BAB II PERANAN DAN FUNGSI BANK GARANSI DALAM PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK

BAB II PERANAN DAN FUNGSI BANK GARANSI DALAM PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK

A. Tinjauan Umum Bank Garansi 1. Fungsi dan Manfaat Bank Garansi Sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam perjanjian Bank Garansi terdapat tiga pihak saling terkait, dan bagi masing-masing pihak, Bank Garansi mempunyai fungsi tersendiri.Bagi pihak Bank, penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank.Dari penerbitan Bank Garansi tersebut, pihak bank memperoleh pendapatan dari provisi, biaya administrasi, serta bunga yang dikenakan. Selain itu, bank juga dapat mengopersikan dana jaminan Bank Garansi (deposit) yang diserahkan oleh nasabah di bidang perkreditan. Bagi pihak terjamin, Bank Garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti bank menunjang nasabah agar bisnis atau kegiatan usahanya berjalan dengan baik dan lancar. Bagi pihak penerima jaminan, Bank Garansi berfungsi sebagai suatu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan.Bank Garansi merupakan jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi Bank Garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran

Universitas Sumatera Utara

pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Bank Garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya, arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar. a. PerananBank Garansi Bank Garansi merupakan pranata hukum dibidang perbankan yang diperlukandan biasanya dilakukan dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa.Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan,diantaranyaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan lebih lanjutberkaitan dengan Bank Garansi adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesianomor 23/72/KEP/DIR, tanggal 28 Februari 1991 tentang pemberian garansi olehbank, berikut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/5/UKU, tanggal 28 Februari1991 perihal pemberian garansi

oleh

bank,

dan

Surat

Keputusan

Direksi

BankIndonesia

nomor

23/88/KEP/DIR, tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansioleh bank, selanjutnya dalam pemberian Bank Garansi pada setiap bank umum terkenaketentuan Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebagaimana ditentukan dalamSurat Edaran Bank Indonesia nomor 7/14/DPNP, tanggal 18 April 2005 perihal :Batas Maksimum

Pemberian

Kredit

Umum,

Peraturan

Bank

Indonesia

nomor7/2/PBI/2005,tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva BankUmum, berikut Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret2007 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor


7/2/PBI/2005tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ketentuan ini bertujuan bahwa dalammelaksanakan pembiayaan bank harus tetap mengelola risiko kredit danmeminimalkan potensi kerugian

yaitu dengan menjaga kualitas aktiva

danmembentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai. Sebagaimana

dijelaskan

dalam

Surat

Edaran

Bank

Indonesia

Nomor

23/5/UKUtanggal 28 Februari 1991 pada angka 1 menyebutkan bahwa pentingnya Bank Garansisebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangansurat-surat

berharga.

Selanjutnya

Bank

Garansi

pada

asasnya

memberikan suatujaminan atas pembayaran sejumlah uang yang melibatkan tiga pihak yaitu bank,pihak yang dijamin dan pihak penerima jaminan, kemudian dalam prakteknya Bank Garansi memberikan hak tuntut atau klaim apabila dari pihak yang dijaminwanprestasi,

maka

pihak

penerima

atau

pemegang

jaminan

tetap

mendapatkanpembayaran walaupun tagihannya kemudian ditentang oleh pihak yang dijamin. Bank Garansi merupakan suatu perjanjian yang dikenal dengan ungkapan “bayardahulu, bicara kemudian (eerst betalen, dan praten)”.Dengan menggunakan lembagagaransi bank, tidak diperlukan adanya suatu uang jaminan (waarborgsom). 16 Denganadanya perjanjian Bank Garansi, maka bank harus membayar kepada pihak yangdijamin, hal ini sebagaimana telah diputuskan pada arrest 13 Juni 1980, HR 12 Maret1982, NJ 1982,267. Arrest tersebut memutuskan bahwa :

16

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.393.


