BAB II PERATURAN PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA MEDAN

BAB II PERATURAN PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA MEDAN A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Gadai 1. Pengertian Perjanjian Gadai Gadai berasal dari terjemahan dari kata pand atau vuistpand (bahasa Belanda), atau pledge atau pawn (bahasa Inggris), pfand atau faustpfand (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan cekelan.44 Sedangkan Ter Haar menerangkan : “Di kalangan masyarakat Batak gadai itu disebut tahan, dikalangan masyarakat Jawa dipergunakan istilah tanggungan dan jonggolan, dan dikalangan masyarakat Bali dikenal istilah makantah”.45Istilah gadai diatur juga di dalam KUHPerdata Pasal 1150 gadai adalah: suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orangorang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut dibawah ini harus dipenuhi: 1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak; 44 Rachmadi Usman, Op.cit., hal. 103. 45 B. Ter Haar Bzn, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 131.

25 Universitas Sumatera Utara

26

2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi gadai; 3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preference); 4. gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia gadai berarti: 1. Suatu pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai batas waktunya tidak ditebus, barang menjadi hak yang memberi pinjaman. 2. Barang yang diserahkan sebagai tanggungan hutang. 3. Kredit jangka pendek dengan jaminan sekuritas yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.46 Beberapa ahli juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai gadai, menurut Wiryono Projodikoro gadai adalah sebagai sesuatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari siberpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu.47 Sedangkan Subekti mengatakan pandrecht adalah : “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”.48 46 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.126. 47 Wiryono Projowikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, Cetakan ke- V, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 153. 48 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke- XVI, Intermasa, Jakarta, 1982, hal. 79.

Universitas Sumatera Utara

27

Dengan demikian gadai merupakan pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh si peminjam atau debitur.49 Jaminan dengan menguasai bendanya pada gadai tertuju pada benda bergerak yang memberikan hak preferensi (droit de preference) dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya (droit de suit). Pemegang gadai juga mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seolah-olah ia sebagai pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Ia mendapat perlindungan jika menerima benda tersebut dengan itikad baik, yaitu mengira bahwa si debitur tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu.50 Diluar negeri yaitu di Negara-negara Eropa, Inggris, Amerika dan Asia juga mengenal lembaga-lembaga jaminan dengan menguasai bendanya dan lembagalembaga jaminan dengan tanpa menguasai bendanya.51 Jaminan dengan menguasai bendanya adalah seperti yang dikelola oleh Pawnbrokers World (Australia), Pawn Shop (USA), Hashimoto Pawnshop (Japan), dan Darky’s Pawnboker (Canada).52 Sedangkan yang tergolong lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya adalah seperti Mortagage, Chattel Mortagage dan Hire Purchase. Penggolongan dan jenis

49 Muhammad Syukron Yamin Lubis, Op. cit., hal. 14. 50 Ibid. 51 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,Cetakan ke- I, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 25. 52 Muhammad Yamin, Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal. 27.


28

lembaga jaminan seperti tersebut diatas dikenal hampir disemua Negara hanya saja dengan sedikit variasi di sana-sini.53 Dalam hukum adat, gadai juga dikenal dengan istilah “Jual Gadai” yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.54 Dalam jual gadai penerima gadai (kreditur) berhak untuk mengerjakan dan menikmati manfaat yang melekat pada tanah itu. Transaksi jual gadai ini biasanya disertai dengan perjanjian tambahan seperti : 1. Kalau tidak ditebus dalam masa yang dijanjikan maka tanah menjadi milik yang membeli gadai. 2. Tanah tidak boleh ditebus selama satu, dua atau beberapa tahun dalam tangan pembeli gadai.55 Sedangkan perkataan “gadai” di dalam persepsi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian di kenal dengan istilah “Kredit gadai”. Menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Bab III Mengenai Pengelolaan Kredit Gadai, yang dimaksud dengan “Kredit Gadai” adalah: Pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 53 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. cit, hal. 15. 54 Muhammad Syukron Yamin Lubis, Op. cit., hal. 26. 55 Setelah keluar UU. No 5 Tahun 1960 atau yang dikenal dengan UUPA maka peraturan ini tidak berlaku lagi, dan gadai tanah tidak diperbolehkan lagi, akan tetapi pada prakteknya dalam masyarakat adat gadai tanah masih tetap berlangsung, walaupun telah diberlakukan Hukum Nasional, akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum Adat yang masih hidup.


29

Pengertian gadai yang diberikan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tersebut diatas, mempunyai perbedaan dengan defenisi gadai pada Pasal 1150 KUHPerdata. Pengertian gadai pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disebutkan mengenai adanya jangka waktu, sewa modal atau lazim dikenal dengan bunga, dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga pengertiannya lebih jelas dan sifatnya lebih khusus, sedangkan didalam Pasal 1150 KUHPerdata tidak ada mengatur hal yang sedemikian.56 Gadai yang berlaku dalam Perum Pegadaian berbeda dengan gadai yang terdapat dalam KUHPerdata. Dari beberapa pengertian diatas, maka ada beberapa unsur yang terkait dalam gadai yaitu: 1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai). 2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 3. Adanya kewenangan debitur. 57 Jadi secara umum gadai dapat diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak. Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdi kepada perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat accessoir. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk 56 Muhammad Syukron Yamin Lubis, Op. cit., hal.29. 57 Salim HS, Op.cit., hal. 35.


30

menjamin setiap prestasi tertentu.58 Dalam hal perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut. Dengan demikian berarti sahnya suatu pemberian gadai atau perjanjian gadai harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan rumusan yang menyatakan bahwa: Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat: 1.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.

Suatu hal tertentu;

4.

Suatu sebab yang halal;

Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Dalam praktek, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak. Semua 58 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 100.


31

tertuang dalam surat bukti kredit (SBK), hal-hal yang kosong tersebut meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. SBK ini diterbitkan oleh Perum Pegadaian dan sengaja dibuat sebagai media atau piranti perikatan serta sebagai alat bukti untuk kedua belah pihak. SBK ini nantinya digunakan untuk saling memantau diantara kedua belah pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi, dan bila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak lain.59 SBK dalam bentuknya dibuat secara timbal balik, dimana pada halaman depannya memuat catatan penting, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Perusahaan Umum Pegadaian Cabang………………. Nomor bunga jaminan/Nomor Kredit Tanggal kredit Tanggal batas/jatuh tempo Taksiran Uang pinjaman Golongan uang pinjaman Keterangan barang jaminan Nama nasabah/yang dikuasakan serta alamat Tarif bunga Tanda lain yang dinyatakan seperti paraf Kuasa Pemutus Kredit (KPK)/Kepala Cabang, dan lain-lain.60

Sedangkan pada halaman belakang SBK terdapat isi perjanjian kredit gadai antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Perjanjian ini diberi nama dengan “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Benda Bergerak”.

59 Muhammad Syukron Yamin Lubis, Op. cit., hal. 64. 60 Ibid.


32

Adapun isi yang terdapat di dalam SBK memuat antara lain sebagai berikut: 1. Pengakuan nasabah telah menerima penetapan besarnya taksiran jaminan, Uang Pinjaman dan Tarif Sewa Modal dan SBK ini merupakan tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman. 2. Menyatakan bahwa barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya untuk digadaikan, dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa atau sita jaminan. 3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Perum Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasannya. 4. Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah, dan ganti rugi diberikan sebesar harga taksiran awal. 5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat. 6. Bila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau perpanjangan kredit, maka Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. 7. Jika hasil penjualan lelang berlebih maka kelebihannya tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Dan bila hasilnya tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.


