BAB II PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

BAB II PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Sanksi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sanksi adalah kata yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Ketika mendengar istilah sanksi maka yang ada di gambaran masyarakat adalah Hukuman. Asal katanya sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undangundang. Sanksi dalam arti lain adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam lingkungan masyarakat, kata sanksi banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Misalnya dalam mencuri, maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari kampung atau di tahan di kepolisian setempat. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang di jatuhkan oleh Pengadilan. Dalam konteks sosiologi, Sanksi juga merupakan konteks sosial.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam

konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan Hukum.

Sanksi sering juga dikenakan dalam konteks lain seperti Sanksi

internasional yang meliputi langkah hukum dan juga sanksi militer. Jadi, Pengertian Sanksi memang cukup luas jika dipandang dari berbagai konteks. Dengan adanya Sanksi diharapkan bisa membuat seseorang atau kelompok

13 Universitas Sumatera Utara

menjadi jerah dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka baik kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda. 10 Dalam suatu negara perlu diberlakukankannya sanksi bagi seluruh masyarakat dan tidak terkecuali bagi Aparat Negara yang melanggar PeraturanPeraturan ataupun disiplin hukum yang telah ditetapkan oleh Negara tersebut. Di negara Indonesia Penegak hukum yang bertugas untuk mengawasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Masyarakat dan menjatuhkan hukuman bagi pelanggar disiplin di Indonesia adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi secara umum adalah Suatu pranata umum sipil yang menjaga Ketertiban, Keamanan, dan Penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan suatu lembaga Penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, Ketertiban, dan penegakan hukum sehingga lembaga kepolisan pasti ada di seluruh negara yang berdaulat. 11 Ditinjau dari segi Etimologis istilah Polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah Polisi dengan sebutan “politeia”, di Inggris “police” juga dikenal istilah “constable”, di Jerman “polizei”, di Amerika di kenal dengan “sheriff”, di Belanda dikenal istilah “politie”, di jepang Polisi dengan istilah “koban” dan “chuzaisho”. Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah“politie” di

10

http://www.pengertian menurut para ahli .com/pengertian-sanksi-/ diakses pada tanggal 10 februari 2013

11

http://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi diakses pada tanggal 15 juni 2017


Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Adapun

pengertian

Kepolisian Negara

Republik indonesia adalah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pada Pasal 1 ialah Kepolisian segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Anggota Kepolisian Negara Republik Indoneia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian juga merupakan Aparat penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkenaan langsung dengan masyarakat setiap saat. Sedangkan pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah Organ pemerintah yang ditetapkam sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. B. Kedudukan dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia 1. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam Struktur Organisasi Kenegaraan Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian pada posisi yang ada pada organisasi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan hubungan Aktivitas dan Fungsi dibatasi.

12

Dari Arti tersebut dapat dimengerti Struktur Organisasi Kepolisian

merupakan suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiri dari 12

http://rynaldi-dwitama.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-struktur-organisasi .html diakses pada bulan mei 2012


bagian-bagian yang saling memiliki hubungan satu sama lain bekerja bersama mencapai tujuan organisasi. Melihat lembaga Kepolisian adalah Kepolisian nasional yang pusatnya di Markas Besar, sedangkan Pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, dengan demikian hubungan antara Kepolisian Tingkat Pusat ( Mabes Polri) dengan Kepolisian di tingkat Provinsi (Polda) menganut sistem Desentralisasi. Desentralisasi Administrasi yang dimaksud adalah Transfer Kegiatan Pemerintahan Pusat kepada Pejabat tingkat daerah untuk kerja lebih Efektiv dan Efisien. Demikian dengan Organisasi Kepolisian tingkat Mabes Polri kepada Polda adalah transfer Aktivitas atau kewenangan yang telah dipilih dan dipilah Pusat Mabes akan dilaksanakan oleh Jenjang Organisasi dibawahnya, yaitu Polda dan berjenjang ke tingkat Polres. Polisi juga merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan paling Problematik. Sesuai dengan fungsi dan perannya, Kedudukan POLRI harus di tempatkan dalam posisi yang independen. Namun disisi lain apabila independensi kedudukan Polisi salah dalam penataan sistemnya maka Polisi dapat menjelma menjadi institusi yang super power karena tugas dan kewenangannya yang begitu luas.Di banyak negara demokratis, posisi Polisi selalu berada dalam bentuk penyelenggara Operasional, apakah di bawah Departemen terkait, membentuk Departemen sendiri, atau membuat Kementrian sendiri yang khusus mengurusi masalah Keamanan dalam negeri. Namun setiap negara memiliki karakteristik dan kondisi keamanannya masing-masing sehingga format dan corak serta sistem Kepolisian di suatu negara juga berbeda. Salah satu hal yang terpenting dalam kedudukan Polisi adalah bagaimana membangun paradigma


