BAB II PENGUASAAN TANAH TIMBUL MENURUT KEBIASAAN MASYARAKAT DI DESA TELUK ERONG KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

30

BAB II PENGUASAAN TANAH TIMBUL MENURUT KEBIASAAN MASYARAKAT DI DESA TELUK ERONG KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Telok Erong adalah merupakan desa yang terletak di kawasan Sungai Indragiriatau dikenaljuga dengan nama Sungai Batang Kuantan, yang secara administratif pemerintahan desanya berada di Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana pada awalnya, jauh sebelum Republik Indonesia merdeka Teluk Erong adalah merupakan sebuah nama lahan kosong berbentuk hutan yang kemudian masyarakat sekitar buka/garap dan dijadikan sebagai lahan pertanian. Namun seiring waktu, selain dijadikan sebagai lahan pertanian, daerah inijuga dijadikan sebagai pemukiman oleh warga yang membuka daerah tersebut. Adapunluas wilayah Desa Teluk Erongyaitu sekitar 0,35 km2 (35 hektar)

yang

merupakan daerah dataran rendah dengan batas-batas sebagai berikut:26 Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Hutan Desa Kampung Pulau.

Sebelah Selatan

: Berbatasan dengan Sungai Indragiri.

Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Desa Kuantan Babu.

Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Desa Kampung Pulau.

26

Hasil wawancara dengan Dedi Putra, RT Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 3 Desember 2011.

30

Universitas Sumatera Utara

31

Menurut keterangan Dedi Putra, asal usul nama atau sebutan Teluk Erong pada lokasi tersebut dilatarbelakangi karena posisinya yang terletak di pinggiran laut. Perkataan “laut” merupakan istilah keseharian masyarakat setempat dalam hal mengucapkan sungai Indragiri yang melintas di desa ini. Hingga sampai sekarang istilah “laut” merupakan bahasa sehari-hari masyarakat setempat dalam hal menyatakan sungai Indragiri.27 Adapun jumlah wargayang bertempat tinggal di desa iniyaitu sebanyak 32 kepala keluarga dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 130 jiwa. Keseluruhan masyarakat yang bertempat tinggal didesa ini adalah masyarakat asli suku melayu rengat, menganut agama Islam, dan mencari nafkah dibidang usaha pertanian, tambak, dan nelayan.28 Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini adalah desa palingbanyakmemunculkan tanah timbul di Kecamatan Rengat. Hal ini terjadi karena letak posisi desa berada di aliran sungai yang berbelok. Menurut keterangan Dedi Putra dan warga masyarakat setempat, sebagian luas daratan yang masyarakat jadikan lahanpertanian dan tempattinggal adalah daratan yang terbentuk akibat terjadinya sedimentasi atau pengendapan lumpur dengan luas kurang lebih mencapai 15 ha (lima belas hektar).Dan seiring waktu dari tahun ke tahun

27

Hasil wawancara dengan Dedi Putra, RT Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 3 Desember 2011. 28 Hasil wawancara dengan Dedi Putra, RT Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 3 Desember 2011.


32

kemunculan tanah timbul terus terjadi, adapun luas tanah timbul yang baru muncul 5 tahun terakhir ini kurang lebih luasnya mencapai 4 ha (hektar).29 Kemunculan tanah timbul di Kecamatan Rengat sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat sekitar, karena secara tofografi daerah ini merupakan wilayah dataran rendah dengan kemiringan 0-2% dan ketinggian 0-10 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kondisi dengan jenis tofografi ini, mengakibatkan sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan dataran endapan (aluvium) muda dan tua.30 Tanah Aluviumadalah tanah hasil erosi yang diendapkan di dataran rendah.31 Sejalan dengan keadaan tofografi sebagaimana dimaksud diatas, menurut keterangan Hilman Bahri Sungai Indragiri adalah sungai yang melintasi 2 provonsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Bagian hulu sungai berada pada Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi 10 kabupaten/kota antara lain:32 1. Kabupaten Tanah Datar; 2. Kabupaten Padang Panjang; 3. Kabupaten Agam; 4. Kabupaten Bukit Tinggi; 29 Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 Desember 2011. 30 Gambaran Umum Kondisi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005-2025. 31 Ari Sudewa, Beberapa Jenis Tanah Di Indonesia, http://arisudev.wordpress.com/2011/07/13/berbagai-jenis-tanah-di-indonesia/, diakses pada tanggal 4 Februari 2012. 32 Hasil wawancara dengan Rajial Anwar, Sekretaris Kasubbag Umum Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 7 Desember 2011.


