BAB II PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian (Pustaka) 1. Pengertian Implementasi Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.
Implementasi
memerlukan
jaringan
pelaksana, birokrasi yang efektif. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat hubungan dan sebab-akibat yang logis antara tindakan dan tujuan.1 Menurut Nurdin ( 2010 : 3 ) mengartikan Implementasi sebagai evaluasi dana aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan
yang
terencana
dan
dilakukan
secara
sungguh-sungguh
berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-harapan agar dilaksanakan sesuai apa yang diinginkan Proses implementasi dilakukan
1 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bany Quraisy, Bandung, 2004, h. 7.
dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan.
2. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah a. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus dengan sistem desentalisasi, para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsipnya pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tujuannya jelas tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memejukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Maka untuk mencapai maksud itu para pejabat di daerah-daerah membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan daerah, kerena daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Asas otonom dan tugas pembantuan secara yuridis formal tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 yang berbunyi :2 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18
2. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai Kepala daerah Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis. 5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peratuan daerah dan peraturan-peratuaran lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
b. Pengertian Pemerintahan Daerah Definisi Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004): “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah.” Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, sedangkan
Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala eksekutif daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagai dimaksud diatas, ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Kepala Daerah wajib memberikan pertanggung jawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah untuk Daerah otonom Kabupaten/ Kota telah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat daerah yang bersangkutan melalui wakilwakilnya yang duduk di DPRD. Sedangkan untuk Kepala Daerah pada wilayah provinsi, karena kedudukannya selain sebagai Kepala Daerah, juga sebagai Kepala Wilayah maka proses rekuitmennya harus memadukan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan daerah (Sarundajang, 2001:77). Pemerintah dalam arti sempit hanyalah lembaga eksekutif saja, sedangkan dalam arti luas mencakup aparatur negara yang meliputi semua
organ-organ,
badan-badan
atau
lembaga-lembaga,
alat
perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.3 Arti sempit dalam pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintah dalam segi struktural dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. 3 Philipus M.Hadjon, Pengertian Pengertian Dasar Tindak Pemerintahan, Djumali, Surabaya, 1982, h. 6.
Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan luar negeri. Pemerintahan harus mempunyai: 1. kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angakatan perang 2. Kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang 3. Kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan. Istilah pemerintahan dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu :4 a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti
segala
kegiatan
atau
usaha
yang
terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka
pemerintahan
berarti
seluruh
tugas
kewenangan Negara.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu politik, Grasindo, Jakarta, 1992, h. 168.
dan
Secara deduktif dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintahan dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fungsi yang bersifat operasional dalam rangka pencapaian tujuan negara yang lebih abstrak, dan biasanya ditetapkan secara konstitusional. Berbagai fungsi tersebut dilihat dan dilaksanakan secara berbeda oleh sistem sosial yang berbeda, terutama secara ideologis. Hal tersebut terwujud dalam sistem pemerintahan yang berbeda, dan lebih konkrit terwakili oleh dua kutub ekstrim masing-masing rezim totaliter (sosialis) dan rezim demokratis. Substansi perbedaan keduanya terletak pada perspektif pembagian kekuasaan negara (pemerintah). Pemencaran kekuasaan (dispersed of power), menurut Leslie Lipson, merupakan salah satu dari lima isu besar dalam proses politik. Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi pelaksanaan pemencaran kekuasaan itu5. Pengertian pemerintah dalam perspektif Undang- Undang dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa : ”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. b. Pasal 4 ayat (1) menentukan : “Presiden
Republik
Indonesia
memegang
kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. c. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa :
5 Joseph Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1988, h. 5.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
Sehubungan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan suatu konsep yang dianut secara formal dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau atau dengan rumusan lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.6 Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menenkankan pada prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk memepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
6 Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintah Daerah kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UII Perss, Yogyakarta, 2006, h. 36.
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No 32 Tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintah
daerah
dalam
rangka
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah yang lainya. Hubungan ynag dimaksud meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan merata. Hubungan-hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan administrasi dan hubungan antarsusunan kewilayahan.7 Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Hubungan
7
kewilayahan
adalah
hubungan
yang
terjadi
sebagai
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesi, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.154
konsekuensi
dibentuk
dan
disusunnya
daerah
otonom
yang
diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.8 Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah ini adalah pemerintah yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lainnya yaitu bagian-bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintah merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Pendapat HAW. Widjaja tentang antar pemerintahan daerah adalah hubungan antara provinsi dengan provinsi, kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara, antaralain perlindungan hal konstitusional, perlindungan kepentingan nasional, kesejahtraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dan pemenuhan komitmen
8
Ibid.
nasional
yang
berhubungan
dengan
perjanjian
dan
konvensi
internasional. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.9 Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Perangkat Pemerintahan atau Wakil Pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa.
c. Peranan Dinas Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang- undang. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 164-165.
Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
Dinas
Daerah
Kabupaten/Kota
menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.10 Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Daerah
Kabupaten/Kota,
untuk
melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
10
http://mitoyono.blogspot.com/2010/12/kedudukan-tugas-dan-fungsi-perangkat, html.
Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.11. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Tinjauan Umum Tentang Tugas Pembantuan Istilah tugas pembantuan secara tegas dan formal pertama kali di gunakan pada masa UU nomor 5 tahun 1974. Pada peraturan perundangundangan
sebelumnya
istilah medebewind dan zelfbestuur.
lebih Dimana
banyak asas
Tugas
digunakan Pembantuan
merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah daerah selain asas desentralisasi dan asas dekosentrasi.12 Lebih lanjutnya mengenai asas tugas pembantuan tercantum dengan tegas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “Pemerintahan daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi otonomi dan tugas pembantuan”.
