BAB II PROFIL PERUSAHAAN A. Sejarah Perusahaan 1. Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Pencarian dan penemuan minyak bumi di Indonesia dimulai di penghujung abad XIX pada tahun 1871. Seseorang yang berkebangsaan Belanda yaitu Jans Reering yang melakukan pemboran minyak bumi di lereng Gunung Cermai Jawa Barat selama tiga tahun. Sampai dengan tahun 1875 Reering tidak membuahkan hasil memuaskan. Tetapi, hal tersebut dianggap sebagai eksplorasi pertama minyak bumi di nusantara. Sebelas tahun kemudian setelah kegagalan Reering, seorang Belanda yang bernama Aelko Jans Zijlker menemukan ladang minyak pertama di Indonesia yaitu di sumur Telaga Said, Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pemboran yang dilakukan Zijlker pada tanggal 15 Juni 1885 itu menjadi sejarah awal produksi minyak bumi di Indonesia. Setelah kesuksesan Zijlker, ladang-ladang minyak bumi lain ditemukan di beberapa tempat di Indonesia. Antara lain, di Wonokromo Jawa Timur, Cepu Jawa Tengah, Muara Enim, Talang Akar, dan Plaju di Sumatera Selatan, Sanga-sanga di Kalimantan Timur, Bunyu dan Jambi, serta Lapangan Teluk Aru di Sumatera Selatan. Dalam kurun waktu selama 60 tahun yaitu dari tahun 1885 sampai dengan 1945, tidak kurang dari 18 perusahaan minyak asing milik bangsa Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat serta bala tentara Jepang berebut untuk menguasai dan menguras minyak bumi Indonesia.
6
7
2. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia Walaupun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, tetapi perjuangan bangsa Indonesia untuk menguasai ladang-ladang minyak terus berjalan. Bangsa asing kini bukan lagi sebagai penjajah tetapi telah berganti peran menjadi mitra kerja. Pada bulan Januari tahun 1951 Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) berdiri dengan meliputi daerah kerja Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Tetapi, pada tahun-tahun berikutnya terjadi pertentangan pendapat antara kalangan pemerintah dan golongan politisi mengenai nasib tambang minyak Sumatera Utara. Akhirnya Teuku Mohammad Hassan sebagai Ketua Komisi Perdagangan dan Industri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mempelajari masalah perminyakan di Indonesia dan pada bulan Agustus di tahun yang sama mengeluarkan mosi DPR yang isinya : a. Mengusulkan kepada pemerintah agar dalam jangka waktu satu bulan membentuk komisi negara urusan pertambangan. b. Menyarankan kepada pemerintah supaya menunda pemberian izin konsensi dan eksploitasi menunggu hasil kerja komisi negara urusan pertambangan. Pada bulan April tahun 1954, pemerintah menunjuk koordinator dan memutuskan untuk memberikan subsidi guna merehabilitasi lapangan minyak Sumatera Utara dalam rangka mencapai target produksi satu ton per tahun. Pada tahun itu juga lapangan minyak Sumatera Utara, Langkat dan Langsa (Aceh) digabungkan di bawah satu perusahaan yang diberi nama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU).
8
Pada tanggal 22 Juli 1957 pemerintah memutuskan untuk menyerahkan lapangan minyak Sumatera Utara kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Seluruh saham TMSU berdasarkan keputusan pemerintah, pengusahaannya diserahkan kepada KASAD yang kemudian diubah menjadi PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU). 3. Kronologis Terbentuknya PT Pertamina (Persero) a. PN Permigan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961 (Tanggal 5 Juni 1961) Pemerintah Republik Indonesia membentuk Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan). Peraturan pemerintah tersebut juga menetapkan PTMRI dilebur ke dalam PN Permigan termasuk hak dan kewajiban, perlengkapan serta kekayaan dan usaha PTMRI ditetapkan beralih kepada PN Permigan. b. PN Permina Untuk menegaskan bahwa minyak bumi adalah milik nasional dan bahwa perusahaan yang baru dibentuk itu bukan perusahaan daerah dan tidak bersifat kedaerahan, maka diadakan pergantian nama. Sebuah nama baru diusulkan dan sejak tanggal 10 Desember 1957 PT ETMSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT Permina). Pada tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai hari lahir perusahaan minyak nasional yang setiap
tahun
diperingati
oleh
Pertamina.