33

5. Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung; 6. Kota Sawah Lunto; 7. Kabupaten Payah Kumbuh; 8. Kabupaten Limapuluh Kota; 9. Kabupaten Solok; 10. Kota Solok. Sedangkan pada bagian hilir sungai berada di wilayah Provinsi Riau, yang meliputi 3 kabupaten, yaitu: 1. Kabupaten Indragiri Hulu; 2. Kabupaten Singigi; 3. Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan uraian lintasan sungai tersebut, lebih lanjut Hilman Bahri menjelaskan bahwa sedimentasi (pengendapan) yang terjadi dibagian hilir diakibatkan karena kondisi tofografiwilayah pada hulu sungai memiliki kemiringan lereng yang cukup tinggi, sehingga akan secara cepat menghanyutkan tanah sebagai sedimen erosi ke daerah hiliryang lebih cenderung terjadi penggenangan.33 Namun demikian, hal terpenting dan menarikuntuk dikaji dalam penelitian ini adalah aspek hukum pertanahan yang melingkupinya, terutama mengenai kebiasaan masyarakat setempat dalam hal melakukan penguasaan atas tanah yang terjadi karena

33

Hasil wawancara dengan Rajial Anwar, Sekretaris Kasubbag Umum Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 7 Desember 2011.


34

adanya peristiwa alam tersebut, demikian juga peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena sebagaimana diketahui sejak tanggal 24 September 1960 dengan di Undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Indonesia telah berhasil memiliki Hukum Pertanahan yang bersifat nasional, dimana selanjutnya apa yang dihendaki UUPA tersebut juga diatur dalam peraturan sektoral lainnya. Sehingga semua hal yang menyangkut tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara.Hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang kepada negara untuk: 34 a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukumyang mengenai bumi,air dan ruang angkasa. Dengan demikian setiap perbuatan yang bermaksud untuk melakukan penguasaan atas tanah, tentunya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara formal, sebagaimana yang dikehendaki hukum pertanahan yang bersifat nasional. Tetapi pada kenyataannya apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, dimana masih terdapat sekelompok

34

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.


35

masyarakat di daerah Indonesia yang menggunakan hukum adat/kebiasaannya dalam melakukan penguasaan atas tanah. Namun demikian, mesti masyarakat setempat telah melakukan penguasaan tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum pertanahan nasional, tidaklah mudah untuk mengatakan itu sebagai perbuatan yang menyalahi atau melanggar hukum, karena jauh sebelum berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan itu ada, masyarakat yang berada di berbagai wilayah Indonesia termasuk di daerah ini telah hidup dengan budaya dan tatanan hukum adat/kebiasaannya. Sebagaimanalandasan hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)menegaskan bahwa Negaramengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengetahui budaya dan tatanan hukum adat/kebiasaan setempat,

maka

akan

diuraikan

secara

singkatsejarah

daerah

ini

beserta

perkembangannya hingga sekarang.Karena untuk memahami segala hubungan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat setempat, tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memahami sejarah daerah dan struktur

hukum

masyarakat itu sendiri. Oleh Karena itu secara singkat akan diuraikan berdasarkan 2 priode, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.


36

1. Sebelum Indonesia Merdeka Berdasarkan catatan sejarah, Kecamatan Rengat yang merupakan ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu adalah tempat terakhir berdirinya kepemimpinan Raja/Sultan yang dikenal dengan nama Kesultanan Indragiri. Dimana pada tanggal 5 Januari 1815, yakni pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (Sultan Indragiri ke-15) Ibu Kota Indragiri dipindahkandan menetap di Rengat sampai pada masa pemerintahanSultanMahmudsyah (1912-1965), Sultan Indragiri ke-22.35 Kesultanan Indragiri memiliki sistem pemerintahan khas yang dibangun oleh orang-orang Melayu secara turun-temurun. Model pemerintahan yang berlaku di dalam Kesultanan Indragiri adalah pemerintahan yang bercirikan Islam yang telah memperkuat pertumbuhan dan perkembangan Budaya Melayu. Upacara-upacara keagamaan di Indragiri tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama Islam dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.36 Berdirinya Kesultanan Indragiri tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Keritang. Karena pada saat itu Nara Singa II yang merupakan raja keritang ke-4, bersama para pengikutnya memindahkan pusat kerajaan dari Keritang ke Pekantua, yang tidak jauh dari Sungai Indragiri.Perpindahan tersebut terkait dengan kepercayaan bahwa suatu tempat yang telah ditinggalkan tidak baik untuk dijadikan pusat pemerintahan. Karena Keritang adalah merupakan kota yang diambilalih oleh Malaka sebagai daerah jajahan, maka menurut keyakinan magic religious, kota atau 35

Iswara NR, Kesultanan Indragiri, http://melayuonline.com/ind/history/dig/349/, diakses pada tanggal 20 februari 2012. 36 Ibid.


