23,23-1,25-8) 5. Minimum safe Manning Document(Solas V/14.2.) 6. Fire Safety training manual(Solas 11-2/15.2.4) 7. Fire Control Plan/booklet(Solas 11-2/15.2.4) 8. On board training and drill record(Solas 11-2/15.2.2.5) 9. Fire safety operational booklet (Solas 11-2/16.2) 10. lnternational Clii Pollution Prevention Certificate.(Marpol Annex 1/26) 11. Oil Record Book (Marpol Annex 1/20) 12. Certificates for Master,Officers and ratings(STCW art VI,Regl/2,Al/2) 13. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan(Marpol I/26)International Sewage Pollution Prevention Certificate (Marpol Annex lV/5) 14. Garbage Record Book (Marpol Annex 5/9) 15. Garbage Management PIan(Marpol V/9) 16. Voyage data recorder system-certificate of compliance (Solas V/18.8) 17. Cargo Securing Manual (Solas Vl/5.6,Vll/5) 18. Document of Compliance (Solas lX/4,ISM 13) 19. Safety Management Certificate(Solas IX/4) 20. lnternational Ship Security Certificate ataulnterimS.S.Certificate (Solas Xl-219.1.1) 21. Ship Security Plan and Associated records 22. Continous Synopsis Record (Solas Xl-115)
B. Tambahan untuk Passenger ship. 1. Passenger Ship Safety Certificate(SolasI/1 2) 2. Exemption Certificate (when exemp.granted) 3. Special Trade passenger ship safety certicate,special trade passenger space cert. 4. Search and rescue cooperation plan (solas V/7.3) 5. List of operational limitation (Solas V/30) 6. Decision support system for Masters (Solas 111/29)
b. Tambahan untuk kapal cargo 1. Cargo Ship Sfety Construction Certificate (Solas 1/12) 2. Cargo Ship Safety Equipment Certificate(Solas 1/12) 3. Cargo Ship Safety Radio Certificate(Solas 1/12) 4. Cargo Ship Safety Certificae,lf applicable 5. Exemption Certificate ,if applicale 6. Document ofauthorization for the carriage of grain (Solas V119). 7. Certicate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage(For tanker>DWT 2000) dc 1992 article Vll.(Only for tanker DWT 2000 or more) 8. Enhanced survey report file (Bulk carriers and tankers)(Solas Xl1 /2.Res.A744(18). 9. Record of oil discharge monitoring and control system for the last ballast voyage(Marpol Annex I Reg.15(3)(a) 10. Cargo Information (Solas Vl/2 ,Xl 1/1 0). 11. Bulk Carrier Booklet(Solas Vl/7,Xl 1/8 12. Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual(Marpol Annex reg.1 3A 13. COW Manual 14. Condition
Assessment
scheme
(CAS)
Statement
of
Compliance,CAS Final report and Review 15. Hydrostatically Balance Loading (HBL) Operational Manual( Marpol Anex I res.MEPC.95(46) Reg.13 G
16. Oil Discharge Monitoring and Control ODMC) Operational manual(Marpol Annex I Reg,1 5(3)(c) 17. Subdivision and stability information (Marpol Reg.25 c. Tambahan untuk kapal NLS 1. International Carriage
Pollution of
prevention
Noxious
Certificate
Liquid
for
the
Substances
in
Bulk.(NLSCert.)(Marpol Annexll Reg,11 danl2A) 2. Cargo Record Book.(Marpol A ll.Reg9) 3. Procedures and Arrangement Manual ( P AManual)(Marpol Annex II Reg,5,5A dan 8) 4. Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances.(Marpol Annex II Reg.16). d. Tambahan untuk kapal DG 1. Document of Compliance with special requirements for carrying dangerous goods.(Solas 11-2/19.4) 2. Dangerous
goods
manifest
or
stowage
plan(Solas
Vll/4.5,Vll/7-2,Marpol Annex lii reg.4 e. Tambahan untuk kapal INF Cargo International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo.(Solas VII/16.INF Code Res.MSC.88(71) par 1.3) f. Tambahan untuk kapal nuklir Nuclear
Ship
(Cargo
or
Passenger)
Safety
Certificate
(SolasVill/lO) C. Sertifikat lain a) Special purpose ship Safety certificate.(Res.A.534(13).Solas 1/12) b) Certificate of fitness for Offshore Support Vessels. c) Diving System Safety Certificate. d) Dinamical
Support
Craft
Construction
and
Certificate. e) Mobile Offshore Drilling unit Safety Certificate. f) Wing-In-Ground (WIG) Craft(MSC cir.1054) g) Permit to operat
Equipment
II. DOKUMEN BAGI KAPAL YANG NON KONVENSI a. Surat tanda kebangsaan (SuratLaut/Pas Besar / Pas kecil) b. Surat ukur (untuk kapal GT 7 atau lebih). c. Buku sijil d. Setifikat Keselamatan. e. Sijil sekoci. f. Sijil kebakaran g. Fire cotrol plan h. Sertifikap Pencegahan Pencemaran i.
oleh minyak (IOPP Cert.) untuk tanker GT 150 atau Iebih dan non tanker GT 400 atau lebih
j.
Oil Record Book untuk tanker GT 150 atau lebih dan Non tanker GT 400 atau lerbih
k. Record 0DM and Control system untuk tanker CT 10.000 atau lebih. l.
SOPEP untuk tanker GT 150 atau lebih dan Non tanker GT 400 atau Iebih
m. DOC dan SMC bagi yang berukuran GT 500 atau Iebih n. Utk kapal pengangkut NLS harus ada NLS Certificate,PA Manual,Cargo Record Bookdan SMPEP o. Bagi kapal pengangkut
Muatan Berbahaya
harus ada
Docoment of Compliance for Carryiang Dangerous Goods p. Untuk High Speed Craft hrs ada sertifikat High Speed craft,ljin Operasi dan Crew mempunyai Brevet A atau A dan B q. Minimum Safe Manning Certificate r. Sertfikat dan Perwira dan ABK s. Sertifikat Garis Muat (Load Line Certificate) t. Crew List u. Cargo Manifest (Daftar muatan) v. Surat Persetujuan Berlayar dan Pelabuhan terakhir w. Sertifikat bebas Tikus dan x. Buku Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
ANNEX II Peraturan
untuk
pengawasan
pencemaran
oleh
zat
cair
beracun(Noxious Liquid Substances)
Diberlakukan
secara
bertahap
sesuai
amendmennya
.Amendmen 1989 yg memberlakukan IBC Code dan BCH Code berlaku sejak 13 Okt 1990.Amendmen 1992 berlaku sejak I Juli 1994.Amendmen 1994 mengenai pengawasan PSCO berlaku sejak 3 MARET 1996.
Kapal kapal pengangkut NLS sesudah disurvei diberikan Sertifikat International Pollution Prevention Certificate For The Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk atau sering disebut NLS Certificate
Sertifikat berlaku untuk 5 tahun dengan persyaratan harus diendors tiap tahun.
Survei survei yang dlaksanakan sehubungan dengan sertifikat tersebut adalah: 1. Initial survey sebelum kapal dioperasikan untuk partama kali. 2. Annual survey dalam waktu 3 bulan sebelum atau sesudah Anniversary date dan sertifikat. 3. Intermediate survey dalam waktu 3 bulan sebelum atau sesudah Anniversary date ke 2 atau ke 3. 4. Renewal survey setiap 5 tahun atau sesuai masa laku sertifikat. 5. Additional survey apabila dibutuhkan.
Bagi kapal kapal yang sudah disurvei dan diberikan sertifikat berdasarkan International Bulk Carrier Chemical Code(IBC Code) atau Bulk Chemical Code (BCH Code) tidak perlu disurvei lagi untuk mendapatkan NLS Cert.Disamping itu kapal ini juga harus dilengkapi dengan IOPP Certificate
PEMBAGIAN ZAT CAIR BERACUN Zat cair beracun dibagi dalam 4 kategori yaitu: 1. Kategori X yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang kelaut dan pencucian tanki muatan atau dan ballast yang dimuat ditanki muatan akan menimbulkan bahaya yang besar (major hazard) baik terhadap sumber hayati laut atau kesehatan manusia
atau
menimbulkan
ancamah
serius
terhadap
penggunaan laut secara sah Iainnya ,karenanya tdk boleh dibuang kelaut. 2. Kategori Y yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya (hazard) balk terhadap sumber hayati laut atau kesehatan manusia atau menimbulkan ancaman terhadap penggunaan laut secara sah lainnya karenanya hanya kwalitas dan jumlah yang terbatas yang dapat dibuang kelaut. 3. Kategori Z yaitu zat cair yang apabila dibuang kelaut akan menimbulkan bahaya kecil (minor hazard)thd Iingkungan dan kesehatan manusia karenanya memboplehkan pembatasan yang kurang kuat thd pembuangan kelaut. 4. OS (other subctances) yaitu yg termasuk zat lain dalam Chapter 18 dan IBC Code yang tidak termasuk X,Y atau Z yang sampaimsaat mi belum menimbulkan bahaya terhadap Iingkungan laut.
Contoh zat cair beracun
Kategori X: Aceton Cyanohydrin ,Acrolein Diclo ro Benzenes,Carbon disulphide,Cresols,PhosphOrUS dll
Kategori Y Allyl Alcohol, Ammonia, Beflziene chloride,Carbon Tetra chloride,Chloroform,dll
Kategori Z: Acetic Aceid,lso Amyl Acetate,Amiline,Ethyi Acetate,Silicon Tetrachloride,dd
Pengawasan 1. Pemerintah tiap Negara harus menunjuk Surveyor surveyor untuk mengawasi pelaksanaan dan Aturan mi dan mengawasi sesuai guideline dan IMO. 2. Nakhoda nakhoda kapal yang mengangkut zat cair beracun harus menjamin bahwa semua ketentuanketentuan teiah dipenuhi dan Cargo Record Book dilsi sesuai ketentuan.
Pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori X: 1) Sesudah
selesai
pembongkaran
sebelum
kapal
berangkat tanki harus diadakan pencucian pendahuluan (pre wash) dan air pencucian dibuang ke Receiption Facility sampai konsentrasj zat cair beracun dalam aliran kurang dan 0,1% dalam berat kemudian dipompa sampai kosong kecuali untuk jenis pospor konsentrasi dalam aliran kurang dan 0,01 % dalam berat. 2) Bila kemudjan air ditambahkan kedalam tanki, air pencucian
dapat
dibuang
kelautsesual
dengan
persyaratan: a) Kapal berada diluar daerah khusus. b) Kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knots untuk yang digerakkan mesin dan 4 knots untuk yang ditunda. c) Lubang pembuangan berada dibawah garis air. d) Pembuangan pada pada jarak tidak kurang dan 12 mu dan daratan dengan kedalaman tidak kurang dan 25 meter.
Pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori Y:
Sesudah selesai pembongkaran tanki dicuci (pre wash) sampai sisa muatan dalam tanki tidak lebih darrl 1 M3 atau 1/3000 kapasitas tanki dan dibuang ke Receiotion Facility. Kemudian apabula ditambahkan air dapat dibuang ke laut dengan persyaratan: a) Kapal sedang berada diluar daerah khusus b) Kapal sedang berlayar dgn kecepatan 7 knots untuk yang bermesin dan 4 knots untuk yang digandeng. c) Konsentrasi zat beracun diar baling baling tidak melebihi 1 ppm. d) Pembuangan dilaksanakan tidaki kurang dan 12 mu dan daratan pada kedalaman lebih dan 25 mtr.
Pengawasan untuk katagori Z 1. Selesai bongkar sebelum meninggalkan pelabuhan tanki harus dicuci (pre wash) sampai sisa muatan tidak lebih dari 3 M3 atau 1/1 000 kapasitas tanki 2. Kemudian apabila ditambahkan air dapat dibuang ke laut dengan persyaratan: a) Kapal berada diluar daerah diluar daerah khusus. b) Kapal sedang berlayar dgn kecepatan 7 knot untuk yang bermesin dan 4 knot untuk yang digandeng. c) Pembuangan dibawah garis air. d) Kapal berada lebuh dan 12 mit dan daratan pada kedataman 25 mtr atau lebih
Atas permintaan Nakhoda pre wash dapat ditiadakan dengan syarat: a) Tanki bekas pembongkaran ticlak akan dicuci karena akan dimuat jenis yang sama atau yang dapat digabungkan.
b) Tanki bekas pembongkaran tdk akan dicuci dilaut dan akan dcuci dipelabuhan lain asal ada jaminan tertulis dan pelabuhan tersebut. c) Sisa muatan dihilangkan dengan sistm ventilasi yang disetujui Pemerintah berdasarkan standar IMO. Untuk kategori OS tidak perlu diadakan prewash’ dan dapat dibuang kelaut dengan persyaratan: a) Kapal sedang berlayar diluar daerah khusus. b) Kecepatan tidak kurang dari 7 knot bagi yang bermesin dan 4 knot bagi yang digandeng. c) konsentrasi tidak lebih dan 1/10. d) pembuangan pada jarak 12 mit dengan kedalaman tidak kurang dan 25 meter.
CARGO RECORD BOOK 1. Setiap kapal yang mengangkut zat cair beracun harus dilengkapi dengan Cargo Record Book 2. Cargo record Book harus diisi tanki per tanki bilamana operasi berikut ditaksanakan: Pemuatan cargo. Pemindahan internal cargo Pembongkaran cargo. Pencucian tanki muatan. Pengisian ballast ke tanki muatan Pembuangan ballast dan ruang muat Pembuangan residu ke sarana penampungan. Pembuangan ke taut atau penghilangan dengan ventilasi. 3. Setiap
pembuangan
apakah
operasional
atau
kecelakaan harus dicatat. 4. Bila operasi diawasi oleh surveyor ,surveyor harus membuat catatan dalam Cargo Record Book
5. Cargo Record Book diisi dalam bahasa lnggris atau Perancis kecuali yang tidak punya NLS cert. 6. Cargo Record Book harus disimpan ditempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan kecuali ditongkang tak berawak disimpan di kapal tunda.Cargo Record Book disimpan dikapal sampai 3 thn sesudah pengisian terakhir
Procedures and Arrangement Manual(PA Manual). Setiap kapal yang mengangkut NLS dalam bentuk curah harus dilengkapi dengan PA Manual. Tujuan utama dan Manual adalah untuk mengenalkan kepada Perwira kapal tata susunan fisik dan semua prosedur operasi sehubungan bengan penanganan muatan,pencucian
tanki
.penanganan
slop
dan
pengisian tanki ballast yang harus diikuti agar sesuai persyaratan Annex II. PA Manual minimum harus berisi informasi dan petunjuk operasi berikut 1. Perincian gambaran utama dan Annex II. 2. Daftar dan NLS yang diijinkan untuk diangkut kapal tersebut. 3.Tanki-tanki yang diijinkan untuk mengangkut masing masing NLS 4. Perincian dan seluruh tata susunan dan peralatan termasuk pemanasan muatan dan sistim pengawasan suhu,skema
sistim
stripping
dan
pompap
ompa.(check list) 5. Prosedur mendetil sesuai standar yang diteraokan pada
masing-masing
kapa.
tarmasuk
instruksi
instruksi seperti metoda pengeringen,prewash tankit anki,pengisian ballast ruang muat.pembuangan residu dll.
6.Tanggung jawab Nakhoda sehubungan prosedor operasi yang harus diikuti untuk meyakinkan bahwa tidak ada residu atau campuran yang dibuang kelaut.
ANNEX Ill
Adalah Peraturan peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang diangkut dikapal dalam kemasan, Berlaku secara Internasional I Juli 1992
Hal-hal yang harus diperhatikan:
1. Packing
harus
meminimalkan
bahaya
terhadap
lingkungan sesuai kekhususan isinya. 2. Marking dan Labelling.Diberi merk nama tekhnik dilengkapi UN number.Merk harus tidak hilang walau terbenam dilaut selama 3 bulan. 3. Dokumentasi.Semua dokumen harus menggunakan nama tehnik dan dicantumkan kata-kata MARINE POLLUTAN. 4. Stowage .Barang berbahaya hrus ditempatkan dengan aman dan dilashing sehingga mengurangi ancaman terhadap Iingkungan
Nakhoda atau agen yang kapalnya akan memuat atau membongkar zat yang berbahaya harus memberi tahukan kepada Syahbandar 24 jam sebelum kegiatan
ANNEX IV Adalah Peraturan untuk mencegah pencemaran oleh kotoran (Sewage) dan kapal 1. Peraturan mi berlaku untuk: a) Kapal baru GT 400 atau lebih. b) Kapal baru kurang dan GT400 yang membawa Iebih dan 15 orang.
c) Kapal lama GT 400 atau Iebih lima tahun sesudah pemberlakuan aturan ini. d) Kapal lama kurang dan GT 400 yang membawa 15 orang atau Iebih diberlakukan 5 tahun setelah aturan ini enter inforce. 2. Yang dimaksud sewage adalah: a) Pembuangan dan toilet.urinoir dan wc. b) Pembuangan
dan
tempat
pengobatan
seperti
hopital,dispensary yang dibuang ke westafel atau scupper c) Pembuangan dan ruangan tempat binatang hidup d) Buangan lain yang bercampur dengan buangan diatas
Kapal
kapal
sertifikat
yang
memenuhi
International
Sewage
persyaratan Pollution
diberikan Prevention
Certificate.
Sertifikat berlaku sesuai ketentuan Pemenintah tetapi tidak boleh lebih dan 5 tah u n. 3. Sehubungan dengan sertifikat ini dilaksanakan survei: a) Initial
Survey
dioperasikan
dilaksanakan pertama
kali
sebelum atau
kapal sebelum
pengeluaran sertifikat untuk pertama kali. b) Renewal Survey survey sesuai yang ditentukan Pemerintah tetapi tidak boleh lebih dan 5 tahun c) Additional survey baik sebagian atau seluruhnya tergantung situasi sesudah perbaikan terhadap peralatan pencegahan pencemaran oleh sewage
ANNEX V Peraturan Peraturan untuk Pencegahan Pencemaran oleh Sampah (Garbage)
Berlaku secara Internasional sejak 31 desember 1988. Berlaku untuk semua kapal. Yang dimaksud sampah adalah segala macam makanan,buangan rumah tangga dan operasional tapi tidak termasuk ikan segar atau bagiannya,yang secara normal dihasilkan selama pengoperasian kapal secara normal dan harus dibuang secara continue atau periodik. Apabila bercampur dengan zat yang lain maka aturan
sesuai
persaratan
yang
lebih
keras
diberlakukan Kapal ukuran GT 400 atau lebih dan kapal yang membawa 15 org atau lebih harus membawa Garbage Management Plan. Kapal GT 400 atau lebih dan kapal yang membawa 15 org ataulebih harus dilengkapi Garbage Record Book Persyaratan Pembuangan Sampah Semua
jenis
plastik
termasuk
tall
plastik
,jaring,kantong plastik dan abu permbakaran plastik dan incinerator dilarang dibuang ke laut. Dunnage,pelapis dan pembungkus yang terapung dapat dibuang pada jarak 25 mil atau lebih dan pantai. Sisa makanan dan sampah kertas .gelas,metal,botol dapat dibuang pada jarak 12 mil dan pantai. Sampah sisa makanan apabila telah dihancurkan dan dapat melewati saringan 26 mm dapat dibuang 3 mil dari pantai. Pembuangan dan platform dilarang .untuk sisa makanan dapat dibuang pada jarak 500 m dan platform dan 12 mil dai daratan dengan sarat telah di hancurkan
Dalam daerah khusus hanya sisa makannan yang hanya dapat dibuang pada jarak 12 mil pantai
Daerah Khusus ( Special Area )
Daerah Khusus yang dilarang membuang sampah adalah 1. Laut tengah 2. Laut Baltic 3. Laut Hitam 4. Laut Merah 5. Teluk Persi 6. Laut Utara 7. DaerahAntartic 8. Daerah Caribia
GARBAGE RECORD BOOK
Setiap pembuangan atau pembakaran harus dicatat dalam garbage record book
Yang dicatat adalah waktu ,posisi kapal keterangan dan jumlah sampah
Garbage record Book disimpan dftempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan dan disimpan selama 2 tahun
Diisi dalam bahasa lnggeris oleh Perwira yang bertanggung jawab dan tiap halaman ditanda tangani Nakhoda
Dalam hal dibuang karena kecelakaan harus dicatat lingkungan
tempat
pembuangan
dan
alasan
pembuangan
PSCO dapat sewaktu waktu memeriksa Garbage record book
GARBAGE MANAGEMENT
Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus memasang plakat yang memperingatkan crew dan penumpang tentang aturan pembuangan sampah. Plakat ditulis dalam bahasa kerja dan terjemahannya dalam bahasa lnggeris atau Perancis.