Menurut Irawan Soejito pada ketentuan tersebut, asas
otonomi selalu bergandengan dengan asas tugas pembantuan (autnomie dan http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah, di akses pada tanggal 3 Januari 2014 12
Wasistiono Sadu, Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif, Fokusmedia: Bandung. 2006, h. 5.
medebewind). Istilah medebewind disalin ke dalam bahsa Indonesia dengan istilah “tugas pembantuan”. Tugas Pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula dapat berupa tugas eksekutif (beschiken). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertaggungjawabkan kepada yang menugaskan.13 Menurut Koesoemahatmadja dalam Nurcholis ( 2007 : 22 ) dalam sistem tugas pembantuan pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi
menyerahkan
urusan
yang
menurut
peraturan
perundangan
merupakan kewenangannya, kepada daerah otonom dibawahnya daerah otonom yang diserahi ini lalu melaksanakannya melalui perangkatnya (dinas-dinas). Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat pelaksana (dinasdinas) tidak bertanggungjawab kepada pemerintah pusat / daerah yang lebih tinggi yang bertugas tapi kepada kepala daerah karena tugas pembantuan pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah atasnya, maka sumber biaya berasal dari pemerintah yang memberikan penugasan. Sumber biaya berasal dari APBN dan atau APBD pemerintah daerah yang lebih tinggi.
a. Dasar Hukum Asas Tugas Pembantuan Pengaturan mengenai Tugas pembantuan diatur dalam Pasal 1 angka 9 menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :14
13
Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.1990, h. 117. 14 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 9.
“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu” Dan dasar asas Tugas Pembantuan tercantum juga dengan tegas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : “Pemerintahan Derah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.15 Ketentuan dalam Pasal 9 angka 1 menurut UU No. 32 Tahun 2004 tersebut merupakan dasar pengaturan mengenai tugas pembantuan. Dalam halnya wewenang propinsi, kabupaten dan kota dalam rangka otonomi daerah (daerah berotonomi) merupakan isi rumah tangga daerah atau yang biasa disebut juga urusan rumah tangga daerah. Bersumber dari otonomi dan tugas pembantuan, otonomi merupakan satu bagian dari desentralisasi. Kepada pemerintahan diserahi wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, dan dapat pula diserahi untuk menjalankan tugas-tugas pembantuan (medebewind).
b. Tugas Pembantuan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pengaturan Tugas Pembantuan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan dan diundangan pada tanggal 15 Oktober 2004 (Lembaran Negara RI nomor 4437), yang terdiri dari 16 Bab, dan 240 Pasal, berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 merupakan
15
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
undang-undang pemerintahan daerah yang kedelapan, dibuat berdasarkan Pasal UUD 1945 yang telah diamandemen. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bagi daerah menggunakan : 1. Asas otonomi 2. Asas tugas pembantuan. Pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tugas pembantuan diatur dalam tiga (3) pasal yang terpisah, yaitu pasal 1 angka (9) mengenai rumusan pengertian tugas pembantuan dan pasal 20 yang mengatur asas penyelenggaraan pemerintahan dan pasal 207. Ketentuan ketiga pasal tersebut, rumusan selengkapnya : 1. Pasal 1 angka 9 menyatakan : “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”16. 2. Pasal 20 ayat (2) menyatakan : “Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”17. 3. Pasal 20 ayat (3) menyatakan : “Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan”18 4. Pasal 207 menyatakan : “Tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa
16
Pasal 1 angka 9 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 20 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 18 Pasal 20 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 17
disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia”19 c. Tujuan Tugas Pembantuan Maksud dilaksanakannya tugas pembantuan adalah mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Asas Tugas Pembantuan yang dapat diimplementasikan, Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
umum.
meningkatkan
Tugas
pembantuan
juga
kelancaran
pelaksanaan
tugas
dimaksudkan untuk dan
penyelesaian
permasalahan serta pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Sementara itu tujuan tugas pembantuan antara lain: untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Selain itu, tugas pembantuan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa diberbagai bidang terutama pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, pekerjaan Umum, Pertanian & Trantib. Tugas pembantuan juga sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pemberian pelayanan diseluruh wilayah Propinsi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi perdesaan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan produksi, kesempatan kerja dan pendapatan desa sesuai dengan karakteristik desa masing-masing. Prinsip-prinsip pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut: 19
Pasal 207 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
1. Program kegiatan Tugas Pembantuan yang dapat ditugaspembantuankan kepada desa (bidang-bidang) dimusyawarahkan terlebih
dahulu
dengan
desa
sebagai
penerima
tugas
pembantuan. 2. Kebijakan dan program tugas pembantuan (bidang-bidang) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat usulan dari hasil rapat koordinasi antara Sekretaris dengan Dinasdinas/Lembaga Teknis Daerah Provinsi sesuai dengan bidang wewenang dan tugas masing-masing. 3. Anggaran atau dana program tugas pembantuan (bidang-bidang) berasal
dari
APBD
Provinsi
atau
dari
Pemerintah
Propinsi, penyaluran dana diberikan secara langsung kepada yang menerima tugas pembantuan yaitu Desa melalui Bank yang ditunjuk. 4. Camat dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten yang membidangi (bidang-bidang) sebagai Tim Pelaksana secara teknis operasional ditetapkan oleh Bupati dan diusulkan kepada Gubernur. 5. Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat. 6. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa penerima tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Camat dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas/LTD Provinsi.
7. Pemantauan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Propinsi dan Dinas-dinas/Lembaga Teknis Daerah (5 bidang). 8. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi, transparan dan akuntabilitas. Tugas pembantuan, sebagai salah satu asas pemerintahan, mengandung pengertian penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya konstribusi Pusat atau Propinsi dalam hal pembiayaan pembangunan, maka besarnya konstribusi tersebut dapat digunakan untuk mengukur besarnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.20
20 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu
penyelenggaraan
pemerintahan,
dan
pengembangan
pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugastugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan
oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugastugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.21 Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah yang dalam system pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Ruang lingkup Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan
21 Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.22 Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PP 7/2008), meliputi: 1. Pelimpahan urusan pemerintahan. 2. Tata cara pelimpahan. 3. tata cara penyelenggaraan; dan 4. tata cara penarikan pelimpahan. Berkenaan
dengan
tugas
pembantuan,
pemerintah
dapat
memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan diluar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota 22
Pembantuan.
Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
dan/atau pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.
d. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Sehubungan dengan pemberian tugas pembantuan dapat dilakukan oleh Pemerintah kepada daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dan Desa, serta dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa maupun dari dari Kabupaten Kota kepada Desa. Terkait dengan hal yang dimaksud, maka tata cara atau mekanisme penyelenggaraan tugas pembantuan, baik inisiatif datangnya dari pemberi tugas maupun penerima tugas pembantuan, sebagai berikut : 1. Pola Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Kabupaten/Kota 1.1.