“Tujuan dari suatu Bank Garansi sebagai bagian dari lalu lintas internasionaladalah bahwa bank atas permintaan pertama dari pihak penerima jaminan, dansemata-mata karena pemberitahuan, bahwa klien (pihak yang dijamin) telahmelakukan wanprestasi, dengan segera membayar jumlah uang kepada pihakpenerima jaminan sebesar yang diberitahukan kepada bank, tanpa menelitilebih lanjut adanya alasan wanprestasi yang dikemukakan. Hal mana tidakmenutup kemungkinan bagi hakim atau arbiter yang berwenang untukmeneliti lebih lanjut mengenai wanprestasi tersebut, tetapi hanya sebatasprosedur pembayaran atas jumlah yang telah dibayarkan oleh pihak yangdijamin terhadap pihak penerima jaminan, tetapi bukan mengenai prosedurdari pihak yang dijamin terhadap bank. 17

b. Tujuan pemberian Bank Garansi Tujuan pemberian Bank Garansi oleh pihak bank kepada sipenerima jaminanatau yang dijaminkan adalah sebagai berikut : 1) Memberikan

bantuan

fasilitas

dan

kemudahan

dalam

memperlancar

transaksinasabah. 2) Bagi

pemegang

jaminan

tidak

akan

menderita

kerugian

bila

pihak

yangdijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat gantirugi dari pihak perbankan. 3) Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminkandan yang menerima jaminan. 4) Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bankmaupun bagi pihak lainnya, 5) Bagi bank disamping keuntungan yang diatas juga akan memperolehkeuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawanyang

17

Ibid, hal.395.


diberikan. 18 Disamping itu Bank Garansi memiliki sifat tertentu yangmana Bank Garansi hanya berlaku untuk satu kali transaksi yaitu sampaidengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai denganklausul yang tercantum dalam suratBank Garansi yang bersangkutan. Bank Garansi tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diajukan permohonan olehnasabah untuk diperbaharui atas persetujuan tertulis dari pemegang Bank Garansi. c. FungsiBank Garansi Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan adalah merupakan salah jasa yangdiberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima jaminan,jika pihak yang dijamin wanprestasi, dengan tujuan memberikan fasilitas gunamenunjang usaha nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkanuang kontan atau fasilitas kredit dari bank. Dengan demikian bagi masing-masing pihak,Bank Garansi mempunyai fungsi dan meperoleh manfaat yaitu : 1) Bagi

kreditor

(penerima

jaminan),

Bank

Garansi

berfungsi

sebagai

jaminanterlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. 2) Bagi

debitor

(terjamin),

Bank

Garansi

berfungsi

sebagai

sarana

mendukunguntuk memberikan jaminan kepercayaan kreditor (penerima jaminan), bahwaprestasi yang menjadi hak kreditor akan tetap terpenuhi pada waktunya,sekalipun ia sendiri berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi Bank Garansiseperti ini memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.

18

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008,

hal.169.


3) Bagi bank (penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untukmemberikan

bantuan

fasilitas

berbentuk

jaminan

untuk

membantumemperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan kreditornya danmemperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah sertadengan adanya jamanan lawan yang diberikan, maka kredibilitas bank jugaakan meningkat dimata para nasabahnya. 19 Namun kenyataannya dalammasyarakat Bank Garansi sangat membantu kelancaran usaha disebabkanuntuk menjadi rekanan dalam menjalankan pekerjaan pada proyekproyekpemerintah persyaratannya harus menyerahkan Bank Garansi, hal inimenunjukkan bahwa Bank Garansi sangat berperan dalam aktivitas duniausaha. 2. Jenis-jenis Bank Garansi

Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Bank Indonesia bahwa Bank Garansiadalah :garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi). Dalam hal ini hanya akan menguraikan 4 (empat) jenis Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk warkat yang diberikan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut : a) Bank Garansi untuk jaminan tender dalam negeri (tender bid bond)

19

Priscilla Febriana, Deposito Sebagai Jaminan Bank Garansi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Dengan Distributor. Tesis Pascasarjana ( tidak diterbitkan), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hal.42.


Yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila yang terjamin (nasabah bank) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek padahal ia telah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh bouwheer atau pemberi proyek. b) Bank Garansi untuk jaminan pelaksanaan (performance bond) Yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin performance salah satu pihak dalam suatu transaksi.Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan waktu dan kualitas atau mutu kerja yang diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. c) Bank Garansi untuk jaminan penerima uang muka (payment bond). Yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran terlebih dahulu telah diterima oleh pemohon Bank Garansi dari pemilik proyek (bouwheer) atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran termin, maupun keseluruhan nilai proyek. Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila terjamin (nasabah bank) tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikannya, padahal ia telah menerima pembayaran dimuka atas proyek tersebut dari bouwheer atau pemberi kerja (proyek).


d) Bank Garansi pemeliharaan (Retention bond). Yaitu Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (bouwheer) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Bank Garansi: 1) Waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok; 2) Waktu berlaku dan berakhirnya Bank Garansi; 3) Waktu terjadinya cidera janji yang secara sah masih dapat ditanggung oleh Bank Garansi; 4) Waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan claim oleh tertanggung. 20 Namun demikian pihak penerima Bank Garansi dan pihak terjamin juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Bagi penerima Bank Garansi. a. Pastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi dengan cara menghubungi bank penerbit. b. Periksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu proyek anda. c. Periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan anda melakukan klaim apabila diperlukan.

20

http:// edratna-wordpress.com.Diakses tanggal 29 Desember 2011.


Bagi pihak yang dijamin Bank Garansi. 1. Perhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan Bank Garansi. 2. Laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima jaminan sehingga tidak terjadi claim atas Bank Garansi yang diterbitkan. 3. Proses penerbitan Bank Garansisama halnya dengan proses pemberian kredit, sehingga perlu menjelaskan usahanya terbuka kepada bank. 21

3. Prosedur Pemberian Bank Garansi Pada dasarnya, setiap pengeluaran atau penerbitan Bank Garansi mengandung suatu resiko bagi Bank, antara lain ialah : a) Resiko nama baik (name risk), dimana Bank sebagai penjamindipercaya karena reputasi Bank tersebut juga karena Bank sebagailembaga kepercayaan masyarakat.Oleh karena itu, Bankharus sangatberhati-hati karena jika nasabah wanprestasi maka pihak penerimajaminan dapat saja menilai bahwa penilai Bank terhadap si terjaminkurang baik. b) Resiko kredit, jika terjadi wanprestasi maka Bank berkewajibanmencairkan dana sejumlah Bank Garansi setelah melalui prosedurpencarian Bank Garansi, selanjutnya juga sebelum Bank Garansimerupakan kredit tidak langsung (non funded) dengan adanyawanprestasi yang menimbulkan claim maka berubah 21

http://www.bi.go.id. Diakses tanggal 15 Januari 2012.


menjadi keditlangsung. Oleh karena itu pada penerbitan Bank Garansi jugamenimbulkan resiko kredit. c) Resiko liquiditas, dimana resiko ini kemungkinan terjadi jika seluruhBank Garansi yang diterbitkan oleh Bank diclaim secara serentak ataupada waktu yang bersamaan. Mengingat bahwa setiap pengeluaran atau penerbitan Bank Garansimengandung suatu resiko bagi bank, selayaknyalah sebelummengeluarkan atau menerbitkan Bank Garansi, terlebih dahulu Bank harusmengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Bank Garansi.Berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UKU tanggal18 Maret 1990 angka 10, sebelummengeluarkan atau menerbitkan Bank Garansi, terlebih dahulu Bank harus mengetahui : 1) Bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin. 2) Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijarnin sehingga dapatdiberikan garansi yang sesuai. 3) Menilai jumlah garansi yang akan diberikan 4) Menilai kemampuan bank sendiri untuk memberikan Bank Garansi. 5) Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk rnemberikankontra garansi yang sesuai dengan kemungkinan terjadi resiko. Setelah dilakukan analisis oleh bank, pada umumnya bank-bank apabila layakuntuk diberikan Bank Garansi sesuai dengan permohonannya, bank akan memberikansurat persetujuan dan dikirimkan kepada calon debitor yang mana diminta