37

kraton yang telah dikalahkan itu harus ditinggalkan.Selanjutnya Raja Nara Singa II akhirnya dinobatkan menjadi pemimpin di Pekantua dan inilah tanda bahwa Kesultanan Indragiri telah berdiri. Sebagai sultan pertama Kesultanan Indragiri, Nara Singa II diberi gelar “Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan”(1508-1532). Gelar ini menandakan bahwa unsur Islam sudah masuk dan menebar pengaruh di Indragiri dan sekitarnya.37 Sistem pemerintahan yang mulai terkonsep sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan ini, selanjutnya ditingkatkan dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Kesultanan pada masaRaja Hasan bergelar Sultan Hasan Salahuddinsyah (1735-1765), Sultan Indragiri ke-13. Undang-Undang Kesultanan Indragiri itu meliputi Undang-Undang Adat Kerajaan Indragiri, Peradilan Adat Kerajaan, Panji-Panji Raja, serta Menteri Kerajaan. Undang-Undang Kesultanan Indragiri diuraikan sebagai berikut:38 1. Struktur Pemerintahan Berdasarkan Lembaga Undang-Undang Adat, yang terdiri dari Beraja nan Berdua, meliputi: (1) Yang Dipertuan Besar Sultan; (2) Yang Dipertuan Muda, dan Berdatuk nan Berdua yang meliputi: (1) Datuk Temenggung; (2) Datuk Bendahara. 2. Menteri nan Delapan, yaitu Menteri-menteri Kesultanan Indragiri atau sebagai Pembantu Datuk Bendahara, berjumlah delapan orang, antara lain: Sri Paduka,

37 38

Ibid. Ibid.


38

Bentara, Bentara Luar, Bentara Dalam, Majalela, Panglima Dalam, Sida-Sida, dan Panglima Muda. 3. Tiga Datuk di Rantau, meliputi Orang-Orang Kaya sebagai berikut: Orang Kaya Setia Kumara di Lala, Orang Kaya Setia Perkasa di Kelayang, serta Orang Kaya Setia Perdana di Kota Baru. 4. Penghulu nan Tiga Lorong, terdiri atas (1) Yang Tua Raja Mahkota, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; (2) Lela di Raja, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; dan (3) Dana Lela, di Pematang. 5. Kepala Pucuk Rantau, mencakup (1) Tun Tahir di Lubuk Ramo; (2) Datuk Bendahara di sebelah kanan; serta (3) Datuk Temenggung di sebelah kiri. Selain itu, terdapat juga Peradilan Adat Kesultanan Indragiri yang mengurusi hukum pidana maupun perdata. Peradilan Adat Kesultanan Indragiri meliputi dua mahkamah. Pertama adalah Mahkamah Besar, dengan keanggotaan yang terdiri dari Yang Dipertuan Muda, Datuk Bendahara, dan beberapa anggota lain yang dipilih oleh Sultan Indragiri. Setiap keputusan Mahkamah Besar disampaikan oleh Datuk Bendahara kepada Sultan Indragiri. Sementara ituMahkamah kedua adalah Mahkamah Kecil yang mencakup wilayah di desa-desa di bawah kendali seorang Penghulu. Pada perkembangannya, Mahkamah Kecil ini kemudian dikepalai oleh Amir atau Camat pada masa sekarang. Di samping itu ada pula Hukum Pidana Adat


