BAB II PENGATURAN PENAWARAN UMUM SAHAM DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL DI INDONESIA. A. Tinjauan Umum tentang Penawaran Umum

BAB II PENGATURAN PENAWARAN UMUM SAHAM DALAM PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Penawaran Umum 1. Mekanisme perdagangan saham di Pasar Modal Kegiatan pasar modal dengan lembaga-lembaga perantara emisi dan bursa serta

lembaga-lembaga

perantara

perdagangan

adalah

merupakan

suatu

mekanisme, yang sekaligus digerakkan untuk mengatur permintaan dan penawaran akan dana, dan pengeluaran dana akan tertuju kepada sektor-sektor produksi.27 Lembaga-lembaga keuangan menjembatani jurang pemisah antara pihak yang menggunakan dana dan pihak penyedia dana. Tanpa lembaga perantara sesungguhnya pasar modal tidak akan berfungsi dengan baik dan merusak pembangunan ekonomi. Demikian juga apabila pasar modal tidak berkembang maka lembaga perantara juga tidak akan berkembang dengan baik. Pasar modal di Indonesia terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan sebagai berikut:28 a. Pasar perdana Merupakan penjualan perdana efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di pasar sekunder. Pada pasar ini efek/sertifikat diperdagangkan dengan harga emisi. Pada pasar perdana

27 28

Pandji Anoraga dkk, Pengantar Pasar Modal (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 33. Ibid.

18 Universitas Sumatera Utara

19

perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritasnya. Di pasar perdana terjadi pembelian surat berharga oleh investor sebelum surat berharga tersebut dicatat di bursa utama atau OTC (over the counter market).29 Dengan demikian, maka pada pasar perdana terjadi transaksi antara investor dengan perusahaan

penerbit

surat

berharga

(emiten),

dengan

pialang

sebagai

perantaranya. Pada dasarnya pasar perdana berfungsi sebagai penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dengan agen penjual, penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten dan penyerahan efek kepada pemodal atau investor.30 Apabila terjadi suatu pelanggaran yang merugikan investor dalam proses penawaran umum tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab adalah emiten dan penjamin emisi efek. Jangka waktu penawaran ini adalah tiga hari kerja dan maksimum selama 90 hari. 31 Penjatahan saham merupakan pengalokasian efek peranan para investor sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Masa penjatahan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan maksimum selama 12 hari kerja terhitung mulai berakhirnya masa penawaran, 32 dan tahap terakhir yang terjadi pada pasar perdana ini adalah penyerahan efek ke tangan investor atau pemodal. Waktu penyerahan efek ini adalah 12 hari kerja terhitung mulai tanggal berakhirnya penjatahan efek.33

29

Ibid. Marzuki Usman, (editor) Pengetahuan Pasar Modal (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997), hlm. 175 31 Ibid., hlm. 18. 32 Ibid, hlm. 119. 33 Sri Handani Yuliati dkk, Manajemen Portofolio dan Analisis Investor (Yogyakarta: ANDI, 1996), hlm. 15. 30

Universitas Sumatera Utara

20

b. Pasar sekunder Pasar sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar sekunder merupakan pasar yang difasilitasi oleh bursa efek untuk melaksanakan transaksi jual-beli saham yang telah diperoleh di pasar perdana. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan pasar dimana investor dapat melakukan jual beli saham setelah saham tersebut dicatatkan di pasar perdana. Di Indonesia terdapat satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya disebut BEI sebagai tempat berlangsungnya perdagangan efek di pasar sekunder. Pada dasarnya, apabila kita berbicara tentang pasar sekunder, maka kita berbicara perdagangan di bursa efek. Investor tidak dapat melakukan transaksi secara langsung di pasar sekunder, melainkan harus melalui perantara pedagang efek atau yang lebih umum dikenal sebagai broker atau pialang. Sebelum dapat memanfaatkan jasa pialang, investor terlebih dahulu harus terdaftar sebagai nasabah pada salah satu perusahaan pialang atau perusahaan efek yang merupakan anggota dari bursa efek. Sebagai gambaran, di BEI terdaftar atau tercatat lebih dari 100 perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Anggota bursa adalah perusahaan efek yang memiliki fungsi sebagai perantara pedagang efek atau perusahaan efek yang memiliki ijin untuk beroperasi sebagai pialang atau broker. Perdagangan saham pada dasarnya tidak ada batasan minimal dana dalam pembelian saham. Batasan dalam perdagangan saham adalah batasan jumlah lembar minimal yang dikenal dengan istilah satuan perdagangan atau lot. Satuan


21

perdagangan di Bursa Efek Indonesia adalah 500 saham atau dengan kata lain, satu lot sama dengan 500 saham. 2. Pengertian dan dasar hukum penawaran umum Pengertian penawaran umum dalam UUPM diatur dalam Pasal 1 butir 15 yang menyebutkan bahwa penawaran umum merupakan kegiatan penawaran umum yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Pada hakikatnya perusahaan yang go public adalah perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya.34 Lebih lanjut, penawaran umum atau dikenal dengan istilah go public biasanya diartikan sebagai penjualan pertama saham umum oleh sebuah perusahaan kepada investor umum. Perusahaan tersebut (emiten) hanya akan menerbitkan saham-saham pertama. Emiten akan melibatkan penjamin emisi efek untuk menjamin penawaran tersebut dan profesi penunjang pasar modal seperti konsultan hukum, akuntan, notaris dan penilai untuk membantu membuat prospektus. Prospektus menjadi sebuah persyaratan untuk mengungkapkan kondisi keuangan dan prospek sebuah perusahaan kepada para calon investor.35 Perusahaan yang sebelum menjual saham kepada masyarakat disebut perusahaan tertutup (private company) sedangkan perusahaan yang sudah

34

Najib A. Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek (PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 12. 35 Arus Akbar Silondae dkk, Pokok-pokok Hukum Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 113.


22

menjual sahamnya ke masyarakat disebut perusahaan terbuka atau perusahaan public (public listed company). Perusahaan publik di Indonesia sejak tahun 1996, banyak yang mulai mengubah nama perusahaan dengan menambahkan kata Tbk di belakang nama yang lama. Tbk berarti terbuka. Misalnya: “PT Buana Finance Indonesia” menjadi “PT Buana Finance Indonesia Tbk”. Unsur-unsur dalam pengertian penawaran umum yakni : a. Emiten Emiten adalah pihak yang ingin meminjamkan modal. Modal dipinjamkan emiten dengan cara melakukan emisi yaitu menawarkan efek (surat berharga) untuk dijual atau diperdagangkan. Bila efek yang dijualnya ada yang membeli maka emiten memperoleh uang yang diperlukan. Emiten umumnya adalah perusahaan atau lembaga yang membutuhkan modal untuk membiayai atau memperluas usahanya. b. Menjual efek Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek tersebut diterbitkan oleh emiten untuk dijual kepada masyarakat. c. Investor Investor adalah individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Jadi pada prinsipnya semua pihak bisa menjadi investor. Investor atau pemodal adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat surat


23

berharga yang ditawarkan oleh emiten. Dengan demikian berarti pemodal telah meminjamkan uangnya kepada emiten dan pemodal bisa memperoleh keuntungan berupa bunga atau deviden. Kemudian untuk memperoleh keuntungan lebih, pemodal bisa menjual kembali surat berharga yang telah dibelinya dengan tujuan memperoleh capital gain yaitu keuntungan berupa selisih dan harga jual dikurangi harga beli. d. Sesuai tata cara yang diatur undang-undang Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan telah dinyatakan efektif sesuai dengan tata cara yang diatur UUPM dalam Pasal 74. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran diatur lebih lanjut oleh OJK (Pasal 77). 36 Dasar hukum penawaran umum antara lain: a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses go public dari suatu perusahaan dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan berganti baju dari perusahaan biasa menjadi perusahaan terbuka lewat kegiatan di pasar modal. Karena itu, untuk dapat go public, suatu perusahaan haruslah

juga

memenuhi

ketentuan

tentang

perusahaan

terbuka

yang

pengaturannya dalam UUPT.