Tata cara Tugas Pembantuan dari pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota (Inisiatif dari Departemen Teknis Pusat) yaitu sebagai berikut : a. Departemen dan lembaga Pemerintah Non Departemen memberitahukan kepada Bupati/Walikota mengenai Rencana Pemberian Tugas Pembantuan.
b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dinas/Lembaga Teknis. c. Hasil Rakor disampaikan kepada Bupati/Walikota, kemudian Bupati/Walikota
memberitahukan
mengenai persetujuan
pelaksanaan Tugas Pembatuan kepada Departemen dan Lembaga Non Departemen yang merencanakan memberi Tugas Pembantuan dengan tembusan kepada Gubernur. 1.2.
Tata cara Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota (Inisiatif dari Kabupaten/Kota) : a. Perangkat
Kabupaten/Kota
(Dinas/Lembaga
Teknis)
menginvestarisasi kegiatan dan kewenangan Pemerintah Pusat yang mungkin dapat ditugaspembantukan baik secara tetap maupun temporer. b. Hasil
investarisasi
dilaporkan
kepada
Bupati/Walikota
melalui Sekretaris Daerah. c. Bupati/Walikota
menugaskan
Sekretaris
Daerah
agar
membahas usulan dari Dinas/Lembaga Teknis melalui rapat koordinasi. d. Hasil Rapat Koordinasi tersebut oleh Bupati/Walikota diusulkan
kepada
Menteri/Pimpinan
Lembaga
Non
Departemen mengenai kemungkinan Tugas Pembantuan dubidang tertentu dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
e. Bupati/Walikota selanjutnya menunggu kemungkinan adanya Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
e. Latar Belakang Perlunya Pemberian Tugas Pembantuan a. Adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada desa (Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksananya : UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004). b. Adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat. c. Adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efesien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel. d. Kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya. e. Citra pemerintah pusat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap Pemerintah yang berkuasa ( Sadu Wasistiono, 2006 : 2 – 3 ).
f. Sumber dan Anggaran Tugas Pembantuan Pelaksanaan
Tugas
Pembantuan
dari
Pemerintah
kepada
Pemerintah Daerah dan Desa diikuti dengan pembiayaannya. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ditegaskan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan. Yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara adil, proporsional, demokratis, adil, transparan dan efisien dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan.23 Dana penyelengaraan Tugas Pembantuan yang berasal dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan secara khusus di dalam pasal UU No. 33 Tahun 2004 yang menyebutkan antara lain : 1. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementrian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. 2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah 3. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan penugasan yang diberikan. 23
Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
4. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. 5. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dana anggaran kementrian negara /lembaga yang berkaitan dengan kegiatan Tugas Pembantuan kepad DPRD. 6. Rencana kerja dan anggaran diberitahukan kepada DPRD pada pembahasan RAPBD. 7. Pendanaan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik. 8. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementrian Negara/Lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana dan anggaran kementrian Negara/Lembaga.
4. Tinjauan Umum Mengenai Perpustakaan a. Pengertian Perpustakaan Perpustakaan berasal dari kata “pustaka” yang berarti buku atau kitab. Dalam bahasa Inggris perpustakaan disebut library, bahasa Belanda bibliotheek, bahasa Perancis bibliotheque, bahasa Spanyol dan Portugis bibliotheca. Kalau kita telusuri library berasal dari kata Latin liber artinya buku, sedangkan akar kata bibliotheek adalah biblos dari bahasa Yunani artinya tenetang buku. Kata biblos ini kemudian berkembang menjadi bible yang artinya Alkitab24. Rupanya istilah perpustakaan selalu berkaitan dengan buku. Atas dasar itu pula banyak orang yang mendefinisikan perpustakaan secara sederhana sebagai 24
2007, h. 1.5
Mud Mudjito, Materi Pokok Pembinaan Minat Baca, Universitas Terbuka, Jakarta,
kumpulan buku-buku atau gudang buku saja tidak pernah terpikirkan, bahwa buku-buku itu dikumpulkan berdasarkan maksud dan tujuan tertentu sebagaimana dikatakan oleh W.P Napitupulu bahwa
25
:
“...perpustakaan pada umumnya dianggap tak lain hanya berkumpulnya bahan-bahan bacaan atau sesuatu gudang buku saja, tidak menjadi pemikiran bahwa buku-buku dan bacaan itu dikumpulkan berdasarkan maksud tertentu dengan tujuan yang diarahkan pada bahan-bahan itu”. Ada banyak arti perpustakaan dan banyak pengertian tentang perpustakaan yang dikemukakan para pemikir di bidang pustakawanan. Termasuk pengertian masyarakat awam yang sering memandang perpustakaan dalam arti sempit. Menurut UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (pasal 1) pengertian perpustakaan adalah sebagai berikut : “ Perpustakaan adalah institusi pengelolah koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka “
b. Dasar Hukum Perpustakaan, Urusan Perpustakaan dan Pustakawan 1. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-Undang ini memayungi pembentukan, keberadaan, dan penyelenggaraan perpustakaan yang ada di Indonesia.
Napitupulu, W.P. “Perpustakaan Umum Sebagai Pendidikan Luar Sekolah”, Lokakarya Perpustakaan Umum di Cisarua Bogor 11 s.d 13 Juli 1978
2. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Perpustakaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002
tentang
Jabatan
Funsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya. Aturan
ini
memayungi
keberadaan
jabatan
fungsional
pustakawan, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentiannya. 4. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003. Aturan ini berkenaan dengan petunjuk teknis berkaitan dengan jabatan fungsional Pustakawan. 5. Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Aturan ini berkenaan dengan kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. Tentang latar belakang pendidikan dan kemampuan yang harus dimiliki kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. 6. Standar Nasional Perpustakaan (Tahun 2009).