33

8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit ataupun dengan mengalihkannya kepada orang lain dengan menggunakan surat kuasa. 9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Perum Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini. 10. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaiakan melalui Pengadilan Negeri setempat. Perjanjian gadai pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, hanya saja perbedaannya disini terdapat pada adanya barang jaminan dalam perjanjian gadai, yang digunakan sebagai jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya kepada kreditur. Secara umum perjanjian gadai dapat diartikan sebagai perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud.61Dalam rangka mengamankan piutang kreditor, maka secara khusus oleh debitur kepada kreditur diserahkan suatu kebendaan bergerak sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang debitur.62 Jadi pada dasarnya perjanjian gadai akan terjadi 61 Rachmadi Usman, Loc.cit., hal. 106. 62 Ibid.


34

bila barang-barang yang digadaikan berada di bawah penguasaan kreditur (pemegang gadai) atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan benda gadai oleh kreditur merupakan syarat esensial bagi lahirnya gadai. Selain itu ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”. Dengan demikian terdapat perbandingan antara gadai yang diatur dalam KUHPerdata, Hukum Adat, dan Perum Pegadaian yaitu: 1. Persamaan a. Sama-sama merupakan perutangan yang timbul dari perjanjian timbal balik dilapangan hukum harta kekayaan. b. Benda perjanjian harus diserahkan kedalam kekuasaan si pemegang gadai. 2. Perbedaan a. Gadai dalam KUHPerdata dan Perum Pegadaian merupakan perjanjian accessoir (tambahan) pada perjanjian utang uang selaku perjanjian principle (pokok) dengan benda bergerak berwujud, hak-hak untuk memperoleh pembayaran uang (surat-surat piutang kepada si pembawa, atas nama, atas tunjuk) selaku tanggungan/jaminan.63 Sedangkan dalam hukum adat transaksi gadai merupakan transaksi jual yang mandiri dengan tanah selaku objeknya.64 63 Bushar Muhammad, Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 116-117 64 Muhammad Yamin, Op. cit., hal. 7.


35

b. Gadai

dalam

KUHPerdata

dan

Perum

Pegadaian,

kekuasaan

pemegang/penerima gadai tidak meliputi hak memakai, memungut hasil, menyewakannya dan sebagainya.65 Sedangkan dalam hukum adat pemegang/penerima gadai dapat menguasai, mempergunakan, serta mengambil manfaat dari benda gadainya.66 c. Gadai dalam KUHPerdata dan Perum Pegadaian, pemberi gadai harus melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditetapkan bersama. Jika ia lalai dalam hal itu, si pemegang gadai tidak berwenang memiliki benda jaminan namun selaku kreditur, pihak terakhir ini dapat melelang benda gadai atas kekuasaan sendiri, untuk memperoleh pelunasan dari piutangnya.67 Sedangkan dalam hukum adat pembeli gadai tidak dapat memaksa penjual gadai untuk menebus objek transaksinya. Sebaliknya setiap waktu benda itu ditebus, ia harus mengembalikannya.68 Dengan demikian gadai yang akan dibahas dalam penulisan ini merupakan gadai pada Perum Pegadaian bukan gadai yang berlaku menurut KUHPerdata maupun Hukum Adat. Akan tetapi peraturan gadai yang terdapat dalam Perum Pegadaian tetap berlandaskan pada KUHPerdata.

65 Bushar Muhammad, Loc.cit. 66 Muhammad Yamin, Op. cit, hal. 11. 67 Bushar Muhammad, Loc. cit. 68 Muhammad Yamin, Loc. cit, hal. 7.


36

2. Sifat Umum Gadai Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdata tentang gadai, dapat disimpulkan beberapa sifat umum dari gadai yaitu: A. Gadai adalah untuk benda bergerak. Dalam KUHPerdata benda digolongkan sebagai berikut: 1. Menurut pasal 503 KUHPerdata : a. Benda berwujud ialah: benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti: rumah, mobil, emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. b. Benda tidak berwujud ialah: setiap hak, pada umumnya hak atas harta kekayaan dipandang sebagai suatu benda walaupun hak tersebut tidak berwujud jika ia merupakan bagian dari harta kekayaan, seperti: hak cipta, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.69 2. Menurut Pasal 504 KUHPerdata: a. Benda bergerak, dapat dibagi menjadi: 1. Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat berpindah

atau

dipindahkan ( Pasal 509 KUHPerdata), seperti : kursi, meja, buku. 2. Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdata), seperti: hak

69 Salim HS, Op.cit., hal.37.


37

memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang. b. Benda tidak bergerak, dapat dibagi menjadi: 1. Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUHPerdata), seperti: tanah dan segala yang melekat diatasnya, rumah, gedung, pepohonan. 2. Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUHPerdata), seperti: mesin-mesin yang dipasang disuatu pabrik. 3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdata), seperti: hipotik, hak guna bangunan, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Lahirnya gadai di dalam hukum jaminan menurut KUHPerdata adalah sebagai akibat adanya pembedaan benda atas benda tetap dan bergerak. Benda bergerak baik itu berwujud maupun tidak berwujud menjadi objek gadai sedangkan benda tetap menjadi objek dari hipotik.70 B. Sifat kebendaan Sifat ini ditemukan dalam pada Pasal 528 KUHPerdata yang mengatakan “atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau 70 Esther Million, Op. cit., hal. 22.


38

hypotheek”.71 Yang dimaksud dengan hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah: hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan ini dapat atas bendanya sendiri, dapat juga atas benda milik orang lain. Hak-hak ini terdiri dari: a. Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik benda bergerak, bezit atas benda bergerak bukan tanah. b. Yang bersifat memberi kenikmatan, tetapi atas benda milik orang lain, misalnya bezit atas benda bergerak bukan tanah, hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pakai dan mendiami benda bergerak. 2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan hak ini terdiri dari: a. Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak. b. Hipotik sebagai jaminan ialah benda-benda tetap (tidak bergerak). Sifat-sifat dari kebendaan ialah: 1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. 2. Hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti), artinya hak itu selalu mengikuti bendanya dimanapun juga

71 Mariam Darus Badrulzaman, Loc. cit., 1991, hal. 57.


39

(ditangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. 3. Hak kebendaan itu mempunyai droit de preference (hak yang terlebih dahulu atau memberikan kedudukan diutamakan).72 Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barangbarang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Pemegang gadai (pandnemer) mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu ditemukannya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1152 (3) KUHPerdata : Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Pasal 1152 (3) KUHPerdata ini mencerminkan adanya sifat droit de suit, karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak menggungat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. C. Benda gadai dikuasai pemegang gadai (inbezitstelling) Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus oleh debitur kepada kreditur diserahkan suatu kebendaan bergerak sebagai jaminan pelunasan 72 Esther Million, Op. cit., hal. 24.


40

hutang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang debitur. Dengan demikian pada dasarnya perjanjian gadai akan terjadi bila barang-barang yang digadaikan berada dibawah penguasaan kreditur atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh pemegang gadai tersebut merupakan syarat esensial bagi lahirnya gadai. Persyaratan ini selain ditentukan dalam Pasal 1150 KUHPerdata, juga tercantum dalam Pasal 1152 (1) dan (2) yaitu: (1) Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. (2) Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. D. Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu saja menjadi bezitter dalam arti bezit keperdataan (burgelijk bezit). Itulah sebabnya bezit disebut pandbezit.73 Hak menjual sendiri benda gadai. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dan memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melakukan 73 J. Satrio,2002, Op. cit., hal. 107.