36

Lihat UUPM


24

Adapun pengaturan UUPT yang berkenaan dengan suatu perseroan terbuka dapat disebutkan sebagai berikut: 1) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “ Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Dalam hal Perseroan Terbuka, selain disingkat PT juga pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk” yang artinya terbuka (Pasal 16 ayat 2 dan 3). 2) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undang di bidang pasar modal, wajib mengubah modal disetor dan modal yang ditempatkan dalam anggaran dasar dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut (Pasal 24 ayat 1). 3) Direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 24 ayat 2). 4) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun/mengelola

dana

masyarakat,

menerbitkan

surat

pengakuan utang kepada masyarakat, perseroan merupakan perseroan terbuka, perseroan merupakan persero, mempunyai aset/jumlah peredaran

usaha

dengan

jumlah

nilai

paling

sedikit

Rp50.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 68).


25

5) Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan (Pasal 76 ayat 2). 6) Penyelenggaraan RUPS perseroan terbuka tunduk pada ketentuan UUPT sepanjang ketentuan dalam UUPM tidak ditentukan lain (Pasal 79 ayat 10). 7) Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan UUPM (Pasal 83 ayat 1). 8) Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang angota direksi (Pasal 92 ayat 4). 9) Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang angota komisaris (Pasal 108 ayat 5). 10) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan UUPT jika tidak diatur lain dalam UUPM (Pasal 154 ayat 1).37 b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Keberadaan fungsi dan lembaga pengawas pasar modal di tanah air secara historis telah mengalami beberapa kali perubahaan hingga akhirnya dikeluarkan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal, Badan Pengawas pasar modal menjadi lebih fokus pada peran pembinaan, pengaturan dan pengawasan.

37

Pengertian

penawaran

umum

beserta

pengaturannya

yang

Lihat UUPT


26

merupakan dasar hukum pelaksanaan penawaran umum di Indonesia dalam UUPM adalah sebagai berikut : 1) BAB IX pasal 74-77

: mengatur tentang tata cara penyampaian pernyataan

2) BAB IX Pasal 80 -81

pendaftaran.

: mengatur tentang tanggung jawab atas informasi

yang

tidak

benar

atau

pelaporan

dan

menyesatkan. 3) BAB X Pasal 85-89

: mengatur

tentang

keterbukaan informasi. 4) BAB XI Pasal 90-99

: mengatur tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

5) BAB XII Pasal 100

: mengatur tentang pemeriksaan.

6) BAB XIII Pasal 101

: mengatur tentang penyidikan.

7) BAB XIV Pasal 102

: mengatur tentang sanksi administratif.

3. Tujuan dan manfaat penawaran umum Semua pengusaha tentunya selalu ingin menjadikan perusahaannya bertahan selamanya, bahkan menjadi besar. Namun untuk mencapai itu tidaklah mudah. Paling tidak harus dipenuhi dua hal, pertama profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan kedua tambahan modal untuk

melakukan

peningkatan kapasitas produksi. Go public atau penawaran umum bisa memenuhi kebutuhan kedua hal tersebut. Sebab, dengan go public penempatan orang-orang dalam jabatan di perusahaan tidak ditentukan oleh satu orang misalnya pendiri


27

perusahaan, melainkan harus diputuskan lewat RUPS. Dengan demikian, akan diperoleh para profesional yang andal, karena dipilih oleh banyak orang. Demikian pula dengan modal, perusahaan bisa menggali dana secara tak terbatas untuk dijadikan tambahan modal. 38 Adapun tujuan dari penawaran umum adalah sebagai berikut :39 a. Perluasan usaha atau ekspansi Perluasan usaha dapat berupa peningkatan kapasitas produksi atau penganekaragaman jenis produksi, dan atau kedua-duanya. Dalam hal ini selain ditunjang oleh manajemen yang profesional juga diperlukan modal, baik untuk investasi pada harta tetap maupun modal kerja. Apabila penambahan modal tidak dapat dipenuhi dari dalam perusahaan, baik yang bersumber dari laba ditahan maupun peningkatan modal disetor dari pemegang saham, maka biasanya karena kebutuhan usaha sangat mendesak, perusahaan akan memutuskan untuk mendapatkan modal dari luar perusahaan antara lain dengan menjual saham atau obligasi di pasar modal. b. Memperbaiki struktur modal Modal perusahaan pada umumnya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (kredit) yang memerlukan pembayaran bunga. Tidak jarang perusahaan menderita kerugian dan beban yang berat karena beban pinjaman. Hal ini apabila dibiarkan berlarut dapat menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut dan salah satu tindakan penyelamatan adalah dengan mengurangi utang dan diganti dengan modal saham. 38 39

Sawidji Widoatmodjo, Op.Cit., hlm. 26-27. M.Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal (Jakarta: FH UI, 2008), hlm. 80.


28

Tindakan ini disebut restrukturisasi modal dengan menjual modal saham baru untuk membayar utang yang menjadi beban tersebut, sehingga terjadi perubahan komposisi modal dimana modal saham menjadi besar dan sebaliknya modal pinjaman mengecil. Apabila situasi bisnis menguntungkan dan tingkat keuntungan perusahaan lebih tinggi dari beban bunga pinjaman yang harus dibayar, serta rasio hutang terhadap modal sendiri masih memungkinkan, maka perubahan struktur modal dapat dilakukan dengan meningkatkan modal pinjaman atau menjual obligasi di pasar modal. c. Pengalihan pemegang saham Perusahaan yang akan go public adalah perusahaan yang secara hukum dan nyata sudah beroperasi serta memiliki beberapa pemegang saham. Dalam kondisi tertentu karena perkembangan dinamika usaha, ada kalanya perusahaan mempertimbangkan untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain. Media pengalihan tersebut adalah melalui pasar modal, yaitu pemilik saham dapat melalui perusahaan dapat menawarkan secara umum (public offering) melalui pasar modal. Perusahaan dalam hal ini tidak memperoleh pemasukan dana karena dana hasil penjualan saham merupakan hak pemegang saham semula. Perusahaan yang go public dapat melaksanakan ketiga tujuan diatas sekaligus, yakni memperoleh tambahan dana sekaligus memperbaiki sturuktur modal dan juga melakukan pengalihan pemegang saham sesuai keinginan pemegang saham yang lama.40

40

Ibid.