Berisi pedoman Standar Nasional Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum, perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi.
c. Fungsi dan Tujuan Perpustakaan Perpustakaan secara umum memiliki fungsi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi dari masyarakat/pemustaka. Menurut Pasal 4 Bab I UU No. 43 Tahun 2007, tujuan utama perpustakaan yaitu dapat memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca,
dan
memperluas
wawasan
serta
pengetahuan
untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu peran pemerintah sebagai fasilitator berdirinya perpustakaan umum di setiap daerah harus benar-benar dapat memberi dukungan bagi pelaksana fungsi dan tujuan perpustakaan. Adapun secara garis besar tujuan perpustakaan dapat diarahkan untuk : 1. Memasyarakatkan
atau
membudayakan
minat
baca
masyarakat, sejauh ini masih sangat rendah. 2. Mendorong dan mendidik segenap masyarakat dalam rangka pendidikan sepanjang hayat, atau untuk menyadarkan seluruh individu bahwa belajar merupakan kegiatan mendasar yang secara berkelanjutan dilakukan sepanjang hidup. 3. Mendukung sistem pendidikan nasional sebagaiamana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Membuka peluang bagi seluruh anggota masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan setinggi-tinggi dan sedaladalamnya. 5. Membangun
masyarakat
informasi
berbasis
teknologi
informasi dan komunikasi.
d. Peran Perpustakaan dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca Berdasarkan Undang undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa budaya gemar membaca menjadi tanggung jawab keluarga, satuan pendidikan (sekolah), masyarakat, maupun pemerintah. Sebagaimana bunyi Undang undang Pasal 51 tentang perpustakaan berikut ini : 1. Pembudayaan
kegemaran
membaca
dilakukan
melalui
Gerakan Nasional Gemar Membaca. 2. Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat. 3. Satuan
pendidikan
membina
pembudayaan
kegemaran
membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan. 4. Perpustakaan
wajib
mendukung
dan
memasyarakatkan
Gerakan Nasional Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
5. Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
perpustakaan
bekerjasama dengan pemangku kepentingan. 6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada
masyarakat
yang
berhasil
melakukan
gerakan
pembudayaan gemar membaca. 7. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan a. Pengertian Pendidikan Pengertian pendidikan menurut Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kedewasaan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian Pendidikan Menurut Bahasa Yunani berasal dari kata pedagogi yaitu dari kata “paid” artinya anak dan “agogos” artinya membimbing. Itulah sebabnya istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak.26
26 http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan-pengertian-pendidikan.htm, tanggal 22 Januari 2014
diakses
Sementara itu Ki Hajar Dewantara menyebutkan Pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan ialah suatu usaha yang sadar yang teratur dan sitematis, yang dilakukan oleh orang – orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat yang sesuai dengan cita – cita pendidikan.27
b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Plato berpendapat bahwa pendidikan berfungsi membebaskan dan memperbaharui pikiran seseorang untuk dapat lepas dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Aristoteles mempunyai tujuan pendidikan yang mirip dengan Plato, tetapi ia mengaitkannya dengan tujuan negara. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan yang berbahagia (eudaimonia).28 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal
3
menyebutkan
Pendidikan
Nasional
berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
27
1973, h. 4.
28
Amir Daien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional, Jakarta, http://www.putra-putri-indonesia.com/tujuan-pendidikan-nasional.html
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang pendidikan terdahulu yaitu Undang Undang No. 2 Tahun 1989 pada pasal 4 menjelaskan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara konseptual tujuan pendidikan nasional masih sesuai dengan substansi Pancasila, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yaitu melalui fungsi pendidikan yang meliputi29 a. Pendidikan sebagai penegak nilai. Pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam kaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan penegak nilai dalam masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pendidikan memelihara serta menjaga tetap lestarinya nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Untuk memelihara dan menjaga nilai-nilai ini dengan sendirinya dunia pendidikan harus selektif sehingga
29
Ahmadi, Ilmu Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 12.
tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Masyarakat dapat melaksanakan kehidupannya secara tenang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tetap menjadi landasan bagi setiap anggota masyarakat. b. Pendidikan sebagai sarana pengembang masyarakat.Pendidikan dalam suatu masyarakat akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Kiprah pendidikan tersebut sangat tergantung pada seberapa aktif dan kreatif para pendidik dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini biasanya para tokoh masyarakat, para guru dan para pendidik lain merupakan motor penggerak serta kemajuan masyarakat yang bersangkutan. c. Pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi manusia. Melalui pendidikan diharapkan dalam potensi dalam diri individu akan lebih berkembang. Sehingga dengan hal ini perkembangan dalam masyarakat akan terus mengarah yang lebih baik dan tercipta generasi-generasi penerus yang lebih handal. Pengembangan kemampuan anggota masyarakat dalam menyiapkan generasi penerus merupakan tugas dan fungsi pendidikan yang paling menonjol. c. Kegemaran Membaca 1. Pengertian Membaca
Membaca adalah kegiatan seseorang dengan menggunakan pengamatan
melalui
mata
untuk
menterjemahkan
dan
menginterprestasikan tanda atau lambang di atas kertas atau bahan lainnya. Jadi membaca merupakan proses ingatan, penilaian, pemikiran, penghayalan, pengorganisasian pemikiran dan pemecahan masalah. Membaca merupakan alat untuk belajar dan untuk memperoleh kesenangan, informasi yang terkandung dalam suatu bacaan sehingga mendapat pengetahuan dan pengalaman untuk memenuhi kebutuhan manusia atau seseorang30. Dengan demikian membaca dapat dipahami sebagai ; a. Membaca adalah memahami bahasa tulisan, b. Membaca adalah suatu proses mental yang rumit, dan c. Membaca adalah berfikir (pemahaman bacaan adalah rekonstruksi, interpretasi dan evaluasi arti isi tulisan).
2. Tujuan Dan Manfaat Membaca Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tujuan dan pemanfaatan membaca maka harus diketahui terlebih dahulu defenisi dari tujuan dan manfaat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 710) disebutkan bahwa tujuan dan menfaat mengandung arti, “proses, cara, perbuatan, dampak”
30 Idris Kamah, (et.al.), Pedoman Pembinaan Minat Baca, Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, 2002, h. 6.
