BAB II PENGATURAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992

BAB II PENGATURAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992

A. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Bab II, Bagian Kedua, Pasal 3 UU Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia sebagai berikut : "Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.20 Pasal 4 UU Perkoperasian, diuraikan fungsi dan peran Koperasi sebagai berikut : 1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ; 3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya ;

20

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 39.

20 Universitas Sumatera Utara

21

4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 21 Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Diharapkan koperasi berperan aktif sesuai peran dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat. Koperasi Indonesia memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia, peran koperasi antara lain sebagai berikut : 22 1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya. 2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifatsifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi 21 22

Ibid., hlm.40. http://www.mikirbae.com/2014/11/peran-dan-fungsi-koperasi.html (diakses tanggal 1

Juli 2015).

Universitas Sumatera Utara

22

menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik. 3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Prinsip koperasi bersifat gotong royong, kerja sama dan mempunyai solidaritas yang kuat. Didalam

perkoperasian secara langsung mendidik

anggotanya untuk hidup hemat, suka menabung, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, menjauhi sifat boros, dan tidak bergaya hidup mewah. Pengertian organisasi ekonomi dalam UUD 1945 dan UU Koperasi menggariskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengertian organisasi ekonomi dalam undang-undang tersebut dimana koperasi diberikan kebebasan berusaha dan mencari keuntungan yang wajar bagi kepentingan anggotanya dengan tidak mengabaikan fungsi sosial sebagai watak asli koperasi. Hal ini tercermin dalam pembagian keuntungan melalui dana-dana pembangunan, dana sosial, dana pendidikan, dan lain-lain. Semakin besar keuntungan yang diperoleh koperasi, semakin besar pula dana yang disediakan untuk pembangunan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat wilayahnya. Di dalam UU Perkoperasian disebutkan pada Pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi : 23

23

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 5


23

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka maksudnya adalah orang yang menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Demikian juga apabila ada seseorang yang akan mengundurkan diri dari anggota tidak dilarang asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. 2. Pengelolaan dilakukan secara

demokratis maksudnya

adalah bahwa

pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota maksudnya pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari nilai kekeluargaan dan keadilan. 4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal maksudnya modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan semata-mata tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.


24

5. Kemandirian maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Selain itu terkandung pula pengertian pada arti kebebasan

yang

bertanggung

jawab,

otonomi,

swadaya,

berani

mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri dan adanya kehendak untuk mengelola diri sendiri. 6. Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi maksudnya adalah untuk mengembangkan diri koperasi itu sendiri melalui penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Sukses tidaknya sebuah koperasi harus dilihat dari keberhasilannya dalam mempromosikan anggotanya (to promote the members), yaitu kegiatan untuk meningkatkan atau memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya dengan bentuk kegiatan koperasi yang bermacam-macam tergantung kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha harus bekerja secara rasional, anggota koperasi harus mampu menjalankan usaha bersama yang diharapkan dapat menolong diri sendiri. Dalam arti percaya atas kemampuan sendiri (self reliance), mampu mengorganisir diri dalam kelompok swadaya (self organization), mampu mengambil keputusan sendiri (self decision) dan mampu menjalankan administrasi sendiri (self administration). 7. Kerjasama antar koperasi, koperasi dikatakan bersifat mandiri dalam pengorganisasiannya tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi


25

tetap menjalin hubungan dan kerjasama antar koperasi berupa komunikasi dan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung karena koperasi berlandaskan kekeluargaan dan dalam menjaga kelangsungan kehidupan perkoperasian

diusahakan

selalu

mengadakan

kerjasama

agar

dapat

memperluas bidang usaha dan saling memberikan dukungan.

B. Pendirian Koperasi Ketentuan Pasal 16 UU Koperasi dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam Penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi ini diuraikan seperti antara lain : Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota TNI, karyawan dan sebagainya, bukanlah merupakan suatu jenis koperasi dalam arti sebenarnya. Jenis koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan seperti berikut :24 1. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnyagerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut: a. Koperasi Konsumsi; b. Koperasi Kredit; c. Koperasi Produksi

24

Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan (Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 118.


26

2. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain : a. Koperasi Desa. Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk satu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu Koperasi Desa yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bersifat single purpose, tetapi juga kegiatan usaha yang bersifat multi purpose (serba usaha) untuk mencukupi segalakebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu, misalnya usaha pembelian alat-alat pertanian, usaha pembelian dan penyaluran pupuk, usaha pembelian dan penjualan kebbutuhan hidup sehari-hari dan sebagainya. b. Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa ini lahir berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Thun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya merupakan gabungan dari koperasikoperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit Desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi


27

pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanyadan masyarakat pedesaan. c.

Koperasi Konsumsi. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

d. Koperasi Pertanian (Koperta). Koperta adalah Koperasi yang angota-anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggadoh atau buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan usaha-usha pertanian. e. Koperasi Peternakan. Koperasi Peternakan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak,

pengusaha

peternakan

dan

buruh

peternakan

yang

berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal peternakan. f.