Kapal ukuran GT 400 atau lebih dan setiap kapal yang sesuai sertifikat dapat membawa 15 orang atau lebih
harus
Plan.
Plan
membawa mi
pengumpulan, pembuangan
berisi
Garbage
tertulis
untuk
penyimpanan,pemprosesan
dan
sampah
prosedur
Management
,termasuk
penggunaan
peralatan dikapal dan juga orang yang bertanggung jawab
dalam
mengawasi
pelaksanaannya.Plan
harus sesuai dengan guide line dari IMO dan dibuat dalam bahasa kerja di kapal.
ANNEX VI Peraturan Peraturan untuk Pencegahan Pencemaran Udara dan Kapal Kapal Diberlakukan sejak 19 Mei 2005
Yang dimaksud dengan:
a) NOx Technical Code adalah Technical Code pada Control pada emisi dar Nitroge Oxides dan Mesin Diesel kapal yang diterima oleh Conferencc Resolution 2 yang mungkin kemudian diamandemen oleh b) Ozone depleting substances (Zat penipis ozone) berarti zat zat yang dikonto seperti yang ditulis dalam paragraf 4 dan Artikel I dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the ozone layer 1987 yang tercantum dalani Lampiran A,B.C atau E dan Protocol tersebut c) SOx emission control area adalah suatu daerah dimana pemberlakuan tindakan mandatory yang khusus untuk emisi SOx dan kapal kapal diperlukan untuk mencegah,mengurangi dan mengontrol pencemaran
udara dan SOx Benlaku untuk semua kapal,Floating drilling rigs dan Platform akan tetapi yang diharuskan memiliki sertifikat hanya kapal GT 400 atau Iebihdan anjungan lepas pantai.Enter into force 19 Mei 2005. Apabila dan hasil survei memenuhi sarat dibeni sertifikat INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE. Pengawasan emisi dilakukan terhadap: 1. Emisi dan zat penipis lapisan ozone 2 EmisiNitrogen Oxide (Nox) dan motor diesel 3 Emisi bel;erang oxid (Suiphunoxid) 4. Emisi dan bahan campuran organik yg mudah menguap (Volatile Organic Compound 5. Pembakaran limbah kapal (the Incineration of shipboard wastes 6. Kualitas bahan bakar minyak SUBSTANSI PENIPISAN LAPISAN OZONE (Ozone Depleting Substances) •• Tidak diizinkan emisi substansi penipisan ozone yang dilakukan dengan sengaja. + Hanya kerugia-kerugian operasional minimal yang diizinkan seperti purging/venting dIl.Jika disyaratkan untuk membuang dan kapal,ODS harus dibuang ke penampungan didarat. •• Instalasi baru yang berisi substansi penipis ozone akan dilarang diatas kapal kecuali instalasi baru tersebut berisi Hydrochiorofluorocarbons (HCFCs) dapat diizinkan hingga I Januari 2020. + Pemadam kebakaran atau perlengkapan Iainnya seperti unit pendingin yang menggunakan Halons tidak diizinkan •• Untuk sistem lain yang menggunakan media pendingin seperti sistim pendingin udara,pengendalian (pengering)udara mesin pembuat es dan dIl.harus dan tipe yang memenuhi persyaratan.Berikut mi zat-zat yang digunakan di kapal adalah:
Halon l2ll(Bromko chioro difluoro methane),Hajon 1301 (Bromo trifluoro methane),Hajon
2402
(Dibromo
tetraflouro
ethane),CFC
11
(Trichioroflouromethafle) CFC 12 (Dichoforodiflouromethafle)CFC 113,114
dan 115 Kapal kapal harus punya daftar zat penipis ozon yang dipakai di kapal.Dalam
hal
ada peralatan dengan sistim pengisian ulang maka harus ada Ozone depleting NOx
Record
Book
TECHNICAL
CODE
Semua motor diesel yang dipasang sesudah 1 Januari 2000,dengan suatu output tenaga Iebih dan 130 kW harus dites dan diterbitkan suatu Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara Internasional untuk MotorDiesel(Engine International Air Pollution Prevention Certificate) atau disingkat EIAPP dan suatu pengesahan NOx Technical File. Dokumen mi memberikan rincian dan penerapan komponen komponen mesin yang diizinkan,kafupkatup yang bekerja dan alat-alat penyetelan yang diizinkariyang memastjkan motor akan terus beroperasi dalam batas-batas emisi NOx yang dapat ditenimaSertifikat EAIPP mi da NOx Technical File yang diakui harus berada pada motor diesel dmaksud.Suejsuei periodik dilaksanakan oleh Badan Kiasifikasi untuk memastikan motor diesel beroperasi terus dalam batasb atas emisi NOx di kapal.Jjka ada suatu penyetelan,pergantian bagianbagian mesin dan modifikasi yang mempengaruhp karasteristik emsi NOx,harus dcatat kronologis dalan, suatu buku catatan mesin dan parameter mesin.lD numbers dan semua yang dipakai harus dicatat.ID number tsb harus dicap pada bagianbagjan ini dan haru dicatat sebelum dipasang motor diesel. •
Motor-motor
diesel
untuk
keadaan
darurat
(Emergency
diesel
Engines),motor diesel untuk sekoci penolong tidak harus memenuhi peraturan
tentang
engawasan
NOx.
• Administration juga boleh mengizinkan motor diesel yang dipasang sebelum 19 Mei 2005 yang hanya semata-mata melayani pelayaran domestik •
dengan
Dalam
catatan
penerapan
ada
cara
pengawsan
lain
NOx
pengontrolan ada
3
emisi.
pendekatan
• Tier 1 yaitu kapal yang dibangun antara 1 jan 2000 sampai 1 Jan 2011 •
Tier
2
yaitu
kapal
yang
dibangun
sesudah
1
Jan
2011
•
Tier
3
yaitu
kapal
yang
dibangun
sesudah
1
Jan
2016
• Maximum NOx yang diizinkan pada motor-motor diesel adalah sebagai berikut: a)
17,0
g/kWh
bilamana
n
<
130
rpm
(-0,2) b) 45,0 x n g/kWh nilamana n adalah 130 rpm atau lebih tetapi kurang dari 2000 rpm c) 9,8 g/kWh bilamana n adalah 2000 rpm atau lebih besar. Dirnana n adalah kecepatan motor rata-rata (putaran poros engkol per menit) PERSYARATAN -PERSYARATAN Sox • Kandungan belerang dan setiap bahan bakar yang dipakal dikapal tidak boleh lebih dan 4,5% rn/rn dan harus ada dolumun dikapal sebagai pembuktian • Catatab Penyerahan Bahan.Bakar (Bunker Delivery Note =BDN) • KKM harus memeriksa bahwa BDN (dahulu disebut Bunker Delivery Receipt) yang sekurang-kurangnya berisi informasi sbb: 1. Nama dan Nomor IMO kapal penerima 2. Pelabuhan 3. Tanggal penyerahan 4. Narna,alamat dan no telepon dan pemasok bahan bakar (marine diesel oil supplier) 5. Narna produk 6. Kuantitas (metric tons) 7. Berat jenis pada suhu 1 5derajat C (kglm3) 8. Kandungan belerang (% rn/rn) 9. Pernyataan dengan membubuhkan tanda tangan dan pemasiok bahwa BBM yang dipasok sesuai dengan Peraturan 14 Annex Vl.Kapal harus rnenyirnpan BDN dengan item tsb diatas untuk pemeriksaan dan harus disirnpan dikapal 3 tahun semenjak tanggal pengisian, PERSYARATAN DAERAH KHUSUS (SPECIAL AREA REQUIREMENTS) Dalam daerah-daerah pengawasan emisi Sox(Sox Emission Control Area =SECA) kandungan belerang dalam bahan bakar yang dipakai di kapal tidak boleh melebihi 1,5 %rn/m kecuali sistim pernbersih gas buang atau yang sejenisnya digunakan.Pada waktu rnendekati Daerah Pengawasan Ernisi SOX bahan bakar yang dpakai harus diganti dengan bahan bakar yang kandungan belerang 1,5 % m/rn.Penggantian harus tuntas sebelurn rnernasuki daerah pengawasan.Posisi kapal pada awal dan akhir suatu
penggantian harus dicatat dalam logbook bersama rincian dan tanki tanki bahan bakar yang digunakan.Laut Baltic kan menjadi yang petarna melaksanakan hal mi yang mernberlakukannya sejak bulan Mel 2006 yang diikuti oleh Laut Utara dan kemungkinan akan dilkuti oleh banyak alur laut lainnya.Contoh: Operasi penggantian bahan bakar. diselesaikan ke bahan bakar dengan kandungan belerang rendah,kurang atau sdarna dengan 1,5 % rn/rn • Tanggal:19 Mei 2006.Waktu 1600 hrs.Posisi kapal 57-00 N/002-00 E ROB: No.2 (P) tank 200 MT and No.3(S) tank 300 MT
• Kecuali untuk pembakaran sludge sewage dan sludge oil pembakaran hanya boleh dilakukan pada incinerator yang telah mendapatkan approved dan Pemerintah sesuai standar yang ditentukan oleh IMO Pembakaran dan zat zat berikut dilarang: a.Sisa residu dan muatan Annex 1, II dan lii dan packing material yang terkontaminasi b. Polychiorinated biphenyls (PCBs) c. Sampah yang berisi logam berat yang lebih dan yang diijinkan. d. Minyak olahan yang berisi halogen compound Untuk pembakaran sludge sewage dan sludge oil yang dihasilkan selama penoperasian kapal dapat juga dilakukan di peralatan mesin utama .mesin bantu atau boiler tetapi tidak boleh di lakukan dalam pelabuhan,harbour atau estuaries. Pembakaran polyvinyl chlorides (PVCs) dilarang kecuali incinerator dikapal telah mendapatkan sertifikat IMO Type approval Semua kapal kapal yang mempunyai incinerator harus membawa operating manual dan fabrik pembuat yang menerangkan bagaimana cara pengoperasian atat itu dalam batas batas yang diijinkan. Personal yang bertanggung jawab mengenai pengoperasian alat tersebut harus dilatih dan mampu mengimplemenfasikan guidance yang disediakan dalam manual dan fabrik Monitoring temperatur flue gas outlet dan pembakaran diharuskan setiap waktu dan sisa pembakaran tidak boleh dimasukkan kedalam incinerator bila temperatur dibawah yang diijinkan yaitu 850 derajat Celcius .Untuk batch loaded incinerator ,harus didisain sehingga temperatur dalam chamber akan mencapai 650 derajat dalam waktu 5 menit Volatile Organic Compounds (VOC) Semua tanker yang terkena aturan pengawasan Vapour Emission harus dilengkapi dengan Vapour Collection System yang diapproved oleh Pemerintahnya sesuai dengan standar keselamatan yang dibuat oleh IMO dan harus mengikuti standar tersebut selama proses pemuatan.Terminal terminal yang telah memasang vapour emission control dapat menerima tanker yang belum dilengkapi dengan vapour collecting system selama 3 tahun sejak diterapkannya aturan mi
Sertifikasi dan Survey Kapal kapal ukuran GT 400 atau Iebih harus dilengkapi dengan Air Pollution Prevention Certificate yang masa berlakunya sesuai ketentuan Pemenintahnya tetapi tidak boleh lebih dan 5 tahun.