Dari pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa tujuan dan manfaat membaca adalah suatu proses untuk menambah atau memperkaya diri dengan berbagai informasi yang dilakukan dengan cara membaca bahan bacaan tentang topik-topik menarik. Menurut Heilman ( 1976: 316-322) mengemukakan beberapa manfaat dan tujuan membaca yaitu :
a. Menambah
atau
memperkaya
diri
dengan
berbagai
informasi tentang topik-topik menarik. b. Memahami dan menyadari kemajuan pribadinya sendiri. c. Membenahi atau meningkatkan pemahamannya tentang masyarakat dan dunia atau tempat yang dihuninya. d. Memperluas cakrawala wawasan atau pandangan dengan jalan memahami orang-orang lain dan bagian atau tempattempat lain. e. Memahami lebih cermat dan lebih mendalam tentang kehidupan pribadi orang-orang besar atau pemimpin terkenal dengan jalan membaca biografinya. Berdasarkan tujuan dan manfaat membaca pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan membaca dapat juga memperoleh kepuasan dan kenikmatan emosional artistik. Untuk memenuhi tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh itu, tentu saja memerlukan sejumlah jenis corak atau ragam buku sehingga kebutuhan dan kenyataan individu setiap orang dapat terpenuhi dan disalurkan secara tepat. Tujuan dan manfaat membaca
itu tidak dapat dilihat terpisah dari selera dan minat baca yang berbeda pada setiap individu seseorang.
B. Hasil Penelitian (Lapangan) Dalam bagian ini akan dikemukan tentang hasil penelitian yang penulis peroleh disertai dengan analisis guna menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Hasil penelitan ini dan analisis tersebut disusun mengacu pada konsepkonsep yang telah dituangkan pada Hasil Penelitian (Pustaka). Data Hasil Penelitian
(Lapangan)
diperoleh
dari
beberapa
sumber-sumber
hasil
wawancara dengan Pengurus/staf Perpustakaan Sekolah dan Pengurus/Staf Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga sehingga dianalisis berdasarkan keilmuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta artikel-artikel atau buku-buku yang menunjang penulisan skripsi ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dihasilkan sumber data sebagai berikut: 1. Data Primer a. Sejarah Umum Perpustakaan Daerah Kota Salatiga31. 1) Berdasarkan Cerita Masyarakat Bapak Pandam Padyana (PAWARSA) pernah memberikan keterangan bahwa perpustakkan umum sudaha ada di salatiga sejak tahun 1950-an. Hal ini mungkin karena berdasarkan UU No. 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 31
Materi Dialog Interaktif Walikota menyapa dengan Tema PERPUSTAKAAN
lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang wajib diselenggrakan oleh Kota Kecil termasuk Salatiga. Dalam urusan ini terdapat salah satu kewajiban untuk mengusahakan perpustakaan rakyat. Keberadaaan gedung/tempat perpustakaan ini berada adalah di Jl. Langensuko satu komplek dengan gedung Gris.
2) Berdasarkan Produk Hukum Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sejak tahun 2009 telah mengadakan penelusuran tentang keberadaan perputakaan umum di kota salatiga. Penelusuran keberadaaan Perpustakaan Umum di Kota Salatiga dapat diketahui dari SOTK yang pernah ditetapkan. Berdasarkan penelusuran tersebut sementara sejarah keberadaan Perpustakaan Daerah Kota Salatiga : a)
Tahun 1980-1990 Pembentukan nomenklatur perpustakaan pada tahun 1981
tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga. Kemudian pada tahun 1983 perda tersebut diperbaharui dengan pembaharuan I Perda Nomor 1 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga dan Sekretariat DPRD Kodya Dati II Salatiga. Perpustakaan menjadi sub bagian perpustakaan yang berada di bawah Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana. Pada saat itu keberadaan nya
beralamat di Jl. Letjend Sukowati No. 7 Salatiga, atau sekarang gedung Dekranasda (sebelah timur klenteng Hok Tek Bio) . Titik Indarti, SH., Msi adalah seorang yang dulu pernah menjabat sebagai Kabag Hukum dan Ortala. Sedangkan Kepala Sub Bagian Perpustakaan dijabat oleh Soetomo, BA. Dan Soeradi, BA. b) Tahun 1990-2000 Perubahan perda terjadi lagi pada tahun 1990 dengan keluarnya Perda Nomor 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga. Dua tahun kemudian diperbaharui lagi dengan Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga dan Sekretariat DPRD Kodya Dati II Salatiga. Setelah perubahan struktur organisasi di pemerintah Kota salatiga, pada tahun 1992 Sub Bagian Organisasi dijabat oleh Drs. Petrus Resi, M.Si. kemudian digantikan Dra. Dyah Puryati, M.Si., dan Kasubag Perputakaan berturut-turut dijabat oleh Soeparno Salam Soesono, dan Dra Hardati. Keberadaan perpustakaan
masih menempati
alamat lama yaitu Jl. Letjend Sukowati No. 7 Salatiga. Pada tahun 1994 keluar perubahan I Perda Nomor 7 tahun 1994 dan perubahan II Perda Nomor 6 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II Salatiga dan Sekretariat DPRD Kodya Dati II Salatiga. Pada tahun 1997 terbit Perda Nomor 10 tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan
Umum Kodya Dati II Salatiga. Pada tahun inilah Perpustakaan Umum Kota Salatiga menjadi institusi mandiri sebagai lembaga teknis daerah dengan nomenklatur Kantor Perpustakaan Umum Kotamadya Dati II Salatiga, pada tahun itu juga perpustakaan umum pindah alamat ke Jl. Diponegoro No. 10 Kota Salatiga, sekarang digunakan sebagai Gedung Bank Salatiga (depan BRI). Namun personil yang menjadi bagian perpustakaan umum kurang dari 10 orang. c)
Tahun 2001- sekarang Kedudukan sebagai kantor masih dipertahankan dengan
keluarnya Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah yang didalamnya
tertulis
Nomenklatur
Kantor
Pengolahan
Data
Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah. Seiring dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pemkot Salatiga pada tahun 2002, perpustakaan umum masih dipertahankan sebagai kantor, namun kali ini digabung dengan bidang Arsip dan Data Elektronik. Nomenklatur yang dipakai adalah Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Pengolahan data Elektronik Kota Salatiga. Kepala Kantor dijabat oleh Drs. Harmanto. Perpustakaan umum ditangani oleh seorang Kepala Seksi perpustakaan yang dijabat oleh Sungkono, BA. Alamat kantor ini di Jl. Letjend Sukowati No. 51, sedangkan pelayanan perpustakaan umum berada di Jl . Diponegoro No. 37 Salatiga.
