PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN (STUDI DI KANTOR PERUM PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA) TESIS

PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN (STUDI DI KANTOR PERUM PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)

TESIS

Oleh

HERLY GUSTI MELIANA SIAGIAN 077011027/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN (STUDI DI KANTOR PERUM PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh HERLY GUSTI MELIANA SIAGIAN 077011027/MKn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Telah diuji pada Tanggal : 06 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Muhammad Abduh, SH.

Anggota

: 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum. 2. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS. 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN. 4. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum.

Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

ABSTRAK

Peranan seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa notaris. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari maupun membuka atau memperluas bidang usaha, masyarakat berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah keuangannya masing-masing. Salah satu caranya adalah dengan menggadaikan harta benda miliknya kepada lembaga pegadaian. Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintahan dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga perkreditan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian. Salah satu produk Perum Pegadaian untuk membantu kebutuhan masyarakat yaitu Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), dimana kredit ini berdasarkan hukum fidusia. Debitur yang membutuhkan dana tidak menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian. Yang menjadi permasalahan dari penelitian pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama ini adalah bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia, bagaimana kedudukan benda jaminan dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia, dan bagaimana peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia. Peneliltian ini bersifat deskriptif analitis. Materi penelitian diperoleh dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta di dukung dengan nara sumber. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia ini, notaris memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kredit angsuran sistem fidusia ini, para nasabah tidak harus memilih kredit gadai yang mengharuskan objek gadai berada dalam kekuasaan Perum Pegadaian. Kredit angsuran sistem fidusia ini mengatur para pihak khususnya Perum Pegadaian untuk tidak menguasai objek jaminan milik nasabahnya. Hal itu sangat membantu nasabah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari segi ekonomi, karena objek jaminan itu masih tetap dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan usahanya. Peranan notaris tidaklah selalu dominan disetiap perbuatan hukum, salah satunya pada perjanjian kredit baik di perbankan maupun di pegadaian. Dimana perjanjian kredit tersebut umumnya telah dibuat sesuai dengan kehendak pihak kreditur. Namun, untuk kredit yang jumlahnya besar Perum Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Pegadaian mengharuskan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia tersebut dibuat langsung oleh notaris/bersifat otentik. Sedangkan untuk perjanjian kredit angsuran sistem fidusia dengan nilai kredit yang kecil, Perum Pegadaian hanya melegalisasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia tersebut. Sedangkan untuk pengikatan objek jaminan yang merupakan perjanjian tambahan/ikutan dari perjanjian kredit angsuran sistem fidusia itu, peran notaris sangat diperlukan untuk melakukan pendaftaran ke bagian pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI setempat. Hal itu dilakukan agar Perum Pegadaian memperoleh kedudukan atau hak yang diutamakan dari pihak lain atas objek jaminan fidusia tersebut. Hendaknya notaris tetap bertindak sesuai dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hendaknya Perum Pegadaian tetap mengedepankan atau melayani masyarakat, namun tetap memegang prinsip kehatihatian dalam setiap mengeluarkan kredit. Hendaknya notaris berusaha untuk menciptakan suatu cara atau kesempatan agar berperan disetiap perbuatan hukum, namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci :

Peranan Notaris, Kredit Angsuran Sistem Fidusia, Perum Pegadaian.


ABSTRACT

Role of a notary is always needed by community especially those who are developing and even every individual needs the services provided by a notary. To meet their daily necessity or to expand their business, peole try to do various ways to solve their own financial problem. One of the ways the take is by mortgaging their properties to the pawnshop. In Indonesia, the only pawnshop officially established by the government is Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Public Pawnshop Service). Perum Pegadaian is a state-ownwed enterprise (BUMN) in the form of nonbank credit institution providing a credit service based on the law on pawning and open for everybody who needs fund by submitting his/her movable property as the guarantee. One of the products offered by Perum Pegadaian to help meet the people’s need is Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Fiducial Credit System) which is based on the law on fiducia. The debtor who needs fund does not submit his/her movable property as a guarantee to the Perum Pegadaian. The purpose of this analytical descriptive study with normative juridical approach is to find out to how the authority of notary is involved in the making of Fiducial Credit System agreement and the role of notary in the implementation Fiducial Credit System agreement in the Perum Pegadaian Cabang Medan Utama (Public Pawnshop Service Medan Main Branch). The data for this study in the forms of primary, secondary and tertiary legal materials were obtained through library research. The data obtained were qualitatively analyzed through deductive and inductive methods and descriptively presented. The result of this study shows that in the Fiducial Credit System agreement, a notary has an authority to make a fiducial credit system agreement in Perum Pegadaian according to the existing legislation. With this fiducial credit system, the customers do not have to choose the pawn credit requiring that the object pawned must be in the hold of Perum Pegadaian.This fiducial credit system regulate the parties involved especially the Perum Pegadaian in order not to have control over the objects of guarantee belongs to its customers. This policy helps the customers very much in improving their economic welfare because the object they guaranteed can still be used to run their businesses. The role of notary is not always dominant in every legal action such as in the making of credit agreement in a bank or pawnshop service. Generally, the credit agreement has been made based on the creditor’s policy. Yet, for the credit of a very large amount, Perum Pegadaian requires that the fiducial credit system agreement, to make it authentic, is directly made by a notary, and for the fiducial credit system agreement with a small amount of credit, Perum Pegadaian only legalizes it. To bind the additional object of guarantee to be included in the fiducial credit system agreement, the role of a notary is needed very much in the process of registering it to the fiducial registration section in the local Regional Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Offices of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This action is needed to ensure that Perum Pegadaian gets the more prioritized position or rights that the other parties concerning the object of fiducial guarantee. It is suggested that a notary keep taking action according to his/her authority based on the existing legislation. Perum Pegadaian should keep prioritizing and providing its service for the community under the principle of caution at any time a credit is given. A notary should try to create a way or opportunity to play his/her role in every legal action based on the community need and the existing legislation.

Key words :

Role of Notary, Fiducial Credit System, Public Pawnshop Service.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah dapat menyelesaikan studi pada program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul ”Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama)”. Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini Penulis telah banyak memperoleh dorongan, pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, SpA(K), yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melanjutkan studi sampai dengan memperoleh gelar magister di Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2. Direktur

Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Ir. T.

Chairun Nisa B, MSc., dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN., serta para guru besar dan staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan


Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi hari depan Penulis. 3. Bapak Prof. Muhammad Abduh, SH., Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum, dan Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS., selaku dosen pembimbing serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum., yang dengan sabar membantu memberikan bimbingan dan saran kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini. 4. Bapak Agus, selaku Kepala Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama dan Rini Pelita Suharti, selaku Pegawai Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama, yang telah membantu memberikan kesempatan dan membantu Penulis dalam memberikan bahan-bahan yang mendukung penulisan tesis ini. 5. Kepada para staf Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam mengurus administrasi selama kuliah. 6. Kepada teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 7. Secara khusus Penulis haturkan sembah sujud kepada yang tercinta Orang Tua Penulis Alm. Kompol. Purn. Drs. S O Siagian dan Alm. M. Br Pasaribu, serta suami tercinta Kompol. N. Siahaan,SH,MHum dan anak-anak tercinta Widya Br Siahaan, Willy Siahaan dan Widodo Siahaan yang telah mendukung Penulis untuk


tetap semangat dalam melanjutkan studi di Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan kita bersama. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan kita semua. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 6 Agustus 2009 Penulis,

(Herly Gusti Meliana Siagian)


RIWAYAT HIDUP

A. Keterangan Pribadi. 1. Nama

: Herli Gusti Meliana Siagian.

2. Tempat/ Tanggal Lahir

: Banda Aceh/ 9 Juli 1967.

3. Status Perkawinan

: Menikah .

4. Alamat

: Jln. Pertahanan No. 41 Patumbak.

5. Pekerjaan

: Wiraswasta.

6. Agama

: Kristen Protestan.

B. Keterangan Keluarga. 1. Nama Orang Tua. a. Ayah

: Alm. Kompol. Purn. Drs. S O Siagian.

b. Ibu

: Alm. M. Br Pasaribu.

2. Nama Suami

: Kompol. N. Siahaan,SH,MHum.

3. Nama Anak

: - Widya Br Siahaan. - Willy Siahaan. - Widodo Siahaan.

C. Riwayat Pendidikan. 1. SD Swasta Gloria Medan.

Tahun 1980

2. SMP Negeri 16 Medan.

Tahun 1983

3. SMA Negeri 11 Medan.

Tahun 1986

4. S1 Fakultas Hukum USU Medan.

Tahun 1992

5. Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan USU Medan.

Tahun 2009


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ......................................................................................................... i ABSTRACT ........................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR.......................................................................................

v

RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................

viii

DAFTAR ISI......................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL .............................................................................................

xii

BAB I PENDAHULUAN...............................................................

1

A. Latar Belakang ............................................................................

1

B. Permasalahan .............................................................................

7

C. Tujuan Penelitian .......................................................................

7

D. Manfaat Penelitian .....................................................................

8

E. Keaslian Penelitian .....................................................................

8

F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....................................................

10

1. Kerangka Teori .......................................................................

10

2. Konsepsi .................................................................................

17

G. Metode Penelitian .......................................................................

22

1. Sifat dan Materi Penelitian .....................................................

22

2. Sumber Data ...........................................................................

23

3. Alat Pengumpulan Data ..........................................................

24

4. Analisis Data...........................................................................

24

BAB II

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK ........................................................................................

25

A. Sejarah Notaris di Indonesia ......................................................

25


BAB III

BAB IV

B. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik ...............

28

BENDA-BENDA YANG DAPAT DIJADIKAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA..........................................................................

42

A. Pengertian Jaminan Fidusia..........................................................

42

B. Asas-asas Jaminan Fidusia...........................................................

43

C. Objek Jaminan Fidusia................................................................

47

D. Pembebanan Jaminan Fidusia .....................................................

52

E. Hapusnya Jaminan Fidusia....................................................

54

F. Eksekusi Jaminan Fidusia .....................................................

57

PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN.

63

A. Deskripsi Perum Pegadaian ........................................................

63

1. Sejarah Lembaga Pegadaian ...................................................

63

2. Jaringan Kerja dan Unit Usaha Perum Pegadaian...................

67

3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian.....................................

70

B. Prosedur Layanan Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama ...................................

77

1. Prosedur Pemberian Kredit.....................................................

91

2. Prosedur Pelunasan Kredit......................................................

93

3. Prosedur Perpanjangan Kredit ................................................

94

C. Peranan Notaris dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Perum Pegadaian....................................................

96

1. Praktek Pembuatan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama ......................................................................................

96


2. Prosedur Pengikatan Fidusia Terhadap Benda-Benda Jaminan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama ......................................................................................

101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ……………………………………..

108

A. Kesimpulan .................................................................................

108

B. Saran............................................................................................

109

DAFTAR PUSTAKA…… ................................................................................

110


DAFTAR TABEL

Nomor 4.1

Judul

Halaman

Kantor-kantor Cabang Perum Pegadaian di Kantor Wilayah Sumut-NAD …………………………………………………….

68

4.2

Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fudisia ………….

91

4.3

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ……………...

105


DAFTAR LAMPIRAN

No. 1.

Judul

Halaman

Perjanjian Jaminan Fudisia ……………………………………………

113


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Keberadaan notaris sebagai pekerja jasa diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan selanjutnya mewakili negara/pemerintah dalam kompetensi hubungan hukum privat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan notaris dalam hal ini benar-benar begitu berperan karena notaris dalam kapasitasnya yang dipercaya untuk membuat akta otentik, dengan sendirinya juga dipandang sebagai pejabat umum yang selalu berusaha mencegah terjadinya konflik. Profesi

notaris

merupakan

instansi

yang

membuat

akta-akta

yang

menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, notaris tidak hanya melayani masyarakat perkotaan tapi juga harus melayani masyarakat pedesaan sekalipun ia harus mengeluarkan tenaga dan materil yang tidak sedikit untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. “Alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (Rechtszerkerheid)”. 1

1

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 7. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat memberi bantuannya, baik dengan nasehat-nasehat yang diberikan olehnya kepada mereka yang membutuhkan, maupun dengan penyusunan akta-akta yang sedemikian rupa, sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan jasa notaris. Dalam penyusunan akta itulah terletak keterampilan dan seni dari seorang notaris dalam menerapkan hukum, sehingga dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihakpihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku bahkan dengan demikian dapat menimbulkan kasus-kasus hukum baru (neubuilding) dan mencari penyelesaian-penyelesaian dimana hukum/ undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai suatu kasus, sehingga dengan demikian notaris ikut serta menemukan hukum baru (rechtsranding) dengan memperhatikan segala hal yang menyangkutnya, antara lain hal-hal yang menyangkut tata hidup masyarakat. Peranan seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang sedang membangun bahkan setiap individu memerlukan jasa notaris. Sebagai ilustrasi, jika seseorang (akan) melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya juga dibuat dengan akta pemisahan dan pembagian warisan. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Jadi, semenjak seseorang lahir sampai meninggal dunia senantiasa selalu tersentuh dan terkait dengan jasa notaris. Perekonomian Indonesia sekarang ini masih mengalami keterpurukan karena dilanda krisis, sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sementara pendapatan sebagian besar masyarakat masih relatif rendah. Akibatnya banyak anggota masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun membuka atau memperluas bidang usahanya. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga setiap anggota masyarakat berusaha dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah keuangannya masing-masing. Salah satu cara yang lazim dilakukan masyarakat adalah dengan menggadaikan harta benda miliknya kepada lembaga pegadaian. Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintahan dinamakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga keuangan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian.


Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana, karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Perum Pegadaian itu sendiri yaitu, “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Perum Pegadaian sudah ada lebih dari 100 (seratus) tahun di kancah keuangan Indonesia. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah yang tidak bertele-tele. Cukup dengan membawa agunan, seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Di samping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri. Sekarang perum pegadaian banyak menawarkan produk-produk lain, Perum Pegadaian memiliki kebijakan pemberian pinjaman dalam rentang nilai dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per surat gadai. Perhitungan bunga dilakukan setiap 15 (lima belas) hari. Sebagai contoh, penggadai yang menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hanya perlu membayar pokok plus bunga pinjaman 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) bila bisa menebus barangnya sebelum masa 15 (lima belas) hari. Perum Pegadaian selalu memberikan alternatif penyelesaian termudah bagi peminjam (penggadai) dalam membayar kredit. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman, mencicil pokok, atau membayar bunga pinjaman saja. Kemudahan ini membuatnya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman bank pada umumnya. Pinjaman bank relatif lebih sulit untuk diperpanjang atau untuk dinegosiasikan peninjauan ulang pembayarannya. 2 Produk-produk Pegadaian sudah semakin beragam dengan dikeluarkannya 2 (dua) produk dengan mekanisme penyaluran kredit usaha mikro dan usaha kecil, 2

www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/html, diakses tanggal 18 Januari 2008.


kedua produk tersebut adalah Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) dan Kredit Angsuran Gadai (Krasida). a. Kreasi adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar fidusia. Kredit atas dasar fidusia merupakan pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan yang sempurna dan memberikan hak yang preferent kepada kreditur, dalam hal ini adalah lembaga jaminan atau fidusia. Kredit dengan fitur fidusia, bagi kreditur dan debitur merupakan jaminan yang ‘ideal’. Bagi kreditur uang yang dilepaskan tetap terjamin. Sedangkan bagi debitur prosedur mendapatkan uang lebih mudah dan yang paling penting lagi adalah barang jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas. b. Krasida adalah pemberian pinjaman uang kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar gadai. Faktor pertimbangan utama dalam pemberian pinjaman tetap dilihat dari analisa cashflow-nya. Maksimum pinjaman untuk setiap nasabah (meski memiliki beberapa unit usaha) adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk usaha mikro dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk usaha skala kecil. c. Kredit serba guna (Kresna) merupakan pengembangan kredit golongan E yang biasanya dimanfaatkan oleh intern pegawai pengadaian. Sampai saat ini Kresna baru bisa diambil oleh pegawai pegadaian. 3 Salim HS, mengatakan bahwa : Dengan berjalannya waktu, produk ini bisa diperluas untuk dimanfaatkan oleh pegawai instansi lain di luar pegadaian. Kresna dimasa datang akan dikembangkan menjadi produk yang bisa dimanfaatkan untuk cicilan kendaraan bermotor. Namun untuk sementara waktu ini Kresna hanya ditujukan untuk pemberian pinjaman uang kepada para pegawai Perum Pegadaian dan dilunasi dengan cara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu kredit dengan dibebani sewa modal sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) flat per bulan atau 15% (lima belas persen) per tahun.4 Perjanjian kredit dengan jaminan gadai pada Perum Pegadaian dibuat dengan perjanjian tertulis antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Ketentuan tersebut dapat 3

www.sinarharapan.co.id_lelang_perum_pegadaian, diakses_tanggal 20 Maret 2008. Salim, HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 89. 4


diketahui bahwa dalam setiap adanya gadai suatu barang, Perum Pegadaian telah menentukan harus adanya Surat Bukti Kredit (SBK). SBK ini diterbitkan oleh Perum Pegadaian dan sengaja dibuat sebagai media atau piranti perikatan serta dijadikan alat bukti untuk kedua belah pihak. Di dalam SBK nantinya untuk saling memantau diantara pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi. Bahkan apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak lain. Mengenai isi perjanjian dan syarat-syarat kredit gadai yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) gadai, pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh Perum Pegadaian. Kepada calon nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir itu atau tidak. “Perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya disebut dengan perjanjian baku”. 5 Dengan demikian, perjanjian kredit gadai pada Perum Pegadaian yang dituangkan dalam SBK dapat juga dikatakan sebagai suatu perjanjian baku. Dari uraian tersebut di atas maka tugas dan fungsi notaris dalam membuat perjanjian kredit pada Perum Pegadaian adalah hanya sebagai mengetahui dan melegalisasi serta mendaftarkannya ke kantor fidusia di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

5

Suharmoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group, 2004, hal. 124. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Dengan demikian luasnya peranan notaris tersebut, menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas dan diteliti, maka penulis membuat penelitian mengenai suatu kajian terhadap peranan notaris dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama. B. Permasalahan Berdasarkan kenyataan tersebut menimbulkan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama ? 2. Bagaimanakah kedudukan benda jaminan dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama ? 3. Bagaimanakah peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama ? C. Tujuan Penelitian Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama. 2. Untuk mengetahui kedudukan benda jaminan dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama. 3. Untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Medan Utama.