29

Manfaat penawaran umum saham bagi perusahaan yang menerbitkan efek (emiten) antara lain : 1) Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus. 2) Biaya go public relatif murah. 3) Proses relatif mudah. 4) Pembagian dividen berdasarkan keuntungan. 5) Investor publik biasanya tidak berminat masuk dalam manajemen, sehingga tidak mengurangi kekuasaan pemilik lama. 6) Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme. 7) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. 8) Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (go public merupakan media promosi). 9) Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk membeli saham. 41 4. Pihak-pihak yang terlibat dalam penawaran umum Kegiatan pasar modal terdapat beberapa lembaga yang terkait, baik lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Keberadaan lembaga/instansi pemerintah yang terkait dengan pasar modal sangat penting karena ia berperan sebagai pembina, pengatur dan pengawas, sedangkan lembaga swasta memegang

41

Ibid., hlm . 100.


30

peranan penting karena berperan sebagai perantara dalam kegiatan pasar modal. Oleh karenanya, transaksi antara pihak perusahaan atau emiten dengan pihak investor yang berkaitan dengan pasar modal tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa didukung oleh lembaga-lembaga tersebut.42 Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan pasar modal baik lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta tersebut adalah sebagai berikut : a. Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa

Keuangan

mulai

bertugas sejak

1

Januari 2013

mengggantikan wewenang Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) sehingga Bapepam-LK dibubarkan. Menurut pengamat ekonomi, Seto Wardono, berpindahnya wewenang ini tidak akan membawa dampak yang besar terhadap dunia pasar modal karena kinerja OJK sebenarnya sama saja dengan Bapepam-LK walaupun akan membawa perubahaan dan perbedaan sedikit. UU OJK sendiri telah disahkan pada 2010 lalu yang mengamanatkan kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik sektor perbankan, sektor pasar modal maupun sektor non perbankan. Pada pertengahan 2011 lalu, Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan seleksi pemilihan ketua OJK beserta dewan komisarisnya. Sesuai amanat undang-undang, OJK mulai menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan kepada pasar modal. Untuk perbankan, pengawasan mulai dilakukan pada tahun 2014.43

42

Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Jakarta: kencana, 2008),

hlm. 264. 43

Bapepam-LK dan Sedikit tentang https://cornelisious.wordpress.com/2013/03/11/bapepam-lk-dan-sedikit-tentang-ojk/ tanggal 12 November 2015).

OJK, (diakses


31

b. Bursa efek Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 angka 4 memberikan definisi dari Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Perdagangan efek yang sah menurut undang-undang adalah di bursa efek. Penyelenggara bursa efek haruslah perseroan yang telah memperoleh izin dari OJK (UUPM Pasal 6 ayat 1). Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995

tentang

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut PP No. 45) Pasal 2, Bursa efek sebagai pengelola diwajibkan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Saham bursa efek ini dimiliki oleh perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek (Pasal 5 ayat 1). Bursa efek diharuskan menerima permohonan perusahaan efek untuk menjadi pemegang saham yang menjadi anggota bursa efek sepanjang jumlahnya belum mencapai 200 (Pasal 5 ayat 3). Pengalihan saham dimungkinkan, tetapi hanya kepada perusahaan efek yang mempunyai izin sebagai perantara pedagang efek dan memenuhi syarat menjadi anggota bursa efek (Pasal 7 ayat 1). Dengan demikian, pemindahan hanya dapat terlaksana kalau bursa efek telah menyatakan perusahaan penerima penghasilan saham telah memenuhi syarat (Pasal 7 ayat 2). Bursa efek mempunyai dewan komisaris dan direksi dengan jumlah anggota 7 orang (Pasal 9). Setiap anggota direksi dan komisaris dilarang merangkap jabatan di perusahaan lain (Pasal 9 ayat 2) dengan masa jabatan 3


32

tahun dan dapat diangkat kembali (Pasal 9 ayat 3). Berdasarkan Pasal 12 UUPM bursa efek mempunyai tugas pengawasan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan yang berwenang untuk melakukan inspeksi pemeriksaan kepada anggota bursa yaitu perusahaan efek yang diduga atau dicurigai tidak memenuhi ketentuan dan kriteria permodalan sesuai dengan diwajibkan pasar. 44 Untuk back off service dalam kegiatan perdagangan efek, bursa dapat membentuk perusahaan anak yang disebut Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) yang diberi izin oleh OJK untuk melakukan kegiatan usaha di bidang kliring dan penjaminan transaksi yang terjadi di bursa. Sedangkan bank kustodian dan perusahaan efek dapat membentuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk mempermudah penyelesaian pemindahbukuan. 45 Saat ini di Indonesia terdapat dua bursa yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Pengelola bursa berupaya mengembangkan bursa mengikuti perkembangan dunia bisnis, teknologi informasi dan siap bersaing dengan bursa-bursa internasional lainnya. Diharapkan kedua bursa ini mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong perusahaan efek berperan dalam perkembangan bursa, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta menjaring investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Dari instrumen yang diperdagangkan, kedua bursa tersebut mempunyai penekanan yang berbeda. BEJ lebih banyak memperdagangkan instrumen saham (equity), sementara BES lebih banyak memperdagangkan instrumen utang (obligasi).46

44

M. Irsan Nasarudin dkk, Op.Cit., hlm. 126. Ibid. 46 Ibid. 45


33

c. Perusahaan efek Perusahaan efek dalam UUPM Pasal 1 angka 21 adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan /atau Manajer Investasi. 47 Dalam kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek, maka perusahaan efek berperan sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan go public. Izin usaha sebagai penjamin emisi efek ini berlaku juga sebagai izin usaha perantara perdagangan efek. Oleh karenanya perusahaan efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai penjamin emisi efek dapat juga menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek (Pialang atau Broker).48 Peran dari penjamin emisi adalah peran perusahaan efek untuk melakukan penjaminan emisi (underwritting) bagi emiten,

yaitu perusahaan ingin

mendapatkan dana dari calon-calon investor dari masyarakat luas. Penjamin emisi ini membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 49 Perantara perdagangan efek atau dikenal dengan Pialang atau broker adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Dalam penanaman modal, investor yang berminat membeli efek bisa juga mengamanatkan kepada pialang atau broker yang ia percaya. Demikian juga halnya dengan investor yang ingin menjual efek, maka ia cukup memberi amanat kepada pialang atau broker yang ia percaya. Dengan demikian,

47

Lihat UUPM Abdul R. Saliman, Op.Cit., hlm. 266. 49 M. Irsan Nasarudin dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 144. 48