oleh bank,bahwa foto copy surat persetujuan tersebut ditandatangani oleh debitor yangmenyetujui atas syarat-syarat yang ditentukan oleh bank tersebut. Adapun isi surat persetujuan tersebut adalah merupakan syarat-syarat umumyang diberikan bank kepada nasabahnya, antara lain : 1) Besarnya plafond Bank Garansi yang disetujui; 2) Jenis dan jangka waktu penggunaan Bank Garansi; 3) Biaya-biaya yang harus dibayar; 4) Tata caraclaim; 5) Barang-barang jaminan yang diminta. Selanjutnya setelah disetujui isi surat pertujuan bank oleh pemohon, maka surattersebut foto copynya ditandatanganinya, kemudian dikirimkan kembali kepada banktersebut.Namun demikian dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi dalam prakteknyabank-bank harus memenuhi syarat-syarat minimum yang ditentukan oleh BankIndonesia,

berdasarkan

Surat

Keputusan

Direksi

Bank

IndonesiaNomor:23/72/Kep/Dir, tanggal 28 Februari 1991, yang telah diedarkan dengan SuratEdaran Bank Indonesia Nomor : 23/5/UKU, tanggal 28 Februari 1991 tentangpemberian Bank Garansi oleh bank yaitu sebagai berikut : 1. Judul “garansi bank” atau “Bank Garansi”. 2. Nama dan alamat bank pemberi garansi bank. 3. Tanggal penerbitan Bank Garansi. 4. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank. 5. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank.


6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi. 7. Penegasan batas waktu pengajuan claim. 8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebihdahulu menyita dan menjual benda-benda siberutang untuk melunasi hutangnyasesuai dengan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau pernyataanbahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supayabenda-benda siberutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnyasesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontra garansi atau kontra jaminan yang cukup maksudnya adalah :"Kontra jaminan yang diminta oleh bank dari pemohon Bank Garansi mempunyai nilai yang memadai untuk menanggungkerugian yang mungkin dipikul oleh bank apabila pemberianBank Garansi pada saatnya harus benar-benardirealisir atau dicairkan”. 22 Mengenai cara memperoleh Bank Garansimenurut Thomas Suyatno, adalah sebagai berikut: 23 1. Menjadi nasabah bank. 2. Mengajukan permohonan Bank Garansi secara tertulis. 3. Dengan permohonan tersebut, bank akan mengeluarkan suratperjanjian Bank Garansi untuk ditandatangani. 4. Memberikan jaminan lawan (kontra garansi) yang dapat berupa: a) Uang tunai yang disetorkan kepada bank. b) Dana giro yang dibekukan. c) Deposito. 22

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1992, hal. 79. Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001,hal. 131. 23


d) Surat-surat berharga. e) Harta kekayaan yang berupa harta bergerak, tidak bergerak, harta tak berwujud, harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank. Dalam hal penerbitan Bank Garansidi Bank Negara Indonesia Cabang Kabanjahe,dilakukan melalui pembukaan fasilitas Bank Garansi.Nasabah harus mempunyai fasilitas Bank Garansi, jika tidakmaka nasabah harus menyetor dana sebanyak 100% dari nilai Bank Garansiyang diminta (Cash collateral).Pada dasarnya, Bank Garansimerupakan fasilitas kredit, tetapi kreditdalam bentuk non funded atau kredit tidak langsung, dimana jikaterjadi claim maka berubah menjadi funded atau kredit langsung.Oleh karena itu, prosedur Bank Garansijuga seperti prosedur kredityang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Tahap Permohonan Tahap ini rnerupakan awal dari proses pemberian kredit dimana Bank menerima surat permohonan atau instruksi penerbitan Bank Garansidari nasabah, kemudian diverifikasi atau disyahkan dan diparaf atau ditandatangani oleh seksi verifikasi dan dokurnen.Menerima lampiran dokumen lainnya seperti telex, undangan tender atau lelang, surat penetapan pemenang tender sesuai dengan kebutuhan dari setiap jenis fasilitas. Memeriksa plafond dan outstanding fasilitas Bank Garansiuntuk mengetahui apakah jumlah Bank Garansi yang akan dibuka masih dalam batas plafond yang yang diberikan terhadap debitur yang bersangkutan pada kartu fasilitas Bank Garansi.