D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 1. Secara teoritis, sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dalam hal ini hukum perjanjian dan hukum jaminan. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengambilan keputusan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara, Kantor Perum Pegadaian Cabang Utama Medan dan notaris dalam menentukan kebijakan dan dalam menghadapi permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan fidusia. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran perpustakaan, ternyata penelitian yang berkaitan dengan “Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama)”, belum pernah ada yang melakukan. Namun begitu, sebelumnya ada beberapa penelitian di kantor perum pegadaian, antara lain sebagai berikut : 1. Esther Million, Magister Kenotariatan, tahun 2003, melakukan penelitian tentang “Tugas Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Pegadaian Dalam Pemberian Kredit Dengan Sistem Gadai (Penelitian Pada PERUM PEGADAIAN Cabang Medan


Pringgan)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana tugas dan fungsi pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam pemberian kredit dengan memakai sistem gadai, bagaimana prosedur pemberian kredit dengan sistem gadai dilakukan pada lembaga pembiayaan pegadaian, dan upaya apa yang dilakukan lembaga pembiayaan dalam penyelamatan kredit bermasalah. 2. Muhammad Syukran Yamin Lubis, Magister Kenotariatan, tahun 2006, melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana bentuk perjanjian kredit gadai pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, bagaimana tanggung jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian atas benda jaminan, dan bagaimana tindakan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian atas benda jaminan setelah debitur wanprestasi. 3. Toto Edward Hutagalung, Magister Kenotariatan, tahun 2008, melakukan penelitian tentang “Pelelangan Atas Barang Jaminan Gadai Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Medan)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : bagaimana prosedur pemberian dan pelunasan benda jaminan gadai pada lembaga pegadaian, bagaimana pelaksanaan pelelangan di Indonesia pada umumnya, dan bagaimana pelaksanaan pelelangan atas barang jaminan gadai di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Medan


Oleh karena permasalahan-permasalahan yang diteliti tersebut berbeda dengan permasalahan yang diteliti penulis, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini asli dan dapat saya pertanggungjawabkan secara ilmiah. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.6 Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan hal yang diamati, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur pengertian dari Notaris yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unutk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Selain membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren). Wewenang notaris lainnya adalah memberikan nasehat hukum dan penjelasan, petunjuk kepada para penghadap tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau yang dilarang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6

Ibnu Husni, 2005, Penelitian dalam Ilmu Hukum, (Online), (http://www. Kamushukum online.co.id/653words.htm), di akses pada tanggal 25 Desember 2008. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Bab Kedua bagian pertama Pasal 1313 Buku III KUHPerdata mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata menimbulkan suatu hubungan antara 2 (dua) orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 7 Pasal 1320 KUHPerdata, mengandung unsur-unsur dari perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andai kata dibuat secara tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. 8 Azas kebebasan untuk membuat perjanjian atau lazim kita kenal dengan azas kebebasan berkontrak ternyata dalam uraian Pasal 1338 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa setiap orang diberi hak untuk membuat perjanjian mengenai

7 8

Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 6. Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hal.

18. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

apapun dan dengan isi pengaturan yang bagaimanapun, asal saja tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian kredit yang telah disepakati mewajibkan dilampirkannya jaminan, dalam hal demikian maka kita dapat melihat berbagai peran notaris sebagai pejabat yang dipercaya juga untuk mengatur pengikatan jaminan. Jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie, yang secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barangbarangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. 9 Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu hubungan hukum perjanjian. Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tempat, yaitu : 1. Di dalam Buku II KUHPerdata Ketentuan-ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan hukum jaminan yang masih berlaku adalah : a. Gadai (Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdata); b. Hipotik (Pasal 1162 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata, dapat dikaitkan juga dengan Pasal 314 hingga Pasal 316 KUHD). 2. Di luar Buku II KUHPerdata, ketentuan-ketentuan hukum itu meliputi : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Pasal 51, Pasal 57); b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia; d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Pasal 49); e. Buku III tentang van zaaken (hukum benda) NBW Belanda. 10 9

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 21. 10 Ibid, hal. 11-12. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Adapun akta-akta pengikatan jaminan yang dibuat oleh notaris-notaris tersebut secara global adalah : a. Pengikatan jaminan dalam bentuk gadai barang maka akta berbentuk akta jaminan gadai barang. Hal ini diatur dalam contoh barang jaminan adalah emas. b. Pengikatan jaminan dalam bentuk jaminan berupa hak atas tanah yang telah terdaftar maka akta yang dibuat adalah Pembebanan Hak Tanggungan, contoh jaminan berupa hak atas tanah atau bangunan yang telah terdaftar. Hal ini sesuai dengan bunyi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Akta yang diikat dengan jaminan hak tanggungan berupa sertifikat tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan. c. Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dalam hal jaminan adalah tanah atau bangunan yang masih membutuhkan dilakukannya proses lebih lanjut ke kantor pertanahan baik balik nama atas hak kepemilikan, pembayaran pajak-pajak terhutang pada negara atau kualifikasi khusus yang dibuat oleh pihak bank. Penggunaan SKMHT ini sesuai kebijakan bank, dimana SKMHT adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa khusus untuk membebankan suatu benda dengan Hak Tanggungan. 11 d. Pengikatan jaminan dalam bentuk akta jaminan fidusia. Pengikatan jaminan fidusia ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Jaminan Fiducia, 12 objek jaminan berupa : 1. benda bergerak, antara lain : mobil (kendaraan roda empat), kendaraan roda dua, truk, mesin-mesin, stok barang dagangan, stok bahan baku, barang setengah jadi dan siap pakai, inventaris perusahaan, meubel, minuman kaleng dan minuman botol serta benda yang akan ada, dalam praktik lazimnya seperti barang inventaris atau barang persediaan/bahan baku yang akan diadakan kemudian. 13

11

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Jaminan (Serial Hukum Perdata Buku II), Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 76. 12 Ibid. hal. 148. 13 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan), Alumni, Bandung, 2006, hal. 10. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

2. benda tidak bergerak dimaksudkan adalah bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, contohnya Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik orang lain. 14 e. Pengikatan jaminan dalam bentuk hipotek maka akta yang dibutuhkan adalah akta hipotek. f. Pengikatan jaminan dalam bentuk borghtocht maka akan dibuat akta borghtocht. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. 15 g. Pengikatan jaminan yang menjadi tanggung jawab beberapa orang dapat dibuat akta pengikatan berbentuk akta tanggung-menanggung. h. Pengikatan jaminan berupa kepercayaan (trust) terhadap orang-orang tertentu maka akta pengikatan jaminan dalam bentuk akta perjanjian garansi. i. Pengikatan jaminan dalam bentuk Cessie Piutang. Pada dasarnya cessie bukanlah merupakan lembaga jaminan seperti halnya dengan hipotik, gadai, dan fidusia. Dalam praktik perbankan, cessie digunakan untuk memperjanjikan pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit karena adanya suatu sebab-sebab lain. 16

14

Ibid, hal. 10. Johanes Ibrahim, Croos Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung. 16 Ibid, hal. 99. 15


Pengertian gadai dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah : “pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman”. 17 Di dalam KUHPerdata Pasal 1150 mengatakan, gadai adalah : suatu hak yang diperoleh oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkanya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Menurut R. Subekti, dengan mengacu pada Pasal 1150 KUHPerdata, pandrecht adalah : “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.” 18 Selain itu, menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa gadai adalah “sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar

17 18

Balai Pustaka, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 283. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Cet. XXI, Jakarta, 1982, hal. 79.


lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu”.

19

Dari beberapa pengertian gadai di atas maka ada beberapa unsur yang terkait dalam gadai yaitu : a. Penerima gadai atau pemegang gadai. b. Memberi gadai atau menggadaikan. c. Pihak yang menyerahkan benda gadai. Dengan demikian gadai merupakan pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Dalam hal ini berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh si peminjam atau debitur. Selanjutnya dapat juga dikatakan bahwa gadai adalah suatu jaminan benda bergerak dengan menguasai bendanya bagi kreditur yang diserahkan oleh debitur. Jaminan dengan menguasai bendanya pada gadai tertuju pada benda bergerak yang memberikan preferensi (droit de preference) dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya (droit de suit). Pemegang gadai juga mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seolah-olah ia sebagai pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Ia mendapat perlindungan jika menerima benda tersebut dengan itikad baik (te goeder trouw ; in good faith), yaitu mengira bahwa si debitur tersebut adalah pemilik sesungguhnya dari benda itu. Diluar negeri yaitu di Negara-negara Eropa, Ingris, Amerika dan Asia juga mengenal lembaga-lembaga jaminan dengan menguasai bendanya (possessory 19

R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-hak atas Benda, Intermasa, Cet. V, Jakarta, 1986, hal. 153. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

security) dan lembaga-lembaga jaminan dengan tanpa menguasai bendanya (nonpossessory security). Jaminan dengan menguasai bendanya, umumnya juga berupa gadai (pledge) dan hak retensi (possessory liens). Sedangkan yang tergolong lembaga jaminan tanpa menguasai bendanya umumnya terdiri atas mortgage, chattel mortgage, (ship mortgage dan aircraft mortgage), hire purchase (sewa beli), preferential rights (hak privilegi). Penggolongan dan jenis lembaga jaminan seperti tersebut di atas dikenal hampir di semua negara hanya dengan sedikit variasi di sana-sini. 20

Berbeda dengan jaminan fidusia, dimana objek jaminan fidusia tidaklah hanya benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, akan tetapi juga termasuk benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Perbedaan lainnya dalam hal penguasaan objek jaminan, dimana objek jaminan pada gadai dipegang oleh kreditur atau penerima objek gadai. Sedangkan objek jaminan pada fidusia dipegang oleh debitur sendiri tetapi selama perjanjian pokoknya atau perjanjian kreditnya belum berakhir maka kreditur tetap memiliki hak atas objek jaminan fidusia tersebut. 2. Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk dihubungkan dengan teori dan observasi, antara abstraksi

20

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Cet. I, Yogyakarta, 1980, hal. 25. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

dan kenyataan. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. 21 Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefenisikan beberapa konsep dasar, agar diperoleh hasil dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Suatu konsep atau kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat pegangan kongkrit dalam proses penelitian. 22 Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 23 Mengenai perjanjian kredit, banyak pendapat para sarjana menerangkan dan mengkaitkannya dengan perjanjian pinjam meminjam uang seperti diatur di dalam KUHPerdata. Menurut Subekti, “dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu juga diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian

21

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 7. 22 Ibid, hal. 133. 23 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1974, hal. 11. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

pinjam meminjam sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1767”. 24 Marhainis Abdul Hay seperti dikutip oleh Mariam Darus, juga menyatakan hal yang sama bahwa, “perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam mengganti dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII, Buku III KUHPerdata”. 25 Mariam Darus Badrulzaman tidak sependapat dengan Subekti dan Marhainis Abdul Hay karena menurutnya, “berdasarkan pernyatan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang”. 26 Demikian pula Djuhaenda Hasan yang menyatakan bahwa antara perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terdapat perbedaan diantaranya yakni : 1. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas. 2. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberian kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh individu. 3. Pengaturan dalam perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III, Bab XIII KUHPerdata. Sedangkan perjanjian kredit selain berlaku ketentuan KUHPerdata juga berlaku Ketentuan Undang-undang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi terutama perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan lain-lain. 24

R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 21. 25 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 11. 26 Ibid., hal. 11 Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

4. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan. 5. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materil maupun immateril. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan dan jaminan ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materil saja.27 Dari beberapa pendapat tentang perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam, dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit itu berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Kemudian karena perjanjian kredit ini belum ada pengaturannya dalam Undang-undang Perbankan, hanya tentang pengertian kredit dan jaminan dalam pemberian kredit, maka perjanjian kredit ini dapat disebut dengan perjanjian tidak bernama. Walaupun ada perbedaan pendapat dalam mengartikan istilah perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam uang, akan tetapi dengan melihat pengertian-pengertian tersebut bahwa kedua istilah perjanjian itu dalam Undangundang Jaminan Fidusia tidak disebutkan secara khusus, namun dalam Pasal 4 UUJF hanya menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

27

Djuhaenda Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 175. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Berbicara tentang jaminan, tentunya jaminan yang paling diminati oleh pihak kreditur adalah jaminan kebendaan. Dan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat. Eksistensi fidusia sebagai lembaga jaminan di Indonesia dulunya hanya didasari pada yurisprudensi. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya konsep mengenai objek fidusia itu sendiri, baik dari sejak lahirnya fidusia dan pengakuannya dalam yurisprudensi tersebut. Pada awalnya, lembaga jaminan fidusia ini dikenal dalam lembaga hukum Romawi dengan nama Fiducia cum creditore. Sedangkan di Indonesia sendiri keberadaan fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, dan kasusnya adalah “pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara constitutum possesorium sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Walaupun demikian, sebenarnya konsep constitutum possesorium ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau diteliti dan dicermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi demikian. 28 Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

28

Mustafa Siregar, Ringkasan Hukum Jaminan, Pasca Hukum USU, Medan, 2004, hal.13.


Berdasarkan Penjelasan Umum UUJF di atas, dalam hal ini lembaga Jaminan Fidusia ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya kepastian hukum dengan cara mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Jaminan Fidusia juga memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Pada Pasal 4 UUJF menyebutkan bahwa, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jaminan Fidusia yang sifatnya ikutan (accessoir) lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang menimbulkan hutang-piutang sebagai jaminan pelunasan. Hubungan hutang-piutang dapat timbul dari perjanjian yang menimbulkan hutang-piutang atau perjanjian kredit. Perjanjian pokok ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik, tergantung para pihak yang menginginkannya.

G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Materi Penelitian Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah desktriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

analitis,

artinya

bahwa

penelitian

ini

termasuk

lingkup

penelitian

yang

mengambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama)”. Sedangkan materi penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder. “Penggunaan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 29

2. Sumber Data Dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Bahan hukum primer. Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia serta Gadai. 2. Bahan hukum sekunder. Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasilhasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian dengan jaminan, khususnya tentang jaminan fidusia. 3. Bahan hukum tertier. 29

Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal. 11. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum. Untuk mendukung penelitian ini diperlukan data penunjang, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai nara sumber, yaitu Kepala Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama, pegawai di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara serta wawancara dengan notaris di Medan.

3. Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain: 1. Dokumen atau Bahan Pustaka. Bahan pustaka dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, teori-teori dan laporan-laporan yang bertalian dengan penelitian ini. 2. Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh data penunjang atau sekunder. Caranya ialah menanyakan secara langsung kepada nara sumber dengan bantuan pedoman wawancara (interview quide) secara mendalam yang telah tersusun dan sistematis.

4. Analisis Data Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Setelah data primer data sekunder diperoleh, selanjutnya data tersebut diseleksi, disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu tanpa mempergunakan rumusrumus statistik. Data tersebut kemudian diterjemahkan secara logis sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif sehingga kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta disajikan dalam bentuk deskriptif. BAB II KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

A. Sejarah Notaris di Indonesia Pada zaman Romawi dahulu telah dikenal seorang penulis yang tugasnya antara lain membuatkan surat-surat bagi mereka yang tidak dapat menulis. Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang bebas dan kadang-kadang budak-budak belian, orang menyebut mereka notariil. “Di samping itu terdapat pula orang-orang yang diserahi membuat akta dan mereka disebut tabelliones atau tabelarii, mereka tugasnya hampir mirip dengan di Indonesia yang disebut pelaksana perkara (Zaakwaarnemer). 30 Pada abad ke-11 atau ke-12 selanjutnya notaris mulai berkembang di daerah pusat perdagangan yang sangt berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah ini selanjutnya dikenal sebagai tempat asal notariat yang dinamakan Latijnse notariaat

30

R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 11. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya karena kemampuannya yang memiliki keahlian untuk mempergunakan tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka. 31 Setelah mengalami perkembangan secara khusus tabeliones ini kemudian dipersamakan Zaakwaarnemer dari pada sebagai notaris sekarang, mereka mulai diatur dari suatu Konstitusi pada tahun 537 oleh Kaisar Justianus, yang menempatkan mereka di bawah pengawasan pengadilan, tetapi tidak berwenang membuat akta dan surat yang sifatnya otentik, surat mana sama halnya dengan ketetapan dari badan peradilan. Selanjutnya Tabularii adalah golongan orang-orang yang menguasai tehnik 25 menulis dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta. Sementara kalangan notarii adalah orang-orang yang khusus diangkat untuk membantu

penulisan

di

kalangan

istana,

lambat

laun

masyarakat

dapat

mempergunakan jasa mereka karena mempergunakan notarii dipandang lebih terhormat dari pada tabelarii. Akhirnya pada masa Karel de Grote tabelarii dan notarii, menggabungkan diri dalam satu badan yang dinamakan Collegium. Mereka akhirnya dipandang sebagai para pejabat yang satu-satunya membuat akta-akta baik di dalam maupun di luar Pengadilan walaupun jenis-jenis akta itu selanjutnya dapat

31

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 3. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. 32 Dari Italia Utara ini notaris berkembang sampai ke Perancis untuk kemudian ke Negeri Belanda. Notaris yang dikenal hari ini di Indonesia telah ada mulai dari abad ke-17 dengan adanya Oost Ind. Compagnie di Indonesia, pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621), Melchior Kerchem, Sekretaris dari College van Schepenen di Jakarta, diangkat notaris pertama di Indonesia. Adalah sangat menarik perhatian cara pengangkatan notaris pada waktu itu, oleh karena berbeda dengan pengangkatan notaris sekarang ini, di dalam akta pengangkatan Melchoir Kerchem sebagai notaris sekaligus secara singkat

dimuat

suatu

instruksi

yang

menguraikan

bidang

pekerjaan

dan

wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di Kota Jakarta untuk kepentingan publik. Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu, sejak pengangkatan Melchior Kerchem, jumlah notaris semakin bertambah jumlahnya. Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan notaris public dipisahkan dari jabatan Secretarius van de gerechte dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah Instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 Pasal, diantaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya. Baru dalam tahun 1860 pemerintah Belanda pada waktu itu 32

Ibid, hal. 3-10


menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturanperaturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal sekarang ini pada tanggal 1 Juli 1860 (Stb.No. 3) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, sebagai peletak dasar yang kuat bagi pelembagaan notaris di Indonesia. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur pengertian dari Notaris yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi notaris bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktikan yang mutlak dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Begitu pula halnya dengan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian, notaris mempunyai kewenangan dalam membuat perjanjian kredit Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

angsuran sistem fidusia. Namun, mengenai isi perjanjian tersebut tetap didominasi kepentingan Perum Pegadaian selaku kreditur. Hal itu terjadi disebabkan pihak Perum Pegadaian tidak mau rugi dan kehilangan dana yang akan dan atau telah diberikan kepada pihak debitur. Namun begitu, umumnya debitur menerima keinginankeinginan dari pihak Perum Pegadaian, hal itu disebabkan karena kebutuhan akan dana yang cukup dan proses pencairan dana kredit cepat. Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum (regel) sedangkan wewenang para pejabat lain adalah pengecualian. Jadi di dalam suatu perundang-undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik terkecuali oleh undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa selain notaris, pejabat umum lainnya juga turut berwenang untuk pembuatan suatu akta tertentu. Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain : 1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdata); 2. Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdata); 3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdata); 4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHD). 5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdata). 33 33

R. Soegono Notodisoerjo, Op. Cit, hal. 53.


Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai 4 notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya) sedangkan yang disebut pada angka 5 notaris tidak berwenang untuk membuatnya tetapi hanya oleh pegawai kantor catatan sipil. Selain membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (Waarmerken dan legaliseren). Wewenang notaris lainnya adalah memberikan nasehat hukum dan penjelasan, petunjuk kepada para penghadap tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau yang dilarang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kewenangan utama notaris adalah untuk membuat akta otentik, maka otensitas dari akta notaris tersebut bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar) sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta itu dibuatnya. Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Untuk itu, wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu : 1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, seperti telah dikemukakan di atas, tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta di dalam mana notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. 3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya di luar daerah jabatannya adalah tidak sah. 4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya (sebelum diambil sumpahnya). 34 Apabila salah satu dari persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta ini ditandatangani oleh para penghadap, kecuali dalam keadaan darurat, seperti pembuatan akta wasiat di atas kapal dan jika seseorang dalam keadaan sekarat. Demikian juga halnya, apabila oleh undang-undang disebutkan untuk suatu perbuatan atau perjanjian atau ketetapan diharuskan dengan adanya akta otentik, dan

34

G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hal 43-50.


jika salah satu dari persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta untuk perbuatan atau perjanjian atau ketetapan itu menjadi tidak sah. Tindakan notaris tersebut bukanlah bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam peraturan tersebut namun hal ini harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi notaris saat itu, tentunya dengan segala bukti-bukti yang ada dihadapannya. Bila Notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak maka hal tersebut ia diberitahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu atau pihak penghadap. Namun apabila si penghadap tetap menghendaki bantuan dari notaris tersebut, pihak penghadap dapat mengajukan tuntutannya kepada Hakim Perdata, dengan menyampaikan surat dari notaris tersebut yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan. “Tugas notaris berdasarkan kepercayaan yang besar yang diberikan oleh pemerintah”. 35 Dimana kepercayaan tersebut harus dihormati oleh masingmasing pihak, kalau tidak dapat menimbulkan akibat yang buruk. Larangan untuk menolak pembuatan akta disebabkan karena pengangkatan notaris oleh pemerintah itu diperuntukkan bagi kepentingan umum sehingga jabatan notaris ini merupakan kewajiban jabatan (Ambisplihten) berdasarkan undang-undang. Adakalanya notaris dapat menolak pembuatan akta dalam hal : 1. Apabila diminta kepada notaris dibuatkan berita acara untuk keperluan atau maksud reklame.

35

Effendi Perangin-angin, Teknik Pembuatan Akta I, Jakarta, 1979, hal 5.


2. Apabila notaris mengetahui bahwa akta yang dikehendaki oleh para pihak itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang sebenarnya. 36 Pada pokoknya akta-akta notaris itu diperbuat dalam lapangan hubungan hukum privat khususnya bila dikaitkan dengan pengurusan piutang negara tidak lepas dari lapangan, hubungan hukum perjanjian, yang bila dikaji maka akan terdapat golongan besar akta yang bisa dibuat oleh notaris, yaitu : 1. Golongan akta perjanjian yang dibuat berdasarkan aturan yang terdapat di dalam KUHPerdata, seperti : a. Jual beli b. Sewa menyewa c. Tukar menukar d. Pinjam meminjam barang/uang e. Perjanjian kerja f. Kongsi g. Pemberian kuasa h. Hibah i. Dan lain sebagainya 2. Golongan akta perjanjian yang dibuat berdasarkan aturan yang terdapat di luar atau tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi dikenal dalam praktek, seperti : a. Leasing b. Beli sewa c. Kontrak rahim d. Franchise e. Dan lain sebagainya. 37 Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, kewenangan lainnya yang dimaksud undang-undang tersebut dijabarkan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan. Berkaitan dengan peranannya sebagai 36

Chairari Bustami, Tesis Aspek-aspek Hukum yang Terkait Dalam Akta Perikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris Dalam Kota Medan, Medan, 2002, hal 91. 37 Salim HS, Op. Cit., hal. 13. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

pejabat umum tersebut maka selanjutnya notaris dalam kapasitas tugasnya yang terjabar pada Pasal 15 ayat (2) berwenang untuk : a. Menyerahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertambahan; atau g. Membuat akta risalah lelang. Pada prinsipnya yang terutama pembuatan akta dalam proses perjanjian kredit, biasanya perjanjian kredit ada yang dibuat khusus oleh bank berdasarkan kebijaksanaan/manajemen bank itu berupa akta di bawah tangan akan tetapi umumnya adalah dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Proses perjanjian kredit tersebut yang terpenting pada persoalan pengikat jaminan kredit. Pegadaian harus sangat hati-hati dalam mengikat jaminan milik nasabah tersebut. Sedemikian pentingnya jaminan kredit tersebut sehingga dibutuhkan suatu pembahasan tersendiri karena demikian banyak akta-akta notaris


yang dapat dibuat dari berbagai jenis pengikatnya jaminan kredit tersebut, yang akhirnya terkait dengan sistem pengurusan piutang dan lelang negara. Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie, yang secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggung jawab umum debitur terhadap barangbarangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. 38 Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan berbunyi : Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “Agunan Tambahan”. 39 Tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk yang dijadikan agunan tersebut dengan ketentuan tidak tersangkut sengketa. Surat tidak sengketa tersebut dimintakan kepada lurah/camat dimana tanah itu berada. Dari penjabaran Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, dapat dibedakan jaminan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 38 39

Ibid., hal. 21. Johannes Ibrahim, Op. Cit.,hal. 73-74.


1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan 2. Jaminan immateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. 40 Perjanjian jaminan kebendaan, mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti jaminan kebendaan memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda bersangkutan, perjanjian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : a. Perjanjian pokok, merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. b. Pejanjian accesoir, merupakan perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok, contoh perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. 41 Perjanjian jaminan perorangan merupakan perjanjian yang menjaminkan harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan

42

contohnya borgh, tanggung-menanggung, perjanjian garansi

43

tidak

memberikan hak mendahului. Adanya jenis-jenis perjanjian kebendaan, berupa perjanjian pokok di atas dan perjanjian tambahan serta perjanjian yang biasa dikenal juga dengan akta pengikatan/pembebanan jaminan, baik dibawah tangan biasanya dilakukan pada lembaga pegadaian, yang apabila debitur wanprestasi pelelangan barang dilakukan

40

Salim HS, Op,. Cit, hal. 23 Ibid, hal . 29-30 42 Ibid, hal . 23 43 Ibid, hal . 25 41


kantor pegadaian tersebut cukup dengan dibantu dua orang makelar sebagai perantara pelelangan. Akan tetapi pada lembaga bank biasanya yang berbentuk akta otentik 44 Perjanjian kredit yang telah disepakati mewajibkan dilampirkannya jaminan, dalam hal demikian maka kita dapat melihat berbagai peran notaris sebagai pejabat yang dipercaya juga untuk mengatur pengikatan jaminan, selain pembuatan akta perjanjian kredit. Dalam praktek jabatan notaris, selain notaris juga ada dikenal notaris, yang kewenangannya berbeda dari notaris biasa, notaris tersebut tidak hanya sekedar notaris tetapi juga pejabat yang diberi kewenangan membuat proses akta dalam bidang pertanahan dan kalau ditinjau lebih dalam justru notaris inilah yang lebih luas peranannya karena ada jenis-jenis akta yang hanya dibuat oleh notaris. Notaris maksudnya adalah notaris yang disumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham dan lingkup kerjanya sesuai kedudukannya yang meliputi wilayah jabatan dalam propinsi di kota dimana ia ditugaskan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004). Menurut PP RI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pembuat Akta Tanah Pasal 1 yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, perbuatan hukum dimaksud mengenai : a. b. c. d. e. f. 44

Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); Pembagian hak bersama; Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; Ibid, hal . 25


g. Pemberian hak tanggungan; h. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. 45 Jadi dalam lapangan hukum berkaitan dengan akta-akta pertanahan secara konkrit telah dipaparkan sebagaimana point a-h tersebut ada klasifikasi menyebabkan notaris berwenang dalam suatu akta sedangkan akta-akta khusus pertanahan harus PPAT dan pilihan tersebut tergantung jaminan yang dimiliki nasabah yang kemudian dituangkan dalam bentuk pengikatan akta jaminan. Surat mana dapat dibuat oleh notaris atau PPAT karena 2 (dua) alasan yaitu alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif yaitu : 1. Pemberian hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan notaris atau PPAT untuk membuat Hak Tanggungan; 2. Prosedur pembebanan hak tanggungan panjang/lama; 3. Biaya pembuatan hak tanggungan cukup tinggi; 4. Kredit yang diberikan jangka pendek; 5. Kredit yang diberikan tidak besar/kecil; 6. Debitur sangat dipercaya/bonafide. 46 Adapun yang menjadi alasan objektif ialah : 1. Sertifikat belum diterbitkan, atau sedang pengurusan di BPN; 2. Balik nama atas tanah pemberi hak tanggungan belum dilakukan, umpamanya masih terdaftar atas nama pewaris; 3. Pemecahan/penggabungan tanah belum selesai dilakukan atas nama pemberi hak tanggungan, umpamanya yang dibeli satu kapling dari sekian banyak kapling. 4. Roya/pencoretan belum dilakukan karena masih ada tertera hak tanggungan.

45 46

www.Hukumonline.com, Notaris-PPAT. Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal. 148.


Proses pendaftaran/pembuatan sertifikat hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan dari SKMHT ini berlaku maksimal 1 (satu) bulan untuk sertifikat tanah/bangunan yang sudah terdaftar atas nama debitur sendiri. Dalam maksimal 3 (tiga) bulan untuk sertifikat tanah/bangunan yang belum terdaftar atas nama debitur itu, jadi bentuk akta otentik yang dilampirkan sementara adalah : a. Akta Pengikatan Jual Beli; b. Akta Kuasa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Akta Pengikatan Jual Beli tersebut; c. Akta Pengoperan/Pengalihan Hak dengan Ganti Rugi (PHGR) sebagai bentuk akta apabila tanah/bangunan tersebut masih merupakan tanah yang belum ada status haknya, belum terdaftar/masih berstatus tanah hak milik negara. Dengan bentuk ketiga akta otentik tersebut dibuat SKMHT oleh Notaris dan atau PPAT dari SKMHT mana selanjutnya sesuai jangka waktu dibuat APHT, disinilah tampak satu peran notaris tersebut dalam sistem pengurusan piutang negara. d. Pengikatan jaminan dalam bentuk akta jaminan fidusia. Pengikatan jaminan fidusia ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF), 47 Objek jaminan berupa : 1. benda bergerak, antara lain : mobil (kendaraan roda empat), kendaraan roda dua, truk, mesin-mesin, stok barang dagangan, stok bahan baku, barang setengah jadi dan siap pakai, inventaris perusahaan, meubel, minuman kaleng dan minuman botol serta benda yang akan ada, dalam praktik lazimnya seperti

47

Ibid, hal. 148.


barang inventaris atau barang persediaan/bahan baku yang akan diadakan kemudian. 48 2. benda tidak bergerak dimaksudkan adalah bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, contohnya Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik orang lain. 49 e. Pengikatan jaminan dalam bentuk hipotek maka akta yang dibutuhkan adalah akta hipotek. Contoh jaminan kebendaan yang menggunakan akta hipotek terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang pelayaran, stb. 1934-78 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 adalah Kapal yang akan dibebani hipotik atas kapal berukuran 20 meter kubik atau lebih, kapal tersebut pemiliknya adalah warga negara Indonesia dan telah terdaftar di Kantor Syah Bandar. Sedangkan menurut Undang-Undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Pasal 12 dinyatakan, objek tersebut termasuk pesawat udara dan helikopter, mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. f. Pengikatan jaminan dalam bentuk borghtocht maka akan dibuat akta borghtocht. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. 50

48

Tan Kamelo, Op. Cit., hal. 10. Ibid, hal. 10. 50 Johannes Ibrahim, Op. Cit, hal. 87 49


g. Pengikatan jaminan yang menjadi tanggung jawab beberapa orang dapat dibuat akta pengikatan berbentuk akta tanggung-menanggung. h. Pengikatan jaminan berupa kepercayaan (trust) terhadap orang-orang tertentu maka akta pengikatan jaminan dalam bentuk akta perjanjian garansi. i.