Untuk sertifikat tersebut diadakan survey survey sebagai berikut: 1. Initial survey,sebelum kapal dioperasikan atau sebelum sertifikat pertama kali diberikan untuk menjamin bahwa peralatan ,sistim ,fittings,tatasusunan dan material memenuhi dengan persyaratan dan Annex VI 2. Renewal survey untuk interval sesual ketentuan pemerintahnya tetapi tidak Iebih dari5tahun 3. Intermediate survey dalam waktu tiga bulan sebelum dan sesudah Anniversary date tahun kedua atau tahun ketiga 4. Annual survey dalam waktu tiga bulan sebelum sampai 3 bulan sesudah Anniversary date 5. Additional survey bila diperlukan. Survey survey tersebut harus diendors pada sertifikatnya Sertifikat dan dokumen yang harus ada dikapal setelah Annex VI diberlakukan 1. Catatan penerimaan bahan bakar utk 3 tahun 2. Setifikat EIAPP atau Docoment of Compliance,Technical fle dan AIPP 3. Record Book of Engine parameters 4. Operation Manual for inboard masurement and monitoring methods 5. Operation Manual forVapour collecting system 6. Operation Manual for Shipboard Incinerator 7. Buku Harlan (log book) STATUS OF MARPOL 73178 (as at 16 August 2004) International Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage • Convensi mi ditanda tangani pada 29 Nopember 1969 di Brussel.Lebih dikenal dengan sebutan CLC 69yang berlaku sejak 1997 ,kemudian diamendment pada 1992 dan 2000. • Tujuan Konvensi: 30 Kepedulian Lingkungan
ANNEX
PEMBERLAKUAN [ANGGOTA [ PERSENTASE
ANNEX I
2 October 1983
129
97
ANNEX II
6 April 1987
129
97 I
ANNEX Ill
I July1992
11499
93
ANNEXIV
23September2003
11816
55
ANNEX V
31 December 1988
-
95
-
55
ANNEX VI 19 May 2005
1 .Menjamin kebutuhan kompensasi yang memada dapat tersedia untuk orang yang menderita kerugian akibat pencemaran minyak dan kapal. 2.Keinginan untuk mengesahkan aturan dan prosedur internasional untuk menentukan tanggung jawab dan menyediakan kompensasi untuk kasus tersebut. Definisi-definisi: 1.Kapal berarti kapal laut dan pesawat dilaut dan type apapun yang mengangkut minyak dalam bentuk curah. 2. Owner berarti orang yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau apabila tidak didaftarkan orang yang memiliki kapal .Kalau kapal dimiliki oleh Negara tetapi dioperasikan oleh perusahaan sebagai operator maka perusahaan itu dianggap owner. 3. Oil berarti setiap bentuk dan hydrocarbon mineral oil seperti minyak mentah,bahan bakar dan minyak pelumas baik yang diangkut sebagai muatan atau sebagal bunker. 4.Pollution damage berarti kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh minyak yang tumpah dan kapal termasuk kerusakan akibat tindakan penanggulangan. Pemberlakuan • Konvensi ml berlaku dilaut teritorial dan ZEE sampai batas 200 mu dan pantal. • Tidak ada tanggung jawab terhadap owner apabila dia dapat membuktikan bahwa kerusakan: 1. Disebabkan oleh perang atau kerusuhan,perang saudara atau pemberontakan atau fenomena alam yang khusus dan bersifat tidak bisa dielakkan dan dihalangi. 2. Seluruhnya disebabkan oleh tindakan atau kesengajaan pihak ketiga 3. Seluruhnya disebabkan kelalalan atau kesalahan dan Pemerintah atau Penguasa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lampu-lampu dan sarana bantu navigasi
4. Batas tanggunag jawab pemilik sebesar 3 juta SDR utk kapal tidak lebih dan 5000 DWT.Utk kapal lebih dan 5000 DWT 3 juta ditambah 420 SDR untuk tiap ton kelebihan dan 5000 DWT maximum 59,7 juta SDR 5. Tetapi sesuai Amendmen 2000 yg disyahkan 18 /10 -2000 dan berlaku sejak 1-11-2003 batas tanggung jawab dinaikkan sebesar 50%.Kapal <5000 DWT menjadi 4,51 juta SDR .5000 sampai 140.000 4,5ljuta SDR tambah 631 SDR tiap ton tambahan dan 5000.Kapal lebih daril40.000 DWT 89,77 juta SDR 6. Bila kejadian akibat kesalahan aktual atau dengan setahu owner maka batas tanggung jawab tersebut tidak bisa digunakan 7. Pemilik Kapal 2000DWT atau lebih diharuskan mengasuransikan atau financial security lain seperti Bank garansi yang tersedia untuk dana kompensasi tersebut. 8. Kapal harus memiliki sertifikat Dana Ganti Rugi (centifikat CLC) yang diberikan oleh Pemrintah. 9. Hak kompensasi akan hilang kecuali diajukan dalam 3 thn atau paling lambat 6 thn oleh Pemerintah yang terkena dampak danim pencemaran. 10.Bila terjadi pencemaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan maka Pemerintah setempat akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemilik kapal yang menimbulkan pencemaran.Tuntutan harus ditujukan kepada Pemilik Kapal atu Owner dan tidak boleh terhadap: a) Agent dan Awak Kapal. b) Pandu ,Nakhoda c) Pencarter (jenis apapun) d) Salvor e) Pegawai-pegawai dan yang tersebut diatas International Health Regulation Maksud dan cakupan dan regulasi mi adalah untuk mencegah,melindungi,mengawasi dan meperlengkapi suatu respon dan kesehatan masarakat tehadap penyebaran dan penyakit dengan cara membatasi resiko kesehatan masyarakat dan menghindari campuntangan yang tidak perlu terhadap lalulintas dan perdagangan internasional Definisi definisi
1) “Arrival of a ship” beranti tibanya atau berlabuhnya di suatu tempat yang ditentukan dalam pelabuhan
2)” Baggage” berarti personal effek dan seseorang yang bepergian. 3)” Container” berarti salah satu bentuk peralatan transport 4)” Crew” berarti orang orang di kapal selain dan penumpang. 5) “ Disease” berarti suatu penyakit atau kondisi kesehatan tanpa mengindahkan asal atau sumber yang menimbulkan atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia 6)Disinfection” berarti prosedur yang’karenanya tindakan kesehatan diambil untuk mengontrol atau membunuh zat infeksi pada tubuh seseoarang atau binatang pada bagian luar atau dalam dan barang bawaan ,cargo, container,barang ikutan dan kiriman benda pos dengan tindakan langsung terhadap kimia atau fisik dan zat penyebab infeksi 7) “Disinsecfion” adalah prosedur yang karenanya tindakan kesehatan diambil untuk mengontrol atau membunuh serangga yang menimbulkan penyakit terhadap manusia yang berada dalam barang bawaan,,muatan,container, barang ikutan dan kiriman benda pos 8)” Epidemic” adalah penyebaran dan suatu penyakit karantina. 9) “ Free pratique” adalah ijin untuk sebuah kapal memasuki suatu pelabuhan,menaikkan atau menurunkan penumpang.memuat atau membongkar muatan atau store 10) “Health administration “ badan atau instansi yang bertanggung jawab masalah kesehatan masyarakat di suatu negara II) “ Heath authority” adalah pejabat yang betul betul berkompeten terhadap kesehatan masyarakat di suatu pelabuhan 12) “Infection” berarti masuknya atau berkembangnya atau berkembang biaknya suatu zat penyebab infeksi dalam tubuh manusia dan binatang yang dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan masyarakat. 13) “In quarantine” berarti suatu keadaan kapal yang berada disuatu tempat yang ditentukan untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina. 14) “ International voyage” berarti pelayaran antara pelabuhan dalam wilayah wilayah lebih dan satu negara atau pelayaran antara pelabuhan pelabuhan dalam suatu negara yang sama jika orng orangnya telah kontak dengan wilayah wilayah dan negara lain dalam pelayarannya itu tetapi hanya sesuai pandangan dairi kontak kontak tersebut 15)” Isolation “ berarti pemisahan dan orang orang sakit atau tertular atau
barang bawaan yang terkait ,kontainer ,barang barang ikutan ,barang kiriman pos dan yang lain dengan cara sedemikian untuk mencegah penyebaran tau penularan 16) “Medical examination” beranti pengujian awal terhadap seseorang oleh petugas kesehatan yang berkompeten atau oleh seseorang dibawah pengawasan Iangsung dan pejabat kesehatan yang berkompeten untuk menentukan status kesehatan dan seseorang dan potensi resiko tenhadap kesehatan masyarakat lain dan dapat berupa
