BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

-16+

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 1

TAHUN 2010

SERI:

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2010 WALIKOTA LHOKSEUMAWE, Menimbang

:

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe dalam rangka mengisi Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, diperlukan adanya satu Mekanisme yang mengatur tentang Perencanaan, Pelaksanaaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembinaannya sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat mencapai sasaran sebagaimana diharapkan; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 maka perlu menetapkan Mekanisme yang mengatur tentang Perencanaan, Pelaksanaaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembinaan Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

-1-

-22. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

-2-

-313. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (P5D); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002, tanggal 21 agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 26. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran;

-3-

-428. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe; 29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN, PENGAWASAN PELAPORAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Istilah Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kota Lhokseumawe;

2.

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3.

APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;

4.

DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

5.

Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;

6.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;

7.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;

8.

Asisten adalah Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;

9.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe;

10. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe; 11. Dinas/Kantor adalah Dinas/Kantor Otonom dalam Pemerintah Kota Lhokseumawe; -4-

-512. Lembaga Daerah adalah Lembaga Daerah dalam Pemerintah Kota Lhokseumawe; 13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 14. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD; 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah; 17. Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Organisasi SKPD terdiri dari DPRK, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBK; 20. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program; 21. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe; 22. Bagian adalah Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe; 23. Camat adalah Camat dalam Wilayah Hukum Pemerintah Kota Lhokseumawe; 24. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 28. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; 29. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD; -5-

-631. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; 32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; 34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga; 35. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari; 36. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pegeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari; 37. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pegeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 38. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pegeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan; 39. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; 40. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 41. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 42. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 43. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan; 44. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

-6-

-745. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas; 46. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 47. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomsi seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 48. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBK, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyediaan barang/jasa; 49. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab pelaksanaan pengadaan; 50. Penyediaan barang/jasa adalah Badan Usaha/Orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa; 51. Panitia pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 52. Unit Layanan Pengadaan adalah 1 (satu) unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan Pemerintah; 53. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai s/d Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); 54. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; 55. Sistem pengadaan barang/jasa adalah metode pemilihan, metode penyampaian penawaran, metode evaluasi, jenis kontrak; 56. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyarakatan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia/Pejabat Pengadaan atau Anggota Unit Layanan Pengadaan; 57. Kontrak adalah Perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 58. Fakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; -7-

-859. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan desain khusus dan/atau bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah); 60. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran; 61. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran; 62. Jasa Konsultasi adalah jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pengguna Anggaran; 63. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (procurement unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (procurement unit); 64. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa; 65. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis; 66. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas didaerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur; 67. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Infornatika. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 1. Maksud diberlakukan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dimana diperlukan petunjuk pelaksanaan bagi seluruh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lainnya yang dibiayai dari dana APBK agar pencapaiaan target sesuai dengan tertib administrasi dan dapat dipertanggung jawabkan secara optimal; 2. Tujuan diberlakukan Peraturan ini untuk adanya keseragaman dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara efesien, efektif, terbuka, adil dan seimbang.

-8-

-9Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 1. Ruang lingkup berlakunya mekanisme ini untuk seluruh kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBK Lhokseumawe; 2. Untuk pelaksanaan kegiatan dalam Kota Lhokseumawe selain berpedoman pada mekanisme ini tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi.

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Pertama Prinsip Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 4 Sistem perencanaan pembangunan daerah mengacu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Dalam proses perencanaan sistem yang dilaksanakan mencakup 5 pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, Atas-Bawah (Top-Down) dan Bawah-Atas (Button Up); - Pendekatan politik : Bahwa usulan perencanaan didasarkan pada kepentingan Kepala Daerah dan rakyat pemilih pada saat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan; - Pendekatan Teknokratik : Usulan perencanaan didasarkan pada metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu; - Pendekatan Partisipatif : Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stake Holders) terhadap pembangunan; - Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas : Dilaksanakan menurut jenjang Pemerintahan, rencana hasil proses Atas-Bawah dan Bawah-Atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di Tingkat Kota Lhokseumawe, Kecamatan dan Desa. Dari 5 Pendekatan yang dilakukan dalam proses perencanaan, Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang ada serta memilah-milah usulan guna diusulkan untuk dibiayai dari berbagai sumber seperti APBN, APBA PROV, ACEH, APBK Lhokseumawe, BLN, dan lain-lain; Skala prioritas yang telah disusun selanjutnya diajukan Bappeda kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas, dan diajukan ke DPRK untuk ditetapkan; Tata cara dan waktu pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kota disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

-9-

- 10 (6) Dalam proses penyusunan perencanaan kedalam APBK harus mengacu pada norma dan prinsip-prinsip Anggaran yaitu transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran. Disamping itu juga harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Bagian Kedua Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBK Pasal 5 (1) Prinsip Penyusunan APBK a. Partisipasi Masyarakat Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBK sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBK; b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran APBK yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan; c. Disiplin Anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarakan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersediaanya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBK/Perubahan APBK; 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah; d. Keadilan Anggaran Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masayarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masayarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyi kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain daripada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan;

- 10 -

- 11 e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan: 1. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; 2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan rasional; f. Taat Azas APBK sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah ditetapkan dengan Qanun, memperhatikan: 1. APBK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila pendapatan belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam Rancangan Qanun sesuai dengan ketentuan UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah; 2. APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengandung arti bahwa Rancangan Qanun tentang APBK lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan atau kepentingan masyarakat (public) dan bukan membebani masyarakat. Qanun tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan Negara/Daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 3. APBK tidak bertentangan dengan qanun lainnya, mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam qanun tentang APBK tersebut sesuai dengan ketentuan qanun sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, sebagai konsekuensinya bahwa rancangan qanun tersebut harus sejalan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih dengan qanun lainnya, seperti : Qanun mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sebagainya. (2) Kebijakan Penyusunan APBK Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;

- 11 -

- 12 b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBK secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil; c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Dalam merencanakan target pendapatan PAD supaya mempertimbangkan kondisi krisis ekonomi saat ini yang kemungkinan masih berlangsung dalam Tahun Anggaran 2010, yang akan berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat sehingga berpengaruh kepada peningkatan PAD di masing-masing daerah; b. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, bahkan sebaliknya, bilamana perlu diberikan insentif untuk menarik atau memberikan rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung stabil atau meningkat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberiaan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan; c. Pemerintah Daerah agar secara konsisten untuk tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah; d. Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukansecara rasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang Idle dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; e. Pemerintah Daerah agar tidak menetapkan target pendapatan yang berasal dari setoran laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah Kabupaten/Kota pemilik PDAM, sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari 2009 perihal Percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013. Untuk PDAM yang belum memenuhi kebutuhan diatas, agar bagian laba yang diperoleh diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan.

- 12 -

- 13 f. Dalam hal daerah telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Daerah, maka penerimaan rumah sakit tersebut dicantumkan dalam APBK sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, sedangkan bagi rumah sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka penerimaan rumah sakit tersebut termasuk pelayanan masyarakat miskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dicantumkan dalam APBK sebagai jenis retribusi. 2. Dana Perimbangan Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2010, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Mengingat proses penyusunan APBK sudah dimulai sejak bulan Juni 2009 sedangkan penetapan alokasi dan perimbangan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sekitar bulan Oktober 2009, maka pencantuman alokasi dan perimbangan dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2010 didasarkan pada alokasi dan perimbangan Tahun Anggaran 2009 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun terakhir (Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008). b. Terhadap perencanaan alokasi dana bagi hasil, pemerintah daerah dapat memperkirakan besaran alokasi dana bagi hasil lebih rendah dari Keputusan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2009, untuk mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya yang cenderung menurun ditahun 2010. Selanjutnya apabila alokasi dana bagi hasil tersebut tidak sesuai atau lebih tinggi dari yang diperkirakan, dapat dilakukan penyesuaian dalam perubahan APBK Tahun Anggaran 2010; c. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU karena memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif sama atau lebih besar dari alokasi dasar berdasarkan penerapan formula murni DAU, maka untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai meliputi gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBK Tahun Anggaran 2010, termasuk untuk kenaikan gaji pokok dan gaji bulan ke-13, yang bersumber dari pendapatan daerah antara lain PAD, DBH Pajak dan DBBH SDA dan/atau penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Lalu; d. Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau yang di alokasikan ke Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, dan diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal). 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Pemerintah Daerah dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran 2010 agar menggunakan pagu Tahun Anggaran 2009. Sedangkan bagian pemerintah kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Aceh akibat pelampauan taget Tahun Anggaran 2009 agar ditampung dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2010; b. Dana darurat, Dana Bencana Alam dan Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah daerah bilamana belum dapat diperkirakan dan dipastikan pada saat penyusunan APBK Tahun Anggaran 2010 agar penganggarannya dicantumkan pada Perubahan APBK Tahun Anggaran 2010. - 13 -

- 14 4. Bagi daerah yang belum menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat dan sumbangan pihak ketiga pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) supaya dalam penyusunan APBK Tahun 2010 dianggarkan pada SKPKD. (3) Teknis Penyusunan APBK Dalam menyusun APBK Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah dan DPRK perlu memperhatikanhal-hal teknis sebagai berikut : 1. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan APBK tahun anggaran 2010 secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 2. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBK, mulai dari penyusunan dan penetapan KUA-PPAS bersama DPRK hingga dicapai kesepakatan terhadap Raperda APBK antara Pemerintah Daerah dengan DPRK, paling lambat tanggal 30 Nopember 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 3. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara RKPD dengan KUA dan PPAS serta antara KUA-PPAS dengan RAPBK yang merupakan kristalisasi dari seluruh RKA-SKPD, sehingga APBK merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah; 4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, materi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan RAPBK 2010 termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRK dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2010; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; 5. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daeran tentang APBK disepakati antara Kepala Daerah dan DPRK serta ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- 14 -

- 15 6. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, Kepala Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRK dalam waktu yang bersamaan yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan KUA dan PPAS dalam proses penyusunan RAPBK akan lebih efektif; 7. Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-SKPD kepada SKPKD memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKASKPD kepada PPKD, dan dokumen sebagaimana lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga; 8. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRK dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK), rincian anggaran Belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD; 9. RKA-SKPD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; 10. Dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBK, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBK ditiadakan, seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/volume yang direncanakan, dan tarif pungutan/harga satuan; 11. Dalam hal terdapat kendala dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBK 2010 meskipun telah dilakukan penambahan waktu, Kepala Daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBK untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri terhadap APBA dan Gubernur terhadap APBK sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hal itu dilakukan sepanjang antisipasi terhadap kondisi stabilitas pemerintahan dan politik di daerah telah dikaji secara seksama, agar tidak menghambat proses pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang berjalan secara berkesinambungan; 12. Dalam rangka mengantisipasi perubahan kebijakan akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan untuk memberikan ruang bagi Kepala Daerah dalam menangani masalah tersebut, Pemerintah Daerah mencantumkan kriteria tertentu terkait dengan belanja dalam kategori mendesak atau darurat dalam peraturan daerah tentang APBK Tahun Anggaran 2010, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten/kota yang dananya diterima setelah APBK ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBK, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBK dengan persetujuan pimpinan DPRK. Dalam hal program dan kegiatan dimaksud terjadi setelah perubahan APBK ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya dalam laporan realisasi anggaran (LRA); - 15 -

- 16 14. Pelaksanaan perubahan APBK Tahun Anggaran 2010 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2009 dan paling lambat ditetapkan pada akhir bulan September 2010. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Daerah tetap melakukan perubahan APBK sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBK agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2010; Bagian Ketiga Hal-hal Khusus Lainnya Pasal 6 (1) Dampak Krisi Keuangan Global: a. Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis keuangan global pemerintah menetapkan tujuh kebijakan prioritas, yaitu: (1) mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), (2) memberikan insentif dan kebijakan dalam rangka menjaga keberlanjutan sektor riil melalui penambahan dana penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (UKR), (3) menekan inflasi pada angka tertentu, (4) meningkatkan daya beli masyarakat, (5) perlindungan bagi rakyat miskin, (6) kepastian ketersediaan pangan dan energi dan (7) keterjangkauan harga; b. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2010 agar melakukan langkah-langkah, antara lain: 1). Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil; 2). Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipandang mampu untuk menggerakkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar baik domestik maupun ekspor; 3). Mengembangkan kebijakan yang inovatif yang dapat mendorong dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meningkatkan investasi; 4). Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang bersifat multiyears yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 5). Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di daerah. (2) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah agar secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari belanja daerah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan; (3) Tata kelola keuangan daerah yang baik :

- 16 -

- 17 a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, agar Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan; b. Perbaikan regulasi dan penyiapan instrumen operasional dimaksud adalah menjabarkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang lebih tinggi maupun pembentukan peraturan yang dibutuhkan oleh daerah; c. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK secara cepat dan akurat, Pemerintah Daerah agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi SIPKD dan Regional SIKD; d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah dan legislatif daerah melalui penataan organisasi, sosialisi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan daerah; e. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota; f. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Kerjasama Daerah : Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien, Pemerintahan Daerah dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; (5) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : a. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, agar SKPD segera melakukan evaluasi bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat yang akan menerapkan Pola Keuangan BLUD pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional, seperti Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan mengakomodasi rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBK; b. Bagi SKPD atau unit kerja yang telah menerapkan Pola Keuangan BLUD, penganggarannya dalam belanja dampai pada jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, dipergunakan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal;

- 17 -

- 18 c. Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD, Pemerintah Daerah meningkatkan pembinaan manajemen, penataan kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelola BUMD, melakukan evaluasi kelayakan jenis usaha yang dikelola dan keberlangsungan BUMD yang tidak sehat. Selain itu juga memperhatikan upaya terkait dengan peningkatan peran BPR dalam menunjang ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan dengan memberikan prioritas pada pemberdayaan UMKM; (6) Pinjaman Daerah : a. Pemerintah Daerah dalam menutup kekurangan kas, dapat melakukan pinjaman melalui pinjaman jangka pendek, sedangkan untuk menutup defisit APBK dalam rangka membiayai kegiatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik melalui pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang, dan dilakukan secara selektif; b. Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka menengah, harus memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman dan dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah; (7)

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

(8)

Dalam rangka mendukung kebijakan Milenium Development Goals (MDG’s) dibidang infrastruktur khususnya sanitasi, diharapkan perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sanitasi di daerah;

(9)

Standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Demikian juga standar satuan biaya perjalanan dinas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Keputusan Kepala Daerah tersebut juga diatur pendekatan penetapan biaya perjalanan dinas, baik lumpsum maupun at cost yang disesuaikan dengan sistem akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan yang dianut;

(10) Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan; (11) Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala daerah dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tingkat/lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berupaya untuk memperbaiki opini atas Laporan Keuangan Daerah;

- 18 -

- 19 (12) Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, Kepala Daerah, menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, dan bersamasama dengan DPRK melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; (13) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Nasional terkait dengan percepatan terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah, dan pemenuhan perumahan masyarakat yang layak huni seperti rumah susun, diminta agar SKPD mendukung kebijakan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Bagian Keempat Prinsip Belanja Daerah Pasal 7 (1) Penyediaan Belanja Daerah diprioritaskan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah. Untuk itu peningkatan Belanja yang diusulkan oleh setiap SKPD/Pengguna Anggaran ditetapkan melalui strategi dan prioritas yang disepakati dalam Kebijakan Umum APBK 2010; (2) Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2010 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak Langsung; (3) Selanjutnya persetujuan atas program/kegiatan yang diusulkan oleh SKPD/Pengguna Anggaran hanya dapat disetujui bilamana memenuhi kriteria efektif, efisien dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja perangkat daerah. Bagian Kelima Prinsip Belanja Tidak Langsung Pasal 8 (1) Belanja Pegawai a. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar di perhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); b. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dimasing-masing daerah dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2010 dan perhitungan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah; c. Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBK sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2010;

- 19 -

- 20 d. Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; e. Apabila Daerah telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dalam bentuk kegiatan; f. Dalam rangka efektifitas dan efesiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2010. Pasal 9 Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNSD agar berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT.Askes (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah, sedangkan untuk Asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBK, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRK serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada : a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Pasal 11 Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan sebagai berikut : a. Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis “Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota” termasuk didalamnya “Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

- 20 -

- 21 Pasal 12 Belanja Bunga Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang supaya segera dianggarkan pembayarannya dalam APBK Tahun Anggaran 2010; Pasal 13 Belanja Subsidi Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Belanja Hibah a. Pemberian Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMD dan KPUD), Semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBK; b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; c. Terhadap pelaksanaan belanja hibah kepada pemerintah Instansi Vertikal supaya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up.Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan dan Menteri Keuangan setelah tahun Anggaran berakhir; d. Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam rangka tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas; e. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dibatasi dan diperjelas format pertanggung jawabannya.