39

yang dikuasai Raja dan Orang Banyak, serta Hukum Perdata mengenai Hukum Salo (damai), pengaduan tentang kerugian, dan batas putusan Penghulu.39 Menurut keterangan warga setempat, Penghulu atau saat ini lebih dikenal dengan nama Kepala Desa/Lurah adalah orang yang mempunyai peran penting dalam hal pertanahan di setiap desa yang berada di wilayah Indragiri.Atas dasar tugas yang diberikan Raja/Sultan kepadaPenghulu, maka untuk membuka atau menggarap sebidang tanah, anggota masyarakat haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Penghulu. Hal ini dimaksudkanbukan karena Raja/Sultan dan Penghulu pada saat itu adalah pemilik tanah, melainkan hanya seorang penguasa yang melindungi rakyatnya agar tanah-tanah yang berada didaerah ini tidak jatuh padakekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.40 Pada masa itu, semua masyarakat didaerahini hanya menganggap semua tanahmerupakan titipan Sang Pencipta yaitu TuhanYang Maha Esa, sebagai seorang yang diistimewakan dan dijadikan pemimpin, penguasaan Raja/Sultan atas tanah tidak lain hanya bertujuan untuk mempertahankandan melindungi hak-hak masyarakatnya dari gangguan para penjajah baik itupasukan kolonial Belanda maupun Jepang. Sehingga tanah suatu saat nanti masih bisa diwariskan kepada generasi penerus dimasa mendatang.41

39

Ibid. Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Desember 2011. 41 Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Desember 2011. 40

warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4


40

2. Sesudah Indonesia Merdeka Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tangal 17 Agustus 1945 maka berdirilah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pada awalnya pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Povinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri.42 Tetapi Kabupaten Indragiri (Hulu dan Hilir) saat itu masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kota Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibu kotanya Tembilahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan Mulai Berlakunya Dan Pelaksanaan Undang-Undang Penyerahan Pemerintahan Umumstatus kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.43 Kemudian pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965, Kabupaten Indragiri dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Selanjutnya pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah satu tahun pemekeran tersebut, tepatnya pada tahun 2000

42

Bagian Pendahuluan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005-2025. 43 Bagian Pendahuluan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005-2025.


41

kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, yang semula terdiri 6 kecamatan menjadi 14 kecamatan. Dalam kurun waktu yang cukup panjang sebagaimana telah diuraikan, yaitu dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, cukup jelaslah kiranya diketahui bahwa di daerah ini telah banyak terjadi perubahan. Namun demikian, perubahan dan perkembangan tersebut, tidak merubah pemahaman masyarakat (khususnya penduduk asli daerah ini) tentang hukum,apapun bentuk hukum itu menurut masyarakat didaerah ini haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ajaranagama, dan khusus di daerah ini pemahaman hukum masyarakat tidak terlepas dengan ajaran Islam.44 B. Istilah Dan Pengertian Tanah Timbul Dalam bahasa Inggris tanah timbul disebut deltaber atau channelbar, di dalam bahasaBelanda disebut dengan istilah aanslibbing,sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tanah tumbuh atau tanah timbul.45 Secara khusus terjadinya tanah timbul ini dapat diketahui dengan mempelajariSedimentologiyaitu ilmu yang mempelajari sedimen atau endapan, sedangkan sedimen atau endapan pada umumnya diartikan sebagai hasil dari proses pelapukan terhadap suatu tubuh batuan,

44 Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 Desember 2011. 45 Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat,2009,Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah, Jurnal Pandecta,Vol. 3. No.1, Januari-Juni, hlm.2.


42

yang kemudian mengalami erosi, tertansportasi oleh air, angin, dan lain-lain, hingga pada akhirnya terendapkan atau tersedimentasikan.46 Secara umum, dalam lingkungan masyarakat Indonesia juga terdapat berbagai ragam istilah dalam menyebutkan tanah timbul ini.Hal ini dapat dimaklumi, karena di Indonesia terdapat berbagai ragam suku yang tentunya mempunyai perbedaan bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, namun demikian istilah tersebut tetap memiliki makna dan pengertian yang sama. Roestandi dalam Rofi Wahanisa dan Arif Hidayat menjelaskan bahwa tanah timbul disebut dengan istilah tanah oloran yaitu tanah yang timbul di tepi sungai akibat endapan lumpur yang terbawa oleh alur sungai.47 Selanjutnya Urip Santoso dalam bukunya menyebutkan dengan istilah lidah tanah yaitu tanah yang timbul atau muncul di tepi arus sungai yang berbelok. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin meninggi dan mengeras. Timbulnya tanah ini bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan, melainkan terjadi secara alamiah.48Sementara itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Teluk Erong, masyarakat setempat lebih mengenal tanah timbul dengan istilah tanah datang. Sejalan dengan apa yang disampaikan diatas, ada juga beberapa penulis yang memberikan defenisi mengenai tanah timbul, diantaranya adalah:

46

Alfonsus Simalango, Sedimentologi, http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.html , diakses pada tanggal 24 Februari 2012. 47 Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, Ibid, hlm.3. 48 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana,Jakarta, hlm.54.


