BAB II PERKEMBANGAN PERWAKAFAN TANAH DI KOTA MEDAN. Jerman dan Itali disebut dengan nama Catastro, dalam bahasa Perancis disebut

BAB II PERKEMBANGAN PERWAKAFAN TANAH DI KOTA MEDAN

A. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah 1) Pengertian Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut dengan capitastrum, di Jerman dan Itali disebut dengan nama Catastro, dalam bahasa Perancis disebut dengan Cadastre, akhirnya oleh Kolonial Belanda di Indonesia disebut dengan kadastrale atau kadaster.

21

Capitastrum atau kadaster dari segi bahasa adalah

suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menunjuk kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak atas suatu bidang tanah, sedang kadaster yang modern bias terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftardaftar yang berkaitan. 22 Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merumuskan pengertian pendaftaran tanah, sebagai berikut : Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan

21

R. Harmanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.

14 22

Mhd. Yamin Lubis, danAbd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Madju, Bandung, 2008, halaman 18

Universitas Sumatera Utara

hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani haknya. 23

2. Lembaga Pendaftaran Tanah Keberadaan lembaga pendaftaran tanah Indonesia saat ini yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 11 April 2006 yang antara lain menyebutkan bahwa pada tingkat pusat disebut dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta yang dipimpin oleh seorang kepala. Pada jajaran tingkat propinsi disebut dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah sedangkan di daerah kabupaten atau kota disebut dengan kantor pertanahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang kepala kantor pertanahan yang membawahi tata usaha dan 5 (lima) seksi-seksi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Tanggal 16 Mei 2006 3. Azas-Azas Pendaftaran Tanah Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa “Pendaftaran tanah diilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau,

23

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah


mutaakhir dan terbuka”, namun berdasarkan penjelasannya dapat dipahami sebagai berikut : a. Azas sederhana : mengisyaratkan agar peraturan perundangan bidang dan prosedur pendaftaran tanah di kantor pertanahan mudah dipahami sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan mendaftar kan hak atas tanah. b. Azas aman : mengisyaratkan agar penelitian data fisik dan yuridis pada prosedural perolehan hak atas tanah di kantor pertanahan dapat dilaksanakan dengan teliti dan cermat yang dimungkinkan penggunaan peralatan komputerisasi teknologi modern agar tercapai tujuan pendaftaran tanah yaitu kepastian hukum hak atas tanah. c. Azas terjangkau : mengisyaratkan agar segala biaya perolehan hak atas tanah di kantor pertanahan dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan diprioritaskan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. d. Azas mutakhir : mengisyaratkan agar mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan atau mencatatkan setiap perobahan data pertanahan baik fisik maupun yuridis di kantor petanahan secara berkesinambungan. e. Azas terbuka : mengisyaratkan agar data pendaftaran tanah yang tersedia di kantor pertanahan dapat diiformasikan kepada pemegang haknya atau kepada instansi pemerintah karena tugas, pokok dan fungsinya atau kepada pihak lain yang membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Tujuan Pendaftaran Tanah Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :


a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah tersebut diadakan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah baik untuk pertama kali maupun untuk pemeliharaan datanya, sebagaimana ditegaskan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam ayat : (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. pengumpulan dan pengolahan data fisik. b. pembuktian hak dan pembukuannya. c. penerbitan sertipikat. d. penyajian data fisik dan data yuridis. e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. b. pendaftaran perobahan data pendaftaran tanah lainnya”.

5. Sertipikasi Pendaftaran Tanah Sertipikasi tanah yang dimohon pendaftarannya di kantor pertanahan diharuskan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan berlaku, selanjutnya diproses melalui suatu prosedural pengumpulan dan pengolahan data fisik yaitu berupa pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga terkumpul data mengenai letak, bentuk dan luas tanah bidang tanah bersangkutan, demikian juga halnya dengan pengumpulan dan pengolahan data yuridis berupa pemeriksaan dan penelitian oleh panitia A terhadap alas hak atas tanah bersangkutan sampai akhirnya diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.


Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematik Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh Panitia A dibentuk oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Panitia B yang di dalamnya termasuk juga BPN sebagai Ketua merangkap anggota melakukan penelitian dan pemeriksaan atas data yang sudah diisi oleh Pemohon hak disertai juga dengan pendapat serta pertimbangan mengenai tanah yang diperiksa. Apabila Panitia B dalam pemeriksaan dan penelitiannya menemukan adanya kekurangan data yuridis, Panitia B memerintahkan kepada Pemohon untuk melengkapi data tersebut. Setelah selesai kemudian dikembalikan lagi kepada Panitia B, untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Apabila Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi perintah Panitia B, maka proses tidak dapat dilanjutkan dan permohonan ditolak/dianggap batal. Setelah data tersebut dinilai lengkap oleh Panitia B, Panitia B elakukan tinjau lapangan/tinjau lokasi guna proses pengecekan terhadap data fisik yang dilaporkan oleh si Pemohon dalam formulir tertulisnya. Apabila dalam hasil tinjau lapangan ditemukan ketidaksesuaian data maka terdapat dua kemungkinan yaitu perintah untuk memperbaiki data dan penghentian proses/penolakan. Setelah tinjau lokasi selesai dilakukan, Panitia B membuat Berita Acara tinjau lokasi.