- 21 -

- 22 Pasal 15 Belanja Bagi Hasil Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2010, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2009 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak Kabupaten/Kota atau Pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2010. Pasal 16 Belanja Bantuan Keuangan a. Pemerintah Provinsi dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten/kota yang tidak tersedia alokasi dananya. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum maupun bersifat khusus; b. Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa untuk percepatan/akselerasi pembangunan desa; c. Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pasal 17 Belanja Tidak Terduga a. Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2009 dan estimasi kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2010; b. Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan. Bagian Keenam Prinsip Belanja Langsung Pasal 18 (1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, harus dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk mengindari adanya pemborosan;

- 22 -

- 23 (2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 19 Belanja Pegawai a. Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar perhitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; b. Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SKPD termasuk narasumber/tenaga ahli diluar Instansi Pemerintah. Pasal 21 Belanja Barang dan Jasa a. Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa; b. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2009. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; c. Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; d. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; e. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan diluar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi; f. Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- 23 -

- 24 Bagian Ketujuh Prinsip Belanja Modal Pasal 21 (1). Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; (2). Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. Bagian Kedelapan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pasal 22 (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan; (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung atau kepala daerah. Pasal 23 (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau sekretaris daerah; (2) Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah melalui SKPD yang menyalurkannya. Bagian Kesembilan Mekanisme Penyaluran Belanja Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Pasal 24 Penarikan belanja tersebut dilampirkan dokumen sebagai berikut : a. proposal permohonan dana, akte notaris pendirian perusahaan/lembaga, hasil auditor (kecuali perusahaan/lembaga yang baru didirikan/diresmikan) dan perjanjian perikatan bagi hasil dari notaris, untuk jenis belanja subsidi; - 24 -

- 25 b. proposal permohonan dana yang peruntukannya diuraikan secara spesifik untuk jenis belanja hibah; c. proposal atau surat permohonan dari kelompok/anggota masyarakat dan partai politik untuk jenis belanja bantuan sosial; d. proposal atau surat permohonan untuk bantuan keuangan umum ditambah arahan/penetapan penggunaan dan untuk bantuan keuangan bersifat khusus; e. proposal atau surat dari SKPD atau lembaga atau perorangan untuk belanja yang tersebut pada Pasal 18 dan ditambah bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk belanja pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup didukung dengan bukti-bukti yang sah. Bagian Kesepuluh Pembiayaan Daerah Pasal 25 (1). Penerimaan Pembiayaan : a. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendaan pada belanja yang telah direncanakan; b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; c. Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBK disesuaikan dengan batas maksimal defisit APBK Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal defisit APBK Tahun Anggaran 2010 melebihi batas maksimal dimaksud, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. (2). Pengeluaran Pembiayaan : a. Untuk menghindari terjadinya akumulasi pengembalian pokok pinjamam pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan daerah, agar Pemerintah Daerah disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan: b. Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBK didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBK dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri; c. Untuk menganggarkan biaya cadangan, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan. (3). Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan Untuk menghindari terjadinya dana yang menganggur (Idle money), maka diupayakan untuk menghindari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBK, dan apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan supaya dalam perubahan APBK dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

- 25 -

- 26 Bagian Kesebelas Perencanaan Konstruksi Pasal 26 (1). Perencanaan konstruksi merupakan tahap penyusunan rencana teknis (desain) bangunan, termasuk yang penyusunannya dilakukan dengan menggunakan disain berulang atau dengan disain prototipe sampai dengan penyiapan dokumen lelang; (2). Penyusunan rencana teknis bangunan dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa perencana konstruksi, baik perorangan ahli maupun badan hukum yang kompeten, sesuai ketentuan yang berlaku; (3). Rencana teknis disusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengelola proyek dan ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang berlaku; (4). Dokumen rencana teknis bangunan secara umum meliputi: a. Gambar-gambar rencana teknis bangunan, seperti rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas bangunan; b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang meliputi persyaratan umum, administrasi dan persyaratan teknis bangunan yang direncanakan; c. Rencana anggaran biaya pembangunan; d. Laporan akhir perencanaan, yang meliputi : laporan arsitektur, laporan perhitungan struktur dan laporan perhitungan utilitas; e. Keluaran akhir tahap perencanaan adalah dokumen pelelangan, yaitu Gambar Rencana Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate), dan Daftar Volume (Bill Of Quantity) yang siap untuk dilelangkan; f. Penyusunan Kontrak Kerja Perencanaan Konstruksi dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Perencanaan disusun dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pedoman/Petunjuk Teknis pelaksanaannya; (5). Tahap perencanaan konstruksi untuk bangunan gedung negara: - yang bertingkat diatas 4 lantai, dan/atau; - dengan luas total diatas 5.000 m², dan/atau; - dengan klasifikasi khusus, dan/atau; - yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencanaan maupun pemborong, dan/atau; - yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear project); diharuskan melibatkan penyedia jasa manajemen konstruksi, sejak awal tahap perencanaan. Bagian Kedua Belas Perencanaan Teknis/Design Kegiatan Pasal 27 (1). Setiap kegiatan yang akan diprioritaskan untuk tahun berikutnya, biaya perencanaannya harus telah diprogramkan pada tahun sebelumnya (T-1) kecuali untuk pekerjaan mendesak seperti bencana alam dan lain-lain dan biaya perencanaan disediakan lebih awal dari biaya konstruksi;

- 26 -

- 27 (2). Untuk kegiatan pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan atau tahun jamak harus dibuat perencanaan induk yang lengkap, apabila terjadi perubahan harga/perubahan konstruksi dalam masa pelaksanaan maka Konsultan Perencanaan wajib menyesuaikan dan memberi rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut; (3). Perencanaan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Dinas Teknis dan apabila pada Dinas yang bersangkutan tidak tersedia tenaga teknis yang mampu untuk tugas tersebut maka dapat diminta bantuan Konsultant; (4). Untuk pekerjaan yang sifatnya rehab/pemeliharaan maka perencanaannya dilaksanakan oleh Dinas Teknis dan pembayarannya dilakukan dalam bentuk honor/insentif kepada petugas yang ditunjuk; (5). Untuk biaya Penyusunan RAB/Design dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis ditetapkan sebagai berikut: - 2 % untuk biaya Pembuatan Design Perencanaan Teknis dari pagu anggaran yang tersedia/tercantum dalam DPA-SKPD; - 1 % untuk biaya Pengawasan dari owners estimate/RAB hasil perencanaan. (6). Besarnya biaya jasa perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Konsultan setinggi-tingginya (maksimal) adalah sebagaimana daftar terlampir dan melalui proses seleksi. (lihat lampiran 1) (7). Untuk biaya Penyusunan RAB/Design yang dananya merupakan bantuan perencanaannya dilakukan oleh Dinas Teknis/Jasa Konsultasi ditetapkan sebagai berikut: -2 % untuk biaya Pembuatan Design Perencanaan Teknis dari pagu anggaran yang tersedia/tercantum dalam DPA-SKPD; -1 % untuk biaya Pengawasan dari owners estimate/RAB hasil perencanaan. (8). Untuk biaya Penyusunan RAB/Design yang bersifat khusus atau yang tidak tercantum pada lampiran 1 ditentukan kemudian dengan persetujuan Kepala Daerah; (9). OE (Owner Estimete) atau harga perkiraan sendiri hendaklah dihitung sesuai dengan harga pasar yang berlaku sudah termasuk pajak dan keuntungan yang wajar; (10). Untuk biaya studi analisis survey dan pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan atau konstruksi khusus, besarnya biaya penyusunan perencanaan dihitung secara orang bulan (man month) sesuai ketentuan billing rate keahlian yang berlaku setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; (11). Perencanaan yang dilaksanakan atas dasar konstruksi yang sama/perencanaan ulang (seperti gedung sekolah, puskesmas, pasar atau sejenisnya) pada lokasi yang berbeda maka pembayaran untuk perencanaan tersebut ditetapkan sebagai berikut : - Pengulangan pertama........................50 % dari biaya jasa perencanaan induk; - Pengulangan kedua dan seterusnya..25 % dari biaya jasa perencanaan induk. (12). Perencanaan yang dilaksanakan atas dasar konstruksi yang sama/perencanaan ulang (seperti gedung sekolah, puskesmas, panti, mobiler, rumah kaum dhu’afa dan lain-lain) pada lokasi yang sama maka pembayarannya hanya diberikan pada satu unit perencanaan saja; (13). Penyusunan RAB/RAP haruslah benar-benar didasarkan pada hasil survey/perencanaan teknis langsung kelokasi dan bukan berdasarkan perkiraan semata sehingga tidak merugikan keuangan negara;

- 27 -

- 28 (14). Untuk kegiatan yang perencanaan teknisnya diserahkan pada Konsultan, sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, Konsultan terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan Dinas Teknis untuk memperoleh petunjuk-petunjuk teknis dan lain-lain yang dianggap perlu guna penyusunan rencana; (15). Perencanaan teknis hanya dilakukan oleh Instansi Teknis yang membidangi/menguasai disiplin bidang ilmu tersebut; (16). Rencana yang dipersiakan Konsultan tersebut, harus diteliti dan disetujui oleh Dinas Teknis sehingga semua target dan sasaran yang ditetapkan terangkum dalam rencana; (17). Untuk Perencanaan Teknis/Design yang dilaksanakan oleh Jasa Konsultansi diwajibkan memberi penjelasan teknis (Aanwijzing) kepada rekanan yang diundang dan memenuhi syarat untuk melakukan penawaran yang didampingi oleh Panitia Pelelangan/Pengadaan; (18). Jasa Konsultansi perencanaan yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya sendiri atau tuntutan ganti rugi; (19). Untuk perencanaan/pengadaan/pembelian barang yang tidak tercantum dalam buku standar harga yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan; (20). Untuk perencanaan baik yang dilakukan oleh Dinas Teknis/Konsultan disamping adanya RAB dan gambar juga harus dilengkapi dengan spesifikasi teknis (bestek) termasuk data back up teknis yang lengkap (untuk pekerjaan berat); (21). Perencanaan kegiatan pada Dinas/Instansi harus mengacu pada dokumen perencanaan umum yang telah ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Repetada) dan bagi seluruh Dinas/Instansi wajib menyusun rencana kerja tahunan; (22). Perencanaan umum pembangunan daerah hanya berada pada Bappeda yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut, sedangkan perencanaan teknis ada pada unit kerja bersangkutan; (23). Sebagai bahan kelengkapan dokumen perencanaan sekaligus bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan rekomendasi persetujuan, maka setiap rencana kegiatan pembangunan fisik kontruksi hendaklah terinci besaran biaya yang dibutuhkan berdasarkan standar analisa dan harga yang berlaku yang tertuang dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB); (24). RAB harus ditandatangani oleh Konsultan Perencana dan PPK serta diketahui oleh Dinas Teknis dan Kepala SKPD; Bagian Ketiga belas Pelaksanaan Konstruksi Pasal 28 (1). Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan, memperbaiki, dan atau memperluas bangunan gedung negara dilakukan dengan menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi, yang merupakan badan hukum yang kompeten; (2). Pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi, dengan segala tambahan dan perubahannya pada penjelasan pekerjaan waktu pelelangan serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang berlaku;

- 28 -

- 29 (3). Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik harus memperhatikan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, kecuali terjadi perubahan pekerjaan yang disepakati dan dicantumkan dalam berita acara, ketidak sesuaian hasil pekerjaan dengan rencana teknis yang telah ditetapkan harus dibongkar dan disesuaikan; (4). Pelaksanaan konstruksi fisik harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawas konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi; (5). Pelaksana pekerja konstruksi fisik juga harus memperhatikan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku; (6). Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah : a. Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi; b. Dokumen pelaksanaan pembangunan, yang meliputi : 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings); 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Kontrak pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan, beserta segala perubahan/addendumnya; 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir manajemen konstruksi/pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala; 5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik; 6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik; 7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanika elektrikal bangunan. c. Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung Negara; (7). Penyusunan kontrak kerja konstruksi pelaksana berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima pekerjaan pelaksanaan konstruksi maupun pengawasan konstruksi mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Kepres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksanaannya. Bagian Keempat belas Pemeliharaan Konstruksi Pasal 29 (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- 29 -

- 30 (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan. (5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran. (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa. Bagian Kelima belas Pendaftaran Bangunan Gedung Negara Pasal 30 (1) Dokumen pendaftaran bangunan gedung negara untuk pencatatan dan penetapan HDNO meliputi : a. Fotocopy Dokumen Pembiayaan/DIP (otorisasi pembiayaan); b. Fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah; c. Kontrak atau Perjanjian Pemborongan; d. Berita Acara Serah Terima I dan II; e. As build drawings (gambar sesuai dengan yang dilaksanakan) disertai gambar leger; f. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dalam Hal Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengharuskan adanya IPB. (2) Khusus untuk bangunan gedung negara yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, maka prosedur pendaftarannya adalah sebagai berikut : a. Bila suatu proyek seluruhnya atau sebagian telah selesai, Pemimpin Proyek/Bagian Proyek harus segera menyerahkan proyek atau bangunan yang telah selesai dibangun berikut seluruh kekayaan kepada Departemen/Lembaga c.q Satminkal Eselon I yang bersangkutan melalui Kakanwil Departemen/Lembaga atau Direktur pada Direktorat yang bersangkutan selaku Sub Penguasa Barang dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima; b. Departemen/Lembaga c.q satminkal eselon I menyerahkan kepengurusan/pengelolaan/pemanfaatan bangunan tersebut kepada salah satu Pengurus Barang di lingkungannya dengan Berita Acara Serah Terima. Selanjutnya Pengurus Barang mendaftarkan bangunan tersebut dengan menggunakan Dokumen Pendaftaran yang telah disiapkan oleh Proyek Kepada Direktorat Bina Teknik Pemukiman dan Prasarana Wilayah; c. Untuk bangunan gedung Negara yang berada diluar Wilayah DKI Jakarta pendaftarannya melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Dinas Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dekonsentrasi; d. Untuk pendaftaran bangunan Gedung Negara dari Pengurus Barang yang ada diluar DKI Jakarta, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi/Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Dinas Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung meneruskan pendaftarannya kepada Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen dan Prasarana Wilayah, dengan menyampaikan Dokumen Pendaftaran yang terdiri atas: daftar investaris, - 30 -

- 31 kartu leger dan gambar leger sedangkan lampiran dokumen pendaftaran lainnya menjadi data/arsip instansi Teknik setempat; e. Tembusan pendaftaran bangunan gedung Negara oleh Pengurus Barang/Pengelola Barang, Pengurus Barang, juga disampaikan kepada Inspektur Jenderal Departemen/Pimpinan Bidang Pengawasan pada Lembaga Non Departemen/Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara yang bersangkutan serta Direktoral Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; f. Bersadarkan data pendaftaran Bangunan Gedung Negara dari Pengurus Barang setiap Departemen/Lembaga, Direktoral Bina Teknik, Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mendaftar Bangunan Gedung Negara tersebut dengan memberikan Huruf Daftar Nomor (HDNO); g. Untuk Bangunan Gedung Negara yang dibangun pada tahun-tahun anggaran yang lalu dan belum terdaftar, Pengurus Barang/Pengelola Bangunan Gedung Negara dari Departemen/lembaga yang bersangkutan wajib mendaftar Bangunan Gedung Negara tersebut; (3) Untuk Bangunan Gedung Negara yang sumber pembiayaannya bukan berasal dari APBN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yan berlaku. Bagian Keenam belas Biaya Perencanaan Konstruksi Pasal 31 (1) Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan proyek yang bersangkutan; (2) Berdasarkan nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam lampiran 1; (3) Untuk biaya perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya perencanaan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku; (4) Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil pelelangan/pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk : a. Honororium tenaga ahli dan tenaga penunjang; b. Materi dan penggandaan laporan; c. Pembelian dan sewa peralatan; d. Sewa kendaraan; e. Biaya rapat-rapat; f. Perjalanan (lokal maupun luar kota); g. Jasa dan overhead perencanaan; h. Asuransi/pertanggungan (liability insurance) i. Pajak dan iuran daerah lainnya. (5) Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan setiap tahapnya yaitu (maksimum) : a. Tahap konsep rancangan 10% b. Tahap pra-rancangan 15% c. Tahap pengembangan rancangan 25% - 31 -

d. Tahap rancangan e. Tahap pelelangan f. Tahap Pengawasan berkala

- 32 30% 5% 15%

Bagian Ketujuh Belas Biaya Pengawasan Konstruksi Pasal 32 (1) Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan proyek yang bersangkutan; (2) Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan kontruksi terhadap nilai konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam lampiran 1; (3) Untuk biaya pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pedoman harga satuan tertingginya (non standar), besarnya biaya pengawasan dihitung secara orang bulan dan biaya langsung yang diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku; (4) Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil pelelangan/pemilihan langsung maupun penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk: a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang; b. Materi dan penggadaan laporan; c. Pembelian dan atau sewa peralatan; d. Sewa kendaraan; e. Biaya rapat-rapat; f. Perjalanan (lokal maupun luar kota); g. Jasa dan overhead pengawasan; h. Asuransi/Pertanggungan (liability insurance); i. Pajak dan iuran daerah lainnya. (5) Pembayaran biaya pengawas dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan. Bagian Kedelapan belas Biaya Pengelolaan Proyek Pasal 34 (1). Biaya pengelolaan proyek dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengelolaan proyek dari proyek yang bersangkutan; (2). Besarnya nilai biaya pengelolaan proyek maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan proyek terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam lampiran 1 ; (3). Perincian penggunaan biaya penggelolaan proyek adalah sebagai berikut : a. Biaya operasional unsur Pemegang Mata Anggaran Biaya operasional unsur Pemegang Mata Anggaran adalah sebesar 65% dari biaya pengelolaan proyek yang bersangkutan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan proyek sesuai dengan pertahapannya, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara; - 32 -