penelitian terhadap dokumen kesehatan atau pemeriksaan fisik bila dianggap perlu sesuai kondisi suatu kasus. 17) “ Ship” berarati kapal laut atau kapal pedalaman pada suatu pelayaran internasional. 18) “ Suspect” berarti orang orang atau barang bawaan ,muatan,container,barang ikutan atau kiriman pos yang dianggap oleh suatu Negara telah berhubungan atau mungkin berhubungan dengan suatu bahata kesehatan masyarakat yang mungkin bisa menjadi sumber penyebaran suatu penyakit Seorang otoritas kesehatan harus jika diminta menerbitkan tanpa bayaran kepada carrier ,sebuah sertifikat menjelaskan tindakan yag telah dikenakan terhadap sebuah kapal atau container,bagian bagian yang dikenakan,metode yang digunakan dan alasan mengapapa mereka dikenakan. Kecuali dalam suatu keadaan darurat yang menimbulkan bahaya yang sungguh sungguh terhadap kesehatan masyarakat,sebuah kapal yang tidak terjangkit atau disangka telah tertular dengan suatu penyakit sesual Regulasi mi tidak akan ditolak untuk diberikan free pratique pada perhitungan wabah dan penyakit yang lain,dan tidak boleh dicegah untuk membongkar atau memuat muatan,store atau mengisi bahan bakar atau air tawar. Seorang otoritas kesehatan dapat mengambil segala tindakan yang dapat dilaksanakan untuk mengawasi pembuangan kotoran (sewage) dan setiap kapal dan menolak yang mungkmn menimbulkan kontaminasi terhadap air sungai,kanal atau pelabuhan. 1. Sesuai dengan aplikasi perjanjian Internasional dan aturan dalam Regulation mi sebuah negara anggota dapat mengharuskan untuk kepentingan kesehatan masarakat pada waktu berangkat atau tiba 2. (a) terhadap orang yang bepergian (travellers): (I) lnfoprmasi mengenai tujuan penjalanan untuk yang bersangkutan dapat dihubungi (ii) Infomasi mengenai awal perjalanan untuk mengetahui apakah pernah melewati daerah terjangkit kemungkinan kontak dengan orang terjangkit sebelum tiba di pelebuhan dan juga memeriksa dokumen kesehatan dan yang bersangkuatan bila dibutuhkan sesuai Regulation mi
(iii) a) non-invasive medical examination yang merupakan examination yang dapat mengahasilkan sesuai tujuan dan kesehatan masarakat b) pemeriksaan terhadap barang bawaan muatan,kontainer barang kiriman ,paket pos dan mayat Tidak ada tindakan kesehatan yang dapat diambil terhadap kapal yang hanya lewat di perairan dibawah jurisdiksinya tanpa menyinggahi pelabuhan atau pantai kecuali yang melewati sungai atau kanal untuk tujuan ke negara lain. • Bila dimungkinkan negara dapat memberikan free pratique melalui radio
• Nakhoda harus menyampaikan kepada pejabat di pelabuhan bila memungkinkan sebelum tiba setiap kasus ada yang sakit di kapal untuk kepentingan pasien dan pejabat kesehatan di pelabuhan dan memfasilitasi pemberian clearnce untuk kapal • Seorang yang terjangkit mungkin harus diturunkan dan kapal dan diisolasi dan pemindahan tersebut menjadi compulsary bila memang diminta oleh Nakhoda • Sebuah kapal tidak boleh dilarang dengan alasan kesehatan untuk memasuki pelabuhan ,tetapi bila pelabuhan itu tidak dilengkapai dengan peralatan untuk dapat melaksanakan tindakan kesehatan yang diperlukan oleh pejabat kesehatan,kapal dapat diperintahkan untuk menuju ke pelabuhan lain yang layak dengan resiko send in • 1. Ship Sanitation Control Exemption Certificates and Ship Sanitation Control Certificates shall be valid for a maximum period of six months. This period may be extended by one month if inspection or control measures required cannot be accomplished at the port 2. If a valid Ship Sanitation Control Exemption Certificate or Ship Sanitation Control Certificate is not produced or evidence of a public health risk is found on board a ship, the State Party may proceed as provided in paragraph 1 of Article 27. Plague
- Untuk masud Regulasi mi masa inkubasi dan Plague adalah 6 han - vaccinasi terhadap plague tidak akan diperlukan sebagal suatu persaratan seseorang untuk masuk ke wilayah suatu negara - selama tinggal di pelabuhan orang yang terjangkit plague diberikan perawatan khusus untuk mencegah terjadinya penularan di kapa - ships should be permanently kept free ofrodents and the plague vector or be periodically derailed Kapal harus mempunyai Ship Sanitation Control Certificate atau Ship Sanitation Control Exemptiion Certificate Kondisi kapal tiba di pelabuhan dapat dinyatakan Terjangkit.Tersangka atau Sehat Cholera
- tindakan kesehatan dapat diambil oleh pejaba kesehatan terhadap kapal sehat yang datang dan pelabuhan terjangkitt - Sesuai aturan dalam Regulasi mi masa inkubasi penyakit Cholera adalah 5 ha ni - Kapal akan dikenakan karantina oleh pejabat kesehatan apabila di kapal ditemui orang yang tertular cholera atau kasus cholera terlah terjadi di kapal pada saat kapal tiba. Yellow Fever - sesuai Regulasi masa inkubasi Yellow Fever adalah 6 han .Diperlukan vaksinasi terhadap orang yang datang dan daerah yang terjangkiy pada pelayaran lnternasional Crew kapal yang menyinggahi pelabuhan yang terjangkit harus mempunyai sertifikat yang berlaku terhadap yellow fever Twerhadap kapal dapat dikenakan ketegori sebagai kapal terjangkit,tersangka atau sehat sesuai kondisi crew di kapal Terhadap kapal yang dianggap tersangka atau terjangkit dapat dikenakan tindakan karantina • Documents • Tidak diperlukan sertifikat di kapal sehubungan dengan kondisi kesehatan dan sebuah pelabuhan 1. Nakhoda sebuah kapal sebelum tiba di pelabuhan tujuan dalam wilayah sebuah negara harus: a. I Menyatakan keadaan kesehatan di atas kapal dan kecuali negaranya tidak membutuhkan.nakhoda harus waktu kapal tiba ,atau sebelum kapal tiba bila kapal dilengkapi untuk mnyampaikan dan negara pelabuhan membutuhkan pemberitahuan sebelumkapal tiba menyampaikan Maritime Declaration of health yan ikut ditanda tangani oleh Dokter kapal ,bila ada di kapal. b. Nakhoda kapal atau dokter kapal ,bila ada harus menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh oleh otoritas yang berkompeten mengenai kondisi kesehatan di atas kapal selama pelayaran internasional voyage.
Ballast Water Convention Background Masalah penyebaran species sebagian besar disebabkan meningkatnya volume perdagangan dan trafik pada beberapa dekade yang lalu. Efeknya di banyak daerah di dunia adalah telah menimbulkan pembinasaan. Data kwantitattif menunjukkan tingkat penyebaran dan bio organik tlah meningkat terus dalam banyak hal telah sampai ketingkat yang membahayakan,dan daerah daerah baru akan diserang setiap waktu Volume dan perdagangan melalui laut melanjutkan peningkatan secara menyeluruh dan masalahnya masih belum mencapai puncaknya Contoh spesifik termasuk penemuan European Zebra mussel (Dreissena poly morpha) di Great Lakes antara Canada dan Amerika Serikat, menyebabkan pengeluaran billionan dollar untuk pengawasan pencemaran dan membersihkan bangunan bawah air yang kotor dan pipa pipa air; Dan penemuan American comb jelly (Mnemiopsis leidyi) di Laut Hitam dan Laut Azov menyebabkan hampir punahnya ikan anchovy dan industri penangkapan ikan. Masalah aquatic organisme dalam air ballas muncul pertama kaili di lMO pada tahun 1988 dan semenjak itu IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC), bekerja sama dengan Maritime Safety Committee (MSC) dan technical subc ommittees, telah membahas isue isue tersebut, berfocus pertama kali untuk membuat guideline dan kemudian menghasilkan konvensi baru • Tetapi baru pada tahun 1970an komunitas ahli ahli mulai meneliti masalah tersebut secara detilPada akhir tahun 1980 an, Canada dan Australia cjiantara negara negara yang mengalami masalah masalah tertentu dengan speccies yang tidak diingini mi dan mereka membawa keprihatinan mereka untuk menjadi perhatian dan IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC). • Pada 1991 MEPC mengesyahkan MEPC resolution 50(31) - Guidelines for Preventing the Introduction of Unwanted Organisms and Pathogens from Ships’ Ballast Water and Sediment Discharges; sedangkan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), yang diadakan di Rio de Janeiro pada 1992, mengakui issu tersebut sebagai suatu keprihatinan
lnternasional. • Pada November 1993, the IMO Assembly mengesahkan resolusi A.774(18) - Guidelines for Preventing the Introduction of Unwanted Organisms and Pathogens from Ships’ Ballast Water and Sediment Discharges, berdasarkan Guidelines yang diterima pada 1991. Resolusimeminta MEPC dan MSC untuk tetap mereview Guidelines dengan suatu pandangan untuk menghasilkan aturan atura internasional yang dapat diterapkan dan mengikat secara sah..
