BAB II PROFIL INSTANSI
A. Sejarah Ringkas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Labuhan Batu Utara di Bentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2009 Tanggal 21 Juli 2009. Didalam Tugas dan Fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai Pasal 14B dan 15B Perbup Labuhan Batu Utara Nomor 17 Tahun 2009 , dan kemudian di PERDA kan Tentang Lembaga Teknis Daerah Nomor 06
Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 menjadi Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara. a). Kelembagaan Penyuluhan Sejak tahun 2009 sampai akhir sampai saat ini, kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten belum dapat terbentuk sesuai dengan amanah undang– undang nomor 6 tahun 2006 yang menginginkan terbentuknya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten, sementara di Kabupaten Labuhanbatu Utara kelembagaan Penyuluh Pertanian telah terbentuk tetapi masih bergabung dengan ketahanan pangan, yang secara lengkap kelembagaannya bernama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
6
Kelembagaan Penyuluhan ditingkat Kecamatan telah dibentuk diseluruh Kecamatan yaitu 8 Kecamatan (100% ) yang diberi nama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan (BP2K). Kondisi kelembagaan Penyuluhan tingkat Kecamatan ini berjalan dengan baik, yang memiliki bangunan sebanyak 6 Unit dan 2 unit sedang tahap pembangunan. Kelembagaan Penyuluhan ditingkat Desa/Kelurahan (Posyanluh) belum seluruhnya terbentuk di Desa/Kelurahan, sampai saat ini masih terbentuk sebanyak 21 unit ( 23%) dan belum terdata dengan baik. Disisi lain kelembagaan Penyuluhan Swadaya dan Swasta belum dapat tumbuh secara optimal, kelembagaan penyuluhan Swadaya dalam bentuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) baru ada tumbuh 1 unit, dan kondisinya masih dalam tahap perkembangan dimana sarana dan prasarana belum memadai, sementara kelembagaan Penyuluhan Swasta sampai saat ini belum ada terdata. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian lainnya sesuai dengan amanah Undang–undang Nomor 16 Tahun 2006, sebagai mitra Pemerintah yaitu dibentuknya Komisi Penyuluhan Pertanian tingkat Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Komisi ini telah terbentuk namun sampai saat ini belum dapat berperan aktif secara optimal dikarenakan fasilitas yang belum memadai. b). Petani Dan Kelembagaan Sesuai dengan data BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki penduduk 341.660 KK, 30.361 KK diantaranya adalah Petani/Pelaku Utama berdasarkan data Inventarisasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2011, 27.135
7
KK ( 89,4%) yang masuk dalam kelembagaan Kelompok Tani (Poktan), jumlah seluruh kelompok tani yaitu 848, dan 72 Gabungan Kelompok tani (Gapoktan). Kondisi kelompok tani hingga saat ini belum sepenuhnya berperan aktif secara optimal dan mandiri. c). Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah Penyuluh Pertanian Pemerintahan 37orang, Penyuluh Pertanian Tenaga Harian Lepas–Tenaga Bantu (THL–TB) kontrak Pusat 46 orang, Penyuluh Swadaya 20 orang, total berjumlah orang.
8
113
SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (KJF) SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
PROGRAM
BIDANG PENYULUHAN DAN DIKLAT PERTANIAN
BIDANG TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN
BIDANG KEWASPADAAN DAN KONSUMSI PANGAN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENYULUH PERTANIAN
SUB BIDANG PENINGKATAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN DIKLAT PERTANIAN
KEWASPADAAN PANGAN
SUB BIDANG PENINGKATAN SDA DAN AGRIBISNIS
SUB BIDANG KEAMANAN KONSUMSI PANGAN
UPTB
UPTB Gambar 1.1 Struktur Organisasi
SUB BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN
Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan LabuhanBatu Utara
9
Personalia Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara, baru beroperasional mulai tanggal : 24 Agustus 2009, Dengan pengisian personil yang dilantik oleh Penjabat Bupati Labuhanbatu Utara sebagai berikut : Tabel 1.2
Struktur Jabatan
Eselon
Nama Personil
1. Kepala Badan
II.B
Ir. Akhiruddin Sitorus Nip. 19571114.198102.1.003 Pangkat/Gol :Pembina (Iva)
2. Sekretaris
II. B
Fachruddin Nasution, SP. Nip.19580831.198003.1.006
Pangkat/Gol :Pembina (Iva) 2.1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaiaan 2.2. Sub Bagian Keuangan 2.3. Sub Bagian Program
IV.A IV.A IV.A
3. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
-
4. Bidang Penyuluhan Dan Diklat Pertanian
III.B
4.1. Sub Bidang Kelembagaan Dan Penyuluhan Pertanian
-PLT. Ruri Maulana, SH Nip.19850120 201001 1 014 Pangkat/Gol: Penata Muda (Iiia)
IV.A
IV. A 4.2. Sub Bidang Pengembangan SDM Dan Diklat Pertanian
III.D
10
Satiman, SP Nip.19560523. 198003.1.005 Pangkat/Gol : Pembina (Iva) -
5. Bidang Teknologi Dan SDA Pertanian
IV. A
5.1. Sub Budang Peningkatan Teknologi Pertanian 5.2. Sub Bidang Peningkatan SDA Dan Agribisnis
IV. A
6. Bidang Kewaspadaan Dan Konsumsi Pangan
IV.A
III.B
IV.A 6.1. Sub. Bidang Kewaspadaan Pangan 6.2. Sub Bidang Keamanan Konsumsi Pangan 7. Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan 7.1.
Sub Bidang Ketersediaan Dan Kebutuhan Pangan 7.2. Sub Bidang Distribusi Dan Harga Pangan
Sugito, SP Nip.19680608.199903.1.011 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.I(Iiia)
Harmaini, SP Nip.19581231.198703.1.045 Pangkat/Gol : Penata (III C) -
III.C -
IV.A IV.A
Jarden Simamora, SP Nip. 19560703.198003.1.007 Pangkat/Gol : Penata TK.I (Iiid)
IV.A -
SAFI’I, SP Nip. 19650321.199103.1.005 Pangkat/Gol : Penata (Iiic)
8. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB)
-
11
C. Job Description 1. Kepala Badan. 2. Sekretaris. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan. 2.2. Sub Bagian Keuangan. 2.3. Sub Bagian Program. 3. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF). 4. Bidang Penyuluhan dan Diklat Pertanian. 4.1.Sub Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian. 4.2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Diklat Pertanian. 5. Bidang Teknologi dan SDA Pertanian. 5.1. Sub Budang Peningkatan Teknologi Pertanian. 5.2. Sub Bidang Peningkatan SDA dan Agribisnis. 6. Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan. 6.1. Sub. Bidang Kewaspadaan Pangan. 6.2. Sub Bidang Keamanan Konsumsi Pangan. 7. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. 7.1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan. 7.2. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan. 8. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB). Bagan Struktur Organisasi Selengkapnya terlampir.
12
Dalam oprasional pelaksanaan tugas sehari-hari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Sebagai berikut : 1.
Kepala Badan Tugas :
Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dan tugas Desentralisasi di Bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala memiliki : a. Perencanaan Pengkoordinasikan, Perumusan, Pengkajian dan Pemutusan Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan. b. Penyediaan
alat
dan
Rekomendasi
Pembangunan
Ketahanan Pangan. c. Pelayanan Informasi dan komunikasi teknologi pendidikan dan pelatihan di bidang Ketahanan Pangan. d. Membimbing dan pengawasan terhadap administrasi kepegawaain rumah tangga, dan tugas kerja aparat lembaga organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dijajaran bawahannya. e. Menyiapkan dan memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala pada Bupati.
13
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati. 2.
Sekretaris Tugas :
Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Penyusunan Rencana
Peraturan
Perundangan
dan
Urusan
Kesekretariatan yang meliputi bagian Umum, Program dan Kepegawaian. Fungsi
:
a.
Menyelenggarakan kegiatan bidang Admnistrasi umum, kepegawaian, keuangan
dan program.
b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. c.
Memiliki dan memonitor laporan dari masing-masing Sub Bagian dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
d.
Menyiapkan dan memelihara arsip dokumentasi dan inventarisasi barang
Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. e.
Menyelenggarakan Fungsional.
14
akreditasi
angka
Kredit
Jabatan
2.1.
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Tugas :
Melaksanakan Tata Usaha Mengendalikan Dan Membina Kearsipan Serta Kelengkapan Rumah Tangga
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan. Fungsi :
A.
Melaksanakan
urusan
dan
mengagendakan,
pengarsipan distribusi surat-surat, dokumentasi dan barang-barang. b.
Melaksanakan urusan Rumah tangga kontor dan keprotokolan.
c.
Mengatur dan mengurus pemeliharaan inventaris kantor.
d.
Menginventarisasi barang dan inventaris kantor dan Menata ruangan.
e.
Melaksanakan pelayanan tata usaha Kepala Badan Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan. f.
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
g.
Menyusun administrasi tata naskah dan dokumentasi data kepegawaiaan.
h.
Menyusun daftar susunan pegawai dan daftar urutan kepangkatan.
15
i.
Menyiapkan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
j.
Mempersiapkan berkas permintaan pensiun dan cuti pegawai.
k. Mengkoordinir penanganan masalah pelanggaran disiplin pegawai. l.
Menyiapkan
dan
mengelola
daftar
penilaian
pelaksanaan pekerjaan (DP3). n. Membuat evaluasi kehadiran dan apel pegawai. m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2.2.
Sub Bagian Keuangan Tugas :
Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai tugas sekretaris
yang
berkaitan
dengan
penyusunan
anggaran belanja langsung dan tidak langsung, pembukuan dan verivikasi serta penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Fungsi :
a.
Melaksanakan penyusunan rencana anggaran Badan Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan. b.
Melaksanakan
penyampaian
pengelolaan administrasi keuangan.
16
dan
melakukan
c.
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
d.
Melaksanakan Angaran
penyusunan
(DPA)
Badan
Dokumen Pelaksana
Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. e.
Melaksanakan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
f. 2.3.
Melaksanakan tugas yang lain diperintah atasan.
Sub Bagian Program Tugas :
Menyusun program Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, membimbing menyusun dan melaksanakan pendidikan dan latihan kepada petani dan petugas.
Fungsi :
a.
Merancang, memfasilitasi, melaksanakan, penyusunan program
dan
methodology
teknis
penyuluhan
pertanian. b.
Menyusun data potensi fisik dan non fisik wilayah.
c.
Membuat
Pedoman
penyususnan
pelaksanaan
monitoring Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. d.
Membuat laporan pelaksanaan dan evaluasi program.
17
e.
Mengkoordinasi kegiatan program dan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
f. 3.
Melaksanaklan tugas lain yang diberikan atasan.
Kelompok Jabatan Fungsional (Kjf). Tugas :
Mengkoordinir, penerapan
menyelenggarakan
teknis,
memfasilitasi
sistem/metodologi
penyuluhan
pertanian analisis data penyusunanprogram dan rencana kegiatan
penyuluhan,
pengembangan penyuluhan
profesi,
evaluasi kegiatan
penunjang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. Fungsi :
a.
Membatu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi jabatan fungsional. b.
Mengindentifikasi Potensi wilayah dan agroekosistem potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
c.
Membantu memfasilitasi penyusunan program Badan Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
18
Perikanan,
d.
Memfasilitasi penyusunan rencana Kerja Badan Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan. e.
Memfasilitasi penyusunan materi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
f.
Memfasilitasi perencanaan metode Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
g.
Memfasilitasi pengembangan swadaya dan swakarsa Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
h.
Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
i.
Mengevaluasi dampak Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
j.
Membantu penyusunan Pedoman/Jumlah Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
19
k.
Membantu
perumusan
kajian
pengembangan Penyuluhan
arah
kebijakan
Pertanian,
Perikanan
dan Kehutanan. l.
Memfasilitasi pengembangan metode/sistem kajian Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
m. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di biang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. n.
Menterjemahkan/menyalurkan buku dan bahan-bahan lain di bidang Pertanian.
o.
Membimbing Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
dibawah jenjang jabatan.
p.
Mengikuti seminar/lokakarya dibidang pertanian.
q.
Menjadi anggota Tim penilai Jabatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
r.
Menjadi/melatih pada diklat-diklat organisasi profesi dibidang
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan. s.
Menjadi anggota pada organisasi profesi dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
t.
Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
20
u.
Menjalin
hubungan
kerjasama/kemitraan
yang
melembaga dengan pihak lain. v. 4.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Bidang Penyuluhan Dan Diklat Pertanian Tugas
:
Mengkoordinir penyusunan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Fungsi :
a.
Menyelenggarakan Penyusunan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. b.
Menyelenggarakan Koordinasi kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan antar instansi terkait.
c.
Melaksanakan Pembinaan teknis Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
d.
Kehutanan.
Melaksanakan Pembinaan dan menumbuhkembangkan kelembagaan dan swadaya masyarakat.
e.
Melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan bagi petani dan penhyuluh pertanian.
f.
Mendidik lanjuti/mengadopsi surat-surat di bidang kepada sub bidang sesuai Tupoksinya.
g. Mengembangkan dan memfasilitasi hubungan kemitraan petani dan kelembagaan petani.
21
4.1.
Sub Bidang Kelembagaan Dan Penyuluhan Pertanian Tugas :
Melaksanakan
pembinaan
kelembagaan penyuluhan,
kelembagaan
pertanian,
petani, koordinasi
kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan. Fungsi : a. Melaksanakan Pembinaan dan koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian. b. Memfasilitasi Pembinnaan kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian. c.
Melakukan penilaian terhadap penumbuhkembangan kelembagaan petani dan penyuluh pertanian serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan.
d. Menyiapkan materi Penyuluhan Pertanian. e.
Melaksanakan
monitoring
Penyuluhan Pertanian dan
dan
evaluasi
aktifasi
kegiatan kegiatan
Penyuluhan pertanian dan dalam melaksanakan tugas dan f.
fungsinya.
Menyusun laporan kegiatan penyuluhan Pertanian perkembangan
kelembagaan Petani dan penyuluh
pertanian. g.
Membina kelembagaan
dan
menginventarisir
kelompok
22
perkembangan
tani/nelayan,
gabungan
kelompok tani, asosiasi dan organisasi yang bergerak dibidang pertanian. h.
Membantu
Kepala
Bidang
dalam
bidang
dan
tugasnya. 4.2.
Sub Bidang Pengembangan SDM Dan Diklat Pertanian Tugas
: Menganalisis, merencanakan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan pengembangan sumber daya manusia petani dan petugas penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan.
Fungsi
: a.
Melaksanakan indentifikasi dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi petani dan petugas penyuluh pertanian.
b.
Menyusun perencanaan- kurikulum kebutuhan diklat bagi petani dan petugas penyuluh pertanian.
c.
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan diklat petani dan petugas.
d.
Melaksankan diklat/pelatihan, mimbar sarasehan, seminar, temuusaha, magang, temu teknologi, temu karya dsb dalam mengembangkan SDM petani dan petugas penyuluh pertanian.
e.
Menyusun laporan pelaksanaan diklat bagi petani dan petugas penyuluh pertanian
23
f. 5.
Membantu Kepala Bidang dalam Bidang Tugasnya.
Bidang Teknologi Dan Sda Pertanian Tugas :
Mengkoordinir pelayanan dan penyediaan paket teknologi pertanian perikanan dan
kehutanan
(Teknis, Ekonomi dan Sosial) dalam pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan SDA pertanian. Fungsi :
a.
Menyelenggarakan
perencanaan,
penelitian,
pengkajian, pengujian dan menerapkan teknologi pertanian. b.
Menggali, melestarikan
mengembangkan, SDA
pertanian
memanfaatkan sebagai
dan
sumber
peningkatan pendapatan. c. Mengkoordinasikan pelayanan teknis pada pelaksanaan penyuluhan pertanian d.
Menginventarisir dan mengkoordinir perkembangan informasi dan teknologi baru.
e.
Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian sesuai spesifik lokalita.
f. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan dan evaluasi tahunan. g.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
24
5.1. Sub Bidang Peningkatan Teknologi Pertanian Tugas
:
Menyelenggarakan pengkajian, pengujian dan menerapkan teknologi pertanian sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita.
Fungsi
:
a. Merencanakan dan
membuat pengkajian teknologi
pertanian yang bekerja sama dengan balai penelitian. b.
Merencanakan dan membuat pengujian teknologi pertanian yang berorientasi kebutuhan dan spesifik lokalita.
c.
Melaksanakan rencana penerapan teknologi pertanian dilapangan.
d.
Mencari dan menyebarkan teknologi yang telah direkomendasikan melalui berbagai
media
penyuluhan. e.
Menyiapkan
materi
teknologi,
komunikasi sesuai kebutuhan bahan f.
informasi
dan
penyuluhan.
Mengevaluasi hasil perkembangn/aplikasi teknologi pertanian untuk menyelenggarakan penyuluhan serta menyikapi rencana tindak lanjut.
g.
Menganaslisa
dalam
pemecahan
masalah
mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi petugas, pelaku utama dan pelaku usaha. i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
25
serta
5.2. Sub Bidang Peningkatan Sda Dan Agribisnis Tugas
:
Menyelenggarakan
pengkajian,
pengujian
memanfaatkan SDA pertanian dan
dan
meningkatkan
SDM tentang pelaku agribisnis pertanian Fungsi
: a. Melaksanakan pengembangan SDA dan SDB untuk mendukung kegiatan peningkatan
produksi
pertanian untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan b.
Melaksanakan pelestarian dan memproteksi SDA sebagai unsur potensi peningkatan pertanian.
c.
Meningkatkan
sumber
daya
manusia
tentang
agribisnis pertanian. d. Menggali dan meningkatkan potensi yang ada untuk potensi sumber daya. e.
Melaksanakan
peningkatan
sumberdaya
untuk
produktivitas yang efisien, efektif, dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga melalui agribisnis pertanian dan f. 6.
konsumsi pangan.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
Bidang Kewaspadaan Dan Konsumsi Pangan Tugas :
Melaksanakan koordinasi perencanaan, pengkajian , pengawasan mutu pangan dan gizi, pemberdayaan
26
usaha ekonomi pedesaan dan perumusan serta evaluasi tentang kewaspadan dan konsumsi pangan. Fungsi :
a.
Mengkoordinasikan penyusunan program bidang ketahanan pangan. b.
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan umum, teknis dan oprasional kewaspadaan.
c.
Mengkoordinasikan dengan instsansi terkait tentang pengawasan mutu keamanan pangan dan konsumsi pangan.
d.
Mengkoordinasikan tentang pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan, home industry permodalan dan P2T3 (Pengaturan pola tanam dan tertib tanam).
e.
Mengkoodinasikan perumusan dan pengembangan ketahanan
pangan
tentang
kewaspadaan
dan
konsumsi pangan. f.
Mengkoordinasikan
perumusan
langkah-langkah
penanggulangan kerawanan pangan dalam keadaan darurat pangan. g.
Mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan.
6.1. Sub Bidang Kewaspadan Pangan Tugas :
Melaksanakan pengkajian
pemantauan
pengembangan
dan sumber
perumusan tentang kewaspadaan pangan.
27
monitoring, daya
dan
Fungsi :
a.
Melaksanakan program kerja sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi. b.
Melaksanakan pemantauan dan monitoring terhadap kerawanan pangan dan gizi.
c.
Melaksanakan pengkajian dan keamanan produksi pangan dan mutu pangan dan gizi.
d.
Melaksanakan koordinasi peranserta koperasi dan swasta dalam menaggulangi kerawanan pangan dan gizi.
e.
Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia tentang kewaspadaan pangan dan gizi.
f.
Melaksanakan perumusan tentang manajemen pangan dan gizi serta langkah-langkah mencegah penanggulangan gejala kekurangan pangan dan gizi
g.
Melasanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
6.2. Sub Bidang Keamanan Dan Konsumsi Pangan Tugas :
Melaksanakan pemantauan monitoring pengkajian perumusan, pembinaan, promosi dan pemberdayaan tentang keamanan konsumsi.
Fungsi :
a.
Melaksanakan program kerja dibidang keamanan konsumsi pangan dan gizi.
28
b. Melaksanakan
pemantauan,
monitoring
dan
pengkajian secara koordinasi tentang keamanan pangan dan pola konsumsi pangan dan gizi. c. Melaksanakan perumusan pola penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi. d.
Melaksananakan
pembinaan
dan
promosi
pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional. e.
Melaksakan pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan, permodalan dan
f.
home industry
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
7.
Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan Tugas :
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan umum, pengawasan, pemberdayaan
perumusan,
pengembangan informasi tentang ketersediaan dan distribusi pangan. Fungsi : a.
Mengkoordinasikan penyusunan program bidang ketahanan
pangan
(ketersediaan
dan
distribusi
pangan). b.
Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebijakan umum, teknis dan oprasional serta arus distribusi dan ketersediaan pangan.
29
c.
Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang pengawasan mutu, keamanan pangan dan cadangan pangan.
d.
Mengkoordinasikan tentang pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan permodalan
e.
Mengkoordinasikan perumusan dan pengembangan sistim informasi manajemen ketahanan pangan.
f.
Mengkoordinasikan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
7.1.
Sub Bidang Ketersediaan Da Kebutuhan Pangan Tugas :
Melaksanakan pengkajian, pemantauan monitoring pengembangan
SDM
dan
pengadaan
cadangan
pangan dan mutu pangan tentang ketersediaan dan kebutuhan pangan. Fungsi :
a.
Melaksanakan program kerja sub bidang ketersediaan dan kebutuhan pangan.
b.
Melaksanakan pengkajian terhadap produksi dan ketersediaan pangan, baik jumlah dan mutu pangan serta kebutuhan pangan.
c.
Melaksanakan pemantuan dan monitoring terhadap ketersediaan dan kebutuhan pangan.
d.
Melaksanakan koordinasi dan peran serta koperasi dan swasta dalam menaggulangi kerawanan pangan.
30
e.
Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dibidang ketersediaan dan kebutuhan pangan.
f.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
7.2.
Sub Bidang Distribusi Dan Harga Pangan Tugas :
Melaksanakan
persiapan
bahan perumusan
dan
pengembangan sistem informasi distribusi pangan pemantuan harga pangan. Fungsi :
a.
Melaksanakan program kerja dibidang distribusi dan harga pangan.
b.
Melaksanakan pengkajian
pemantauan,
secara
monitoring
terkoordinasi
harga
dan
pangan,
kecukupan dan pemerataan pangan. c.
Melaksanakan
perumusan
pelaksanaan
dan
pengembangan sistim informasi harga pangan. d.
Melaksanakan pemantauan arus distribusi pangan serta pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan permodalan.
e.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
31
8. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (Uptb) Tugas :
Melaksanakan tugas-tugas teknis yang diberikan Kepala Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Fungsi :
a. Mengkoordinasikan merencanakan, memonitoring, seluruh Pelaksana
mengevaluasi
rangkaian
dan
tugas-tugas
Penyuluhan
melaksanakan, melaporkan
teknis
Pertanian,
Badan
Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan di daerah. b.
Memfasilitasi jalinan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam hal yang berkaiatan dengan tugas-tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan di daerah.
Tata Kerja : 1. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta memberdayakan sekretaris dan bidang-bidang. 2. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas sebagaimana nomor 1 diatas, mengadakan rapat koordinasi dan mengevaluasi tugas-tugas sekretaris dan
32
bidang-bidang minimal 1 kali sebulan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah. 3. Sekretaris dalam menjalankan tugasnya bertangung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan Wajib membina Sub Bagian-Sub Bagian dibawahnya. 4. Sekretaris dalam memberdayakan masing-masing Sub Bagian mengadakan rapat kerja minimal 2 kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 5. Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris dan memperdayakan pegawai sipil yang ada dibawahnya. 6. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan sekretaris dalam hal teknis, operasional yang menjadi tugas pokoknya serta melaksanakan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi 2 kali satu bulan dan melaporkan hasilnya kepada kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan. 7. Kepala Bidang dalam menjalankan tugasnya bertangung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan Wajib membina Sub Bidang- Sub Bidang dibawahnya. 8. Kepala
Bidang
dalam
memperdayakan
masing-masing
Sub
Bidang
mengadakan rapat kerja minimal 2 kali sebulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
33
9. Kepala Sub Bidang dalam menjalankan tugasnya bertangungjawab kepada kepala bidang dan memberdayakan pegawai negeri sipil yang ada dibawahnya. 10. UPTB dalam melaksanakan tugasnya bertangung jawab langsung kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
D. Jaringan Usaha / Kegiatan Tugas pokok dan fungsi badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan sesuai perda
nomor 6 tahun 2011 yaitu
melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah bidang informasi penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan a.
Perumusan Kebujakan Teknis di Bidang Ketahanan Pangan.
b. Menyelenggarakan Pengoorganosasian Penyusunan Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian. c. Menyelenggarakan Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian. d. Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Informasi Penyuluhan Pertanian. e. Melakukan Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis Bidang (UPTB) Dibidang Ketahanan Pangan dan Informasi Penyuluhan Pertanian. f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
34
E. Kinerja Usaha Terkini Setiap organisasi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,Kehutanan Dan Ketahanan Pangan terus berupaya agar tujuan yang telah digariskan dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat. Visi BP4K adalah Terwujudnya Kemandirian Petani dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sedangkan Misinya adalah : •
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pendapatan Masyarakat Petani-Nelayan untuk Hidup Sejahtera dan Mandiri.
•
Meningkatkan Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat untuk terwujudnya Ketahanan Pangan.
Sasaran 1. Tercapainya Suasembada Pangan Yang Berkelanjutan. 2. Terciptanya Desa Mandiri Pangan. 3. Penanganan Daerah Rawan Pangan. 4. Terlaksananya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 5. Pengembangan Kesadaran Keamanan Pangan. 6. Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Daerah, Terutama di Daerah Sentra-Sentra Produksi.
35
7. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Lintas Sektoral/Instansi Terkait Dibawah Kendali Dewan Ketahanan Pangan.
F. Rencana Kegiatan Rencana kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Perikanan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Labuhan Batu Utara antara lain adalah sebagai berikut : Bidang Penyuluhan Pertanian 1. Aspek peraturan perundang-undangan: a. Penumbuhan dan pembinaan kelembagaan b. Ketenagaan penyuluh pertanian c. Penyelenggaran penyuluhan pertanian 2. Aspek saran dan prasarana : Standar minimal pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (permentan nomor 51/permentan/05.140/12/2009). Bidang Ketahanan Pangan 1. Aspek ketersediaan : a. Peningkatan produktivitas b. Bantuan/subsidi sarana dan prasarana produksi dan cadangan pangan 2. Aspek distribusi dan harga pangan a. Monitoring penyebaran pemerataan bahan pangan dan harga pangan b. Koordinasi operasi penaggulangan/pengendalian kelangkaan dan kenaikan harga pangan
36
3. Aspek konsumsi a. Peanekaragaman pola pangan dan gizi b. Pengelolaan bahan panagan lokal c. Pengawasan/pengendalian keamanan bahan pangan segar lokal
37