- 33 b. Biaya operasional unsur pengelola teknis - biaya operasional unsur Pengelola Teknis, adalah sebesar 35% dari Biaya Pengelolaan proyek yang bersangkutan yang dipergunakan untuk keperluan honorarium Pengelola Teknis, honorarium tenaga ahli (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan proyek yang bersangkutan sesuai dengan pentahapannya; Pembiayaan diajukan oleh instansi teknis setempat kepada pemimpin proyek/bagian proyek; c. Realisasi pembiayaan pengelolaan proyek dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (persediaan perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi). (4). Untuk pekerjaan yang ada di wilayah yang sukar pencapaiannya/sukar dijangkau transportasi (remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi/perjalanan dinas dalam rangka survei, aanwijzing, pengawasan berkala, opename lapangan, koordinasi dan pengelolaan proyek ke lokasi proyek tersebut, dapat di ajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengelolaan proyek, yang tercantum dalam lampiran 1; (5). Di dalam masing-masing komponen biaya pembangunan tersebut termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan yang berkaitan dengan pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai ketentuan yang berlaku; (6). Kelebihan biaya berupa penghematan yang didapat dari biaya perencanaan, manajemen konstruksi atau pengawasan dapat digunakan langsung untuk peningkatan mutu atau penambahan kegiatan konstruksi fisik dengan melakukan revisi dokumen pembiayaan; (7). Harga Satuan Tertinggi Rata-rata Per M² Bangunan Bertingkat Untuk Bangunan Gedung Negara adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per M² untuk Bangunan Gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien/faktor pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut : Jumlah Lantai Bangunan Bangunan 2 Lantai Bangunan 3 Lantai Bangunan 4 Lantai Bangunan 5 Lantai Bangunan 6 Lantai Bangunan 7 Lantai Bangunan 8 Lantai

Harga Satuan per m² Tertinggi 1,090 standar harga gedung bertingkat 1,120 standar harga gedung bertingkat 1,135 standar harga gedung bertingkat 1,162 standar harga gedung bertingkat 1,197 standar harga gedung bertingkat 1,236 standar harga gedung bertingkat 1,265 standar harga gedung bertingkat

Untuk bangunan yang lebih dari 8 lantai, koefesien/faktor pengalinya dikonsultasikan dengan instansi dengan instansi teknis setempat. Bagian Kesembilan belas Biaya Pekerjaan Non Standar Pasal 34 (1). Pekerjaan/kegiatan yang diklasifikasikan sebagai pekerjaan non-standar : a. Penyiapan lahan yang meliputi : pembentukan kualitas permukaan tanah/lahan sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda-tanda lahan, pembersihan lahan dan pembongkaran; - 33 -

- 34 b. Pematangan lahan yang meliputi : pembuatan jalan dan jembatan dalam kompleks, jaringan utilitas kompleks (saluran drainase air bersih, listrik, lampu penerangan luar, limbah kotoran, kebakaran), lansecap/taman, pagar fungsi khusus dan tempat parkir; c. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (termasuk master plan); d. Penyusunan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); e. Peningkatan arsitektur ataupun struktur bangunan: penampilan keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas serta kenyamanan gedung negara; f. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan seperti : peralatan lift, peralatan tata udara, generator, pompa listrik, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pencegahan dan penanggulangan bahaya serangga dan jamur, peralatan telepon/PABX, peralatan penangkal petir khusus, perabotan, dan interior khusus bangunan; g. Penyambungan yang meliputi: penyambung air dari PAM/PDAM, penyambung listrik dari PLN, penyambung gas dari Perusahaan Gas, penyambungan telepon dari TELKOM; h. Pekerjaan-pekerjaan lain seperti: - Penyelidikan tanah yang terperinci; - Pekerjaan pondasi dalam yang lebih dari 5 m atau I/W>20; - Pekerjaan basement/bangunan dibawah permukaan tanah; - Fasilitas aksesibilitas untuk kepentingan penyandang cacat; - Bangunan-bangunan khusus; - Bangunan selasar penghubung, bangunan tritisan/emperan khusus dan yang sejenis. i. Pengelolaan proyek/perjalanan dinas untuk wilayah yang sukar pencapaiannya/dijangkau oleh sarana transportasi (remote area); j. Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak bangunan, ataupun karena luas lahan; k. Biaya konsultan studi penyusunan program pembangunan bangunan gedung negara, untuk bangunan gedung yang penyusunannya memerlukan keahlian konsultan; l. Biaya konsultan VE, apabila proyek menghendaki pelaksanaan VE dilakukan oleh konsultan independent. (2) Pembiayaan pekerjaan non-standar a. Besarnya biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar serta pajak-pajak yang berlaku, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung setempat; b. Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan pekerjaan non standar, dihitung berdasarkan billing rate sesuai ketentuan yang tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas yang berlaku; c. Total biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar 250% dari total biaya pekerjaan standar bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang dalam penyusunan anggarannya, perinciannya antara lain dapat berpedoman pada prosentase sebagai berikut :

- 34 -

- 35 Jenis Pekerjaan Tata Udara (AC) Elevator/Escalator Tata Suara Telepon dan PABX Elektrikal (termasuk genset) Instalasi Pencegahan dan Kebakaran Pencegahan bahaya rayab Sewerage Treatment Plat (STP) Interior (termasuk funiture) Pondasi dalam Fasilitas penyandang cacat Penangkal petir khusus Sarana/Prasarana lingkungan Basement (per M²) Peningkat Mutu *)

Biaya Tertinggi

Penanggulangan

25-50 % dari X 20-30 % dari X 7-15 % dari X 7-15 % dari X 17-30 % dari X 17-30 % dari X 2-6 % dari X 5-10 % dari X 30-40 % dari X 10-15 % dari X 5-12 % dari X 2-5 % dari X 4-10 % dari X 150 % dari X 15-30 % dari X

Catatan: *) = Peningkatan mutu hanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang secara teknis dapat diterima dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis; X = Total biaya konstruksi fisik pekerjaan standar; Y = Standar harga satuan tertinggi per m² X = Total biaya Komponen Pekerjaan yang ditingkatkan mutunya.

Bagian Kedua puluh Prosentase Komponen Pekerjaan Bangunan Gedung Negara Pasal 35 (1). Untuk pekerjaan standar bangunan gedung dan rumah negara sebagai pedoman penyusunan anggaran pembangunan yang lebih dari satu tahun anggaran dan peningkatan mutu dapat berpedoman pada prosentase komponen-komponen pekerjaan sebagai berikut: Komponen

Gedung Negara

Pondasi Struktur Lantai Dinding Plafond Atap Utilitas Finishing

5 %-10 % 25 %-35 % 5 %-10 % 7 %-10 % 6 %-8 % 8 %-10 % 5 %-8 % 10 %-15 %

(2). Khusus untuk bangunan rumah negara berpedoman pada prosentase komponenkomponen pekerjaan sebagai berikut :

- 35 -

- 36 Komponen

Gedung Negara

Pondasi Struktur Lantai Dinding Plafond Atap Utilitas Finishing

3 %-7 % 20 %-25 % 10 %-15 % 10 %-15 % 8 %-8 % 10 %-10 % 8 %-10 % 15 %-20 %

Bagian Kedua puluh satu Penyelenggaraan Pembangunan Tertentu Pasal 37 (1). Pelaksanaan pembangunan lebih dari satu tahun anggaran Untuk proyek-proyek yang karena kondisinya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga memerlukan persetujuan multy years project, pengadaan dokumen perencanaannya diselesaikan pada tahun anggaran pertama. Dalam menyusun program pembangunan bangunan gedung negara yang tidak selesai dalam satu tahun anggaran, maka harus disusun program pembangunan setiap tahunnya sesuai dengan lingkup pekerjaan yang bisa diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. sebagai pedoman pelaksanaan dapat mengikuti pola sebagai berikut : a. Bangunan sampai dengan 2 lantai - Tahun pertama: penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan pondasi dan struktur bangunan s/d lantai 2; - Tahun kedua: pelaksanaan sisa pekerjaan; b. Bangunan lebih dari 3 lantai sampai dengan 5 lantai - Tahun pertama: penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan pondasi dan struktur bangunan s/d lantai 2; - Tahun kedua: pelaksanaan sisa pekerjaan; c. Bangunan 6 lantai sampai dengan 8 lantai - Tahun pertama: penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan pondasi dan struktur bangunan s/d lantai 1; - Tahun kedua: pelaksanaan struktur lantai 2 sampai dengan lantai 8, sebagian finishing lantai 1,2 dan 3 sebagian pekerjaan mekanikal dan elektrikal. - Tahun ketiga: pelaksanaan sisa pekerjaan; Untuk bangunan bertingkat yang lebih dari 8 lantai, atau yang mempunyai spesifikasi lain, dalam menyusun program pembangunannya berkonsultasi kepada instansi teknis setempat. (2). Pelaksanaan pembangunan dengan disain berulang a. Disain berulang adalah disain produk yang sudah ada oleh konsultan yang sama digunakan secara berulang, dan telah ditetapkan sebelumnya dalam kerangka acuan kerja (KAK); b. Disain berulang total adalah disain produk konsultan yang menggunakan seluruh dokumen pelelangan yang sudah ada secara berulang untuk pekerjaan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain; c. Disain berulang parsial adalah disain produk konsultan yang menggunakan sebagian dokumen pelelangan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain; d. Biaya perencanaan untuk disain bangunan yang berulang secara total ataupun parsial diperhitungkan sebagai berikut : - 36 -

- 37 - Pengulangan pertama : 75% - Pengulangan kedua : 65% - Pengulangan ketiga, dan seterusnya masing-masing sebesar : 50% terhadap komponen biaya perencanaan. Dalam hal ini, biaya perencanaan yang dihemat dapat langsung ditambah kedalam biaya konstruksi fisik untuk penambahan kegiatan dan atau peningkatan mutu. Untuk daerah yang sukar terjangkau (remote area), penghematan biaya tersebut dapat digunakan untuk biaya perjalanan konsultasi dalam kegiatan survei, penjelasan pekerjaan (aanwijzing), pengawasan berkala, dan lain-lain dengan mengajukan revisi dokumen pembiayaan. (3). Pelaksanaan pembangunan dengan disain prototipe Disain prototipe adalah penggunaan disain yang telah ditetapkan/dibakukan oleh pemerintah : a. Untuk bangunan rumah negara type 36, 50, 70 serta gedung kantor pemerintah klasifikasi sederhana dan gedung SLTP dan SMU yang sudah ada disain prototipenya, dibangun berdasarkan dokumen pelelangan disain prototipe daerah setempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, atau disain prototipe daerah setempat yang ditetapkan oleh instansi teknis setempat; b. Penyesuaian dokumen pelelangan disain prototipe dapat dilakukan apabila dokumen pelelangan disain prototipe yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan keadaan lokasi, bahan bangunan dan pelaksanaan dilapangan; c. Penyesuaian disain prototipe dapat dilakukan oleh konsultan perencanaan dengan prosentase biaya perencanaan maksimum sebesar 50% dari biaya perencanaan; d. Apabila penyesuaian disain prototipe dilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat, maka prosentase biaya perencanaan penyesuai disain prototipe sama dengan 60% x biaya perencanaan penyesuaian disain prototipe oleh konsultan; e. Tidak ada biaya tambahan untuk perencanaan bila menggunakan disain prototipe secara berulang; f. Dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh unsur Instansi Teknis setempat, jumlah biaya pengawasan, dan dilaksanakan dalam rangka swakelola. BAB III Penyusunan RKA/DPA-SKPD Bagian pertama Prinsip penyusunan RKA-SKPD Pasal 37 (1) Penganggaran belanja tidak langsung pada SKPD dan SKPKD a. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPD meliputi : 1. Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. Khusus pada SKPD sekretariat DPRK selain dalam bentuk gaji serta penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), dianggarkan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. - 37 -

- 38 b. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPKD mencangkup : 1. Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2. Belanja bunga; 3. Belanja subsidi; 4. Belanja hibah; 5. Belanja bantuan sosial termasuk bantuan kepada partai politik; 6. Belanja bagi hasil; 7. Belanja bantuan keuangan; 8. Belanja tidak terduga. (2) Bagi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh departemen teknis terkait, menjadi pedoman bagi daerah dalam menganggarkan setiap program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD; (3) Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH); (4) Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bagian Kedua Tim Pembahasan/Peneliti Pasal 38 (1). Tim Pembahasan dan penelitian RKA terdiri dari unsur-unsur : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Setda Kota Lhokseumawe; c. Bappeda Kota Lhokseumawe; d. Bagian Ekonomi & Pembangunan Setda Kota Lhokseumawe; e. DPKAD Kota Lhokseumawe; f. Bagian Umum Setda Kota Lhokseumawe; g. Unsur Teknis (sesuai bidang yang dibahas). (2). Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi lainnya yang mengajukan RKA/DPA dilarang duduk sebagai Panitia pemeriksa (pembahas) pada saat pembahasan RKA/DPA unit kerja yang bersangkutan, dan diganti oleh Instansi lain bukan atasan langsung (misalnya Bappeda pembahas diganti dengan Asisten Ekonomi Pembangunan, Bagian Ekonomi & Pembangunan diganti dengan Asisten Setdako dan lain-lain); (3). Dalam pembahasan RKA/DPA unsur teknis harus sesuai dengan apa yang dibahas. Bagian Ketiga Kewenangan dan Tanggung Jawab Pasal 39 (1). Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap seluruh materi rancangan APBK untuk diperiksa, diteliti, diubah, dihapus, dialihkan apabila tidak sesuai dengan Kebijakan Daerah yang telah ditetapkan; (2). Asisten mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas selesainya proses penyusunan APBK tepat waktu serta atas persetujuan Sekretaris Daerah dapat mengkoordinasi, meneliti kembali, menghapus, mengalihkan, dan lain-lain sebagainya sesuai Kebijakan Rancangan Daerah yang telah ditetapkan;

- 38 -

- 39 (3). Bappeda mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa, meneliti dan membahas: - Kegiatan yang diusulkan telah melalui proses dan jenjang perencanaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan; - Kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan Program/Skala Prioritas yang telah mendapat pengesahan; - Kegiatan yang diusulkan dipastikan telah mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan; - Program/kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan (RPJM dan Renstra) dan jelas Input, Output dan Outcomenya. (4). DPKAD mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa, meneliti dan membahas: - Kesesuaian Nomor Rekening Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan; - Kesesuaian Program dan Kegiatan Pembangunan, dengan target dan tolak ukur Repeta, Renstra dan Propeda; - Kesesuaian perhitungan (perkalian, penjumlahan) antara volume kegiatan yang diusulkan; - Menyesuaikan jadwal penarikan dana pertriwulan dengan kemampuan Kas Daerah pada triwulan yang bersangkutan. (5). Bagian Ekonomi & Pembangunan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, meneliti, dan membahas: - Kesesuaian Program dan Kegiatan Pembangunan dengan target dan tolak ukur dokumen perencanaan; - Kesesuaian Harga Satuan dan Volume Kegiatan harus sesuai kriteria dan nilai yang telah ditetapkan; - Ketentuan format dan prosedur yang ditetapkan. (6). Unsur teknis mempunyai kewenangan tanggung jawab terhadap masing-masing kegiatannya sesuai dengan bidangnya. Bagian Keempat Penyusunan DPA Pasal 40 (1). Dokumen RKA disahkan oleh Tim Anggaran Eksekutif dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dan kemudian diajukan ke DPRK untuk ditetapkan menjadi APBK sebagai dasar penyusunan DPA; (2). DPA yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah tembusannya disampaikan kepada: a. Bappeda Kota Lhokseumawe; b. Inspektur Kota Lhokseumawe; c. DPKAD Kota Lhokseumawe; d. Bagian Umum Setda Kota Lhokseumawe; e. Bagian Ekonomi & Pembangunan Setda Kota Lhokseumawe.