Namun beberapa tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun 2005
nomenklatur
kembali
diperbaharui
menjadi
Kantor
Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan alamat kantor pelayanan dan koleksi yang tetap sama. Pada tahun
2009
terjadi
lagi
perubahan
nomenklatur
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 tahun 2010. Berdasarkan peraturan yang baru itu pula keberadaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah berpindah dari Jl. Sukowati No. 51 ke Jl. Adisucipto No. 7 sedangkan Pelayanan Perpustakaan masih tetap dilakukan di Jl. Diponegoro No. 37 Salatiga. Gedung baru Perpustakaan di Jl. LMU Adisucipto No. 7 diresmikan oleh Walikota Salatiga tanggal 27 Februari 2013, dan pelayan Perpustakaan baru dilakukan di gedung baru mulai tangga 1 Maret 2013.
b. Gambaran Umum Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga32 1) Data Umum Organisasi Dasar Hukum yang sekarang digunakan dalam Penyelenggaraan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Peraturan Daerah
32
Materi Dialog Interaktig Walikota Menyapa dengan Tema PERPUSTAKAAN
Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga. a) Visi : Menjadikan perpustakaan dan arsip sebagai pusat informasi, pengetahuan, dana kebudayaan yang mendukung visi Kota Salatiga. b) Misi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan sarana dan prasaran perpustakaan dan kearsipan. 2) Meningkatkan kualitas SDM dibidang perpustakaan dan kearsipan. 3) Menyelamatkan, memelihara, dan mengamankan arsip sebagai sarana informasi utama. 4) Menarik, memelihara, dan melestarikan karya cetak dan karya rekam hasil budaya bangsa khususnya karya budaya daerah Kota Salatiga 2) Tujuan Perpustakaan a) Memasyarakatkan
atau
membudayakan
minat
baca
masyarakat, yang sejauh ini dinilai masih sangat rendah. b) Mendorong dan mendidik segenap masyarakat dalam rangka pendidikan sepanjang hayat, atau menyadarkan seluruh individu bahwa belajar merupakan kegiatan mendasar yang secara berkelanjutan mesti dilakukan sepanjang hidup.
c) Mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. d) Membuka peluang bagi seluruh anggota masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya. e) Membangun
masyarakat
informasi
berbasis
teknologi
informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam World Summit Of Information Society-WSIS, 12 Desember 2003. f) Perpustakaan dapat menunjang terciptanya situasi dan kondisi sosial yang sehat, sehingga secara umum akan mendukung
pengembangan
modal
dasar
bagi
proses
pembangunan. 3) Struktur Organisasi dan Data Pegawai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 struktur organisasi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga : a) Kepala Kantor b) Kelompok Jabatan Fungsional c) Kasubag Tata Usaha d) Kasi Perpustakaan e) Kasi Arsip Daerah f) Kasi Bina Perpustakaan dan Kearsipan Dan data pegawai perpustakaan 33 orang yang terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan 10 orang tenaga harian lepas.
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
4) Jenis Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Pelayanan Perpustakaan di lakukan dengan berbagai pelayanan seperti Pelayanan sirkulasi (peminjaman, pengembalian, perpanjangan bahan pustaka), Pelayanan keanggotaan,
Pelayanan membaca
ditempat, Pelayanan referensi (koleksi referensi misal : kamus, ensiklopedia, laporan tahunan, statistik), Pelayanan koleksi serial (majalah, koran, buletin, jurnal), Pelayanan perpustakaan keliling, Pelayanan penelusuran informasi, Pelayanan penelusuran literatur, Pelayanan bimbingan pemakai, Pelayanan bimbingan membaca, Pelayanan bercerita, Pelayanan audio visual, Pelayanan koleksi braille (ruang berkebutuhan khusus), Pelayanan komputer bicara, Pelayanan internet (6 buah personal computer, wifi/hotspot), Pelayanan koleksi
anak, Pelayanan koleksi digital, Pelayanan ruang pojok laktasi, Pelayanan broadband learning centre (BLC) pada bulan september, dan Pelayanan Galery Planing (bulan. Oktober/November). a) Jam Layanan Perpustakaan Jam Layanan : I. II. III.
Hari Senin – Jumat
: 08.00 – 20.00 WIB
Hari Sabtu dan Minggu : 08.00 – 16.00 WIB Hari Libur Nasional
: Pelayanan Libur
Jam Layanan (bulan puasa) : I. II. III.
Hari Senin - Jumat
: 08.00 – 17.00 WIB
Hari Sabtu dan Minggu : 08.00 – 16.00 WIB Hari Libur Nasional
: Pelayanan Libur
b) Anggaran dari APBD dan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka I.
Tahun 2011
: Rp. 304.700.000,-
II.
Tahun 2012
: Rp. 297.400.000.-
III.
Tahun 2013
: Rp. 606.000.000.-
IV.
Jumlah buku
: 27.254 eks
Jumlah CD – ROM/VCD
: 519 eks
Jumlah Piringan Hitam
: 175 judul.