34

jelaslah bahwa pihak yang boleh melakukan transaksi dilantai bursa adalah Perantara Perdagangan Efek. 50 Selain menerima pesanan dari investor, perantara perdagangan efek dapat pula memberi pelayanan lain kepada investor. Pelayanan ini berupa pemberian informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek adalah sebagai manajer investasi. Yang dimaksud dengan manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio yang meliputi kumpulan efek yang dimiliki orang perorangan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi untuk para investor atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok investor kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 51 Berdasarkan

penjelasan

diatas,

jelaslah

bahwa

perusahaan

efek

mempunyai peranan sebagai pendukung aktivitas bursa dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi, mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha, dan meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang kegiatan ekonomi nasional. Disamping itu juga, perusahaan efek berfungsi sebagai perantara dalam aliran dana dan informasi antar pemodal dengan pemodal, dan antara pemodal dengan perusahaan go public yang tercatat di bursa.52

50

Abdul R. Saliman, Op.Cit., hlm. 268. Ibid., hlm. 269. 52 Ibid. 51


35

d. Lembaga penunjang pasar modal Lembaga penunjang pasar modal ini terdiri atas : 1) Biro Administrasi Efek (BAE) Yang dapat menyelenggarakan Biro Administrasi Efek atau selanjutnya disebut BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. BAE adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan degan efek. Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang efek. 53 Biro Administrasi Efek mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan pasar modal. Penyelesaian transaksi melalui pemindah-bukuan merupakan tugas kerja dari BAE dan BAE dituntut untuk selalu dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap praktik-praktik yang berlaku saat ini. 54 Biro Administrasi Efek dapat memberikan jasa berkaitan dengan kepentingan efek yang disimpan dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sehingga dapat memberikan informasi kepada emiten mengenai tidak melakukan pelanggaran sehubungan dengan perdagangan orang dalam (insider trading), benturan kepentingan, dan manipulasi pasar.55 Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek, meliputi : a) Membantu emiten dan underwitter dalam rangka emisi Efek. 53



36

b) Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengalihan atas saham para investor. c) Menyusun Daftar Pemegang Saham dan perubahannya untuk melakukan pembukuan pemegang saham (pembuatan daftar pemegang saham) atas permintaan emiten. d) Menyiapkan korespodensi emiten kepada pemegang saham misalnya pengumuman RUPS dan pengumuman pembayaran dividen atas nama emiten. e) Membuat laporan-laporan bila diminta oleh instansi berwenang seperti OJK. 56 2) Kustodian Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah KSEI, perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari OJK.57 Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan : a) Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian. b) Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian.

56 57

Abdul R. Saliman, Op.Cit., hlm. 276. M. Irsan Nasarudin dkk, Op.Cit., Hlm. 172.


37

c) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan. d) Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah. Penitipan efek yang merupakan salah satu jasa yang diberikan kustodian dalam hal ini termasuk juga Penitipan Kolektif. Kustodian dalam UUPM dan peraturan pelaksana, diberikan kesempatan yang sangat luas dan didorong untuk berpartisipasi menciptakan keberhasilan dalam pengembangan usaha reksadana di Indonesia. Jasa kustodian dibutuhkan dalam hal penerbitan dan pelunasan unit penyertaan reksadana terbuka.58 Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya (UUPM Pasal 45). Kustodian dilarang untuk memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun kecuali kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris, polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana, pejabat pajak, OJK, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, emiten, BAE dan pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, seperti konsultan, konsultan hukum, dan akuntan (UUPM Pasal 47).59 3) Wali amanat (Trustee) Wali amanat adalah lembaga atau perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Wali amanat ini bertanggung jawab terhadap efek yang diwaliamanatkan, sehingga wali amanat wajib memberi ganti rugi 58 59

Ibid. Ibid.


38

kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai wali amanat.60 Wali amanat ini diperlukan bila perusahaan mengeluarkan efek dalam bentuk obligasi. Lembaga wali amanat ini berperan sebagai wali dari pemberi amanat. Pemberi amanat dalam penerbitan obligasi adalah penanam modal (investor), sehingga wali amanat dalam menjalankan tugas nya mewakili kepentingan penanam modal . 61 Undang-Undang Pasar Modal Pasal 51 menyatakan wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang di dalam dan luar pengadilan, mempunyai hubungan kredit dengan emiten yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan, dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama (UUPM Pasal 54).62 Wali amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang tersebut secara independen, ditetapkan bank umum sebagai pihak yag dapat menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan, karena mempunyai usaha yang luas.

Tetapi,

sebagai

antisipasi

terhadap

perkembangan

pasar

modal,

dimungkinkan pihak lain, selain bank umum, untuk melakukan kegiatan sebagai wali amanat berdasarkan peraturan pemerintah. 63

60

Abdul R. Saliman dkk, Op.Cit., Hlm. 276. Ibid. 62 Lihat UUPM 63 M. Irsan nasarudin dkk, Op.Cit., Hlm. 173. 61


39

Jadi, tugas wali amanat adalah mewakili dan melindungi kepentingan pemodal, berarti wali amanat berada pada posisi pemodal. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas wali amanat adalah sebagai berikut: a) Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten apakah secara operasional

perusahaan

(emiten)

mempunyai

kesanggupan

menghasilkan dan membayar obligasi beserta bunganya. b) Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan wali amanat harus mengetahui dengan pasti apakah nilai kekayaan emiten yang menjadi jaminan setara atau memadai dibanding nilai obligasi yang diterbitkan. c) Memantau dan mengikuti perkembangan secara terus-menerus terhadap perkembangan perusahaan emiten dan memberikan nasihat dan masukan kepada emiten. d) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi yang menjadi hak pemodal tepat pada waktunya. e) Bertindak sebagai agen utama pembayaran untuk menunjang kegiatan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok, maka wali amanat semula bertindak sebagai agen utama pembayaran. Dengan telah dibentuknya PT. KSEI, maka saat ini juga agen pembayaran dilaksanakan oleh agen PT. KSEI.64

64

Ibid.


40

Dengan demikian sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara wali amanat dan emiten, berarti wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemodal (pemegang efek bersifat utang). Perwalian tersebut akan berlaku efektif pada saat efek bersifat utang (obligasi) telah dialokasikan kepada pemodal. Dalam hal ini wali amanat diberi kuasa berdasarkan UUPM untuk mewakili pemodal, baik di luar atau di pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemodal atau investor.65 4) Pemeringkat efek (Rating Company) Pemeringkat efek adalah perusahaan yang melakukan pemeringkatan terhadap efek yang bersifat utang, misalnya obligasi. Pemeringkat efek memberikan pendapat bersifat independen, jujur, dan objektif mengenai risiko suatu efek utang. Perusahaan yang menyelenggarakan pemeringkatan di pasar modal indonesia adalah PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia). 66 Tugas lembaga pemeringkat adalah menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang dinilai berkaitan dengan default risk (risiko gagal bayar / serah). Lembaga ini merupakan lembaga yang kualitas kerjanya amat dipengaruhi oleh independensi yang menjamin kredibilitasnya. Peringkat efek yang dikeluarkan oleh pemeringkat efek menjadi informasi penting, karena ia akan menjadi salah satu alasan keputusan seorang investor untuk melakukan pembelian efek bersifat utang. Setiap simbol peringkat yang dikeluarkannya mengandung arti bagi calon investor. Simbol yang dipakai 65 66

Ibid. Abdul R. Saliman dkk, Op.Cit., Hlm. 278.