41

atau melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur. Dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan atau pelelangan itu. E. Hak yang didahulukan. Hak yang didahulukan maksudnya apabila benda gadai itu dilelang maka pemegang gadai harus didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya tentang pembayaran atau pelunasan piutangnya (Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPerdata). F. Mempunyai sifat accessoir Gadai diperjanjiakan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya merupakan perjanjian hutangpiutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdi kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian bersifat accessoir. Perjanjian accessoir mempunyai ciri-ciri antara lain: a. Tidak dapat berdiri sendiri. b. Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya. c. Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accessoir turut beralih.74 Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian accessoir adalah: a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian 74 Esther Million, Op. cit., hal. 25.


42

pokoknya sendiri biasanya berupa perjanjian hutang-piutang tetap berlaku, jika ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut jika tidak ada dasar preferensi yang lain, berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka. b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua accessoir nya, dalam mana termasuk jika ada hak gadainya.75

3. Objek dan Subjek Gadai Objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi atas dua jenis, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.76 Pada dasarnya semua benda bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pergadaian, hal ini tercantum dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. Adapun barang-barang yang dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai pada Perum Pegadaian adalah:

75 Ibid, hal. 26. 76 Salim HS, Op. cit., hal. 37.


43

a. Barang-barang perhiasan, seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, jam, arloji; b. Barang-barang kendaraan, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, bajaj, bemo, becak; c. Barang-barang elektronika, seperti televisi, radio, radio tape, video, Komputer, kulkas, tustel, mesin tik; d. Barang-barang mesin, seperti mesin jahit, mesin kapal motor; e. Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti barang tekstil, barang pecah belah.77 Jadi, pada dasarnya barang-barang bergerak yang memiliki nilai jual dapat dijadikan jaminan di Perum Pegadaian. Selain itu terdapat pula barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai jaminan gadai pada Perum Pegadaian, diantaranya adalah sebagai berikut : a. Barang milik negara atau pemerintah seperti senjata api dan senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan TNI/Polri dan Pemerintah; b. Barang-barang yang mudah busuk, seperti makanan dan minuman, obatobatan, tembakau; c. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti korek api, mercon (petasan/mesiu), bensin/minyak tanah, tabung gas; d. Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti barang purbakala, barang historis; e. Barang yang dilarang peredarannya, seperti ganja, opium, madat, heroin, senjata api dan sebagainya;78 f. Barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti lukisan, buku dan sebagainya; g. Barang-barang lainnya, seperti barang yang disewa belikan,barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas, barang titipan sementara (konsinyasi), barang yang tidak diketahui asal usulnya, barang-barang bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan), pakaian jadi, bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum, ternak/binatang.79

77 Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 110-111. 78 Beradasarkan Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian, segala jenis senjata tidak dibolehkan untuk digadai, walaupun penggunaannya tidak dilarang, misalnya senapan angin yang sering digunakan untuk berburu. 79 Muhammad Syukron Yamin Lubis, Op, cit. hal. 31-32.


44

Menurut

Mariam

Darus

Badrulzaman,

terdapat

juga

pengecualian-

pengecualian mengenai barang-barang yang dapat digadaikan, yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Benda milik negara. Surat utang, surat actie, surat effek, dan surat berharga lainnya. Hewan yang hidup dan tanaman. Segala makanan dan barang-barang lain yang gampang busuk. Benda-benda yang kotor. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ketempat yang lain memerlukan izin. Barang yang karena ukurannya besar tidak dapat disimpan dalam pegadaian. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan bersama-sama. Benda yang hanya berharga sementara atau harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang kurang ingatan atau seorang yang tidak dapat member keteranganketerangan yang cukup tentang barang yang akan digadaikan itu.80

Dengan adanya pengecualian diatas, maka barang-barang tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak sebagai objek jaminan gadai. Dan yang berhak melakukan penolakan tersebut adalah pejabat pegadaian. Pejabat tersebut juga berhak menolak barang-barang walaupun tidak tersebut dalam ketentuan diatas, dan penolakan itu harus diberitahukan kepada orang banyak melalui surat pengumuman. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (pandgever) dan penerima gadai (pandnemer). Pemberi gadai (pandgever) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu: 80 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal. 161


45

1. Orang atau badan hukum; 2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak; 3. Kepada penerima gadai; 4. Adanya pinjaman uang; Penerima gadai (pandnemer) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (pandgever). Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Perusahaan ini didirikan berdasarkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi 2 (dua) unsur mutlak: 1. Harus ada perjanjian pemberian gadai (perjanjian gadai) antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditur). 2. Adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur kepada kreditur. Di dalam pasal 1155 KUHPerdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah:


46

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan; 2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya. Kewajiban penerima gadai diatur di dalam Pasal 1154 , Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdata. Kewajiban penerima gadai adalah: 1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya; 2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdata); 3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barangbarang gadai ( Pasal 1156 KUHPerdata); 4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdata). Hak-hak pemberi gadai adalah : 1.

Menerima uang gadai dari penerima gadai;

2.

Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya;

3.

Berhak menuntut ke pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya ( Pasal 1156 KUHPerdata) Kewajiban pemberi gadai adalah :

1.

Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;

2.

Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;


3.

47

Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdata).

4. Terjadinya Hak Gadai Hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu : 1. FASE PERTAMA : Perjanjian Pinjam Uang Perjanjian pinjam uang ini dituangkan dalam Surat bukti Kredit (SBK). Sifatnya adalah konsensuil obligator. Di dalam perjanjian itu disebutkan nama penerima pinjaman (debitur). Perjanjian ini termasuk jenis perjanjian standart karena dicetak dalam bentuk formulir, yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Perum Pegadaian.81 2. FASE KEDUA : Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus lepas dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai.82 Penyerahan benda terjadi pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan SBK. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya hak gadai adalah pada tanggal dan hari SBK ditanda tangani.83

81 Mariam Darus Badrulzaman, Op. cit., 1991, hal. 76. 82 Esther Million, Op. cit., hal. 30. 83 Mariam Darus Badrulzaman, Op. cit., 1991, hal. 77.


48

B. Tinjauan Umum Pegadaian 1. Sejarah Pegadaian Pada awalnya cikal bakal timbulnya badan-badan yang memberikan pinjaman uang dengan tanggungan atau jaminan barang dimulai sekitar abad IX di Italia Utara daerah Lombardia.84 Kemudian dipraktikkan di wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh orang Belanda (VOC).85 Timbulnya gadai itu oleh karena orang Romawi mengenal 2 (dua) cara langkah-langkah preventif terhadap wanprestasi debiturnya, yaitu: Cara pertama : Seorang atau lebih mengikatkan dirinya bersama-sama debitur kepada kreditur untuk kepentingan kreditur (jaminan bentuk orang). Cara kedua : Dengan cara memberikan kekuasaan atas satu atau sejumlah barang kepada kreditur, yang dapat dijadikan pemenuhan tagihannya jika debitur yang bersangkutan wanprestasi (jaminan bentuk barang). Jaminan bentuk orang maupun bentuk barang itu, tergantung kepada perjanjian yang melahirkan perikatan pokok yaitu kredit.86 Tentang gadai di masa Hukum Romawi tentunya berbeda dengan pegadaian yang diatur oleh KUHPerdata. Perbedaan ini adalah pengaruh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dari abad ke abad.87

84 Seksi Perencanaan/Pembinaan, Sejarah Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Perum Pegadaian dalam Pembangunan, Kantor Pusat Perum Pegadaian, Jakarta, 1982, hal. 3. 85 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995, hal. 357. 86 Basrah Amarsah, Perusahaan Umum Pegadaian sebagai Lembaga Pembiayaan Penyedia Kredit dalam Menentukan Objek yang Sah di Kotamadia Medan, Tesis, PPS USU, Medan, 1998, hal. 29. 87 Esther Milion, Op. cit., hal. 45.