43

1. Menurut Sunahan Yosua, tanah timbul adalah tanah yang terjadi akibat pergeseran bumi secara ilmu alam, yang kemudian akibat pergeseran tersebut muncullah tanah dipermukaan, bisa di tengah laut, bisa di tepi pantai.49 2. Menurut G. Kartasapoetra, dkk, tanah timbul atau aanslibbingadalah tanah yang terjadi akabat erosi berton-ton tanah yang dihanyutkan oleh air hujan yang menuju ke sungai-sungai besar dimana tanah-tanah hanyutan tersebut sebagian akan mengendap disepanjang sungai dan sebagian terus ke muara sungai yang bersangkutan. Akibat berkali-kali terjadi erosi maka terjadilah aanslibbing atau tanah timbul.50 Secara yuridis formal pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan, di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul. C. Penguasaan Tanah Timbul Menurut Kebiasaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Secara umum penguasaan berasal dari kata dikuasi, sedangkan dikuasai merupakan suatu tujuan untuk memiliki. Sebagaimana dalam bukunya Supriyadi, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penguasaan adalah hubungan yang nyata antara

49

Sunahan Yosua, Op.Cit., hlm.5. G. Kartasapoetra, dkk, 1998, Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayaan Tanah, Bina Aksara,Jakarta, hlm.49. 50


44

seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya, dimana saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya.51 Kebiasaan dapat diartikan suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang menunjukkan suatu bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang menyukai perbuatan tersebut. Sebagaima dikutip Ishaq dalam bukunya J.B. Daliyo menyatakan bahwa kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang.52Berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka dalam pembahasaan ini akan diuraikan penguasaan atas tanah endapan (tanah timbul) menurut kebiasaan warga masyarakat pada lokasi penelitianini. Sebagaimana persepsi masyarakat hukum adat pada umumnya, menurut keterangan warga masyarakat setempat, Pembukaaan lahan baruadalah merupakan salah satu cara lahirnya penguasaan atas sebidang tanah, yaitu apabila sebuah tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, misalnya hutan desa, apabila digarap dan kerjakan maka tanah tersebut nantinya akan menjadi miliknya.53 Ketentuan pembukaan lahan kosong berupa hutan desa sebagaimana dimaksud menurut warga setempat sama halnya dengan pembukaan tanah timbul. Perbedaannya hanya terlihat pada tata cara pembukaannya saja, yaitu apabila tanah tersebut berbentuk hutan, maka orang yang ingin mengusakannya harus terlebih dahulu menebang pepohonan dan membersihkannya dari akar belukar, sehingga 51

Supriyadi, 2010, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanhah Aset Daerah, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.50. 52 Ishaq, op.cit., hlm.102. 53 Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 Desember 2011.


45

tanah tersebut dapat digunakan untuk keperluannya, misalnya untuk bercocok tanam, dijadikan

tempat

beternak,

mendirikan

rumah

ataupun

dijadikan

tempat

untukkeperluan lainnya.54 Sedangkan terhadap tanah tanah timbul, orang yang ingin menguasainya hanyaberupaya untuk mengerjakan agar tanah timbul tersebut bisa seperti tanah pada umumnya, yaitu dengan cara menimbun atau menanaminya dengan beberapa jenis tumbuhan yang dapat mempercepat tumbuhnya lapisan tanah timbul tersebut.55 Menurut keterangan warga, tindakan awal yang dibutuhkan untuk mempercepat penambahan lapisan endapan lumpur selain dengan cara menimbun adalah dengan cara menanaminya dengan berbagai jenis rumput, seperti glagahan, rumput gajah dan berbagai jenis tanaman liar lainnya diatas tanah timbul tersebut. Dengan demikian maka akan dapat mempercepat proses lapisan permukaan tanah timbul dan menambah kesuburannya. Sebagaimana menurut sumadi, berbagai jenis tanaman itu selain berfungsi untuk menambah kesuburan tanah juga berfungsi untuk menahan endapan lumpur ketika musim hujan.56