Koperasi Perikanan. Koperasi Perikanan adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat


28

perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan. g. Koperasi Kerajinan atauKoperasi Industri. Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri adalah Koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri. h.

Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit adalah Koperasi yang angota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

3. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenisjenis koperasi, misalnya ; Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Angkatan Darat (KOPAD), Koperasi Angkatan Laut (KOPAL), Koperasi Angkatan Udara (KOPAU), Koperasi Angkatan Kepolisian(KOPAK), Koperasi Pensiunan Angkatan Darat, Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan dan lain-lainnya. 4. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi misalnya; Koperasi Batik, Bank Koperasi, Koperasi Asuransi, dan sebagainya. Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang


29

mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas tetapi memiliki keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong-royong. Tahapan-tahapan pendirian koperasi adalah sebagai berikut:

25

1. Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut pemrakarsa, menghubungi kantor koperasi ditingkat II (kabupaten atau kotamadya) untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata ara mendirikan koperasi. 2. Selanjutnya, Pemrakarsa mengajukan proposal (gambaran umum) yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi dan sekaligus mengajukan permohonan ke pejabat kantor koperasi, dalam rangka mempersiapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi akan didirikan. 3. Atas dasar pendirian pada butir 2, pejabat kantor koperasi memberikan penyuluhan, yang intinya antara lain berisi tentang pengertian pendirian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota, dan peraturan-peraturan lainnya. 4. Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 anggota calon-calon anggota koperasi. Rapat pembentuk koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat kantor koperasi, dengan materi rapat sebagai berikut: a. Kesepakatan pembentuk koperasi. b. Pembahasan dan pensahan AD/ART koperasi.

25

Arifin Sitorus, Koperasi Teori dan Praktek (Jakarta: Erlangga, 2001) hlm 43-44


30

c. Penetapan pendirian koperasi. d. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi. e. Pengucapan sumpah/janji pengurus dan pengawas koperasi. f. Sambutan-sambutan bila dianggap perlu. g. Penutup. 5. Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan aktifitas usahanya, antara lain : a. Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan lainnya. b. Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha dan keuangan koperasi. c. Pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada anggota, sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk dikembangkan koperasi seperti simpan pinjam, pertokoan, dan lain-lain. 6. Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum ke kantor koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat rangkat 3 dan aslinya bermaterai Rp 1000, disertai lampiran sebagai berikut:26 a. Akta pendirian dan AD/ART koperasi dibuat rangkap tiga dan aslinya bermaterai Rp.1000, b. Berita acara rapat pembentukan koperasi. c. Daftar hadir pembentuk koperasi.

26

Adler Haymans Manurung, Modal untuk Bisnis dan UKM , Erlangga, 2008 hlm 161


31

d. Neraca awal koperasi atau surat pernyataan pengurus bahwa anggota telah membayar simpanan-simpanan yang telah ditentukan. e. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi. f. Daftar riwayat hidup masing-masing pengurus dan pengawas koperasi. 7. Pejabat kantor koperasi setempat melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan oleh pengurus koperasi tersebut, apabila datanya telah sesuai dan lengkap maka paling lambat dalam waktu 3 bulan pejabat kantor koperasi menyerahkan akta badan hukum koperasi tersebut kepada pengurus.

C. Perangkat Koperasi Salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum (rechts persoon), maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia/orang (person) atau subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatanperbuatan hukum seperti membuat perjanjian-perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya. Sebagai subyek hukum, koperasi adalah merupakan subyek hukum yang keberadaanya berdasar atas bentukan/rekayasa dari manusia/orang (person). Oleh karena koperasi merupakan subyek hukum, maka untuk melaksanakan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya koperasi perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (person) mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi koperasi.


32

Perangkat organisasi koperasi pada UU Perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Penjelasan tentang ketiga perangkat organisasi koperasi ini seperti berikut ini.27 1. Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Rapat Anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui Rapat Anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Rapat anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal antara lain : a. Anggaran dasar (AD). b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi. c. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas. f. Pembagian sisa hasil usaha (SHU). g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 2. Pengurus Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Berikut ini tugas pengurus koperasi: a. Mengelola koperasi dan bidang usaha.

27

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 21


33

b. Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. c. Menyelenggarakan rapat anggota. d. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi. e. Memelihara

buku

daftar

anggota,

pengurus,

dan

pengawas.

Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa dalam mengelola usaha koperasi. Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus mempertanggung jawabkan kerugian ini. Apalagi jika tindakan yang merugikan koperasi itu karena kesengajaan, pengurus dapat dituntut di pengadilan. Adapun wewenang pengurus koperasi terdiri atas hal-hal berikut ini. a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. b. Memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. c. Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus. 3. Pengawas Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Koperasi dalam melakukan usahanya diarahkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk mencapai


34

kesejahteraan anggota. Lapangan usaha itu menyangkut segala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan kepentingan orang banyak, antara lain bidang perkreditan (simpan pinjam), pertokoan, usaha produksi, dan usaha jasa. Pengawas Koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggungjawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang diluar koperasi. Tugas pengawas ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis. Sesuai

dengan

namanya

sebagai

pengawas

koperasi,

maka

tugas-tugas pengawas seperti berikut ini antara lain : a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus. b. Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukannya. Supaya para pengawas koperasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka harus diberi wewenang yang cukup untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Pengawas koperasi mempunyai wewenang berikut ini. a. Meneliti catatan atau pembukuan koperasi. b. Memperoleh segala keterangan yang diperlukan.