V. VI.
5) Media Promosi yang digunakan Jenis media promosi yang digunakan di Perpustakaan Daerah Kota Salatiga berupa Media Massa Cetak (Koran, Majalah, Buletin), Media Massa Elektronik (Radio), Media Internet (website, facebook, twitter), Lomba-Lomba (Bercerita, Menulis, Mewarnai), Pameran,
Pentas Musik, Bazar Buku, Brosur / Leaflet, Display Buku Terbaru, Buku Indeks Koleksi Terbaru, Spanduk / Banner, Promosi lewat mobil perpustakaan keliling, papan pengunguman dan dari mulut ke mulut.
c. Bentuk Kerjasama Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga Adapun bentuk kerjasama oleh perpustakaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan perpustakaan kepada mayasrakat dan kepustakawanan di kota salatiga. Mitra kerjasama perpustakaan antara lain: 1) Bidang Koleksi a) Bank Salatiga, memberikan bantuan buku. b) Yayasan Abiyoso, memberikan bantuan buku braile, majalah braile, kaset dan CD braile. c) IPI, memberikan bantuan buku. d) Komunitas Budayawan Salatiga Tempo Doeloe, memberikan bantuan buku. e) SLB Wantu Wirawan, meminjami buku braile. f) Bagian Humas Setda, memberikan majalah Hati Beriman. g) Sekretariat DPRD, memberikan majalah Jiwa Raga. 2) Bidang Promosi a) Sekretariat DPRD, lewat majalah Jiwa Raga. b) Bagian Humas lewat RSPD dan majalah Hati Beriman.
c) Komunitas Budayawan Salatiga Tempo Doeloe, Pelaksanaan Bazar Buku. d) Harian Suara Merdeka. e) Harian Wawasan. 3) Bidang Layanan a) SD, pelayanan perpustakaan keliling. b) SMP, pelayanan perpustakaan keliling. c) PKK, pelayanan perpustakaan keliling. d) PAUD, pelayanan peminjaman buku kolektif. e) TPA, pelayanan peminjaman buku kolektif. f) TBM, pelayanan peminjaman buku kolektif. g) Komunitas Mitra Netra, penyediaan buku braile. h) Language Training Centre UKSW, pelayanan keanggotaan secara terbatas bagi mahasiswa asing yang sedang belajar di salatiga. 4) Bidang Anggaran a) Perpustakaan Nasional RI, berwujud bantuan buku dan mobil perpustakaan keliling. b) Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, berwujud bantuan buku. c) Bank Salatiga, berwujud bantuan buku. d) Yayasan Abiyoso, berwujud bantuan buku braile, majalah braile, kaset dan CD. e) IPI, berwujud bantuan buku.
f) Komunitas Budayawan Salatiga Tempo Doeloe, berwujud bantuan buku. 5) Bidang Tenaga Perpustakaan SD, SMP yang dilayani perpustakaan keliling 6) Bidang Pemateri Bintek UKSW, IPI, PKK 7) Bidang Pelatihan a) Akademi Berbagi, berwujud sharing pengetahuan yang terakhir tentang minat baca. b) Forum Lingkar Pena, berwujud pelatihan menulis. c) Institut Ibu Profesional, berwujud pelatihan bahasa inggris. 8) Kunjungan Anak Berkelompok Sejak dibukanya layanan perpustakaan di gedung baru, tercatat 28 kali kunjungan anak secara berkelompok ke perpustakaan dan menggunakan fasilitas perpustakaan. Lembaga/organisasi/komunitas yang berkunjung ke perpustakaan tersebut antara lain : Pos PAUD Anggrek 08 Sinoman Salatiga, SDN Ledok 07 Salatiga, SDN Salatiga 03 Salatiga, SDN Ledok 01 Salatiga, TK Aisyiyah Pembian kecamatan Sidomukti Salatiga, SDN Sidorejo Lor 01 Salatiga, TK Islam Taruna Tama Kalioso Salatiga, SLB Bina Putra Banjaran Salatiga, SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, MI Ma’arif Mangunsari Salatiga, SMP Islam Sultan Fattah Salatiga, TK-KB-TPA Ibnu Abbas Sidorejo Lor Salatiga, SMPN 8 Salatiga, PAUD Hasanah Umat Ledok Salatiga, School of Life Lebah Putih Ngawen Salatiga,
Little Star Kids Activity Centre Soka Salatiga, SDI Al-Azhar 22 Salatiga, PAUD Purbaya Dukuh Salatiga, SD Islam Kurma Salatiga, Apple Kids Salatiga, Realfunrainbow Preschool Salatiga, SDIT Nidaul Hikmah Sidorejo Kidul Salatiga, PAUD Islam Terpadu Nidaul Hikmah Sidorejo Kidul Salatiga, KB Al-Lubawi Kutowinangun Salatiga, SD Kristen 04 Eben Haezer Salatiga, dan Pusat Pengembangan Anak “ Eben Haezer” Salatiga. 9) Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi/Komunitas Perpustakaan Daerah Bekerjasama dengan Komunitas Tanpa Batas dalam kegiatan Pentas Musik “Komunitas Tanpa Batas”, bekerjasama dengan Forum Lingkar Pena dalam Kegiatan Bedah Novel “Negeri Seribu Cinta” dan Pelatihan Menulis, bekerjasama dengan Institut Ibu Profesional dalam Kegiatan English Day Fun, bekerjasama dengan Akademi berbagi Salatiga dalam kegiatan Sarasehan “Meningkatkan Minat Baca Sejak Dini”, bekerjasama dengan Language Training Centre UKSW dalam pemberian fasilitas keanggotaan perpustakaan secara terbatas bagi mahasiwa asing yang sedang belajar di Salatiga. 10)
Pembinaan Perpustakaan Saat ini Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah membina
sebanyak 243 institusi perpustakaan yang terdiri dari : a) Perpustakaan SD/MI
: 109 Perpustakaan
b) Perpustakaan SMP/MTs
: 28 Perpustakaan
c) Perpustakaan SMA/SMK/MA
: 30 Perpustakaan
d) Perpustakaan Perguruan Tinggi
: 11 Perpustakaan
e) Perpustakaan Khusus/TBM
: 27 Perpustakaan
f) Perpustakaan Kelurahan/Kecamatan
: 22 Perpustakaan
g) Perpustakaan Rumah Ibadah
: 15 Perpustakaan
Pembinaan
dengan
perpustakaan
dilakukan
bekerjasama
berbagai organisasi termasuk dengan IPI, PKK, dan BKD, Kota Salatiga. Pembinaan dilakukan dengan dalam bentuk bintek/diklat dan lomba petugas perpustakaan dan lomba perpustakaan.
d. Data dan Statistik Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga 1) Statistik Pengunjung Dapat diakatakan bahwa tingkat kunjungan pada triwulan awal pelayanan perpustakaan setelah menempati gedung baru relative tinggi, yaitu rata-rata lebih dari 1.000 orang perhari. Jumlah pengunjung rata-rata perhari yang terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 816 Orang/Hari. Sedangkan jumlah rata-rata perhari yang tertinggi jumlah pengunjung terjadi pada bulan Mei, dimana ada 1. 185 Orang Pengunjung/Hari. Kunjungan tertinggi dalam satu bulan tercatat dalam bulan Mei yaitu sebanyak 35.574 orang. Untuk lebih jelasnya penulis membuat Grafik Pengunjung seperti berikut :
Grafik I. Pengujung Perpustakaan.