Panitia B membuat surat ukur/gambar situasi tanah, yang berisi tentang luas lahan serta batas-batas lahan. Hal ini dilakukan atas dasar tinjau lokasi yang dilakukan oleh Panitia B. Persyaratan permohonan sertipikat tanah wakaf di kantor pertanahan dimaksud harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2008 dan terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Menurut ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa jika tanah yang diwakafkan berasal dari hak pakai atau hak guna bangunan yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan maka diperlukan persetujuan tertulis atau pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan bersangkutan, jika tanah tersebut merupakan asset Pemerintah, BUMN atau BUMD maka diperlukan persetujuan tertulis dari pejabat bersangkutan, jika tanah tersebut berasal dari tanah negara maka diperlukan pelepasan hak dari pejabat pertanahan, jika tanah yang diwakafkan merupakan sebagian dari tanah yang sudah ada haknya maka sertipikatnya terlebih dahulu dipecah kemudian dimohon pendaftarannya di kantor pertanahan atas nama nadzir tanah wakaf untuk kepentingan badan wakaf. B. Perkembangan Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Medan 3. Objek, Sifat dan Tujuan Wakaf Serta Syarat-Syarat Perwakafan Tanah Obyek wakaf menurut hukum Islam adalah semua harta yang menjadi milik si wakif secara keseluruhan. Harta itu tidak dibatasi jenisnya apakah benda bergerak atau tidak bergerak. Dapat berupa tanah atau harta lainnya yang bukan tanah. Asalkan kepemilikan secara mutlak adalah milik wakif.


Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 membatasi obyek wakaf hanya pada tanah hak milik saja, tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh wakif. Untuk menjamin kepastian hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf maka tanah hak milik diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertipikat wakaf. Objek wakaf menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak b. Benda bergerak. (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku. (3) Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. Uang b. Logam mulia c. Surat berharga d. Kendaraan e. Hak atas kekayaan intelektual f. Hak sewa g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik, juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak begerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Dipandang dari sudut waqif, wakaf merupakan kebajikan yang mengalirkan pahala (ganjaran kebaikan dari Allah SWT) tanpa henti (shadaqaat jariyah). Dari segi ini, Nabi Muhammad SAW memberi sugesti yang kuat. Nabi saw menyatakan bahwa hanya tiga kebajikan seseorang yang terus mengalirkan balasan yang baik bagi pelakunya, yaitu harta wakaf, ilmu yang diajarkan dan anak saleh yang mendoakannya. Sugesti nabi ini merupakan dorongan bagi umat untuk menanamkan semangat kedermawanan bagi kepentingan umum. Orang yang mempunyai perhatian perhatian terhadap kepentingan umum dan merelakan sebagian dari hak milik (hartanya) untuk kepentingan umum akan mendapat penghargaan kelanjutan dari Allah SWT. 24 Dipandang dari sudut penggunaanya, wakaf merupakan aset sosial dan ekonomi yang sangat besar manfaatnya bagi distribusi kekayaan yang lebih adil, peneguhan ikatan sosial, dan peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu, dalam sejarah dijumpai bahwa wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah seperti mesjid tetapi wakaf juga berkembang penggunaannya dalam bentuk fasilitas sosial dan ekonomi seperti pendidikan, jembatan, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan sebagainya.

24

M. Yasir Nasution., Op.Cit, hal. 3.


Dukungan wakaf terhadap pengelolaan lembaga pendidikan adalah fenomena umum dalam sejarah pendidikan Islam. Ini menunjukkan bahwa perhatian dan kepedulian terhadap fasilitas umum sebagai aset sosial umat sangat tinggi di kalangan hartawan dan pengusaha muslim. 25 Wakaf merupakan salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertical (habln min Allah) dan horizontal (hablun min al-nas). Dalam fungsinya sebagai ibadah diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian (akhirat).26 Menurut HM. Daud Ali dan Habibah Daud disebutkan bahwa tujuan wakaf harus jelas, misalnya : a. Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan mesjid, sekolah rumah sakit dan amal sosial lainnya. b. Untuk menolong fakir miskin dan orang-orang terlantar dengan membangun panti asuhan c. Untuk keperluan keluarga sendiri walaupun keluarga itu terdiri dari orangorang yang mampu d. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.27 Sedangkan fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah menegakkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

25

Ibid, hal. 3

26

Departemen Agama RI. Bunga Rampai Perwakafan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, hal.79 27

HM. Daud Ali dan Habibah Daud., Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 270


Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Tujuan wakaf tersebut kelihatan sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercermin di dalam semua sila dari Pancasila terutama sila ke lima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang secara konstitusional diamanahkan Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Perbedaan kedua tujuan tesebut di atas bahwa terhadap pengelolaan harta benda wakaf ditegaskan secara jelas harus dilaksanakan sesuai dengan prinsipprinsip syariah, artinya harus dijalankan dengan cara yang halalan toyyiba (halal dan baik) menurut ketentuan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya. Agar benda itu tetap dapat bermanfaat bagi peribadatan dan kepentingan umum lainnya. Ia harus dikelola oleh suatu badan yang bertanggung jawab, baik kepada wakif, masyarakat maupun kepada Allah. Itulah sebabnya, dalam sistem perwakafan di Indonesia ditentukan pula kedudukan nadzir yaitu kelompok orang atau badan yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf.


Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariah artinya mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus menerus meskipun telah meninggal dunia. Untuk terjadinya wakaf harus dipenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf. Unsur wakaf di sini dimaksud adalah rukun wakaf. Untuk adanya wakaf harus dipenuhi lima unsur, yaitu : a. Wakif atau orang yang mewakafkan. 1) Berhak berbuat kebaikan. 2) Atas kehendak sendiri. Berarti orang (dapat juga dilakukan oleh badan hukum) yang berwakaf haruslah orang yang berhak untuk melakukan sesuatu perbuatan. Dengan kata lain orang yang cakap bertindak menurut hukum yaitu orang yang dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa seseorang tidak dapat dipaksa agar ia mewakafkan harta miliknya. Dengan demikian orang yang dipaksa untuk melakukan wakaf adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Pada hakekatnya amalan wakaf adalah tindakan tabarru’ (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan tabarru’. Artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa dan telah mencapai umur baliq (dewasa) Oleh karena itu wakaf orang gila, anak-anak dan orang yang terpaksa/dipaksa adalah tidak sah. 28

28

Ibid, hal.105


Pasal 215 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Syarat-syaratnya dikemukakan dalam pasal 217 KHI, yaitu : 1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf). Dari ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang

mengharuskan seorang wakif haruslah seorang

muslim. Oleh sebab itu orang non muslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku. b. Maukuf atau benda yang diwakafkan. Objek atau benda yang diwakafkan tersebut mempunyai persyaratan persyaratan tertentu atau dengan kata lain tidak semua benda dapat diwakafkan. Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini bahwa benda wakaf adalah lebih mementingkan manfaat. 2) Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.


3) Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki oleh seseorang dan atau dipindahkan kepemilikannya. 4) Benda wakaf itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan. Dalam pasal 215 ayat (4) KHI disebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Syarat-syarat benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan sitaan dan sengketa. c. Maukuf alaih atau tujuan wakaf. Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan

hartanya itu untuk menolong keluarganya

sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah dan lain-lain atau diwakafkannya untuk kepentingan umum, yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Oleh karena itu tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. d. Sigat atau ikrar/pernyataan wakaf. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Sigat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan menggunakan kata ‘aku mewakafkan’ atau ‘aku menahan’ atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh


karena itu, benda yang telah diikrarkan wakafnya tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan maupun diwariskan. Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak) untuk itu tidak diperlukan adanya kabul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi guna menghindarkan penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan. e. Nadzir wakaf atau pengelola wakaf. Nadzir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nadzir perorangan, adalah : 1) Warga Negara Indonesia. 2) Beragama Islam. 3) Sudah Dewasa. 4) Sehat jasmani dan rohani. 5) Tidak berada di bawah pengampuan. 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tanah itu diwakafkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nadzir badan hukum adalah : 1) Badan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia. 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat tanah itu diwakafkan. 3) Sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dimuat dalam Berita Negara. 4) Jelas tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 29 Nadzir sebagai pihak yang mengelola harta wakaf haruslah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

29

Abdul Manan, Op.Cit, hal.308.


Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun seperti tersebut di atas, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu : 1) Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Waktu yang dibatasi waktunya misalnya untuk lima tahun saja atau sepuluh tahun saja, hukumnya tidak sah. 2) Tujuan wakaf harus jelas, kecuali apabila wakaf tersebut diserahkan kepada suatu badan hukum yang sudah jelas usaha-usahanya untuk kepentingan kebaikan. 3) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf berlaku seketika dan untuk selama-lamanya. 4) Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan telah lepas dari wakif. Karena itu wakaf tidak boleh digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang atau suatu kondisi tertentu. 5) Apabila seorang wakif menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka Nadzir perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti mesjid yang jamaahnya terbatas pada golongan tertentu saja, maka nadzir tidak perlu memperhatikannya. 30

4. Tatacara Perwakafan Tanah Tatacara perwakafan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Untuk melakukan perwakafan tanah tersebut,

wakif membuat pernyataan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut

beserta dengan segala tanaman-tanaman yang berada di atasnya adalah tidak ada silang sengketa dengan pihak siapapun juga baik mengenai hak penguasaanya, luasnya maupun batas-batasnya dan tidak dengan agunan sebagai jaminan untuk suatu hutang ataupun diberati oleh beban-beban lainnya dan wakif menjamin tidak akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari, baik itu datangnya dari pihak sanak keluarganya, famili taupun dengan pihak orang lain. 30

Ibid, hal.311.


Selanjutnya dalam surat pernyataan penyerahan wakaf tersebut tidak dalam paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga dan atas persetujuan dari pihak isteri dan tanah wakaf tersebut diwakafkan dengan tujuan untuk kepentingan umat muslim yaitu untuk digunakan sebagai Musholah serta menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti sholat berjamaah, pengajian dan lain-lain yang bersifat keagaamaan. Surat pernyataan penyerahan wakaf atas sebidang tanah tersebut haruslah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dimana wakif tersebut tinggal. Dengan demikian jelaslah bahwa sebidang tanah tersebut

surat pernyataan penyerahan wakaf

adalah telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat dan

unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam dan juga sesuatu dengan tatacara pernyataan penyerahan penyerahan benda wakaf. Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya atau sebagian harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik dan harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa. Setelah adanya pernyataan penyerahan tanah wakaf, maka Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan tentang perwakafan tanah milik yang di dalamnya menerangkan tentang sertifikat tanah, ukuran tanah, letak tanah dan batas-batas tanah yang diwakafkan tersebut. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, maka wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah disahkan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang

membawahi wilayah tanah wakaf dan dihadiri oleh saksi-saksi.


Wakif yang akan mewakafkan tanahnya harus datang menghadap kepada Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dimana harta tersebut akan diwakafkan untuk melaksanakan ikrar wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf tersebut dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurangkurangnya dua orang saksi. Ikrar atau lafaz wakaf adalah ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya saya mewakafkan tanah ini untuk kepentingan Mesjid. Apabila sudah dilafazkan seperti itu, maka tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kpentingan pembangunan mesjid atau dengan kata lain peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pembuatan akta wakaf harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Wakif harus membuat surat pernyataan penyerahan wakaf atas sebidang tanah yang dii dalamnya tertulis letak lokasi dan ukuran tanah yang akan diwakafkan tersebut. Di dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa tanah tersebut bebas dari silang sengketa dan disebutkan juga tujuan wakif atas penyerahan wakaf tersebut. 2. Adanya surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah milik. Surat keterangan dari kepala Desa tantang perwakafan tanah adalah untuk lebih mempertegas bahwa tanah tersebut benar tanah wakaf. 3. Adanya sertifikat hak milik atau benda bukti pemilik. 4. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud. 5. Surat keterangan pendaftaran tanah. 6. Surat izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional. 31 Untuk lebih menjamin kapastian hukum tanah yang diwakafkan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat serta mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan 31

Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.17


Perundang-Undangan yang mengatur perwakafan, seperti Pasal 49 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sebagaimana pelaksanaan dari pasal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38 sekarang sudah diganti denganUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004. Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Dengan demikian ketentuan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 5. Pelaksanaan dan Perkembangan Perwakafan di Kota Medan Sebelum membahas tentang pelaksanaan dan perkembangan pendaftaran tanah wakaf di kota Medan, maka terlebih dahulu diuraikan tentang Kantor Pertanahan Kota Medan dengan struktur organisasi sebagai berikut.


Kepala Kantor Pertanahan

Sub Bagian Tata Usaha

Urusan Perencanaan dan Keuangan

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Seksi Hak Tanah dan Pendftaran Tanah

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Urusan Umum dan Kepegawaian

Seksi Pengturan dan Pena taan Pertanahan

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penatagunaan Tanah dan K.T.

Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Sengketa dan Kon flik Pertanahan

Subseksi Pengaturan Tanah Pemrtnh

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanh

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Perkara Pertanahan

Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Peralihn, Pemb. Hak dan PPAT

Sumber Data : Peraturan Ka.BPN-RI No. 4 Tahun 2006 Tgl. 16 Mei 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan, 2011 Personil pegawai Kantor Pertanahan Kota Medan berjumlah sebanyak 129 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang saat ini dipimpin Muhammad Thoriq, M.Kn, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan membawahi satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan lima Kepala Seksi. Tanah wakaf di Kota Medan terdiri dari tanah yang digunakan untuk peribadatan, pendidikan, kuburan dan kepentingan sosial lainnya yang tersebar di


beberapa kecamatan di Kota Medan dengan rincian sebagaimana tabel 2 di bawah ini. Tabel 1 Jumlah Tanah Wakaf Di Kota Medan No

Kecamatan

Jumlah Tanah Sudah Wakaf Sertifikat 1 Medan Tuntungan 21 10 2 Medan Johor 81 42 3 Medan Amplas 97 47 4 Medan Denai 87 41 5 Medan Area 102 80 6 Medan Kota 66 35 7 Medan Maimun 43 30 8 Medan Polonia 20 10 9 Medan Baru 17 16 10 Medan Selayang 44 17 11 Medan Sunggal 63 25 12 Medan Helvetia 52 29 13 Medan Petisah 45 21 14 Medan Barat 65 35 15 Medan Timur 75 31 16 Medan Perjuangan 77 41 17 Medan Tembung 87 61 18 Medan Deli 65 30 19 Medan Labuhan 61 23 20 Medan Marelan 74 33 21 Medan Belawan 0 0 Jumlah 1242 657 Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Medan Tahun 2011

Proses Sertifikat 10 14 18 46 22 16 0 4 1 20 11 12 5 12 8 29 3 34 25 39 0 329

Menurut Syafruddin Chandra selaku Kordinator Pemeliharaan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kota Medan bahwa pengaturan prosedural pendaftaran tanah wakaf dengan lainnya tidak ada perbedaan dan memang ada permohonan sertipikasi tanah wakaf tahun 2010 belum selesai sebanyak 22 (dua puluh dua)


yang disebabkan karena alas hak atas tanahnya yang kurang lengkap sedangkan selebihnya karena sedang dalam proses. 32 Kepemilikan tanah wakaf secara hakikat berawal ketika seseorang telah mengikrarkan di dalam hatinya, namun secara materil dibuktikan ketika ikrar wakaf diucapkan kepada nadzir dan dituangkan di dalam akta ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian aktanya ditandatangani, selanjutnya secara formil kepemilikan tanah wakaf lahir didaftar di kantor pertanahan dan diterbitkan sertipikatnya sehingga dapat mengikat pihak ketiga karena tanah wakaf sudah terdaftar di kantor pertanahan yang secara formil dapat dibuktikan melalui penyerahan sertipikat tanah wakaf oleh kantor pertanahan kepada pemegangnya. 33 Namun demikian Negara hanya memberi jaminan kepemilikan tanah wakaf selama tidak terbukti sebaliknya ketika terjadi sengketa yang disebabkan berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya syarat administratif ataupun keperdataan atau juga karena tidak cermatnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan atau menafsirkan peraturan perundangan berlaku. 34 Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dilakukan secara bersama antara wakif dan nadzir di hadapan dua orang saksi yang datang menghadap PPAIW di kecamatan tanah itu berada dengan menyerahkan bukti pemilikan tanah berupa 32

Hasil wawancara dengan Syafruddin Chandra Kordinator Pemeliharaan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 9 Mei 2011. 33

Hasil wawancara dengan Syafruddin Chandra Kordinator Pemeliharaan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 9 Mei 2011 34

Muchtar Wahid, Analisis Deskriptif Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Citra Aditya, Bandung, 2005, hal. 41.


sertipikat hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah lainnya disertai pernyataan wakif bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, perkara, sita atau jaminan hutang berikut dengan izin-izin yang diwajibkan sesuai peraturan perundangan dan setelah akta ditandatangani para pihak, saksi-saksi dan PPAIW maka akta tersebut diberi nomor dan tanggal, kemudian satu rangkap disampaikan kepada kantor pertanahan setempat untuk di daftar dan diterbitkan sertipikat tanah wakaf. Demikian ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, jika wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan ikrar wakif belum dituang ke dalam bentuk akta ikrar wakaf, maka ahli waris atau nadzir atau pihak lain dapat melangsungkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW bersangkutan. 35 Salah satu sertipikat tanah yang diterbitkan kantor pertanahan yaitu sertipikat tanah wakaf sebagaimana kehendak Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Karena itu maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Negara

35

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994,

hal. 143


Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah berikut peraturan pelaksana lainnya. Selain itu juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Wakaf sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf semuanya turut mengatur persyaratan pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan, kendati masih dirasakan belum lengkap, namun setidaknya sudah terbukti ada kemauan pemerintah dalam memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah wakaf di Indonesia. Permohonan pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan bidang pendaftaran tanah, antara lain berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan (SPPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dengan persyaratan : a. Permohonan b. Bukti Diri Nadzir c. Surat Penunjukan Nadzir d. Pengantar Akta PPAIW e. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf f. Alas Hak Atas Tanah g. Perizinan Sesuai Peraturan Berlaku


Tentang biaya pendaftaran tanah wakaf untuk Paitia A di kantor pertanahan hanya dikenakan biaya 50 % dari biaya standar sedangkan biaya pendaftarannya dikenakan Rp.0,- demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Biaya Pelayanan Pertanahan yang baru saja diberlakukan di seluruh Wilayah Indonesia.. Selanjutnya dijelaskan Syafruddin Chandra dari Kantor Pertanahan Kota Medan bahwa permohonan harus dibuat oleh nadzir menurut format yang telah disediakan kantor pertanahan dengan melampirkan fotokopi bukti diri nadzir berupa Kartu Tanda Penduduk atau bukti lainnya disertai fotokopi surat penunjukan nadzir dan asli pengantar PPAIW serta asli akta ikrar wakaf, asli bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat hak atau bukti hak lainnya yang telah mendapat persetujuan pihak berwenang, misalnya terhadap tanah hak guna bangunan atau hak pakai yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang hak pengelolaan atau jika tanahnya berasal dari milik badan hukum baik pemerintah ataupun swasta harus disertai pelepasan haknya. Selanjutnya dijelaskan beliau bahwa permohonan sertipikat tanah wakaf belum tentu langsung dapat diterima karena berbagai sebab dengan 3 (tiga) kemungkinan ; pertama, dikembalikan karena kurang lengkap ; kedua, dikembalikan karena ada kesalahan yang harus diperbaiki ; ketiga, permohonan


ditolak karena persyaratan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan berlaku. 36 Kebenaran kepemilikan tanah wakaf akan ditentukan oleh kebenaran persyaratan dan prosedural pendaftaran tanah di kantor pertanahan meliputi prosedural kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan yuridis yang hasilnya dituang ke dalam surat ukur dan buku tanah, kemudian salinannya dijilid menjadi satu sehingga berbentuk sertipikat yang dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan tanah termasuk ketika diuji di hadapan hakim pengadilan. Prosedural pendaftaran tanah wakaf secara umum sama atau tidak ada perbedaan dengan prosedural pendaftaran tanah lainnya, pengecualian hanya terjadi pada pelaksanaan proseduralnya yang ditentukan oleh kesesuaian dengan alat bukti hak yang dijadikan alas hak atas tanah bersangkutan, misalnya perlu atau tidaknya diumumkan dan lain sebagainya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, maka Kantor Pertanahan Kota Medan dalam memberi pelayanannya membagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan pengukuran dan kegiatan pemetaan bidang tanah sebagai berikut : 1) Kegiatan pengukuran Setelah berkas diterima, maka dibuat surat perintah tugas kepada petugas ukur untuk melakukan pengukuran dilapangan sesuai dengan batas bidang tanah yang ditunjuk pemohon serta disaksikan oleh para tetangga berbatasan

36

Hasil wawancara dengan Syafruddin Chandra Kordinator Pemeliharaan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 9 Mei 2011


dengan membubuhkan tandatangan pemohon dan jiran tetangga di kertas kerja lapangan (veld weerk). 2) Kegiatan pembuatan peta bidang Setelah kembali dari lapangan petugas ukur melakukan pengolahan data melalui perhitungan sesuai prinsip pengukuran dan pemetaan secara kadaster yang dituangkan ke dalam bentuk gambar berupa peta bidang secara digital. Gambar ini nantinya dijadikan lampiran untuk pembuatan risalah panitia A. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yuridis maka dibentuk panita A pemeriksaan tanah A atau disebut juga panitia A yang terdiri dari para kepala seksi ditambah lurah sebagai anggota panitia A yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan dan kesesuain dengan di lapangan serta pengumuman dengan memberi masukan kepada kepala kantor jika ditemukan permasalahan, konflik, sengketa atau perkara. Setelah pengumuman atau seluruh anggota panitia A sudah setuju dan mengabulkan permohonan hak atas tanah, maka semua panitia A membubuhkan paraf pada ikhhtisar sidang panitia A dan selanjutnya dituangkan dalam satu risalah dan ditandatangani oleh semua anggota panitia dan disiapkan surat keputusan haknya untuk ditandatangani kepala kantor pertanahan atau kalau tanahnya lebih dari 2000 M2 maka dibuat surat pengantar untuk dimohon penerbitan surat keputusan haknya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.


Sesudah Surat Keputusan Hak diterbitkan dan BPHTB atau PPh terutang sudah dibayar, maka pemohon melampirkan semua dokumen alas hak yang asli kepada prtugas yang ada di loket kantor pertanahan dengan mengisi blanko permohonan yang telah tersedia di loket tersebut dan dengan membayar biaya pendaftaran sesuai PP. Nomor 13 Tahun 2010 tanpa ada lagi biaya pemasukan negara seperti diatur di dalam PP. Nomor 46 Tahun 2002, maka permohonan pendaftan hak selesai. Setelah pendaftaran hak masuk di loket dan dikirim ke Subsi Pendaftaran untuk dicetak sertipikatnya dan diberi nomor hak, dijilid dan diparaf oleh Kepala Sub Seksi Pendaftaran dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan kemudian dicap dan ditulis nomor daftar isiannya masing-masing DI. 307 (pelunasan biaya) dan DI. 208 (penyelesaian pekerjaan). Selanjutnya dapat diketahui bahwa prosedural pendaftaran tanah di kantor pertanahan ternyata melalui syarat yang cukup banyak, proses yang cukup panjang, waktu yang cukup lama, hal ini dimaklumi karena menyangkut kebenaran data fisik dan data yuridis hak seseorang atau badan hukum. Selain itu prosedural pendaftaran tanah di kantor pertanahan ternyata tidak membedakan prosedural pendaftaran tanah wakaf.dengan prosedural pendaftaran hak atas tanah lainnya. Dengan demiikian diharapkan eksistensi tanah wakaf mengandung nilai secara yuridis, kemanfaatn dan keadilan bagi masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran negara.

6. Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Wakaf


Terdaftarnya tanah wakaf di kantor pertanahan di samping sebagai pelaksanaan nilai ideal Pancasila dan amanah konstitusi Undang Undang Dasar Republik Indonesia juga undang-undang pokok agraria dan pemenuhan tujuan pendaftaran tanah dalam memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dan tersedia informasi pertanahan serta terselenggara tertib administrasi pertanahan terutama tarhadap tanah wakaf. Selain itu dengan terdaftarnya tanah wakaf di kantor pertanahan bagi nadzir atau badan wakaf khususnya dan kaum Muslimin dan masyarakat Indonesia umumnya, diharapkan berdampak lebih luas lagi, antara lain aspek yuridis, manfaat dan keadilan. Dalam kaitannya dengan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yaitu negatif mengandung unsur positif dan hal ini secara tegas dinyatakan di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun bagi negara-negara penganut sitem publikasi positif terhadap sertipikat yang sudah diterbitkan pemerintah tidak dapat digugat lagi sehingga kepemilikannya menjadi mutlak, kekurangan sistem publikasi negatif yaitu rentan dengan gugatan, konflik, sengketa atau perkara hak tanah setiap waktu tanpa batas. Aspek hukum pendaftaran tanah wakaf meliputi : a. Aspek kepastian hukum pendaftaran tanah wakaf Penerbitan sertipikat tanah wakaf di kantor pertanahan antara lain dimaksudkan juga untuk memenuhi aspek yuridis, dengan kata lain bagi tanah wakaf yang sudah terdaftar di kantor pertanahan diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, demikian sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan


Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut : “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” Walaupun kalimat “….sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” tersebut menunjukkan publisitas negatif pendaftaran tanah di Indonesia dan unsur positif digunakan jika tidak ada permasalahan, gugatan, konflik, sengketa atau perkara. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa, konflik atau perkara hak atas tanah yang sudah terdaftar di kantor pertanahan baik terjadi di pengadilan ataupun di luar pengadilan, maka kantor pertanahan selalu melakukan pembelaan terhadap sertipikat yang dihasilkannya, sebab karena itu pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah mempunyai satu Deputi, Bidang dan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara yang tupoksinya khusus menangani permasalahan pertanahan. Keadaan demikian menunjukan bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan tugasnya dengan berusaha sekuat tenaga mengupayakan pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkannya berupa sertipikat sebagai surat tanda bukti hak. Namun jika hakim pengadilan memutuskan dan menetapkan sebaliknya maka keadaan demikian menunjukan bahwa data yang sebenarnya


sudah tidak sesuai lagi dengan data yang ada di kantor pertanahan, keadaan ini disebut publikasi negatif pendaftaran tanah, namun sepanjang tidak ada sengketa, konflik atau perkara, maka hak atas tanah tersebut wajib diakui dan dihormati oleh setiap orang sehingga setiap orang tidak boleh semena-mena terhadap hak dan kepentingan pemegangnya, keadaani ini disebut publikasi positif. Syafruddin Chandra dari Kantor Pertanahan Kota Medan agar setiap orang mengetahui persyaratan dan prosedural pendaftaran tanah wakaf di kantor

pertanahan,

karena

cukup

signifikan

pengaruhnya

terhadap

kepemilikan tanah wakaf, bukan tidak mungkin terjadi kesalahan persyaratan atau proseduralnya mengakibatkan sertipikat tanah wakaf yang diterbitkan kantor pertanahan melemah sebagai alat bukti atau ketika diuji di hadapan hakim pengadilan. 37 Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan terdaftarnya tanah wakaf di kantor pertanahan mempunyai aspek yuridis berupa jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari negara. b. Aspek keadilan pendaftaran tanah wakaf Aspek keadilan pendaftaran tanah wakaf tidak membedakan suku agama bahkan bangsa dalam berwakaf dan menikmati prodiktufitas wakaf, juga dirasakan manfaatnya oleh yang merasa membutuhkan tanah wakaf