54

Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Desember 2011. 55 Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Desember 2011. 56 Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Desember 2011.

warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4


46

Warga yang berhak untuk melakukan pembukaan lahan tanah timbul dibedakan menjadi dua, yaitu:57 1. Warga masyarakat yang mempunyai bidang tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul tersebut; dan 2. Warga masyarakat yang tidak mempunyaibidang tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul. Warga yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut adalah merupakan orang yang memiliki hak prioritas untuk mengusai tanah timbul tersebut, jika ia hendak mengerjakan dan mengelola lahan baru tersebut,ia hanya cukup memberitahukan maksudnya kepada warga lain yang juga memiliki tanah

berbatasan

dengannya,

baik

tetangga

yang

berada

di

sebelah

kanannyamaupuntetangga di sebelah kirinya.58 Adapun tujuan pemberitahuan ini dimaksudkan agar mereka (kedua belah pihak) mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang merupakan bagian dari tanahnya. Sehingga dikemudian hari tidak menjadi perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak yang berbatasan. Dan setelah adanya kesepakatan antara kedua

57

Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Desember 2011. 58 Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Desember 2011.



47

belah pihak (warga yang berbatasan) maka orang yang hendak membuka tanah timbul tersebut dapatmemulai pekerjaannya.59 Menurut keterangan Dedi Putra, adapun tatacara yang biasanya dilakukan oleh warga (pihak yang bersangkutan) sebelum melakukan pembukaan lahan adalah dengan memberikan tanda-tanda batas, seperti menancapkan bambu atau kayu padakeempat sudut tanah timbul yang diusahakannya, yaitu dengan cara menarik lurus dari bidang tanah yang telah dia miliki sebelumnya, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri batas tanahnya.60

Gambar 1 : Tanah Timbul (Endapan Tua) Serta Contoh Penanda Batas Lahan di Desa Teluk Erong, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

59




48

Gambar 2 : Tanah Timbul (Endapan Tua) Serta Contoh Penanda Batas Lahan di Desa Teluk Erong, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahap permulaan pengolahan tanah timbul biasanya dilakukan penanaman tanaman yang berusia pendek seperti palawija, sayur-sayuran, dan diikuti dengan penanaman bibit pohon pinang yang nantinya bisa dijadikan sebagai penanda batas. Setelah beberapa tahunkemudian,tanaman yang berusia pendek tersebut diganti lagi dengan tanaman lainnya yang dianggap layak untuk ditanam diatas tanah tersebut.61 Namun, apabila orang yang mempunyai tanah yang berbatasan tidak berniat untuk membuka tanah timbul tersebut, maka ia dapat memberikannya kepada orang lain yang ingin mengerjakannya (warga yang tidak berbatasan secara langsung dengan tanah timbul). Akan tetapi menurut Dedi Putra, mengingat lemahnya perekonomian warga masyarakat, sangat jarang sekali ada warga pemilik tanah yang berbatasan menolak untuk membuka tanah timbul, apalagi menurutnya sebagai

61

Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 Desember 2011.


49

daratan yang berada dipinggir sungai tanah timbul merupakan tanah yang cukup berpotensi untuk usaha pertanian dan tambak.62

Gambar 3 : Tanah timbul (Endapan Tua) Yang Dijadikan Tambak dan Lahan Pertanian di Desa Teluk Erong, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Jikapun

ada

warga

(pemilik

tanah

yang

berbatasan)

yang

tidak

mengusahainya, menurutnya itu hanya disebabkan oleh beberapa faktor saja, antara lain:63 1. Tanah timbul tersebut keadaannya masih terlalu labil dalam artian belum layak untuk diusahai. 2. Tanah timbul tersebut luasnya belum memadai dalam artian luasnya belum cukup untuk diusahai.

62




50

3. Tanah timbul tersebut belum mampu dikerjakan atau diusahai oleh pihak yang bersangkutan. Namun dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, jikapun ada pihak yang tidak mampu untuk mengerjakan tanah timbul tersebut, biasanya tanah timbul tersebut diserahkan kepada warga ataupun kerabat dekatnya untuk membuka dan mengusahai tanah timbul tersebut.64

64

Hasil wawancara dengan Dedi Putra (RT), dan warga Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, pada tanggal 4 Desember 2011.


BAB II PENGUASAAN TANAH TIMBUL MENURUT KEBIASAAN MASYARAKAT DI DESA TELUK ERONG KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Recommend Documents