- 39 -

- 40 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat Pengadaan Pasal 41 (1). Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); (2). Untuk tertibnya administrasi, pengadaan barang/pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Pejabat Pembuat Komitmen wajib mengirimkan daftar barang/pekerjaan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dan meminta panitia untuk melakukan proses administrasi pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku; (3). Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan; (4). Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan; (5). Anggota Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari Instansi sendiri maupun Instansi Teknis lainnya; (6). Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panita/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang bersangkutan; d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku; e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan; f. Memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah. (7). Anggota Panitia Pengadaan terdiri dari Unsur-unsur yang memahami Tata Cara Pengadaan, Substansi Pekerjaan/Kegiatan yang bersangkutan dan Hukum-hukum Perjanjian Kontrak; (8). Pejabat Pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami Tata Cara Pengadaan Substansi Pekerjaan/Kegiatan yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian/Surat Perintah Kerja; (9). Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panita/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan meliputi sebagai berikut: a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. Menyiapkan dokumen Pengadaan; d. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Media Cetak dan Papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui Media Elektronik; - 40 -

- 41 e. Menilai kualifikasi penyediaan melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi; f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. Mengusulkan calon Pemenang; h. Membuat laporan mengenai proses dari hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa; i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai. (10). Dilarang duduk sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan/ Anggota Unit Layanan Pengadaan: a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara; b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawasan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawasan internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan/ Anggota Unit Layanan Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan Instansinya; (11). Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan bersama dengan Pejabat Pembuat komitmen terlebih dahulu harus menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Metode Penyampaian Dokumen Penawaran, Metode Evaluasi Penawaran dan jenis Kontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang yang bersangkutan; Bagian Kedua Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Pasal 42 (1). Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut: a. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b. Memiliki keahlian pengalaman kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan, dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak; e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy Tanda Terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di Lingkungan Pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; - 41 -

- 42 h. Tidak masuk dalam daftar hitam; i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan diatas kecuali huruf f. (2).Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang Ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; c. Mempunyai pengalaman di bidangnya. (3). Pegawai Negeri, Anggota TNI/Polri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD; (4). Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa; (5). Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa yang dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh Panitia/Pejabat Pengadaan. Bagian Ketiga Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 43 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya; (1). Semua pemilihan penyedia barang/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum; (2). Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan Metode Pelelangan terbatas; (3). Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah); (4). Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : 4.1. Keadaan tertentu yaitu : a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau; b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau; c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : 1) Untuk keperluan sendiri; dan/atau; 2) Teknologi sederhana; dan/atau; 3) Resiko Kecil; dan/atau; - 42 -

- 43 4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil. 4.2. Pengadaan Barang/Jasa Khusus, yaitu: a. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah; atau; b. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau; c. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau; d. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. Pasal 44 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi; (1). Semua pengadaan Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum; (2). Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa diyakini terbatas dapat dilakukan dengan metode seleksi terbatas; (3). Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah); (4). Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau; b. Penyedia Jasa Tunggal; dan/atau; c. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau; d. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorang dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); dan/atau; e. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin. Bagian Keempat Pembagian Nilai Pekerjaan Pasal 45 Jasa Pemborongan; (1). Untuk Pengadaan/Pembelian barang dan pekerjaan jasa pemborongan yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Perintah/Suruhan Kerja; (2). Untuk Pengadaan/Pembelian barang dan pekerjaan Jasa Pemborongan yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari satu Penawaran Usaha Kecil/Koperasi Kecil (K) melalui Panitia/Pejabat Pengadaan; - 43 -

- 44 (3).Untuk Pengadaan Barang/Pemborongan yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara pemilihan/pelelangan terbatas dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran Usaha Kecil/Koperasi Kecil (K) dilaksanakan dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengandaan; (4).Untuk Pekerjaan/Pemborongan yang nilainya di atas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelangan Umum melalui Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan; Pasal 46 Jasa Konsultansi; (1).Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Suruhan Kerja dari Kepala Bagian/Dinas/Kantor/Lembaga Daerah bersangkutan; (2).Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari satu Penawaran Usaha Kecil/Koperasi Kecil (K) melalui Panitia/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/Lembaga Daerah yang bersangkutan; (3).Untuk Pekerjaan dengan Nilai Jasa Konsultansi diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara seleksi langsung/seleksi terbatas dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran Usaha Kecil melalui panitia Seleksi umum, Seleksi Langsung Jasa Konsultansi yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/Lembaga/Lainnya dari SKPD yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran berlangsung; (4).Untuk Pekerjaan dengan Nilai Jasa Konsultansi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan cara seleksi umum dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran Badan Usaha Non Kecil/Koperasi Non Kecil (NK) melalui Panitia Seleksi Umum, Seleksi Langsung Jasa Konsultansi yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/Lembaga/Lainnya dari SKPD yang bersangkutanb setiap awal tahun anggaran berlangsung; (5).Untuk pekerjaan yang nilai Jasa Konsultansi diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan cara seleksi umum dengan membandingkan sekurangkurangnya 5 (lima) penawaran Badan Usaha Non Kecil/Koperasi Non Kecil (NK) melalui Panitia Seleksi Umum, Seleksi Langsung Jasa konsultan yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/Lembaga/Lainnya dari SKPD yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran berlangsung. Pasal 47 Pengadaan barang; (1). Untuk Pekerjaan Pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Pesanan dari Pengguna Anggaran/Kepala Bagian/Dinas/Kantor/Lembaga Daerah yang bersangkutan;

- 44 -

(2).

(3).

(4).

(5).

- 45 Untuk Pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari 1 (satu) Penawaran Usaha Kecil/Koperasi Kecil (K) melalui Panitia/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/ Lembaga/lainnya dari SKPD yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran berlangsung; Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelangan Terbatas dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penawaran Usaha Kecil/Koperasi (K) dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Pelelangan Pembelian/Pekerjaan Unit Kerja masing-masing yang dibentuk oleh Penggunan Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/Lembaga/lainnya dari SKPD yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran berlangsung; Untuk Pekerjaan/Pengadaan Barang yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelangan Umum dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penawaran Usaha Kecil/Koperasi Kecil (K) dengan Surat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Pelelangan Pembelian/Pekerjaan Unit Kerja masing-masing yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/Lembaga/lainnya dari SKPD yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran berlangsung; Untuk Pekerjaan/Pengadaan Barang yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelangan Umum dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran Badan Usaha Non Kecil/Koperasi Non Kecil (NK) dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Pelelangan Pembelian/Pekerjaan Unit Kerja masing-masing yang dibentuk oleh Penggunan Anggaran/Kepala Daerah/Dinas/ Lembaga/lainnya dari SKPD yang bersangkutan setiap awal tahun anggaran berlangsung; Bagian Kelima Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa Pasal 48

Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah : a. Pengguna barang/jasa untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanpa memerlukan persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD, pejabat atasan pengguna barang/jasa yang bersangkutan; b. Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); c. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBK Provinsi yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); d. Bupati/walikota untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBK kabupaten/Kota yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

- 45 -

- 46 e. Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN/APBK yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Bagian Keenam Dokumen Kontrak Pasal 49 (1). Dokumen Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, alamat; b. Pokok Pekerjaan yang diperjanjiakan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; c. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam perjanjian; d. Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran; e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelalaian; h. Ketentuan mengenai cedera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa; k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. (2). Sesuai dengan berlakunya Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) dari bulan Januari s/d Desember, maka berlaku kontrak paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan kecuali kegiatan pekerjaan tahun jamak, jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam Tahun Anggaran tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan; (3). Kontrak yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah tidak dapat dirubah tanpa persetujuan dari pejabat yang mengesahkannya; (4). Lampiran dalam kontrak terdiri dari Photo Copy : − Bestek & Gambar kerja/konstruksi; − Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) panitia pelelangan/pengadaan; − Surat Penawaran beserta lampirannya sesuai dengan persyaratan pelelangan; − Surat Perintah Mulai Kerja; − Surat Keputusan/Penetapan yang berhubungan dengan paket kegiatan pekerjaan − Nomor NPWP Perusahaan; - 46 -

- 47 − Referensi Bank Umum. Sedangkan lembaran asli lampiran tersebut disimpan oleh panitia pelelangan/pejabat pengadaan atau pemegang kas kalau menyangkut administrasi keuangan; (5).Addendum kegiatan hanya diberikan dalam Tahun Anggaran bersangkutan (tidak boleh melebihi Tahun Anggaran); (6).Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) tidak dibenarkan sepanjang belum tersedianya dana dalam APBK. Bagian Ketujuh Penandatanganan Kontrak Pasal 50 (1). Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada penggunabarang/jasa; (2). Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan; (3). Untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya; (4). Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (5). Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (6). Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya; (7). Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang professional. Bagian Kedelapan Jadwal Waktu Pengadaan Barang/Jasa Pasal 51 (1). Proses pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan mulai dari pengumuman sampai penetapan pemenang dilaksanakan secapat-cepatnya 36 (tiga puluh enam) hari kerja dan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja; (2). Pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa wajib melaksanakan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan secara taat azas; (3). Kepala Kantor/Satuan Kerja Pejabat yang disamakan/ditunjuk, Panitia pengadaan dan atau Pejabat yang berwenang lainnya dilarang melakukan perubahan terhadap dokumen pelelangan yang mengatur persyaratan, kriteria, dan tata cara evaluasi penawaran dan atau menerima perubahan/usulan penawaran peserta dalam bentuk dan cara apapun setalah tahapan tahapan pemasukan penawaran dimulai;

- 47 -

- 48 (4).Panitia Pengadaan/Pejabat/Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melakukan koreksi aritmatik dan klarifikasi, tetapi tidak boleh mengubah substansi penawaran yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) yang ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia; (5).Panitia pengadaan menetapkan urutan calon penyedia barang/jasa dari 3 (tiga) penawaran terbaik yang memenuhi persyaratan dan mengusulkannya kepada Pejabat yang berwenang; (6).Berdasarkan usulan Panitia Pengadaan/Pejabat/unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang berwenang menetapkan pemenang penyedia barang/jasa pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dengan penawaran harga terendah dari penawaran yang responsif; (7).Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut, dan apabila penyedia barang/jasa pertama yang ditetapkan mengundurkan diri, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan menjadi milik Negara; (8).Apabila penyedia barang/jasa pertama yang ditetapkan mengundurkan diri, penunjukan dilakukan kepada calon penyedia barang/jasa urutan kedua dan seterusnya dengan harga penawaran penyedia barang/jasa yang bersangkutan, sepanjang harga penawarannya tidak melebihi dana yang tersedia (pagu); (9).Peserta pelelangan yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa penawar dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa dalam wilayah operasi usahanya selama 1 (satu) tahun. Bagian Kesembilan Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pasal 52 (1). Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak; (2). Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak; (3). Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak berupa: a. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Negara; b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara; d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (4). Pengguna Anggaran dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan;

- 48 -

- 49 (5). Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6). Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku; (7). Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak. Bagian Kesepuluh Serah Terima Pekerjaan dan Sanksi Pasal 53 (1). Untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Barang Daerah setiap Pengadaan/Pembelian Barang Investaris baik dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa setelah selesai dilaksanakan Pekerjaan dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah Kota Lhokseumawe harus dilaporkan kepada Kepala Daerah c/q. Bidang Aset dan Perlengkapan DPKAD Kota Lhokseumawe untuk dicatat dan didaftarkan oleh Pemegang Barang Daerah (lihat model lampiran 17 & 18); (2). Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyerahkan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembangunan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan kegiatan dan Kepala Bidang Aset dan Perlengkapan DPKAD Kota Lhokseumawe sebagai Pihak Kedua yang menerima kegiatan dengan mengetahui Asisten Ekonomi dan Pembangunan (lihat model lampiran 18 s/d 22); (3). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki kekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak; (4). Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan Dokumen Kontrak; (5). Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan; (6). Setelah masa pemeliharaan berakhir, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa; (7). Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 % (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak; (8). Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian Pengguna Anggaran maka Pengguna Anggaran membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - 49 -

- 50 (9). Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Pengguna Anggaran (lihat Pasal 28 angka 18) dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan dan/atau tuntutan ganti rugi. Bagian Kesebelas Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Pasal 54 (1). Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan; (2). Swakelola dapat dilaksanakan oleh : a. Pengguna Anggaran; b. Instansi Pemerintah lain; c. Kelompok masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah. (3). Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia Instansi Pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna Anggaran; dan/atau; a. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau; b. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia Barang/Jasa; dan/atau; c. Pekerjaan yang rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau; d. Penyelenggaraan Diklat, Kursus, Penataran, Seminar, Lokakarya atau Penyuluhan; dan/atau; e. Pekerjaan untuk proyek percontohan (Pilot Project) yang bersifat khusus untuk mengembangkan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau; f. Pekerjaan khusus yang besifat pemprosesan data, perumusan kebijakan Pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah Pemerintah; g. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Instansi Pengguna Anggaran yang bersangkutan. (4). Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, di lapangan dan pelaporan. BAB V REVISI ANGGARAN Pasal 55 (1). Jika dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kemungkinan bahwa volume pekerjaan, jenis pengeluaran tolak ukur dan dana yang disediakan dalam masing-masing jenis pengeluaran tidak sesuai dengan situasi/kondisi setempat sehingga perlu diadakan penyesuaian/penggeseran atau perubahan kegiatan dan biaya dari bagian satu ke bagian yang lain dengan tidak merubah tolak ukur pembiayaan yang dicantumkan dalam DPA (batas dana yang tersedia) dapat dilakukan Revisi DPA;

- 50 -

(2).

(3).

(4).

(5).

(6).

- 51 Revisi DPA hanya dimungkinkan dalam batas daya yang tersedia dalam DPA itu sendiri sepanjang hal-hal yang tidak dapat dielakkan/harus dilakukan dan tidak untuk keperluan yang tidak direncanakan semula; Perubahan berupa penurunan volume tolak ukur yang terjadi karena adanya perubahan standar dan perubahan setinggi-tingginya 10 % diatas dan dibawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DPA sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja dan dilaporkan kepada Kepala Daerah; Perubahan diatas 10 % sampai dengan 20 % diatas atau dibawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DPA sepanjang tidak melampaui batas biaya yang telah tersedia harus mendapat persetujuan Kepala Daerah, sedangkan untuk perubahan diatas 20 % ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat pesetujuan dari DPRK Lhokseumawe dan dicantumkan dalam perubahan APBK; Perubahan lokasi pekerjaan, pergeseran biaya antar kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pesetujuan dari DPRK Lhokseumawe dan dicantumkan dalam perubahan APBK; Revisi DPA dapat direncanakan oleh Kepala Dinas/Instansi/Satuan Kerja setelah ada persetujuan bersama dengan Tim Pembina Kota Lhokseumawe dan dari Kepala Daerah atau DPRK Lhokseumawe. BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56

(2) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; (3) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Bagian Kedua Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 57 (1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK; b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan - 51 -

- 52 h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD; b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah; (4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundangundangan. Bagian Ketiga Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 (1). Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi dibidang : a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK; b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. Penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK; d. Penyusunan Rancangan Qanun APBK, Perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan; f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBK. (2). Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas; a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK; c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. (3). Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada daerah. Bagian Keempat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 (1). PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun; - 52 -

- 53 d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; (2). PPKD selaku BUD berwenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK; b. Mengesahkan DPA-SKPD; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBK; d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. Mengusahakan dan mengatur Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK; h. Menyimpan uang daerah; i. Menetapkan SPD; j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi; k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah; l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; n. Melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; o. Melakukan penagihan piutang daerah; p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q. Menyajikan informasi keuangan daerah; r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; Pasal 60 (1). PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. (2). Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. (3). Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas; a. Menyiapkan Anggaran Kas; b. Menyiapkan SPD; c. Menerbitkan SP2D; dan d. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; (4). Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o. (5). Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.