2 Tahap Proses Persetujuan


Pada tahap ini Account Officermembuat usulan pemberian fasilitaskredit pada Komite Kredit yang diakhiri dengan persetujuan ataupenolakan atas usulan tersebut. Jika masih dalam batas plafond dibubuhi stempel “DILAKSANAKAN BANK GARANSI”, ditulis dan dicantumkan nomor di surat permohonan nasabah dan dicantumkan nomor register serta tanggal jatuh tempo ke dalam buku register. Selanjutnya setelah kredit rnemorandum disetujui oleh komite kredit, maka Account Ofiicer rnembuat dan mengirimkannya kepada calon debitur.Apaliila calon debitur menyetujui, offering letter atau surat penawaran tersebutditandatangani dan diserahkan kembali kepada Account Officer, dan dokumen Credit Memorandum dan Offering Letter dikirim ke Legal Officer untuk proses pengikatan. Untuk persetujuan kredit yang resiko kreditnya relatif kecil, makaCredit Memorandum cukup dilampirkan dengan financial memorandum singkat yang menjelaskan tentang keadaan umum perusahaan (pemegang saham, management, dan lain-lain), sifar transaksi berikut resiko-resikoyang ada pada transaksi tersebut, cara pengembalian kredit serta APR yang akan dihasilkan. 3Tahap Pengikatan 4 Tahap Pelaksanaan 4. Larangan dan Pembatasan dalam Pemberian Bank Garansi Beberapa larangan yang tidak diperbolehkan dalam pemberian Bank Garansi adalah sebagai berikut:


a) Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menerima Bank Garansi maka bank tidak boleh memuat : 1) Syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi tersebut. 2) Ketentuan bahwa Bank Garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin. 3) Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirnya Bank Garansi. b) Bank dilarang memberikan Bank Garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain. c) Bank dilarang memberikan jaminan : 1) Dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk. 2) Dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk. d) Bank asing dilarang memberikan Bank Garansi untuk perusahaan yang di luar Jakarta. e) Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan Bank Garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal. Larangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap Bank Garansi itu sendiri. 24

24

Thomas Suyatno, Op Cit,hal. 127.


Pemberian ataupun penerbitan Bank Garansi terdapat adanya larangan dan pembatasan.Adanya larangan dan batasan ini bertujuan untuk melindungi serta menjamin rasa kepastian hukum dan kepentingan masyarakat (nasabah) agar bank-bank dalam pemberian garansi selalu berpedoman dan melaksanakan asas-asas perbankan serta untuk menjaga kepercayaan terhadap Bank Garansi itu sendiri. Bank hanya diperkenankan memberikan Bank Garansi sesuai dengan kemampuan keuangannnya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian Bank Garansi selalu terkandung unsur resiko, Bank Indonesia menentukan pembatasan Bank Garansi sebagaiberikut : a. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian Bank Garansi dimaksud tidak melebihi 20 % dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri. b. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan : 1) Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri. 2) Setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan.


c. Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan kewajiban pemenuhan modal minimum ( KPMM ). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah : 1) 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur. 2) 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi suatu debitur grup. Fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan.Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3 % sebulan dari nilai nominal pelanggaran BMPK. 25 B. Pemberian Bank Garansi Dalam Praktek Perjanjian Kredit Bank Bank Garansi diberikan oleh bank dilakukan dengan asas-asas perbankan yang sehat dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian bank yang dikenal dengan prudential banking, dalam arti bank tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung unsur spekulatifnya tinggi. pemberianBank Garansi prakteknya perlakuannya sama dengan pemberian kredit, akan tetapi bentuk kreditnya yang wujudnya bergantung pada suatu keadaan tertentu diwaktu yang akan datang.

25

Widjanarto, Op.cit.,hal. 77-78.