41

lembaga pemeringkat efek juga dipakai secara internasional, sehingga calon investor dari negara lain yang berbahasa bukan bahasa Indonesia dapat mengerti. Adapun simbol-simbol peringkatnya adalah sebagai berikut : a) AAA : Peringkat Tertinggi (The best quality) b) AA

: Peringkat Tinggi (High quality)

c) A

: Menengah, Atas, Sehat (Upper medium quality)

d) BBB

:

Menengah,

Kualitas

Baik,

Sedikit

ketidakpastian

(Medium grade quality) e) BB

: Cukup, Lebih Spekulatif

f) CCC

: Spekulatif, Kurang Baik

g) CC

: Spekulasi, Peka untuk Macet

h) C

: Sangat Spekulatif, Hampir Macet (The lowest class of

bonds) i) D

: Pailit (Default)67

Penilaian peringkat (rating) ini tidak tetap atau mutlak, ratingnya bisa naik, bisa juga turun atau tetap. Setiap jangka waktu tertentu perlu ditinjau ulang dan berubah sesuai dengan penilaian terakhir (bisa sekali setahun atau lima tahun sekali menurut kebutuhan).68 Dari analisis para pakar, mereka merekomendasikan bahwa efek yang berperingkat AAA sampai BB adalah termasuk efek yang memiliki kualitas sebagai investment grade, yang berarti cukup aman untuk dibeli oleh investor. Karena pada rating ini sedikit risiko dilihat segi jumlah pokok dan hasilnya, yang terlindungi oleh aktiva yang cukup besar, margin laba yang cukup 67 68

M. Irsan nasarudin dkk, Op.Cit., Hlm. 177. Ibid.


42

tinggi dan tidak banyak terpengaruh oleh iklim dunia usaha. Ini mencakup efek dari perusahaan yang sudah mapan, tetapi biasanya memberikan hasil yang relatif rendah, sebab risiko yang dikandung efek ini kecil. Mungkin bagi spekulator hal ini kurang menantang karena mengambil jalan aman dengan return yang kecil. 69 Efek yang mempunyai rating BB kebawah dianggap bersifat spekulatif sampai sangat spekulatif. Cirinya antara lain adalah dapat memberikan hasil yang cukup besar, tetapi investor dihadapkan pada risiko yang cukup tinggi pula. Biasanya para spekulator bermain di wilayah ini (BB sampai CC).70 e. Profesi penunjang pasar modal Agar kegiatan di pasar modal dapat terlaksana dengan teratur dan efisien maka di dukung oleh profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari : 1) Akuntan publik Menurut UUPM yang dimaksud dengan akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri dan terdaftar di OJK. Dalam praktiknya akuntan adalah salah satu profesi yang menunjang pasar modal disebut Akuntan Publik. Akuntan Publik, termasuk akuntan negara dibawah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kegiatan memberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pasar modal akuntan publik berperan sebagai penilai kondisi keuangan perusahaan yang akan go public yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. 71

69

Ibid. Ibid. 71 Abdul R. Saliman dkk, Op.Cit., Hlm. 279. 70


43

Penilaian akuntan publik terhadap keadaan atau kondisi keuangan perusahaan yang akan go public tersebut dinyatakan dalam suatu pendapat. Pendapat tersebut dibagi dalam 4 macam yaitu pendapat wajar tanpa syarat, pendapat wajar degan syarat, pendapat tidak setuju, dan laporan tanpa pendapat.72 2) Konsultan hukum Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di OJK. Konsultan hukum di pasar modal melakukan kegiatan memberi pendapat berdasarkan aspek hukum mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang akan go public. Konsultan hukum adalah pihak yang independen dan dipercaya karena keahlian dan integritasnya. Pendapat dari konsultan hukum biasanya berkaitan dengan : a) Akta pendirian/anggaran dasar perusahaan beserta perubahannya. b) Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum go public. c) Pemilikan izin usaha. d) Status kepemilikan atas aktiva perusahaan terutama kepemilikan aktiva tetap. e) Perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. f) Gugatan atau tuntutan terhadap perusahaan. 73 Adapun hubungan konsultan hukum dengan emiten antara lain: a) Karena konsultan hukum memberikan pendapat tentang semua informasi 72 73

yang

berkaitan

dengan

hukum,

emiten

bisa

Ibid. Ibid.


44

memanfaatkan keberadaan konsultan hukum untuk mendukung kebenaran informasi yang dipublikasikan emiten. b) Karena konsultan hukum ikut berperan sebagai penentu boleh tidaknya perusahaan go public, emiten bisa memanfaatkan konsultan

hukum

untuk

memberikan

nasihat-nasihat

agar

perusahaan bisa go public.74 Secara yuridis, konsultan hukum ikut bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada OJK. Artinya, kalau emiten melakukan kesalahan karena dokumen atau laporan yuridis yang disampaikan tidak tepat, benar, dan lengkap, maka jelas konsultan hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh OJK.75 Jasa konsultan hukum diperlukan emiten sejak dari tahap persiapan go public sampai pada proses go public dan setelah emiten menjadi perusahaan publik. Jadi, bisa dikatakan konsultan hukum merupakan jasa yang penting bagi emiten dan perusahaan terbuka.76 3) Perusahaan penilai Penilai adalah lembaga atau perusahaan yang kegiatannya melakukan penilaian atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public. Penilai juga dapat memberi penilaian terhadap nilai aktiva tetap perusahaan jika dilakukan reevaluasi. 77

74

Sawidji Widoatmodjo, Op.Cit., hlm. 77. M. Irsan Nasarudin dkk, Op.Cit., hlm. 93. 76 Ibid. 77 Abdul R. Saliman dkk, Op.Cit., hlm. 280. 75


45

Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan (aktiva) seperti nilai kekayaan tetap, perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain. Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan secermat mungkin sesuai dengan standar penilaian yang berlaku dan prosedur atau tata cara yang diakui oleh profesi penilai. 78 Hasil penilaian ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam kaitannya ini, tanggung jawab penilai akan dituntut pula oleh publik pemegang saham. Hasil penilaian harus disampaikan dalam laporan yang jelas, singkat, padat, dan sistematis sesuai standar yang disepakati, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan adanya konsistensi dalam melakukan penilaian agar para investor dapat memahami secara gamblang. 79 Secara umum di dalam melakukan penilaian terhadap harta kekayaan suatu perubahan dalam rangka go public adalah lokasi harta yang dinilai, kondisi fisik, kenaikan nilai penyusutan, tingkat teknologi yang digunakan, dan metode penilaian. 80 4) Notaris Menurut UUPM, yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK. Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik,

78



46

perusahaan efek, dan reksadana serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. 81 Sesuai dengan kebiasaan hukum negara, maka untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting seperti acara rapat dan keputusan-keputusan rapat. Aktivitas pasar modal tidak lepas dari masalah ini. Jasa notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti: a) Membuat berita acara RUPS dan menyusun Pernyataan KeputusanKeputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public. b) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. c) Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan peraturan dibidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dalam masyarakat.82 f. Pelaku pasar modal Pelaku utama yang sangat penting dalam pasar modal adalah : 1) Emiten 81 82

Ibid. Ibid.