The 20th Assembly of IMO in November 1997 menerima resolusi A.868(20) Guidelines for the control and management of ships’ ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION Konvensi mi disyahkan oleh Sidang 1Mg pada han Jumat tanggal 13 Pebruari 2004 Definisi definisi a. Ballast Water adalah air dengan unsur yang terbawa yang dimuat di kapal untuk mengontrol trim,Iist (kemiringan),draft, stabilitas atau stress (tegangan teganagan ) dan kapal b. Ballast Water Management adalah proses mekanik, physical,chemical dan bilogycal balk sendiri sendiri atau kombinasi untuk memindahkan,mengembaljkan menjadi tidak merugikan atau menghindari pengambilan atau pembuangan harmful aquaitic orgainisms dan pathogen dalam air ballast dan sediment. c. Sediment adalah unsur yang keluar dan air ballast dalam kapal Pemberlakuan Kecuali dinyatakan lain dalam konvensi ini,Konvensi mi berlaku untuk: a. Kapal kapal yang menggunakan bendera dan Negara anggota (penanda tangan). b. Kapal yang bukan menggunakan bendera Negara Anggota tetapi beroperasi dibawah kewenangan Negara anggota Konvensi mi tidak berlaku untuk: a. Kapal yang tidak didisain atau dikonstruksikan untuk mengangkut air ballas b.Kapal dan Negara anggota yang beroperasi hanya dalam perairan dibawah kewenangan hukum dan Negara anggota tersebut,kecuali Negara tersebut menentukan bahwa pembuangan air ballas dar kapal itu akan merugikan atau merusak lingkungannya.kesehatan manusia,harta benda atau sumberdaya atau daerah berbatasan atau Negara lain c. Kapal dan suatu Negara angota yang beroperasi hanya di perairan dibawah kewenangan hukum Negara lain berdasarkan kewenangan Negara itu untuk mengecualikan kapal tersebutTidak ada Negara yang akan memberikan pengecualian yang bila diberikan akan merugikan atau merusak lingkungan mereka,kesehatan manusia,harta benda atau sumberdaya tau
laut yang berbatasan atau Negara lain.Negara yang tidak memberikan kewenangan tersebut akan memberi tahukan kepada Negara Bendera dan kapal itu kepada kapal akan diberlakukan aturan ni. d. Kapal kapal yang hanya beroperasi di perairan dibawah kewenangan suatu Negara dan di laut lepas,kecuali kapal yang tidak memperoleh pengecualian sesuai sb c., kecuali Negara tersebut menentukan bahwa pembuangan air ballas dan kapal itu akan menimbulkan kerugian,merusak Iingkungan
mereka,kesehatan manusia,harta benda dan sumberdaya atau laut yang berbatasan dan Negara lain. e. Setiap kapal perang,kapal bantuan angkatan laut atau setiap kapal lain dimiliki atau dioperasikan oleh sebuah negara dan digunakan pada waktu itu hanya dalam pelayanan Pemerintah yang tidak komersil.Bagaimanapun setiap Negara Anggota akan menjamin bahwa dengan mengadop tindakan tertentu tidak merugikan operasi atau kemampuan operasional kapal kapal tsb sejauh memungkinkan mengikuti aturan dan Konvensi mi f. Ballas tetap dalam suatu tanki yang disegel dikapal dan tidak akan dibuang. .Kapal kapal dan Negara bukan Anggota tdk diberikan favourable treatment Isi dan Konvensi Ballas Water Management Konvensi terdiri dan 22 Aticle dan Annex A,B,C, D dan E serta 2 Appendix. Annex Section A berisi definisi,pemberlakuan,pengecualian dan pembebasan Annex section B mengenai Management dan Pengawasan untuk kapal kapal Annex section C Persaratan khusus didaerah daerah tertentu Annex section D Standar untuk Ballast Water Management Annex section E Survey dan Sertifikasi yang di haruskan untuk Ballast Water Management Management and control requirementsfor ships B-I .Ballast water management plan Setiap kapal harus mempunyai dan melaksanakan balas watermanagement plan yang telah disyahkan Pemerintah sesuai guideline darti IMO.Balas water Management spesifik untuk tiap kapal dan berisi se kurang kurangnya 1) Prosedur keselamatan yang rind untuk kapal dan awak kapal dilengkapi dengan ballas water management seperti yang diharuskan oleh konvensi mi. 2) Menyediakan dikripsi yang detail dan tindakan yang akan diambil untuk melaksanakan persaratan dan ballast water management dansuplemen ballast water management practice yang diatur dalam konvensi mi 3) Prosedur rinci untuk membuang sedimen sediment di laut dan ke darat 4) Prosedur untuk koordinasi mengenai ballast water management yang melibatkan pembuangan ke laut dengan authority dan Negara keperairan tempat pembuangan air ballas
5) Perwira di kapal yang ditunjuk untuk menjamin bahwa plan betul betul dilaksanakan 6) Isi dan persaratan laporan untuk kapal yang diatur dalam konvensi mi harus ditulis dalam bahasa kerja dan kapal.Apabila bahasanya bukan
lnggeris,Perancis atau Spanyoy harus ada terjemahan kedalam salah satu bahasa tersebut B-2. Ballast Water Record Book 1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan Ballast Water Record Book yang boleh berupa Electronic Record Sstem atau boleh diintegrasikan kedalam record book yang lain atau system yang sekurang kurangnya berisi informasi yang diatur dalam Appendix II 2) Harus disimpan dikapal untuk masa 2 tahun sesudah pengisian terakhir dan kemudian dalam pengawasan Perusahaan untuk minimum 3 tahun. 3) Dalam hal pembuangan ballast water sesuai dengan Regulation A3,A4 atau B,3 .6 atau ketika aksiden lain atau pembuangan yang dikecualikan lain yang tidak termasuk dalam pengecualian dan Konvensi mi harus dimasukkan dalam Record Book penjelasan mengenai lingkungan dan alasan dan pembuangan 4) Record Book harus tersedia di tempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan setiap saat,bila dikapal yang tidak bermesin di kapal tunda 5) Setiap operasi sehubungan ballast water harus segera di catat dalam record book dan ditanda tangani oleh Perwira yang bertugas dan tiap halaman yang telah penuh ditanda tangani oleh Nakhoda.Diisi dalam bahasa kerja di kapal,bila bukan bahasa inggeris,Perancis atau Spanyol harus ada terjemahan dalam salah satu bahasa tersebut.Bila diisi dalam bahasa resmi negara bendera terjemahan hanya perlu kalau ada dispute atau pertentangan. 6) PSCO dapat memeriksa Record Book dan bisa minta di copy .Copy dapat dipakai di pengadilan. B-3 Ballast Water Management for ships 1. Kapal yang dibangun sebelum 2009: 1.1 dengan kapasitas air ballast 1.500 dan 5.000 M3 ,inclusive,harus melaksanakan ballast water management sekurang-kurangnya memenuhi Ballast Water Exchange standard ( Reg D-l )atau Ballast Water Performance Standard (Reg,D-2 )sampai 2014 sesudah itu memenuhi sesuai Ballast Water Performance Standard ( Reg.D-2) 1.2 dengan kapasitas ballas kurang dan 1.500 M3 atau lebih besar dan
5.000 M3 harus melaksanakan ballast water management sekurang kurangnya memenuhi Ballast Water Exchange standard atau Ballast Water Performance sampai 2016,sesudah itu memenuhi sesuai standar Ballast Water Performance
2. Kapal kapal diatas harus memenuhi paling lambat pada intermediate atau renewal survey yang pertama yang mana yang dilaksanakan lebih dulu sesudah anniversary date penyerahan pada tahun dipenuhinya dengan standar yang diberlakukan terhadap kapal tersebut 3. Kapal yang dibangun pada atau sesudah 2009 dengan kapasitas ballas kurang dan 5.000 M3 harus melaksanakan management air ballas sesuai standar Ballast Water Performance (Reg.D-2) 4. kapal yang dibangun sessudah 2009 tetapi sebelum 2012 dengan kapasitas air ballas 5.000 M3 atau lebih harus melaksanakan ballast water management sesuai dengan Ballast Water Performance(Reg D-2) 5. Kapal yang dibangun pada atau sesudah 2012 dengan kapasitas air ballas 5.000 M3 atau lebih harus melaksanakan ballast water management sekurang kurangnya sesuai standar Ballast Water Performance (Reg D-2) 6.Persyaratan dan aturan mi tidak berlaku terhadap kapal kapal yang membuang air ballasnya ke Receiption facility yang sesuai dengan standar yang diatur IMO 7. Metode lain dan Ballast water management dapat juga disetujui sebagai alternatif terhadap persaratan yang diatur dalam paragraf 1 sampai 5 dengan ketentuan bahwa metode itu menjamin sekurang kurangnya dengan level yang sama terhadap penlindungan lingkungan,kesehatan manusia ,harta benda atau sumberdaya dan disyahkan secara prinsip oleh Commitee B-4 Ballast Water Exchange ( Penggantian Air Ballast) 1. Sebuab kapal yang melaksanakan ballast water exchangeuntuk memenuhi standar yang dalam Reg, D-1 harus: a) Bila memungkinkan laksanakan Pergantian Air Ballastsekurang kurangnya 200 Nautical Mile dai daratan terdekatdan pada air kedalaman air 200 meter sesuai guideline dan IMO b) Dalam hal dimana kapal tidak mampu untuk melaksanakan pergantian air ballast sesuai paragraf 1 .1 ,pergantian airballas tersebut sesuai guideline yang diatur sesuaipar.1.1 dalam jarak sejauh mungkin dan daratan terdekattetapi dalam segala hal tidak kurang dan 50 mil dan padakedalaman air sekurangkurangnya 200 meter 2. Di daerah laut dimana jarak dan daratan atau kedalaman tidak dapat dipenuhi Negara Pelabuhan dapat menunjuk daerah
daerah untuk pergantian air ballast sesudah berkonsultasi dengan Negara bersebelahan 3 . Sebuah kapal tidak perlu menyimpang dan pelayaran yang direncanakan atau memperlambat pelayaran untuk mengadakan pergantian air ballast 4. Sebuah kapal yang melaksanakan pergantian air ballas juga dapat menyimpang dan ketentuan 1 atau 2 jika Nakhoda dengan dasar yang kuat (reasonably) memutuskan bahwa pergantian tersebut akan membahayakan keselamatan
atau stabilitas dan kapal atau awak kapal dan penumpang karena cuaca yang kurang baik, desain dan kapal atau tegangan tegangan,kegagalan peralatan atau setiap kondisi luar biasa lainnya. 5. Bila kapal di haruskan untuk melakukan pergantian air ballas sesuai ketentuan tetapi tidak melakukannya alasannya harus dicatat dalam Ballast Water Record Book Reg B-5.Sediment Management for Ships 1. Semua kapal harus memindahkan dan membuang sediment sediment dan ruangan yang diperuntukkan untuk membawa air ballas sesuai dengan ketentuan dan ballast water managementpian 2. Kapal yang diterangkan dalam Reg B 3.3 sampai B 3.5 harus tanpa memikirkan keselamatan efisiency operasinal ,didisain dan dibangun dengan suatu pandangan untuk meminimalkan pemasukan atau terperangkapnya sedimen yang tidak diinginkan,menyediakan fasilitas untuk membuang sedimen dan menyediakan akses yang aman untuk pembuangan sedimen dan pengambilan sampling sesuai petunjuk dan IMO. Kapal kapal yang diatur dalam Reg, 3.1 sepanjang dapat dipraktekkan memenuhi sesuai paragraf ml Reg.B-6 Tugas tugas dan Perwira dan crew. Perwira perwira dan crew harus familiar dengan tugas tugas mereka dalam penerapan Ballas Water Management Plan terutama di kapal kapal dimana mereka sesuai tugasnya harus familiar dengan Ballast Water Management Plan dan kapalnya. Dengan adanya Amandemen terhadap SOLAS 74 Bab V Regulation 22 khususnya paragraf 4 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2010 mengenal visibility dan bridge maka dalam melaksanakan operasi pergantian air ballas Nakhoda harus memperhitungkan adanya horizontal blind sector dan berkurangnya sector penglihatan apakah cukup aman untuk pelaksanaan pergantian tersebut. Sebagal kompensasi dengan adanya blind sector tersebut maka harus diadakan pengamatan yang balk (sharp look out ) selama operasi pergantian air ballas tersebut Juga sesual dengan Regulation 28 mengenai Record dan kegiatan navigasi
laporan harian maka harus dicatat permulaan dan akhir dan operasi pergantian air ballas.