Pengikatan jaminan dalam bentuk Cessie Piutang Pada dasarnya cessie bukanlah merupakan lembaga jaminan seperti halnya dengan hipotik, gadai, dan fidusia. Dalam praktik perbankan, cessie digunakan untuk memperjanjikan pengalihan suatu piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit karena adanya suatu sebabsebab lain. 51

Yang dimaksud sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain yang dirinci pada ayat ini, misalnya dalam hal terjadi pengambilan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditur yang baru. 52 Jadi pembuktian akta cessie piutang ini juga jelas dapat menjadi kewenangan notaris dalam hal ini pada praktek perbankan biasanya berupa barang jaminan berbentuk kios/ruko yang disewakan di Plaza/Mal, kios/ruko yang masih dalam keadaan masa sewa inilah yang dijadikan jaminan, sehingga timbulnya kemungkinan

51 52

Ibid, hal. 99 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit, hal 85-86.


keterlibatan pihak ketiga menyebabkan pengikatan dalam bentuk cessie masih dipergunakan dalam praktek oleh sebagian perbankan.

BAB III BENDA-BENDA YANG DAPAT DIJADIKAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA

A. Pengertian Jaminan Fidusia Fidusia berasal dari kata “fides” yang artinya kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. 53

53

Mustafa Siregar, Op.Cit., hal.9.


Dalam Pasal 1 butir 1 UUJF telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia menurut UUJF Pasal 1 butir 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Dengan demikian, bahwa dari pengertian di atas ada beberapa prinsip utama dari Jaminan Fidusia menurut Munir Fuady, antara lain : 1. Bahwa secara rill, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur. 3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek Jaminan Fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. 4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. 54

Berdasarkan pengertian Jaminan Fidusia di atas maka hak jaminan berupa 42 objek yang dapat dibebani secara Fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

54

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2003, hal.4. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

B. Asas-asas Jaminan Fidusia Secara umum ada beberapa asas yang berlaku bagi Hak Jaminan, baik Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan dan Hipotik. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, asas-asas tersebut adalah : 1. Hak Jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan terhadap para Kreditur lainnya. 2. Hak Jaminan merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utangpiutang antara Kreditur dan debitur. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian Hak Jaminan demi hukum berakhir pula. 3. Hak Jaminan memberikan hak separatis bagi Kreditur pemegang Hak Jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. 4. Hak Jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari Hak Jaminan diatur dalam pasal 528 KUHPerdata. 5. Kreditur pemegang Hak Jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminannya. Artinya, Kreditur pemegang Hak Jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada Debitur. 6. Karena Hak Jaminan merupakan hak kebendaan, maka Hak Jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena Hak Jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap Hak Jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, Hak Jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran Hak Jaminan


yang bersangkutan. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi Hak Jaminan Gadai. 55 Sementara asas Jaminan Fidusia itu sendiri menurut Tan Kamelo berdasarkan UUJF, antara lain : 1. Bahwa kreditur penerima Fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. 2. Bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada (droit de suite atau zaaksgevolg). 3. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lain disebut asas asesoritas. 4. Bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (kontinjen). 5. Bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. 6. Bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. 7. Bahwa Jaminan Fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek Jaminan Fidusia. 8. Bahwa pemberian Jaminan Fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek Jaminan Fidusia. 9. Bahwa Jaminan Fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia. 10. Bahwa benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima Jaminan Fidusia sekalipun itu diperjanjikan. 11. Bahwa Jaminan Fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima Fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian. 12. Bahwa pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik. 13. Bahwa Jaminan Fidusia mudah dieksekusi. 56 Sedangkan menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh H.P. Penggabean mengenai asas Jaminan Fidusia itu antara lain, yaitu : 1. Asas spesialitas fixed loan. Benda objek Jaminan Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Dengan demikian harus jelas tertentu 55

Sutan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan Dan Kepailitan, Makalah yang disampaikan dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000, hal. 7. 56 Tan Kamelo, Op. Cit., hal. 159-170. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

benda objek Jaminan Fidusia serta harus pasti jumlah hutang Debitur atau dapat dipastikan jumlahnya. 2. Asas asesor. Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian hutang. Dengan demikian keabsahan perjanjian pokok dan penghapusan benda objek Jaminan Fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok. 3. Asas hak preferen memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Kualitas hak didahulukan penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi. 4. Yang dapat memberikan Fidusia harus pemilik benda jika benda itu milik pihak ketiga, maka pengikatan Jaminan Fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi, tetap harus langsung pemilik pihak ke tiga yang bersangkutan. 5. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. 6. Larangan melakukan Fidusia ulang terhadap benda objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Apabila objek Jaminan Fidusia sudah terdaftar, berarti menurut hukum objek Jaminan Fidusia telah beralih kepada penerima Fidusia. Oleh karena itu, pemberian Fidusia ulang merugikan kepentingan penerima Fidusia. 7. Asas Droit De Suite. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang jadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda itu berada, kecuali keberadaannya berdasarkan penglihatan hak atas piutang (cessie), dengan demikian hak atas Jaminan Fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (in rem). 57 Dengan demikian, dari apa yang telah disampaikan di atas, maka jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang dan hal ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 4 UUJF yaitu “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Perjanjian yang dapat menimbulkan hutang-piutang dapat berupa perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian lainnya. 57

H.P.Penggabean, Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah Law Enforcement Terhadap UU No. 42 Tahun 1999), Makalah yang disampaikan dalam acara Up Grading And Refreshing Course, Bandung, 27 Mei 2000, hal.25. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Berkaitan dengan asas dari Jaminan Fidusia tersebut, bahwa objek Jaminan Fidusia mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika debitur cidera janji. Menurut Bachtiar Sibarani, bahwa eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 UUJF hanya mengenal dua cara eksekusi (meskipun perumusannya seakan-akan menganut tiga cara) yakni : 1. Melaksanakan titel eksekusi dengan menjual objek Jaminan Fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri dengan menggunakan parate eksekusi. 2. Menjual objek Jaminan Fidusia secara di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia. 58 Sementara menurut Tan Kamelo bahwa, kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan di bawah tangan. 59 C. Objek Jaminan Fidusia Adapun yang dimaksud dengan subjek dari Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima fidusia. Antara objek Jaminan Fidusia dan subjek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat, oleh karena benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia menurut Munir Fuady, yaitu : 1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum 2. Dapat atas benda berwujud. 58

Bachtiar Sibarani, Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia, Makalah yang disampaikan pada seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000, hal. 21. 59 Tan Kamelo, Op.Cit., hal. 170. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

3. 4. 5. 6. 7.

Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang Benda bergerak Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hiopotek. Baik atas benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. 8. Dapat atas satuan jenis benda. 9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. 11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. 60 Sementara menurut H. Salim HS, berdasarkan UUJF No. 42 Tahun 1999 tersebut, objek Jaminan Fidusia dibagi 2 (dua) macam yaitu : 1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan, 2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 61 Sedangkan menurut J. Sartio, bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah : 1. Benda bergerak. 2. Benda tidak bergerak. 3. Khususnya yang berupa bangunan yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan. 4. Dan harus bisa dimiliki dan dialihkan. 62

60

Munir Fuady, Op.Cit., hal.23. H.Salim HS, Op. Cit., hal.64. 62 J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.179. 61


Berdasarkan uraian tentang objek jaminan fidusia di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa objek jaminan fidusia dengan objek jaminan pada gadai ada perbedaannya. Untuk melihat perbedaan tersebut, perlu diuraikan tentang benda menurut KUHPerdata sebagai berikut : A. Menurut Pasal 503 KUH Perdata benda itu dapat dibagi dalam : A.1. Benda yang berwujud, ialah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti : rumah, mobil, buku. A.2. Benda yang tak berwujud, ialah segala macam hak, seperti : hak cipta, hak merek perdagangan. B. Menurut Pasal 504 KUH Perdata benda itu dapat juga dibagi atas : B.1. Benda bergerak, dapat dibagi menjadi : B.1.1. Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata), seperti : kursi, meja, buku. B.1.2. Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUH Perdata), seperti : hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang. B.2. Benda tidak bergerak, dapat dibagi menjadi : B.2.1. Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUH Perdata), seperti : tanah dan segala yang melekat diatasnya, rumah, gedung, pepohonan.


B.2.2. Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUH Perdata), seperti : mesin-mesin yang dipasang di suatu pabrik. B.2.3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUH Perdata), seperti : hipotik, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Untuk masing-masing kelompok benda tersebut KUH Perdata telah memberikan lembaga jaminannya sendiri-sendiri, yaitu untuk barang bergerak disebut dengan gadai, sedangkan untuk benda tetap disebut dengan hipotik. Dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, yang dapat dijadikan objek dari hak gadai ialah semua benda bergerak. Selanjutnya Pasal 1167 KUH Perdata mempertegas lagi dengan menyatakan, bahwa barang-barang bergerak tidak dapat dihipotikkan. Konsekwensi pembagian benda seperti tersebut di atas dikemudian hari tidak diikuti secara konsekwen, karena kita pernah mengenal lembaga jaminan benda bergerak yang disebut oogstverband dan untuk benda tetap yang disebut credietverband. Bahkan, sekarang kita mengenal lembaga jaminan untuk persil berupa hak tanggungan dan fidusia untuk benda bergerak. 63 Dengan adanya penyebutan secara khusus dan berturut-turut dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata tentang hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutangpiutang atas bawa/tunjuk, dapat dikatakan bahwa gadai dapat diletakkan, baik atas barang-barang bergerak bertubuh (berwujud) maupun yang tidak bertubuh. Juga di 63

J.Satrio, Op.Cit., hal. 91-92.


dalam pasal 1158, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUH Perdata dibicarakan tentang menggadaikan suatu tagihan. Selanjutnya tentang objek jaminan kredit dalam kredit angsuran sistem fidusia merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Kepada para nasabah harap dijelaskan bahwa objek jaminan dari kredit angsuran sistem fidusia ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Perum Pegadaian selama menjadi agunan kredit angsuran sistem fidusia. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/kerusakan barang tersebut. Nasabah dilarang keras memindahkan hak kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila sampai melakukan hal tersebut, maka dapat diajukan proses pidana. Apabila nasabah sampai cidera janji, maka Perum Pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nasabah. Untuk sementara, objek jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut :


a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP; b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik (KUMK-18); c. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan (KUMK-19); d. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit; e. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku; f. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor harap mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian; g. Berplat nomor Polres/Polda setempat; h. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, harap membuat surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian dari tanggal ....... sampai dengan tanggal ....... (selama jangka waktu kredit). Pada saat kredit dilunasi harap dibuat surat pemberitahuan juga. Surat-surat pemberitahuan tersebut dikirim tembusannya kepada Ditserse dan Ditlantas Polda setempat. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

i. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama istri/suami/pengurus usaha yang telah menandatangani form KUMK-18. j. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.

D. Pembebanan Jaminan Fidusia Sedikit diuraikan tentang pembebanan jaminan gadai, pada gadai umumnya dibuat pembebanannya berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Perum Pegadaian, serta tanpa pendaftaran objek jaminan gadai ke instansi manapun, hal itu dikarenakan objek jaminan gadai dipegang atau dikuasai pihak kreditur dalam hal ini Perum Pegadaian. Pembebanan Jaminan Fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian Jaminan Fidusia dan tahap pendaftaran Jaminan Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan Jaminan Fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu yang dituangkan dalam akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia ini dibuat dengan akta notaris. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF bahwa, “pembebanan benda dengan Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Gunawan Widjaja mengatakan bahwa, “dalam akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.” 64 Menurut Gunawan Widjaja berdasarkan Pasal 6 UUJF, maka akta Jaminan Fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat yaitu : 1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. 2. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan Fidusia. 3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Uraian tersebut cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut. 4. Nilai penjaminan. 5. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 65 Setelah akta pembebanan Jaminan Fidusia tersebut ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, maka tindakan selanjutnya mendaftarkan akta pembebanan Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF mengatakan bahwa, “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

64

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 135. 65 Ibid., hal. 135. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam UUJF yang mengatakan, bahwa Fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah. Hanya saja untuk memberlakukan ketentuan yang ada di dalam UUJF tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat benda Jaminan Fidusia itu didaftarkan. Sedangkan Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat 3 UUJF. 66

E. Hapusnya Jaminan Fidusia Perjanjian pengikatan Jaminan Fidusia yang mempunyai sifat accessoir, sebagimana yang tercantum dan telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 4 UUJF, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, “Jaminan Fidusia hapus karena : 1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan Fidusia. 2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia. 3. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.” Hapusnya Jaminan Fidusia karena hapusnya hutang yang dijamin dengan Fidusia merupakan hal yang wajar, hal ini dikarenakan perjanjian pengikatan Jaminan Fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang. Jadi, jika perjanjian hutang piutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apapun juga, maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap. 67

66 67

J.Satrio, Op.Cit., hal.242-243. Munir Fuady, Op.Cit., hal.50.


J. Satrio mengatakan bahwa, kata “hutang” dalam Pasal 25 ayat (1) UUJF, harus diartikan sesuai dengan Pasal 7 UUJF, yang pada asasnya biasa berupa prestasi apa saja sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdata, asal dinyatakan atau bisa dinyatakan dalam sejumlah uang. Jadi, kalau kewajiban prestasinya dalam perikatan pokok hapus, maka Jaminan Fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban tersebut, dengan sendirinya (demi hukum) turut hapus. Karena hapusnya terjadi demi hukum, maka pada asasnya dengan hapusnya perikatan pokok Fidusia itu hapus tanpa pemberi Fidusia harus berbuat apa-apa, bahkan termasuk, seandainya pemberi Fidusia tidak tahu akan hapusnya perikatan pokok tersebut. 68 Sementara itu, hapusnya Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia juga merupakan hal yang wajar, mengingat pihak penerima Fidusia

sebagai

yang

memiliki

hak

atas

Fidusia

tersebut

bebas

untuk

mempertahankan atau melepaskan haknya itu. 69 Munir Fuady juga mengatakan bahwa, hapusnya Fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tentunya juga hal yang wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi Fidusia itu dipertahankan jika barang objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut (misalnya asuransi kebakaran), maka pembayaran klaim asuransi tersebut menjadi haknya pihak penerima Fidusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (2) UUJF. 70 Langkah terakhir yang harus dilakukan setelah Jaminan Fidusia hapus adalah pencoretan Jaminan Fidusia. Dalam langkah ini Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret catatan Jaminan Fidusia pada buku pendaftaran dan sertifikatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, “dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku daftar Fidusia.” 68

J. Satrio, Op.Cit., hal.302. Munir Fuady, Op.Cit., hal.50. 70 Ibid., hal.50. 69


Pencoretan ini dilakukan atas dasar laporan hapusnya Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) UUJF yang diberitahukan oleh penerima Fidusia dengan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa, perikatan untuk mana diberikan Jaminan Fidusia telah dilunasi, dilepaskannya hak Jaminan Fidusia atau musnahnya benda Jaminan Fidusia. 71 Kantor Pendaftaran Fidusia yang mengeluarkan sertifikat Fidusia, tetapi pada waktu melaporkan hapusnya pengikatan Jaminan Fiduysia untuk pencoretan pengikatan Jaminan Fidusia dari buku daftar Fidusia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sertifikat Fidusia yang bersangkutan. Dan tanda bahwa sertifikat Fidusia tidak berlaku lagi adalah diterbitkannya surat keterangan dari Kantor Pendaftaran Fidusia, bahwa sertifikat Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. 72

F. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF merupakan ketentuan yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUJF ada beberapa cara yang dapat dilakukan kreditur terhadap objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, yaitu : a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia.

