BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

27

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

A. Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor kepada pengadilan niaga, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Ketentuan hukum mengenai persyaratan tersebut telah diatur dalam UUK dan PKPU. Ketentuan hukum tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.

Debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan

pernyataan pailit adalah debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor. Dengan demikian, undang-undang hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor tersebut memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai

Universitas Sumatera Utara

28

keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai concursus creditorum.36 Dengan kata lain, bahwa permohonan pernyataan pailit tidak dapat dilakukan apabila debitor hanya memiliki satu orang kreditor. Dalam hal seorang debitor hanya memiliki satu orang kreditor, maka eksistensi undang-undang kepailitan kehilanganraison d’etre-nya. Apabila terhadap debitor yang hanya memiliki seorang kreditor dibolehkan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka harta kekayaan debitor, yang menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 37merupakan jaminan utangnya, tidak perlu diatur cara membagi hasil penjualannya, karena sudah pasti seluruhnya menjadi sumber pelunasan bagi kreditor tunggal itu. 38 Dengan demikian, persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 39 yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte. Dalam hal ini, yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor

36

Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2008), hal. 53. 37 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. 38 Aco Nur, Op.Cit., hal. 93. 39 Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besarkecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.


29

yang bersangkutan. Disyaratkan bahwa debitor mempunyai utang kepada minimal dua orang kreditor. 40 2.

Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan

pernyataan pailit adalah syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU menyatakan bahwa: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”. Utang yang dimaksud dalam syarat ini adalah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Suatu utang dikatakan jatuh waktu dan dapat ditagih jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam suatu perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh waktu utang, utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor. Dalam pemberitahuan tersebut, suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitor untuk melunasi utangnya. 41 Terhadap istilah “jatuh waktu dan dapat ditagih”, Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu 40

Aco Nur, Op.Cit., hal. 93. Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 26. 41


30

utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian tersebut. 42 Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, yang dimaksud “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah: “Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau mejelis arbitrase”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pengertian utang diberikan batasan secara tegas, demikian pula pengertian jatuh waktu dan dapat ditagih, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya berbagai penafsiran. 43 3.

Atas Permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan pernyataan pailit dapat dimohonkan oleh debitor itu sendiri

maupun oleh satu atau lebih kreditornya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, yang dimaksud dengan “kreditor” adalah: “Baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing42

Ibid., hal. 27. Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 77. 43


31

masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2”. Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU menyatakan bahwa: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UUK dan PKPU, apabila debitor adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dan dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Serta apabila debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 4.

Debitor harus berada dalam keadaan insolvent, yaitu debitor tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua kreditor. 44 Dalam syarat ini, debitor harus dalam keadaan insolvent, yaitu debitor

telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, bukan hanya tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja, sedangkan kepada kreditor lainnya debitor masih melaksanakan kewajiban pembayaran

44

Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.32. Dalam Eva Krisnawati, Op.Cit., hal. 82.


32

terhadap utang-utangnya dengan baik. Dalam hal debitor hanya tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor, sedangkan kepada kreditor lainnya debitor masih membayar utang-utangnya, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga tetapi diajukan gugatan secara perdata kepada pengadilan negeri. 45 Dalam UUK dan PKPU, pengaturan tentang syarat kepailitan diatur dengan lebih tegas, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya: 46 a.

Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

b.

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

c.

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

B. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Dalam UUK dan PKPU telah ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Pihak-pihak tersebut adalah:

45

Agnes W. Samosir, Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Pailit tehadap PT. Telkomsel Tbk., (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013), hal. 34. 46 Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 78.


33

1.

Debitor sendiri Ketentuan Pasal 2 ayat (1)UUK dan PKPU menyatakan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pihak yang dapat

mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga adalah pihak debitor sendiri dan satu atau lebih kreditor. Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menytakan bahwa: “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUK dan PKPUmenyatakan bahwa: “Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”. Dalam hal debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit telah terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan pernyataan pailit tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUK dan PKPU. Persetujuan dari suami atau istri tersebut berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.