Laporan dan kegiatan Navigasi selama operasi pergantian air ballas mungkin akan diperiksa oleh Port State Control Officer dan di review dalam Audit untuk ISM Code Section D Standards for Ballast Water Managemaent Reg D-1 Ballast Water Exchange Standard 1 Kapal kapal yang melaksanakan pergantian air ballas (Ballast Water Exchange) harus melaksanakan sedemikian sehingga menganti sekurang kurangnya 95% dan volume air ballas 2 Untuk kapal kapal yang melaksanakan penggantian air ballas dengan metoda pumping through untuk memenuhi persyaratan sesuai par 1 harus memompa tiga kali volume tanki . Pemompaan kurang dan 3 kali dapat disetujui dengan persaratan kapal dapt mendemonstrasikan bahwa penggantian 95% air ballas telah dicapai Reg.D-2 Ballast Water Performance standard Kapal kapal yang melaksanakan Ballast Water Management sesuai dengan aturan ml harus membuang kurang dan 10 viable organisme per meter kubik lebih besar atau sama dengan 50 micrometer dalam dimensi minimum dan kurang dan 10 viable organisme permililiter kurang dan 50 micrometer dalam dimensi minimum dan kurang dan 10 micrometres dalam dimensi minimum dan membuang mikroba indikator tidak melebihi ketentuan berikut Mikroba indikator sesuai standar kesehatan manusia 1. Toxicogenic vibnio cholerae (01 dan 0139) dengan kurang dan I colonyforming unit (cfu) per 100 milimetres atau kurang dan 1 cfu per igram (berat basah) zooplankton
2. Escherichia colli kurang dan 250 cfu per 100 miilitres 3. Intestinal Enterococi kurang dan 100 cfu per 100 milimetrs Reg.D-3 Ballast Water Management System harus mendapatkan Approval dan Pemerintah sesuai guideline dan IMO Reg D-4 Prototype ballast Water treatment technologies. Untuk kapal kapal sebelum masa pemberlakuan Ballast Water Performance Standard berpartisipasi dalam program yang dibuat Pemenintah untuk mengetes dan
mengevaluasi technologi yang akan diterapkan yang diharapkan technology yang akan diterapkan maenghasilkan standar yg lebih tinggi dan apa yang diatur sesuai Re D-2. United Nation Convention on Law of the Sea( UNCLOS) Hash dan konfrensi Hukum laut Ill yang diadakan di Jenewa pada tahun 1974 adalah United Nation on Law of the Sea atau sekarang lebih dikenal dengan UNCLOS yang mencoba membukukan hukum hukum internasional mengenai laut. Unclos merupakan dokumen yang terdiri dan 320 artikel dan 9 annexs(Iampiran),mengatur mengenai aspek aspek dan Iautan,seperti penentuan batas,pengawasan lingkungan,riset ilmu pengetahuan mengenai Iaut,kegiatan ekonomi dan komesil,pengalihan teknologi dan tempat pemecahan perselisihan mengenai masala laut. UNCLOS ditanda tangani di Jamaika pada tahun 1982 dan berlaku secara Internasional (enter into force) pada 16 Nopember 1994.UNCLOS mengatur mengenai laut teritorial (wilayah),perairan pedalaman ,zona tambahan ,zee dan landas kontinen.Laut wilayah adalah jalur laut yang berbatasan dengan suatu negara yang Iebarnya 12 mu dihitung dan garis pangkal (base line ), dan zona tambahan sebar 24 mu dan ganis pangkal. Garis pangkal (base line) untuk negara yang bukan negara kepulauan adalah garis air rendah sepanjang pantai sesuai peta skala besar yang diakui negara itu,sedangkan garis pangkal kepulauan adalah garis lurus yang menghubungkan titik titik terluar dan pulau pulau dan karang kering dan kepulauan tersebut. Hak Lintas Damai (The Right of Innocent Passage) adalah hak setiap kapal untuk melintasi laut teritorial suatu negara tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban negara tersebut. Dalam selat semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas transit. Suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan Iangsung serta secepat mungkin melalui atau diatas perainan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut tenitorial yang lebarnya tidak boleh melebhi 200 mil laut dani
ganis pangkal dan mana laut tenitonial diukur.Dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara mempunya hakh ak berdaulat untuk kepenluan eksplorasi dan eksploitasi, konsenvasi dan
pengelolaan sumber kekayaan alam, balk hayati maupun non hayati, dan perairan diatas dasar taut dan dan dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin. Landas kontinen suatu Negara pantal meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dan daerah dibawah permukaan taut yan terletak diluar taut tenitorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mit taut dan garis pangkal dan mana lebar taut teritorial diukur dalam hat pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapal jarak tersebut. Negara pantal dapat menetapkan pinggiran luar tepi kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih tebar dan 200 mit taut dan ganis pangkal atau dengan suatu garis yang ditarik dengan menunjuk pada titik — titik tetap yang tenletak tidak lebih dan 60 mu laut dan kaki lereng kontinen tetapi tidak melebihi 350 mu dan garis pangkal Negara pantai menjatankan hak berdaulat dilandas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengekspoitasi kekayaan alamnya. Laut tepas terbuka untuk semua negara balk negara pantaiatau tidak berpantal. Kebebasan laut lepas meliputi: 1. Kebebasan benlayar. 2. Kebebasan penerbangan. 3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah taut. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasilainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional. a. Kebebasan menangkap ikan. b. Kebebasan riset ilmiah’ Apabila terjadi perbedaan interpretasi dan Unclos Negara dapat mengajukan ke Pengadilan yang kompeten seperti International Court of Justice di Den Hag atau The Law of Sea Tribune di Hamburg Tanggung jawab untuk menegakkan mengenal aturan atunandalam UNCLOS terutama terletak pada Negara Bendera.Artikel 94 mengatur mengenal Kewajiban Negara Bendera: Setiap negara harus melaksanakan secara efektif yunisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dansosial atas kapal
yang mengibarkan benderanya. Sedangkan enforcement oteh Negara Bendera diatur dalamartiket 217.
Tetapi apabila kapal berlayar dekat ke pantal maka kewenangan Negara pantai akan mempengaruhi kapal itu dan akan meningkat apabila kapal masuk ke pelabuhan dimana selamaberada di pelabuhan atau terrminal offshore berada dibawa jurisdiction dan port state. Mengenai enforcement dan Port State diatur dalam artike2l8 dimana apabila bukti yang jelas kalau sebuah kapal tnelakukan pelangaran terhadap ketentuan Marpol maka akan dituntut sesuai undang undang negara tersebut Begitu juga negara lain dimana kapal melakukan pelanggaran pencemaran di laut teritorial atau ZEE nya dapat meminta Port State untuk mengadakan investigasi mengenai pelanggaran itu. Enforcement dan Coastal State diatur dalam artikel 220 dimana negara pantai dapat mengawasi kapal kapal yang melewati laut tenitonial dan ZEE dan apabila ada bukti sebuah kapal telah melakukan pencemaran maka Negara pantai dapat memeriksa dan menahan kapal tersebut untuk dibawa ke Pengadilan Dan apabila ada kapal yang melakukan pencemaran di ZEE maka negara pantai dapat meminta informasi mengenai pelayarannya dan pelabuhan tujuannya. Negara pantai dalam upaya menjaga lingkungan di ZEE apabila dperlukan dalam keadaan tertentu dapat menentukan daerah daerah yang tidak boleh dilewati begitu juga untuk kapal kapal dengan muatan berbahaya diharuskan melewati alur laut atau TSS. Maritime Labour Convention 2006 Maritime Labour Convention (MLC) 2006 adalah sebuah konvensi buruh Internasional yang penting yang telah disyahkan oleh International Labour Confrence dan ILO dibawah Article 19 dan konstitusinya pada sesi pertemuan pada Pebruari 2008 di Jenewa Swiss’ Konvensi mi memberikan hak dan pelaut untuk mendapatkan kondisi kerja yang pantas dan membantu untuk menciptakan kondisi persaingan yang adil bagi pemilik kapal, Konvensi dimaksudkan dapat diaplikasikan swecara global,mudah dimengerti. mudah diupdate dan dilaksanakandengan sama diseluruh dunia. MLC 2006 melengkapi konvensi International besar yang lain mamberikan
gambaran perjanjian internasional pada persaratan minimum untuk kondisi kerja dan tempat tinggal untuk para pelaut MLC 2006 mempunyai dua tujuan utama: 1. Untuk membawa sistim proteksi yang termuat dalam standar perburuhan yang lama lebih mendekatkan kepada kepentingan pekerja dalam sutu bentuk