37

Hasil wawancara dengan Syafruddin Chandra Kordinator Pemeliharaan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 9 Mei 2011.


seperti petani atau pedagang miskin yang tidak mempunyai lahan tempat berusaha. Walaupun pengelolaan wakaf dibatasi hanya berdasarkan syariat Islam namun bukan berarti mengesampingkan makna keadilan hakiki, bahkan eksistensi tanah wakaf yang sejalan dengan prinsip Undang-undang Pokok Agraria dan Undang Undang Dasar Republik Indonsia serta falsafah Negara Republik Indonesia yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Aspek keadilan pendaftaran tanah tidak membedakan antara satu sama lain tentang tanah wakaf baik diwakafkan oleh orang kaya atau miskin, lakilaki atau perempuan bahkan tidak mebedakan asal atau kewarganegaraan wakifnya sepanjang obyeknya diperoleh sah secara hukum tanpa konflik, sengketa atau perkara. Bahkan dengan terdaftarnya tanah wakaf di kantor pertanahan akan memberi rasa keadilan tidak saja bagi pengelola tanah wakaf juga bagi masyarakat yang menikmati hasil tanah wakaf, seperti masjid, sekolah dan sarana serta prasarana umum lainnya. Selanjutnya boleh jadi direnungkan bahwa sebenarnya keadilan merupakan keseimbangan hak dan kewajiban yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Menurut Solly Lubis bahwa lahirnya nilai keadilan disebabkan adanya hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, selanjutnya berkembang menjadi nilai keadilan dalam masyarakat bangsa, akhirnya menjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 38

38

M. Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 43.


c. Aspek kemanfaatan pendaftaran tanah wakaf Selanjutnya terhadap pendaftaran tanah wakaf di Indonesia telah dibuat Keputusan Bersama antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 422 Tahun 2004 - Nomor : 3/SKB/BPN-RI/2004 Tentang Sertipikasi Tanah Wakaf. Keputusan Bersama tersebut dimaksudkan selain untuk memberi prioritas penyelesaian sertipikat tanah wakaf di kantor pertanahan juga dimaksudkan untuk mendata dan menginventarisir serta memasang tanda batas tanah wakaf. Terdaftarnya tanah wakaf di kantor pertanahan melalui perolehan sertipikat tanah wakaf yang diperoleh sesuai prosedural yang sah dan benar di samping untuk tujuan tertibnya administrasi pertanahan juga dimaksudkan supaya tersedia informasi data tanah wakaf yang mutaakhir (up to date). Terdaftaranya tanah wakaf di kantor pertanahan diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat melalui pemasangan plang merk tanah wakaf di atas tanah wakaf supaya diketahui oleh semua orang bahwa di lokasi tersebut terdapat tanah wakaf sekaligus menunjukan perbatasan tanah wakaf dengan tanah tetangganya dalam rangka memenuhi azas contradictiore delimatatie pendaftaran tanah. 39 Tanda batas dimaksud dapat dibuat dari beton atau besi atau lebih baik lagi jika dibuat pagar tembok keliling secara permanen. Terbitnya sertipikat tanah wakaf diharapkan memberi jalan dalam berproduksi, misalnya menciptakan lapangan kerja bidang ; pertanian, perkebunan, perindustrian, angkutan, perdagangan, perumahan, flat, rumah 39

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, cetakan kesembilan, 2003, hal. 492.


susun, strata title, pertokoan, plaza, pasar tradisional, pangkas, salon, olahraga sepak bola, futsal, basket, badminton atau jasa eksport dan import dan masih banyak usaha-usaha lain yang sah menurut Syariat Islam sehingga secara langsung memperkuat ekonomi rakyat dan surplus bagi negara sehingga diharapkan turut mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, pemegang sertipikat tanah wakaf juga akan merasa memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memperoleh rasa aman dan nyaman terutama bagi pengelola tanah wakaf sehingga akan leluasa memanfaatkan tanah wakaf baik untuk kegiatan ibadah agama, sosial maupun aktivitas produktifitas lainnya tanpa merasa mendapat ancaman gugatan dari pihak lain.


BAB II PERKEMBANGAN PERWAKAFAN TANAH DI KOTA MEDAN. Jerman dan Itali disebut dengan nama Catastro, dalam bahasa Perancis disebut

Recommend Documents