BAB II PERJANJIAN GADAI ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PERUM PEGADAIAN CABANG NANGKA PEKANBARU. A. Deskripsi Perum Pegadaian Cabang Nangka Pekanbaru

42

BAB II PERJANJIAN GADAI ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PERUM PEGADAIAN CABANG NANGKA PEKANBARU A. Deskripsi Perum Pegadaian Cabang Nangka Pekanbaru 1.

Sejarah berdirinya Perusahaan jawatan pegadaian negara sebagai sebuah lembaga di dalam

sejarah pegadaian di Indonesia, berasal dari Bank Van Lening zaman Vereenigde Oost Indische Compagnie (untuk selanjutnya disebut VOC). yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Bank Van Lening itu didirikan dalam bentuk kerjasama dengan swasta, Bank Lening mempunyai tugas antara lain memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Hal ini terus berjalan hingga saat kekuasaan VOC dialihkan kepada Pemerintah Hindia Belanda.58 Pada zaman Raffles, bank dan lening ini dihapuskan dan hak untuk memberikan pinjaman uang dengan gadai sebagai jaminan, diserahkan secara bebas kepada swasta yang sudah memperoleh izin untuk itu. Namun pada kenyataannya pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat, sehingga timbul hukum agar Lembaga Pegadaian sebaiknya berada ditangan pemerintah saja. Dan untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Maret 1901 dikeluarkan Staatblad 1901 Nomor 131 tentang jawatan Pegadaian (Pandhuisdienst).

58

Vollmar H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I dan II, Terjemahan I.S Adiwinarto, Rajawali Press. Jakarta, 1984, hal. 146

42

Universitas Sumatera Utara

43

Optimalisasi peran dan fungsi dari Perum Pegadaian sangat relevan, hal ini dikarenakan dilihat dari perspektif histories keberadaannya yang merujuk pada Staablad tersebut diatas dan lembaran-lembaran negara yang menjadi dasar didirikannya beserta aturan-aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (untuk selanjutnya disebut PP) Nomor 178 tahun 1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara, Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965 pegadaian diintegrasikan dalam urusan bank sentral, PP Nomor 7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan, PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (Perjan) menjadi Perum Pegadaian dan yang terakhir PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum.Pegadaian. Khusus sejarah berdirinya Perum Pegadaian di wilayah II kota Pekanbaru, cabang Nangka adalah sejak bulan November tahun 2000.59 Oleh karena itu Pegadaian yang ada sekarang adalah berdasarkan pada PP Nomor 103 Tahun 2000 yang merupakan BUMN yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. 2.

Dasar Hukum Adapun dasar hukum Perum Pegadaian sesuai dengan perkembangannya

dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

59

Hasil wawancara dengan Bapak Mas’ud, kepala cabang Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang jalan Nangka Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2011.


44

a.

Dasar hukum berdirinya Dasar hukum berdirinya perum pegadaian berdasarkan Lembaran Negara No. 14 Tahun 1990, adalah sebagai berikut : 1. Sebelum 1 April 1901, pegadaian-pegadaian yang ada di Indonesia berstatus swasta (berdirinya dengan atau berdasarkan ijin atau sewa). 2. Berdasarkan Stb No. 131 tahun 1901 tanggal 12 Maret 1901 oleh Pemerintah Hindia Belanda didirikan pegadaian negara yang pertama pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. 3. Berdasarkan Stb No. 226 tahun 1930 tanggal 22 Juli 1930 statusnya dijadikan Perusahaan Negara dalam arti IBW (berdasarkan Stb No. 419 tahun 1927 Pasal 2). 4. Setelah Indonesia merdeka Perusahaan Negara pegadaian ditentukan statusnya menjadi Jawatan Pegadaian berdasarkan SK Menkeu RIS No. 1853/K tanggal 13 Januari 1950. 5. Berdasarkan PP No. 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei, mulai tanggal 1 Juli 1961, jawatan pegadaian statusnya diubah menjadi PN pegadaian (Perpu No. 19 tahun 1960, tanggal 30 April 1960) dan berada di bawah Menkeu. 6. Selanjutnya berdasarkan KP No. 180 tahun 1965, tanggal 19 Juni 1965, PN pegadaian berada di bawah Departemen Urusan Bank Sentral, kemudian berdasarkan KP No. 76 PN pegadaian kembali berada di bawah Depkeu (Dirjen Keuangan).


45

7. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 Jawatan Pegadaian statusnya berubah menjadi Perjan Pegadaian dibawah Depkeu. 8. Berdasarkan SK Menkeu RI No. 740/KMK. 001/1989 tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN maka sebagai tindak lanjut pegadaian diubah statusnya menjadi Perum dengan PP No. 10 Tahun 1990 (Lembaran Negara No. 14 Tahun 1990) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 103/2000. b.