konsisten dengan perkembangan yang cepat, sektor global (menjamin “decent work”)’ 2. Menumbuhkan system yang dapat diterapkan sehingga pemilik kapal dan pemerintah tertarik dalam menyediakan kondisi yang patut dan bekerja dengan tidak harus memikul suatu beban yang tidak seimbang dalam menjamin protreksi (“level playing field” fair èompetition) MLC 2006 telah didisain untuk menjadi legal global instrument ,bahwa sekali diberlakukan akan menjadi pillar ke 4 dan peraturan internasional untuk kwalitas perkapalan,melengkapi konvensi konvesi kunci dan IMO yaitu Solas 1974 as amended ,STCW 1978 as amended dan Marpol 73/78 as amended. Kadang kadang konvensi mi disebut MLC 2006 Consolidated karena berisi satu set komprehensive standar standar global berdasarkan aturan aturan yang telah ada dalam 68 aturan buruh maritim (Convention and Recomendation )yang telah dikeluarkan oleh lLO sejak tahun 1920. konvensi yang baru mi tealah membawa hampir semua aturan perburuhan maritim kedalam satu Konvensi yang menggunakan format baru dengan beberapa updating dimana perlu untuk mengikuti kundisi dan bahasa modern.Konvensi mi telah mengumpulkan semua aturan internasional dalam masalah mi. MLC 2006 berlaku untuk semua kapal yang melaksanakan kegiatan komersil kecuali kapal penangkap ikan ,kapal yang dibangun secara tradisionil,kapal perang dan kapal angkatan laut.Untuk kapal 500 GT atau lebih diharuskan mempunyai sertifikat,mereka harus membawa sebuah Maritim Labour Certificate serta Declaration of Maritime Labour Compliance. Untuk kapal berukuran kurang dan 500 GT harus diperiksa dalam interval tidak lebih dan 3 tahun. Konvensi ILO yang lama seca bertahap akan dihapus,sehingga anggota ILO sehingga sebagai Negara anggota ILO yang telah meratifikasi aturan aturan itu meratyifikasi konvensi ,tetapi ada priode transisi bila beberapa konvensi konvensi diberlakukan Bagi Negara negara yang telah meratifikasi MLC 2006 tidak lama lagi menggunakan aturan yang lama ketika konvensi mi telah berlaku untuk mereka.Bagi Negara yang tidak meratifikasi konvensi yang baru mi akan tetap menggunakan konvensi yang lama tetapi konvensi konvensi itu akan tertutup untuk ratifikasi lebih lanjut
Konvensi mi dikelompokkan menjadi bagian utama : Antikel artikel datang pertama berisi prinsip prinsip dan kewajiban kewajiban yang diikuti dengan Regulasi regulasi dan Code yang lebih detil dalam dua bagian ,bagian A dan Bagian B
Standar dalam MLC 2006 tidaklah lebih rendah dan standar konvensi perburuhan yang lama karena tujuannya adalah untuk mempertahankan standar dalam konvensi perburuhan maritim pada level saat ini,sambil menyerahkan kepada setiap negara kebijakan yang lebuh besar dalam merumuskan undang undang nasional mereka menentukan tingkat dan proteksi Keuntungan bagi kapal kapal daii negara yang telah meratifikasi yang menydiakan kondisi kerja yang pantas untuk pelaut pelaut mereka yang akan mempunyai perlindungan terhadap kompetisi yang tidak adil dan kapal kapai substandar dan akan mendapat keuntungan dan suatu sistim sertifikasi,menghindari atau mengurangi keterlambatan karena inspeksi di pelabuhan negara lain. MLC 2006 bertujuan untuk menetapkan suatu “compliance awarness” yang berkesinambungan pada setiap tingkat,dari systim perHndungan nasionalm sampai ke sistim international dan akan membangun pelaksanaan dan ketaatan Dimulai dengan seorang Pelaut yang sesual dengan Konvensi harus diberi tahu mengenai hak hak mereka dan pertolongan yang tersedia dalam hal tidak memenuhi persyaratan konvensi dan dia punya hak untuk mengajukan keberatan baik di darat atau di kapal ditemui dalam konvensi ni. Dilanjutkan dengan pemilik kapal .Mereka mereka yang memiliki atau mengoperasikan kapal 500 GT atau lebih,yang pelayaran Internasional atau pelayaran antara pelabuhan negara lain diharuskan untuk membuat dan membawa rencana rencana untuk menjamin bahwa pelaksanaan aturan nasional,aturan atau cara lain untuk menerapkan konvensi adalah betul betul sesuai. Nakhoda dan kapal kapal mi kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan pemilik kapal dan menyimpan record yang diperlukan untuk membuktikan penerapan dan persaratan konvensi Declaration of maritime labour compliance sebagau lampiran dan sertifikat dan ringkasan dan undang undang nasional atau peraturan pelaksanaan suatu daftar persetujuan mengenai 14 bidang dan maritim standar dan gambaran p’an dan owner atau operator untuk menjamin bahwa persaratan nasional mengenai penerapan standar konvensi akan dipentahankan di
kapal antara pemeniksaan pemeniksaan. Daftar dan 14 daerah yang harus disertikatkan oleh Flag state dan mungkin dipeñksa.bila inspeksi dilaksanakan,di pelabuhan asing seperti ditentukan dalam appendices dan konvention
The London Dumping Convention Kita semua menyadari bahwa Hngkungan maritim dan oransme hidup serta pendukungnya adalah merupakan kepentingan yang sarga: vital bagi kehidupan manusia dan semua orang harus punya perhatian dala— e-a—n bahwa kualitas dan sumberdayanya tidak dirusak .Kemampuan laut untA €nampung buangan dan membuatnya tidak membahayakan ‘dan kemarrxarr)a xituk mendukung regenerrasi sumber hayati bukan tidak terbatas.Seta ra sesuai dengan Charter dan PBB dan dan prinsip berdasarkan hukun —asona mempunyai hak untuk mengolah sumberdaya mereka sesuai dengar ‘e!a..a’- icungan mereka dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiaa’- d*’- e’snangan atau kontrol mereka tidak akan menimbulkan kerusakar ‘---_-a’ ‘egara lain atau daerah diluar batas kewenangan nasiona -: 9kan untuk meningkatkan perlindungan thd lingkungan faut e—c. - - €çara dengan perhatian yang kurang didaerah geography :e€-_ - :erpartisipasi mengikuti konvensi mi Untuk maksud dalam konvensi mi: 1. Dumping berarti: a.setiap pembuangan dengan sengaja ke .aj . - - :—-D.a benda lain dan kapal,pesawat udara,platform atau barD.r-a- :. - - : b. Setiap pembuangan dengan sengaja ea- _ara.plafform atau banunan buatan lain. 2. “Wastes and another matter” bewrarti —€-- —- zat yang berbetuk atau terurai 3. “ Special permit” berarti ijin yang dibena— c-.. : :—yonan yang telah disampaikan sebelumnya yang sesua -- - aam Annex II dan Annex Ill dan konvensi mi. 4. “General permit “ berarti ijin yg diberika- - - sesai dengan Annex Ill 5. “Organization “ berarti Organisasi tang oC.ru’. : - : s€suai denga artikel XIV Dumping dan setiap limbah atau benda lain r - aam bentuk dan kondisi apapuin ke laut dilarang. ,kecuali: - Dumping “wastes or other matter” yang ada aa— -3r€z I dilarang
- Dumping “Wastes or other matter” yang aa - emerlukan special permit sebelumnya - Dumping dan semua “wastes dan other r’” -c i-- --—e’ean general permit sebelumnya. Ketentuan diatas tidak benlaku bila dumpig •anatan jiwa manusia atau kapal,pesawat udara,platform a - : - nya dalam keadaan force majeure yang disebabkan oeh . -: lain yang
mengakibatkan bahaya terhadap kehidupan manusia atau bahaya yang nyata terhadap kapal, pesawat udara atau platform,bila dumping hanya satu satunya cara untuk menghindari bahaya dan jika setiap kemungkinan konsekwensi kerusakan dan dumping kurang dan yang terjadi bila tidak melakukan dumping.Dumping itu harus dilaksanakan sehingga meminimalkan kemungkinan kerusakan terhadap manuasia atau kehidupsn laut lainnya.Dumping tersebut harus dilaporkan secepat mungkin kepada IMO Dalam addendum dan Annex I berisi mengenai persaratan Incinerator untuk pembakaran yang hasil akan di dumping. Setiap Negara anggota harus menunjuk autority yang disediakan untuk: a. menerbitkan special permit yang diperlukan sebelum dan untuk dumping dan bahan bahan seperti yang tercantum dalam Annex II dalam keadaan yang tercantum dalam artikel V (2) b.menerbitkan general permit yang dibutuhkan sebelum danuntuk dumping semua benda c.menyimpan record mengenai bahan dan jumlah dan semu bahan yang d iiji n kan d. Memonitor baik secara sendiri atau bekerja sama dengan anggota lain atau organisasi internasional kondisi dan laut laut untuk maksud konvensi ml Permit itu diberikan untuk bahan yang akan di dumping yang berasal (a) dimuat di teritorialnya (b) dimuat oleh kapal atau pesawat udara yang didaftar di
negara itu atau mengibarkan benderanya bila loading di teritorial dan negara yang bukan angota konvensi mi Annex Idengan amendemen 1978 da 1980 Limbah atau bahan lain yang dilarang di dumping 1. Orgaohalogen compounds 2. Mercury dan Mercury compound 3. Cadmium dan cadmium compound 4. Material plastic yang keras dan material sintetic keras lainya sebagai contoh janng dan tali yang mungkmn terapung atau melayang dalam laut sehingga mengganggu penangkapan ikan,pelayaran dfan penggunaan laut yang sah lainnya’ 5. Crude oil dan sisa sisanya,hasil pengolahan minyak,bahan bakar minyak ,residu yang telah didistilasi dan tiap campuran yang mengandung itu yang dibawa kekapal untuk tujuan di dumping 6. Buangan radioactif tingkat tinggi dan bahan bahan radio actif tingkat tinggi lain yang dikenal pada kesehatan umum,biologi atau bidang lain oleh badan
yang berkompeten dalam bidang mi yang saat ini,lnternational atomic energy agency sebagai barang barang yang tidak boleh dibuang kelaut 7. Material dalam bentuk apapun (seperti padat,cir,semi liquid,gas atau dalam bentuk hidup) yang diproduksi untuk perang biologi dan chemical. 8. Paragraf terdahulu diatas tidak berlaku terhadap zat zat yang secara cepat mengembalikan menjadi tidak berbahaya dengan proses physical,chemical atau biological dalam laut,dengan këtentuan mereka tidak: (1) membuat organisme laut yang dapat dimakan tercemar (2) membahayakan kesehatan manusia atau binatang setempat