Kemudian
pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 dan mencabut keputusan Nomor 17/1975, terhitung sejak
9
tanggal 1 Juli 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961 agar PT Permina dilebur menjadi Perusahaan Negara Minyak Nasional (PN Permina). Pada tahun 1962 PN Permina membeli aset PT Shell Indonesia, sejak itu bangsa Indonesia memiliki kilang di Plaju dan Balikpapan. Pada bulan Maret tahun 1966 Menteri Minyak Bumi dan Gas telah menetapkan lima daerah eksplorasi dan produksi PN Permina, yaitu: 1.
Unit I meliputi daerah Sumatera Utara dan Aceh dengan kantor pusat di Pangkalan Berandan.
2.
Unit II meliputi daerah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jambi dengan kantor pusat di Plaju.
3.
Unit III meliputi daerah Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Jakarta.
4.
Unit IV meliputi daerah Kalimantan termasuk Tarakan dan Bunyu dengan kantor pusat Balikpapan.
5.
Unit V meliputi daerah Irian Jaya, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara dengan kantor pusat di Sorong.
c. PN Pertamin Perusahaan minyak Pertamin bermula dari perusahaan campuran Nederlandsche Indische Aardolie Maatschappij (NIAM) yang didirikan pada tahun 1921, yang sahamnya dipegang pemerintah Hindia Belanda dan BPM. Pada tanggal 1 Januari 1959 NIAM diubah namanya menjadi PT Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo).
10
Pemerintah Indonesia tidak bersedia melanjutkan usaha bersama ketika kegiatan Permindo berakhir. Maka, perusahaan tersebut dilikuidasi dan kekayaan yang menjadi hak pemerintah Indonesia dijadikan sebagai bagian modal perusahaan minyak baru yaitu Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN Pertamin). PN Pertamin ini dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961 sebagai landasan usaha pertambangan usaha PN Pertamin meliputi eksplorasi pemurnian, pengolahan, pengangkutan dan penjualan. d. PN Pertamina Pada tanggal 20 Agustus 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1968 telah dibentuk “Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina)” yang menampung segala kegiatan pengurusan dan perusahaan minyak dan gas bumi dari PN Permina dan PN Pertamin. Pada tahun 1969 PN Pertamina berhasil memiliki kilang sungai Gerong. Maksud dan tujuan penyatuan ini adalah agar benar-benar dapat ditingkatkan baik produktivitas maupun efektivitas serta efisiensi di bidang perminyakan nasional dalam wadah suatu integrated oil company dengan suatu manajemen yang sempurna. e. Pertamina Perkembangan dan kemajuan pesat yang dicapai PN Pertamina mendorong diperlukannya dengan segera landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha.
11
Pada tanggal 15 September 1971 telah diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 mengenai Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Pertamina). Sejak itu PN Pertamina berubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Modal Pertamina adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar yang ditanam dalam PN Pertamina sampai saat diundangkannya Undangundang Nomor 8 Tahun 1971. Perjalanan rekonstruksi Pertamina sejak tahun 1994 telah menghasilkan milestone dan yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang menuju Pertamina baru di tahun 2010. Untuk itu setiap langkah, daya, dan upaya rekonstruksi yang dilakukan harus membantu mewujudkan visi, misi, dan tata nilai Pertamina yang dicita-citakan dan telah disahkan oleh Direksi Pertamina melalui surat keputusan Direksi Nomor 120/C0000/2000-SO pada tanggal 8 Desember 2000. f. PT Pertamina (Persero) Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah yang mengubah status Badan Hukum Pertamina menjadi Persero dengan Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
31
Tahun
2003
yang
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2003. Tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan
12
ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konsekuensi lain dari Undang-undang ini adalah bidang hilir penjualan bahan bakar minyak (BBM) akan mengalami era liberalisasi mulai November 2005, karena Undang-undang baru ini mengubah posisi Pertamina yang monopolistik ke posisi persaingan bebas. Organisasi perusahaan akan berubah sesuai dengan karakteristik sebuah holding company. Visi dan misi perusahaan semakin global, paradigma bisnis lebih mengedepan.