49

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan : Sampai dewasa ini pegadaian telah mengalami 5 (lima) periode pemerintahan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Periode VOC (1746 - 1811) Periode Penjajahan Inggris (1811 - 1816) Periode Penjajahan Belanda (1816 - 1942) Periode Penjajahan Jepang (1942 - 1945) Periode Kemerdekaan.88

ad 1. Periode VOC (1764 - 1811) Lahirnya Lembaga Pegadaian di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada masa VOC ( Verenigde Oost Indische Compagnie). Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1976, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Van Imhoff.89 Bank Van Leening, selain memberikan pinjaman gadai, juga bertindak sebagai wessel bank. Pada mulanya lembaga

ini merupakan perusahaan

campuran antara pemerintah (VOC) dan swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal VOC dan 1/3 modal swasta. Namun sejak tahun 1794 usaha patungan itu dihapuskan, Bank van leening menjadi monopoli pemerintah dan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah.90

88 Mariam Darus Badrulzaman, Op. cit., 1994, hal. 153. 89 Acien Harahap, hukum-gadai, www. blogspot.com, diakses 1 juni 2010. 90 Ketut Sethyon, Pegadaian 100 Seabad Bersahabat Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu, Perum Pegadaian, Kantor Pusat, Jakarta, 2002, hal. 137.


50

ad 2. Periode Penjajahan Inggris (1811 – 1816) Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Raffles. Pada masa penjajahan Inggris, Bank Van Leening dihapuskan karena Raffles tidak menyetujui adanya Bank Van Leening yang dikelola oleh pemerintah.91 Dan hak untuk memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan diserahkan secara bebas kepada swasta, asal sudah mendapat izin untuk itu, peraturan ini dikenal dengan sebutan Licentie Stelsel.92 Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata Licentie Stelsel tidak menguntungkan pemerintah, melainkan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat karena timbulnya penarikan bunga yang tidak wajar. Pada tahun 1814 Licentie Stelsel dihapuskan dan diganti dengan Pacht Stelsel, dimana anggota masyarakat umum dapat menjalankan usaha gadai dengan syarat sanggup membayar sewa kepada pemerintah.93 ad 3. Periode Penjajahan Belanda (1816 – 1942) Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia. Pacht Stelsel semakin berkembang, baik dalam arti perluasan wilayah maupun jumlahnya. Akan tetapi ternyata para pachters (penerima gadai) banyak yang sewenang-

91 Ibid. 92 Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 120. 93 Ketut Sethyon, Loc. cit., hal. 137.


51

wenang dalam menetapkan bunga, tidak melelangkan barang-barang jaminan yang sudah kadaluarsa, tidak membayar uang kelebihan kepada yang berhak.94 Akibatnya pemerintah Belanda menerapkan apa yang disebut dengan Cultuur Stelsel dimana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.95 Maka dikeluarkanlah Stb. No. 794 Tahun 1915 dan Stb. No. 28 Tahun 1921. Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk melarang masyarakat umum memberi uang pinjaman dan melakukan usaha dengan cara menerima gadai. Pegadaian Negara pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat dengan Stb. No. 131 Tahun 1901.96 Tanggal tersebut selanjutnya dijadikan tanggal kelahiran Pegadaian di Indonesia.97 Pada tanggal 12 Maret 1901 melalui Stb. No. 131 Tahun 1901 diadakan ketentuan tentang Jawatan Pegadaian di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya diikuti dengan didirikannya Pegadaian di Cianjur, Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, dan Bandung pada tahun 1902. Sampai dengan tahun 1917 semua Pegadaian di Jawa dan Madura sudah ditangani seluruhnya oleh Pemerintah dan Pegadaian Negara yang dikuasai oleh pemerintah ini berkembang dengan baik.

94 Ibid. 95 Acien Harahap, hukum-gadai, www. blogspot.com, diakses 1 Juni 2010. 96 Rachmadi Usman, Loc. cit., hal. 120. 97 Subagyo, et al, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2002, hal. 153.


52

Menjelang akhir periode penjajahan, usaha gadai merupakan monopoli pemerintah dengan status Jawatan dalam lingkungan kantor besar keuangan. Baru pada tahun 1903 berdasarkan Stb No. 266 Tahun 1930, Pegadaian Negara tersebut diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara, dimana harta kekayaan Pegadaian Negara dipisahkan dari harta kekayaan Negara (Pemerintah).98 ad 4. Periode Penjajahan Jepang (1942 – 1965) Pada periode penjajahan Jepang, Pegadaian masih merupakan instansi pemerintah dengan status Jawatan Pimpinan dan Pengawasan Kantor Besar Keuangan. Akan tetapi, pada periode ini lelang dihapuskan dan barang berharga seperti emas, intan dan berlian di Pegadaian diambil oleh Pemerintah Jepang.99 ad 5. Periode Kemerdekaan Perjuangan melawan penjajah sudah selesai. Penataan menyeluruh baik ideologi, sistem kenegaraan maupun ekonomi terus diupayakan. Dalam penataan ekonomi dimasa pembangunan sampai saat ini Pegadaian mengalami beberapa perubahan status bentuk perusahaan yaitu: a. Status Perusahaan Negara Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 3 Mei tahun 1961, status hukum Pegadaian dari Jawatan berubah menjadi Perusahaan Negara yang berada dalam Lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan PP No. 178/1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (Perusahaan Negara Pegadaian) 98 Ketut Sethyon, Loc. cit., hal. 137. 99 Rachmadi Usman, Loc. cit., hal. 120.


53

sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 19/Prp/Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Dalam rangka melaksanakan Ekonomi Terpimpin, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965, Perusahaan Negara Pegadaian ini disatukan menjadi salah satu urusan dari Bank Sentral.100 b. Status Perusahaan Jawatan Inpres No. 17/1976 diwujudkan dengan dikeluarkannya Perpu No. 1/1969 yang diundangkan dengan Undang-Undang No. 9/1969. Undang-Undang ini mengatur bentuk usaha Negara menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu Perjan, Perum, dan Persero.101 Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka dikeluarkan PP No. 7/1969 yang mencabut PP Nomor 178/1961 dan menyatakan mulai 1 Mei 1969 status Perusahaan Negara Pegadaian ditetapkan menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian. c. Status Perusahaan Umum Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, sejak 10 April 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Pegadaian melalui PP No. 10/1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian, yang kemudian disempurnakan lagi dalam PP No. 103/2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Dengan perubahan status tersebut dimulai babak baru dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan pendapatan 100 Ibid. 101 Ketut Sethyon, Loc. cit., hal. 137.


54

dan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan status Perusahaan Umum, Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya lebih profesional, bisnis oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena prosedurnya sederhana, mudah, serta pelayanan cepat.102

2.

Struktur Organisasi Kantor Cabang Medan Utama Perum Pegadaian adalah salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen

Keuangan yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Pegadaian mempunyai karakter-karakter khas yang digambarkan dalam logo Pegadaian. Adapun makna yang terkandung dalam logo tersebut adalah: 1. Logo Gram atau lambang terdiri dari: a. Pohon rindang warna hijau, melambangkan : - Melindungi dan membantu. - Senantiasa tumbuh dan berkembang. - Warna hijau melambangkan keteduhan. b. Timbangan warna hitam, melambangkan: - Keseimbangan dan keterbatasan dalam memberi pelayanan. - Kejujuran.

102 Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 121.


55

2. Tulisan Pegadaian berstruktur (dengan posisi) miring, bermakna: - Sederhana

: kepraktisan dan kemudahan.

- Dinamis

: terus bergerak maju.

- Huruf balok

: melambangkan keteguhan dan kekokohan.

Sebagai base line (garis dasar) logo Perum Pegadaian adalah “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, merupakan motto dan ciri utama pelayanan Lembaga Pembiayaan Perum Pegadaian karena lembaga Pembiayaan Pegadaian merupakan salah satu dari perusahaan pembiayaan/jasa yang ada dan mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Perum Pegadaian menetapkan etos kerja kepada setiap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang disebut “INTAN” yaitu: Inovatif

: Penuh gagasan, kreatif, aktif dan mempunyai tantangan.

Nilai moral yang tinggi

: Taqwa, jujur, berbudi luhur dan royal.

Terampil

: Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, cepat dan akurat.

Adi Layanan

: Sopan, ramah dan berkepribadian simpatik.

Nuansa Citra

: Otoritas bisnis mengutamakan kepuasan pelanggan dan berusaha mengembangkan diri.

Agar pelaksanaan si “INTAN” mampu membangkitkan semangat dan menjiwai seluruh gerak langkah insan pegadaian, maka diimplementasikan dalam semboyan “141” yang diambil dari sejarah berdirinya pegadaian pada tanggal 1 April 1901. Arti


56

dari semboyan “141” adalah dari nomor satu di Jasa Gadai, dalam empat tahun mendatang akan menjadi nomor satu di industri pembiayaan Mikro dan Kecil. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Perum Pegadaian memiliki struktur organisasi yang tertata menurut fungsi dan golongannya. Disetiap perubahan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.103 Direksi sebagai pemimpin perusahaan di pusat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: a. Direktur Utama sebagai ketua ; b. Direktur Utama sebagai anggota ; c. Direktur Operasi dan Pengembangan sebagai anggota ; d. Direktur Keuangan sebagai anggota. Kantor Pusat tempat kedudukan Pusat kegiatan administratif sedang Kantor Daerah (KANDA) sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam membawahi dan mengawasi beberapa cabang di daerah dalam hal tugas Manajerial dan Administrasi Perusahaan di daerah berdasarkan kebijaksanaan Direksi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas dan wewenang setiap departemen dan bagaimana hubungan antara satu dan lainnya. Struktur organisasi pada Perum Pegadaian dapat dilihat sebagai berikut:

103 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010.


57

Gambar 1: Struktur Organisasi

Sumber: Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.

Fungsi dan tugas masing-masing bagian adalah : 1. Pimpinan wilayah Fungsi : Menjalankan kegiatan perusahaan diwilayah terutama dalam bidang operasional serta membantu fungsi-fungsi kantor pusat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan direksi. Sedangkan fungsi lainnya adalah membantu dalam menetapkan sewa modal, promosi produk yang ditawarkan dan juga mewakili pusat dalam hal masalah hukum apabila jasa yang ditawarkan mendapat masalah.


58

Tugas : a. Rencana jangka panjang yaitu pembukuan kantor cabang dan juga promosi jasa baru seperti “kreasi dan krasida” serta rencana anggaran kantor wilayah. b. Berusaha untuk mengembangkan usaha inti (jasa gadai), jasa lain (kreasi,krasida, dan jasa titipan). c. Mengamankan kekayaan perusahaan yang ada dikantor wilayah dan kantor cabang dan laporan inspektur wilayah yang mengawasi ke kantor cabang daerah. d. Mengatur strategi bisnis dikantor cabang yang menjadi acuan bagi para manager cabang dengan cara promosi yang luas kepada masyarakat baik dengan papan reklame, mengurangi suku bunga/sewa modal. e. Mengembangkan serta mengendalikan kegiatan evaluasi berkala terhadap kinerja para manager cabang dan staf yaitu married system yang maksudnya disini bahwa setiap bulan juni dan desember pimpinan wilayah mendapatkan laporan dari kantor cabang.104 2. Inspektur wilayah Fungsi : Memberikan penilaian atas sistem pengendalian dan pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan, memberikan saran-saran dan mengatasi kantor wilayah dan kantor cabang dalam menjalankan usahanya. Tugas : a. Mengawasi cabang-cabang serta memiliki jadwal rahasia dalam melakukan pemeriksaan ke kantor cabang. b. Menyusun laporan dan memberikan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan kepada atasan.105

104 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010. 105 Pedoman Operasional Kantor Cabang, Struktur Organisasi, Perum Pegadaian.


59

3. Bagian Operasional/Pemasaran (OPP) Fungsi : Merencankan,

mengkoordinasikan,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan

pelaksanaan kegiatan operasional dan pengembangan usaha inti, usaha lain dan syariah serta melakukan pemasarannya. Setiap cabang memberikan laporan setiap bulannya baik dari omzet setiap produk yang ada di Pegadaian sehingga bagian pengembangan dapat membandingkan perkembangan, disetiap kantor cabang di daerah baik itu dari usaha jasa gadai, jasa titipan, jasa taksiran.106 Tugas : a. Mengawasi kegiatan pembinaan operasional usaha inti dan usaha lain serta usaha syariah dengan cara mengawasi setiap produk yang ditawarkan baik itu promosi, omzet dan lain-lain. b. Menyelesaikan masalah yang terjadi bila ada kesalahan laporan dari cabang, misalnya adanya omzet yang kurang.107 4. Asisten Manager Usaha Inti Fungsi : Merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional usaha inti serta melakukan pemasarannya serta mengatur semua kegiatan operasional dan pengembangan. Tugas : Dalam menjalankan tugasnya manager bekerjasama dengan staf pegawai dan juga yang bekerja di cabang untuk pengembangan setiap produk yang ditawarkan agar 106 Ibid. 107 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010.