1. Subjek Hukum Dalam Pemberian Bank Garansi Pada dasarnya subjek hukum terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon), namun dalam pemberian Bank Garansi pada prakteknya subjek hukum yaitu : a) Perorangan dan perusahaan perorangan. b) Badan usaha dan badan hukum. Untuk badan usaha ini terbagi 2 yaitu: 1) Badan usaha yang tidak berbadan hukum; 2) Badan usaha yang berbadan hukum Selanjutnya untuk itu terhadap pemilikan perusahaan dikelompokkan menjadi : a) Perusahaan swasta yang dimiliki oleh pengusaha swasta; b) Perusahaan Negara yang dimiliki oleh Negara atau badan usaha milik Negara (BUMN). Menurut Soenawar Soekowati bahwa, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 26 Selanjutnya mengenai badan hukum R.Subekti mengatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri,dapat digugat atau menggugat didepan hakim. 27

26

Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni Bandung, 1991, hal. 7. Ibid, hal.19.

27


2. Perjanjian Kreditdan PemberianBank Garansi Suatu perjanjian atau persetujuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu persetujuan atau suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), selanjutnya dalam hal ini J.Satrio mengatakan bahwa suatu perjanjian harus ada dua pihak yang saling berhadap hadapan dan sama-sama melakukan tindakan hukum 28 oleh karena itu kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu yang dituangkan dalam perjanjian mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. 29 Suatu perjanjian dalam praktek kenotariatan, penandatanganan akta dapat dilakukan oleh seorang penghadap, keadaan demikian belum tentu bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur “dua orang (pihak) atau lebih” perjanjian tetap terjadi walau yang bertindak hanya seorang diri, yakni dalam hal seorang (penghadap) yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga bertindak dalam kedudukan pihak lain misalnya, mewakili berdasarkan kuasa. 30 Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan : Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

28

J.Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,hal.11. 29 Suharnoko, 2009, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Jakarta, Kencana.hal.3-4. 30 Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. hal.6.


3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal; Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam : a) Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif). b) Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian.Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari suatu hal tertentu atau pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal yang disepakati untuk dilaksanakan sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum.Untuk itu apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut adalah dapat dibatalkan jika tidak dipenuhinya unsur subjektif dan batal demi hukum jika tidak terpenuhinya unsur objektif. 31 Dalam pemberian fasilitas kredit dan atau Bank Garansi kepada nasabahnya, pertama-tama dimulai dengan permohonan oleh nasabah yang bersangkutan, jika bank menganggap bahwa permohonan tersebut layak untuk diberikan atau terlaksananya pemberian kredit atau Bank Garansi tersebut, terlebih dahulu haruslah diadakan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau Bank Garansi. Salah 31

Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hal.94.


satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, dengan demikian maksud pembentuk undang-undang untuk mengharuskan hubungan kredit dibuat perjanjian tertulis, namun untuk lebih jelasnya ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit. 32 Sehubungan dengan itu yang paling penting diadakannya perjanjian kredit adalah filosofi dari keharusan adanya perjanjian kredit atas setiap pemberian kredit atau Bank Garansi kepada nasabahnya. Selanjutnya untuk pemberian Bank Garansi, perjanjian Bank Garansi adalah merupakan hal yang sangat penting karena apabila Bank Garansi tersebut diterbitkan oleh bank kemudian dilakukan klaim oleh pihak penerima Bank Garansi atau pihak ketiga (bouwheer), maka Bank Garansi tersebut akan otomatis berubah menjadi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada nasabahnya.

2.2. Jenis-jenis perjanjian kredit atau Bank Garansi Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansiyaitu : 32

Sutan Remy Sjahdeini,Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.180-181.


1) Perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang dibuat dibawah tangan. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit atau Bank Garansi dibawah tangan adalah perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang dibuat diantara mereka dan perjanjian kredit atau Bank Garansi tanpa dihadapan Notaris.Bahkan penerapan dalam prakteknya bahwa dalam penandatangannya yang dipersiapkan oleh bank tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tandatangannya. (a) Kelemahan; Ada beberapa kelemahan dari akta perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi di bawah tangan antara lain ; Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitor, pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses pengadilan, maka debitor yang bersangkutan menyangkali atau memungkiri tanda tangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang telah dibuat tersebut, dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, hakim

harus

memerintahkan

supaya

kebenaran

dari

tulisan

atau

tandatangannya diperiksa dimuka pengadilan, yang mana formulirnya telah disediakan oleh bank (form standar atau baku), maka tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan bukan tidak mungkin kredit atau pemberian Bank Garansi, bahkan bukan tidak mungkin pelayanan, penandatanganan


perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam perjanjian dalam bentuk blangko atau kosong, kelemahan ini pada hakekatnya akan merugikan bank jika suatu saat berperkara dengan nasabahnya. Sehubungan dengan itu untuk menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undangundang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan

tersebut

hanya

berkualitas

sebagai

pembuktian

tulisan,

penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. 33 (b) Arsip atau File surat asli Pada dasarnya merupakan suatu kelemahan dari perjanjian yang dibuat dibawah tangan, dalam arti bahwa apabila akta perjanjian kredit atau Bank Garansi yang dibuat dibawah tangan aslinya hilang karena sebab apapun, bank tidak memiliki arsip atau file asli, hal ini akan membuat posisi bank akan menjadi lemah jika terjadi perselisihan. (c) Isian blangko perjanjian Dalam hal perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi dilakukan dibawah tangan, kemungkinan terjadi debitor mengingkari atau memungkiri isi perjanjian, hal ini disebabkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi, form blangkonya telah disiapkan bank, sehingga debitor atau pemohon Bank Garansi dapat mengelak bahwa yang

33

M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.624.


bersangkutan pada waktu menandatangani blangko kosong, sehingga tidak mengetahui isi perjanjian tersebut. 2) Perjanjian kredit atau Bank Garansi yang dibuat dihadapan Notarisdan akta otentik. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit atau Bank Garansi oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris. 34 Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, dari penjelasan Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini disebut pejabat umum. Sehubungan dengan itu bahwa kekuatan pembuktian formil pada akta otentik dijelaskan dalam Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatangan kepada pejabat yang membuatnya, untuk itu kebenaran yang tercantum didalamnya benar dari orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantum oleh pejabat pembuat akta yaitu mengenai tanggal yang tertera didalamnya, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004,Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa Notaris 34

H.R.Daeng Naja, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

hal.185.


berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 35 Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1986, dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. 36Berkaitan dengan yang tersebut diatas bahwa notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. 37

2.3. Komposisi perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi Dalam prakteknya komposisi perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi pada umumnya terdiri dari empat bagian yaitu : 1

Judul perjanjian Dalam prakteknya judul yang dipergunakan oleh bank-bank tidak ada keseragaman antara satu bank dengan bank lainnya,

2

Komparisi 35

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.73. M.Yahya Harahap, Op.cit., hal.567. 37 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.1. 36


Yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum, penuangannya adalah berupa : a) Uraian terperinci tentang identitas meliputi nama, tempat tanggal lahir, kewarga negaraan, pekerjaan, dan domisili para pihak. b) Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak dan kedudukan para pihak. c) Isi perjanjian. Yaitu merupakan bagian dari perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan. d) Penutup. Yaitu merupakan bagian atau dimuatnya hal-hal : 1) Pilihan domisili hukum para pihak. 2) Tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani. 3) Tanggal mulai berlakunya perjanjian 4) Isi perjanjian pemberian Bank Garansi. Perjanjian pemberian Bank Garansi harus memuat 5 (lima) syarat minimal yaitu : 1

Besaran atau nominal Bank Garansi yang diterbitkan.

2

Jangka waktu Bank Garansi.

3

Klausula covenant.

4

Biaya-biaya yang harus dibayar nasabah.

5

Barang jaminan.

6

Tujuan penggunaan Bank Garansi.


7

Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta kelaziman perbankan.

8

Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran Bank Garansi maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian Bank Garansi tersebut. 38 Oleh karena itu apabila dikembangkan lebih lanjut, isi dari perjanjian pemberian

Bank Garansi yang termuat pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : a) Klausul mengenai besaran atau nominal Bank Garansi Klausul ini mempunyai arti penting karena merupakan batas maksimum kewajiban bank untuk membayar klaim kepada penerima atau pemegang Bank Garansi.Dan berapa besar klaim yang dibayar oleh bank, maka sebesar jumlah itu yang menjadi fasilitas kredit oleh nasabah bank yang bersangkutan. b) Klausul mengenai jangka waktu Bank Garansi Klausul ini mempunyai arti penting karena merupakan batas waktu bagi bank untuk menyediakan dana apabila terdapat klaim, batas waktu bagi nasabah adanya jaminan dari bank dan batas waktu pemegang Bank Garansi untuk melakukan klaim kepada bank penerbit Bank Garansi. c) Klausul covenant Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal,antara lain :

38

http :// herman-notary.blog.com/bank-garansi.html, diakses tanggal 28 Desember 2011.