tentang akuntabiltas pada substansi, bukan pada wadah. Posisi di manapun Polisiakan terukur sejauh mana akuntabilitas Polisi dapat dipertanggungjawabkan. Artinya peluang untuk tetap di posisi seperti sekarang besar peluangnya selama pengawasan yang aktif dapat dilakukan. Kedudukan Kepolisian Tidak diatur secara jelas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Laut,Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Namun tetapi Pasal 10 UUD 1945 yaitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sudah jelas berbeda dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 5 UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut Pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan polri dalam menjalankan Tugasnya. Sehingga Ketentuan dari pasal 30 tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dimana dalam Undang-Undang ini dimaksud Lembaga Kepolisian di posisikan dibawah Presiden dan Bertanggungjawab kepada Presiden, seperti Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI. Dilihat dari Sejarah perkembangan, upaya untuk memposisikan Kepolisian membutuhkan proses perjuangan dan Pertentangan antara beberapa Lembaga yang menginginkan Kepolisian berada di bawah lembaganya, seperti Kementrian Dalam

Negeri,

Kementrian

Kehakiman

dan

Jaksa

Agung.

Pergulatan

memposisikan Lembaga Kepolisian tetap berjalan dan Pada era reformasi dikeluarkan Tap. MPR RI NO.VII/MPR/2000 dan dibentuknya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 sehingga Polisi di posisikan kedudukannya dibawah Presiden.


Posisi dibawah Presiden merupakan letak Pertanggung jawaban secara manajemen, karena secara operasional Polisi secara universal harus independent, bebas tanpa dikendalikan oleh suatu kekuatan apapun. Dengan kedudukan langsung di bawah presiden, Polisi memposisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan, dan operasional sekaligus, yang memang harus diakui atau tidak merupakan suatu kondisi yang tidak tepat bagi tata pemerintahan yang baik. Kompolnas juga berpengaruh pada kedudukan Polisi. Hal ini di bahas dalam pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa tugas Kompolnas yaitu: A. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polisi dan B.

Memberi

pertimbangan

kepada

Presiden

dalam

pengangkatan

dan

pemberhentian KAPOLRI. Kemudian dalam melakanakan tugasnya Kompolnas berwenang untuk mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkait dengan anggaran POLRI, pengembangan sumber daya manusia POLRI dan pengembangan sarana dan prasarana POLRI, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan POLRI yang profesional dan mandiri C.

Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian

dan menyampaikan kepada Presiden. Pengembangan terhadap penguatan Kompolnas merupakan hal krusial sehingga dapat melakukan pengawasan bersifat administrasi kepada POLRI. Salah satu bentuknya, Kompolnas akan diberi wewenang pemeriksaan internal di kepolisian. Selama ini, pemeriksaan internal di tubuh kepolisian dipimpin


Inspektur Pengawasan Umum Mabes POLRI. Semua kebijakan strategis dalam menajemen dan administrasi harus melalui keputusan kolektif oleh anggota Kompolnas, sehingga secara otomatis KAPOLRI hanya melaksanakan keputusan strategis secara operasional saja. 2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Fungsi Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu Fungsi fungsi Pemerintahan Negara di bidang Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat.” Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan Masyarakat. Polisi Bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian, Polisi Juga berfungsi sebagai Aparat Penegak Hukum. Polisi bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain yaitu Kejaksaan dan Pengadilan. Secara historis sebenarnya keberadaan lembaga kepolisian pernah berdiri sendiri.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 11 D Tahun 1946 tanggal 1 Juli 1946, kepolisian ditempatkan di bawah Perdana Menteri. Namun kemudian Polisi ditempatkan di bawah kendali militer berdasarkan Penetapan Pertahanan

Dewan

Negara No.112 tanggal 1 Agustus 1947. Kondisi tersebut terus

dipertahankan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Hankam dan UU No. 28 Tahun 1997 tentang POLRI. Namun berdasarkan Kepres No. 89 Tahun 2000 yang kemudian dikukuhkan melalui Tap MPR No. VII Tahun 2000 kemandirian POLRI sudah dijamin, lalu dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002.


Kehidupan Negara tidak akan berjalan tanpa kepolisian. Mengingat pentingnya kepolisian maka sudah seharusnya Polisi diberikan Kesempatan mandiri dalam menjalankan tugas selaku pemeliharaan keamanan dan sebagai Aparat Penegak Hukum. Tanpa Kepolisian Polisi tidak dapat berjalan dengan baik. Di indonesia sejak jaman Reformasi, Lembaga Kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat. Kebijakan Memandirikan Polisi dengan menempatkan dibawah Presiden berarti polisi memiliki kedudukan dengan penegakan hukum lainnya. 3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Sebagai aparat negara yang bergerak dibidang hukum POLRI memliki Tugas pokok yang harus di jalankan. Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia yaitu: a.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b.

Menegakan hukum, dan

c.

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 13 Dalam proses untuk melaksanakan tugas pokok tersebut POLRI

diharuskan untuk melakukan: a.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

b.

Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

13

Wekipedia.com. Diakses Pada Tanggal 25 April 2017


c.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

d.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

e.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f.

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa.

g.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

h.

Menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian.

i.

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j.

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

k.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.


l.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 14 Sedangkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana

tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, Pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang POLRI diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain; a.

Menerima laporan dan/atau pengaduan.

b.