B. Struktur Organisasi Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai kerangka suatu hubungan satuansatuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas dan wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Organisasi di Indonesia tumbuh cepat dengan berbagai menifestasi, oleh karena itu setiap pemimpin perusahaan dituntut untuk dapat mengelola organisasi dengan baik karena perkembangan zaman yang begitu cepat, pemikiran tentang kegiatan manusia yang semakin berkembang dan meningkatkan persaingan yang semakin tajam. Dalam keadaan seperti ini suatu organisasi memerlukan pemimpin yang berkualitas. Adapun struktur organisasi PT Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut :
13
STRUKTUR ORGANISASI PT Pertamina (Persero)
President Director & CEO
Direktur Hulu
VP Integrated Supply Chain
Corporate Secretary
Legal Counsel & Compliance
Internal Audit
Direktur Energi Baru & Terbarukan
Direktur Pengolahan
Direktur Pemasaran
Direktur Keuangan
Gambar 2.1 Sumber : PT Pertamina (Persero) (2015)
Direktur SDM & Umum
14
C. Uraian Pekerjaan Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar tugas, sebutan jabatan, fungsi dan tugas pokok dari setiap bagian : 1. President Director & CEO (Direktur Utama) Tugas dan Wewenang : a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan. c. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan. e. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif. f. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerja sama dengan MD atau CEO) g. Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib;
keadilan dan
kesempatan
bagi
semua
untuk
berkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu per item masalah; menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi ke arah konsensus; kebijakan.
menjelaskan
dan
menyimpulkan
tindakan
dan
15
h. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar. i. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas. 1.1. Corporate Secretary (Sekretaris Perseroan) Kedudukan dan kualifikasi : a. Sekretaris Perseroan diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. b. Sekretaris
Perseroan
harus
memiliki
kualifikasi
akademis,
kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS; 2. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Komisaris dengan Direksi; 3. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perusahaan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Komisaris,
dan
penting lainnya;
dokumen-dokumen
Perusahaan
yang
16
4. Mencatat Daftar Khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris dengan Keluarganya baik dalam perusahaan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dan kepentingan Perusahaan; 5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama secara berkala; 6. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perusahaan dari setiap unit kerja; 7. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada stakeholders, termasuk informasi
yang
dapat
disampaikan
sebagai
public
document; 8. Memelihara
dan
memutakhirkan
informasi
tentang
Perusahaan yang disampaikan kepada stakeholders, baik dalam website, buletin atau media informasi lainnya; 9. Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan (Annual Report)
telah
mencantumkan
Lingkungan Perusahaan.