35

D. Pembinaan Koperasi Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan koperasi strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan koperasi. Dalam rangka pengembangan koperasi, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan koperasi, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan koperasi sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Pembinaan dan pengembangan koperasi sangat penting dalam upaya memupuk pertumbuhan dan sekaligus meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat golongan ekonomi lemah dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena sebagian besar golongan ekonomi lemah berada di daerah pedesaan, maka dalam pelaksanaanya perhatian khusus terus diberikan kepada pembangunan koperasi. Hal itu tanpa mengabaikan pembangunan koperasi primer lainnya dan koperasi jenis lainnya. Pembangunan koperasi mempunyai tujuan, yaitu:28 1. Meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan. 28

http://aprianiika69.blogspot.com/2012/06/pembinaan-dan-pengembangankoperasi.html (diakses tanggal 1 Juli 2015)


36

2. Mendorong perluasaan kesempatan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha. 3. Memperluas kesempatan kerja, serta 4. Peningkatan Produktivitas masyarakat perdesaan. Pelaksanaan pembinaan koperasi, yang diutamakan adalah koperasikoperasi

primer.

Peranaan

dan

kemampuan

koperasi,

terutama

KUD,

disempurnakan dan ditingkatkan sehingga tumbuh menjadi koperasi primer yang tangguh dan mampu menjadi kekuatan ekonomi desa. Oleh karena itu, koperasi primer dapat mengantarkan masyarakat desa menuju kemajuan dan kesejahteraan sehingga akan menjadikan koperasi lebih mandiri dan makin berakar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam membina koperasi perlu ditingkatkan penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan koperasi dan para anggotanya untuk mengelola organisasi koperasi, menghimpun dan mengarahkan

dana

untuk

modal

koperasi,

menjalankan

usaha,

serta

menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi. Dalam pelita V ditentukan bahwa pembangunan KUD dan koperasi primer lainnya diarahkan untuk: 1. Berswakarya dan berswadaya. 2. Menjadi salah satu wadah utama dalam membina kemampuan golongan ekonomi lemah. 3. Meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan para anggotanya. 4. Berpartisipasi aktif diberbagai sektor, seperti sector-sektor pertanian pangan, industri, kelistrikan desa, perdagangan, perkreditan, dan angkutan serta 5. Mengadakan kerja sama dengan sesama koperasi primer lainnya.


37

Pemerintah melakukan pembinaan koperasi dengan cara berikut ini. 1. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, yaitu dengan jalan: a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi. b. meningkatan dana memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri. c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya serta. d. membudayakan koperasi dalam masyrakat. 2. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi, yaitu dengan jalan: a. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya. b. Mendorong, mengembangka, dan membantu pelaksaan pendidikan, penyuluhan, dan penilitan perkoperasian. c. Memberikan

kemudahan

untuk

jaringan

usaha

koperasi

serta

mengembangkan lembaga keuangan koperasi. d. Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi serta e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.


38

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pembinaan koperasi antara lain:29 1. Perkuatan modal. Walaupun koperasi bukan badan usaha yang akumulasi modal, tetapi koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan bidang usahanya.Dana perkuatan modal yang diterima oleh suatu koperasi dipergunakan untuk tambahan modal dalam menjalankan usaha koperasi. Dengan adanya tambahan modal, dapat mempermudah koperasi dalam menjalankan usahanya sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik. Perkembangan koperasi tentunya memberi manfaat terhadap perekonomian anggota dan masyarakat yang ikut memanfaatkan jasa suatu koperasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan. Pemerintah memberikan pelatihan

kepada

anggota

koperasi

dalam

menuyusun

laporan

pertanggungjawaban pengurus, menyusun laporan keuangan dan neraca laba rugi. Anggota juga diajarkan cara membaca laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus. Karena ini merupakan transparansi masalah keuangan. Dengan cara ini diharapkan anggota menjadi lebih aktif dalam organisasi koperasi. 3. Tujuan diberikan pengetahuan mengenai pembukuan kepada anggota koperasi adalah agar seluruh anggota koperasi bisa membaca laporan-laporan yang dibuat pengurus mengenai perkembangan koperasi. Karena anggota koperasi mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Dengan demikian anggota akan lebih aktif dalam berkoperasi dan menyadari bahwa koperasi 29

http://www.gemajustisia.com/pembinaan-pemerintah-terhadap-koperasi tanggal1 Juli 2015).

(diakses


39

merupakan milik seluruh anggota. Dengan adanya pemikiran yang demikian akan timbul kesadaran anggota untuk memajukan koperasi.(wawan) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada koperasi, pemerintah dapat: 1. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, dan 2. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.


BAB II PENGATURAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992

Recommend Documents