- 53 -

- 54 Pasal 61 Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagian Kelima Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Pasal 62 Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang; a. Menyusun RKA-SKPD; b. Menyusun DPA-SKPD; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya bedasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 63 (1). Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; (2). Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD; (3). Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, bsaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya; (4). Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

- 54 -

- 55 Bagian Keenam Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPD Pasal 64 (1). Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK; (2). PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Pasal 65 (1). Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya; (2). PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahakan Keuangan SKPD Pasal 66 (1). Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD; (2). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. menyiapkan SPM; dan d. menyiapkan laporan keuangan SKPD; (3). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh menangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Bagian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengelolaan Pasal 67 (1)

Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD;

- 55 -

(2)

(3) (4)

(5)

- 56 Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD; Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional; Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Bagian Kesembilan Pembiayaan Pasal 68

(1). Dalam rangka menerapkan sistim anggaran kinerja berlaku satu tahun anggaran maka untuk pekerjaan fisik pembayaran retensi untuk pemeliharaan dapat dibayar terlebih dahulu dengan membuat jaminan pemeliharaan pada Bank Pemerintah. Tata Cara Pembayaran Pekerjaan Jasa Perencanaan/Pengawasan dan Jasa Pemborongan diatur sebagai berikut: a. Jasa Perencanaan; - Pembayaran Angsuran sebesar 80 % dari nilai kontrak dilakukan apabila pekerjaan telah selesai tahap Pembuatan Dokumen Pelaksanaan yaitu Gambar, RKS dan RAB sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. - Pembayaran sisa 20 % atau pembayaran sekaligus dari nilai kontrak dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan pelelangan dan telah ditetapkan pemenangnya; - Untuk pekerjaan yang bersifat feasibility study atau sejenisnya biaya perencanaannya diatur tersendiri didalam surat perjanjian pemborongan (kontrak); - Perencanaan infrastruktur yang belum tersedia anggarannya dalam APBK dilakukan melalui Dinas Kimpraswil. b. Jasa Pengawasan; - Pembayaran dilakukan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan dan dikurangi Retensi minimal 5 % (lima persen) pembayaran pekerjaan maksimum 80% (delapan puluh persen); - Pembayaran akhir 20%/Pembayaran Retensi/Pembayaran sekaligus turut dilampirkan surat pernyataan kegiatan pekerjaan fisik selesai yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi. c. Jasa Pemborongan; - Pembayaran Angsuran Pertama diberikan setelah kemajuan pekerjaan fisik selesai 40 % dengan dikurangi Retensi sebesar 5 % (lima persen); - Pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan prosentase kemajuan pekerjaan fisik di lapangan dengan dikurangi Rotensi 5 % (lima persen), pembayaran pekerjaan maksimum 95 % (sembilan puluh lima persen);

- 56 -

-

-

- 57 Pembayaran sisa sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak dilakukan apabila telah melewati masa pemeliharaan yang ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender; Pembayaran yang bersifat khusus ditentukan kemudian, dengan persetujuan Kepala Daerah.

(2). Prosedur Administrasi untuk proses pembayaran terhadap kegiatan pekerjaan Konsultansi/Perencanaan/Pengawasan dan jasa pemborongan dengan SPP/SPK atas dasar Progress Report dari Berita Acara lainnya diatur sebagai berikut: a. Jasa Konsultan Perencanaan dan Jasa Pengawasan; - Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) ditandatangani oleh Jasa Konsultansi (Perencanaan/Pengawasan), dan Pejabat Pembuat Komitmen disetujui oleh Pelaksana Kegiatan (lihat model lampiran 2); - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Jasa Konsultansi (Perencanaan/Pengawasan) dan Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dan Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan (lihat model lampiran 3); - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani oleh Jasa Konsultansi (Perencanaan/Pengawasan) dan Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD (lihat model lampiran 4); - Berita Acara Pembayaran Perencanaan/Pengawasan ditandatangani oleh Jasa Konsultansi dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pihak Pertama serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD (lihat model lampiran 5); - Untuk Dinas yang Direksi Teknis pada Dinas tersebut, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Jasa Konsultansi (Perencanaan/Pengawasan), dan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dan Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan (lihat model lampiran 6); b. Jasa Pemborongan; - Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Jasa Konsultansi (jika memakai Jasa Konsultansi), Pengawas Lapangan serta diketahui/disetujui Camat selaku anggota BPB setempat dan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD (lihat model lampiran 7); - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Jasa Konsultansi Pengawasan (jika memakai Jasa Konsultansi) Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui/disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dan Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan (lihat model lampiran 8); - Pembuatan Progress Report yang tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan di lapangan dapat ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD;

- 57 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 58 Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) sebagai pihak kedua (yang menyerahkan) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pihak pertama (yang menerima) serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD (lihat model lampiran 9); Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh Kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pihak Pertama serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD (lihat model lampiran 10); Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas (jika memakai Jasa Konsultansi) Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui/disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dan Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan (lihat model lampiran 11); Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas (jika memakai Jasa Konsultansi) Pengawas Lapangan dan Camat selaku anggota BPB setempat dan Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui/disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dan Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan (lihat model lampiran 12); Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui/disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD (lihat model lampiran 13); Berita Acara Pembayaran Tahap Akhir ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen selaku pihak pertama dan Kontraktor Pelaksana selaku Pihak Kedua serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD (lihat model lampiran 14); Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Konsultan Pelaksana, Konsultan Pengawas (jika memakai Jasa Konsultansi) Pengawas Kegiatan dan Camat setempat dan Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD dan Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan (lihat model lampiran 15); Melampirkan foto dokumentasi sebelum kegiatan dimulai (0 %), kegiatan yang sedang dalam Pelaksanaan (50 %) kegiatan yang telah selesai (100 %) pada titik yang sama sedangkan untuk jumlah titik fokus pengambilan foto visualisasi diatur oleh Pelaksana dan Direksi Teknis. Foto visualisasi kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor, Pengawas Lapangan dan Pejabat Pembuat Komitmen SKPD serta diberi Stempel Dinas/Kantor/Badan/Lembaga Daerah/Satuan Kerja yang bersangkutan (lihat model lampiran 16); Bagi setiap Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran harus melampirkan foto realisasi lapangan sesuai dengan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi di lapangan; Untuk kepentingan Pendataan Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Daerah, Progress Report dan Berita Acara yang telah disiapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diteruskan ke Bidang Asset dan Perlengkapan DPKAD untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kota Lhokseumawe yang terdiri dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan

- 58 -

- 59 Barang/Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembangunan (lihat model lampiran 17 s/d 22); - Penyelesaian Pembayaran Tahap Akhir (100 %) dapat dilaksanakan apabila telah melampirkan Berita Acara Penyerahan dari Dinas/Lembaga Daerah/Satuan Kerja kepada Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab seulruh kegiatan kerja dalam Kota Lhokseumawe. (3). Pembayaran terhadap pengadaan barang dilakukan dengan Surat Pesanan Barang (SPB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan melampirkan: a. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Rekanan dan Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kota Lhokseumawe atau Berita Acara Pemeriksaan Barang Perbaikan untuk Perbaikan Barang Inventarisasi Milik Daerah; b. Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Rekanan, Pemegang Barang yang diketahui oleh Atasan Langsung pada Unit Kerja yang bersangkutan atau Berita Acara Penerimaan barang hasil Perbaikan untuk Perbaikan Barang Inventaris Milik Daerah. Bagian Kesepuluh Pengeluaran Anggaran Pasal 69 (1). Pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan, makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya dilaksanakan secara kontraktual, yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dibuat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, diatur sebagai berikut : a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% sesuai kontrak; b. Pada saat pengajuan SPM LS, Kuasa PA/Kepala Satuan Kerja wajib melampirkan: 1) Surat Perjanjian Pembayaran antara Kuasa PA/Kepala Satuan Kerja dengan Pihak Ketiga/Rekanan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23 peraturan ini); 2) Asli jaminan bank, yang masa lakunya berakhir sampai dengan berakhirnya kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan bank tersebut; 3) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja DPKAD bersangkutan; 4) Asli surat kuasa (bermaterai cukup) kepada Kepala DPKAD untuk mencairkan jaminan bank (format sebagaimana tercantum dalam lampiran 24 Peraturan ini); 5) Surat pernyataan dari PA/Kuasa PA mengenai keabsahan jaminan bank tersebut pada huruf angka 2 (format sebagaimana tercantum dalam lampiran 25 Peraturan ini). (2). Dalam hal pekerjaan yang dikontrakkan selesai tepat pada waktunya, Kuasa PA/Kepala Satuan Kerja wajib menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala DPKAD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kontrak selesai; (3). Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir tahun anggaran, diatur sebagai berikut :

- 59 -

- 60 a. Kuasa PA/Kepala Satuan Kerja wajib membuat pernyataan bahwa Pihak Ketiga telah melakukan wanprestasi pada tanggal berakhirnya kontrak bersangkutan, dan menyampaikannya kepada Kepala DPKAD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya wanprestasi; b. Kuasa PA/Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala DPKAD dilampiri dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai; c. Kepala DPKAD pada hari kerja berikutnya setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengajukan klaim pencairan jaminan bank untuk untung Kas Negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, sebagai Pengembalian Belanja tahun anggaran berkenaan dalam hal penyetorannya pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan (akun bersangkutan), atau sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (akun 423999) yang disetor setelah akhir tahun anggaran. Bagian Kesebelas Pajak dan Lain-lain Pasal 70 (1). Terhadap lembar pertama dan kedua dari setiap Surat Perjanjian Kerja pelaksanaan pekerjaan dibubuhi materai senilai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah); (2). Bendaharawan Umum Daerah diwajibkan untuk memungut PPN/PPH pada pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetor ke Kas Negara secara kolektif dan berkala; (3). a. Pajak bahan Galian Golongan C dikenakan/dipungut pada orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan eksploitasi atau mengolah Bahan Galian Golongan C; b. Untuk memenuhi kebutuhan material Bahan Galian Golongan C, yang dilakukan secara swakelola, dan swadaya maupun melalui kontraktor/leveransir, harus diambil dari Usaha Pertambangan yang memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan dinyatakan secara eksplisit dalam setiap perjanjian kerja; c. Setiap termin tagihan oleh Rekanan, diwajibkan melampirkan asli Keterangan Lunas Pajak Bahan Galian Golongan C; d. Penanggung Jawab Kegiatan/KPKN/Kasir agar tidak memproses dokumen penagihan dan tidak membayarnya apabila Pihak Rekanan tidak melampirkan Asli Keterangan Lunas Pajak Bahan Galian Golongan C; e. Kepala Dinas/Lembaga Daerah/Satuan Kerja/Bagian turut bertanggung jawab atas realisasi pelaksanaan Pajak Bahan Galian Golongan C.

- 60 -

- 61 BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Bagian Pertama Pengendalian Pasal 71 (1). Setiap mulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan di lokasi, Penanggung Jawab kegiatan harus melaporkan kepada Camat setempat serta menjelaskan jenis, volume pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan; (2). Setiap Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Pemborongan Jasa Kontruksi atau jasa lainnya yang diadakan/dibuat oleh Pelaksana/Penanggung Jawab dengan Pihak Ketiga harus dengan persetujuan/legalisasi Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan tidak boleh dirubah-rubah tanpa persetujuan dari pejabat bersangkutan; (3). Untuk kelancaran Pelaksanaan pekerjaan kegiatan pembangunan dilapangan maka setiap rekanan/pemborong yang menyenangkan pelelangan, sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan dilapangan diharuskan untuk melapor terlebih dahulu kepada Direksi Teknis dan Jasa Konsultansi (bila proyek tersebut perencanaannya dilaksanakan oleh jasa Konsultansi) serta Camat masing-masing wilayah, dan bila ketiga unsur tersebut hadir dilapangan maka kegiatan pembangunan tersebut segera dilakukan pematokan/pemasangan bouwplank; (4). Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Daerah yang dibiayai dengan dana APBK baik pengurusan Keuangan maupun pertanggung jawaban keuangan tunduk kepada segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya; (5). Jika suatu kegiatan pembangunan telah selesai pelaksanaannya baik Fisik maupun Keuangan (100%) masih terdapat sisa dana, maka sisa dana yang lebih tersebut merupakan bagian dari sisa lebih perhitungan APBK tahun yang lalu sebagai komponen Pembangunan tahun berjalan; (6). Pengeluaran dana untuk setiap kegiatan yang bersifat bantuan kepada Yayasan/Dayah/Pesantren dan instansi vertikal lainnya harus didasarkan pada Penetapan Kepala Daerah berupa Surat Keputusan; (7). Untuk kepentingan pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi : Bappeda, Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Teknis, Badan Pengawasan dan Camat ikut berperan melakukan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing adalah : a. Bappeda; - Melakukan Pengendalian umum menyangkut dengan Perencanaan umum yang telah ditetapkan; - Melakukan Verifikasi/Pengujian terhadap pelaksanaan, apakah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring yang dilakukan secara berkala; - Melakukan teguran kepada Dinas dan Lembaga yang bersangkutan bila dijumpai adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. b. Bagian Pembangunan; - Melakukan tindakan-tindakan awal guna persiapan pelaksanaan proyek;

- 61 -

- 62 - Mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti penyiapan koordinasi dan penyusunan pedoman mekanisme kegiatan; - Menangkal timbulnya berbagai permasalahan yang mengakibatkan tidak lancar dan tersendat-sendatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan; - Memonitor pelaksanaan kegiatan di lapangan dan melakukan teguran serta meminta laporan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab dan Petugas Lapangan; - Menegur Pelaksana bila dijumpai ada kelainan dan penyimpangan dari rencana atau standar baku (Bestek) atau RAB/Gambar yang telah ditetapkan. c. Dinas Teknis Dinas Teknis adalah Aparat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab secara Teknis terhadap semua kegiatan fisik konstruksi, dalam kaitannya dengan pengendalian, maka sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas : - Meneliti/memeriksa dan menyetujui setiap rencana paket kegiatan secara Teknis serta kemungkinan perubahan rencana tersebut sesuai dengan situasi/kondisi setempat; - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara teknis, apakah sesuai Standar Baku (Bestek/RAB/Gambar) yang telah ditetapkan; - Melakukan penelitian terhadap perkembangan kemajuan pekerjaan fisik Kontruksi dan dituangkan dalam Berita Acara; - Menghentikan pelaksanaan pekerjaan bila dijumpai pelaksanaan pekerjaan fisik kontruksi yang tidak sesuai dengan Standar Baku (Bestek/RAB/Gambar) yang telah ditetapkan setelah dahulu melapor kepada Kepala Daerah. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 72 (1). Badan Pengawasan Bangunan (BPB) menyampaikan laporan dan kemajuan fisik proyek secara berkala (perminggu) kepada Penanggung Jawab kegiatan dengan tembusan kepada Dinas teknis yang membiayai pekerjaan tersebut dan Kepala Daerah c/q. Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan, selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan berjalan; (2). Terhadap pekerjaan pemborongan yang pengawasan pekerjaan diserahkan kepada Jasa Konsultansi, maka Konsultan tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan kepada Penanggung Jawab Kegiatan dan tembusannya disampaikan kepada Dinas dan Kepala Daerah c/q. Kepala Ekonomi & Bagian Pembangunan selambat-lambatnya setiap akhir bulan berjalan; (3). Penanggung Jawab Kegiatan menyampaikan laporan kemajuan Fisik dan Keuangan kepada Kepala Daerah c/q. Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya, dengan tembusannya kepada Bappeda dan DPKAD; (4). Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Unit/Satuan Kerja, berdasarkan laporan penanggung jawab kegiatan tersebut membuat laporan evaluasi setengah tahunan kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dalam lingkungannnya, yang disampaikan kepada Kepala Daerah c/q. Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan untuk bahan pertanggungjawaban kepada DPRK Lhokseumawe; - 62 -