1) Adanya syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah sebelum bank berkewajiban untuk Bank Garansi tersebut kepada nasabah yang selanjutnya menyerahkan kepada bouwheer. 2) Adanya janji-janji nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian pemberian Bank Garansi masih berlaku d) Klausul biaya-biaya yang harus dibayar nasabah Klausul ini penting karena hanya dari biaya-biaya inilah bank memperoleh pendapatan dari pemberian Bank Garansi. Tidak adanya pembebanan bunga pada pemberian Bank Garansi karena tidak adanya cash out (pengeluaran dengan tunai) oleh bank kepada nasabah, cash out terjadi setelah adanya klaim dari pemegang Bank Garansi. Adapun biaya-biaya tersebut adalah provisi dan administrasi. e) Klausul barang jaminan. Klausul ini sangat penting karena apabila terjadi klaim atas Bank Garansi tersebut, bank akan mengeluarkan dana klaim yang harus dibayar kepada pemegang Bank Garansi. Dengan demikian dana yang dikeluarkan tersebut tercover (tertutupi) oleh suatu jaminan yang telah diikat sebelumnya oleh bank dalam suatu perjanjian pemberian Bank Garansi.

2.5. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Bank Garansi Jika suatu bank bersedia untuk menerbitkan suatu Bank Garansi berarti bank menjamin (menggaransi) untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi tertentu


apabila pihak terjamin dikemudian hari tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan sebagaimana dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Ditinjau dari segi hukum, pola hubungan tersebut di atas pada hakekatnya merupakan perjanjian borgtocht atau perjanjian penangguhan. Perjanjian penangguhan atau borgtocht pengaturannya dapat ditemukan pada KUH Perdata dalam buku ketiga bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Substansi borgtocht atau perjanjian ini adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga, guna kepentingan kreditur berjanji dan mengikat diri akan memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri tidak mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Mengenai yang demikian ini pengaturannya terdapat pada Pasal 1820 KUH Perdata. Dalam pemberian Bank Garansi, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan yang akan menggantikan kedudukan pihak yang lalai atau yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasinya menurut perjanjian kepada pihak penerima jaminan. Dalam hal ini bank yang mengikat diri untuk memenuhi kewajiban terjamin pada pihak ketiga atau pihak penerima jaminan apabila terjadi wanprestasi. Melihat dari sudut keterkaitan bank, Bank Garansi merupakan suatu pengakuan atau perjanjian tertulis dimana bank bersedia untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila


terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penerima Bank Garansidalam pemberian garansi bank adalah: 39 1. Memastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi dengan cara menghubungi bank penerbit; 2. Memeriksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu proyek; dan 3. Memeriksa dan memahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan pihak penerima Bank Garansi melakukan claim apabila diperlukan. Sedangkan bagi pihak yang dijamin Bank Garansi, hal yang perlu diperhatikan adalah: 40 a). Memperhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan Bank Garansi; b). Dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima jaminan sehingga tidak terjadi klaim atas Bank Garansiyang diterbitkan; c). Proses penerbitan Bank Garansisama halnya dengan proses pemberian kredit, sehingga pihak yang dijamin perlu menjelaskan usaha tersebut secara terbuka kepada Bank. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin

39

H.R. Daeng Naja, Op. cit., hal. 162. Ibid, hal. 164.

40


kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (borghtoch) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata. Akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam Pasal 1831-1838 KUH Perdata sedangkan akibatakibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam Pasal 8391844 KUH Perdata. Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (penaggungan hutang) dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata menganut sistem terbuka.Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka.Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu. Dalam pelaksananan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan counter guarantee yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan.


Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu.Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa.Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank.


BAB II PERANAN DAN FUNGSI BANK GARANSI DALAM PRAKTEK PERJANJIAN KREDIT BANK

Recommend Documents