penerapan
GCC
di
17
1.2. Legal Counsel & Compliance (Kepala Hukum Korporat) Tugas dan tanggung jawab : a. Memastikan seluruh rancangan, pembuatan dan pelaksanaan segala peraturan jasa kustodian sentral : Peraturan operasional serta perjanjian-perjanjian resmi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar dan kaidah yang benar serta mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. b. Memastikan Peraturan dan Pengembilan keputusan: bahwa dalam pengambilan keputusan, penerapan kebijakan, penanganan kasuskasus dengan para pelanggan, seluruh Divisi di KSEI menerapkan ketentuan-ketentuan, prosedur dan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Penanganan Penyelesaian Perselisihan Perusahaan: menangani penyelesaian perselisihan KSEI dengan pihak ketiga dengan memastikan bahwa Perusahaan memegang kebenaran serta memiliki kelengkapan dokumen-dokumen untuk penyelesaian perselisihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. d. Berkoordinasi dalam pengelolaan dokumen-dokumen Peraturan: pengelolaan dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan peraturan perundangan seperti peraturan dan prosedur pengelolaan jasa kustodian sentral, perjanjian-perjanjian dengan para pemegang rekening, serta bertanggung jawab dalam administrasi saham,
18
daftar pemegang saham dan dokumen-dokumen perusahaan yang lain. 1.3. Satuan Pengawasan Internal (SPI) Kedudukan dan Kualifikasi : a. mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. b. Kepala
SPI
harus
memiliki
kualifikasi
akademis
dan
kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. c. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Komisaris. Tugas dan Tanggung Jawab SPI : a. Membuat strategi, kebijakan, serta rencana kegiatan pengawasan; b. Memonitor pencapaian tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan serta melakukan kajian secara berkala; c. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi efektif termasuk melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan assessment terhadap sistem tersebut secara berkala; d. Melaksanakan fungsi pengawasan pada seluruh aktivitas usaha yang meliputi antara lain bidang akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan operasional;
19
e. Melakukan audit guna mendorong terciptanya kepatuhan baik pekerja
maupun
manajemen
perusahaan
kepada
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; f. Melakukan audit khusus (investigasi) untuk mengungkapkan kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan (fraud); g. Memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen; h. Memberikan konsultasi terhadap seluruh jajaran manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian internal, peningkatan efesiensi, manajemen resiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja; i. Mendukung penetapan GCG di lingkungan perusahaan. j. Menyiapkan dukungan data, informasi dan analisis untuk Direksi dalam rangka penyampaian laporan Direksi kepada Komisaris. k. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasannya langsung kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Komisaris melalui Komite Audit.
20
2. Direktur Hulu Direktur Hulu membawahi: Deputi Direktur Perencanaan dan Evaluasi, Deputi Direktur Pengembangan Usaha serta General Manajer terkait kegiatan hulu, sementara untuk Legal Consultan dan Sekretariat Direktorat Hulu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Hulu. 3. Direktur Energi Baru & Terbarukan Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memimpin
semua
kegiatan
dan
perencanaan
mengenai
pengembangan proyek-proyek infrastruktur pemanfaatan gas domestik sekaligus jaringan pasar dan niaga gas. b. Memimpin semua kegiatan dan perencanaan mengenai riset energi baru dan terbarukan untuk masa depan. c. Menggali riset untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga gas. d. Perencanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan dari riset, juga pengembangan – pengembangan terbaru. e. Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukan direct report kepadanya). f. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Direktur Utama. 4. Direktur Pengolahan Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memimpin semua kegiatan dan perencanaan mengenai pengolahan dan distribusi, pemeliharaan sumber-sumber dan distribusi air.
21
b. Menyetujui rencana kerja masing-masing bagian yang dibawahnya dan menetapkan dalam bidangnya; c. Memberikan
keputusan
untuk
menyelesaikan
soal prinsipil
dalam bidangnya; d. Perencanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan dari Bagian Produksi, Perawatan, Transmisi & Distribusi, Perencanaan Teknik & Evaluasi; e. Persiapan
perencanaan
dan
design
pekerjaan
yang
akan
dilaksanakan, penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya; f. Pengawasan pelaksanaan konstruksi dan perbaikan perpipaan di bawah instansi lokal; g. Menyiapkan kontrak dengan pemborong/pelaksana pekerjaan, pengawasan pelaksanaanya dan pemeriksaan di lapangan; h. Pengaturan