- 63 (5). Kepala Bappeda membuat laporan evaluasi setengah tahunan keseluruhan kegiatan/program pembangunan tahun berjalan dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada DPRK Lhokseumawe; (6). Kepala Daerah menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan pembangunan Kota kepada Gubernur Provinsi NAD c/q Sekretariat Tim Pembinan pada Biro Pembangunan dan Tata Ruang Setda Prov. NAD pertriwulan; (7). Untuk menjamin kelacaran pelaksanaan kegiatan pekerjaan penyampaian laporan yang dimaksud diatas, Kepala Daerah akan mengadakan rapat koordinasi pembangunan setiap bulan atau tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu dikehendaki untuk membahas dan menilai perkembangan dan hambatan kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada bulan yang lalu. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pasal 73 (1). Selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya Bendahara Pengeluaran mengirim Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan pekerjaan bulan yang lalu kepada PPKD; (2). Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada PPKD melalui Penanggung Jawab Kegiatan; (3). Setiap SPJ dan bukti pengeluaran serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, yang dibuat oleh Bendahara Pengeluran/Pelaksanaan Kegiatan harus ada persetujuan Penanggung Jawab sebagai atasan langsung Bendahara Pengeluaran. BAB VIII PENGAWASAN UMUM DAN PENGAWASAN TEKNIS Bagian Pertama Pengawasan Umum Pasal 74 (1). Kepala Daerah adalah yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam bidang pengawasan; (2). Dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Badan Pengawasan melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan pembangunan dan berkewajiban menegur Aparat Teknis dan Instansi terkait lainnya bila dijumpai kelalaian, penyimpangan dari peraturan/petunjuk/ketentuan yang telah ditetapkan; (3). Camat adalah anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB) yang juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kelancaran semua kegiatan pembangunan yang ada diwilayahnya, dan bila diketahui adanya permasalahan dilapangan wajib membantu menyelesaikannya; (4). Demikian juga bila terjadi penyimpangan, penyelewengan diwajibkan melapor kepada Kepala Daerah c/q. Penanggung Jawab Kegiatan dan unit-unit Pengendali Teknis;

- 63 -

- 64 (5). Penanggung Jawab Kegiatan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap Pemegang Kas sekurang-kurangnya sekali dalam tiap bulan; (6). Kepala Daerah c/q. DPKAD mengadakan Pengawas (Kredit Anggaran) terhadap kesesuaian pelaksanaan DPA oleh Penanggung Jawab (Batas Dana Anggaran tersedia dalam DPA) serta mengadakan Penelitian/Verifikasi terhadap SPP/SPJ Keuangan Pekerjaan mengenai sahnya/dipenuhinya syarat-syarat dari Dokumen yang dilampirkan pada SPP (Penguji Kebenaran Formil dari Dokumen); (7). Badan Pengawasan/Aparat pengawasan lainnya, mengadakan pengawasan umum atas pelaksanaan Operasional Kegiatan Pembangunan yang dilakukan menurut cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi antara lain: a. Mengadakan pemeriksaan terhadap SPJ dengan memperhatikan Kegiatan Pekerjaan dalam DPA dan bahan-bahan lainnya; b. Mengadakan pengujian terhadap efektifitas, efesiensi Pelaksanaan/Operasional, Efesiensi Penggunaan Dana dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Bagian Kedua Pengawasan Teknis Pasal 75 (1). Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan selaku ketua pengendali kegiaan/koordinator pengawasan pekerjaan fisik mengadakan pengawasan atas nama Kepala Daerah terhadap pelaksanaan operasional yang dilakukan penanggung jawab kegiatan pada masing-masing dinas/Lembaga/Satuan Unit Kerja yang bersangkutan; (2). Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan dalam melakukan tugasnya selaku ketua pengendali kegiatan pembangunan dapat melaksanakan pemantauan setiap saat kelapangan dan menegur rekanan melalui Dinas Teknis baik secara lisan maupun tertulis apabila kegiatan pembangunan tersebut terlambat atau tidak sesuai dengan gambar dan bestek; a. Pengawasan kegiatan pembangunan yang sifatnya lanjutan/rehab/peningkatan dilaksanakan oleh Dinas Teknis dan biaya yang dibayar untuk pengawasan tersebut diberikan dalam bentuk honor/insentif/SPPD tetap hingga selesai pekerjaan; b. Pengawasan tidak dilaksanakan oleh Konsultan sepanjang mampu dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang bersangkutan; c. Biaya pengawasan Konsultan dibayar berdasarkan biaya personil sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam penawaran; d. Konsultan pengawasan harus membuat surat pernyataan yang menyatakan sanggup mengatasi pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB, gambar, bestek, dan bersedia dikenakan sanksi hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan; e. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan Konsultan pengawas tidak sanggup mengatasi, maka harus melaporkan secara tertulis kepada dinas yang bersangkutan/Dinas Teknis dan tembusannya kepada Kepala Daerah; (3). Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Fisik Konstruksi yang memakai Jasa Konsultansi, beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian Penanggung Jawab dan segenap Instansi/Dinas/Unit Kerja sebagai berikut:

- 64 -

- 65 a. Pada hakikatnya tanggung jawab secara teknis dalam Pelaksanaan Pekerja Fisik Konstruksi berada pada Dinas Teknis. Oleh karenanya setiap pekerjaan yang Rencana Teknis disiapkan oleh Jasa Konsultansi harus terlebih dahulu diteliti/diperiksa disetujui oleh Instansi Teknis; b. Dalam pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang telah direncanakan dan untuk kepentingan tersebut Jasa Konsultansi harus menempatkan petugas Lapangan pada setiap lokasi pekerjaan; c. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh Rekanan/Pemborong, maka Jasa Konsultansi yang diserahi tugas pengawasan, diwajibkan untuk menyerahkan Struktur Organisasi Pengawasan sekaligus nama dan jumlah personil yang akan melakukan pengawasan sehari-hari di lapangan; d. Dalam melakukan pengawasan, pihak Jasa Konsultansi diwajibkan membuat laporan Mingguan, Bulanan tentang kemajuan pelaksanaan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang diawasi dan disampaikan kepada Penanggung Jawab Kegiatan, Dinas Teknis dan Kepala Daerah; e. Bila dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan dijumpai adanya ketimpangan yang dilakukan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan, Kepala Daerah dan Kepala Dinas Teknis memanggil Jasa Konsultansi untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pengawasan yang diserahkan kepadanya; f. Terhadap pekerjaan Fisik Konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Penanggung Jawab Kegiatan Pekerjaan dapat menolak melakukan pembayaran terhadap Jasa Konsultansi dan sebelum konsultan memberi pertanggungjawaban terhadap penyimpangan sebagaimana tersebut diatas; g. Bila dalam pelaksanaan pekerjaan dijumpai adanya penyimpangan teknis lainnya sehingga tidak tercapainya sasaran sebagaimana diharapkan bersama dan hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Jasa Konsultansi, maka Pemerintah Daerah akan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan Jasa Konsultansi yang bersangkutan. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN APBK Pasal 76 (1). Kriteria Perubahan APBK a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBK (KUA); b. Keadaan yang menyebakan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d. Keadaan darurat; e. Keadaan luar biasa. - 65 -

- 66 (2). Jawal Perubahan APBK a. Batas waktu, pengambilan keputusan DPRK dalam rangka persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir; b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK diajukan DPRK setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun anggaran sebelumnya ditetapkan serta Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. (3). Cakupan Rancangan Perubahan APBK a. Menampung program dan kegiatan yang mengalami perubahan; b. Menampung program dan kegiatan yang baru; c. Menampung anggaran untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya (DPA-L); d. Memuat hal-hal, baik yang tidak berubah maupun yang mengalami perubahan serta menjelaskan alasan terjadinya perubahan. (4). Dokumen yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK a. Untuk melakukan penambahan/pengurangan baik terhadap volume, satuan, target pencapaian yang berakibat terhadap penabahan/pengurangan jumlah anggaran program dan kegiatan untuk dianggarkan kembali dalam perubahan APBK, yaitu dengan melakukan penyesuaian dalam DPA-SKPD; b. Untuk menampung program dan kegiatan yang baru dalam perubahan APBK, harus diawali dengan penyusunan dokumen RKA-SKPD; c. Untuk menampung kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya, dalam perubahan APBK tidak perlu diawali dengan menyusun RKASKPD, tetapi langsung diperoleh dari DPA-L. (5). Pengajuan Perubahan APBK a. Rancangan kebijakan umum perubahan APBK dan PPAS perubahan APBK disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, untuk dibahas bersama antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRK; b. Rancangan kebijakan umum perbahan APBK dan PPAS perubahan APBK disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan dituangkan dalam nota kesepakatan; c. Apabila DPRK belum menyetujui rancangan tersebut sampai akhir bulan September, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik; d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman Penyusunan RKA-SKPD atas program dan kegiatan baru/atau anggaran program/kegiatan yang mengalami penambahan/pengurangan dari DPASKPD yang ditetapkan semula berdasarkan APBK (induk); e. Surat Edaran Kepala Daerah dimaksud ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan;

- 66 -

- 67 f. Surat Edaran dimaksud memuat mengenai PPA perubahan APBK yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut dengan rencana pendapatan dan pembiayaan, singkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dan batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD dan hal-hal lain yang terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja serta dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBK, PPA perubahan APBK, kode rekening APBK, format RKASKPD dan/atau DPPA-SKPD, analisis standar belanja dan standar harga; g. PPKD menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBK kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRK, terlebih dahulu Sekretaris Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat; h. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBK kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan perubahan APBK.

(6). Hal-hal Teknis yang perlu diperhatikan a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD; b. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD; c. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas pesetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; d. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK; e. Kepala Daerah menetapkan peraturan mengenai tata cara pergeseran belanja antar rincian oyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; f. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBK; g. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran-pergeseran belanja tersebut diatas, harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBK;

- 67 -

- 68 h. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya; i. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dapat dilakukan untuk : −

Mebayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;

−

Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;

−

Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;

−

Mendanai kegiatan lanjutan;

−

Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;

−

Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan, diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;

−

Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir, agar dihindari penganggarannya dalam perubahan APBK, Kegiatan baru tersebut diprogramkan dan dianggarkan dalam tahun anggaran berikutnya. BAB X PENUTUP Pasal 78

(1). Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah; (2). Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan Dan Pembinaan Kegiatan Yang Dibiayai Dengan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2009 dinyatakan tidak belaku lagi.

- 68 -

- 69 Pasal 79 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe. Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 29 Januari 2010 WALIKOTA LHOKSEUMAWE Dto MUNIR USMAN Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 21 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,

SAFWAN BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2010 NOMOR 1

- 69 -

70 Lampiran I : Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor : Tanggal : MATRIKS STANDAR BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DALAM KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2009

NO. 1 1

2

JENIS KEGIATAN 2 Perencanaan - Bangunan / Gedung - Jalan / Jembatan - Irigasi / Waduk / Drainase - Pompanisasi / Sumur Bor - Pemeliharaan Jalan - Timbunan / Pematangan Tanah - Penghijauan / Penanaman Rumput - Pertamanan Pengawasan - Bangunan / Gedung - Jalan / Jembatan - Irigasi / Waduk / Drainase - Pompanisasi / Sumur Bor - Pemeliharaan Jalan - Timbunan / Pematangan Tanah - Penghijauan / Penanaman Rumput - Pertamanan

70

s/d 100 Juta 3

KLASIFIKASI BIAYA 100 s/d 500 501 s/d 1 M 1 M + s/d 3 Juta M 4 5 6

3 M + s/d 10 M 7

3.50 3.00 3.00 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00

3.25 2.75 2.75 2.25 2.25 1.75 1.75 1.75

3.00 2.50 2.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50

2.75 2.25 2.25 1.75 1.75 1.25 1.25 1.25

2.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00

2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

1.75 1.75 1.75 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

1.75 1.75 1.75 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

71 Lampiran 2 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PERENCANAAN (Progress Report) : : : : : : :

KEGIATAN Nomor Tanggal Pekerjaan Lokasi No/Tgl. Kontrak Konsultant Perencanaan No

...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... Bobot Pekerjaan (%)

Uraian Pekerjaan

1.

Pekerjaan .......................

2.

Pekerjaan .......................

3.

Pekerjaan .......................

Prosentase Pelaksanaan (%)

Kemajuan Fisik (%)

Jumlah Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut diatas Pejabat Pembuat Komitmen Dinas/Satuan Kerja

Konsultant Perencana

Nama : ............................... Nip : ...............................

Nama : ............................... Jabatan : ............................... Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama.................................. Nip......................................

71

72 Lampiran 2 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PENGAWASAN (Progress Report) : : : : : : :

KEGIATAN Nomor Tanggal Pekerjaan Lokasi No/Tgl. Kontrak Konsultant Pengawas No

...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... Bobot Pekerjaan (%)

Uraian Pekerjaan

Prosentase Pelaksanaan (%)

Kemajuan Fisik (%)

Jumlah Lhokseumawe,

tanggal seperti

tersebut

diatas Pejabat Pembuat Komitmen Dinas/Satuan Kerja

Konsultant Pengawas

Nama : ............................... Nip : ...............................

Nama : ............................... Jabatan : ...............................

Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama.................................... Nip........................................

72

73 Lampiran 3 BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PERENCANAAN/PENGAWASAN *) Kegiatan

: ...................................................

Nomor

: ...................................

Pekerjaan

: ...................................................

Tanggal

: ...................................

-----------Pada hari ini...............tanggal.................bulan.............tahun.........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1........................................:

Dir/Wadir CV/PT.....................selaku konsultan berdasarkan kontrak Nomor :........... Tanggal.........

pengawas

dan

supervisi

2........................................: Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas/Satuan Kerja........................... Menerangkan bahwa: a. b. c. d. e. f.

Pekerjaan Volume Pekerjaan Nomor / Tanggal Kontrak Lokasi Harga Borongan Konsultan Pelaksana

: : : : : :

............................................................ ............................................................ ............................................................ Kecamatan ....................................... Rp....................................................... ............................................................

Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas telah mencapai ........ % (.......Persen) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) No.............Tanggal............... yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini. Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut di atas. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya. Ditandatangani di : Lhokseumawe Tanggal : seperti tersebut di atas

Pejabat Pembuat Komitmen

Kosultan Perencanaan/Pengawas CV/PT..............................................

Nama : .............................. Nip : ..............................

Nama : .............................. Direktur/Wakil Direktur Mengetahui / Menyetujui :

Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.........

Nama : ................................. Nip : .................................

Nama : .............................. Nip : ..............................

73

74 Lampiran 4 BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN/PENGAWAS *)

KEGIATAN

: .............................. ..............................

NOMOR TANGGAL

: ..................................... : .....................................

--------- Pada hari ini...................tanggal....................bulan...............tahun............., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : .................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen..................................... Selaku Pengguna Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe Alamat : ....................................... Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

: :

.................................................... Direktur/Wakil Direktur CV/PT..................................... Bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Perusahaan Alamat : ....................................... Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

--------- Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan, sesuai kontrak, Pekerjaan Volume Pekerjaan Nomor/ Tgl Kontrak Lokasi Harga Borongan Konsultan Pelaksana

: ........................................... : ........................................... : ........................................... : Kecamatan........................ : Rp. .................................... : ..........................................

Sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal dibawah ini : Pasal - 1 Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Nomor : .........Tanggal ............. yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah mencapai 100 % (seratus persen) dan PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal - 2

74

75 PIHAK KEDUA menyerahkan tahap pertama pekerjaan tersebut di atas kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tahap pertama pekerjaan tersebut di atas dari PIHAK KEDUA. Pasal - 3 Apabila terbukti terjadi kegagalan/kerusakan setelah dilakukan serah terima pekerjaan disebabkan karena kesalahan pihak kedua, maka pihak kedua wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. --------- Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya. PIHAK KEDUA CV/PT .................... Nama Jabatan

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

: ............................... : ...............................

Nama : ............................... Nip : ...............................

Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : ............................... Nip : ...............................

75

76 Lampiran 5 BERITA ACARA PEMBAYARAN PERENCANAAN/PENGAWASAN *) Kegiatan Pekerjaan

: .............................. : ..............................

Nomor Tanggal

: ................................... : ...................................

-----------Pada hari ini...............tanggal...............bulan...............tahun.........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ................................. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ...................................................... Selaku Pengguna Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe Alamat : ................................ Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

Alamat

A.

: ................................. : Direktur/Wakil Direktur CV/PT................................................ Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris .............. Nomor....................Tanggal....................di....................... : ................................ Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan 1. - Kontrak Nomor - Tanggal Kontrak - Nilai Kontrak - Sumber Dana

-

: : : Rp. : a. Porsi PHLN b. Porsi APBN c. Porsi APBK II : : Kecamatan : : : Rp.

Pekerjaan/Paket Lokasi Pekerjaan Nomor dan Tanggal DPA Addendum Nomor&Tanggal Nilai Kontrak Addendum

: : :

2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor.........................tanggal ......... dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai...............(..............) B.

Perincian Pembayaran sebagai berikut: Prosentase Pelaksanaan Retensi Jumlah Prosentase yang telah dibayar Prosentase Pembayaran

: : : : :

-% -% -% -% -%

Maka sesuai Pasal ..........Kontrak tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar : % X Nilai Kontrak = Rp. ................................. ( ................................... ) Rincian Sumber Pembayaran : a. Porsi PHLN b. Porsi APBN c. Porsi APBK II

: (...................%) Rp. : (...................%) Rp. : (...................%) Rp. ........................ Jumlah Rp.

