BAB II PROFIL KOTA LHOKSEUMAWE Bab dua berisi penjelasan secara umum mengenai profil Kota Lhokseumawe, Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Lhokseumawe, mata pencaharian dan jumlah DPRD Laki-laki dan perempuan periode tahun 2014-2019 Kota Lhokseumawe. pentinng untuk diketahui mengenai profil Kota Lhokseumawe merupakan objek di dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk menjelaskan secara umum mengenai profil Kota Lhokseumawe dengan di bentuknya program politik anggaran berbasis pengarusutamaan gender di Kota Lhokseumawe. dimana program pengarusutamaan gender ini merupakan program kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Maka penjelasan pertama yang dipaparkan pada bab dua adalah profil Kota Lhokseumawe, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, mata pecaharian dan Jumlah DPRD laki-laki dan perempuan periode tahun 2014-2019 Kota Lhokseumawe.
2.1 Profil Kota Lhokseumawe
Gambar 2.1 Peta Kota Lhokseumawe Profil Kota Lhokseumawe yang akan dijelaskan didalam penelitian ini dimulai dari sejarah terbentuknya Kota Lhokseumawe, batas-batas dan luas wilayah,
kedudukan, tugas dan fungsi, visi misi, dan jumlah DPRD laki-laki dan perempuan di Kota Lhokseumawe. 2.1.1 Sejarah Terbentuknya Kota Lhokseumawe Asal kata Lhokseumawe adalah ‘Lhok’ dan ‘Seumawe’. Artinya dalam teluk, palung laut. Dan seumawe arrtinya air yang berputar-putar atau pusat dan mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Sebelum abad ke XX negeri ini telah diperintah oleh Ulee Balang Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajag Belanda melemah dan Aceh mulai dikuasai. Lhokseumawe menjadi Bestuur van Lhokseumawe tunduk dibawah aspiran Controeleur dan di Lhokseumawe berkedudukan juga wedana serta asisten residen atau bupati. Pada dasawarsa kedua abad ke XX diantara seluruh daratan Aceh, salah satu pulau kecil luas sekitar 11 km2 yang dipisahkan sungai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan pemerintah umum, militer dan perhubungan kereta api oleh pemerintah Belanda. Pulalu kecil dengan desa-desa kampung Keude Aceh, kampung jawa, kampung kutablang, kampung Mon Geudong, kampung Teumpok Teungoh, kampung Hagu, kampong Uteun bayi, kampong ujong blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa di Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintah. Sejak proklamasi kemerdekaan,
pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia belum terbentuknya sistematik sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder van cunda. Penduduk di daratan ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh blang ara, Matangkuli, Lhoksukon, Blang Jreun, Nisam, Cunda serta Pidie. Pada tahun 1956 dengan Undang-undang DRT nomor 7 tahun 1956, terbentuknya daerah-daerah otonom kabupaten dalam lingkup daerah propinsi Aceh. Dimana salah satu kabupaten diantaranya adalah Aceh utara dengan ibukota Lhokseumawe. kemudian pada tahun 1964 dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 24/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, di tetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua dijadikan kecamatan tersendiri dengan nama kecamatan Banda Sakti. Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahu
1974 tentang pokok-pokok
pemerintah di daerah, berpeluang meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota administratif. Pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1986 pembentukan Kota Administratif Lhokseumaw ditandatangani oleh presinden Suharto yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987. Dengan adanya hal tersebut maka secara de jure dan de factor Lhokseumawe telah menjadi kota administratif dengan luas wilayah 253,87 km2 yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang terbesar di lima kecamatan yaitu :
kecamatan banda sakti, kecamatan muara dua, kecamatan dewantara, kecamatan muara satu dan kecamantan blang mangat. Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh utara dan terletak di pesisir timur pulau Sumatra. Posisi Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan, menjadikan kota ini sangat startegis sebagai jalur disstribusi dan perdagangan di Aceh. Sejak tahun 1988 gagasan peningkatan status kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir Undang-undang nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 juni 2001 yang ditanda tangani presiden RI Abdurrahamn Wahid yang wilayahnya mencakup tiga Kecamatan yaitu : kecamatan Banda Sakti, kecamatan Muara dua dan kecamatan Blang mangat. Pada tahun 2006 kecamatan Muara dua mengalami pemekaran menjadi kecamatan Muara dua dan kecamatan Muara satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi empat kecamatan. 2.1.2 Batas-batas dan Luas wilayah Kota Lhokseumawe terletak di antara 04o 54’ – 05o 18’ Lintang Utara dan 96o 20’ – 97o 21’ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai Berikut: -
Sebelah utara dengan selat malaka.