34

Debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk dirinya sendiri (Voluntary Petition) biasanya dilakukan dengan alasan bahwa dirinya maupun kegiatan usaha yang dijalankannya tidak mampu lagi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terutama dalam melakukan pembayaran utang-utangnya terhadap para kreditornya. Dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor itu sendiri, kadang kala hakim mewajibkan pembuktian melalui audit pejabat publik meskipun jika dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku tidaklah tepat, karena hal tersebut hanya akan mempersulit debitor yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit. Akan tetapi, dalam Voluntary Petition ini terdapat kekhawatiran bahwa debitor dapat beritikad buruk dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai alasan untuk menghindari pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya. Dalam sejarahnya Voluntary Petition ini banyak dilakukan sebagai rekayasa debitor yang telah membuat utang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk tidak membayar utang tersebut. 47 Berkaitan dengan Voluntary Petition tersebut, Retno Wulan Sutantio mengemukakan kemungkinan terjadinya masalah-masalah sebagai berikut: 48 a.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang dilakukan dengan sengaja setelah membuat utang kanan kiri dengan maksud untuk tidak membayar, maka permohonan tersebut akan ditolak oleh pengadilan niaga. Perbuatan tersebut dalam bahasa Belanda disebut “knevelarij” dan diancam dengan Pasal 79a KUHP dengan hukuman penjara empat tahun. 47

Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hal. 40-41. Ibid.

48


35

b.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh teman baik atau keluarga debitor dengan alasan yang tidak kuat sehingga permohonan itu akan tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan niaga. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk menghambat agar kreditor lain tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tersebut atau setidak-tidaknya akan menghambat kreditor lain mengajukan permohonan pernyataan pailit. Menurut Sutan Remy Syahdeini, bahwa rekayasa yang dilakukan debitor

tersebut dapat pula dilakukan untuk menghilangkan jejak-jejak kecurangan (fraud) yang telah dilakukan oleh pengurus dari perusahaan debitor. Bahkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor seringkali menimbulkan penafsiran sebagai upaya untuk menghindar dari tuntutan pidana. 49 Meskipun permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri (Voluntary Petition) menimbulkan kekhawatiran dengan menafsirkan permohonan tersebut sebagai upaya debitor untuk menghindari pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya, undang-undang secara tegas telah memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya kepada pengadilan niaga. Oleh karena itu, hak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2.

Satu atau lebih kreditor Ketentuan mengenai satu atau lebih kreditor dapat mengajukan

permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga adalah ketentuan Pasal

49

Ibid., hal. 41-42.


36

2ayat (1) UUK dan PKPU sebagaimana debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit pada umumnya diajukan oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan perusahaan maupun kreditor perorangan. Dalam hukum kepailitan dikenal prinsip paritas creditorum, artinya bahwa semua kreditor konkuren mempunyai hak yang sama atas pembayaran piutangnya. Hasil kekayaan debitor yang telah dijual akan dibagikan secara seimbang dan proporsional menurut besarnya piutang mereka masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan karena kreditor tersebut memiliki hak jaminan kebendaan (secured creditor) atau kreditor tersebut memiliki preferensi untuk diistimewakan. 50 Mengenai seorang kreditor dapat mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit, ketentuan ini dalam praktiknya, baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di peradilan Indonesia (sebelum dibentuknya pengadilan niaga) bila hanya seorang kreditor saja tidak boleh mengajukan kepailitan. Namun demikian, ada juga sarjana yang berpendapat bahwa seorang saja kreditor boleh mengajukan kepailitan debitornya, asalkan debitor tersebut memiliki lebih dari seorang kreditor, bila tidak, kepailitan akan kehilangan rasionya karena tujuan kepailitan adalah untuk melindungi para kreditor yaitu untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor. Sementara itu yang dimaksud dengan “kreditor” adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis,

50

Ibid., hal. 42-43


37

maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Apabila terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU. 51 Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU menyatakan bahwa: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditor. Tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditor yang dapat mengajukannya. Sepanjang kreditor tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh waktu, maka secara formil, hakim wajib menyatakan debitor pailit. Meskipun akhirnya secara logis, kepailitan idealnya lebih banyak dimanfaatkan oleh kreditor bersaing (konkuren) yang tidak memiliki hak prioritas apapun terhadap aset debitor, sehingga memerlukan mekanisme kepailitan untuk mengamankan kepentingan tagihan-tagihan mereka terhadap harta debitor. Sementara itu, kreditor yang dijamin (kreditor separatis maupun preferen) karena hak mereka relatif telah terjamin dari alokasi hasil penjualan harta debitor (misalnya pemegang hak tanggungan/fidusia-pelunasan yang diambil dari penjualan barang jaminan), maka bagi mereka, kebutuhan untuk mengajukan

51

Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 81-82.


38

kepailitan tidak semendesak kreditor konkuren dalam menjamin pelunasan piutang-piutang mereka. 52 Adapun golongan kreditor dalam kepailitan sebagaimana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: a.

Kreditor Konkuren Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata parte; artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibanding piutang mereka secara keseluruhan dan seluruh harta kekayaan debitor. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan piutang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. 53 Dengan kata lain, kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk dalam golongan kreditor separatis dan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan kreditor separatis dan preferen. 54 b.

Kreditor preferen Kreditor preferen adalah kreditor yang diistimewakan, yaitu kreditor yang

oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa. Hak istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1134 Kitab 52

Sunarmi, Op.Cit., hal. 43-44. Aco Nur, Op.Cit., hal. 91. 54 Eva Krisnawati, Op.Cit. hal. 67. 53


39

Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang yang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. 55 Dengan demikian, kreditor preferen merupakan kreditor yang pelunasan piutangnya lebih didahulukan dari kreditor separatis dan konkuren dalam proses kepailitan. 56 c.

Kreditor separatis Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Saat ini sistem hukum jaminan Indonesia mengenal beberapa macam jaminan. Pertama, jaminan gadai, diatur dalam Bab XX Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor). Kedua, jaminan hipotek, diatur dalam Bab XXI Pasal 1162-1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal dua puluh meter persegi dan sudah terdaftar di syahbandar, serta pesawat terbang. Ketiga, jaminan hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah. Dan keempat, jaminan hak fidusia, diatur dalam Undang55

Aco Nur, Op.Cit., hal. 91-92. Eva Krisnawati, Op.Cit., hal. 67.

56


40

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan. 57 Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dapat dikatakan sebagai kreditor yang tidak terkena kepailitan. Artinya, para kreditor separatis ini tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit. Tergolong sebagai kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Dari hasil penjualan benda-benda jaminan tersebut, kreditor akan mengambil pelunasan atas piutangnya dan sisanya akan dikembalikan pada harta pailit. Apabila ternyata hasil penjualan benda jaminan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka terhadap sisa piutang yang belum terbayar tersebut kreditor akan menggabungkan diri dengan kreditor lain sebagai kreditor konkuren. 58 3.

Kejaksaan untuk kepentingan umum Permohonan pernyataan pailit juga dapat diajukan oleh kejaksaan untuk

kepentingan umum sebagaimana yang telah diatur dalam UUK dan PKPU juncto PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum. Dalam UUK dan PKPU terdapat beberapa kewenangan kejaksaan dalam kepailitan. Pertama, Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPUjuncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000, bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan 57

Aco Nur, Op.Cit., hal. 92. Eva Krisnawati, Op.Cit., hal. 65-66.

58


41

pernyataan pailit demi kepentingan umum. Kedua, Pasal 10 ayat (1) UUK dan PKPU, bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan agar pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dalam perkara kepailitan. Ketiga, Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) UUK dan PKPU, bahwa pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih setelah mendengar hakim pengawas dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di rumah tahanan maupun di rumahnya sendiri, dibawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Perintah penahanan dilaksanakan oleh Kejaksaan yang ditunjuk oleh hakim pengawas. 59 Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak merinci dan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepentingan umum dapat diartikan sebagai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditor ataupun pemegang saham. Kepentingan umum tersebut dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa. Dalam hal yang sedang diajukan untuk pailit adalah suatu perusahaan transportasi atau perusahaan yang mengelola bahan-bahan yang sedang dalam proses kepailitan apalagi bila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh pihak debitor. Sekalipun prosedur telah dilengkapi, hendaklah masalah kepentingan umum perlu dipertimbangkan. 60

59 60

Sunarmi, Op.Cit., hal. 47-48. Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 82.


42

Apabila dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak menjelaskan mengenai “kepentingan umum”, maka dalam UUK dan PKPU telah diatur dengan jelas sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU, bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a.

Debitor melarikan diri;

b.

Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

c.

Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

d.

Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

e.

Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau

f.

Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Ketentuan-ketentuan yang dikategorikan sebagai “kepentingan umum”

tersebut di atas belum bersifat limitatif, khususnya ketentuan yang disebutkan dalam huruf c, d, e, dan f. Bahkan dalam penjelasan mengenai “kepentingan umum” tersebut justru sarat dengan ketidakpastian. Tidak adanya pengertian “kepentingan umum” yang bersifat limitatif memberikan kebebasan kepada hakim


43

untuk memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga rumusan dengan “blanconorm” 61 sangat diperlukan. Namun, pembentuk undang-undang dapat menggunakannya sehemat mungkin dan dapat pula menggunakan “blanconorm” secara boros. 62 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, “kepentingan umum” sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU sungguh sangat luas dan tidak berbatas. Dalam penjelasan tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Sementara dalam contohnya dikemukakan “dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum”. Dengan demikian, bukankah kejaksaan dapat memberikan pengertian yang subjektif terhadap apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum”. Dengan kata lain, kejaksaanlah yang memiliki otoritas untuk menentukan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” berkaitan dengan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. 63 Lebih lanjut menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dari contoh termasuk “kepentingan umum” tersebut adalah “debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat”, berarti kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap setiap debitor yang memperoleh kredit dari bank BUMN. Kemudian dari 61

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 103. Blanketnorm atau blanconorm (terjemahan secara harfiah dalam bahasa Indonesia: “norma kosong” atau “kaidah kosong”) adalah kelonggaran yang diberikan oleh perundang-undangan kepada hakim dengan menunjukkan kepada pengertian kewajaran, keadilan dan kesusilaan, itikad baik, alasan mendesak dan sebagainya. Dalam Sunarmi, Op.Cit., hal. 51. 62 Ibid. 63 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal. 110.


44

contoh termasuk “kepentingan umum” adalah “debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu”, berarti memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap setiap debitor dari setiap bank yang dianggap “tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan utang piutang yang telah jatuh waktu. 64 Sutan Remy Sjahdeini juga berpendapat bahwa sehubungan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU tersebut, bahwa dalam pengertian umum termasuk pula “dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum”, maka berarti UUK dan PKPU telah memberikan “blank check” kepada kejaksaan. Hal yang demikian membuka peluang atau kemungkinan terjadinya “abuse of power” oleh pihak kejaksaan. Oleh karena itu, menurutnya perlu diadakan perubahan mengenai ruang lingkup “kepentingan umum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU dengan pengertian yang spesifik, bukan seperti yang diberikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU tersebut. 65 Dalam latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa untuk mempertegas mekanisme bagi kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum, dipandang perlu mengaturnya dalam peraturan pemerintah. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan dapat membantu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian utang piutang dunia 64

Ibid., hal. 110. Ibid., hal. 111.

65


45

usaha dan mendorong minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 66 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa: “Wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum”. Kemudian penjelasan Pasal 1 tersebut menyatakan bahwa: “Apabila kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan sendirinya kejaksaan bertindak demi dan untuk mewakili umum”. Selanjutnya penjelasan Pasal 2 peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa: “Dalam

permohonan

pernyataan

pailit

tersebut,

kejaksaan

dapat

melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan”. Sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai setelah kemerdekaan, dalam perkara-perkara kepailitan, belum pernah terjadi kejaksaan mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum. Oleh karena itu, belum dijumpai adanya penafsiran oleh hakim tentang kepentingan umum dalam kepailitan. Tidak adanya rumusan kepentingan umum merupakan salah satu factor yang menyebabkan kejaksaan pada masa berlakunya Faillissement Verordening dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, belum pernah mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kondisi ini tentu dapat menghilangkan

66

Sunarmi, Op.Cit., hal. 51.


46

kepercayaan masyarakat khususnya investor dalam penyelesaian utang piutang mereka. Sebab filosofinya adalah bahwa bila seseorang tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka hal ini merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, apalagi bila hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. 67 Setelah berlakunya UUK dan PKPU, barulah dijumpai adanya satu perkara kepailitan untuk kepentingan umum yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam v. PT. Aneka Surya Agung, dengan nomor 02/Pailit/2005/PN.Niaga/Mdn. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengutip ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU, serta penjelasan ketentuan pasal tersebut yang mencantumkan keadaan-keadaan yang memungkinkan kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum. 68 Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU juga dinyatakan bahwa tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan untuk kepentingan umum adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. 4.

Bank Indonesia Permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang merupakan bank

hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) tersebut,

67

Ibid., hal. 52. Ibid.

68


47

yang dimaksdud dengan “bank” adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut penjelasan Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU tersebut menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, penjelasan Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU tersebut tidak mengemukakan apa yang menjadi alasan mengapa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitor adalah bank. Dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU tersebut, maka UUK dan PKPU telah memberlakukan standar ganda (double standard). Ketentuan bahwa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dalam hal debitor adalah suatu bank, telah merampas hak


48

kreditor dari bank. Kreditor dari bank selain para nasabah penyimpan dana juga terdiri atas banyak bank, yang memberikan fasilitas kepada bank-bank tersebut melalui interbank money market. Bank sebaga kreditor dalam menghadapi debitor non bank dapat mandiri menjalankan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, tetapi apabila bank sebaga kreditor menghadapi debitor yang merupakan bank, haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut hilang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU tersebut. 69 Sutan Remy Sjahdeini juga berpendapat bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dan agar dapat diberikan putusan oleh pengadilan untuk menyatakan suatu bank pailit harus melibatkan Bank Indonesia. Akan tetapi, dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, untuk menghindari adanya standar ganda dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, hendaknya permohonan pernyataan pailit tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu bank itu sendiri selaku debitor, kreditor, dan kejaksaan untuk kepentingan umum, namun permohonan tersebut hanya dapat diajukan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 70 Bank Indonesia sudah sewajarnya melaksanakan kewenangannya dalam kepailitan untuk menunjang perekonomian nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam UUK dan PKPU perlu diatur dengan tegas dalam kondisi bagaimana Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Oleh karena pengaturan tersebut tidak ada dalam UUK 69

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal. 117. Ibid., hal. 118-119.

70


49

dan PKPU, maka kondisi itu sebaiknya didasarkan pada ukuran yang terdapat pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu keadaan suatu bank mengalami

kesulitan

yang

membahayakan

kelangsungan

usahanya

bila

berdasarkan penilaian Bank Indonesia, keadaan usahanya semakin memburuk antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rehabilitasi, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Dengan adanya ukuran yang jelas ini, maka Bank Indonesia akan aman dalam menggunakan kewenangannya dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. 71 Menurut Sunarmi, permohonan kepailitan terhadap bank perlu ditinjau kembali, sebab bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sentral dalam perekonomian nasional. Hendaknya bank dikeluarkan dari sistem kepailitan dan memasukkannya dalam sistem likuidasi. Hal ini mengingat bahwa Bank Indonesia merupakan regulator yang memiliki otoritas moneter yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan bank-bank serta stabilitas moneter. Kepailitan bank yang bersangkutan akan dapat membahayakan sistem perbankan. 72 Sunarmi juga berpendapat bahwa apabila kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor yang merupakan bank tanpa melalui Bank Indonesia, dikhawatirkan bahwa setiap saat bank akan senantiasa dibayangbayangi pengajuan permohonan pernyataan pailit. Bila kondisi ini terjadi, maka

71

Ramlan Ginting, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank, Buletin Bank Sentral dan Kebanksentralan, Volume 2 Tahun 2003, hal. 14. Dalam Sunarmi, Op.Cit., hal. 54-55. 72 Sunarmi, Op.Cit., hal. 55.


50

jelas akan mengganggu kinerja perbankan nasional, yang selanjutnya tentu akan berkaitan dengan kelangsungan hidup perbankan tersebut. Dampak selanjutnya adalah akan mengganggu perekonomian nasional, karena sebagaimana diketahui bahwa bank merupakan agent of modernitation. 73 Menurut Undang-Undang Perbankan, suatu badan hukum perbankan dapat mengalami kepailitan. Hal itu dapat diketahui dalam Pasal 9 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada yang bersangkutan. 74 Dalam hal debitor merupakan bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU, karena besar sekali kepentingan masyarakat terhadap eksistensi suatu bank. Bubarnya suatu bank tidak sekedar menyangkut para pemegang sahamnya saja tetapi menyangkut pula kepentingan sistem keuangan negara serta kepentingan masyarakat penyimpan dana yaitu kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan para pemegang saham. 75 Dilibatkannya Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan dalam kepailitan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUK dan PKPU adalah untuk memberikan kepastian pemberlakuan yang semestinya kepada bank sebagai lembaga keuangan yang memegang peran penting dan sensitif dalam aktivitas

73

Ibid. Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 85. 75 Ibid., hal. 87. 74


51

masyarakat dan negara. Oleh karena itu, hadirnya Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU tersebut secara ideal dimaksudkan antara lain untuk: 76 a.

Menjaga citra perbankan di mata masyarakat dan dunia, serta menghindarkan efek beruntun terhadap keberadaan bank lainnya.

b.

Menghindari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap bank, seperti pihak-pihak yang sebenarnya bukan kreditor, ataupun pihak-pihak yang sebenarnya hanyalah untuk mempermalukan ataupun untuk menghancurkan citra bank tersebut di dalam maupun di luar negeri, atau termasuk juga pihak-pihak dari bank itu sendiri yang ingin melakukan penekanan terhadap para kreditornya untuk tunduk kepada langkah yang diinginkan oleh bank ataupun grup bank tersebut dengan ancaman akan mempailitkan bank tersebut jika para kreditornya tetap memaksa bank tersebut untuk membayar utang-utangnya.

c.

Memaksimalkan fungsi dari Bank Indonesia dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan, sehingga dalam hal adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap suatu bank, diharapkan Bank Indonesia yang memegang kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank tersebut, terlebih dahulu secara maksimal melakukan fungsinya sebagai otoritas untuk memeriksa permasalahan tersebut dan melihat apakah persoalan utang piutang tersebut memang benar, dan apakah terhadap kewajiban tersebut anggotanya telah melakukan aktivitas perbankannya secara prudent. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga

76

Ibid., hal. 88-89.


52

akan menjalankan peran sebagai pihak ketiga ataupun mediator untuk memediasi masalah ini, sehingga diharapkan akan lebih membangun langkahlangkah penyelesaian secara damai di luar pengadilan (ut of court settlement). Perkara yang berkaitan dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap bank adalah perkara Bank IFI sebagai pemohon pailit terhadap Bank Danamon sebagai termohon pailit. Dalam perkara tersebut, pengadilan niaga menolak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit tersebut karena tidak diajukan melalui Bank Indonesia. Hal ini berarti, selama Bank Indonesia tidak memohonkan pailit terhadap bank yang tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka terhadap bank tersebut tidak dapat dipailitkan. 77 5.

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Berkaitan dengan debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek,

lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU. Karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan BAPEPAM. Selain itu, BAPEPAM juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

77



53

Dalam prakteknya, ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum maupun praktisi. Hal ini berkaitan pada penafsiran terhadap fungsi dan tugas BAPEPAM. Pendapat pertama menyebutkan bahwa terhadap perusahaan yang go public, keterlibatan BAPEPAM mutlak diperlukan. Hal ini mengingat bahwa BAPEPAM merupakan pihak yang bertugas untuk mengawasi jalannya kelancaran pasar modal. Oleh karena itu, BAPEPAM mutlak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh para emiten yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pasar modal. Namun pada sudut pandang yang lain, hendaknya keterlibatan BAPEPAM hanya cukup dilaporkan saja. Berdasarkan semangat dan asas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, BAPEPAM tidak diinginkan untuk turut campur, apalagi mengambil alih hak-hak investor dan emiten. 78 Pendapat kedua, ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan pailit oleh emiten selaku debitor maupun oleh para investornya selaku kreditor dari emiten yang bersangkutan diambil alih oleh BAPEPAM. Berdasarkan semangat dan asas Undang-Undang Pasar Modal, tugas BAPEPAM adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari para investor publik yang harus dilindunginya. Dengan dasar alasan ini, maka terlihat bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU tersebut tidak sejalan dengan universaly accepted

78

Ibid., hal. 57.


54

principle dari suatu Bankruptcy Law. Ketentuan ini dapat menghambat pertumbuhan pasar modal. 79 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, sesuai dengan pendirian berkenaan dengan wewenang Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang merupakan bank, sebaiknya diambil pendirian bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan BAPEPAM, hanya dapat dipertimbangkan oleh pengadilan niaga apabila untuk permohonan tersebut telah diperoleh persetujuan dari BAPEPAM. Dengan kata lain, pengadilan niaga tidak boleh memutuskan pailit suatu perusahaan efek apabila BAPEPAM tidak menyetujuinya. Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa seperti halnya Bank Indonesia dalam hal debitor adalah suatu bank, tidak mustahil BAPEPAM dapat menghadapi potensi untuk digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila menolak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perusahaan efek. 80 Menurut Rahayu Hartini, sudah tepat apabila hanya BAPEPAM yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, karena pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh BAPEPAM dengan tujuan untuk terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Dan yang lebih penting lagi untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Pasar Modal. 81 Setelah dibentuknya OJK berdasarkan UUOJK, maka BAPEPAM secara kelembagaan telah dihapus dan digantikan oleh OJK. Menurut Pasal 1 angka 1 79

Ibid., hal. 57-58. Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal. 120-121. 81 Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 90. 80


55

UUOJK, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UUOJK. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUOJK menyatakan bahwa: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka selain fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal yang beralih dari BAPEPAM ke OJK, secara otomatis pula wewenang BAPEPAM dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga terhadap debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU, telah beralih ke OJK. 6.

Menteri Keuangan Berkaitan

dengan

debitor

yang

merupakan

perusahaan

asuransi,

perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU. Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) tersebut adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian.


56

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai usaha perasuransian. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 ayat (5) tersebut dijelaskan bahwa kewenangan

untuk

mengajukan

permohonan

pernyataan

pailit

terhadap

perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Selain kepailitan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) tersebut menjelaskan pula terkait dengan kepailitan dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dana pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dana pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap danapensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Sedangkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik


57

adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan

Menteri

Keuangan

dalam

mengajukan

permohonan

pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah sama seperti kewenangan Bank Indonesia dan OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK dan PKPU. Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU tersebut di atas, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik kepada pengadilan niaga adalah Menteri Keuangan. Akan tetapi setelah dibentuknya OJK berdasarkan UUOJK, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun telah beralih dari Menteri Keuangan ke OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUOJK. Dengan demikian, beralih pula kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan dana pensiun ke OJK. Dengan kata lain, bahwa setelah dibentuknya OJK, Menteri Keuangan hanya berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berkaitan dengan kepailitan, OJK telah mengeluarkan peraturan terkait dengan kepailitan instansi yang berada di bawah pengawasannya. Untuk


58

kepailitan

perusahaan

asuransi

dan

perusahaan

reasuransi,

OJK

telah

mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Akan tetapi, sampai saat ini untuk kepailitan perusahaan efek, OJK belum mengeluarkan peraturan terkait dengan kepailitan perusahaan efek. C. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit Setiap orang, baik orang perseorangan maupun badan atau korporasi dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, dan syarat tersebut dapat dibuktikan secara sederhana. Ketentuan Pasal 1 angka 11 UUK dan PKPU menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dan dapat diajukan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. 82 Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:

82



59

1.

Orang perseorangan Dalam hal orang perseorangan dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah

orang perseorangan baik laiki-laki maupun perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. 83 Apabila debitor yang belum menikah mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, maka permohonan tersebut dapat secara langsung diajukan kepada pengadilan niaga yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUK dan PKPU, terhadap debitor yang sudah menikah atau terikat dalam hubungan pernikahan yang sah mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut, bahwa syarat adanya persetujuan suami atau istri tersebut berlaku apabila pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut adalah debitor. Persetujuan tersebut diperlukan menyangkut harta bersama. Suatu ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 2.

Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan

badan hukum menjalankan suatu usaha berdasarkan perjanjian antar anggotanya, tetapi perserikatan atau perkumpulan ini bukan merupakan badan hukum, artinya

83

Ibid., hal. 64.


60

tidak ada pemisahan harta perusahaan dan harta kekayaan pribadi pengurus atau anggotanya. 84 Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan tersebut adalahmaatschap (persekutuan perdata), firma, dan persekutuan komanditer. Oleh karena bukan merupakan badan hukum, maka dalam kepailitan perserikatan atau perkumpulan tersebut, hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pernyataan pailit terhadap firma dan persekutuan komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang perusahaan. 85 3.

Perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan

sebutan “rechtsperson”, dan dalam kepustakaan Common Law sering disebut dengan istilah “legal entity”, “juristic person”, atau “artificial person”. 86 Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berpikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai central bewustzijn. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (natuurlijke personen), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan gugat badan hukum. 87 Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, 84

https://clickgtg.wordpress.com/2008/07/02/hukum-kepailitan-di-indonesia/, diakses pada tanggal 07 November 2016. 85 Imran Nating, Op.Cit., hal. 35. 86 Ibid., hal. 34. 87 Ibid.


61

organ badan hukum tersebutakan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. 88Perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah Perseroan Tebatas (PT), koperasi, dan yayasan. Apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi, atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan

hukum,

maka

pengurus

yang

mempunyai

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh persero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. 89 4.

Harta peninggalan (warisan) Berdasarkan ketentuan Pasal 207 UUK dan PKPU, bahwa harta kekayaan

orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditornya mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Dengan demikian, bahwa debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit tersebut. Akan tetapi, permohonan pernyataan pailit 88

Rahayu Hartini, Op.Cit., hal. 97. Ibid.

89


62

tersebut tidak ditujukan bagi para ahli warisnya. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 90 Permohonan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan harus memperhatikan ketentuan Pasal 210 UUK dan PKPU, yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal. 91 5.

Perkumpulan perseroan (holding company) UUK dan PKPU tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan

terhadap suatu holding company dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. 92 Permohonan kepailitan tersebut selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan. 93 6.

Penjamin (guarantor) Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

bahwa penanggungan utang atau borgtocht adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi 90

Pasal 1107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, semua orang yang mengutangkan kepada si meninggal dan semua penerima hibah wasiat dapat menuntut dari orang-orang yang mengutangkan kepada si waris, supaya harta peninggalan dipisahkan dari harta kekayaan si waris tersebut. 91 http://click-gtg.blogspot.co.id/2008/06/hukum-kepailitan-di-indonesia_7388.html, diakses pada tanggal 08 November 2016. 92 Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 03/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dan Nomor 04/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, menolak permohonan kepailitan terhadap holding company dan anak perusahaannya karena diajukan dalam permohonan yang berbeda. Pengadilan berpendapat bahwa pemohon seharusnya mengajukan satu permohonan pada waktu yang sama terhadap keduanya. Dalam Imran Nating, Op.Cit., hal. 30. 93 Ibid.


63

kewajiban debitor 94 apabila debitor bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penanggungan ini sifatnya accessoir atau merupakan suatu perjanjian tambahan di samping perjanjian pokok (perjanjian kredit). Hal ini mempunyai akibat bahwa apabila perjanjian pokoknya batal atau berakhir, maka perjanjian tambahannya pun menjadi batal atau berakhir dengan sendirinya. 95 Seorang guarantor adalah seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor apabila debitor lalai (cidera janji). Penjamin baru menjadi debitor/berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama/debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai/cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun. Sifat accessoir dari pemberian jaminan membawa kreditor dalam posisi lemah. Karena berdasarkan ketentuan tersebut, penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor telah lalai dalam membayar utangnya. Jika demikian pun, barang milik debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. 96

94

Menurut Rasjim Wiraatmadja, dalam surat jaminan umumnya dimuat klausula yang berbunyi: “Penjamin dengan ini menjamin dank arena itu berjanji serta mengikatkan diri untuk dan atas permintaan pertama dari kreditor membayar utang secara tanpa syarat apapun dengan seketika dan secara sekaligus lunas kepada kreditor, termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh debitor”. Dalam Ibid. 95 Ibid., hal. 30-31. 96 Ibid., hal. 32-33.


64

Dalam praktiknya, setiap kreditor atau bank selalu meminta penanggung melepaskan hak istimewanya. 97 Apabila debitor ingkar janji, penanggung dapat diminta pertanggungjawabannya secara langsung. Jerry Hoff mengungkapkan, tidak ada keraguan

lagi bahwa berdasarkan undang-undang kepailitan

diperbolehkan memohon kepailitan terhadap penjamin, baik suatu badan ataupun perorangan. Alasannya, penjamin adalah seorang debitor. Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran oleh debitor. 98 Syarat yang harus dipenuhi agar penjamin dapat dinyatakan pailit adalah: 99 a.

Debitor benar-benar sudah tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

b.

Penjamin tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

c.

Harus dapat dibuktikan bahwa penanggung mempunyai dua atau lebih kreditor. Bukti-bukti yang dapat diajukan oleh pemohon untuk mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya adalah: 100 a.

Surat perjanjian kredit antara debitor dan kreditor.

b.

Surat perjanjian penjaminan antara kreditor dan penjamin. 97

Menurut Arie S. Hutagalung, hak istimewa penanggung utang adalah: hak untuk menuntut lebih dahulu (vorrecht van uitwinning) (Pasal 1831 KUH Perdata), hak untuk membagi utang (voorrecht van schuldsplitsing) (Pasal 1837 KUH Perdata), hak untuk mengajukan eksepsi (Pasal 1847 KUH Perdata), hak untuk membebaskan sebagai penanggung/penjamin dikarenakan kesalahan debitor (Pasal 1848 KUH Perdata). Ibid. 98 Ibid. 99 Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 28. 100 Ibid., hal. 28-29.


65

c.

Penjamin mempunyai utang kepada dua atau lebih kreditor.

d.

Salah satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

7.

Bank UUK dan PKPU membedakan antara debitor bank dan bukan bank.

Pembedaan tersebut dilakukan oleh UUK dan PKPU mengenai siapa yang dapat atau berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu bank. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUK dan PKPU. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi, dan hanya dapat diambil oleh Bank Indonesia. 101 8.

Perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian UUK dan PKPU telah mengatur bahwa debitor yang merupakan

perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Akan tetapi permohonan pernyataan pailit tersebut hanya dapat diajukan oleh OJK sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU juncto Pasal 55 ayat (1) UUOJK. Hal tersebut dikarenakan bahwa lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan OJK.

101

Imran Nating, Op.Cit., hal. 36.


66

9.

Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik UUK dan PKPU juga mengatur bahwa perusahaan asuransi, perusahaan

reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dapat dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Akan tetapi yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun hanya OJK setelah fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan khususnya perasuransian dan dana pensiun beralih dari Menteri Keuangan kepada OJK sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UUOJK. Sedangkan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyatan pailit terhadap debitor yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU hanya Menteri Keuangan.


BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Recommend Documents