76

77 Lampiran 5 C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

N O

PORSI PEMBAYARAN NILAI PPN 10 FISIK % (RP.) (RP.)

URAIAN

1.

Nilai Kontrak (Nilai Addendum)

2.

Total Pembayaran s/d BAP yang lalu

3.

Pembayaran BAP ini

4.

Total Pembayaran s/d BAP ini

5.

Sisa Kontrak

JUMLAH BIAYA (RP.)

D. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembaaran tersebut di atas dan di bayarkan ke: Rekening Nomor : Pada Bank : Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut diatas PIHAK KEDUA Direktur/ Wk. Direktur Komitmen CV/PT ....................

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat

Nama : ............................... ............................... Jabatan : ............................... ...............................

Nama : Nip

Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : ............................... Nip : ...............................

77

:

78 Lampiran 6 BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PERENCANAAN/PENGAWASAN *)

Kegiatan Pekerjaan

: .................................... : ....................................

Nomor Tanggal

: .............................................. : ..............................................

-----------Pada hari ini...............tanggal...............bulan.............tahun.........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1........................................: Dir/Wadir CV/PT.....................selaku konsultan pengawas dan supervisi berdasarkan kontrak Nomor :........... Tanggal......... 2........................................: Pejabat Pembuat Komitmen .................................. Menerangkan bahwa: a. Pekerjaan b. Volume Pekerjaan c. Nomor / Tanggal Kontrak d. Lokasi e. Harga Borongan f. Konsultan Pelaksana

: : : : : :

............................................................ ............................................................ ............................................................ Kecamatan ....................................... Rp....................................................... ............................................................

Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas telah mencapai ........ % (.......Persen) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) No.............Tanggal............... yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini. Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut di atas. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya. Ditandatangani di Tanggal

: Lhokseumawe : seperti tersebut di atas

Kosultan Perencanaan/Pengawas CV/PT.............................................

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : .............................. Nip : ..............................

Nama : .............................. Direktur/Wakil Direktur Mengetahui / Menyetujui :

Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.........

Nama : ................................. Nip : .................................

Nama : .............................. Nip : ..............................

78

79 Lampiran 7 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN (Program Report) Kegiatan Pekerjaan No/Tgl. Kontrak Lokasi Kecamatan Kontraktor Pelaksana Konsultan Pengawas

: : : : : :

Nomor Tanggal

Volume No

Uraian Pekerjaan

Kontrak

Realisasi

: ........................ : ........................

Bobot Pekerjaan (%)

Prosentase Kemajuan Pelaksanaan Fisik (%) (%)

TOTAL Lhokseumawe, Tanggal seperti tersebut diatas Pengawas Kegiatan

*) Konsultan Supervisi CV/PT.........................

Kontraktor Pelaksana CV/PT........................

Nama : .......................... Nip : ...........................

Nama : ..................... Direktur/Wakil

Nama : ..................... Direktur/Wakil

Mengetahui/Menyetujui Camat ............................... Selaku Anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB)

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : .......................... Nip : ...........................

Nama : ............................. NIP : .............................

*) Bila menggunakan jasa pengawasan Konsultan

79

80 Lampiran 8 BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN KEGIATAN

: ..............................

NOMOR TANGGAL

: ................................... : ...................................

-----------Pada hari ini...............tanggal...............bulan.............tahun.........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama.......................................: Pejabat Pembuat Komitmen ...........................Dinas.................................... 2. .................................................: Dir/Wadir CV/PT.....................selaku konsultan pengawas dan supervisi berdasarkan kontrak Nomor :........... Tanggal.............. 3. .................................................: Dir/Wadir CV/PT.....................selaku kontraktor Pelaksana berdasarkan Akte Notaris Nomor :........... Tanggal................ Menerangkan bahwa: a. Pekerjaan b. Volume Pekerjaan c. Nomor / Tanggal Kontrak d. Lokasi e. Harga Borongan f. Kontraktor Pelaksana

: : : : : :

............................................................ ............................................................ ............................................................ Kecamatan ....................................... Rp....................................................... ............................................................

Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas telah mencapai ........ % (.......Persen) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) No.............Tanggal............... yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini. Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut di atas. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya. Ditandatangani di Tanggal

: Lhokseumawe : seperti tersebut di atas

Pejabat Pembuat Komitmen

*) Konsultan Pengawasan CV/PT.........................

Kontraktor Pelaksana CV/PT........................

Nama : .......................... Nip : ...........................

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur ....

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur....

Mengetahui / Menyetujui : Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.........

Nama : .............................. Nip : ..............................

Nama : ................................. Nip : .................................

80

81 Lampiran 9 BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KEGIATAN

: .............................. : ..............................

NOMOR TANGGAL

: ................................... : ...................................

--------- Pada hari ini.......................tanggal......................bulan...............tahun............, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : .................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen..................................... Selaku Pengguna Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe Alamat : ....................................... Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

: :

.................................................... Direktur/Wakil Direktur CV/PT..................................... Bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Perusahaan Alamat : ....................................... Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

--------- Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan, sesuai kontrak, Pekerjaan : ........................................... Volume Pekerjaan : ........................................... Nomor/Tgl Kontrak : ........................................... Lokasi : Kecamatan........................ Harga Borongan : Rp. .................................... Konsultan Pelaksana : .......................................... Sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal dibawah ini : Pasal - 1 Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Nomor : .........Tanggal ............. yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah mencapai 100 % (seratus persen) dan PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA. Pasal - 2 PIHAK KEDUA menyerahkan tahap pertama pekerjaan tersebut di atas kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tahap pertama pekerjaan tersebut di atas dari PIHAK KEDUA.

81

82

Pasal - 3 Segala kerusakan/kekurangan pekerjaan yang tersebut di atas, berkewajiban untuk memelihara pekerjaan dimaksud dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan selama........(.............) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Tahap Pertama Pekerjaan ini. --------- Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya. PIHAK KEDUA PERTAMA CV/PT .................... Komitmen

PIHAK Pejabat Pembuat

Nama : ............................... ............................... Jabatan : ............................... ...............................

Nama : Nip

Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : ............................... Nip : ...............................

82

:

83 Lampiran 10 BERITA ACARA PEMBAYARAN Kegiatan

: ................................... ..................................

NOMOR TANGGAL

: .............................................. : ..............................................

-----------Pada hari ini...................tanggal...................bulan.................tahun................, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ................................. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ...................................................... Selaku Pengguna Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe Alamat : ................................ Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan Alamat

: ................................. : Direktur/Wakil Direktur CV/PT................................................ Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris .......... Nomor....................Tanggal....................di....................... : ................................ Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan 1. - Kontrak Nomor - Tanggal Kontrak - Nilai Kontrak - Sumber Dana - Pekerjaan/Paket - Lokasi Pekerjaan - Nomor dan Tanggal DPA - Addendum Nomor & Tanggal - Nilai Kontrak Addendum

: : : Rp. : : : Kecamatan : : : Rp.

2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor.........................tanggal ......... dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai...............(..............) B.

Perincian Pembayaran sebagai berikut: Prosentase Pelaksanaan Retensi Jumlah Prosentase yang telah dibayar Prosentase Pembayaran

: : : : :

-% -% -% -% -%

Maka sesuai Pasal ..........Kontrak tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar : % X Nilai Kontrak = Rp. ..................................... (................................... ) Rincian Sumber Pembayaran : a. Porsi PHLN b. Porsi APBN c. Porsi APBK II

: (...................%) Rp. : (...................%) Rp. : (...................%) Rp. ........................ Jumlah Rp.

83

84 Lampiran 10 C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

N O

PORSI PEMBAYARAN NILAI PPN 10 FISIK % (RP.) (RP.)

URAIAN

1.

Nilai Kontrak (Nilai Addendum)

2.

Total Pembayaran s/d BAP yang lalu

3.

Pembayaran BAP ini

4.

Total Pembayaran s/d BAP ini

5.

Sisa Kontrak

JUMLAH BIAYA (RP.)

D. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan di bayarkan ke: Rekening Nomor : Pada Bank : Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut diatas PIHAK KEDUA KONTRAKTOR PELAKSANA CV/PT ....................

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

Nama : ............................... ............................... Jabatan : ............................... ...............................

Nama : Nip

Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : ............................... Nip : ...............................

84

:

85 Lampiran 11 BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN KEGIATAN : .............................. ................................... ..............................

NOMOR

:

TANGGAL

:

-----------Pada hari ini...............tanggal...............bulan.............tahun............., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1........................................ : Pejabat Pembuat Komitmen .......................Dinas.................................... 2........................................ : Dir/Wadir CV/PT.....................selaku konsultan pengawas dan supervisi berdasarkan kontrak Nomor :........... Tanggal......... 3........................................ : Dir/Wadir CV/PT.....................selaku kontraktor Pelaksana berdasarkan Akte Notaris Nomor :........... Tanggal......... Menerangkan bahwa: a. Pekerjaan : ............................................................ b. Volume Pekerjaan : ............................................................ c. Nomor / Tanggal Kontrak : ............................................................ d. Lokasi : Kecamatan ....................................... e. Harga Borongan : Rp....................................................... f. Kontraktor Pelaksana : ............................................................ Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas telah mencapai ........ % (.......Persen) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) No.............Tanggal............... yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini. Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut di atas. Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya. Ditandatangani di Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen Nama : .......................... Nip : ...........................

*) Konsultan Pengawasan CV/PT.........................

: Lhokseumawe : seperti tersebut di atas

Kontraktor Pelaksana CV/PT........................

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur ....

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur....

Mengetahui / Menyetujui : Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.........

Nama : ................................. Nip : .................................

Nama : .............................. Nip : ..............................

85

86 Lampiran 12 BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN KEGIATAN

: .................................

NOMOR TANGGAL

: ................................... : ...................................

1. Pada hari ini..................., tanggal..................., bulan.............tahun dua ribu.............., Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Serah Terima Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan/Surat Perintah Kerja (Kontrak) : Nomor & Tanggal Kontrak Pekerjaan Nilai Kontrak Lokasi (Desa, Kec) Pelaksana

: : : : :

.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

2. Setelah melakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dan meneliti serta mempelajari semua hasil pekerjaan dimaksud, maka kami berkesimpulan bahwa pemeliharaan pekerjaan tersebut di atas dalam masa pemeliharaan selama...........hari kalender telah dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor pelaksana. 3. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lhokseumawe, Tanggal seperti tersebut diatas Penilai Hasil Pekerjaan Dinas/Instansi..................................... Pengawas Dinas/Instansi

*) Konsultan Pengawasan CV/PT.........................

Kontraktor Pelaksana CV/PT........................

Nama : .......................... Nip : ...........................

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur ....

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur....

Pejabat Pembuat Komitmen

Camat......................................

Nama .......................... Jabatan ........................

Nama....................................... Jabatan....................................... Mengetahui / Menyetujui :

Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.........

Nama : ................................. Nip : .................................

Nama : .............................. Nip : ..............................

86

87 Lampiran 13 BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA PEKERJAAN KEGIATAN

: .............................. ..............................

NOMOR TANGGAL

: ................................... : ...................................

--------- Pada hari ini.................tanggal.....................bulan..............tahun............, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : .................................................... Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen..................................... Selaku Pengguna Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe Alamat : ....................................... Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

: .................................................... : Direktur CV/PT..................................... Selaku kontraktor Pelaksana berdasarkan akte notaris no........................tgl.............................................. Alamat : ....................................... Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

--------- Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Serah Terima Tahap Kedua Pekerjaan, sesuai kontrak, Nomor/Tanggal Pekerjaan / Paket Lokasi

: : :

sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal dibawah ini : Pasal - 1 Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, Nomor : ......... ........Tanggal ............. yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, maka PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeliharaan tersebut diatas sesuai masa pemeliharaan dengan baik. Pasal - 2 PIHAK KEDUA menyerahkan tahap kedua pekerjaan tersebut di atas kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tahap kedua pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA. Pasal - 3 Apabila terbukti terjadi kegagalan/kerusakan bangunan setelah dilakukan Serah Terima Kedua Pekerjaan disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku

87

88 --------- Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya. PIHAK KEDUA PERTAMA CV/PT .................... Pembuat Komitmen

PIHAK Pejabat

Nama : ............................... ............................... Nip : ............................... ...............................

Nama

:

Jabatan :

Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : ............................... Nip. ......................................

88

89 Lampiran 14 BERITA ACARA PEMBAYARAN (Tahap Akhir) KEGIATAN

: ..............................

NOMOR TANGGAL

: ................................... : ...................................

-----------Pada hari ini...............tanggal...............bulan.............tahun.........., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ................................. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ...................................................... Selaku Pengguna Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe Alamat : ................................ Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama Jabatan

Alamat

: ................................. : Direktur/Wakil Direktur CV/PT................................................ Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan ..........Nomor....................Tanggal....................di....................... : ................................ Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan 1. - Kontrak Nomor - Tanggal Kontrak - Nilai Kontrak - Sumber Dana

-

Pekerjaan/Paket Lokasi Pekerjaan Nomor dan Tanggal DPA Addendum Nomor&Tanggal Nilai Kontrak Addendum

: : : Rp. : a. Porsi PHLN b. Porsi APBN c. Porsi APBK II : : Kecamatan : : : Rp.

Akte

Notaris

: : :

2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor.........................tanggal ......... dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai...............(..............) 3. Berita Acara penilaian hasil Pekerjaan Nomor................................... Tanggal............................... dinyatakan bahwa Pemeliharaan Pekerjaan tersebut diatas dalam masa Pemeliharaan selama .................hari kalender telah dilaksanakan dengan baik. B. Perincian Pembayaran sebagai berikut: Prosentase Pelaksanaan Retensi Jumlah Prosentase yang telah dibayar Prosentase Pembayaran

: : : : :

-% -% -% -% -%

Maka sesuai Pasal ..........Kontrak tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar : % X Nilai Kontrak = Rp. ...................................( ...................................... ) Rincian Sumber Pembayaran : a. Porsi PHLN b. Porsi APBN c. Porsi APBK II

: (...................%) Rp. : (...................%) Rp. : (...................%) Rp. ........................ Jumlah Rp.

89

90 Lampiran 14 C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

N O

PORSI PEMBAYARAN NILAI PPN 10 FISIK % (RP.) (RP.)

URAIAN

1.

Nilai Kontrak (Nilai Addendum)

2.

Total Pembayaran s/d BAP yang

JUMLAH BIAYA (RP.)

lalu 3.

Pembayaran BAP ini

4.

Total Pembayaran s/d BAP ini

5.

Sisa Kontrak

D. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan di bayarkan ke: Rekening Nomor : Pada Bank : Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut diatas PIHAK KEDUA KONTRAKTOR PELAKSANA CV/PT ....................

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Jabatan

Nama : ............................... Nip : ...............................

: ............................... : ...............................

Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : ............................... Nip. .....................................

90

91 Lampiran 15 BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN KEGIATAN

1.

: .............................. : ..............................

NOMOR TANGGAL

: ................................... : ...................................

Pada hari ini......................., tanggal....................,, bulan........................tahun dua ribu....................., Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Serah Terima Kedua Pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemborongan/Surat Perintah Kerja (Kontrak) : Nomor & Tanggal Kontrak Pekerjaan Nilai Kontrak Lokasi (Desa, Kec) Pelaksana

: : : : :

.................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

2. Setelah melakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dan meneliti serta mempelajari semua hasil pekerjaan dimaksud, maka kami berkesimpulan bahwa pemeliharaan pekerjaan tersebut di atas dalam masa pemeliharaan selama...........hari kalender telah dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor pelaksana. 3. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lhokseumawe, Tanggal seperti tersebut diatas Penilai Hasil Pekerjaan Dinas/Instansi..................................... Pengawas Kegiatan

Nama : .......................... Nip : ...........................

*) Konsultan Pengawasan CV/PT.........................

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur

Kontraktor Pelaksana CV/PT........................

Nama : ..................... Direktur/Wakil Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

Camat.........................

Nama .......................... Jabatan ........................

Nama........................... Jabatan.......................... Mengetahui / Menyetujui :

Kabag. Ekonomi & Pembangunan Selaku Pengendali/Koordinator Pengawasan Kegiatan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD.........

Nama : .............................. Nip : ..............................

Nama : ................................. Nip : .................................