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum.

c.

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyekit msyarakat.

d.

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

e.

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

f.

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

g.

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

h.

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

14

Ibid


i.

mencari keterangan dan barang bukti.

j.

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

k.

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

l.

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat.

m.

Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu 15

Sedangkan menurut Peraturan Perundang-Undangan Wewenang kepolisian ada beberapa : A. Wewenang Kepolisian Menurut Tap. MPRRI No. VI/MPR/ 2000 Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 memberikan perubahan yang prinsip bagi eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sekaligus menegaskan perbedaan peran kepolisian dengan tentara, disamping itu memisahkan secara tegas eksistensi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sehingga tidak ada lagi lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai wadah untuk mengintegrasikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Di dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 menetapkan, bahwa “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara”, sedangkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara

15

Ibid


yang berperan dalam memelihara keamanan”. Di sini ada perbedaan peran yang sangat mendasarantara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran dalam “pertahanan negara”, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) “memelihara keamanan”. Yang dimaksud pertahanan negara adalah sebagaiprotector, yakni menjaga dan memelihara kedaulatan negara dan integritas bangsa dengan menangkal segala kegiatan dan tindakan yang mengancam keutuhan dan keselamatan negara dan bangsa, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan “memelihara keamanan”, mengandung makna menjaga terpeliharanya situasi dan kondisibebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian akan terjaminnya segala kepentingan, atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. 16 Pertahanan negara ini menjadi tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam negeri menjadi tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Walaupun dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan harus bekerjasama dan saling membantu, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000, akan tetapi peran tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing

lembaga. Hal ini sebagai konsekuensi logis

16

http://kakpanda.blogspot.co.id/2013/01/tugas-dan-kewenangan-kepolisian.html diakses pada tanggal 7 januari 2013


adanya pemisahan secara kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. B.

Wewenang Kepolisian Menurut Tap. MPR RL No. VII/MPR/ 2000. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara

Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 khususnya pasal 3 ayat (1) yang menetapkan “Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sehingga Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 ini mengatur lebih rinci dan jelas peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 6 ayat (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan dalam menjalankan perannya tersebut wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Setelah keluarnya Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 pemisahan secara kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut perannya telah jelas- jelas beda dan dipisahkan, serta dipertanggungjawabkan oleh masing- masing lembaga. Peran kepolisian di atas adalah sebagai peran pokok, selain itu masih ada peran- peran yang lain yang bersifat khusus, yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan perdamaian Perserikatan


Bangsa- Bangsa, sebagai mana dirumuskan dalam pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 yang subtansinya, sebagai berikut: a.

apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada Tentara

Nasional Indonesia; b.

turut serta secara aktif dalam tugas- tugas penanggulangan kejahatan

internasional sebagai

anggotaInternational

Criminal

Police

Organization

Interpol; c.

membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace

keeping operation) di bawah bendera Perserikatan Bangsa- Bangsa. 17 Berkaitan dengan keikutsertaannya dalam penyelenggaraan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. C. Wewenang Kepolisian

Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara

yang menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

17

Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Ket. MPR RI No. VII/MPR/2000.


Dari rumusan ini dapat dimaknai, pada tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dapat terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupunpsychis, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah. Atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, dan tidak mengandung resiko. 18 Di dalam mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib tersebut diselenggarakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Tugas memberikan

perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tugas-tugas sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisiil. Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut adalah merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/ 2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Sehingga secara teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis (grondwet). D. Wewenang Kepolisian Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah merupakan tindak lanjut dan amanat Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2), yang menyebutkan “Hal-

18

DepDik Bud,Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisikedua, BalaiPustaka, Jakarta, 1994, hal. 29.


hal yang menyangkut Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara lengkap dan terperinci diatur lebih lanjut dalam Undang-undang secara terpisah”. Oleh karena itu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 merupakan undang- undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi: eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Di dalam undang-undang dimaksud fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, adalah merupakan tugas dan wewenang kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya secara kelembagaan. Sedangkan perannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dimana tugas dan wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah.


Dari konsep tugas dan wewenang POLRI di atas, bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana menjadi

yang

cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian, untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi kepolisian adalah salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. E. Wewenang Kepolisian Menurut Keppres No. 89 Tahun 2000 Keputusan Presiden adalah merupakan salah satu peraturan perundangundangan, sehingga fungsi kepolisian yang diatur di dalam Keputusan Presiden juga merupakan legalisasi tentang tugas dan wewenang kepolisian, namun Keputusan Presiden dimaksud memiliki urutan yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Perundang-undangan yang dicabut dengan Tap MPR No. I/MPR/2003 dan ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Tugas dan wewenang kepolisian dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 dirumuskan dalam pasal 1, yang substansinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yangmempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”.


Keputusan Presiden dimaksud semakin menguatkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan, yang dapat dimaknai sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana undang-undang.

C. Dasar Pengaturan Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Ada beberapa dasar hukum yang mengacu pada penerapan sanksi terhadap pelanggar disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu : 1.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

4.

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

5.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


BAB II PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents