BAB II PERTIMBANGAN INVESTOR ASING MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

BAB II PERTIMBANGAN INVESTOR ASING MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Investasi Asing Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pananaman Modal (UUPM), penanaman modal asing ialah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing didefenisikan sebagai modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. 23 Sementara modal dalam negeri merupakan modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 24 Kegiatan investasi asing dibedakan ke dalam dua jenis berdasarkan keterlibatan investor secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. UUPM tidak mengatur secara jelas perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung. Pada dasarnya direct Investment sering

23 24

Pasal 1 angka (8) UUPM Pasal 1 angka (9) UUPM

Universitas Sumatera Utara

diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan: (i) pengalihan dana (transfer of funds); (ii) proyek yang memiliki jangka waktu panjang (long-term project); (iii) tujuan memperoleh pendapatan regular (the purpose of regular income); (iv) partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (the participation of the person transferring the funds); dan (v) suatu resiko usaha (business risk). 25 Sedangkan portfolio investment sering dikaitkan dengan investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek (securities), sehingga tidak melibatkan pengalihan dana untuk proyek yang bersifat jangka panjang dan karenanya pendapatan yang diharapkan juga lebih bersifat jangka pendek dalam bentuk capital gain yang diperoleh pada saat penjualan efek tersebut dan bukan pendapatan yang bersifat regular, dimana investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terkait langsung dengan resiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan target atau perusahaan di mana investasi tersebut dilakukan, melainkan lebih dikaitkan dengan resiko pasar dari efek yang dibeli. 26 a.

Foreign Direct Investment (FDI) Ketidaktersediaan pengaturan UUPM mengenai perbedaan antara investasi

asing langsung dan investasi asing tidak langsung memicu timbulnya beberapa pendapat terkait defenisi investasi asing langsng dan tidak langsung. International

25

Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, 1st Ed., (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 60. 26 David Kairupan, op.cit., hlm. 19-20.


Monetary Fund (IMF) memberikan pengertian terhadap investasi langsung sebagai berikut: “Investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of an investor, the investor’s purpose being to have an effective choice in the management of the enterprise” 27 Adapun pengeritan yang agak luas dari investasi langsung terdapat pada Encyclopedia of Public International Law yang merumuskan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) sebagai berikut:28 “A transfer funds or materials from the one country (called capital exporting country) to another (called host country) in return for a direct participation in the earnings of that enterprise.” Defenisi FDI tersebut di atas mensyaratkan investasi langsung untuk memberikan transfer dana atau barang dari suatu negara (negara pemberi modal) ke negara lain (negara penerima modal) berikut dengan partisipasi langsung dari investor untuk turut serta mengelola perusahaan atau bidang usaha. Keturutsertaan investor ke dalam perusahaan atau bidang usaha investasi dapat dilakukan dengan jalan mengelola langsung perusahaan yang menerima modal melalui ataupun dengan cara membangun di negara tujuan investasi. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan investasi di Indonesia, badan usaha penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanan Indonesia sebagai negara tujuan

27

Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 2. 28 Ibid, hlm. 3.


investasi (host country), 29 sedangkan PMA wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 30 Kemudian pengaturan dilanjutkan dengan tata cara membentuk perseroan terbatas oleh investor dalam negeri bersama dengan investor asing yang antara lain sebagai berikut: 31 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; Investor asing turut serta mengambil bagian saham sebagai bentuk penanaman modal pada saat investor domestik melakukan pendirian perseroan terbatas di Indonesia dengan ketentuan hukum Indonesia. Dengan demikian investor asing menjadi penanam modal di perusahaan yang didirikan oleh investor domestik Indonesia tersebut. 2. Membeli saham; dan Investor asing melakukan pembelian saham pada perusahaan Indonesia yang telah go public atau belum go public. Dengan dilakukannya pembelian saham, investor asing turut menjadi salah satu pemilik perusahaan (pemegang saham) di perseroan terbatas. Kepemilikan saham memberikan hak kepada investor untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); menerima pembayaran dividen

29 30 31

Pasal 5 ayat (1) UUPM Pasal 5 ayat (2) UUPM Pasal 5 ayat (3) UUPM


dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. 32 3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pada prinsipnya tidak semua bidang usaha dibuka bagi PMA sebagai mana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUPM ditentukan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau atau kegiatan usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. 33 Dalam ayat (3) ditetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dilakukan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional dan kepentingan nasional lainnya. Kemudian dalam ayat (5) ditetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dilakukan berdasarkan kriteria kepentingan nasional; yaitu perlindungan sumber daya alam; perlindungan dan pengembangan usaha mikro; kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); pengawasan produksi dan distribusi; peningkatan kapasitas teknologi; partisipasi modal dalam negeri; serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Berkaitan dengan amanat Pasar 12 UUPM, dalam dunia investasi dikenal istilah negative list imvestment yaitu bidang-bidang usaha yang dilarang

32

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standard klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau International Standard for Industrial Classification (ISIC), Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUPM. 33


diusahakan dalam kegiatan penanaman modal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 dengan judul Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang diatur di dalam lampiran Perpres tersebut. Lampiran I Perpres 36 Tahun 2010 terdapat enam bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yaitu: pertanian; kehutanan; perindustrian; perhubungan; komunikasi dan informatika; serta kebudayaan dan pariwisata. Masing-masing bidang usaha diuraikan ke dalam beberapa subbidang usaha khusus berjumlah 20 bidang usaha yang terlampir dalam lampiran. 34 Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 36 Tahun 2010 ditentukan bidang-bidang usaha yang dapat diusahakan dengan persyaratan tertentu, yakni: bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK; bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; serta bidang yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu terdiri atas 17 bidang usaha, yaitu: pertanian kehutanan; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; perindustrian; pertanahan; pekerjaan umum; perdagangan; kebudayaan dan periwisata; perhubungan; komunikasi dan informatika; keuangan; perbankan; tenaga kerja dan transmigrasi; pendidikan;

34

Lihat lampiran II Perpres Nomor 36 Tahun 2010.


kesehatan; dan keamanan. Setiap bidang usaha diuraikan ke dalam subbidang usaha khusus dengan total 274 bidang usaha. 35 b.

Foreign Indirect Investment (FII) Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Foreign Indirect Investment

(FII) merupakan bentuk lain dalam kegiatan penananaman modal asing. Kegiatan penanaman modal jenis ini dilakukan dengan jalan melakukan pembelian efek (securities) melalui bursa atau lembaga pasar modal (Capital Market) yang bersifat global. Pembelian securities melalui Capital Market tidak membuat investor harus turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha dan tidak bertanggungjawab secara langsung atas manajemen kegiatan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan Foreign Indirect Investment (FII) merupakan Capital Gain yang didapatkan pada saat securities dijual kembali. 36 Kendati secara teoritis tidak terdapat penjelasan yang baku mengenai perbedaan antara FDI dengan FII, kedua jenis kegiatan investasi asing ini merupakan pilihan yang beda bagi para investor menurut perhitungan bisnisnya masing-masing. Apabila dicermati berdasarkan manfaat yang dapat dinikmati oleh negara penerima modal (host country), FDI merupakan jenis yang lebih ditunggu kehadirannya. Hal ini disebabkan kegiatan investasi dengan menganut sistem Forein Direct Investment (FDI) memberikan berbagai macam keuntungan dari aspek bawaan yang dibawa investor selain modal berupa dana, bidang usaha yang 35 36

Lihat Lampiran II Perpres Nomor 36 Tahun 2010. Lihat David Kairupan, op. cit., hlm. 19.


diusahakan di Indonesia secara langsung oleh investor akan menciptakan lapangan kerja baru yang secara otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran di host country; kemudian hadirnya tekhnologi mutakir yang dibawa investor bersama tenaga ahli (skill) yang diharapkan akan membawa know-how baru bagi masyarakat host country serta berbagai manfaat baik lainnya.

F. Kerjasama Modal Internasional Penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) dapat dilakukan dengan menggunakan modal asing secara penuh maupun dengan jalan melakukan kerjasama modal internasional antara pemilik modal asing dengan investor dalam negeri. Adapun jenis-jenis kerjasama internasional antara lain sebagai berikut: 37 1.

Joint venture Joint Venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan

pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian contractual. Misalnya kerjasama antara Van Sickle Associates Inc., suatu badan hukum yang berkedudukan di Daleware, AS dengan PT Kalimantan Plywood, badan hukum Indonesia dengan bidang usaha industri pengolahan kayu di Kalimantan Selatan. Beberapa macam corak atau variasi dari joint venture yang ditemukan dalam praktek aplikasi investasi asing yang antara lain sebagai berikut : 38

37 38

Lihat Aminuddin Ilmar, op. cit., hlm. 60 Ibid, hlm. 61


a.

Technical assistance (service) contract Suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri sepanjang yang bersangkut paut dengan skill atau cara kerja (method). Perusahaan modal nasional yang ingin melakukan pengembangan perusahaannya tentu membutuhkan berbagai instrumen seperti peralatan baru, tenaga kerja (skill) yang lebih mumpuni sera method kerja yang lebih modern. Instrumen-instrumen baru tersebut akan didapatkan dengan technical assistance yang berasal dari perusahaan modal asing yang berkedudukan di luar negeri dengan jalan memberikan pembayaran uang tertentu yang diperoleh dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.

b. Franchise atau Brand-Use Agreement Suatu bentuk usaha kerjasama yang digunakan apabila suatu perusahaan nasional atau dalam negeri hendak memperoduksi suatu barang yang telah mempunyai merk terkenal. Brand-Use Agreement oleh para investor dinilai memberikan keuntungan dengan adanya merk yang telah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat sehingga kegiatan usaha tersebut dapat dipastikan menguntungkan karena sudah memiliki costumer atau konsumen. Contoh: Kentucky Fried Chicken, Van Houten, Mc. Donalds, Coca-Cola dan lain sebagainya. c. Manajemen Contract


Suatu bentuk usaha kerjasama antara pihak pemodal asing dan pemodal nasional menyangkut pengelolaan suatu perusahaan, khususnya dalam hal pengelolaan menejemen oleh pihak asing terhadap suatu perusahaan nasional. Misalnya bisnis perhotelan yang telah mengalami kemajuan hingga sampai ke taraf internasional diberikan oleh Indonesia kepada pihak asing untuk dikelola dengan lebih baik. Contoh: Hilton Internasional Hotel, Mandarin International Hotel dan lain sebagainya. d. Build, Operation and Transfer Suatu bentuk kerjasama yang pada pokoknya merupakan suatu kerjasama operasi antara para pihak, dimana objek dibangun, dikelola dan dioperasikan selama jangka waktu tertentu dan kemudian diserahkan kepada pemilik asli. 2.

Joint enterprise Joint enterprise merupakan kerjasama antara penanam modal asing dengan

penanam modal dalam negeri (modal asing dan modal dalam negeri) dengan membentuk suatu badan hukum berbentuk Perserioan Terbatas (PT) dengan modal yang terdiri dari mata uang rupiah serta valuta asing, Perseroan hasil kerja sama internasional ini bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayah tujuan investasi. Ketentuan-ketentuan pokok hasil kesepakatan Perjanjian /usaha Patungan dicantumkan di dalam Akta Pendirian (Article of Association) perusahaan tersebut


sebagai Anggaran Dasar. 39 Suatu perjanjian perusahaan patungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pihak asing dan pihak Indonesia membentuk suatu perusahaan bersama, masing-masing memiliki sejumlah saham, dan mereka menjalankan bisnis atau proyek bersama-sama sebagai suatu entitas tunggal; (2) Hasil investasi berupa dividen yang besarnya sesuai dengan pemilikan saham; (3) Pelaksanaannya dilakukan sebagai suatu perusahaan dan diwakili oleh Direksinya dan dalam keadaan tertentu harus mendapatkan persetujuan Komisaris atau pemegang saham; (4) Ada pembukuan oleh perusahaan; (5) Tindakan perusahaan diatur dengan Anggaran Dasar; (6) Pajak penghasilan perusahaan dibayarkan oleh perusahaan patungan, keuntungan setelah dikurangi pajak dibagi sesuai dengan pemilikan saham, dan saham atas dividen dibayar oleh masing-masing pihak pada waktu pembagian; (7) Pihak asing boleh menjadi sebagian pemilik perusahaan sebagai pemegang saham, dan dapat menunjuk atau bertindak sebagai manajemen dari perusahaan yang bersangkutan. 3.

Kontrak Karya (Contract of Work) Kontrak Karya (Contract of Work) secara umum merupakan bentuk usaha

kerjasama antara nasional dengan asing ataupun pemodal asing dan pemodal nasional. Dalam hal pembagian kewenangan pada kerjasama modal contract of work, penanam modal asing memiliki kewenangan dalam menejemen, control, eksplorasi, eksploitasi dan distribusi. Pada umumnya usaha kerja sama modal

39

Ibid, hlm. 62


kontrak karya terjadi dalam bidang usaha yang berkaitan dengan hak menguasai negara atas bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti pertambangan. Dalam kontrak karya, manajeman operasi sepenuhnya berada di tangan kontraktor, sehingga kontraktor memiliki hak serta kewenangan mutlak untuk mengatur dan mendahulukan kepentingan perusahaannya dengan mengambil langkah-langkah yang secara pasti akan memberikan keuntungan yang sebesarbesarnya bagi perusahaan. 40 Di dalam kontrak karya turut termuat kesepakatan bersama mengenai benefit yang nantinya akan dinikmati oleh investor asing. Contoh dari kerja sama internasional Contract of Work ini misalnya kontrak karya antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan PT. Pertamina (Persero).41 4.

Contract Production Sharing; Kontrak Production Sharing mulai dilaksanakan di Indoensia sejak tahun

1964 , yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. 42 Timbulnya kontrak production sharing adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan, modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dihadapi pertamina khususnya dalam melaksanakan dan menjalankan ekplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi. 43

40 41 42 43

Nanik Trihastuti, op. cit., hlm. 5. Aminuddin Ilmar, op. cit., hlm. 64 Salim HS., op. cit., hlm. 317 Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi¸ (Bandung: Djambatan, 2000), hlm.

93


Penamaan production sharing atau bagi hasil karena kredit yang diperoleh dari pihak asing beserta bunganya akan dikembalikan dalam bentuk hasil produksi perusahaan yang bersangkutan. Secara umum kerja sama production sharing ditandai dengan adanya kewajiban ekspor hasil pada negara pemberi kredit, seluruh proyek didanai oleh pihak asing dan dilakukan pada sektor usaha pertambangan minyak bumi dan gas. Besarnya biaya dan investasi serta pemilikan teknologi untuk menjalankan usaha menjadi latar belakang diadakannnya production sharing. Seluruh equipment yang dimasukkan ke wilayah pabean Indonesia menjadi milik Indonesia dan akan dikembalikan secara kredit melalui bagi hasil dari produk yang dihasilkan (misalnya minyak mentah). Besarnya imbalan bagi hasil tergantung pada kesepakatan yang termuat di dalam kontrak (production sharing agreement). 44 Ciri-ciri utama yang dimiliki oleh kerja sama modal internasional berbentuk Contract Prodcution Sharing antara lain adalah: (1) Manajemen ada di tangan negara (perusahaan negara); (2) Penggantian biaya operasi (operating cost recovery); (3) Pembagian hasil produksi (production split); (4) Pajak (Tax); (5) Kepemilikan aset ada pada negara (perusahaan negara). 45 5.

Penanaman modal dengan DICS Rupiah Penanaman modal dengan DICS (Debt Investment Convertion Scheme)

Rupiah pada awalnya merupakan production sharing. Project usaha didanai dengan dana kredit dari investor asing kemudian tagihan-tagihan pengembalian kredit 44 45

Lihat Aminuddin Ilmar, op. cit., hlm. 66 Ibid, hlm. 68.


tersebut dikonversi menjadi penanaman modal asing dan pembayaran atau konversi dilakukan dengan menggunakan rupiah. 6.

Penanaman modal dengan kredit investasi Penanaman modal dengan kredit investasi merupakan produk kerja sama

modal internasional dengan menjadikan kredit luar negeri via kredit investasi menjadi modal nasional yang setelah bergabung dengan modal asing dalam joint venture dapat digolongkan sebagai penanaman modal asing. Bentuk ini banyak dilakukan oleh pemodal dalam negeri untuk membiayai setiap proyeknya yang ada di Indonesia.

B. Tujuan Investasi Asing Bagi Host country dan Home country Pada dasarnya kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan motif utama untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Pelaku investasi secara umum menggunakan modal yang dimiliki untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi kepada risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Pemilik modal senantiasa mencari tempat yang bisa memberdayakan modal yang ada agar tidak statis, melainkan bertambah tinggi nilainya. Dalam perspektif pemilik modal asing tujuan kegiatan penanam modal asing mengarah kepada upaya untuk mengembangkan modal yang ada untuk mendapat keuntungan finansial, ketika modal telah dinvestasikan di negara asal


(home country) namun belum mencapai hasil keuntungan yang maksimum yang dikehendaki maka penanaman modal dengan melewati batas negara (investasi asing) dilakukan. Penanaman modal ke negara tujuan yang dianggap dapat memberikan keuntungan secara nyata kepada siapa saja yang bersedia memenuhi kebutuhan modal asing untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam (natural resource) yang kemudian disebut dengan bahan mentah. Kebutuhan modal asing negara-negara berkembang timbul ketika modal dalam negeri tidak lagi mampu memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan modal untuk melancarkan kegiatan pembangunan ekonomi negara. a.

Dalam Perspektif Investor Pada dasarnya Investor melakukan kegiatan investasi ke suatu Negara dengan

motif untuk mendapatkan keuntungan yang berfokus kepada keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor : 46 1. Upah Buruh yang Murah Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah buruh yang murah. 47 Kebanyakan negara berkembang memilikki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama di negara-negara maju. Dengan menanamkan modal di negara berkembang 46

Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Kuliah 1, (Jakarta: Jurnal Reformasi, Ekonomi, 2000), hlm. 1. 47 John Robinson, Aspects of Development dan Underdevelopment, (London: Cambridge University Press, 1979).


yang memilikki tenaga kerja yang melimpah, para investor dapat mengembangkan modalnya atau usahanya dengan ongkos atau biaya yang murah. 2. Dekat dengan Sumber Bahan Mentah Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Kebanyakan negara-negara maju memilikki bahan mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang memilikki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah, negara-negara maju melakukan penanaman modal memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari dekatnya bahan mentah, dalam arti tidak perlu mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya. 3. Luasnya Pasar yang Baru Negara-negara maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil produksinya. Meskipun Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang menggembirakan, Indonesia tetap menjadi pilihan investor karena adanya pasar yang prospektif. Paling tidak ada tiga alasan mengapa investor datang ke suatu negara: 48

48

Michael Fairbanks dan Stace Lindsay, Memilih Kemakmuran: agenda untuk membangkitkan Pasar, (Jakarta: Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000), hlm. 47


1. Mengamankan komoditi ekspor dan mengambil keuntungan dari rendahnya upah buruh dalam menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah. 2. Memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar, dan 3. Mengambil keuntungan dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang tidak mudah ditiru oleh negara lain. 4. Royalti dari Alih Teknologi Penanaman modal asing, seringkali akan diikuti dengan alih teknologi. Negara investor akan mendapatkan keuntungan dari proses transfer teknologi melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, design industri. Sebagai negara yang memilikki keunggulan di bidang teknologi, negara maju akan mendapatkan kompensasi dari pengguna teknologi tersebut. 5. Penjualan Bahan Baku untuk Dijadikan Barang Jadi Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan barang jadi. Selain itu penanaman modal asing juga memperoleh keuntungan dari penjualan suku cadang (spare parts). 49 6. Insentif untuk Investor 49

Investasi yang paling banyak berhubungan dengan suku cadang adalah di bidang industri otomotif. Contohnya: Honda Motor Co Ltd (HMC), salah satu raksasa industri sepeda motor bebek.


Faktor lain yang menarik investor adalah adanya insentif-insentif lain, misalnya

tax

holiday.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan mengatur bahwa kepada Wajib Pajak Badan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 50 Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan adalah Wajib Pajak Badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Merupakan industri Pionir, mencakup: (i) industri logam dasar; (ii) industri penghilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organic yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; (iii) industri permesinan; (iv) industri bidang sumber daya terbarukan; dan (v) industri peralatan komunikasi; b. Mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapat pengesahan

dari

instansi

yang

berwenang

paling

sedikit

Rp

1.000.000.000.000,00; c. Menempatkan dana diperbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal sebagaimana disebutkan pada huruf (b), dan

50

Lihat Pasal 18 ayat (5) UUPM; Pasal 29 dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.


tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; 51 dan d. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia, yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011. 7. Mendapatkan Status Khusus Negara Tertentu dalam Perdagangan Internasional Tujuan lain dari penanaman modal di luar negeri adalah karena status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional. Misalnya, investor asing lebih tertarik membuka usaha di negara-negara berkembang yang masih mendapatkan status GSP (General System of Preferences) dari negara maju. Dengan demikian eksport dari negaranegara yang mempunyai status GSP tersebut lebih menguntungkan daripada eksport dari negara yang tidak memilikki lagi status GSP.52

b.

Dalam Perspektif Negara Penerima Modal (Host Country) Alasan utama suatu Negara mengundang investor masuk ke negaranya untuk

berinvestasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth) untuk memperluas lapangan kerja. Kehadiran investor asing ke suatu Negara maka 51

Dalam praktik hal ini didahului dengan Surat Pernyataan terlebih dahulu, namun harus direalisasikan sebelum Surat Keputusan Persetujuan Menteri Keuangan dikeluarkan, David Kairupan, op. cit., hlm. 115 52 Erman Rajagukguk, op. cit., hlm. 18.


industri substitusi impor host country sehingga akan menghemat devisa Negara tersebut, mendorong eksport (khususnya non migas) untuk menghasilkan devisa, alih teknologi serta membangun prasarana dan mengembangkan daerah tertinggal. 53 Pentinganya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) sebagai landasan positif hukum penanaman modal di Indonesia. 54 Adapun beberapa tujuan suatu negara mengundang investor untuk hadir dan menanamkan modalnya di Indonesia adalah sebagai berikut: (i) Penyediaan Lapangan Kerja Sejak terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, pengangguran mengalami peningkatan yang sangat besar. Pertumbuhan angka investasi akan mempengaruhi jumlah pengangguran serta perputaran roda ekonomi. Jika tidak ada perkembangan ekonomi yang optimal akan memicu terjadinya ledakan pengangguran

yang

akan

menciptakan

permasalahan

sosial

dan

memperburuk stabilitas keamanan maupun politik. Gejolak sosial politik pada gilirannya mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. (ii) Mengembangkan Industri Substitusi Import untuk Menghemat Devisa 53

Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 19. 54 David Kairupan, op. cit., hlm. 3.


Pada permulaan kembalinya modal asing ke Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang

Nomor

1967

tentang

Penanaman

Modal

Asing,

Pemerintah mengembangkan industry substitusi import, untuk menghemat devisa. Perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan demikian memproduksi

barang-barang

yang

sebelumnya

diimport.

Dengan

berkurangnya import Indonesia akan barang-barang jadi, akan menghemat devisa. (iii) Mendorong Berkembangnya Industri barang-barang eksport non migas untuk mendapatkan devisa Untuk menutup defisit transaksi berjalan, Pemerintah harus memacu nilai eksport baik migas maupun non migas. Untuk meningkatkan nilai eksport naik migas dan non migas diperlukan adanya investasi asing. Dengan peningkatan nilai eksport diharapkan akan meningkatkan devisa atau valuta asing yang dicadangkan dan dikuasai oleh Bank. Dana inilah yang akan digunakan untuk membiayai import dan kewajiban lain kepada pihak asing. (iv)Pembangunan Daerah-Daerah Tertinggal Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, telekomunikasi, perhubungan udara, air minum, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, pelabuhan. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan dalam rangka membangun daerah-daerah yang tertinggal atau


rusak akibat terjadinya berbagai konflik seperti di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Maluku, dan Poso. (v) Alih Teknologi Penanaman modal asing diharapkan dapat mewujudkan alih teknologi dan peningkatan ilmu pengetahuan. Kelemahan negara berkembang dalam bidang teknologi akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi. Untuk itulah diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam pengembangan teknologi. Bagi Indonesia, investasi asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses industrialisasi dan teknologi. 55

c.

Dalam Perspektif Negara Asal (home country) Sebagai mana dipahami bahwa negara maju pada umumnya memiliki surplus

funds yang dapat diekstrakan melalui kegiatan investasi asing ke negara luar yang tengah berkembang. Tujuan mendapatkan keuntungan finansial merupakan tujuan mutlak dari kegiatan investasi secara umum. Adapun tujuan negara asal investor atau home country melakukan kegiatan penanaman modal ke luar negeri antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak; melakukan eksport teknologi dalam rangka penanaman modal asing; mendapatkan devisa; serta berbagai keuntungan

55

Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Kuliah 1, op. cit., hlm 20-38.


lain. Home country dalam melakukan kegiatan investasi asing didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut: 56 a. Meningkatnya biaya lahan dan tenaga kerja di negara asal (home country), akibatnya hasil produksi tidak memiliki daya saing. b. Sikap dan kebijakan negara asal (home country) yang mendorong terjadinya pengalihan investasi ke luar negeri. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan rejim devisa bebas, insentif bagi ekspansi usaha ke luar negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanaman modal asing menjadi pilihan atraktif yang disediakan oleh negara asal bagi investor atau pengusaha di negaranya. Negara asal atau home country mendorong investor untuk berinvestasi ke luar negeri dengan tujuan untuk mingkatkan penerimaan pajak dari hasil kegiatan investasi asing ke luar negeri; meningkatkan devisa; meningkatkan ekspor; dan lain sebagainya. Sementara di lain pihak, host country menerima berbagai keuntungan dari keputusan investor untuk melakukan investasi di negaranya.

C.

Manfaat Investasi Bagi Host country dan Home country Setiap negara di dunia baik negara maju maupun negara sedang

berkembang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada satupun negara yang memiliki kesempurnaan secara keseluruhan apabila ditinjau 56

Sentosa Sembiring, op. cit., hlm. 24.


dari segala sektor yang ada. Pada umumnya, negara maju tidak memiliki kendala dari segi dana ataupun modal karena tingkat kesejahteraan telah sampai pada titik yang relatif mapan dan mandiri. Bertolak belakang dengan kondisi negara maju, negara berkembang justru sangat terbatas apabila berbicara mengenai dana ataupun modal dikarenakan keadaan perekonomian negara sedang berkembang tergolong lemah. Ketika negara berkembang dikaruniai potensi sumber daya alam yang sangat baik, Negara berkembang sering kali tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi terhadap potensi sumber daya alam tersebut guna melakukan pembangunan pada berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan negara berkembang tidak berdaya untuk memenuhi instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk mengubah potensi-potensi sumber daya alam negaranya menjadi karya nyata yang bernilai ekonomis dan membangkitkan perekonomian bangsa. Kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam tidak hanya sebatas materi berupa dana, melainkan juga alat-alat teknologi mutakhir yang memadai yang hanya dimiliki oleh negara-negara maju serta dibarengi pemikiran-pemikiran cerdas dan logis yang pada umumnya juga dimiliki oleh orang-orang yang ilmu pengetahuannya telah luas dan mengglobal. Cakrawala berpikir yang matang, ketersediaan alat-alat teknologi mutakhir serta tunjangan dana yang mumpuni merupakan modal mutlak yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang tersedia. Eksplorasi potensi sumber daya alam dapat terlaksana sebagaimana mestinya dengan mengandalkan sumber dana Pemerintah bersama-sama dengan bantuan


modal berupa dana, teknologi dan pemikiran yang ditanamkan oleh para investor, baik domestik maupun asing.

a.

Manfaat Investasi Asing dalam Perspektif Host Country John W. Head mengemukakan tujuh keuntungan investasi, khususnya

investasi asing. Ketujuh keuntungan investasi asing itu adalah: 57 1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standard hidup mereka; 2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaanperusahaan baru; 3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya; 4. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; 5. Memperluas

potensi

keswasembadaan

negara

tuan

rumah

dengan

memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;

57

Salim HS, Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),

hlm 86-87.


6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk negara tuan rumah; 7. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.

b.

Manfaat Investasi Asing dalam Perspektif Investor Ketika kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di

sisi lain investor yang (hendak) menanamkan modalnya juga tidak terlepas dari orientasi bisnis (business oriented) dengan perhitungan apakah modal yang diinvestasikan aman dan dapat memberikan manfaat baik bagi investor maupun negara asal ataupun home country. Pada prinsipnya manfaat utama yang ingin dicapai dari kegiatan investasi bagi investor adalah untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan investasi (penanaman modal) yang dilakukan investor. Manfaat keuntungan yang diharapkan bagi investor tersebut didorong oleh faktorfaktor sebagai berikut: 58 1. Memanfaatkan upah buruh yang murah yang dapat menekan biaya produksi dan dinegara-negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlimpah. 2. Memanfaatkan kedekatan dengan sumber daya maupun bahan mentah. Dinegara-negara maju, sumber bahan mentah terbatas. Sedangkan di negara-negara

58

berkembang

memiliki

bahan

mentah

yang

belum

Lihat Sentosa Sembiring, op. cit., hlm. 23


dieksploitasi secara optimal. Karena memiliki modal yang memadai, memindahkan industri ke negara-negara berkembang. 3. Menemukan pasar yang baru bagi pemasaran produk. Disamping menanamkan modalnya, investor asing juga berusaha untuk memperoleh akses pasar terhadap konsumen lokal negara-negara berkembang. Akses terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menjual produk berikut suku cadangnya. 4. Lisensi dan alih teknologi. Investasi asing biasanya diikuti dengan alih teknologi dan umumnya dengan mekanisme perlisensian. Proses alih teknologi dilakukan melalui lisensi hak kekayaan intelektual. 5. Penjualan bahan baku dan suku cadang yang dilakukan sembari melakukan kegiatan penanaman modal asing yang dilakukan secara terjun langsung hadir ke host country. 6. Memanfaatkan insentif investasi yang diterima ketika melakukan kegiatan investasi asing ke negara tujuan. 7. Menghindari negatif investasi di negara asal. Ketika di negara asal (home country) terdapat daftar negatif investasi yang bidang usahanya merupakan bidang usaha yang memiliki prospek cerah bagi investor maka investor asing akan mendapat kan manfaat dengan menemukan negara yang melegalkan bidang usaha tersebut. 8. Memanfaatkan status khusus negara tujuan investasi dalam perdagangan internasional.


c.

Manfaat Investasi Asing Dalam Perspektif Negara Asal (Home Country) Bagi negara asal (home country), manfaat dari kegiatan penanaman modal

secara langsung (Foreign Indirect Investment) pada prinsipnya sama dengan motivasi home country itu sendiri untuk melakukan kegiatan penanaman modal asing ke negara lain. Adapun motivasi dari negara maju untuk berinvestasi dapat dikemukakan secara analogi dari hasil penelitian Edward K.Y. Chen antara lain sebagai berikut: 59 (1) Lower cost and rent; (2) Lower labour cost;

(3)

Diversification of risk; (4) To make fuller use of the technical and production know-how developed or adopted by investee; (5) To avoid or reduce the pressure of competition from other corporation in investee countries; (6) To make use outdated machinery used in the investee corporation; (7) Higher rates of profits; (8) Avalability of higher levels of technology;

(9) Lower capability;

(10)

Defending the existing market by directly investing there; (11) To build up a vertically integrated structure; (12) To circumvent tariffs and quotas imposed by develop countries; (13) Establishing a subsidiary overseas is similar to investing in financial market overseas; (14) Availability of technical and skilled labour force; (15) Availibility of management manpowert; (16) To open up new markets by directly investing there; (17) Availability of raw materials and or intermediate products.

59

Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.


Dengan demikian, maka terlihat jelas bahwa kegiatan investasi, dalam hal ini kegiatan investasi asing pada sektor pertambangan, merupakan kerjasama bisnis yang saling memberikan keuntungan (simbiosis mutualisme). Baik negara tujuan investasi (host country) sebagai penerima modal maupun investor asing sebagai pemilik modal mendapatkan berbagai manfaat dari adanya kerjasama modal internasional yang dilakukan terutama ketika melakukan kegiatan investasi asing secara langsung (Foreign Direct Investment). Segala manfaat tersebut pada dasarnya telah diperhitungkan sejak awal melakukan kegiatan investasi sebagai motivasi sekaligus tujuan untuk melakukan kegiatan penanman modal itu sendiri.

D. Pertimbangan Investor Asing Dalam Melakukan Investasi Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia Investor asing dalam melakukan kegiatan investasi pada sektor pertambangan di Indonesia diperngaruhi oleh beberapa faktor yang menurut Erman Rajagukguk antara lain sebagai berikut: 60 a. Adanya kesempatan ekonomi (economic opportunity) seperti sumber daya alam, ketersediaan bahan baku, pasar yang prospekif, upah buruh murah, insenif investasi, infrastruktur yang baik, dll 60

Erman Rajagukguk, Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, Buku 3, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 2004), hlm. 252/256.


b. Stabilitas politik (political stability) ; politik yang stabil, kesadaran berpolitik tinggi, dll c. Kepastian hukum (legal certainty) ; kepastian substansi hukum, kepastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan, judicial corruption, dll Mohammad Ikhsan mengemukakan pandangan mengenai faktor pendorong kegiatan investasi asing secara umum antara lain terkait iklim investasi yang di pengaruhi oleh 3 komponen utama : 61 a. Kelompok kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi biaya (cost) seperti pajak, beban regulasi dan pungli, korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan, dan investasi di pasar tenaga kerja b. Kelompok yang mempengaruhi risiko yang terdiri dari stabilitas makro ekonomi, stabilitas dan prediktabilitas kebijakan, property right, kepastian kontrak, dan hak transfer atas keuntungan. c. Hambatan untuk kompetisi yang terdiri dari hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dengan baik, infrastruktur yang baik, tersedia hukum persaingan yang efektif. Dari semua faktor umum yang dijabarkan diatas dapat ditarik rumusan mengenai faktor pendorong masuknya investor asing pada sektor pertambangan di Indonesia yang berkatian dengan faktor politik, faktor ekonomi serta faktor hukum. Ketiga komponen tersebut merupakan faktor-faktor yang apabila berhasil 61

Mohamad Ikhsan, Perbaiki Iklim Investasi, Pesan Bagi Pemerintah Baru, dari Artikel dalam Surat Kabar Kompas, edisi 31 Mei 2004.


menunjukan kestabilannya maka akan menarik investor untuk masuk dan melakukan kegiatan penanaman modal asing dalam sektor pertambangan di Indonesia. a. Faktor Politik Secara umum telah dijelaskan bahwa faktor politik merupakan salah satu faktor pendorong investor masuk ke suatu negara untuk berinvestasi, demikian pula halnya dengan kondisi politik Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk masuk dan menanamkan modalnya dalam sektor pertambangan. Stabilitas politik menentukan kebijakan Pemerintah untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian: “Jika suatu negara hendak mmengundang investor asing dalam rangka pembangunan ekonominya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni: 1) Bahwa kesyahan (legality) Pemerintah yang sedang berkuasa harus berada pada tingkat yang tinggi, oleh karena kesyahan yang tinggi tersebut diduga akan menjamin kontinuitas dari Pemerintahan yang bersangkutan. 2) Pemerintah harus dapat menciptakan suatu iklim yang merangsang untuk penanaman modal asing tersebut. Artinya bahwa kepada para penanam modal asing harus diberikan kepada mereka keuntungan yang wajar sebagaimana halnya apabila modal tersebut ditanam di tempat lain, baik di negara asalnya sendiri maupun di negara lain. 3) Pemerintah perlu memberi jaminan kepada para penanam modal asing tersebut, bahwa dalam hal terjadinya goncangan politik di dalam negeri, maka modal mereka akan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan badan usaha mereka tidak dinasionalisasi. 4) Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa Pemerintah itu mempunyai kesungguhan dalam memperbaiki administrasi negaranya, agar supaya dalam hubungannya dengan penanam modal asing itu, maka permintaan izin dan hal lain yang menyangkut pembinaan usaha tidak mengalami perubahan-perubahan birokratisme yang negative akan tetapi dapat berjalan lancar dan memuaskan.” 62 62

Pendapat Sondang P. Siagian dalam “Administrasi Pembangunan”, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), Cet Ke sebelas, hlm. 88.


Apabila dicermati maka pandangan tersebut di atas berpesan bahwa legitimasi dari Pemerintah merupakan titik sentral dari perhatian investor asing secara umum sebagai bentuk kehati-hatian terhadap risiko yang akan dihadapi oleh investor. Walaupun sebenarnya dalam tatanan global berkaitan dengan resiko nonkomersial (non-commercial risk), sudah tersedia suatu pegangan bagi investor yakni ketentuan yang menyatakan bahwa risiko yang diakibatkan oleh masalah politik suatu negara tidak termasuk ke dalam resiko bisnis ataupun FDI. Hal tersebut termuat di dalam isi konvensi Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang diprakarsai oleh Bank Dunia (World Bank) yang diturut ditandatangani oleh Indonesia berdasarkam Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention Estabilishing The Multilateral Investment Guarantee Agency. Sebagai bentuk tanggung jawab MIGA atas kerugian yang diderita oleh investor asing yang diakibatkan oleh faktor politik yang disepakati bukan salah satu resiko investasi asing, maka MIGA akan memberikan ganti rugi kepada investor asing tersebut. 63 Namum demikian, para investor asing yang hendak menjalin kerja sama untuk melakukan kegiatan penanaman modal asing pada sektor pertambangan di Indonesia tetap memperhatikan keadaan politik Indonesia apakah stabil atau tidak. Hal ini senantiasa dikaitkan dengan perbedaan budaya dari setiap negara di dunia, dimana hal yang dianggap rancu merupakan hal yang wajar bagi negara lain. 63

Lihat A.F. Elly Erawati, “Meningkatkan Investasi Asing Di Negara-Negara Berkembang”, Kajian terhadap Fungsi dan Peran dari “The Multilateral Investment Guarantee Agency”, (Bandung: Pusat Studi Hukum Unpar, 1989), hlm. 30.


Misalnya: perang saudara yang relatif sering terjadi di negara sedang berkembang, namun di negara maju hal semacam itu barangkali tidak pernah terjadi. Maka apabila perang saudara yang mengakibatkan kerusakan, penghancuran, keadaan tidak aman serta kerugian-kerugian lain yang diderita investor asing ketika melakukan kegiatan penanaman modal asing secara langsung di wilayah konflik tersebut dianggap sebagai resiko investasi tentulah relatif sangat tidak adil bagi investor asing. Investor asing memiliki kekhawatiran mengenai kepastian hukum terkait dengan hal birokrasi serta budaya hukum di negara tujuan investasi asing dalam hal ini Indonesia, hal tersebut mengakibatkan investor lebih memilih untuk tidak mengambil resiko dengan menanamkan modalnya ke negara tujuan investasi b. Faktor Ekonomi Ekonomi dan politik pada hakikatnya tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya, stabilitas politik secara otomatis akan melancarkan pergerakan roda perekonomian. Pelaku bisnis senantiasa membutuhkan ketenangan berusaha dengan harapan mendapatkan insentif dari Pemerintah Indonesia yang memadai, peluang untuk berkembang dengan lingkungan dan karyawan serta mitranya secara baik sebagai faedah kegiatan penanaman modal asing yang berasal dari kegiatan penanaman modal asing secara langsung pada sektor pertambangan di Indonesia dengan mendirikan badan usaha yang bergerak dalam industri pertambangan. Faktor-faktor ekonomi yang dimaksud antara lain kedekatan dengan sumber daya alam; ketersediaan bahan baku; lokasi pertambangan yang cukup; tenaga kerja


cukup tersedia dan standard upah yang relatif lebih murah; kondisi pasar yang prospektif; serta infrastruktur yang memadai. Sebagaimana yang telah diketahui dan dipaparkan terdahulu bahwa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonenesia yang memiliki daya tarik ialah keragaman dan kekayaan ekosistem. 64 Sebagian besar kekayaan itu berada di hutan konservasi dan hutan lindung seluas 54 juta hektar atau 30 persen dari total daratan Indonesia. Pada saat ini tercatat Indonesia memiliki sekitar 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10 persen dari seluruh tumbuhan dunia), 1.539 spesies burung (17 persen dari seluruh burung di dunia), 515 spesies satwa mamalia (12 persen dari seluruh spesies reptilian di dunia), dan 270 spesies amfibia (16 persen dari seluruh amfibia di dunia). Secara keseluruhan, Indonesia memiliki hutan seluas 120,343 juta hektar yang terbagi atas hutan konservasi seluas 20,5 juta hektar, hutan lindung seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksi seluas 33,519 juta hektar dan hutan produksinya seluas 66,324 juta hektar. Provinsi Papua mempunyai potensi sumber daya alam khususnya bidang kehutanan. 65 Bagi sektor pertambangan, Indonesia memiliki potensi dan cadangan bahan galian nonlogam cukup besar yang menyebar hampir merata di seluruh wilayah, antara lain gamping dengan cadangan terbesar, sekitar 12,75 miliar ton, granit 10,69 miliar ton, marmer 7,15 miliar ton, pasir kuarsa 4,48 miliar ton,

64

Lihat Hutan Lindung Tergusur Pertambangan, Kompas, Sabtu, 12 Juni 2002. Untuk itulah Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam berjanji mengajak dan mendorong para pengusahanya untuk berinvestasi di Papua. Kompas, Malaysia dan Brunei Dorong Investor Ke Papua, 20 Juli 2002. 65


dolomite 1,19 miliair ton, dan kaolin 723,56 juta ton. Sedangkan yang lain ratarata-rata dibawah 500 juta ton. Selama tahun 2007 tercatat produksi gamping 79,99 juta ton, granit 8,15 ton, pasir kuarsa 3,02 juta ton, kaolin 407,72 ribu ton, bentonit 160,48 ribu ton, dolomite 201,13 ribu ton, fosfat 154,09 ribu ton, feldspar 43,02 ribut ton, dan marmer 68,77 ribu ton. Pendukung lainnya adalah ketersediaan sumber daya manusia di sektor pertambangan yang banyak, dan industri pemakai di dalam negeri yang sangat besar. 66

c. Faktor Hukum Selain faktor politik dan ekonomi tersebut diatas, terdapat faktor lain yang merupakan bahan pertimbangan bagi para investor asing yang hendak menanamkan modalnya yang pada hakekatnya memiliki keterkaitan yang erat dengan kedua faktor sebelumnya, yakni kepastian hukum. Ketersediaan ketentuan hukum terkait kegiatan penanaman modal asing pada sektor pertambangan di Indonesia dirasakan perlu sebagai penyesuaian dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang turut ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia. Kaidahkaidah dalam perjanjian internasional tersebut perlu diadaptasi ke dalam hukum nasional Indonesia sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi persaingan global. 67

66

Sebagaimana dilaporkan oleh Harta Haryadi pada Perkembangan Dan Prospek Bahan Galian Nonlogam Indoneisa yang diakses pada http://www.tekmira.esdm.go.id/publikasi/?p=28 tanggal 12 Maret 2014 pukul 08:28 WIB. 67 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Dalam bab IV tentang arah kebijakan,


Dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit atau legal certainty), kemanfaatan (zweckmassigkeit atau benefit), dan keadilan (gerechtigkeit atau justice) yang harus berjalan secara harmonis. 68 Apabila penegakan hukum hanya memperhatikan legal certainty semata, maka implementasinya dapat mengabaikan benefit serta justice di masyarakat, begitu pula sebaliknya apabila salah satu unsur tersebut terlalu diutamakan, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan unsur-unsur lainnya. 69 Pada kegiatan investasi asing langsung pada sektor pertambangan khususnya di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi. ketentuan hukum dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum investasi melainkan juga mengenai ketentuan-ketentuan lain yang bersinggungan dengan kegiatan FDI yang dilakukan investor asing pada sektor pertambangan yang antara lain: 1) Perpajakan (Tax) Dewasa ini dalam kegiatan usaha pada industri pertambangan, semua bentuk perjanjian pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi ada megatur tetnang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan kontraktor. Selain itu dapat saja kontraktor dikenakn pajak lainnya seperti pajak tanah misalnya. Dasar pengenaan

bagian b. tentang Ekonomi butir 27 disebutkan, tugas Pemerintah adalah melaksanakan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi financial dan investasi langsung tanpa merugikan pengusaha nasional. 68 Lihat Soedikno Mertokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Cet-5, (Yogyakarta, Liberty, 2005), hlm. 160-162. 69 David Kairupan, op. cit., hlm. 4.


pajak penghasilan berbeda-beda dalam masing-masing bentuk perjanjian. Ada yang pengenaannya atas keuntungan (profit), ada yang atas hasil produksi. Masalah ini dibahas lebih lanjut ketika membahas masing-masing bentuk perjanjian. 70 2) Ketenagakerjaan Perlakuann

terhadap

tenaga

kerja

harus

sesuai

dengan

hukum

ketenagakerjaan yan diatur secara tegas di dalam hukum positif yang berlaku di host country. Tidak ada pembedaan perlakuan antara pekerja asing dengan pekerja lokal karena standard yang digunakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia merupakan standard nasional yang tertuang jelas di dalam peraturang perundangundangan terkait. Tidak seperti ketentuan investasi minimum 71, persyaratan untuk menyusun rencana kerja pada kegiatan usaha pada sektor pertambangan ini disusun sesuai dengan rencan kerja dan anggaran (work program and budget) yang secara umum rencana kerja dalam hal ini haru terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara ataupun perusahaan negara. 72 3) Perizinan Sebagaimana negara melalui Pemerintah merupakan pihak yang memegang hak dan kewenangan atas pertambangan, maka segala kegiatan usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, sebelum mulai dilakuan, harus mengantongi

70

Lihat Rudi M. Simamora, op. cit., hlm. 49. Ketentuan investasi minimum berlaku pada masa eksplorasi (kegiatan pertambangan) sedangkan untuk masa pengembangan dan produksi ketentuan investasi minimum tidak perlu karena kontraktor pasti akan ingin sece patnya memproduksi minyak untuk segera dapat mengembalikan modal yang sudah ditanam dan mendapatkan keuntungan produksi, Rudi M. Simamora, Ibid, hlm. 46 72 Ibid, hlm. 47. 71


izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah setelah melewati tahapan-tahapan ataupun prosedur yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu untuk dipahami menganai perizinan dalam konteks penanaman modal asing di Indonesia yang antara lain: (1) Pelayanan terpadu satu pintu; (2) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal; (3) dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota. 4) Pertanahan Hak negara menguasai bumi berada di sepanjang wilayah kedaulatannya terdiri atas lapisan permukaan bumi dan di bawah permukaan (perut) bumi. Berdasarkan hak menguasai tersebut dikenal adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 73 Undang-Undang Penanaman Modal memberikan ketentuan mengenai perizinan hak atas tanah yang antara lain sebagai berikut: 74

73 74

Gatot Supromono, op. cit., hlm. 174. Pasal 22 Undang-Undang Penanaman Modal.


1. Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal; a. HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. HGB dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. 2. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain: a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;


b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. 3. Hak atas

tanah

dapat

diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa

tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. 4. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa sebagian ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan putusan perkara 21-22/PUU-


V/2007. Pasar 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasca Putusan MK menjadi berbunyi: 75 (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal. (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan: (a) Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; (b) Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; (c) Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; (d) Penanaman modal yang dengan menggunakan hak atas tanah negara; (e) Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

75

Sebagaimana dilaporkan oleh Mahkamah Konstitusi RI yang diakses dari http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/03/uu-penanaman-modal-inkonstitusional.html tanggal 12 Maret 2014 pukul 01:16 WIB.


(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 76

76

Lihat Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007


BAB II PERTIMBANGAN INVESTOR ASING MELAKUKAN KEGIATAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Recommend Documents