60

lebih lancar, contoh: setiap satu bulan sekali manager memberi laporan kepada pimpinan wilayah lalu kebagian Operasional Pemasaran (OPP).108 5. Asisten Manager Usaha Lain Fungsi : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengatasi pelaksanaan kegiatan operasional usaha lain serta melakukan pemasaran dan bekerjasama dengan staf opersional pengembangan dan menjalankan usaha lain dan berusaha untuk melakukan promosi kepada masyarakat. Tugas : Kegiatan promosi usaha lain, melakukan promosi dalam bentuk papan reklame, surat kabar dan brosur. 6. Manager Keuangan Fungsi : Pembendaharaan serta akuntansi kantor wilayah. Manager keuangan menentukan biaya yang keluar dengan persetujuan pimpinan wilayah. Tugas : a. Menyusun rencana kerja dan anggaran bagian keuangan yang meneliti laporan dari cabang mengenai keuangan dan menentukan anggaran untuk setiap satu bulan atau tiga bulan sekali. b. Menyusun rencana jangka panjang dan kerja serta anggaran kantor wilayah, mengalokasikan anggaran serta mengevaluasi realisasi anggaran dan pelaporan agar penggunaan keuangan dapat terkendali secara efektif dan efisien. Setiap kantor wilayah dan cabang harus memberikan laporan

108 Pedoman Operasional Kantor Cabang, Loc. Cit.


61

sehingga penggunaan uang atas biaya-biaya yang dikeluarkan dapat terkendali dengan baik.109 7. Asisten Manager Pembendaharaan Fungsi : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengurus pembendaharaan, penagihan dan perpajakan, dan menyusun rencana kerja, dan anggaran kantor wilayah dan kantor cabang. Bekerjasama dengan para staf keuangan dalam menjalankan fungsinya baik masalah pajak, listrik, telepon, dan lainnya dan menyusun biaya-biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya selama setahun kedepan.110 Tugas : a. Mengurus dan menyelesaikan piutang/hutang kantor wilayah dan kantor cabang, dan menyelesaikan sehingga tidak ada masalah dikemudian hari. b. Mengurus perpajakan, asuransi, dan iuran-iuran lainnya yang menjadi beban kantor wilayah dan kantor cabang. 8. Asisten manager akuntansi Fungsi : Mengawasi verifikasi dokumen keuangan dan pembukuan serta penyajian laporan keuangan kantor wilayah dan kantor cabang.

109 Ibid. 110 Ibid.


62

Tugas : a. Merencanakan dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran sebagai akuntansi seperti membuat laporan keuangan satu bukan sekali dan juga laporan realisasi anggaran pendapatan dan biaya (cast basis bulan Juni 1998 triwulan). b. Merencanakan dan melaksanakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dan verifikasi dokumen serta ketetapan kode perkiraan pembukuan dan mengelompokannya.112 9. Manager Sumber Daya Manusia Fungsi : Merencanakan,

mengkoordinasi,

menyelenggarakan

dan

mengendalikan

administrasi dan pengembangan serta kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bekerjasama dengan staf pegawai dalam melakukan beberapa hal diantaranya pelatihan, diklat rekrutmen, promosi, mutasi, pensiun pegawai, pengangkatan dan kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan hukuman. Tugas : a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi urusan diklat, promosi dan mutasi pada bulan Juni sebanyak 22 pegawai serta mengawasi proses rekrutmen dan pemensiunan pegawai. b. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi urusan izin perkawinan dan pencarian serta penindakan/sanksi disiplin dan sebelum itu asisten manager SDM harus mengetahui pegawainya sudah menikah atau belum.

112 Ibid.


63

10. Asisten Manager Perusahaan Fungsi : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi proses pembuatan daftar gaji dan tunjangan, asuransi pegawai, cuti, bantuan pembinaan jasmani dan rohani, rekreasi, suatu perintah perjalanan dinas serta bantuan lainnya untuk pegawai kantor wilyah dan kantor cabang. Tugas : a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi urusan asuransi pegawai, bantuan sosial, dan perjalanan dinas, uang pesangon persiapan pensiun pegawai, pembinaan jasmani rohani dan rekreasi serta bantuan lainnya dan bekerjasama dengan staf dalam membuat akses. b. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi urusan cuti, dispensasi, jam kerja, lembur.113 11. Manager Logistik Fungsi dan Tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan dan perlengkapan rumah tangga dan pengelolaan bangunan pada kantor pusat dan kantor cabang dengan menjaga fasilitas yang dimiliki maupun perawatan bangunannya agar perlengkapan rumah tangga tetap terawat.

113 Ibid.


64

12. Asisten Manager Pelengkapan dan Rumah Tangga Fungsi : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengurusan tata usaha, kantor, kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan keamanan serta kendaraan dinas. Tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan investasi kantor serta mengusulkan penghapusannya dan membuat laporan dari data dalam inventarisasi sarana kerja sehingga terjaga dan terkoordinasi. 13. Asisten Manager Bangunan Fungsi : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengurusan administrasi tanah, bangunan dan prasarananya, rencana bangunan, membuat kalkulasi biaya dan pemeliharaan bangunan serta pengawasan pelaksanaan pembangunan, perbaikan bangunan di kantor pusat dan kantor cabang. Tugas : a. Merencanakan dan melaksanakan usulan rencana perbaikan bangunan dan prasarana maka dibuat rencana biaya dan kepemimpinan wilayah. b. Merencanakan, melaksanakan pengurus dan pemeliharaan bangunan, prasarana dan rumah dinas untuk pejabat perusahaan.


65

14. Humas dan Hukum Fungsi : Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kehumasan, prokol dan hukum di kantor pusat dan kantor cabang. Tugas : a. Melakukan publikasi dan pelayanan informasi perkembangan perusahaan serta kegiatan penyuluhan hukum melalui koran (press realease) serta memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi. b. Melaksanakan kegiatan kepustakaan serta evaluasi dan dokumentasi hukum dengan mengumpulkan dan menyimpan buku-buku yang sesuai dengan perusahaan dengan arsip. c. Mendampingi/mewakili pimpinan dalam menangani masalah hukum.114 15. Ahli Taksir Fungsi : Membantu

pimpinan

wilayah

dalam

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jasmani sesuai prosedur. Tugas : a. Melakukan evaluasi atas rata-rata taksiran/rata-rata uang pinjaman kantor cabang dalam rangka taksiran dan uang pinjaman agar sesuai dengan prosedur serta melakukan pengujian barang bukti sesuai dengan permohonan instansi terkait dalam rangka penetapan nilai taksiran barang. b. Melakukan survei dan pengkajian Harga Pasar Setempat (HPS) atas barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pedoman dalam penempatan taksiran.115 114 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010. 115 Pedoman Operasional Kantor Cabang, Struktur Organisasi, Perum Pegadaian.


66

16. Fungsional Teknologi Informasi Fungsi : Melakukan pemeliharaan dan pengamanan database, perangkat lunak, jaringan dan teknis perangkat lunak dan melakukan pemeliharaan dan perawatan database (data pegawai yang ada komputer). Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran fungsional dan teknologi informasi dengan memberikan masukan dan usulan kepada pusat teknologi informasi yang terkait dengan pengembangan dan perbaikan penggunaan data perusahaan dan kehandalan aplikasi beserta infrastruktur sistem manager cabang atas pelaksanaan pengoperasian data dan sistem aplikasi kantor cabang dalam pembukuan kantor wilayah.116 Selain yang tersebut diatas, terdapat juga bagian-bagian lain yang juga mempunyai peranan khusunya dalam pelayanan secara langsung kepada masyarakat (debitur) yaitu: 1. Kasir Tugas : Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang. Rincian tugas/pelaksanaan tugas : 116 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010.


67

a. b. c. d.

Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja. Menyiapkan bahan dan perlengkapan kerja. Menandatangani buku penyerahan alat-alat kerja. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Menerima dan menghitung modal kerja. f. Mencocokkan dan menandatangani Buku Serah Terima Uang. g. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran tugas. h. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah. i. Penerimaan dari transfer. j. Penerimaan dari hasil penjualan lelang. k. Penerimaan lain-lain, meliputi: - Menerima bukti pendukung dari penyetor atau pihak luar untuk setiap penerimaan lain-lain. - Mencatat penerimaan tersebut kedalam laporan harian kas. - Semua penerimaan harus berupa uang tunai dan disimpan dalam brangkas kasir. l. Menyerahkan bukti pendukung kepada bagian administrasi. m. Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit. n. Pembayaran pengeluaran lain-lain dengan langkah-langkah pembayaran sebagai berikut : - Menerima bukti-bukti pembayaran berupa kuitansi bon dan bukti-bukti lainnya yang sah yang telah disetujui Kepala Kantor Cabang. - Mencatat kedalam laporan harian kas. - Pembayaran uang kelebihan. o. Pembayaran pinjaman pegawai dengan langkah-langkah sebagai berikut : - Menerima Formulir Pinjaman Pegawai (FP) yang telah ditandatangani oleh Kepala Cabang atau pejabat yang berwenang. - Menyiapkan pembayaran dan memberi cap lunas pada Formulir Pinjaman Pegawai.117

2. Pemegang Gudang Tugas : Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. 117 Esther Milion, Op. Cit., hal. 59.


68

Rincian Tugas/Pelaksanaan Tugas : a. Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan. b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Kepala Subseksi Operasi atau Wakil Kepala Cabang atau Kepala Cabang sesuai ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan. c. Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, mengatur penyimpanannya agar terlihat rapi dan memudahkan dalam menghitung atau memindahkannya. d. Merawat, memelihara, membersihkan barang jaminan dari debu, air dan kotoran lainnya agar barang jaminan tetap dalam keadaan baik dan aman. e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain. f. Melapokan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka serah terima jabatan. g. Mencatat dan mengadministrasikan mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.118 3. Penyimpanan Barang Jaminan Tugas Pokok adalah : Mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah. Rincian Tugas/Pelaksanaan Tugas : a. Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan. b. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Kepala Subseksi Operasi atau Wakil Kepala Cabang atau Kepala Cabang sesuai dengan 118 Ibid.


69

ketentuan yang berlaku untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas. c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain. d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman. e. Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.119 4. Penulis Surat Bukti Kredit Tugas : Memasukkan data nasabah, taksiran, dan uang pinjaman ke dalam SBK dari kartu taksasi/formulir permintaan kredit secara akurat. Rincian Tugas/Pelaksanaan Tugas : a. Menerima barang jaminan dan kartu taksasi dari KPK. b. Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman ke dalam komputer. c. Memberi nomor pada kartu taksasi sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer. d. Memasukkan data bukti ke kas debet/kredit yang telah dikeluarkan atau diterima oleh kasir. e. Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas. f. Membuat file dwilipat SBK dan SBK tebusan yang telah diperiksa oleh Subseksi Operasi dan menyimpannya.120

3.

Kegiatan Usaha Perum Pegadaian Perum Pegadaian mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekaligus memupuk keuntungan melalui pemberian pinjaman skala mikro, kecil, dan menengah serta melaksanakan usaha lainnya berdasarkan ketentuan 119 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010. 120 Esther Milion, Op. cit., hal. 59.


70

dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tujuan tersebut, Pegadaian menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Pemberian pinjaman atas dasar hukum yang menerapkan prinsip-prinsip fidusia 3. Menjalankan usaha lainnya yang menunjang terwujudnya misi dan visi perusahaan.121 Perum pegadaian memiliki beraneka ragam kegiatan usaha dan produk untuk memenuhi beraneka ragam permintaan pelayanan usaha gadai untuk masyarakat, diantaranya adalah: a. Kredit Cepat Aman (KCA) KCA merupakan produk unggulan pegadaian, dan paling banyak diminati oleh masyarakat. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Melalui KCA ini Pemerintah berupaya untuk melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman dengan pengembalian atau bunga yang tidak wajar. KCA merupakan pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-. Jaminan yang diberikan berupa benda bergerak, baik barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 121 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010.


71

bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja.122 b. KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga) Kredit Usaha Rumah Tangga ini bertujuan untuk membantu mengembangkan Usaha Rumah Tangga, serta mensejahterakan masyarakat, ini merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, Usaha Rumah Tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Adapun keunggulan dari produk ini adalah sebagai berikut : - Prosedur pengajuannya sangat mudah. - Pelayanan mudah, cepat dan aman. - Proses kurang lebih hanya 3 (tiga) hari. - Pinjaman sampai dengan Rp. 3.000.000,- Pinjaman dapat diangsur sampai 36 bulan dengan jumlah angsuran tetap. 123 c. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) KREASI bertujuan untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta mensejahterakan masyarakat, yang merupakan salah satu misi yang diemban Pegadaian sebagai BUMN. Adapun keunggulan dari produk ini adalah sebagai berikut : - Prosedur pengajuannya sederhana, mudah dan cepat. - Dalam tempo 3 hari kredit sudah bisa cair. - KREASI dapat diperoleh di kantor cabang diseluruh Indonesia. - Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. - Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah, hanya 0,9 % per bulan, flat. 122 Portal Perum Pegadaian, Bersama Kerabat Menggapai Cita, www.pegadaian.co.id, diakses 8 Juni 2010. 123 Ibid.


72

- Agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil plat kuning/hitam, serta sepeda motor) sehingga kendaraan dapat tetap dipergunakan untuk mendukung operasional usaha. - Pelunasan kredit dilakukan dengan angsuran setiap bulan. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.124 d. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pegembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Adapun keunggulan dari produk ini adalah sebagai berikut : - Proses mudah dan pengajuan kredit sudah bisa cair dalam waktu yang relatif cepat, biasanya dalam jangka waktu 2-7 hari. - Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. - Sewa modal yang relatif murah hanya 0,9% per bulan flat, atau 11,8% per tahun. - Agunan berupa perhiasan hanya emas. - Pinjaman bisa mencapai 95%dari nilai taksiran agunan. - Pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan jumlah angsuran tetap. - Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah tamah dan santun dalam memberikan pelayanan. - Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal.125 e. ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) ARRUM ditujukan bagi pengusaha mikro kecil, ARRUM merupakan pembiayaan untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.

124 Ibid. 125 Ibid.


73

Adapun keunggulan produk ini adalah sebagai berikut : - Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih 3 hari, dan biayabiaya yang kompetitif dan relatif murah. - Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. - Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil maupun motor) sehingga fisik kendaraan masih tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha. - Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran agunan. - Pelunasan dilakukan secara angsuran setiap bulannya dengan jumlah tetap. - Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijaroh. - Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.126 f. Ar-rahn (Gadai Syariah) RAHN merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian Syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, untuk solusi pendanaan yang Cepat, Praktis, dan Menentramkan. Adapun keunggulan produk ini adalah sebagai berikut : - Cepat - Praktis

: Hanya 15 menit kebutuhan dana Anda akan terpenuhi :

Tidak perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. Nasabah cukup membawa barang-barang berharga miliknya, saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat melunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan

126 Ibid.


74

nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. - Menentramkan : Sumber dana pegadaian berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukumg oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar’i dan menentramkan.127 g. Mulia Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu Fleksibel. Akad Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi. Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.128 Adapun keunggulan produk ini adalah sebagai jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk :

127 Ibid. 128 Ibid.


75

- Menabung logam mulia untuk menunaikan Ibadah Haji. - Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang - Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.129 h. Jasa Taksiran Jasa Taksiran adalah suatu pelayanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.130 Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi. i. Jasa Titipan Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak atau disalahgunakan orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan sendiri. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai dengan satu tahun dan dapat diperpanjang. Pegadaian akan menjaga dan melindungi dengan penuh perhatian.131

129 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 9 Juni 2010. 130 Portal Perum Pegadaian, Loc., Cit. 131 Ibid.