Dasar hukum operasi Pegadaian dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dan

jaminan fiducia berdasarkan kebijaksanaan yang ditentukan Menteri Keuangan dalam pasal 8 PP No 103/2000 adalah sebagai berikut : 1. Hukum gadai Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh berutang atau oleh organisasi lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si piutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya harus didahulukan. Pasal 1151: Persetujuan gadai dibuktikan dengan alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok. 2. Jaminan fidusia

Untuk memberikan hutang jaminan fidusia ini, menurut pengertian yang diberikan oleh Tjiptonugroho sebagai berikut: Menurut hukumnya, jaminan fiducia adalah memudahkan hak milik kekayaan berupa barang bergerak atau tidak bergerak (khususnya bangunan) untuk dipakai sebagai jaminan, tetapi dengan kewajiban memeliharanya dengan


46

baik-baik dengan kepercayaan bahwa orang-orang tetap dikuasainya dan tidak boleh dijual (karena tidak mempunyai hak lagi) maupun dipinjamkan kepada orang lain. Sanksi terhadap pelanggaran oleh jaminan semacam ini harus dilegalisir. Berdasarkan undang-undang di atas Perusahaan Umum Pegadaian merupakan satusatunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin memberikan pinjaman kepada masyarakat pada umumnya. Dimana tugas pokoknya, dengan tujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal seperti lintah darat, pengijon, bank gelap yang memanfaatkan kesulitan dana mendesak dari masyarakat dengan mengenakan bunga tinggi.60 3.

Struktur organisasi dan tugas Perum Pegadaian.

a.

Struktur organisasi. Perum Pegadaian adalah salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan

yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Perum Pegadaian menetapkan etos kerja kepada setiap karyawan dalam melakukan pekerjaan yang disebut “INTAN” yaitu: Inovatif

:

Penuh gagasan, kreatif, aktif dan mempunyai tantangan.

Nilai moral yang tinggi Terampil

: :

Taqwa, jujur, berbudi luhur dan loyal. Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, cepat

dan

akurat. Adi layanan

60

:

Sopan, ramah dan berkepribadian simpatik.

Ibid.


47

Nuansa citra

:

Otoritas bisnis mengutamakan kepuasan pelanggan dan berusaha mengembangkan diri.

Agar pelaksanaan si “INTAN” mampu membangkitkan semangat dan menjiwai seluruh gerak langkah insan pegadaian, maka diimplementasikan dalam semboyan “141” yang diambil dari sejarah berdirinya pegadaian pada tanggal 1 April 1901. Arti

dari

semboyan “141” adalah dari nomor satu di jasa gadai, dalam empat tahun mendatang akan menjadi nomor satu di industri pembiayaan mikro dan kecil. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Perum Pegadaian memiliki struktur organisasi yang tertata menurut fungsi dan golongannya. Disetiap perubahan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.61 Direksi sebagai pemimpin perusahaan di pusat merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari:

Direktur utama sebagai ketua ; a. Direktur umum SDM sebagai anggota ; b. Direktur operasi dan pengembangan sebagai anggota ; c. Direktur keuangan sebagai anggota. Kantor pusat tempat kedudukan Pusat kegiatan administratif sedang Kantor Daerah sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat dalam membawahi dan mengawasi beberapa cabang di daerah dalam hal tugas Manajerial dan Administrasi Perusahaan di daerah berdasarkan kebijaksanaan Direksi.

61



48

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas dan wewenang setiap departemen dan bagaimana hubungan antara satu dan lainnya. Struktur organisasi pada Perum Pegadaian dapat dilihat sebagai berikut: Gambar 1: Struktur Organisasi

KANTOR WILAYAH PIMPINAN WILAYAH HUMAS & HUKUM

INSPEKTUR WILAYAH

AHLI TAKSIR

TEKHNOLOGI INFORMASI

BAGIAN OPERASIONAL& PEMASARAN

Asisten Manajer Usaha Inti

Asisten Manajer Usaha Lain

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAGIAN LOGISTIK

Asisten Manajer Administrasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Asisten Manajer Pembendaharaan

Asisten Manajer Akuntansi

Asisten Manajer Kesejahteraan

Asisten Manajer Perlengkapan & Rumah Tangga

Asisten Manajer Bangunan

KANTOR CABANG

Kantor Cabang Gadai

Kantor Cabang Syariah


49

Dengan adanya pembagian tugas yang digambarkan dengan struktur organisasi diharapkan pegawai Perum Pegadaian dapat bekerja secara profesional serta penuh tanggung jawab terhadap pekerjaannya serta mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap bidang pekerjaannya masing-masing terutama terhadap objek yang dijaminkan oleh debitur.62 b. Tugas Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah dinamakan Perum Pegadaian. Berdasarkan PP Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan lembaga keuangan non bank, yang memberikan jasa pelayanan kredit berdasarkan hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda-benda bergerak. Masyarakat yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminannya kepada Perum Pegadaian. Kebutuhan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Perum Pegadaian merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bentuk Perusahaan Umum, yang

62



50

bergerak dalam bidang usaha peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai lembaga jaminan gadai. Pegadaian dan Gadai merupakan lembaga dan perbuatan hukum yang sudah tidak asing lagi dalam praktek perekonomian di Indonesia. Masyarakat sudah banyak mengetahui dengan hal tersebut di atas. Pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk berbagai keperluan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan bagi pengguna jasa pegadaian dalam skala menengah dan mikro. Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan pemerintah yang berfungsi sebagai pemasuk dana bagi kegiatan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah dalam memenuhi keperluan konsumtif dan produktif, yang memiliki motto “mengatasi masalah tanpa masalah” yaitu membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang memerlukan pinjaman (kredit) dalam skala kecil atas dasar hukum gadai, dengan segala kemudahan dalam waktu yang singkat tanpa prosedur yang rumit dengan menggunakan hartanya (benda bergerak) sebagai jaminan. Dimana prinsip yang dijalankan perusahaan dalam penyaluran kredit tersebut adalah menerima barang jaminan berupa barang bergerak (seperti perhiasan, barang elektronik, kendaraan bermotor) dan memberikan pinjaman (kredit) dengan proses yang cepat, mudah dan murah. Cepat karena nasabah dapat dilayani dalam tempo yang dapat diselesaikan pada saat itu, mudah karena perusahaan tidak menuntut banyak persyaratan administrasi kecuali barang jaminan, sedangkan murah karena suku bunga yang dikenakan relatif kecil untuk kategori pinjaman jangka pendek.