47

Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum (pasar perdana) dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Penawaran umum ini adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efek lainnya kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam UUPM beserta Peraturan Pelaksanaannya. 2) Investor (Penanam Modal) Investor adalah perusahaan atau orang perseorangan yang membeli pemilikan suatu perusahaan yang go public. Investor dapat membeli pemilikan perusahaan go public dalam dua cara yaitu membeli efek di pasar perdana dan di pasar sekunder. Investor ini terdiri dari investor dalam negeri dan investor asing. Pada perusahaan go public, investor pertama adalah pemegang saham sendiri, sedangkan pemegang saham kedua adalah pemegang saham melalui pembelian saham pada penawaran umum di pasar modal.83

B. Prosedur Penawaran Umum 1. Prosedur internal perusahaan dalam penawaran umum Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum suatu perusahaan dapat menawarkan efeknya kepada masyarakat. Pertama, tentunya perusahaan tersebut harus melakukan pembenahan internal guna memenuhi persyaratan-persyaratan

83

Abdul R. Saliman dkk, Op.Cit., Hlm. 282.


48

yang telah ditentukan dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya. Masingmasing tahapan tersebut akan diuraikan dibawah ini : a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi dan visi diantara pihak manajemen dan pemegang saham mengenai konsep go public dan kaitannya dengan aktivitas perusahaan. Bila inisiatif go public datang dari pihak manajemen maka pihak manajemen harus menyakinkan pemegang saham terlebih dahulu bahwa go public akan memberikan konstribusi positif bagi perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian tahap yang paling awal yang harus dilewati adalah memperoleh persetujuan atas rencana go public tersebut dari pemegang saham di dalam RUPS.84 b. Penunjukan penjamin emisi, profesi penunjang pasar modal, dan lembaga penunjang pasar modal. Sangat dipahami bahwa proses go public bukanlah suatu kegiatan yang sederhana. Kegiatan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit disamping ketrampilan, dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Menyadari hal tersebut, dibuka kemungkinan bagi perusahaan untuk menggunakan jasa penjamin emisi untuk membantu perusahaan dalam menawarkan dan menjual efeknya kepada masyarakat.85 Selain penjamin emisi, perusahaan membutuhkan pula peranan profesi penunjang pasar modal seperti akuntan publik, notaris, perusahaan penilai dan 84 85

M. Paulus Situmorang, Op.Cit., hlm. 89. Ibid.


49

konsultan hukum. Di samping itu, perusahaan dapat pula menunjuk lembaga penunjang pasar modal seperti BAE, wali amanat dan kustodian. Pada prinsipnya kewenangan untuk menunjuk penjamin emisi, profesi penunjang pasar modal dan lembaga penunjang pasar modal tersebut ada di tangan perusahaan. c. Mempersiapkan dokumen Setelah tahap diatas dilalui, maka perusahaan dibantu penjamin emisi, profesi dan lembaga penunjang pasar modal mulai melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penawaran umum. Peraturan rangka penawaran umum menyebutkan beberapa jenis dokumen yang harus disiapkan dalam rangka penawaran umum yaitu: 1) Surat pengantar pernyataan pendaftaran Dokumen ini pada prinsipnya merupakan media penyampaian maksud dari emiten untuk melakukan penawaran umum kepada OJK dalam rangka memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal tersebut. Sekurangkurangnya dalam surat tersebut harus dimuat beberapa informasi singkat berkaitan dengan rencana perusahaan untuk melakukan penawaran umum antara lain keterangan tentang efek yang akan ditawarkan, identitas perusahaan, masa penawaran umum yang direncanakan dan daftar dokumen yang dilampirkan dalam surat pengantar pernyataan pendaftaran.86 2) Prospektus Undang-Undang Pasar Modal memberikan definisi singkat tentang prospektus, yakni setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum

86

Ibid.


50

dengan tujuan pihak lain membeli efek. Prospektus disusun sebagai alat penentu pengambilan keputusan investasi pihak lain. Oleh sebab itu, bentuk dan isi prospektus mendapatkan pengaturan sedemikian rupa guna menjaga akurasi dan kewajaran dari informasi yang terdapat didalamnya.87 Begitu pentingnya prospektus sehingga dalam Pasal 71 UUPM disyaratkan bahwa tidak satu pihak pun dapat menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar investor mempunyai waktu untuk berfikir sebelum mengambil keputusan berinvestasinya. 3) Prospektus singkat Pada prinsipnya, persyaratan mengenai bentuk dan isi prospektus ringkas hampir sama dengan prospektus. Kecuali sesuai dengan namanya, prospektus ringkas adalah lebih singkat karena tidak membutuhkan halaman sampul dan informasinya tidak sampai serinci prospektus dan dimaksudkan untuk diumumkan dalam surat kabar.88 4) Dokumen lainnya Dokumen lainnya yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran adalah terdiri dari : a) Rencana penawaran umum b) Contoh surat efek. c) Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan. 87 88

Ibid. Ibid.


51

d) Surat dari akuntan sehubungan dengan perubahan keuangan emiten yang terjadi setelah tanggal keuangan yang diaudit akuntan. e) Surat pernyataan dari emiten di bidang akuntansi. f) Keterangan lebih lanjut tentang perkiraan atau proyeksi. g) Laporan pemeriksaan dan pendapatan dari segi hukum. h) Perjanjian penjamin emisi efek (jika ada). i) Perjanjian perwaliamanatan (jika ada). j) Perjanjian penanggungan (jika ada). k) Perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa bursa efek (jika dicatatkan di bursa efek). l) Informasi lain sesuai dengan permintaan OJK yang dipandang perlu dalam penelahaan pernyataan pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentigan emiten atau pihak lain yang terafiliasi dalam proses penawaran umum. m) Peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek atas obligasi atau efek yang bersifat hutang lainnya. n) Pernyataan tentang kelengkapan dokumen penawaran umum dari emiten, penjamin emisi, profesi penunjang pasar modal. 5) Kontrak pendahuluan dengan bursa efek Sebagai upaya untuk melindungi pemodal khususnya pemegang saham, serta untuk menjaga likuiditas efek yang diperdagangkan di bursa, maka diberlakukan peraturan pencatatan yang harus dipenuhi oleh perusahaan-


52

perusahaan yang akan atau telah mencatatkan saham-sahamnya dibursa efek yang bersangkutan. Bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya di bursa efek, maka perusahaan bersangkutan harus membuat kontrak pendahuluan dengan bursa dimana efek perusahaan tersebut direncanakan akan dicatatkan. Kontrak tersebut memuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten yang akan mencatatkan sahamnya di bursa seperti pernyataan kondisi perusahaan, jumlah saham yang akan dicatatkan, penentuan fee, ketentuan delisting, dan sebagainya. Apabila telah memenuhi persyaratan pendahuluan, maka bursa akan menerbitkan surat persetujuan awal yang menerangkan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan pendahuluan untuk dapat melakukan pencatatan di bursa efek. Surat persetujuan tersebut harus dilampirkan ketika menyampaikan pernyataan pendaftaran di OJK dan informasi persetujuan tersebut harus dimuat pada bagian dalam kulit muka prospektus.89 6) Public expose Dalam suatu proses go public dilakukan juga kegiatan yang disebut public expose. Dalam hal ini pihak emiten mengumumkan kepada publik, termasuk media massa tentang berbagai hal yang berkenaan dengan perusahaannya dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada. Tetapi pada waktu setelah penyampaian pendaftaran kepada OJK, juga disyaratkan adanya semacam mini

89

Ibid.