76

C. Peraturan Parate Eksekusi dalam Perjanjian Gadai di Perum Pegadaian Kota Medan Istilah parate eksekusi pada prakteknya di kenal dengan istilah lelang,132 menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian, Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan. Pelelangan ataupun eksekusi barang gadai dalam Perum Pegadaian secara umum berdasarkan pada Pasal 1155 KUHPerdata dan secara khusus diatur tersendiri dalam peraturan Perum Pegadaian. Di dalam Pasal 1155 (1) KUHPerdata disebutkan: Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdata tersebut diatas dapat dilihat beberapa ketentuan bahwa : Pasal 1155 KUHPerdata merupakan ketentuan yang bersifat menambah (annvullend-recht), karena para pihak bebas menetapkan lain. Dalam hal para pihak tidak menyimpangi ketentuan tersebut, maka barulah Pasal 1155 KUHPerdata berlaku ; jika si berhutang atau pemberi gadai wanprestasi, maka 132 Wawancara dengan Lintong Panjaitan, Humas & Hukum Kanwil Perum Pegadaian Medan, tanggal 23 Juni 2010, Anhar, Kacab Perum Pegadaian Simpang Limun, tanggal 24 Juni 2010.


77

penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai didepan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat.133 Hak ini diperoleh kreditur, kalau debitur atau pemberi gadai sudah wanprestasi. Sejak saat debitur atau pemberi gadai wanprestasi, lahirlah hak tersebut ; hak ini diberikan oleh undang-undang, tidak perlu diperjanjikan; untuk penjualan tersebut tidak diisyaratkan adanya title eksekutorial.134 Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantara pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri. Hak pemegang gadai untuk menjual barang gadai tanpa title eksekutorial disebut Parate Eksekusi. Karena ia tidak perlu suatu title eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap di tangan pemegang gadai dan karenanya di sebut Parate Eksekusi.135 Adapun hukum gadai yang berlaku di lingkungan Perum Pegadaian adalah Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian /ADP), Stb No. 81/1982 dan Hukum Indonesia.

133 Dalam hal ini pemegang gadai (orang perorangan) juga memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1155 yang menjadi dasar hukum parate eksekusi dalam perjanjian gadai. Seperti yang diketahui Eksekusi (pelaksanaan dari putusan) dapat dilakukan dengan cara : melalui proses beracara (melalui pengadilan), tidak perlu melalui proses beracara (parate eksekusi), melalui penyitaan ,cukup dengan akta yang sudah mewakili sebuah putusan dari pengadilan. 134 Hak mengeksekusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sama seperti keputusan hakim. 135 J. Satrio., 2002, Op. cit., hal. 121-122.


78

KUHPerdata Buku II Bab XIX tentang gadai dapat juga dipergunakan sepanjang terdapat kekosongan di dalam ADP. Di samping itu juga KUHPerdata Buku III tentang perjanjian pinjam mengganti (perjanjian pinjam uang) Bab XIII berlaku untuk perjanjian pinjam uang/kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.136

Selanjutnya pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional bagi kantor cabang Perum Pegadaian, berlaku Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.137 Dan diatur pula didalam Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No.48/Op1.00211/2003. Jadi, selain berkiblat pada KUHPerdata Perum Pegadaian juga mempunyai peraturan tersendiri dalam menjalankan tugasnya tidak terkecuali masalah parate eksekusi atau lelang. Parate eksekusi selain diatur di dalam peraturan-peraturan yang tersebut diatas juga telah disebutkan dengan jelas di dalam Surat Bukti Kredit tentang Perjanjian Kredit pada poin 5 antara Perum Pegadaian dengan nasabah (debitur), adapun isinya antara lain: 1. Tarif Sewa Modal …% per 15 hari dan maksimum …% 1 hari s/d 15 hari dihitung 15 hari. 2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp.100,3. Jangka Waktu Kredit maksimum 120 hari (4 bulan) dan dapat diperbaharui. Pelunasan/perbaharui kredit setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp…..

136 Mariam Darus Badrulzaman, Op. cit., hal. 166 137 Muhammad Syukron Yamin Lubis, Op. cit., hal. 30.


79

5. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperbaharui, maka Barang Jaminan akan dilelang tanggal :………………… 6. Mintalah bukti setiap melakukan pembayaran. 7. SBK ini tidak untuk diperjualbelikan, dan jika SBK hilang segera laporkan kepada kami, jika tidak dilaporkan risiko ditanggung nasabah.138

Pada prinsipnya jangka waktu gadai adalah, minimal 15 hari dan maksimum 120 hari, sesuai dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor: SE.16/Op.1.00211/2001

tentang

petunjuk

Pelaksanaan

SK

Direksi

Nomor:

020/Op.1.00211/01.139 Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, dan telah diberitahukan sebelumnya tentang batas waktu jatuh tempo kepada nasabah, namun tetap tidak dihiraukan maka Perum Pegadaian berhak untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai. Sistem lelang dalam perjanjian gadai di Perum Pegadaian berbeda dengan sistem lelang dalam fidusia, hipotik,dan hak tanggungan. Dalam gadai dikenal istilah Parate Eksekusi, yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa harus melalui putusan pengadilan. Dapat dilihat dengan adanya 2 (dua) cara di dalam KUHPerdata pada Pasal 11551156 tentang penyelesaian masalah jika debitur wanprestasi, yaitu melalui parate eksekusi (eksekusi langsung) atau melalui putusan pengadilan. Pada prakteknya parate eksekusi yang lebih sering digunakan. Karena dianggap lebih mudah, murah, dan tidak melalui proses yang berbelit-belit. Namun apabila tidak bisa diselesaikan 138 Surat Bukti Kredit (SBK), Perum Pegadaian. 139 Salim HS., Loc. cit., hal. 49.


80

melalui parate eksekusi maka dapat dilakukan melalui putusan pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 1156 : Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya. Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam KUHPerdata penyelesaian yang dianjurkan dalam perjanjian gadai adalah melalui parate eksekusi, sedangkan melalui pengadilan merupakan pilihan kedua bila tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Perum Pegadaian merupakan satu-satunya badan hukum di Indonesia yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Adapun kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai yang dalam hal ini adalah Perum Pegadaian. Didalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Istilah dan pengaturan parate eksekusi dalam gadai terdapat di dalam KUHPerdata pada Pasal 1155. Mengenai parate eksekusi pada lingkungan Perum Pegadaian, sebenarnya terdapat dan tercantum di dalam perjanjian gadai, yaitu pada Surat Bukti Kredit tentang Perjanjian Kredit. Yang menjelaskan secara jelas


81

mengenai tarif sewa modal, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo,dan tanggal pelelangan, hanya saja penjelasannya tidak terlalu terperinci, karena hanya menyebutkan tanggalnya saja.

Sedangkan pengaturan lebih lanjut terdapat pada

Opp.2/67/5 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian dan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian No.48/Op1.00211/2003 tentang Lelang Barang jaminan.


BAB II PERATURAN PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA MEDAN

Recommend Documents