-
Sebelah barat dengan kecamatan dewantara kabupaten aceh utara.
-
Sebelah selatan dengan kecamatan kuta makmur kabupaten aceh utara.
-
Sebelah timur dengan kecamatan syamtalira bayu kabupaten aceh utara.
Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,10 km2 yang secara administratif Kota Lhokseumawe terbagi kedalam 4 kecamatan dan 68 gampong. Kecamatankecamatan di Kota Lhokseumawe yaitu : 1. Kecamatan banda sakti. 2. Kecamatan muara dua. 3. Kecamatan blang mangat. 4. Kecamatan muara satu. 2.1.3 Luas Wilayah dan Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu ditingkatkan upaya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia serta upaya meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang mendorong perluasan lapangan kerja. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat tercipta manusia-
manusi pembangunan yang tangguh, berbudi luhur, terampil, percaya diri dan bersemangat membangun dalam berbagai lapangan kerja produktif. 2.1.3.1 Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan struktur umur Jumlah total penduduk pada wilayah Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 berjumlah 159.239 jiwa, terjadi kenaikan sebesar 7 % bila di bandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 yaitu berjumlah 171.163 jiwa. Penyebaran penduduk pada tiap kecamatan belum merata, dimana jumlah penduduk tertinggi berada pada kecamatan Banda Sakti yaitu pada tahun 2009 berjumlah 71.749 jiwa dan pada tahun 2010 berjumlah 73.542 jiwa. Sedangkan penduduk terendah terdapat di kecamatan Blang Mangat yaitu pada tahun 2009 berjumlah 18.869 jiwa dan pada tahun 2010 berjumlah 21.689 jiwa. Struktur penduduk menurut jenis kelamin di wilayah Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 terdiri dari 79.254 jiwa laki-laki dan 79.985 jiwa perempuan dan untuk tahun 2010 terdiri dari 85.436 jiwa laki-laki dan 85.727 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1 Jumlah penduduk dan jenis kelamin menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe Tahun 20092010
No
Kecamatan
Laki-Laki
2009
Tahun
Perempu
Total
an 1
Blang
9,426
9,443
Muara Dua
Laki-
Perempu
laki
an
18,869 10,83
Mangat 2
2010 Total
10,853
21,689
22,280
44,209
15,908
31,732
36,686
73,542
85,727
171,16
6 18,466
18,666
37,132 21,92 9
3
Muara satu
15,677
15,812
31,489 15,81 5
4
Banda Sakti
35,685
36,064
71,749 36,85 6
Total
79,254
79,985
159,23 85,43 9
Sumber : Lhokseumawe dalam Angka 2009-2010.