53

public expose (presentasi) yang juga mesti dilakukan dengan proses yang hampir sama dengan public expose sebenarnya.90 2. Prosedur eksternal perusahaan dalam penawaran umum Selain prosedur internal yang harus dipenuhi suatu perusahaan yang akan go public, terdapat juga prosedur eksternal yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan yaitu : a. Tahap Emisi : 91 1) Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer. 2) Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten di pasar primer. 3) Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer. 4) Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder (di bursa). 5) Perdagangan efek di pasar sekunder (di bursa). Selama masa penawaran efek, emiten melakukan aktivitas penawaran efek pada pasar perdana yang sering disebut sebagai IPO, melaksanakan penjualan saham perdana, sampai mencatatkan efek yang dilepas ke publik ke bursa efek sehingga investor dapat memperjualbelikan efek yang dimilikinya. Secara garis besar selama periode emisi dibedakan menjadi periode pasar perdana dan periode pasar sekunder. Periode pasar perdana, mencakup periode mulai dari efek ditawarkan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk, penjatahan oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten, 90 91

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 71. M. Irsan Nasarudin, dkk, Op.Cit., hlm. 217.


54

hingga penyerahan efek kepada investor. Jadi sesudah OJK menyatakan pernyataan pendaftaran efektif, emiten mulai menyediakan prospektus lengkap untuk publik atau calon pembeli dan memuat prospektus ringkas dalam sebuah atau lebih surat kabar harian yang berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Pemasangan prospektus ringkas tersebut setidaknya dilakukan 3 hari kerja sebelum masa penawaran umum agar calon pembeli dapat mempelajari terlebih dahulu penawaran emiten. Masa penjatahan berjalan hingga 6 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran. Efek yang sudah dialokasikan kemudian diserahkan kepada investor dalam bentuk surat saham kolektif. Sertifikat tersebut sudah harus tersedia bagi pembeli paling lambat 3 hari kerja sebelum pencatatan. Dalam hal pemesanan investor ditolak sebagian atau seluruhnya (misalnya karena keterbatasan efek yang dijual) atau ternyata terjadi pembatalan penawaran, investor sudah harus menerima pengembalian uang pemesanan dari penjamin emisi atau agen penjualan selambat-lambatnya 4 hari kerja setelah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Periode pasar sekunder, yaitu periode pencatatan efek di bursa sampai perdagangan sekunder dimulai. Bapepam mensyaratkan bahwa pencatatan harus dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sesudah dimulainya masa penawaran umum, atau 30 hari sesudah ditutupnya masa penawaran umum tersebut, tergantung mana yang lebih dahulu. Di BEI, proses pencatatan saham dimulai dari pengajuan permohonan pencatatan ke bursa oleh emiten, tentunya berdasarkan persyaratan pencatatan efek yang berlaku di BEI. Persyaratan pencatatan untuk


55

tiap efek berbeda-beda, tetapi persyaratan pertama yang harus dipenuhi dalam melakukan emisi di pasar sekunder adalah terlebih dahulu mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam atas pernyataan pendaftaran emisi emiten. b. Tahap setelah emisi Sesudah proses emisi, emiten berkewajiban untuk menyampaikan informasi, yaitu:92 1) Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan (continous disclosure). 2) Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi (timely disclosure). Sesudah efek diperdagangkan di pasar sekunder, emiten diwajibkan memberikan pelaporan kepada BEI dan OJK. Pelaporan kepada kedua instituisi ini terdiri dari tiga jenis: laporan berkala berupa laporan keuangan, laporan keuangan tengah tahunan, laporan triwulanan; laporan mengenai terjadinya setiap kejadian penting dan relevan; dan laporan lainnya yang mencakup laporan mengenai perubahan anggaran dasar, rencana Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Luar Biasa, perubahan susunan direksi dan komisaris, dan mengenai penyimpangan proyeksi yang dipublikasikan lebih dari 10 %. Laporan rutin kepada OJK bahkan tidak hanya meliputi ketiga laporan keuangan yang sudah disebutkan tadi, tetapi juga mencakup beberapa laporan lainnya, seperti laporan penggunaan dana hasil emisi. Seluruh

92

laporan

yang

disampaikan

emiten

kepada

bursa

akan

M. Irsan Nasarudin, dkk, Op.Cit.,hlm. 219.


56

dipublikasikan kepada para investor melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Dengan demikian investor, terutama investor publik, sebagai pihak yang tidak memiliki akses langsung kepada emiten, dapat mengetahui perkembangan performa emiten sehingga dapat mengambil tindakan yang menguntungkan bagi kegiatan investasinya. Pengetahuan tentang proses IPO sampai dengan pencatatan di bursa efek tentunya belum cukup karena sebagai calon pembeli IPO investor juga ingin mengetahui penawaran apa yang diberikan oleh tiap emiten dan apakah penawaran tersebut sesuai dengan harganya. Hal-hal tersebut banyak dijelaskan dalam prospektus. Prospektus merupakan suatu bentuk promosi emiten atas perusahaannya. Emiten akan memasukkan ke dalam prospektus informasiinformasi yang relevan dengan bisnis perusahaan sebagaimana yang diisyaratkan oleh OJK, dengan harapan dapat menarik banyak calon investor.

C. Pengawasan Penawaran Umum 1. Pengawasan internal perusahaan dalam penawaran umum Berkembangnya dunia usaha dan semakin kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi oleh para ahli untuk mengadakan penyempurnaan dan perluasan wawasan pengawasan intern yang masih perlu ditambahkan mengenai aspekaspek perlindungan harta milik perusahaan dalam sistem pengawasan. Pengawasan internal dalam perusahaan dibentuk untuk menjaga kepentingan masyarakat investor. Pengawasan internal perusahaan diawasi oleh sebagai berikut:


57

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat umum pemegang saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau anggaran dasar. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar. Dalam bentuk konkretnya, RUPS merupakan sebuah forum dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, baik dari direksi maupun dewan komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Jenis RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diselenggarakan direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Dalam RUPS tahunan, direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran yang lebih besar.


58

Rapat umum pemegang saham merupakan pelaksana perusahaan yang memegang kekuasan dan wewenang tertinggi. Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi, mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan direksi, menyetujui perubahan anggaran dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota dewan komisaris dan direksi. b. Dewan komisaris Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan komisaris diatur dalam Pasal 1 ayat 6, Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UUPT. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan tersebut ditujukan atas kebijakan pengurusan perseroan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

93

Selain itu juga dilakukan dengan itikad yang baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perseroan di mata masyarakat dan pemegang saham. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dari masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang

93

Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 109.


59

anggota Dewan Komisaris. 94 Secara formal, sebenarnya GCG (Good corporate governance) atau tata kelola perusahaan yang baik ditujukan bagi perusahaan publik agar dana yang terkumpul tersebut

akan terjamin

dan dapat

dipertanggungjawabkan. Bursa Efek Jakarta mewajibkan adanya komisaris independen di dalam kepengurusan emiten yang mencatatkan saham di bursa efek. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Komite audit beranggotakan tiga orang yang diketuai oleh komisaris independen dan masing-masing sangat menguasai bidang keuangan, perbankan, dan akuntansi. Komite ini bertanggung jawab memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan serta pengawasan terhadap proses audit intern. Komite audit hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Kedudukan komisaris independen dan komite audit yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris. Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah : 1) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai 2) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan 3) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor

94

Ibid.


60

4) Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor Tugas pengawasan dari komisaris bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif. Pengawasan preventif adalah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan misalnya untuk beberapa perbuatan dari direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar.95 c. Direksi Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 butir 5 UUPT). Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu

dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu

berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pasal 97 UUPT terdapat tiga macam tanggung jawab anggota direksi yaitu bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dengan itikad baik, 95

Agus Budiarto, Kedudukan&Tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 75.


61

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab secara renteng dalam hal direksi terdiri atas dua orang atau lebih atas kerugian yang sama. Direksi bertanggung jawab melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola karyawan dan melaporkan kinerja perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam RUPS. d.

Sistem pengendalian internal (SPI) Sistem pengendalian internal merupakan satu perencanaan yang meliputi

struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong terpenuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.96 Sistem pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang efektif pula. SPI berfungsi sebagai pengatur sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) yang maksimal pula. 96

https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistempengendalian-intern/ (diakses tanggal 9 Januari 2016)


62

Sistem pengendalian internal bertujuan utuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dengan menggunakan sumber daya dan sarana secara berdaya guna dan berhasil guna, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi,

menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan

keterbatasan personel, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan, membantu auditor dalam memastikan efektifitas audit dengan keterbatasan waktu dan biaya audit serta mengurangi terjadinya kesalahan dan kecurangan. 97 2. Pengawasan eksternal perusahaan dalam penawaran umum Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen sebagai proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, tugas pokok, dan fungsi organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai kewajiban pimpinan, pengawasan hendaknya dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan. 98 Undang-Undang Pasar Modal menegaskan bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk lebih

97

https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistempengendalian-intern/ (diakses tanggal 2 Desember 2015 pukul 20:15 WIB) 98 H. Jusuf anwar, Penegakan dan Pengawasan Pasar modal Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 129.


63

menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. 99 Rangka tujuan inilah, OJK diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPM. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kewenangan publik lainnya termasuk UUPM Pasal 100 dan 101.100 Berikut pelaksanaan kewenangan OJK sebagai lembaga pengawas agar terciptanya suatu pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi pemodal dan masyarakat antara lain : a. Kewenangan OJK sebagai lembaga pemeriksa Sebagai salah satu bentuk konkretisasi dari peran OJK sebagai lembaga pengawas adalah kewenangan OJK untuk melakukan pemeriksaan yakni pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 100 UUPM) atau seperti yang dijelaskan dalam PP No. 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran atas perundang-undangan di bidang pasar modal. Maka dalam pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksa tersebut, OJK dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 99

Ibid., hlm. 149. Ibid., hlm. 150.

100


64

1) Meminta keterangan dan konfirmasi dari pihak yag diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di pasar modal atau pihak lain yang dianggap perlu. 2) Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu. 3) Memeriksa dan membuat salinan terhadap catatan, pembukuan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran perundang undangan di bidang pasar modal, ataupun pihak lain jika dianggap perlu. 4) Menentukan syarat dan mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang pasar modal untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. 101 Di samping itu, dalam tahap pemeriksaan ini OJK dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang melanggar peraturan perundang-udangan di bidang pasar modal, seperti memerintahkan emiten atau perusahaan publik untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, OJK dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan/atau

101

Lihat UUPM


65

mencegah kerugian yang lebih lanjut, seperti mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa.102 Data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan tersebut sudah dapat digunakan oleh OJK untuk menetapkan sanksi administratif apabila pelanggaran tersebut hanya bersifat administratif saja. Namun, apabila pelanggaran tersebut telah mengarah kepada tindak pidana, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.103 Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa harus memeriksa kelengkapan dokumen dan prosedur yang diwajibkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik. OJK memeriksa informasi yang diungkapkan emiten tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Pemeriksaan dilakukan oleh OJK dengan mewajibkan para pihak yang dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan dokumen atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain. 104 b. Kewenangan sebagai lembaga penyidikan Apabila OJK menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data, informasi, bahan dan atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan. Hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Artinya apabila OJK berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan 102

H. Jusuf anwar, Op.Cit., hlm. 162. Ibid. 104 Penjelasan UUPM Pasal 5 huruf g 103


66

pelanggaran

dan

mengakibatkan

kerugian

terhadap

pasar

modal

atau

membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan sudah dapat dimulai. Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi atau kerugian yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, OJK

diberikan

wewenang

untuk

mempertimbangkan

konsekuensi

dari

pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskan ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Misalnya, pertimbangan aspek yuridis dan ekonomis. Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentigan pemodal dan masyarakat atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang timbul, OJK dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada OJK dalam melakukan penyidikan antara lain : 1) Menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal. 2) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal. 3) Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal. 4) Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal.


67

5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal. 6) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara pidana di bidang pasar modal. 7) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lainnya dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal. 8) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal. 9) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. 105 c. Pengenaan sanksi Dalam Pasar Modal, yang mempunyai wewenang penuh adalah OJK sehingga dewan komisaris OJK dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

UUPM.

Apabila

penyidik

dalam

melakukan

penyelidikan

membuktikan bahwa tersangka melakukan pelanggaran terhadap UUPM, maka terdapat 3 sanksi yang dapat diterapkan oleh UUPM, yaitu : 1) Sanksi administratif Sanksi ini diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jenis dari sanksi administratif diantaranya adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan

105

UUPM Pasal 101.


68

usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran (Pasal 102 UUPM). 2) Sanksi perdata Sanksi perdata biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang merugikan investor. Bentuk dari sanksi perdata ini adalah pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini (Pasal 111 UUPM). 3) Sanksi pidana Pasal 104 UUPM mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara setahun sampai sepuluh tahun. Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 103-106 UUPM. 106

106

Lihat UUPM.


BAB II PENGATURAN PENAWARAN UMUM SAHAM DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL DI INDONESIA. A. Tinjauan Umum tentang Penawaran Umum

Recommend Documents