51

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman terhadap debitur. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya.63 Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di Perum Pegadaian merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, yang merupakan lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Sistem pegadaian nampaknya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan nasional. Fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas membutuhkan dana segar dan cepat. Dan untuk memberikan alternatif produk lembaga keuangan yang lebih mudah tersebut telah kita kenal dalam kegiatan perekonomian hadirnya bank dan kemudian disusul dengan gadai. Pegadaian merupakan BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan yang dipimpin oleh seorang direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri. Mengenai tugas Perum Pegadaian ini dapat dilihat dalam pasal 2 surat keputusan Menteri Keuangan nomor Kep.30/mk/6/1/1971 tanggal 20 januari 1971, yaitu:

63

Ibid.


52

1.

Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada: a) Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif b) Kaum buruh, pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif

2.

Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman secara tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya

3.

Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat tertentu bagi pemerintah dan masyarakat.

4.

Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasional. Pedoman operasional gadai Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani

produk dan jasa sebagai berikut: 1.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai, yaitu pegadaian mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.

2.

Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah. Demikan juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena pegadaian mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang


53

berpengalaman dalam menaksir dan penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran. 3.

Penitipan barang (ijarah), yaitu menyelenggarakan penitipan barang orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor pegadaian berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh karena pegadaian memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian dapat memungut ongkos penyimpanan.

4.

Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke atas.64 Berdasarkan undang-undang di atas Perusahaan Umum Pegadaian merupakan

satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin memberikan pinjaman kepada masyarakat pada umumnya. Dimana tugas pokoknya, dengan tujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal seperti lintah darat, pengijon, bank gelap yang memanfaatkan kesulitan dana mendesak dari masyarakat dengan mengenakan bunga tinggi.65

64

Hasil wawancara dengan Yudi Sadono, Manager Operasional Perum Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru, tanggal 15 Mei 2011. 65 Ibid.


54

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Perum Pegadaian adalah membina pengaturan kredit atas dasar hukum gadai kepada golongan ekonomi lemah untuk mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, walaupum pada kenyataannya yang mencari pinjaman ke pegadaian tidak hanya masyarakat dari golongan ekonomi lemah saja, tetapi juga orang yang sengaja untuk mencari kredit guna keperluan yang menghasilkan (produktif) untuk memperluas usahanya. Untuk membuktikan bahwa yang datang ke pegadaian tidak hanya dari golongan ekonomi lemah saja, dapat dilihat dari barang-barang yang dibawa oleh nasabah. Pada masa tempo dulu memang barang yang dibawa oleh para nasabah ke Pegadaian kebanyakan berupa kain. Sekarang barang-barang tersebut sudah jarang didapatkan kebanyakan sudah berganti dengan barang-barang berupa perhiasan, elektronika, sepeda motor, bahkan peralatan computer pun telah mulai ada. 66 4.

Ruang lingkup wilayah Dimana dari data statistik Perum Pegadaian wilayah Pekanbaru, yang mana

dari waktu ke waktu perkembangan nasabah (Debitur) sangatlah pesat sehingga perlunya penambahan kantor cabang dan kantor unit pembantu cabang untuk di daerah-daerah dalam satu wilayah, dapat kita lihat bahwa di Pekanbaru sendiri untuk kantor cabang Nangka mempunyai 8 unit pembantu cabang.

5.

Jenis layanan (Produk) 66

Hasil wawancara dengan Bapak Mas’ud, kepala cabang Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang jalan nangka Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2011.


55

Jenis layanan yang diberikan Perum Pegadaian hanya bergerak dalam ruang lingkup gadai khususnya dalam hal benda / barang bergerak. Perum Pegadaian membagi perusahaannya menjadi 2 (dua) pembagian yakni Pegadaian Umum dan Pegadaian Syariah.67 6.

Data statistik gadai Dimana dapat kita lihat dari data statistik Perum Pegadaian wilayah

Pekanbaru, yang mana dari waktu ke waktu perkembangan nasabah (debitur) sangatlah pesat sehingga perlunya penambahan kantor cabang dan kantor cabang pembantu untuk di daerah-daerah dalam satu wilayah, dapat kita lihat bahwa di pekanbaru sendiri untuk kantor cabang Nangka, dengan data statistik sebagai berikut: No.

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Nasabah

Unit Pembantu Cabang

2007

2008

2009

2010

Pertumbuhan (%)

Marpoyan Delima Paus Durian Belimbing Kereta api Pelajar Plasa citra

1.123 1.751 1.009 1.900 1.567 1.100 1.005 1.000

1.235 1.926 1.130 2.185 1.786 1.212 1.126 1.125

1.408 2.254 1.288 2.339 2.054 1.385 1.280 1.205

1.535 2.547 1.481 2.667 2.382 1.510 1.475 1.351

10 – 14 10 – 17 12 – 15 13 – 15 14 – 16 10 - 14 12 - 15 10 - 14

Sumber : Data Perum. Pegadaian cabang nangka Pekanbaru. 7.