71 72

J.Satrio, Op.Cit., hal. 307. Ibid., hal. 307-308.


b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengembalikan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Menurut Munir Fuady, model-model eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF adalah sebagai berikut : 1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan. 2. secara parate eksekusi yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum. 3. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditur sendiri. 4. Sungguhpun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. 73 Titel eksekutorial yang terdapat dalam akta tersebut yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, merupakan salah satu syarat untuk suatu fiat eksekusi dilakukan. Irah-irah yang memberikan titel eksekutorial tersebut yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hanya saja tidak jelas di dalam undangundang dan juga dalam prakteknya, apabila ada pihak yang keberatan atas fiat eksekusi tersebut, kemana harus diajukan, bagaimana prosedur pengajuannya serta siapakah yang harus memutusnya. 74 J.Satrio mengatakan bahwa, eksekusi yang didasarkan atas Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, yaitu berdasarkan titel eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia yang

73 74

Munir Fuady, Op.Cit., hal, 58. Ibid., hal. 59-60.


mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan juga harus mengikuti prosedur yang sama dengan keputusan pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 ayat (3) H.I.R, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar dilaksanakan eksekusi benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat. Dalam hal tersebut, maka Ketua Pengadilan akan memanggil dan memerintahkan debitur/pemberi Fidusia untuk memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu tertentu. Dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur/pemberi Fidusia tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Ketua Pengadilan akan memerintahkan juru sita pengadilan untuk menyita barang jaminan dan kemudian menjual barang jaminan tersebut di depan umum (secara lelang) atau dengan cara yang dianggap baik oleh Ketua Pengadilan. 75 Sementara itu, pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kalau dipenuhi syarat Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar barang jaminan dilelang dan pelaksanaan penjualannya harus di muka umum. Namun dalam prakteknya, kreditur jarang melakukan kewenangan parate eksekusi karena kreditur akan memikul risiko tuntutan ganti rugi dari pemberi Fidusia jika ia melaksanakan haknya dengan keliru tanpa melibatkan pihak pengadilan dan juru sita. 76

75 76

J.Satrio, Op.Cit., hal.320-321. Ibid., hal.321.


Menurut Munir Fuady bahwa, Jaminan Fidusia dapat juga dieksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek Fidusia tersebut secara di bawah tangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima Fidusia. 2. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis. 77

Mengenai eksekusi objek jaminan fidusia pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama dalam prakteknya pernah terjadi eksekusi objek jaminan fidusia sebanyak 4 (empat) kasus sejak berlakunya kredit angsuran sistem fidusia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama yaitu sejak tahun 2005. Eksekusi tersebut dapat dilakukan setelah menempuh prosedur yang telah ditentukan oleh ketentuan pada Perum Pegadaian yaitu somasi/peringatan. Somasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila debitur tidak mengindahkan somasi tersebut, maka pihak kreditur/Perum Pegadaian akan melakukan sita terhadap jaminan dan kemudian melakukan eksekusi. Eksekusi yang terjadi di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama dilanjutkan dengan lelang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama itu sendiri. Dalam prakteknya Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama mengeluarkan kebijakan dengan menberi kesempatan kepada debitur untuk mencari 77

Munir Fuady, Op.Cit., hal.60-61.


sendiri pihak lain untuk membeli objek jaminannya, tentunya objek jaminan yang di eksekusi tersebut dijual sesuai atau lebih dari jumlah kredit yang diperjanjikan atau dari sisa angsuran kredit yang belum dibayar. Setelah diperoleh dana dari penjualan tersebut, maka pihak debitur dapat menyelesaikan masalah kredit yang tertunggak. Apabila dari hasil penjualan objek jaminan yang di eksekusi tersebut, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi kredit atau tunggakan kredit, maka pihak Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama melakukan klaim ke pihak Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) untuk menutupi sekitar 30% sampai dengan 60% dari kekurangan dana dari hasil penjualan objek jaminan yang di eksekusi tersebut. Sisanya merupakan kerugian dari pihak Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama. Pada ke 4 (empat) kasus objek jaminan fidusia yang di eksekusi tersebut di atas, pihak Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama mengalami kerugian, dikarenakan harga penjualan ke 4 (empat) kasus objek jaminan fidusia yang di eksekusi tersebut mengalami penurunan. Sehubungan dengan jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan. Dan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat.


Eksistensi fidusia sebagai lembaga jaminan di Indonesia dulunya hanya didasari pada yurisprudensi. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya konsep mengenai objek fidusia itu sendiri, baik dari sejak lahirnya fidusia dan pengakuannya dalam yurisprudensi tersebut. Pada awalnya, lembaga jaminan fidusia ini dikenal dalam lembaga hukum Romawi dengan nama Fiducia cum creditore. Sedangkan di Indonesia sendiri keberadaan fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, dan kasusnya adalah “pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara constitutum possesorium sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Walaupun demikian, sebenarnya konsep constitutum possesorium ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau diteliti dan dicermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi demikian. 78 Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Berdasarkan Penjelasan Umum UUJF di atas, dalam hal ini lembaga Jaminan Fidusia ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya kepastian hukum dengan cara mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia 78

Mustafa Siregar, Op. Cit., hal.13.


terhadap kreditur lain. Jaminan Fidusia juga memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Pada Pasal 4 UUJF menyebutkan bahwa, “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jaminan Fidusia yang sifatnya ikutan (accessoir) lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang menimbulkan hutang-piutang sebagai jaminan pelunasan. Hubungan hutang-piutang dapat timbul dari perjanjian yang menimbulkan hutang-piutang atau perjanjian kredit. Perjanjian pokok ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik, tergantung para pihak yang menginginkannya.

BAB IV PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN

A. Deskripsi Perum Pegadaian 1. Sejarah Lembaga Pegadaian Dari negara Romawi, pegadaian berkembang ke seluruh Eropah dan melalui negara

Eropah

inilah

lembaga

pegadaian

masuk

ke

Indonesia.

Wilayah

perkembangan pegadaian mengambil arah dari Eropah ke Indonesia melalui Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

perdagangan dan penjajahan. Tentang gadai di masa Hukum Romawi tentunya berbeda dengan pegadaian yang diatur oleh KUHPerdata. Perbedaan ini adalah pengaruh perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dari abad ke abad. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan sampai dewasa ini pegadaian telah mengalami 5 (lima) periode pemerintahan, yaitu : 1. Periode VOC (1746-1811). 2. Periode Penjajahan Inggris (1811-1816). 3. Periode Penjajahan Belanda (1816-1952). 4. Periode Penjajahan Jepang (1942-1945). 5. Periode Kemerdekaan. 79

Ad.1. Periode VOC (1746-1811) Lahirnya Lembaga Pegadaian di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank 63 Van Leening pada masa VIC (Verenigde Oost Indische Compagnie) pada tanggal 20 Agustus 1746 di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Van Imholf. Bank Van Leening (nama lembaga gadai pada masa itu), selain memberikan pinjaman gadai, juga bertindak sebagai wessel bank. Pada mulanya lembaga ini merupakan perusahaan campuran antara pemerintah (VOC) dan swasta dengan perbandingan modal 2/3 modal VOC dan 1/3 79

Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., hal.98.


modal swasta. Namun sejak tahun 1794 usaha patungan itu dihapuskan, Bank Van Leening menjadi monopoli pemerintah dan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah. Ad.2. Periode Penjajahan Inggris (1811-1816) Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dan pemerintah Belanda kepada pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Raffles. Pada masa penjajahan Inggris, Bank Van Leening dihapuskan karena menurut Raffles (sebagai penguasa pada waktu itu) tidak menyetujui adanya Bank Van Leening yang dikelola oleh pemerintah. Sebagai akibatnya dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mendirikan badan perkreditan asal mendapat ijin dari penguasa. Peraturan ini dikenal dengan sebutan Licentie Stensel. Dalam perkembangannya ternyata Licentie Stelsel tidak menguntungkan pemerintah, melainkan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat karena timbulnya penarikan bunga yang tidak wajar. Pada tahun 1814 Licentie Stelsel dihapuskan dan diganti dengan Pacht Stelsel, dimana anggota masyarakat umum dapat menjalankan usaha gadai dengan syarat sanggup membayar sewa kepada pemerintah. Ad.3. Periode Penjajahan Belanda (1816-1942) Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia. Pacht Stelsel semakin berkembang, baik dalam arti perluasan wilayah maupun jumlahnya. Akan tetapi ternyata para pachters (penerima gadai) banyak yang sewenang-wenang dalam menetapkan bunga, tidak membayar uang kelebihan kepada yang berhak. Akibatnya pada tahun 1870 Pachts Stelsel dihapuskan dan diganti dengan Licentie Stelsel dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

masyarakat dan pemerintah. Tetapi usaha inipun tidak berhasil karena ternyata penyelewengan masih terus berjalan tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku, sehingga

timbullah

kehendak

pemerintah

untuk

menyelenggarakan

sendiri

(monopoli) badan perkreditan gadai ini, yaitu dengan mengeluarkan peraturan tentang monopoli diantaranya Stbl. No. 794 Tahun 1915 dan Stb. No. 131 tanggal 12 Maret 1901, didirikanlah pegadaian pertama di Sukabumi, Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, dan Bandung pada tahun 1902. Pada tahun 1917 semua pegadaian di Jawa dan Madura sudah ditangani seluruhnya oleh pemerintah dan pegadaian negara yang dikuasai seluruhnya oleh pemerintah ini berkembang dengan baik. Menjelang akhir periode penjajahan, usaha gadai merupakan monopoli pemerintah dengan status jawatan dalam lingkungan kantor besar keuangan. Baru pada tahun 1930 berdasarkan Stb No. 226 tahun 1930, pegadaian negara tersebut diubah statusnya menjadi perusahaan negara, dimana harta kekayaan pegadaian negara dipisahkan dari harta kekayaan negara (pemerintah). Ad.4. Periode Penjajahan Jepang (1942-1965) Pada periode penjajahan Jepang, pegadaian masih merupakan instansi pemerintah dengan status jawatan, pimpinan dan pengawasan kantor besar keuangan. Akan tetapi pada masa periode ini lelang dihapuskan dan barang berharga seperti emas, intan dan berlian di pegadaian diambil oleh pemerintah Jepang. Ad.5. Periode Kemerdekaan Perjuangan melawan penjajahan sudah selesai. Penetapan menyeluruh baik ideologi, sistem kenegaraan maupun ekonomi terus diupayakan. Dalam penataan Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

ekonomi dimana pembangunan sampai saat ini pegadaian mengalami perubahan status bentuk perusahaan yaitu : 1) Status perusahaan negara Peraturan pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 dari Pemerintah dijadikan perusahaan-perusahaan negara yang bentuknya beraneka ragam hanya menjadi bentuk saja. Sejalan dengan Perpu tersebut, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Pegadaian. 2) Status perusahaan jawatan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 diwujudkan dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1969 yang diundangkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969. Undang-undang ini mengatur bentuk usaha negara menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu Perjan, Perum dan Persero. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 yang mencabut Peraturan Pemerintah 178 Tahun 1961 dan menyatakan mulai 1 Mei 1969 status Perusahaan Negara Pegadaian ditetapkan menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian. 3) Status perusahaan umum Sejak April 1990 status hukum dialihkan dari Perjan menjadi Perusahaan Umum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian (Lembaran Negara 1990 No.14) dengan perubahan Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

status hukum tersebut perusahaan dikelola layaknya seperti Perseroan terbatas, hanya saja modal tidak terdiri dari saham, tapi berbentuk penyertaan modal Pemerintah. Masa status Perum ini terus berlangsung hingga sekarang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian. 2. Jaringan Kerja dan Unit Usaha Perum Pegadaian Pada saat ini unit-unit usaha Lembaga Pembiayaan Pegadaian (Perum) mempunyai jaringan unit kerja yang tersebar di wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari 14 Kantor Daerah dan 716 kantor cabang. Adapun pembagian kantor cabang berdasarkan wilayah kantor daerah khususnya untuk kantor daerah Sumatera Utara dan NAD, terdiri dari 43 (empat puluh tiga) kantor cabang, maka jaringan kerja dan unit usahanya dapat dibagi menjadi sebagai berikut : Tabel 4.1

Kantor-kantor Cabang Perum Pegadaian di Kantor Wilayah Sumut – NAD

No. Nama Kantor 1. Kantor Cabang Langsa 2. Kantor Cabang Kuala simpang 3. Kantor Cabang Banda Aceh 4. Kantor Cabang Lhokseumawe 5. Kantor Cabang Bireun 6. Kantor Cabang Sigli 7. Kantor Cabang Idi 8. Kantor Cabang Peureulak 9. Kantor Cabang Meulaboh 10. Kantor Cabang Tapaktuan 11. Kantor Cabang Meureudu 12. Kantor Cabang Takengon

No. Nama Kantor 23. Kantor Cabang Medan Sunggal 24. Kantor Cabang Tarutung 25. Kantor Cabang Serbelawan 26. Kantor Cabang T.Balai Asahan 27. Kantor Cabang Tebing Tinggi 28. Kantor Cabang Kisaran 29. Kantor Cabang Labuhan Bilik 30. Kantor Cabang Labuhan Ruku 31. Kantor Cabang Rantau Prapat 32. Kantor Cabang Simpang Limun 33. Kantor Cabang Binjai 34. Kantor Cabang Kabanjahe


13. Kantor Cabang Blang Pidie 14. Kantor Cabang Panton Labu 15. Kantor Cabang Medan Utama 16. Kantor Cabang Labuhan Deli 17. Kantor Cabang Pancur Batu 18. Kantor Cabang Lubuk Pakam 19. Kantor Cabang Tanjung Pura 20. Kantor Cabang Pangkalan Brandan 21. Kantor Cabang Pematang Siantar 22. Kantor Cabang Gunung Sitoli

35. Kantor Cabang Sidikalang 36. Kantor Cabang Parluasan 37. Kantor Cabang Kutacane 38. Kantor Cabang Tanjung Morawa 39. Kantor Cabang Pringgan 40. Kantor Cabang Padang Bulan 41. Kantor Cabang Perbaungan 42. Kantor Cabang Sei Rampah 43. Kantor Cabang Sibolga

Unit-unit pegadaian yang tersebar di berbagai daerah seperti uraian tersebut di atas, mempunyai karakter (khas) yang digambarkan dalam logo Pegadaian yang mempunyai makna (arti), meliputi : 1. Logo Gram atau lambang terdiri dari : a. Pohon rindang warna hijau, melambangkan : a) Melindungi dan membantu. b) Senantiasa tumbuh dan berkembang. c) Warna hijau melambangkan keteduhan. b. Timbangan warna hitam, melambangkan : a) Keseimbangan dan keterbatasan dalam memberi pelayanan. b) Kejujuran. 2. Tulisan Pegadaian berstruktur (dengan posisi) miring, bermakna : a) Sederhana

: kepraktisan dan kemudahan.

b) Dinamis

: terus bergerak maju.

c) Huruf balok

: melambangkan keteguhan dan kekokohan.


Sebagai garis dasar (base line) logo Perum Pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah, merupakan motto dan ciri utama pelayanan lembaga pembiayaan pegadaian karena lembaga pembiayaan pegadaian merupakan salah satu dari perusahaan pembiayaan/jasa yang ada dan mampu mengatasi keuangan dalam relatif singkat. Adapun etos kerja tersebut dikenal dengan sebutan Si Intan yang bila dijabarkan lebih luas akan memberikan makna yang dalam, yaitu : Inovatif

: Penuh gagasan, kreatif dan menyukai tantangan.

Nilai Moral yang Tinggi

: Taqwa, jujur, berbudi luhur dan loyal.

Trampil

: Sopan santun, orientasi bisnis, berkepribadian menawan.

Nuansa Citra

: Orientasi bisnis, berdasarkan keinginan masyarakat dan selalu mengembangkan diri.

3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Perum Pegadaian adalah salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direksi sebagai pimpinan perusahaan di pusat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari : a. Direktur Utama sebagai Ketua; b. Direktur Umum sebagai anggota; c. Direktur Operasi dan Pengembangan sebagai anggota; d. Direktur Keuangan sebagai anggota; Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Kantor pusat tempat kedudukan Pusat Kegiatan Administratif sedang Kantor Daerah (KANDA) sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam membawahi dan mengawasi beberapa cabang di daerah dalam hal tugas Manajerial dan Administrasi Perusahaan di daerah berdasarkan kebijaksanaan Direksi. Kantor Cabang adalah unit pelaksanaan operasi perusahaan di daerah yang langsung melayani masyarakat. Kantor cabang dipimpin oleh Kepala Cabang dan wakilnya serta dilengkapi oleh beberapa personil untuk menjaga kelancaran pelayanan operasional. Adapun yang menjadi kegiatan operasional dari kantor cabang adalah : a. Menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dan melaksanakan usaha lain. b. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran modal kerja dalam bentuk kas atau bank. c. Mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan. d. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan anggaran, pembinaan kepegawaian, tata usaha dan pelaporan kegiatan cabang. e. Mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan yang ada di kantor cabang. f. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh kantor daerah. g. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah dan pihak lain dalam rangka mengembangkan persatuan. Struktur organisasi kantor cabang ditetapkan oleh kantor pusat sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasi kantor cabang terdiri dari : 1. Kantor Cabang kelas I. 2. Kantor Cabang kelas II. 3. Kantor Cabang kelas III. 80

80

Wawancara dengan Rini Pelita Suharti, sebagai Pegawai Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama, tanggal 18 April 2009. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Klasifikasi kantor cabang ditentukan oleh jumlah barang jaminan yang ditangani, omset yang dicapai, surplus dan formasi pegawai kantor cabang yang bersangkutan. Jumlah formasi jabatan kantor cabang ditentukan berdasarkan beban kerja yang tercermin pada jumlah barang jaminan yang ditangani kantor cabang yang bersangkutan. Adapun struktur organisasi/jabatan secara umum pada Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama : a. Kepala Cabang. b. Wakil Kepala Cabang. c. Kepala Sub Seksi Operasional. d. Kepala Sub Seksi Tata Usaha. e. Penaksir. f. Kasir. g. Pemegang Gudang h. Penyimpanan Barang Jaminan. i. Penulis Surat Bukti Kredit.

Sedangkan tugas pokok dan rincian tugas dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Kepala Cabang Tugas pokok meliputi : a. Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. b. Rincian tugas/pelaksanaan tugas : 1) Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan. 2) Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penafsiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku, agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Mengkoordinasikan pengembalian uang pinjaman berdasarkan taksiran barang jaminan agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

4) Mengkoordinasikan pengembalian uang pinjaman, pendapatan sewa modal dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha pengembalian uang perusahaan. 5) Mengkoordinasikan pengelolaan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas barang jaminan. 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sita Lelang (BSL), serta pembayaran uang kelebihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah. 7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan harta perusahaan. 8) Mengkoordinasikan pengelolaan kas dan giro serta modal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna. 9) Mengkoordinasikan penyelenggarakan tata usaha dan pelaporan kegiatan operasional cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi cabang. 10) Mengelola galeri 24 sesuai dengan Buku Pedoman Operasional Unit Toko Emas galeri 24. 11) Membangun dan membina budaya pelayanan unggul yang berpedoman pada Si Intan. 81 2. Wakil Kepala Cabang Tugas pokok adalah : a. Melakukan pengawasan terhadap penetapan uang taksiran barang jaminan, uang pinjaman gadai, pengelolaan gudang barang jaminan dan usaha lain serta mewakili kepada cabang dalam mengelola cabang apabila kepala cabang berhalangan, agar pelaksanaan operasional cabang berjalan lancar, efektif dan efisien. b. Rincian tugas/pelaksanaan tugas, meliputi : 1) Melaksanakan program kerja operasional cabang agar berjalan lancar sesuai dengan misi perusahaan. 2) Menetapkan taksiran dan mengkoordinasikan kegiatan penafsiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku, agar uang pinjaman gadai yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

81

Wawancara dengan Rini Pelita Suharti, sebagai Pegawai Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama, tanggal 18 April 2009. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sita Lelang (BSL), serta pembayaran uang kelebihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang perusahaan dan uang nasabah. 4) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya. 82 3. Kepala Sub Seksi Operasional Tugas pokok, adalah : a. Menyelenggarakan penyaluran uang pinjaman gadai dan pelaksanaan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas operasional berjalan lancar sesuai dengan misi perusahaan. b. Rincian tugas/pelaksana tugas : 1) Menyiapkan bahan program kerja operasional cabang sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas operasional cabang berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang jaminan gadai yang diberikan sesuai dengan ketentuan. 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang barang jaminan dan penjualan Barang Sisa Lelang (BSL), serta pembayaran uang kelebihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembalian uang. 4) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya. 83 4. Kepala Sub Seksi Tata Usaha Tugas pokok adalah : a. Melaksanakan tata usaha persuratan, mengelola administrasi keuangan cabang dan melaporkan perkembangan dan statistik perusahaan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran operasional cabang. b. Rincian tugas/pelaksanaan tugas : 1) Menyiapkan bahan program kerja tata usaha dan keuangan agar tugas operasional cabang berjalan lancar sesuai dengan misi perusahaan.

82

Wawancara dengan Rini Pelita Suharti, sebagai Pegawai Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama, tanggal 18 April 2009. 83 Wawancara dengan Rini Pelita Suharti, sebagai Pegawai Kredit Angsuran Sistem Fidusia di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama, tanggal 18 April 2009. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

2) Menyelenggarakan pembukuan transaksi keuangan dan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan dan barang jaminan. 3) Mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji, kesejahteraan pegawai, PBB, retribusi dan biaya lelang dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. 4) Melaksanakan koordinasi tugas pekerjaan bawahan agar pelaksanaannya lancar dan terpadu. 5) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program kerja tahun berikutnya. 84 5. Penaksir Tugas pokok, adalah : a. Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. b. Rincian tugas/pelaksana tugas : 1) Menyiapkan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemberian kredit gadai berjalan lancar. 2) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan. 3) Menaksir barang jaminan yang akan dilelang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai dalam rangka menentukan harga barang yang akan dilelang. 4) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan barang jaminan. 85 6. Kasir Tugas pokok, adalah : a. Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional kantor cabang. b. Rincian tugas/pelaskana tugas : 1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja. 2) Menandatangani buku penyerahan alat-alat kerja. 3) Penerimaan dari hasil penjualan lelang. 84


4) Semua penerimaan harus berupa uang tunai dan disimpan dalam brankas kasir. 5) Mencatat ke dalam laporan harian kas. 6) Menyiapkan pembayaran dan memberi cap lunas pada formulir pinjaman pegawai. 86 7. Pemegang gudang Tugas pokok, adalah : a. Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. b. Rincian tugas/pelaksana tugas : 1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan. 2) Mengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBK, mengatur penyimpannya agar terlihat rapi dan memudahkan dalam menghitung atau memindahkannya. 3) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan oleh atasan atau keperluan lain. 4) Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka serah terima jabatan. 5) Mencatat dan mengadministrasikan mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya. 87 8. Penyimpanan Barang Jaminan Tugas pokok, adalah : a. Mengelola gudang barang jaminan emas dengan menerima, menyimpan, merawat, mengeluarkan dan mengadministrasikan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang nasabah. b. Rincian tugas/pelaksanaan tugas : 1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan serta menjaga keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan. 86


2) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atas dan pihak lain. 3) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman. 4) Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya. 88 9. Penulis Surat Bukti Kredit (SBK) Tugas pokok, adalah : a. Memasukkan data nasabah, taksiran dan uang pinjaman ke dalam SBK dari kartu taksasi/formulir permintaan kredit secara akurat. b. Rincian tugas/Pelaksanaan tugas : 1) Menerima barang jaminan dan kartu taksasi dari KPK. 2) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman ke dalam komputer. 3) Memasukkan data bukti kas debet/kredit yang telah dikeluarkan atau diterima oleh kasir. 4) Membuat file dwilipat SBK dan SBK tebusan yang telah diperiksa oleh sub operasi dan menyimpannya. 89 B. Prosedur Layanan Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, maka maksud dan tujuan Perum Pegadaian untuk membantu masyarakat mendapatkan dana dapat dilakukan dengan : a. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai; b. penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, 88


dan industri perhiasaan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan. Sebelum kita membahas tentang prosedur pemberian kredit, pelunasan kredit dan perpanjangan kredit, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang hal-hal yang juga sangat penting untuk diketahui, yaitu : 1. Siklus Pemberian Kredit Hal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untuk memberikan Kredit Angsuran Sistem Fidusia kepada calon nasabah adalah bahwa kredit yang disalurkan kepada seseorang atau suatu lembaga usaha mikro – kecil tersebut adalah merupakan hutang yang dananya bersumber dari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harus dikembalikan kepada pemilik dana berikut bunganya. Kredit Angsuran Sistem Fidusia akan menjadi sarana yang efektif dan tepat sasaran apabila diberikan kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Jika diberikan kepada usaha yang tidak layak, maka debitur tidak akan mampu menggunakan hutang tersebut dengan baik. Hal ini mungkin karena kemampuannya yang belum memadai atau karena peluang untuk bertumbuh yang memang tidak ada. Akibatnya kredit yang disalurkan akan menjadi macet karena usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang. Oleh karena itu agar hutang dapat dikembalikan pada waktunya sehingga dananya dapat bergulir kembali, pemberian kreditnya tidak boleh dipaksakan sekedar memenuhi himbauan pihak tertentu atau tanpa analisa yang matang. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Sebelum melakukan analisa kredit, para petugas yang berkecimpung dalam operasional Skim Kredit Angsuran Sistem Fidusia, harus mempunyai pemahaman yang sama tentang siklus kredit yang lazim dipraktekkan oleh suatu lembaga pembiayaan atau bank. 2. Kebijakan Penentuan Sasaran Kredit Pada dasarnya semua jenis usaha mikro – kecil bisa didanai dengan paket Kredit Angsuran Sistem Fidusia, kecuali jenis usaha yang bergerak pada industri dengan kriteria di bawah ini, dilarang untuk didanai dengan Skim Kredit Angsuran Sistem Fidusia, yaitu :

a. Kegiatan usaha di bidang industri yang permintaan produknya fluktuatif : 1) Usaha jasa pialang saham; 2) Usaha jasa di bursa komoditi; 3) Usaha jasa perdagangan valas informal; 4) Usaha maya (bisnis melalui internet); 5) Usaha sejenis lainnya. b. Kegiatan usaha di bidang industri yang pertumbuhannya sedang lesu/menurun, seperti : 1) Usaha perunggasan saat terjadi wabah flu burung, antara lain : usaha ternak ayam, bebek, burung puyuh, kalkun, dan lain-lain.; 2) Usaha ternak sapi/kerbau/kambing pada saat terjadinya wabah penyakit mulut kuku/sapi gila ataupun anthrax; Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

3) Usaha industri lainnya yang tingkat permintaan pasarnya sedang menurun. c. Kegiatan usaha di bidang industri yang tidak sejalan dengan etika dan norma pergaulan sosial masyarakat Indonesia, seperti : 1) Usaha pelacuran; 2) Usaha perjudian/bandar togel; 3) Usaha panti pijat tak berizin; 4) Usaha penyedia jasa pornografi (situs, media cetak, media elektronik); 5) Usaha jasa penagihan utang tak berizin; 6) Usaha lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. d. Kegiatan usaha di bidang industri yang memproduksi barang/jasa yang tidak ramah lingkungan, seperti : 1) Usaha yang menimbulkan limbah beracun dan berbahaya; 2) Usaha penebangan kayu hutan liar; 3) Usaha penambangan liar; 4) Usaha lainnya yang merusak lingkungan. e. Kegiatan usaha di bidang industri yang kegiatannya tidak umum/pasarnya tidak jelas, seperti : 1) Usaha jasa dukun/paranormal; 2) Usaha perdagangan barang antik; 3) Usaha pengobatan alternatif; 4) Usaha perdagangan benda bertuah/jimat; Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

5) Usaha sejenis lainnya. f. Kegiatan usaha di bidang industri yang memproduksi barang/jasa illegal, seperti : 1) Usaha yang memproduksi minuman keras tidak berizin; 2) Usaha perdagangan narkoba; 3) Usaha perdagangan wanita dan anak-anak; 4) Usaha perbudakan; 5) Usaha pengadaan dan peredaran uang palsu; 6) Usaha sejenis lainnya. g. Usaha-usaha yang laku “sesaat”, investasi rendah dan mudah ditiru, antara lain: budidaya jamur, budidaya ikan lou han, budidaya jangkrik, budidaya cacing, pertanian sengon laut, budidaya jati emas, peternakan burung perkutut, dan lainlain. h. Usaha setempat yang tingkat persaingan keras dan pasarnya mudah jenuh, seperti produk-produk pengrajin yang mudah ditiru dan pasarnya terbatas. 3. Persyaratan Untuk Memperoleh Kredit Angsuran Sistem Fidusia a. Calon debitur adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang sebagai objek jaminan kredit. Jika calon debitur memiliki lebih dari satu jenis usaha (misalnya wartel dan bengkel) maka kedua usaha tersebut dapat diberikan Kredit Angsuran Sistem Fidusia asalkan masing-masing usaha di-back up dengan barang jaminan yang berbeda. b. Identitas calon debitur yang jelas : Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

1) WNI dibuktikan dengan copy KTP; 2) Memiliki tempat tinggal tetap yang masih dalam radius jangkauan pelayanan cabang penyelenggara Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Bila alamat KTP berbeda dengan alamat tempat tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon debitur harap menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan. 3) Memiliki jiwa wirausaha serta motivasi yang kuat untuk menekuni dunia usahanya dilihat dari wawancara dan pengalaman menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun. c. Status usaha calon debitur adalah Usaha Perorangan atau Badan Hukum yang menjalankan usahanya secara sah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Usaha perorangan atau Badan Hukum yang bertindak sebagai koordinator/pembina para pengusaha mikro – kecil tidak dapat diberikan Kredit Angsuran Sistem Fidusia yang mengatasnamakan para binaannya. Kredit hanya bisa diberikan kepada individu pengusaha/Badan Hukum Mandiri yang statusnya jelas serta lolos uji kelayakan kredit; d. Usia usahanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun. e. Jenis usahanya tidak termasuk yang dilarang diberikan kredit sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Sub A; f. Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat. Apabila tempat usaha tersebut merupakan “tempat usaha terpadu”, maka setiap calon debitur yang berusaha Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

di tempat tersebut dapat diberikan Kredit Angsuran Sistem Fidusia asalkan memenuhi persyaratan lainnya; g. Menyerahkan copy AD/ART atau akte pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya; h. Menyerahkan

copy

SIUP/HO/TDP/SITU/Izin

Usaha

lainnya

dengan

menunjukkan aslinya; i. Menyerahkan copy rekening buku bank 3 bulan terakhir; j. Menyerahkan copy rekening tagihan telepon/listrik/bukti pembayaran PBB yang terakhir; k. Menyerahkan copy buku catatan keuangan dalam 2 tahun terakhir (bila ada); l. Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan; m. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan Pegawai Fungsional KUMK; n. Mengisi dan menandatangani aplikasi Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KUMK-1 dan KUMK-2); o. Menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia yang diketahui suami/istri. Selanjutnya tentang persyaratan kredit, objek jaminan kredit, jangka waktu kredit dan sewa modal, biaya administrasi, penetapan pinjaman, dan kuasa pemutus kredit : 1. Persyaratan kredit


Persyaratan untuk memperoleh Kredit Angsuran Sistem Fidusia bagi calon nasabah, harap mengikuti ketentuan yang dijelaskan dalam Bab II tentang Prosedur Analisa Kredit. 2. Objek jaminan kredit Objek jaminan kredit dalam Kredit Angsuran Sistem Fidusia merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Kepada para nasabah harap dijelaskan bahwa objek jaminan dari Kredit Angsuran Sistem Fidusia ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Perum Pegadaian selama menjadi agunan Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/kerusakan barang tersebut. Nasabah dilarang keras memindahkan hak kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila sampai melakukan hal tersebut, maka dapat diajukan proses pidana. Apabila nasabah sampai cidera janji, maka Perum Pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nasabah.


Untuk sementara objek jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut : a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP; b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik (KUMK-18); c. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan (KUMK-19); d. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit; e. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku; f. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor harap mengikuti ketentuan perusahaan tentang cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian; g. Ber-plat nomor Polres/Polda setempat; h. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, harap membuat surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian dari tanggal ...... sampai dengan tanggal ....... Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

(selama jangka waktu kredit). Pada saat kredit dilunasi harap dibuat surat pemberitahuan juga. Surat-surat pemberitahuan tersebut dikirim tembusannya kepada Ditserse dan Ditlantas Polda setepat. i. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama isteri/suami/pengurus usaha yang telah menandatangani form KUMK-18. j. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.

3. Jangka waktu kredit dan sewa modal Jangka waktu kredit ditetapkan minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian kredit dilakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan. Sewa Modal (bunga) dibayarkan setiap kali angsuran dihitung secara flat. Besarnya tarif sewa modal akan ditetapkan dengan Surat Edaran tersendiri. Apabila nasabah bermaksud melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka nasabah tersebut harus membayar sewa modal dari sisa pinjaman yang belum dilunasi dengan tarif menurut perhitungan bunga secara efektif. Mekanisme pelunasan sekaligus akan diatur dalam Bab/Sub Bab selanjutnya.


Untuk kredit modal kerja harap dibuat untuk jangka waktu 12 bulan. Apabila dalam 12 bulan tersebut angsuran berjalan lancar, maka nasabah yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan kredit untuk 12 bulan berikutnya, demikian seterusnya. Proses perpanjangan kredit oleh nasabah tetap dilakukan peninjauan lokasi usaha dan pengecekan agunan. Penetapan jangka waktu kredit lebih dari 12 bulan hanya dilakukan untuk kredit Investasi. Untuk memudahkan perhitungan kewajiban nasabah apabila ingin melunasi kredit sebelum masa kredit berakhir, maka satuan jangka waktu Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk investasi ini harap dibuat dalam satuan 18, 24, 30 dan 36 bulan. Bagi nasabah yang menginginkan jangka waktu di luar satuan tersebut, harap dibuat ke satuan jangka waktu terdekat. Pemberian kredit investasi ini harap memperhitungkan betul nilai ekonomis/nilai jual barang agunan sampai dengan akhir jangka waktu. Demikian juga harap dipertimbangkan bahwa sampai dengan akhir jangka waktu masih dalam batas usia yang dipersyaratkan. Pengertian kredit modal kerja dan kredit investasi ini harap dipelajari dari Buku Dasar-dasar Analisa Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian yang merupakan suplemen dari buku pedoman ini. 4. Biaya administrasi Biaya administrasi dalam proses pemberian kredit merupakan beban nasabah dan dipotong langsung dari kredit yang diberikan. Biaya administrasi ini digunakan untuk mengganti biaya-biaya langsung untuk proses Kredit Angsuran Sistem Fidusia dan membayar premi asuransi. Kepada para nasabah tidak perlu dijelaskan secara Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

eksplisit tentang premi asuransi ini, agar tidak mempengaruhi ketaatan dalam mengangsur pinjamannya. Besarnya biaya administrasi akan ditetapkan dengan Surat Edaran tersendiri. 5. Penetapan pinjaman Kredit Angsuran Sistem Fidusia ini mempunyai resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit gadai, oleh karena itu dalam penentuan besarnya pinjaman diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Dasar utama pemberian kredit harus dari analisis kelayakan usaha, artinya Kredit Angsuran Sistem Fidusia hanya diberikan kepada para pengusaha mikro kecil yang “lolos uji analisis kelayakan usaha”, yaitu pengusaha yang karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses kredit mutlak harus dilakukan peninjauan usaha nasabah dan dilakukan analisa kredit secara teliti dengan berpedoman pada Buku Dasar-dasar Analisa Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. b. Dari analisis kredit ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak/tidaknya seorang calon nasabah diberi kredit. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan besarnya pinjaman yang bisa diberikan. Besarnya pinjaman yang pertama kali diberikan kepada nasabah harap dihitung dari proyeksi arus Kas Masuk bulanan. Nilai pinjaman yang bisa diberikan berdasarkan perhitungan ini adalah 1/3 dari laba 1 bulan dikalikan jangka waktu kredit.


c. Untuk keperluan pendidikan kepada calon nasabah dan menjamin keseriusan dalam berusaha maupun mengangsur pinjaman, maka besarnya perhitungan dari arus kas masuk tadi harus disesuaikan dengan nilai taksiran agunan yang diserahkan. d. Atas dasar perhitungan kemampuan bayar nasabah berdasarkan perhitungan arus kas masuk dan perhitungan menurut nilai agunan harap dipilih yang terendah untuk dasar penetapan uang pinjaman Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Apabila hasil perhitungan dari analisa kredit lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan nilai agunan, maka besarnya pinjaman harap ditentukan berdasarkan nilai agunan. Sedang apabila sebaliknya, maka besarnya pinjaman harap didasarkan pada hasil analisa kredit.

6. Kuasa pemutus kredit Manajer cabang bertindak sebagai kuasa perusahaan dalam pemberian kredit. Oleh karena itu sebagai Kuasa Pemutus Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KPK Kredit Angsuran Sistem Fidusia) adalah Manajer Cabang. Sebagai KPK Kredit Angsuran Sistem Fidusia, Manajer Cabang bertindak atas nama perusahaan untuk melakukan perjanjian hutang piutang Kredit Angsuran Sistem Fidusia dengan calon Debitur. Sampai dengan jumlah tertentu, Manajer Cabang bisa langsung memutuskan besarnya uang pinjaman yang diberikan kepada calon Debitur. Sedangkan untuk nilai pinjaman yang lebih besar, Manajer Cabang harus meminta izin prinsip terlebih Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

dahulu dari Pemimpin Wilayah (Pinwil). Pinwil dapat menunjuk Manajer Operasi dan Pemasaran Kanwil atau Pemeriksa untuk membuat nota pertimbangan persetujuan pinjaman. Untuk pembuatan nota tersebut Manajer Operasional dan Pemasaran atau Pemeriksa melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen; b. Pengecekan domisili dan usaha calon nasabah; c. Uji petik kendaraan yang diagunkan. Selain itu, sebagai upaya untuk mengendalikan masalah yang mungkin timbul berupa kredit macet, maka terhadap kantor cabang yang nilai NPL-nya mencapai 5% atau lebih, hak KPK Kredit Angsuran Sistem Fidusia dialihkan kepada Komite Kredit yang dibentuk oleh Pinwil. Atas kejadian tersebut harap dilakukan pemeriksaan khusus oleh satu Tim Inspektorat yang dibentuk oleh Pinwil. Manajer Cabang yang bersangkutan hanya berkonsentrasi untuk melakukan penagihan piutang diragukan dan macet, sampai kinerja operasional Kredit Angsuran Sistem Fidusia jadi membaik lagi. Prosentase NPL dihitung dari jumlah nilai baki debet (Sisa Uang Pinjaman) yang termasuk kategori piutang diragukan dan macet kemudian dibagi total baki debet dikali 100%. Apabila terjadinya NPL tinggi di suatu kantor cabang diakibatkan oleh pelanggaran prosedur atau sebab kecurangan lainnya, maka pegawai/pejabat yang bersangkutan akan diproses penjatuhan sanksi menurut ketentuan yang berlaku. Komite Kredit yang dibentuk Pinwil terdiri dari Manajer Operasi dan Pemasaran Kanwil sebagai Ketua merangkap Anggota, dibantu seorang Anggota dari Pemeriksa Inspektorat Wilayah. Komite Kredit bertindak sebagai KPK untuk Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

menetapkan perhitungan besarnya pinjaman yang bisa diberikan kepada calon nasabah pemohon kredit. Sedangkan perjanjian kredit tetap dibuat oleh Manajer Cabang. Baik untuk permohonan kredit biasa di atas jumlah tertentu (bukan dari cabang NPL tinggi) maupun permohonan kredit yang diajukan oleh cabang karena NPL tinggi, Komite Kredit diharapkan mempelajari berkas pengajuan kredit dan hasil analisa kredit yang dilakukan oleh Pegawai Fungsional KUMK yang telah mendapat pertimbangan dari Manajer Cabang. Apabila data permohonan kredit masih dipandang tidak lengkap, maka atas persetujuan Pinwil salah seorang anggota Komite Kredit bisa melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah maupun sumber lainnya atau dalam kondisi yang amat terpaksa, bisa melakukan cross check data ke lapangan. Atas dasar kajian ulang dari berbagai informasi dan setelah memperhitungkan segala resiko yang timbul, maka dibuat nota pertimbangan kepada Pinwil untuk menetapkan besarnya kredit yang bisa diberikan kepada calon debitur. Pinwil selanjutnya memberikan surat keputusan penetapan besarnya kredit maksimum sebesar rekomendasi dari Komite Kredit. Mengenai prosedur pemberian kredit, pelunasan kredit dan perpanjangan kredit, dapat diuraikan sebagai berikut :

4. Prosedur Pemberian Kredit


Prosedur pemberian kredit angsuran sistem fidusia dilaksanakan sebagai Tabel berikut : Tabel 4.2 Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia No. 1.

Pelaksana Nasabah

Langkah

Aktivitas

1

Setelah dinyatakan lolos uji analisa kredit dan menyetujui kredit yang ditetapkan oleh Kuasa Pemutus Kredit (KPK), lalu menandatangani Perjanjian Hutang Piutang (Form KUMK-3) Bersama-sama dengan Manajer Cabang menghadap notaris untuk membuat/ menandatangani Akta/Perjanjian Jaminan Fidusia. Menerima Form KUMK-3, Bukti Penerimaan Uang (Form KUMK-5) rangkap 3 dan Kartu Angsuran Kredit KUMK (Form KUMK-6A0 Menghubungi Kasir untuk mencairkan kredit dengan menyerahkan Form KUMK-3, 5 dan 6A. Menandatangani Form KUMK-5 dihadapan Kasir. Menerima uang sebagai pencairan kredit berikut Lembar 3 Form KUMK-5, 3 dan Form KUMK6A Menerima dari Manajer Cabang Form KUMK-2 yang telah ditetapkan besarnya kredit beserta data pendukung dan jaminannya (BPKB).

2

3

4 5 6 Lanjutan Tabel 4.2 2.

Pegawai Fungsional/ Asman KUMK

1

2

3

Mempersiapkan dan mengisi : • Form KUMK-3 rangkap 2, • Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form KUMK-3a), rangkap 2 • Bukti Penerimaan Uang (Form KUMK-5) rangkap 3, • Kartu Register Angsuran KUMK (Form-6), dan • Kartu Angsuran KUMK (Form KUMK-6A) Formulir-formulir tersebut diserahkan kepada Manajer Cabang. Setelah ditandatangani oleh Manajer Cabang, nasabah dan notaris (Form KUMK-3a), formulir didistribusikan sebagai berikut :


•

4 5

3.

Manajer Cabang

1

Lanjutan Tabel 4.2

2

3

4

5

Lembar 2 Form KUMK-3, 3a, Form KUMK-5 (rangkap 3) dan Form KUMK 6A diserahkan kepada nasabah, • Dokumen Barang Jaminan (BPKB), lembar 1 Form KUMK-3, 3a, Sertifikat Jaminan Fidusia dan Form KUMK-2 berikut data pendukungnya dimasukkan dalam amplop khusus dan diserahkan kepada penyimpan barang jaminan. • Form KUMK-6 dimasukkan dalam ordner khusus sebagai katu aktif selama perjanjian kredit berlangsung. Memproses pendaftaran fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Membuat Deklarasi Asuransi, dan setelah ditandatangani oleh Manajer Cabang dikirim ke perusahaan asuransi sebagai penanggung. Menerima dari pegawai fungsional KUMK : • Form KUMK-3 rangkap 2, • Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form KUMK-3a), rangkap 2 • Bukti Penerimaan Uang (Form KUMK-5) rangkap 3, • Kartu Register Angsuran KUMK (Form-6), dan • Kartu Angsuran KUMK (Form KUMK-6A) Mengundang calon nasabah dan memberikan penjelasan tentang : a. Semua hak dan kewajiban nasabah, b. Kemungkinan akan adanya peninjauan oleh pihak yang berkompeten (SPI, Pejabat Kantor Departemen Koperasi dan UKM, Auditor eksternal, dll.) Menandatangani : • Form KUMK-3 bersama-sama dengan nasabah, • Form KUMK-5 dan 6A Bersama-sama dengan nasabah menghadap notaris untuk pembuatan Akta/Perjanjian Jaminan Fidusia. Menugaskan pegawai fungsional/Asman KUMK untuk memproses pembuatan Akta/Perjanjian


6 4.

Kasir

1 2 3 4 6

Jaminan Fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan wilayah setempat. Menerima dan menandatangani Deklarasi asuransi atas kredit yang telah dicairkan. Menerima dari nasabah Form KUMK-3, 5 dan Form KUMK-6A, lalu mencocokkannya Setelah cocok, meminta kepada nasabah untuk menandatangani Form KUMK-5 (rangkap 3). Menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada Form KUMK-3 Menyerahkan kembali kepada nasabah Form KUMK-3, 5 (lembar 3) dan Form KUMK 6A Mengadministrasikan kas masuk dan kas keluar sesuai Sisdur Akuntansi yang berlaku.

Formulir KUMK yang terkait : a. Form KUMK-2

: Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha Serta Taksiran BJ

b. Form KUMK-3

: Surat Perjanjian Hutang piutang KUMK

c. Form KUMK-3a : Surat Perjanjian Jaminan Fidusia d. Form KUMK-5

: Bukti Penerimaan Uang

e. Form KUMK-6

: Kartu Register Angsuran Kredit KUMK

f. Form KUMK-6A : Kartu Angsuran KUMK

5. Prosedur Pelunasan Kredit Pelunasan kredit bisa dilakukan melalui pembayaran kredit secara angsuran (cicilan) setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo ataupun dengan pelunasan sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo. Pelunasan kredit dilakukan dengan cara angsuran bulanan yang jumlahnya sama. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pinjaman ditambah dengan sewa modal.


Pembayaran angsuran bulanan dilakukan di Kantor Cabang penyelenggara Kredit Angsuran Sistem Fidusia melalui petugas yang ditunjuk. Pembayaran angsuran lebih cepat dari tanggal angsuran dapat diterima tanpa mengurangi jumlah angsuran. Apabila tanggal angsuran bertepatan pada hari libur maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Terhadap nasabah yang sampai mengalami keterlambatan lebih dari 1 sampai 3 bulan semenjak tanggal jatuh tempo angsuran nasabah ini akan dikenakan denda sesuai tarif yang ditetapkan dalam surat edaran tersendiri. Apabila nasabah yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan semenjak tanggal jatuh tempo angsuran nasabah ini akan dikenakan denda sesuai tarif yang ditetapkan dalam surat edaran tersendiri dan mulai diberikan somasi pertama (Surat Peringatan). Selanjutnya, apabila setelah dikirim surat peringatan (Somasi) sebanyak 3 kali yang nasabah bersangkutan masih tidak melunasi pinjaman, maka manajer cabang harus melaksanakan sita atas barang jaminan.

6. Prosedur Perpanjangan Kredit Apabila nasabah menghendaki perpanjangan kredit, prosedurnya sama seperti prosedur permintaan kredit, dengan catatan bahwa : 1. Nasabah tersebut dikategorikan sebagai nasabah baik, yaitu angsurannya lancar (tidak pernah menunggak); 2. Perkembangan usahanya baik.


3. Jika dalam 12 bulan angsurannya lancar, maka setelah kreditnya dinyatakan lunas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi agunan dan kondisi usaha pada saat pengajuan perpanjangan. 4. Besarnya kredit baru bisa lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari kredit sebelumnya, tergantung dari hasil pengecekan agunan dan pengecekan usaha nasabah. 5. Apabila pada masa periode pinjaman ke 2, juga terjadi angsuran yang lancar, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit untuk masa pinjaman periode 3 menggunakan prosedur sama dengan pada saat perpanjangan periode 2. 6. Setelah nasabah mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 3 kali, diharapkan telah mempunyai struktur permodalan yang kuat, sehingga Kredit Angsuran Sistem Fidusia untuk nasabah tersebut bisa diperluas cakupannya misalnya untuk keperluan perluasan usaha (investasi) atau kredit modal kerja bagi usaha nasabah lainnya. Untuk proses ini harap diperlakukan sebagaimana halnya proses pelayanan pengajuan kredit baru.

C. Peranan Notaris dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Perum Pegadaian 3. Praktek Pembuatan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama


Pada tahap ini peranan notaris tidak ikut berperan secara langsung tetapi produk yang dihasilkan oleh seorang notarislah yang sangat diperlukan, agar nantinya dapat digunakan sebagai dokumen untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak. Perjanjian kredit angsuran sistem fidusia adalah penyediaan sejumlah dana, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Perum Pegadaian dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian objek jaminan dan bunga. Kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian didasarkan atas kepercayaan kepada debitur, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh Perum Pegadaian dimaksudkan sebagai salah satu usaha Perum Pegadaian untuk mendapatkan keuntungan. “Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.” 90 Pada praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara

90

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 385. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya pembatalan dari perjanjian yang dibuat (invalidity), sehingga dengan demikian pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian pejabat Perum Pegadaian harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Perum Pegadaian. Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam prakteknya perjanjian kredit telah dibuat secara baku. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang

sangat

berlebihan,

dan

terjadinya suatu pemaksaan karena adanya

ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau resiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Perjanjian kredit sering pula dalam prakteknya peminjam diminta memberikan penjelasan yaitu keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit, kemudian memberi warranties yaitu suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaan atau asetnya yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut, dan covenants yaitu janji untuk melakukan sesuatu, seperti misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain, atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin Perum Pegadaian (kreditur). Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu : 1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. 2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. 3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Pada pembuatan akta Perjanjian Kredit, harus mencantumkan beberapa klausul yang dibuat secara otentik oleh notaris maupun yang secara baku yang telah dibuat oleh pihak pegadaian (kreditur). Peranan notaris dalam pembuatan akta jaminan kredit yaitu dalam membuat akta jaminan fidusia terhadap barang jaminan yang bergerak.


Kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat seperti yang berlaku pada perbankan yaitu antaranya : 1. Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; dalam hal membuat surat perjanjian secara tertulis ini notaris berperan membuatnya jika pihak Perum Pegadaian memintanya, namun sering juga perjanjian tertulis ini dibuat oleh pihak Perum Pegadaian sendiri yang kemudian dilegalisasi oleh notaris. 2. Tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat akan membawa kerugian; 3. Tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; 4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit. Perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yakni adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian, adanya kecakapan dalam perjanjian, adanya objek yang diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal. Walaupun demikian, dalam prakteknya pihak debitur secara terpaksa menerima format perjanjian yang berisikan klausul-klausul yang ditentukan pihak kreditur dalam hal ini pihak Perum Pegadaian. Namun, hal itu tidak menyurutkan keinginan pihak debitur untuk memperoleh dana melalui perjanjian kredit, Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

dikarenakan pihak debitur sangat membutuhkan dana yang cepat untuk keperluan usahanya. Perjanjian seperti ini dikenal dengan perjanjian baku. Pada perjanjian kredit angsuran sistem fidusia juga memuat tentang ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak Perum Pegadaian dan pihak debitur. Di dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia juga memuat ketentuan tentang jaminan pelunasan kredit serta memuat ketentuan tentang kuasa menjual. (Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1). Peranan notaris tidaklah selalu dominan di setiap perbuatan hukum, salah satunya pada perjanjian kredit baik di perbankan maupun di pegadaian. Dimana perjanjian kredit tersebut umumnya telah dibuat sesuai dengan kehendak pihak kreditur. Namun, untuk nilai kredit di atas Rp. 20.000.000,- Perum Pegadaian mengharuskan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia tersebut dibuat langsung oleh notaris/bersifat otentik. Sedangkan untuk perjanjian kredit angsuran sistem fidusia dengan nilai kredit di bawah Rp. 20.000.000,-, notaris hanya melegalisasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia tersebut. Sedangkan untuk pengikatan/pembebanan objek jaminan fidusia yang merupakan perjanjian tambahan/ikutan dari perjanjian kredit angsuran sistem fidusia itu, peran notaris sangat diperlukan untuk melakukan pendaftaran ke bagian pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI setempat. Hal itu dilakukan agar Perum Pegadaian memperoleh kedudukan atau hak yang diutamakan dari pihak lain atas objek jaminan fidusia tersebut.


4. Prosedur Pengikatan Fidusia Terhadap Benda-Benda Jaminan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Medan Utama Pengikatan/pembebanan

objek

jaminan

yang

merupakan

perjanjian

tambahan/ikutan dari perjanjian kredit angsuran sistem fidusia itu. Pengikatan/ pembebanan objek jaminan fidusia tersebut dibuat dalam akta jaminan fidusia. Walaupun pengikatan objek jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan/ ikutan dari perjanjian kredit angsuran sistem fidusia, namun harus tetap mengikuti ketentuan tentang perjanjian pada umumnya antara lain ketentuan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Akta jaminan fidusia harus memuat tentang para pihak, tentang dasar dibuatnya akta jaminan fidusia, nilai kredit, objek jaminan fidusia, jangka waktu jaminan, hak dan kewajiban pihak penerima fidusia (Perum Pegadaian) dan pihak pemberi fidusia (debitur), dan memuat ketentuan tentang pemberi fidusia untuk memberikan kuasa kepada penerima fidusia. (Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2). Selanjutnya di dalam prakteknya peran notaris sangat diperlukan untuk melakukan pendaftaran ke bagian pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI setempat, hal itu dikarenakan pihak Perum Pegadaian memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia. Hal itu dilakukan agar Perum Pegadaian memperoleh kedudukan atau hak yang diutamakan dari pihak lain atas objek jaminan fidusia tersebut.


Semua pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia yang merupakan akta Jaminan tersebut dibuat oleh notaris. Dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa, “pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dengan bahasa Indonesia dan merupakan Jaminan Fidusia”. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa, “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Sementara itu, menurut J. Satrio bahwa tidak ada satu ketentuan dalam UUJF yang mengatakan, Fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, akan tetapi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF dapat diartikan bahwa untuk berlakunya ketentuan dalam UUJF maka haruslah dipenuhi syarat benda Jaminan Fidusia itu didaftarkan. Pendaftaran tersebut sebenarnya tidak hanya pada benda, tetapi juga pada ikatan jaminannya sehingga dengan demikian ikatan jaminan dan janji-janji Fidusia menjadi terdaftar dan mengikat pihak ketiga. Penafsiran tersebut ternyata juga sesuai dengan bunyi Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 UUJF. 91 Mengenai masalah ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut, sebenarnya sebelum keluar UUJF, Munir Fuady mengatakan bahwa hal tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata Hukum Fidusia. Sebab di samping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ini menyebabkan Jaminan Fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. 92

91 92

J. Satrio,Op.Cit., hal. 243-247. Munir Fuady, Op.Cit., hal.29.


Namun setelah keluarnya UUJF yang mengatur tentang kewajiban setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang atau Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas Publisitas dari Jaminan Fidusia. Tujuannya adalah semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut. Asas Publisitas ini semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti Jaminan Fidusia. 93 Sedangkan Tan Kamelo mengatakan bahwa pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian Jaminan Fidusia. Selain itu, pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas Publisitas dan Kepastian hukum. Di samping itu, konsekuensi yuridis setelah akta Jaminan Fidusia didaftarkan, yang menjadi pemilik jaminan atas benda Fidusia adalah kreditur penerima Fidusia, walaupun secara fisik debitur pemberi Fidusia tetap menjadi pemilik benda agama. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemisahan hak milik jaminan secara yuridis dan hak milik secara riil. 94 Dalam pengikatan Jaminan Fidusia dengan kreditur manapun juga, syaratsyarat yang harus dipenuhi antara lain : 1. Membuat permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia. 2. Surat kuasa atau surat pengantar dari penerima Fidusia. 3. Salinan akta Jaminan Fidusia. 4. Mengisi formulir Jaminan Fidusia. 5. Melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. 93 94

Ibid., hal. 29-30. Tan Kamelo, Op.Cit., hal. 213 & 215 – 216.


Membuat permohonan pendaftaran Fidusia ini merupakan hal yang harus dilakukan karena memang sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 13 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa pernyataan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut meliputi : 1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia; 2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; 3. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; 4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 5. Nilai penjaminan; dan 6. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sementara itu tentang surat kuasa ataupun surat pengantar penerima Fidusia merupakan suatu surat yang menyatakan bahwa si penerima Fidusia yang berhak melakukan pendaftaran terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut ataupun kuasa yang ditunjuk penerima Fidusia, dan biasanya hal ini dilakukan atau dipercayakan kepada notaris bersangkutan yang mengurus pembuatan akta Jaminan Fidusia tersebut. Sedangkan mengenai salinan akta Jaminan Fidusia merupakan hal yang harus dilampirkan sebagai data penunjang kelengkapan syarat formalnya. Begitu juga dengan pengisian formulir Jaminan Fidusia serta pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang semuanya sudah disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Mengenai masalah besarnya pembayaran biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 4.3 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak No

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satuan

Tarif


1.

2

3.

Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Biaya Permohonan Perubahan hak-hal yang tercantum dalam Sertifikat Fidusia Biaya Permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang. a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Per Akta

Rp.25.000,00

Per Akta

Rp.50.000,00

Per Permohonan

Rp.10.000,-

Per Akta

Rp.25.000,00

Per Akta

Rp.50.000,00

Sumber data : Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun 2007 Dalam hal jika terjadi kesalahan penulisan mengenai identitas para pihak, tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia maka yang bertanggung jawab adalah yang diberi kuasa untuk mendaftarkannya. Dan akan hal tersebut dilakukan perubahan dengan membuat permohonan perubahan. Pernyataan di atas tersebut sesuai dengan Pasal 16 UUJF yang menyatakan yaitu : 1. Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran Fidusia. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

2. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat Jaminan Fidusia. Sementara itu, hal tersebut di atas juga berkaitan dengan penjelasan Pasal 13 ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa, “ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).” Namun begitu, kadang pernah terjadi dalam prakteknya, pada pernyataan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia ditulis nilai penjaminan, sementara di dalam akta Jaminan Fidusia nilai penjaminannya tidak dicantumkan. Maka dengan demikian tetap harus dilakukan perubahan juga dengan akta Jaminan Fidusia beserta pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia dengan permohonan perubahan. Sedangkan sudah jelas di dalam UUJF tersebut pihak KPF tidak berhak melakukan penilaian terhadap kebenaran pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, tetapi harus dilakukan juga guna untuk terciptanya administrasi hukum yang benar serta perlindungan bagi para pihak. KPF melakukan pendaftaran pada buku daftar Fidusia dan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama yaitu tanggal saat diterimanya permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan tanggal penerbitan sertifikat tersebut juga sekaligus merupakan tanggal lahirnya Jaminan Fidusia secara hukum. Dan hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa, “Jaminan Fidusia


lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia.” Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan buku Daftar Fidusia dan karenanya memuat catatan apa yang dicatat di dalamnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (2). Ini merupakan hal baru karena selama ini atas Jaminan Fidusia yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang tidak didaftarkan maupun yang didasarkan atas Pasal 15 Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang wajib didaftarkan tetapi tidak diterbitkan sertifikatnya. 95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

95

J.Satrio, Op.Cit., hal. 254-255.


1. Kewenangan notaris memang telah ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana kewenangan itu juga terbatas. Dalam perjanjian kredit angsuran sistem fidusia ini, notaris memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian kredit angsuran sistem fidusia pada Perum Pegadaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Suatu pemikiran yang baik oleh Perum Pegadaian untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengeluarkan produk selain kredit gadai yaitu kredit angsuran sistem fidusia. Dengan adanya kredit angsuran sistem fidusia ini, para nasabah tidak harus memilih kredit gadai yang mengharuskan objek gadai berada dalam kekuasaan Perum Pegadaian. Kredit angsuran sistem fidusia ini mengatur para pihak khususnya Perum Pegadaian untuk tidak menguasai objek jaminan milik nasabahnya. Hal itu sangat membantu nasabah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari segi ekonomi, karena objek jaminan itu masih tetap dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan usahanya, dengan harapan dan kewajiban agar kredit dapat dibayar sesuai perjanjian. 3. Peranan notaris tidaklah selalu dominan disetiap perbuatan hukum, salah satunya pada perjanjian kredit baik di perbankan maupun di pegadaian. Dimana perjanjian kredit tersebut umumnya telah dibuat sesuai dengan kehendak pihak kreditur. Namun,

untuk

nilai

kredit

tertentu/jumlahnya

besar

Perum

Pegadaian

mengharuskan perjanjian kredit angsuran sistem fidusia tersebut dibuat langsung oleh notaris/bersifat otentik. Sedangkan untuk perjanjian kredit angsuran sistem 108 fidusia dengan nilai kredit yang kecil, Perum Pegadaian hanya melegalisasi perjanjian

kredit

angsuran

sistem

fidusia

tersebut.

Sedangkan

untuk


pengikatan/pembebanan

objek

jaminan

yang

merupakan

perjanjian

tambahan/ikutan dari perjanjian kredit angsuran sistem fidusia itu, peran notaris sangat diperlukan untuk melakukan pendaftaran ke bagian pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI setempat. Hal itu dilakukan agar Perum Pegadaian memperoleh kedudukan atau hak yang diutamakan dari pihak lain atas objek jaminan fidusia tersebut. B. Saran 1. Hendaknya notaris dalam menghadapi setiap perbuatan hukum tetap bertindak sesuai dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Diharapkan dengan semakin berkembangnya ilmu hukum khususnya hukum jaminan, hendaknya pihak kreditur khususnya pihak Perum Pegadaian tetap mengedepankan atau melayanai masyarakat yang membutuhkan kredit, namun tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam setiap mengeluarkan kredit. 3. Hendaknya notaris juga berperan tidak hanya dalam setiap pembuatan akta, namun juga berusaha untuk menciptakan suatu cara atau kesempatan agar dapat lebih berperan disetiap perbuatan hukum. Suatu ide atau cara tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU


Badrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. ---------------, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, 1994. ---------------, Kompilasi Hukum Jaminan (Serial Hukum Perdata Buku II),, Penerbit Mandar Maju, 2004. Balai Pustaka, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1997. Bustami, Chairani, Tesis Aspek-aspek Hukum yang Terkait Dalam Akta Perikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris Dalam Kota Medan, Medan, 2002. Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Hadi, Sutrisno, Metodologi Reseach, Andi Offset, Yogyakarta, 1989. Hasan, Djuhaenda, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Ibrahim, Johannes, Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung. Kamelo, Tan, Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Didambakan), Alumni, Bandung, 2004. Lumban Tobing, G.H.S., Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983. Notodisoerjo, R. Soegono, Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan, Edisi 1, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Panggabean, H.P., Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia (Masalah Law Enforcement Terhadap UU No. 42 Tahun 1999), Makalah 110 yang disampaikan dalam acara Up Grading And Refreshing Course, Bandung, 27 Mei 2000. Perangin-angin, Effendi, Teknik Pembuatan Akta I, Jakarta, 1979. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Prodjodikoro, R. Wirjono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1974. ---------------, Hukum Perdata Tentang Hak-hak atas Benda, Intermasa, Cet. V, Jakarta, 1986. Rahman, Hasanuddin, Contract Drafting, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Remy Sjahdeini, Sutan, Hak Jaminan Dan Kepailitan, Makalah yang disampaikan dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000. Salim, HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Satrio, J., Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Sibarani, Bachtiar, Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia, Makalah yang disampaikan pada seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000. Siregar, Mustafa, Ringkasan Hukum Jaminan, Pasca Hukum USU, Medan, 2004. Soekanto, Sorjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. Soemitrko H, Rochmad, Peraturan dan Instruksi Lelang, P.T. Eresco, Bandung, 1987. Soemitro, Roni Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988. Soemowidjojo, Soetarwo, Eksekusi Oleh PUPN, Proyek Pendidikan dan Latihan BPLK Departemen Keuangan RI, Jakarta, 1996. Soesanto, R, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara), Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Sofwan, Sri Soedewi, Masjehoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980. Herly Gusti Meliana Siagian : Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama), 2009 USU Repository © 2008

Subekti R., Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Cet. XXI, Jakarta,1982. ---------------, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Suharmoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group, 2004. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

C. INTERNET http:/www.kamushukum_online.co.id/653words,htm, diakses 25 Desember 2008. http:/www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/.html, diakses tanggal 18 Januari 2008. http:/www.sinarharapan.co.id_lelang_perum_pegadaian, diakses_tanggal 20 Maret 2008.


PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN (STUDI DI KANTOR PERUM PEGADAIAN CABANG MEDAN UTAMA) TESIS

Recommend Documents