6
3
2.1.3.2 Jumlah penduduk miskin Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang pelik dan multidimensional. Merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan dan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Setiap upaya penanggulangan masalah kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai ke akar masalah, tidak ada jalan pintas untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini. Dikota Lhokseumawe dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 berjumlah 22.530 jiwa, terjadi penurunan sebesar 3,3 % bila dibandingkan pada tahun 2010 berjumlah 21.770 jiwa. Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 sebesar 14,00 % dan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2010 sebesar 12,00 %. Tabel 2.2 Jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe tahun 2009-2010 No Tahun
Jumlah
Jumlah
Penduduk
(jiwa)
Penduduk
Miskin Persentase (%)
1
2009
159,238
22,530
14,00 %
2
2010
171,163
21,770
12,00 %
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe
2.1.3.3 Jumlah Pengangguran Masalah pengangguran umumnya lebih banyak oleh daerah perkotaan sebagai efek dari perindustrialisasi. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja atau tidak mempunyai pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diperdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari penawaran (supply) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi permintaan (demand) untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta. Di Kota Lhokseumawe tingkat pengangguran pada tahun 2009 berjumlah 8.228 jiwa mengalami penurunan sebesar 4,6 % di bandingkan tahun 2010 yaitu berjumlah 7.848 jiwa. Sedangkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk Kota Lhokseumawe terhadap jumlah total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2009 sebesar 5,2 % dan pada tahun 2010 persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah total penduduk sebesar 4,0 % Tabel 2.3 Jumlah pengangguran Kota Lhokseumawe Tahun 2009-2010 No Tahun
Jumlah Penduduk
Jumlah Pengangguran (jiwa)
Persentase (%)
1
2009
159.238
8.228
5,2 %
2
2010
171.163
7.848
4,0%
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe
2.1.3.4 Target dan Realisasi Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Dalam Anggaran pendapat daerah Kota Lhokseumawe tertulis dalam target dan realisasi dalam sumber penerimaan pendapatan daerah Kota Lhokseumawe, dimana dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Target dan realisasi Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Sumber Penerimaan
Target
Realisasi
Persenta se
A
Pendapatan Daerah
662
434
773 643 373 365 97,12
104,00 1
Pendapatan asli Daerah
38
350
018,02 390 36
000,00 Pajak Daerah
Restribusi Daerah
15
135
213
933 94,43
082,26 000 16
132
000,00
567,00
9 950 390 000,00
6
795
768,00
259 106,59
080 68,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah
Yang 2 865 000 000,00
dipisahkan Lain-lain
2
454
417 85,67
855,26 Pendapatan 5 700 000 000,00
Daerah yang sah
4
688
039 82,25
132,00
Zakat dan Infaq/ Sadaqah
4 700 000 000,00
6
144
135 130,73
760,00 2
Dana Perimbangan
534
159
520,00 Dana Bagi Hasil Pajak dan 65
884,00
475
Bukan Pajak
520,00
Dana Alokasi Umum
437
30
793
890
000,00 3
Lain-lain Daerah yang sah
Pendapatan 89
925
584,00
072 82
257
893 125,63
884,00
000,00 Dana Alokasi Khusus
262 550 942 083 103,14
850 437 793 850 100,00 000,00 340 30
890
340 100,00
000,00 120 56
217
051,76
348 62,52
Dana bagi hasil pajak dari 10 Provinsi Dana
804
595 10
477,00 penyesuaian
Otonomi Khusus Bantuan
Keuangan
Provinsi Lain-lain
dan 47
024
000
090 44
Daerah yang sah
096
979
106 95,65
000,00 000 400
000,00 Pendapatan 22
242 100,31
051,76
212,00 dari 10
838
000 4,00
000,00 434
895,00
Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe 2.1.3.5 Mata Pecaharian di Kota Lhokseumawe Tingkat mata pecaharian penduduk di Kota Lhokseumawe sebagai berikut : 1. Wiraswasta 2. PNS 3. Nelayan 4. Pedagang 5. Karyawan Swasta 6. Guru
Tabel 2.5 Jumlah Gampong, Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin No
Kecamatan
Gampong
Penduduk Laki-laki
Rasio Perempuan
L+P
jenis Kelamin
1
Blang Mangat
22
11 508
11 581
23 089
99
2
Muara Dua
17
23 566
23 731
47 297
99
3
Muara Satu
11
16 559
16 767
33 326
99
4
Banda Sakti
18
39 058
39 206
78 264
100
Jumlah 2013
68
90 691
91 285
181 976
99
2012
68
89 601
90 206
179 807
99
2011
68
87 392
87 690
87 690
100
2010
68
85 436
85 727
171 163
100
2009
68
79 254
79 985
159 239
99
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe
2.2 Profil DPRK Lhokseumawe 2.2.1 Sejarah singkat DPRK Lhokseumawe Kota Lhokseumawe adalah sebuah di Provinsi Aceh yang berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera, diantara Banda Aceh dan Medan sehingga Kota ini merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh. Lhokseumawe ditetapkan statusnya menjadi pemerintah Kota berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001. Organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Lhokseumawe yang didasarkan pada undang-undang nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe dan pembentukan organisasi perangkat daerah mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 yaitu qanun Kota Lhokseumawe nomor 12 Tahun 2007, qanun kota Lhokseumawe nomor 03 tahun 2009 tentang perubahan atas qanun Kota Lhokseumawe nomor 12 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja secretariat DPRK Lhokseumawe serta qanun Kota Lhokseumawe nomor 04 tahun 2009 tentang perubahan atas qanun Kota Lhokseumawe nomor 13 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2003 untuk masa bakti 2003-2004 dalam rangka persiapan dibentukan DPRD Kota Lhokseumawe sebagai ketuanya yang pertama dijabat oleh H.Ilyas Wahab dari partai persatuan pembangunan (PPP) selanjutnya Ir. TA. Khalid
dari partai bintang reformasi (PBR) memimpin lembaga legislatif tersebut pada tahun 2004-2009 dan pada tahun 2009 tingkat estafet ini di lanjutkan oleh saifuddin yunus dari partai lokal yaitu partai Aceh (PA) hingga masa tahun 2014. 2.2.2 Jumlah Kursi DPRK Lhokseumawe periode 2014-2019 Melakukan rapat pleno tentang penetapan perolehan suara dan kursi untuk partai politik di Kota Lhokseumawe. Dimana penetapan calon terpilih anggota DPR Kota Lhokseumawe periode 2014-2019 dipimpin langsung oleh ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe. Partai Aceh mendapatkan 10 kursi dari 25 kursi yang tersedia. Lebih jelasnya dapat dillihat pada tabel 2.6 berikut : Tabel 2.6 Nama-nama Partai politik yang mendapatkan kursi di DPR Kota Lhokseumawe Nama Partai
Jumlah Kursi
Partai Nasdem
2 kursi
Partai PKB
1 kursi
Partai PKS
2 kursi
Partai PDI
-
Partai Golkar
1 kursi
Partai Gerinda
2 kursi
Partai Demokrat
3 kursi
Partai PAN
3 kursi
Partai PPP
-
Partai Hanura
1 kursi
Partai PDA
-
Partai PNA
-
Partai Aceh
10 kursi
Partai Bulan Bintang
-
PKPI
-
2.2.3 Nama-nama Anggota DPR Kota Lhokseumawe periode 2014-2019 * Partai Nasdem : Sudirman Amin dan Azhar Mahmud * Partai PKS : Yusrizal, A.Md dan Dicky Saputra * Partai PAN : Suryadi,SE, MM, Faisal dan Zainuddin Umar * Partai Demokrat : Roslina, S.Kom, M.Hasbi,S,Sos.MSM dan T.Sofianus * Partai Gerinda : Irwan Yusuf, Nurul Akbari * Partai Hati Nurani : Muklis Azhar
* Partai Golkar : H.Jailani Usman,SH,MH * Partai Kebangkitan Bangsa : Abdul Manan Jalil * Partai Aceh : Ishak Ismail, Tarmizi A.Wahab, Tgk. Syuib, M.Daud A, M.Yasir, Budi Karma Bakti, Jamaluddin, S.Sos, H. Taslim A. Gani, Faisal Rayidis, Ardiansyah,SE.