91

92

Lampiran 16

SEBELUM DIKERJAKAN

STEMPEL DINAS YBS

SEDANG DIKERJAKAN

STEMPEL DINAS YBS

SELESAI DIKERJAKAN

92

93

SEBELUM DIKERJAKAN

STEMPEL DINAS YBS

SEDANG DIKERJAKAN

STEMPEL DINAS YBS

SELESAI DIKERJAKAN

PEKERJAAN :

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

TANDA TANGAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENGAWAS DIN. TEKNIS

93

PELAKSANA PEKERJAAN

94

Lampiran 17 BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : / / /BA/PPB/2010 ---------- Pada hari ini .................... tangan di bawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

tanggal ................ bulan ................ tahun ..................., kami yang bertanda : : : : : :

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Unsur Teknis

---------- Berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : ................. tanggal .................... bulan ............... tahun ..........., selaku Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah melakukan Penelitian, Pengecekan dan Pengujian terhadap Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang pelaksanaan Pengadaannya dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan (SPK/SPP) Nomor : ..................................... tanggal .................................. Panitia berkesimpulan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Barang seperti yang tercantum dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor ......................... Tanggal ...................................yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, kami berkesimpulan bahwa: a. barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan bahwa kualitasnya dan kuantitasnya cukup oleh Rekanan CV/PT ...................................... alamat ............................. b. Selanjutnya Barang tersebut diserahkan kembali melalui Pemegang Barang pada Dinas/Badan/Lembaga ........................................ ---------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 6 (Enam) untuk dapat dipergunakan semestinya : Berikut : PANITIA PEMERIKSAAN BARANG 1.

: Ketua

: __________________

2.

: Sekretaris

: __________________

3.

: Anggota

: __________________

4.

: Anggota

: __________________

5.

: Anggota

: __________________

6.

: Unsur Teknis

: __________________

REKANAN CV/PT .............................

____________________ Direktur/Wakil Direktur

94

95 Lampiran 17 LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : .........../ / BA / PPB/ ....... TANGGAL : ............................................

NO

KODE BARAN G

NAMA/JENI S BARANG

BANYAKNY A

1

2

3

4

MERK/TYP E

TAHUN PEMBELIA N

BAHAN/ UKURA N

ASAL PEROLEHA N

5

6

7

8

HARGA (Rp) SATUAN

JUMLAH

KETERANG AN

9

10

11

Jumlah Dibulatkan

Terbilang

:

REKANAN BARANG CV/PT ................................... LHOKSEUMAWE

PEMERINTAH KOTA Sekretaris

............................................. Direktur/Wkl.Direktur

............................................. ........................ / NIP. ......................

NOT : KODE BARANG / KODE LOKASI HARUS DIISI

95

PANITIA PEMERIKSAAN

96 Lampiran 18

KOP SEKDA

BERITA ACARA PENYERAHAN PAKET KEGIATAN PEMBANGUNAN NOMOR : / /BA/2010 ------------ Pada hari ini .....................tanggal ...................... bulan ..................tahun ........, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama

2.

:

...........................................

Jabatan

:

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Selanjutnya disebut

:

PIHAK PERTAMA

Nama

:

...........................................

Jabatan

:

Kepala Bidang Asset dan Perlengkapan DPKAD Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Lhokseumawe

Selanjutnya disebut

:

PIHAK KEDUA

------------ Berdasarkan Bab IV Pasal 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA untuk di Inventarisasikan yaitu: a. Nama Pekerjaan

: ........................................................

b. Tahun Anggaran

: ........................................................

c. Anggaran Seluruhnya

: ........................................................

d. Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian atau Kontrak

: ..........................tanggal..............................

96

97

97

98

Lampiran 19 DAFTAR

NO

KODE BARANG

NAMA/JENIS BARANG

BANYAKNYA

1

2

3

4

:

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG NOMOR TANGGAL : ............................................ HARGA (Rp)

MERK/TYPE

TAHUN PEMBELIAN

NO. RANGKA/ MESIN

ASAL PEROLEHAN

SATUAN

JUMLAH

5

6

7

8

9

10

Jumlah

Terbilang

REKANAN .......................... CV/PT ...................................

:

MENGETAHUI : KEPALA ............................................. KOTA LHOKSEUMAWE

98

PEMEGANG BARANG PADA KOTA LHOKSEUMAWE

KETERANGAN

11

99 ............................................. ....................................................... .............................................

............................................. Nip. ...................................

99

NIP. ...................................

100 Lampiran 20 DAFTAR

: LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG NOMOR / ........... TANGGAL

: .........../

/ BA / PPB

: ...................................... HARGA (Rp)

NO

KODE BARANG

NAMA/JENIS BARANG

BANYAKNYA

1

2

3

4

MERK/TYPE

TAHUN PEMBELIAN

BAHAN / UKURAN

ASAL PEROLEHAN

SATUAN

JUMLAH

5

6

7

8

9

10

KETERANGAN

Jumlah Dibulatkan Terbilang

:

REKANAN BARANG CV/PT ................................... LHOKSEUMAWE

PANITIA PEMERIKSA PEMERINTAH KOTA Sekretaris

............................................. Direktur/Wkl. Direktur ...................................

....................................................... ......................... / NIP.

NOT : KODE BARANG / KODE LOKASI HARUS DIISI

100

11

101 Lampiran 20 BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/PERBAIKAN NOMOR : / / /BA/PBB/2010 ---------- Pada hari ini .................... bertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

tanggal ................ bulan ................ tahun ..................., kami yang : : : : : :

Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Unsur Teknis

Berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : ........................... tanggal ..................... bulan ................ tahun ................, selaku Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah melakukan Penelitian, Pengecekan dan Pengujian terhadap Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang pelaksanaan Pengadaannya dilaksanakan berdasarkan Surat Pesanan Perbaikan/Surat Perintah Kerja Nomor : ............., tanggal .................................. Panitia berkesimpulan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan sebagai berikut : a. Bahwa barang-barang dan suku cadang sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan ini telah dilakukan penggantian/perbaikan dengan baik dan sempurna oleh Rekanan.................................... alamat ............................. b. Selanjutnya barang tersebut diserahkan kembali melalui Pemegang Barang/Pengurus Barang pada ........................................Pemerintah Kota Lhokseumawe. ---------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 6 (Enam) untuk dapat dipergunakan semestinya : Berikut : PANITIA PEMERIKSAAN BARANG 1.

: Ketua

: __________________

2.

: Sekretaris

: __________________

3.

: Anggota

: __________________

4.

: Anggota

: __________________

5.

: Anggota

: __________________

6.

: Unsur Teknis

: __________________

REKANAN CV/PT ............................. ___________________ Direktur/Wakil Direktur

101

102 Lampiran 21 BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG/PERBAIKAN NOMOR : / / BA/PBP/2010 ------------ Pada hari ini .....................tanggal ...................... bulan ..................tahun ........, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Nip Pangkat / Golongan Jabatan

: : : : Pengurus Barang pada ...................................Pemerintah Kota Lhokseumawe

------------ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan.......................Pemerintah Kota Lhokseumawe Nomor ........... tanggal....... selaku Pengurus Barang pada................................. Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah melakukan penerimaan Barang Hasil Perbaikan yang diserahkan oleh.............................. Alamat ......................., sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Perbaikan Nomor : ............tanggal.......................... sebagaimana terlampir. ------------ Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini diperbuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya :

YANG MENYERAHKAN

YANG MENERIMA PENGURUS BARANG

PADA........... CV/PT.................... LHOKSEUMAWE

KOTA

....................................... ..................................... Direktur/Wkl. Nip................................

Dir

MENGETAHUI : KEPALA............................................... KOTA LHOKSEUMAWE

................................ Nip.......................

102

103 Lampiran 22

KOP SETDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN NOMOR : / /BA/PPB/2010

------------ Pada hari ini .....................tanggal ...................... bulan ..................tahun ........, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

: Ketua

2.

: Sekretaris

3.

: Anggota

4.

: Anggota

5.

: Anggota

6.

: Unsur Teknis

-----------Yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : ........................................... tanggal ................................................. telah melakukan Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dengan teliti yakni : Pekerjaan ...........................................................................: a.

Surat

Perintah

Kerja/Surat

Perjanjian

Pemborongan/SPK/SPP/Addendum

Nomor

:

....................... Tanggal ................................ b.

Berita Acara Serah Terima dari Rekanan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Nomor : .....................................Tanggal.....................

c.

Berita

Acara

Progress

Report

Nomor

:...............................................................

tanggal

........................ d.

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :............................................................... tanggal ........................

Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan/Penelitian/Pengujian sebagai berikut: 1.

Bahwa Pekerjaan ..........................................................................................................................., Telah dikerjakan dengan baik/tidak baik oleh Rekanan CV/PT ...................................................... Alamat..............................................

103

104 Lampiran 22 2. Hasil Pemeriksaan Panitia, bahwa Pekerjaan tersebut diatas dapat/tidak dapat diterima..

N O

1.

KODE LOKASI KODE BARANG

JENIS BARANG / PEKERJAAN

UKURA N

KUANTITA S

HARGA BORONGA N Rp.

............................ .

...................................... . ...................................... .

...............

....................

.....................

Terbilang :........................................................................................................................ Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN 1.

: Ketua

:

________________

2.

: Sekretaris

:

________________

3.

: Anggota

:

________________

4.

: Anggota

:

________________

5.

: Anggota

:

________________

6.

: Unsur Teknis

:

________________

REKANAN CV/PT ...........................................

..................................... ...................................

104

105

Lampiran 23 KEMENTERIAN/LEMBAGA .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN Pada hari ini..............(1)..........tanggal ......(2)......bertempat di .....(3)......kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama : ......... (4)........ Jabatan : PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen ............. (5)...................... Berdasarkan SK..........(6) Tanggal.........(7) Nomor ................ (8) ............................. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA II. Nama : ...............(9).................. NIP : ...............(10)............... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan atau secara sendirisendiri disebut PIHAK. Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut : 1.

PIHAK KEDUA mengajukan tagihan sebesar Rp......(11)...... (dengan huruf) atas pembayaran pekerjaan .......(12)....... yang penyelesaiannya tanggal ............. sampai dengan tanggal..................

2.

PIHAK PERTAMA membayar tagihan PIHAK KEDUA dengan menerbitkan SPM-LS setelah menerima Jaminan Bank......... (13) ............... tanggal ....... (14) ............ Nomor. .......(15) .............

3.

Terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai kontrak. PIHAK PERTAMA wajib membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN .......(16)........, paling lambat 5 (lima) hari kerja (tidak termasuk hari libur/cuti bersama) sejak kontrak selesai.

4.

Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak menyampaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala KPPN....... (16) ..........sebagaimana dimaksud pada butir 3. PIHAK KEDUA menyetujui Jaminan Bank dimaksud dicairkan oleh Kepala DPKAD berdasarkan Surat Kuasa Nomor. .........(17) .......... tanggal. (18) ........untuk untung Kas Negara.

5.

Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua. PIHAK PERTAMA wajib membuat pernyataan wanprestasi dan menyampaikannya kepada Kepala DPKAD ........(16)...........

6.

Berdasarkan pernyataan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada butir 5. Kepala DPKAD ........(16)...........berdasarkan surat kuasa Nomor ....... (17) ..... tanggal .... (18) mencairkan jaminan Bank untuk untung Kas Negara.

7.

Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pembayaran ini, tidak menunda pencairan Jaminan Bank yang dilakukan oleh Kepala KPPN.

Demikian Surat Perjanjian Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen (19) Nama........................(20).........................

Pihak Kedua Pimpinan/Direktur ........(21) (22) ( ......................(23) ....................)

NIP

105

106 Lampiran 23 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN

No.

Uraian Isian

1.

Diisi dengan hari pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran

2.

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran

3.

Diisi dengan kota tempat pembuatan Surat Perjanjian Pembayaran

4.

Diisi dengan nama lengkap pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

5.

Diisi dengan baga PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

6.

Diisi dengan jabatan penandatanganan surat ketetapan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

7.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

8.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

9.

Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan yang mewakili perusahaan/rekanan

10.

Diisi dengan nama perusahaan

11.

Diisi dengan angka dan huruf senilai rupiah yang diajukan pihak kedua

12.

Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan

13.

Diisi dengan nama bank penjamin

14.

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun jaminan bank

15.

Diisi dengan nomor jaminan bank

16.

Diisi dengan nama DPKAD

17.

Diisi dengan nomor surat kuasa yang dibuat oleh pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

18.

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat kuasa yang dibuat oleh pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

19.

Diisi dengan tanda tangan pejabat Pa/Kuasa Pa/Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas

20.

Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat Pa/Kuasa Pa/Pejabat Pembuat Komitmen

21.

Diisi dengan nama perusahaan

22.

Diisi dengan tandatangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas

23.

Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan

106

107 Lampiran 24 KEMENTERIAN/LEMBAGA .............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

SURAT KUASA Nomor : ..................(1) ................ Yang bertanda tangan dibawah ini : I.

Nama

: ............................ (2) ....................................

Jabatan

: PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen ............. (3)........................................ Berdasarkan SK..........(4)........tanggal.........(5)..............nomor (6)......................

memberikan kuasa kepada: II. Nama

:

.............................(7) ................................

NIP

:

.............................(8) ................................

Jabatan

:

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ......(9)............

untuk mencairkan Jaminan Bank: 1. Bank

(10)

2. Tanggal Jaminan Bank

(11)

3. Nomor Jaminan Bank

(12)

4. Senilai

Rp. ...................(13)...........(dengan huruf)

5. Untuk Pekerjaan

(14)

6. Sesuai dengan Kontrak

(15)

tanggal dan nomor Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. .................: (16)................................... Yang menerima kuasa Kepala DPKAD

Yang memberi kuasa Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen Materai Rp. 6000

(17)

(...................(18).....................)

(19)

(..................(20).......................) Mengetahui: Pimpinan/Direktur.

............(21)............... (22)

(.....................(23).....................)

107

108 Lampiran 24 PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA

No.

Uraian Isian

1.

Diisi dengan nomor pembuatan Surat Kuasa

2.

Diisi dengan lengkap pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

3.

Diisi dengan nama lembaga PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

4.

Diisi dengan jabatan penandatangan surat ketetapan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

5.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun Surat Ketetapan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

6.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

7.

Diisi dengan dengan lengkap Kepala DPKAD

8.

Diisi dengan NIP Kepala DPKAD

9.

Diisi dengan nama DPKAD

10.

Diisi dengan nama bank penjamin

11.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun jaminan bank

12.

Diisi dengan nomor jaminan bank

13.

Diisi dengan angka dan huruf senilai rupiah yang tertera pada jaminan bank

14.

Diisi dengan nama pekerjaan yang tercantuim dalam kontrak pekerjaan

15.

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun dan nomor kontrak

16.

Diisi dengan tempat dan tanggal, bulan, tahun Surat Kuasa dibuat

17.

Diisi dengan tanda tangan pejabat DPKAD yang berwenang dan dibubuhi cap dinas

18.

Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat DPKAD

19. 20.

Diisi dengan tanda tangan pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas Diisi dengan nama lengkap dan NIP pejabat PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen

21.

Diisi dengan nama perusahaan

22.

Diisi dengan tandatangan pejabat yang perusahaan dan dibubuhi cap dinas

23.

Diisi dengan nama lengkap pejabat penandatangan

108

109 Lampiran 25 KEMENTERIAN/LEMBAGA .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..........................................

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

.................................................... (1)

Nip

:

.................................................... (2)

Jabatan

: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

............................................................... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank .....(4) ..... No ..... (5) Tanggal. ......... (6) untuk pembayaran ....... (7) .......sebesar Rp..............(8)...........(dengan huruf) adalah jaminan bank yang sah/benar diterbitkan oleh bank bersangkutan.

2. Apabila di kemudian hari jaminan bank tersebut tidak sah/tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan, kami bersedia untuk menyetor uang ke Kas Negara sebesar nilai jaminan bank dimaksud. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.........................(9)............................. PA/Kuasa PA.....................(10).........

.....................(11).......................

(Nama Lengkap) NIP............................................

109

110 Lampiran 25 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN JAMINAN BANK

No.

Uraian Isian

1.

Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat konfirmasi

2.

Diisi dengan NIP penandatanganan surat

3.

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan

4.

Diisi dengan nama bank penerbit jaminan

5.

Diisi dengan nomor jaminan bank yang diterbitkan

6.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya jaminan bank

7.

Diisi dengan maksud/tujuan diterbitkannya jaminan bank

8.

Diisi dengan jumlah jaminan bank

9.

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat pernyataan

10.

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan

11.

Diisi dengan tandatangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 29 Januari 2010 WALIKOTA LHOKSEUMAWE Dto MUNIR USMAN Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 21 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,

SAFWAN BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2010 NOMOR 1

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

81

81