Gambaran kemajuan Perum Pegadaian sudah ada lebih dari 100 (seratus) tahun di kancah keuangan

Indonesia. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah dan tidak bertele-tele. Cukup membawa agunan, 67

Ibid.


56

seseorang bisa mendapat pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Agunan itu bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Di samping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri. Sekarang Perum Pegadaian banyak menawarkan produk-produk lain, Perum pegadaian memiliki kebijakan pemberian pinjaman dalam rentang nilai dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per surat gadai. Perhitungan bunga dilakukan setiap 15 (lima belas) hari. Sebagai contoh, penggadai yang menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hanya perlu membayar pokok plus bunga pinjaman 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) bila bisa menebus barangnya sebelum masa 15 (lima belas) hari. Perum Pegadaian selalu memberikan alternative penyelesaian termudah bagi peminjam (penggadai) dalam membayar kredit. Selalu ada kesempatan bagi nasabah untuk memperpanjang masa pinjaman, mencicil pokok, atau membayar bunga pinjaman saja. Kemudahan ini membuatnya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman bank pada umumnya. Pinjaman bank relatif lebih sulit untuk diperpanjang atau untuk dinegosiasikan peminjaman ulang pembayaran.68 Bisnis gadai yang dijalankan Perum Pegadaian dapat dikatakan terus berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari target keuntungan sebesar Rp 70 miliar yang dipatok sepanjang tahun 2009. Hingga semester I tahun 2010, laba bersih yang sudah dicatatkan jenis usaha itu telah mencapai Rp 45 miliar. Perkembangan kinerja gadai itu disampaikan Manager operasional Perum Pegadaian wilayah II Yudi Sadono. Laba bersih gadai telah mencapai Rp 45 miliar dari target sepanjang tahun yang sudah ditetapkan sebesar Rp 70 miliar. Dan jika di hitung persentasenya Perum

68

Hasil wawancara dengan Bapak Mas’ud, kepala cabang Perum Pegadaian Kantor cabang jalan Nangka Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2011.


57

Pegadaian wilayah II Pekanbaru mengalami kemajuan perkembangan sekitar 20 % setiap tahunnya. 69 Oleh karena itu manajemen berniat menambah cabang pegadaiannya. hingga akhir tahun 2011 sehingga cabang pegadaian di seluruh Indonesia itu bisa bertambah. Dengan bertambahnya pembukaan kantor cabang itu untuk dapat mendukung target pertumbuhan yang sudah dipatok manajemen di awal tahun 2010 lalu.70 Perum Pegadaian hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. Customer Perum Pengadaian cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian gadai dapat menentramkan dalam pengertian sumber dana Perum Pegadaian berasal dari sumber yang sesuai dengan KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pegadaian, proses gadai berlandaskan prinsip nasionalisme, serta

69

Hasil wawancara dengan Yudi Sadono, Manager operasional Perum Pegadaian kantor wilayah II Pekanbaru, tanggal 15 Mei 2011. 70 Ibid


58

didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa keharmonisan sehingga lebih damai dan menentramkan.71 Pelayanan kredit gadai di Perum Pegadaian pada prinsipnya mudah, murah, dan cepat dan aman. Perjanjian kredit gadai di Perum Pegadaian cabang Nangka Pekanbaru dilakukan antara nasabah sebagai debitur pemberi gadai dan Perum Pegadaian sebagai kreditur pemegang gadai. Setiap nasabah yang datang ke Perum Pegadaian dengan membawa barang jaminan di anggap sebagai pemilik, Perum Pegadaian dalam memandang setiap nasabah yang datang dianggap mempunyai itikad baik, sehingga kepentingan dari nasabah tersebut harus dilindungi.72 Pelaksanaan gadai yang berlangsung selama ini di Perum Pegadaian merupakan gadai sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, yang merupakan lembaga jaminan dimana obyek jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dan atas peminjaman dana dengan sistem gadai ini kreditor mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Sistem pegadaian nampaknya merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan nasional. Fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas membutuhkan dana segar dan cepat. Dan untuk memberikan alternatif produk lembaga keuangan yang lebih mudah tersebut telah kita kenal dalam kegiatan perekonomian hadirnya bank dan kemudian disusul dengan gadai.

71

Hasil wawancara dengan Bapak Mas’ud, kepala cabang Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang jalan Nangka Pekanbaru, tanggal 17 Mei 2011. 72 Ibid.


59

Pegadaian merupakan BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan yang dipimpin oleh seorang Direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri B. Gadai dalam Perum Pegadaian dan KUHPerdata. Istilah gadai seperti yang dijelaskan dalam bab terdahulu diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1150 bahwa Gadai adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orangorang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari rumusan yang diberikan tersebut di atas dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, menurut KUHPerdata maka unsur-unsur yang harus dipenuhi 1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak; 2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi gadai; 3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (droit de preference); 4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut. Pelaksanaan gadai yang berlaku dalam Perum Pegadaian berbeda dengan gadai yang terdapat dalam KUHPerdata.

Pelaksanaan pelayanan kredit gadai di Perum Pegadaian pada prinsipnya mudah, murah, dan cepat dan aman. Perjanjian kredit gadai di Perum Pegadaian


60

cabang nangka Pekanbaru dilakukan antara nasabah sebagai debitur pemberi gadai dan Perum Pegadaian sebagai kreditur pemegang gadai. Setiap nasabah yang datang ke Perum Pegadaian dengan membawa barang jaminan di anggap sebagai pemilik, sesuai Pasal 1977 KUHPerdata. Perum Pegadaian dalam memandang setiap nasabah yang datang dianggap mempunyai itikad baik, sehingga kepentingan dari nasabah tersebut harus dilindungi.73 Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah yang meliputi : a. Fotocopy KTP/kartu pengenal lain (SIM, Paspor) b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan c. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan d. Mengisi formulir permintaan kredit e. Menandatangani perjanjian kredit (Surat Bukti Kredit) Pengertian gadai yang diberikan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian mempunyai perbedaan dengan difinisi gadai pada Pasal 1150 KUHPerdata. Pengertian gadai pada Perusahaan umum (Perum) Pegadaian disebutkan mengenai adanya jangka waktu, sewa modal atau lazim dikenal dengan bunga, dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga pengertiannya lebih jelas dan sifatnya lebih khusus, sedangkan di dalam Pasal 1150 KUHPerdata tidak ada mengatur hal yang sedemikian.74

73 74

Ibid. Muhammad Yamin, Op. cit., Hal.29.


61

Pengertian “gadai” di dalam persepsi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian di kenal dengan istilah “Kredit gadai”.

“Kredit Gadai” yang dimaksud adalah:

Pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Nasabah menyelesaikan pinjamannya kepada perusahaan (Pegadaian) sebagai pemberi pinjaman (kreditur), dengan cara mengembalikan uang pinjaman dan membayar sewa modalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku Dari pengertian gadai menurut Perum Pegadaian diatas, maka ada beberapa unsur yang terkait dalam gadai yaitu: a.

Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai).

b.

Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud

c.

Adanya kewenangan debitur.75

d.

Adanya jangka waktu tertentu

e.

Adanya sewa modal. yang disebut bunga Dengan demikian terdapat perbandingan antara gadai yang diatur dalam

KUHPerdata dan Perum Pegadaian yaitu : 1.

Persamaan. a. Sama-sama merupakan perutangan yang timbul dari perjanjian timbal balik di lapangan hukum harta kekayaan 75

Ibid, Hal. 35.


62

b. Benda perjanjian harus diserahkan ke dalam kekuasaan si pemegang gadai. 2.

Perbedaan. a. Gadai dalam KUHPerdata merupakan perjanjian accessoir (tambahan) pada perjanjian utang uang selaku

perjanjian principle {pokok}dengan benda

benda bergerak berwujud,hak-hak untuk memperoleh pembayaran uang[suratsurat

piutang

kepada

si

pembawa,atas

nama,atas

tunjuk)

selaku

tanggungan//atau jaminan.76 b. Gadai dalam Perum Pegadaian,kekuasaan pemegang/penerima gadai tidak meliputi hak memakai, memungut hasil,menyewakannya dan sebagainya.77 c. Gadai dalam Perum Pegadaian,pemberi gadai harus melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditetapkan bersama.Jika ia lalai dalam hal itu,si pemegang gadai tidak berwenang memiliki benda jaminan namun selaku kreditur,pihak terakhir ini dapat melelang benda gadai atas kekuasaan sendiri, untuk memperoleh pelunasan dari piutangnya.78 Dengan demikian gadai yang dibahas dalam penulisan ini merupakan gadai pada Perum Pegadaian namun peraturan gadai yang terdapat pada Perum Pegadaian tetap berlandaskan pada KHUPerdata. Rumusan Pasal 1150 KUHPerdata tentang gadai, dapat disimpulkan beberapa sifat umum dari gadai yaitu: A. Gadai adalah untuk benda bergerak. 76

Bushar Muhammad,Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jkarta,1981,hal.116-117 Ibid. 78 Ibid. 77


63

Dalam KUHPerdata benda digolongkan sebagai berikut: 1. Menurut Pasal 503 KUHPerdata : a. Benda berwujud ialah: benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti: rumah, mobil, emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. b. Benda tidak berwujud ialah: setiap hak, pada umumnya hak atas harta kekayaan dipandang sebagai suatu benda walaupun hak tersebut tidak berwujud jika ia merupakan bagian dari harta kekayaan, seperti: hak cipta, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.79 2. Menurut Pasal 504 KUHPerdata: a. Benda bergerak, dapat dibagi menjadi: 1.

Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata), seperti : kursi, meja, buku.

2.

Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdata), seperti: hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang.

b. Benda tidak bergerak, dapat dibagi menjadi: 1.

Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUHPerdata), seperti: tanah dan segala yang melekat diatasnya, rumah, gedung, pepohonan.

79

Salim HS, Op.cit., Hal.37.


64

2.

Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUHPerdata), seperti: mesin-mesin yang dipasang disuatu pabrik.

3.

Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdata), seperti: hipotik, hak guna bangunan, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi atas dua jenis, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud.. Benda bergerak baik itu berwujud maupun tidak berwujud menjadi objek gadai sedangkan benda tetap atau tidak bergerak menjadi objek dari hipotik.80 Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.81

80

Satrio,J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

hal. 22 81

Mariam Darus Badurlzaman, Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Penanggungan, Alumni Bandung, 1978, Hal 26.


65

B. Sifat kebendaan Sifat ini ditemukan dalam pada Pasal 528 KUHPerdata yang mengatakan “atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau hypotheek”.82 Yang dimaksud dengan hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah: hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan ini dapat atas bendanya sendiri, dapat juga atas benda milik orang lain. Hak-hak ini terdiri dari: a.

Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik benda bergerak, bezit atas benda bergerak bukan tanah.

b.

Yang bersifat memberi kenikmatan, tetapi atas benda milik orang lain, misalnya bezit atas benda bergerak bukan tanah, memungut hasil atas benda bergerak, hak pakai dan mendiami benda bergerak.

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan hak ini terdiri dari: i. Gadai sebagai jaminan ialah benda bergerak. ii. Hipotik sebagai jaminan ialah benda-benda tetap (tidak bergerak). Sifat-sifat dari kebendaan ialah:

82

Ibid.hal. 65


66

1. Hak

kebendaan

merupakan

hak

yang

mutlak,

yaitu

dapat

dipertahankan terhadap siapapun juga. 2. Hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti), artinya hak itu selalu mengikuti bendanya dimanapun juga (ditangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya. 3. Hak kebendaan itu mempunyai droit de preference (hak yang terlebih dahulu atau memberikan kedudukan diutamakan).83 Sebagai hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada. Pemegang gadai (pandnemer) mempunyai hak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya dari tangan siapapun barang-barang yang digadaikan itu ditemukannya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1152 (3) KUHPerdata : Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Pasal 1152 (3) KUHPerdata ini mencerminkan adanya sifat droit de suit, karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut.

83

Ibid, Hal. 24.


67

C. Benda gadai dikuasai pemegang gadai (inbezitstelling) Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus oleh debitur kepada kreditur diserahkan suatu kebendaan bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang debitur. Dengan demikian pada dasarnya perjanjian gadai akan terjadi bila barang-barang yang digadaikan berada dibawah penguasaan kreditur atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh pemegang gadai tersebut merupakan syarat esensial bagi lahirnya gadai. Persyaratan ini selain ditentukan dalam Pasal 1150 KUHPerdata, juga tercantum dalam Pasal 1152 (1) dan (2) yaitu: 1. Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. 2. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

D. Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada kreditur Hal ini dimaksudkan bukan merupakan penyerahan yuridis, bukan penyerahan yang mengakibatkan penerima gadai menjadi pemilik dan karenanya pemegang gadai dengan penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja, tidak akan pernah berdasarkan penyerahan seperti itu saja menjadi bezitter dalam arti bezit keperdataan (burgelijk bezit). Itulah


68

sebabnya bezit disebut pandbezit.84 Hak menjual sendiri benda gadai. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dan memiliki kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang gadai. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melakukan atau melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur. Dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan atau pelelangan itu. E. Hak yang didahulukan. Hak yang didahulukan maksudnya apabila benda gadai itu dilelang maka pemegang gadai harus didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya tentang pembayaran

atau

pelunasan

piutangnya

(Pasal

1133,

Pasal

1150

KUHPerdata). F. Mempunyai sifat accessoir Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya merupakan perjanjian hutang-piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdi kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian bersifat accessoir. Perjanjian accessoir mempunyai ciri-ciri antara lain: 84

Ibid.


69

1) Tidak dapat berdiri sendiri. 2) Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya. 3) Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accessoir turut beralih.85 Konsekuensi perjanjian gadai sebagai perjanjian accessoir adalah: 1. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian

pokoknya sendiri

biasanya berupa perjanjian hutang-piutang tetap berlaku, jika ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut jika tidak ada dasar preferensi yang lain, berkedudukan sebagai tagihan konkuren belaka. 2. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya (turut berpindahnya) perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua accessoir nya, dalam mana termasuk jika ada hak gadainya.86 Kesimpulan dari penjelsan di atas bahwa pelaksanaan gadai dalam Perum Pegadaian berbeda dengan pegadaian dalam KUHPerdata, namun aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan gadai di Perum Pegadaian Nangka Pekanbaru mengacu pada KUHPerdata. C. Perjanjian Gadai Antara Kreditur dan Debitur Pada Perum Pegadaian. Jika kita membicarakan tentang defenisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang

85 86

Ibid, Hal. 25. Ibid, Hal. 26.


70

berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Perjanjian dengan jaminan gadai pada Perum Pegadaian dibuat dengan perjanjian tertulis antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa setiap adanya gadai suatu barang, Perum Pegadaian telah menentukan harus adanya surat bukti kredit (selanjutnya disebut SBK). 87 SBK ini diterbitkan oleh Perum Pegadaian dan sengaja dibuat sebagai media atau piranti perikatan serta dijadikan alat bukti untuk kedua belah pihak. Di dalam SBK nantinya untuk saling memantau diantara kedua belah pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi. Bahkan apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak lain.88 Perjanjian

gadai

dapat

dilakukan

dalam bentuk perjanjian

tertulis,

sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Dalam praktek, perjanjian gadai ini dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai. Bentuk, isi, dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak. Semua tertuang dalam surat bukti kredit (SBK), hal-hal yang kosong tersebut meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan 87

Suharmoko, hukum perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus, Kencana Prenada Media Group, 2004, Hal. 123. 88 Ibid.


71

tanggal jatuh tempo. SBK ini diterbitkan oleh Perum Pegadaian dan sengaja dibuat sebagai media atau piranti perikatan serta sebagai alat bukti untuk kedua belah pihak. SBK ini nantinya digunakan untuk saling memantau diantara kedua belah pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi wanprestasi, dan bila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan kepada pihak lain.89 Menurut Kepala Cabang Perum Pegadaian90 yang dijadikan penelitian dalam praktek gadai di pegadaian, penerimaan barang jaminan dari seorang nasabah didasarkan pada ketentuan Pasal 1977 dimana seseorang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai sebagai pemilik barang sebenarnya. Dari pasal tersebut ditafsirkan oleh pihak pegadaian bahwa orang yang memegang barang bergerak untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari benda tersebut, sehingga hal ini akan dilindungi oleh hukum, karena dalam pelaksanaan gadai, pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabah. Dalam persyaratan peminjaman kredit dipegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitur) untuk menyerahkan kartu tanda penduduk dan untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor pegadaian mengharuskan nasabah

menyerahkan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor berupa surat BPKB dan STNK. Karena pihak pegadaian telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya

89 90

Muhammad Yamin, Op. cit., Hal. 64. Bapak Mas’ud, hasil wawancara, 22 Mei 2001.


72

apabila pegadaian dilindungi oleh hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya nasabah yang beritikad tidak baik dalam menggadaikan barangnya. Perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syarat dipenuhi oleh nasabah yang meliputi : a. Fotocopy KTP/kartu pengenal lain (SIM, Paspor) b. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan c. Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan d. Mengisi formulir permintaan kredit e. Menandatangani perjanjian kredit (Surat Bukti Kredit) Surat Bukti Kredit (SBK) dalam bentuknya dibuat secara timbal balik, di mana pada halaman depannya memuat catatan penting, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Perusahaan umum Pegadaian Nomor bunga jaminan/ nomor kredit Tanggal kredit Tanggal batas/jatuh tempo Taksiran Uang pinjaman Golongan uang pinjaman Keterangan barang jaminan Nama nasabah/yang dikuasakan serta alamat Tarif bunga Tanda lain yang dinyatakan seperti paraf kuasa pemutus kredit (KPK)/Kepala cabang, dan lain-lain.91 Sedangkan pada halaman belakang SBK terdapat isi perjanjian kredit gadai

antara Perum Pegadaian dengan nasabah. Perjanjian ini diberi nama dengan “Perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak”.

91

Ibid.


73

Adapun isi yang terdapat di dalam SBK memuat antara lain sebagai berikut: 1. Pengakuan nasabah telah menerima penetapan besarnya taksiran jaminan, Uang pinjaman dan tarif sewa modal dan SBK ini merupakan tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman. 2. Menyatakan bahwa barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya untuk digadaikan, dan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa atau sita jaminan. 3. Nasabah menyatakan telah berhutang kepada Perum Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar pelunasannya. 4. Perum Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan Perum Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah, dan ganti rugi diberikan sebesar harga taksiran awal. 5. Nasabah dapat melakukan perpanjangan kredit, mengangsur uang pinjaman atau menambah uang pinjaman selama nilai taksiran masih memenuhi syarat. 6. Bila sampai pada tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau perpanjangan kredit, maka Perum Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. 7. Jika hasil penjualan lelang berlebih maka kelebihannya tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Dan bila hasilnya tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.


74

8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan kredit ataupun

dengan

mengalihkannya

kepada orang lain

dengan

menggunakan surat kuasa. 9. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Perum Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut kredit gadai ini. 10.Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan akan diselesaiakan melalui Pengadilan Negeri setempat. Mengenai isi perjanjian dan syarat-syarat gadai yang dituangkan dalam surat bukti kredit (SBK) gadai, pada dasarnya telah ditentukan secara sepihak oleh Perum Pegadaian. Kepada calon nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir itu atau tidak.92 “Perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya disebut dengan perjanjian baku”.93 Pemerintah Indonesia secara resmi melalui Undang-undang No.8 Tahun 1999 menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak olweh pelaku usaha yang

92 93

Ibid, Hal. 124. Ibid.


75

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Badrulzaman dalam tulisannya tentang perlindungan konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku dalam majalah Peradin dengan singkat menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.94 Yusuf Sofie menyebutkan bahwa perjanjian baku itu dikatakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku serta dituangkan secara tertulis.95 Shidarta memberikan arti bahwa perjanjian baku itu sebagai perjanjian yang hamper seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidk mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat spesifik dari obyek perjanjian. Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung ketentuan yang berlaku umum sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu menyetujui atau menolaknya.96 Setelah memberikan definisi terhadap perjanjian baku selanjutnya MD Badrulzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum tentang perjanjian baku sebagai 94 Badrulzaman,Perlindungan Terhaap Konsumen dari Sudut Perjanjian Baku,Majalah Hukum Peradin,WEdisi 17 tahun ke IX Jan-Feb..hal.22 95 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya. XCitra Asditya Bakti, Cetakan ke-1,Bandsung,2000.hal.74 96 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo,Jakarta,2000,hal.74


76

berikut : perjanjian baku disiapkan terlebih dahulu secara umum, isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang kuat kedudukan ekonominya, debitur selalu menerimanya karena terdesak oleh kebutuhannya, bentuknya tertentu, konsumen tidak ikut menentukan isi perjanjian, konsumen hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau tidak menerima.97 Dengan demikian, perjanjian gadai pada Perum Pegadaian yang dituangkan dalam SBK ini dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian baku, karena memenuhi ciriciri dari perjanjian baku yaitu : a. Bentuk perjanjian tertulis. Yang dimaksud dengan perjanjian disini adalah perjanjian berupa naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata ataupun kalimat berupa pernyataan kehendak yang dimuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akte di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku tersebut selalu menggunakan kata-kata ataupun susunan kalimat yang teratur dan sangat rapi. b. Format perjanjian dibakukan. Sebuah format perjanjian meliputi moral,rumusan ataupun ukuran.Format ini dibakukan yaitu sudah ditentukan modelnya, perumusannya maupun ukurannya. Rumusan syarat-syarat perjanjian dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal atau dibuat secara singkat berupa 97

Badrulzaman,Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Sudut Perjanjian Baku,Op.cit.hal.11


77

klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan bagi konsumen akan sulit memahami dalam waktu singkat. c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha. Syarat-syarat perjanjian yang merupakan wujud pernyataan kehendak ditentukan secara sepihak oleh pengusaha ataupun organisasi pengusaha. Oleh karena syarat-syarat ini ditentukan sepihak oleh pengusaha maka cenderung sifatnya akan lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal inipun dapat dilihat dari syarat-syarat eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha serta tanggung jawab itu dirumuskan menjadi beban bagi konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, sedangkan konsumen cukup menandatangani bila konsumen menyetujuinya. d. Konsumen hanya menerima atau menolak. Bilamana konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ia wajib menandatanganinya. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia untuk memikul tanggung jawab walaupun sesungguhnya dia keberatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan secara sepihak tersebut. Jika konsumen tidak setuju dengan syaratsyarat yang disodorkan itu diapun tidak boleh melakukan perubahan terhadap syarat baku. e. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.


78

Di dalam perjanjian tertulis yang dibakukan, syarat-syarat bakunya dimuat secara lengkap dalam naskah perjanjian atau ditulis sebagai lampirann yang tidak terpisah dari formulir perjanjian atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak menguntungkan pengusaha dalam hal : efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian yang dibakukan sangat praktis karena sudah tersedia naskah siap pakai, penyelesaian transaksi relatif singkat, homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Klausula Baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu seara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, yang secara lengkapnya dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan : 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : a. Pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha. b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.


79

c. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen. d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tisdak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. e. Mewngatur pewrihal pembuktian atas hilangnya kgunaan barang atau pemanfaatanjasa yang dibeli oleh konsumen. f. Member hak kepada Pelaku Usaha untuk mngurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjai obyek jual beli jasa. g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa

konsumen memanfaatkan

jasa yang dibelinya. h. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran 2. Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca wecara jelas, atau yang pengungkapannya sulit di mengerti.


80

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pewlaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 4. Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. Perjanjian baku yang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK ) di Perum Pegadaian Nangka Pekanbaru mengandung klausula eksonerasi, yaitu syarat-syarat untuk mengecualikan tanggung jawab. Dalam point 6 Surat Bukti Kredit (SBK) Perum Pegadaian Nangka Pekanbaru merupakan unsur eksonerasi yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab Pelaku Usaha sesuai bunyi Pasal 18 ayat (1) point a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula eksonerasi dalam Surat Bukti Kredit (SBK) perlu diganti, karena klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sesuai bunyi Pasal 18 ayat (1) point a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen termasuk dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku. Oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, maka di bawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat tentang perjanjian baku. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 B.W yang sangat terkait dengan perjanjian baku adalah ‘kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian,sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak


81

mengenai suatu hal yang diperjanjikan [dan telah memenuhi unsur lainnya],maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan berkontrak,karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan persyaratan/isi perjanjin yang tertentu pula sangat menentukan ada tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang/isi perjanjian yang dimaksud.. Oleh karena dalam perjanjian baku,kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeba dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausul perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian .Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut; Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian,sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta[legio particuliere wetgever].Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian. Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa[yang walaupun secara teoritiis yuridis,,perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan olehh beberapa ahli hukum ditolak,namun kenyataannya kebutuhab masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.


82

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan [fictie van wil en vertouwen] yang ,membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu,berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian,bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yanag membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku,tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki

isi

formulir

yang

ditandatangani.Tidak

mungkin

seorang

menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan ‘kebiasaan;[gebruik] yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan98. Bahwa perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausul yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat

98

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia,, PT Raja Grafindo Persada,,Jakarta,2011,hal.129-132


83

berdasarkan klausul perjanjian tersebut,kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa perjanjian baku/yang mengandung klausul baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Oleh karena perjanjian baku, tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku tersebut.


BAB II PERJANJIAN GADAI ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PERUM PEGADAIAN CABANG NANGKA PEKANBARU. A. Deskripsi Perum Pegadaian Cabang Nangka Pekanbaru

Recommend Documents