dan
pengawasan
distribusi
air,
persetujuan
pemasangan/penutupan sumber air ke langganan; i. Mengusahakan agar semua kegiatan di bagian-bagian yang dibawahi berjalan lancar dan mengusulkan penyesuaian terhadap kebijaksanaan perusahaan dalam bidang distribusi, sambungansambungan baru dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan kemampuan perusahaan;
22
j. Memelihara hubungan baik dengan kalangan industri dan pembangunan, perusahaan swasta dan Instansi Pemerintah Daerah dan Pusat, menghadiri pertemuan umum yang menyangkut bidangnya; k. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Direktur Utama; l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 5. Direktur Keuangan Tugas dan tanggung jawab : a. Menetapkan rencana pendapatan dan pengeluaran jangka panjang juga
jangka
pendek
berdasarkan
anggaran
yang
telah
disetujui dalam rapat Direktur Utama. b. Mengawasi
semua
masalah
yang
menyangkut
kelancaran
penyediaan keuangan dan semua dana perusahaan. c. Mengawasi pengalokasian dana-dana yang tersedia agar sesuai dengan taksiran kebutuhan, serta mengambil keputusan dalam pemindahan dan dana-dana yang diperlukan. 6. Direktur SDM & Umum Tugas dan tanggung jawab : a. Mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
kegiatan-kegiatan
dibidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
23
c. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan. e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direktur Utama. f. Merencanakan,
mengembangkan
dan
mengimplementasikan
strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM (termasuk perekrutan dan pemilihan kebijakan/practices, disiplin, keluhan, konseling, upah dam pernyataannya, kontrak-kontrak, pelaihan dan pengembangan, perencannan suksesi, moril dan motivasi, kultur dan
pengembangan,
perencanaan
sikap
dan
moral
kerja,
manajemen penimbangan prestasi dan hal seputar manajemen mutu dan lain-lain (ditambahkan selama masih relevan). g. Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukur aspek penting dari pengembangan SDM. h. Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan, peluang, rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDM dan pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk/format yang sudah disepakati. i. Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukan direct report kepadanya). j. Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui.
24
k. Bertindak sebagai penghubung (liaison) dengan para manajer functional/manajer department yang lain agar memahami semua aspek-aspek penting dalam pengembangan SDM, dan untuk memastikan mereka telah mendapatkan informasi yang tepat dan mencukupi tentang sasaran, tujuan/obyektif dan pencapaianpencapaian dari pengembangan SDM. l. Memelihara
kesadaran
dan
pengetahuan
tentang
teori
pengembangan HR yang sesuai zaman dan metode-metode dan menyediakan penafsiran yang pantas untuk para direktur, para manajer dan staf di dalam organisasi. m. Berperan untuk evaluasi dan pengembangan strategi pengelolaan SDM dan kinerja dalam pengimplementasian strategi tersebut, dengan bekerja sama dengan tim eksekutif. n. Memastikan setiap aktivitas mempunyai benang merah serta terintegrasikan
dengan
persyaratan-persyaratan
organisasi
(organizational requirements) untuk bidang-bidang manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, syarat-syarat hukum, kebijakan-kebijakan dan tugas umum kepedulian lingkungan. o. Jika merupakan jabatan direktur formal, melaksanakan tanggungjawab dari seorang direktur utama/Board of Director (BOD) menurut
patokan-patokan
etis
dan
hukum
yang
berlaku,
seperti yang dituangkan di dalam kebijakan direktur atau dokumen standar (lain) yang biasa digunakan.
25
7. Direktur Pemasaran Tugas Perencanaan : a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran hasil produksi yang terpadu
dan
efisien
dengan
memperhatikan
sumber daya
perusahaan. b. Menyusun perencanaan program kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam menunjang terlaksananya tujuan pemasaran. c. Merencanakan dan menganggarkan biaya pemasaran/marketing seefisien mungkin dengan koordinasi bersama atasan. d. Melakukan perencanaan prosedur kerja yang efektif di Bagian Marketing sehingga dapat mendukung perkembangan perusahaan. e. Melakukan perencanaan pengembangan dan alokasi sumber daya manusia di bagiannya, dengan melakukan koordinasi bersama Bagian lain yang terkait sehingga tercipta efisiensi sumber daya. Tugas Pelaksanaan : a. Melakukan koordinasi kerja dan pembagian/pendelegasian tugas, tanggung jawab di lingkungan internal Bagian Marketing untuk menghasilkan pola kerja yang lebih baik. b. Melakukan koordinasi dengan Bagian lain untuk mendukung kelancaran proses kerjadi perusahaan. c. Menjalin
relasi
konsumen/pelanggan.
dan
kerja
sama yang
baik
dengan
26
d. Melakukan analisa penerapan prosedur yang berlaku di Bagian Marketing sebagai bahan evaluasi atas prosedur yang sudah ada. e. Melakukan analisa laporan kondisi dan situasi pasar beserta analisa pesaing. f. Menetapkan kalkulasi harga jual produksi sebagai patokan harga yang ditawarkan kepasar/pelanggan. g. Menyusun Prosedur dan Instruksi Kerja untuk Bagian Marketing sehingga membantu kelancaran proses kerja di bagiannya. h. Menyampaikan laporan hasil kerja ke Marketing Manager untuk dilakukan evaluasi dan analisa. i. Melakukan koordinasi dengan Bagian PPIC dan Produksi sehubungan dengan perencanaan, proses dan hasil produksi. j. Melakukan koordinasi dengan Bagian terkait untuk mendukung kelancaran cara kerjadi Bagian Marketing. k. Melakukan penilaian karya kepada para bawahan dengan memberikan pembinaan dan pengarahan kepada bawahan. l. Memantau potensi-potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik. m. Memeriksa
dan
atau
menandatangani
dokumen-dokumen/
formulir/data-data yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Marketing. n. Mengerjakan tugas – tugas yang diminta oleh atasan sehubungan dengan fungsi kerja di Bagian Marketing.
27
D. Maksud dan Tujuan Perusahaan Maksud dan tujuan Perusahaan adalah sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) No. 1 tanggal 1 Agustus 2012 adalah: Melakukan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan. 1. Pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. 2. Meraih
keuntungan
guna
meningkatkan
nilai
Perseroan
dengan
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
1. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan Visi : Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia. Misi : Menjalankan usaha Minyak, Gas, Serta Energi Baru Dan Terbarukan Secara Terintegrasi, Berdasarkan Prinsip-Prinsip Komersial Yang Kuat.
28
Tata Nilai : Pertamina menetapkan enam tata nilai perusahaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan Perusahaan. Keenam tata nilai perusahaan Pertamina adalah sebagai berikut, 6C : 1. Clean (Bersih) Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 2. Confidence (Percaya diri) Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. 3. Commercial (Komersial) Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 4. Competitive (Kompetitif) Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. 5. Customer Focused (Fokus pada Pelanggan) Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
29
6. Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan
penguasaan
teknis
tinggi,
berkomitmen
dalam
membangun
kemampuan riset dan pengembangan.
2. Logo Perusahaan
Gambar 2.2 Logo PT Pertamina (Persero)
Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina (Persero) mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo baru yang diakui sekarang mempunyai makna tersendiri bagi perusahaan, yaitu : 1. Elemen logo membentuk huruf P yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk panah, dimaksudkan sebagai PERTAMINA yang bergerak maju dan progresif. 2. Warna-warna yang berani menunjukkan langkah besar yang diambil PERTAMINA dan aspirasi perusahaan akan masa depan yang lebih positif dan dinamis, dimana:
30
a. Biru mencerminkan: Andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. b. Hijau
mencerminkan:
Sumber
daya
energi
yang
berwawasan
lingkungan. c. Merah mencerminkan: Keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. E. Kinerja Terkini Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua sektor, yaitu Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan petungan. Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dilakukan di beberapa wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Perusahaan di dalam negeri dikerjakan oleh Pertamina Hulu dan melalui kegiatan kerjasama dengan mitra sedangkan untuk pengusahaan di luat negeri dilakukan melalui aliansi strategis bersama dengan mitra. Berbeda dengan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi, kegiatan eksplorasi dan produksi panas bumi masih dilakukan di dalam negeri. Untuk medukung kegiatan intinya, Pertamian Hulu juga memiliki usaha di bidang pemboran minyak dan gas. Kegiatan eksplorasi ditujukan untuk mendapatkan penemuan cadangan migas baru sebagai pengganti hidrokarbon yang telah diproduksikan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga agar kesinambungan produksi migas dapat terus dipertahankan. Aktivitas eksplorasi dan produksi dilakukan melalui operan sendiri
31
dan konsep kemitraan dengan pihak ketiga. Pola kemitraan dalam bidang minyak dan gas berupa JOB-EOR (Joint Operation Body for Enhanced Oil Recovery), JOB-PSC (Joint Operating Body for Production Sharing Contract), TAC (Technical Assistance Contract), BOB (Badan Operasi Bersama), Penyertaan berupa IP (Indonesian Participation) dan PPI (Pertamina Participating Interest), serta proyek pinjaman; sedangkan pengusahaan panas bumi berbentuk JOC (Joint Operating Contract). Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di 7 (tujuh) Daerah Operasi Hulu (DOH). Ketujuh daerah operasi tersebut adalah: 1.
DOH Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Sumatera Bagian Utara yang berpusat di Rantau Parapat,
2.
DOH Sumatera Bagian Tengah berpusat di Jambi,
3.
DOH Sumatera Bagian Selatan berpusat di Prabumulih,
4.
DOH Jawa Bagian Timur berpusat di Cepu,
5.
DOH Jawa Bagian Barat berpusat di Cirebon,
6.
DOH Kalimantan berpusat di Balikpapan
7.
DOH Papua berpusat di Sorong.
Pengusahaan bidang panas bumi dilakukan di 4 (empat) area panas bumi dengan total kapisitas terpasang sebesar 402 MW. Keempat area panas bumi tersebut adalah :
32
1.
Area Komajang – Jawa Barat (200 MW),
2.
Lahendong – Sulawesi Utara (80MW),
3.
Sibayak – Sumatera Utara (12MW),
4.
Ulubelu – Lampung (110MW).
Sampai akhir tahun 2004 jumlah kontrak pengusahaan migas bersama dengan mitra sebanyak 92 kontrak yang terdiri dari 6 JOB-EOR, 15 JOB-PSC, 44 TAC, 27 IP/PPI (termasuk BOB-CPP) dan 5 proyek loan. Sedangkan untuk bidang panas bumi terdapat 8 JOC. Dalam hal pengembangan usaha, Pertamina telah mulai mengembangkan usahanya baik di dalam dan di luar negeri melalui aliansi strategis dengan mitra. Pertamina juga memiliki usaha yang prospektif di bidang jasa pemboran minyak dan gas melalui Pertamina Drilling Services (PDS) yang memiliki 7 rig pemboran. Dalam kegiatan transmisi gas, Pertamina memiliki jaringan pipa gas dengan panjang total 3800 km dan 64 stasiun kompresor. Kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengilahan, pemasaran & niaga dan perkapalan serta distribusi produk Hilir baik di dalam maupun keluar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. Usaha hilir merupakan integrasi Usaha Pengolahan, Usaha Pemasaran, Usaha Niaga dan Usaha Perkapalan. Bidang Pengolahan mempunyai 7 (tujuh) unit kilang dengan kapasitas total 1.041,20 Ribu Barel. Beberapa kilang minyak terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi NBBM. Di samping kilang minyak, Pertamina Hilir
33
juga mempunyai kilang LNG di Arun dan di Bontang. Kilang LNG Arun dengan 6 train dan kilang LNG Badak di Bontang dengan 8 train. Kapasitas LNG Arun sebesar 12,5 Juta Ton sedangkan LNG Badak 18,5 Juta Ton per tahun. Beberapa kilang tersebut juga menghasilkan LPG, seperti di Pangkalan Berandan, Dumai, Musi, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Mundu. Kilang Cilacap adalah satu-satunya penghasil lube base oil dengan HVI-60, HVI-95, HVI-160 S, dan HVI-650. Produksi lube base oil ini disalurkan ke Lube Oil Blending Plant (LOBP) untuk diproduksi menjadi produk pelumas dan kelebihannya diekspor.