2) Statistik Peminjam Setelah menempati gedung baru peminjam koleksi yang paling banyak tercatat pada bulan April yaitu sebanyak 9. 145 orang, atau rata-rata 304 orang peminjam/hari. Sedangkan peminjam koleksi paling sedikit tercatat pada bukan Juli yaitu sebanyak 4.977 orang, atau rata-rata 165 peminjam/hari. Statistik peminjam dapat dilihat pada Grafik Jumlah Peminjam Bahan Pustaka berikut: Grafik II. Peminjam Bahan Pustaka.
3) Statistik Koleksi yang dipinjam Setelah menempati gedung baru, tercatat jumlah tertinggi bahan pustaka yang dipinjam sebanyak 16.241 eksemplar pada bulan April. Dan jumlah terendah bahan pustaka yang dipinjam tercatat sebanyak 9.053 eksemplar pada bulan Juli. Statistik jumlah bahan pustaka yang dipinjam dapat dilihat dalam grafik berikut : Grafik III. Peminjam Koleksi Bahan Pustaka.
4) Statistik Penambahan Jumlah Anggota
Penambahan jumlah anggota tertinggi tercatat pada bulan Maret, tepat
bersamaan
dengan
dibukanya
layanan
perpustakaan.
Penambahan pada bulan tersebut sebanyak 1.959 orang tercatat sebagai anggota baru. Statistik penambahan anggota dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut : Grafik IV. Penambahan Anggota Perpustakaan.
2. Data Hasil Wawancara Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Pengurus Perpustakaan Sekolah-Sekolah di Kota Salatiga dan Pengurus/Staf Kantor Perpustakaan Daerah Kota Salatiga yang akan penulis jabarkan dalam tabel hasil wawancara di bawah ini : Tabel I. Tabel I. Tanggapan Berbagai SMU Tentang Gerakan Nasional Gemar Membaca
DAFTAR PERTANYAAN
SMUN 1 SALATIGA
SMUN 2 SALATIGA
SMUN 3 SALATIGA
Apa Bapak/Ibu tahu bahwa ada gerakan nasional dari pemerintah tentang Gerakan nasional Gemar membaca ? kalo iya, apakah sudah ada tindakan aktif dari pihak sekolah ? Apakah buku-buku di perpustakaan sekolah Bapak/Ibu sudah lengkap ? kalo tidak lengkap mengapa ?
Iya tahu, sudah ada tindakan aktif berupa lombalomba membuat artikel
Tahu kalau ada Gerakan Nasional Gemar Membaca. Yah sudah ada tapi masih belum terlaksana dengan baik
Tahu bahwa adanya Gerakan Nasional Gemar Membaca, sudah ada tindakan aktif dengan adanya pengadaan buku-buku.
Belum terlalu lengkap, karena tidak semua buku itu diperlukan. Kita mencari buku yang sesuai dengan standarnya sekolah Apakah siswa- Sering sekali siswa sering mengunjungi kalo mengunjungi ada tugas dari guru perpustakaan ? atau dari kesadaran siswanya sendiri
Sudah lumayan lengkap tapi masih ingin menambahkan
Masih sebagian saja dan belum lengkap. Karena masih fokus menunjang pelajaran Siswa sering Sering sekali mengunjungi, mengunjungi tapi kalau ada tugas itu apabila ada yang disuruh tugas dari guru oleh guru
Apakah ada program-program dari sekolah sendiri untuk mengajak siswa ke perpustakaan ? kalo tidak mengapa ?
Mencari tugas dari buku,membuat kliping yang di beri tugas oleh guru
Dengan adanya Ada programtugas dari guru- program dari guru ke siswa, sekolah seperti : dan apa bila ada • Tugassiswa yang tugas terlambat tidak di dari guru hukum melainkan agar di suruh membaca siswa di perpustakaan meminja m buku di perpusta kaan. • Membua t kliping
Apa selama ini ada kendala-kendala yang di hadapi dalam pengadaan buku-buku ?
Dulu ada, tapi Kendalanya sekarang sudah masih ada di bisa di atasi karena adanya bantuan dari pemerintah
Bagaimana perpustakaan di sekolah ini menambah koleksi buku, majalah, CD room dan sebagainya ?
Kendalanya ada karena masih manual dalam hal pencarian judul buku atau pengarang.
Dengan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan, atau dengan denda yang terlambat mengembalikan buku, dari orang tua siswa Bagaimana dengan dukungannya ada dukungan dari dari pemerintah pemerintah pusat, daerah provinsi dan kota ?
Apabila dendadenda terkumpul nantinya tiap tahun baru menambah koleksi
Sumbangan dari siswa, guru dan dari uang denda karena keterlambatan pengembalian buku
Sangat mendukung, dengan adanya bantuan setiap tahun
Dari sekolah sendiri mendukung dan bantuan juga yang di dapat dari Dinas Pendidikan
Apakah ada kerjasama antar perpustakaan dari sekolah-sekolah yang ada ?
Belum menjalin kerjasama, apabila buku di sekolah tidak ada maka di minta mencari ke sekolah lain
Belum ada kerjasama dan masih sendirisendiri dan tujuannya mau mengarah ke kerjasama antar sekolah
Bagaimana management perpustaakan dalam hal ini : • Rencana pengemban gan ? • Operasional isasi mengenai sistem pengawasan dan pertanggun
Belum ada kerjasama antar sekolah-sekolah, dan ingin mengarah kesana
•
Sekolah kami sedang melakukan dengan cara menambah buku-buku tidak hanya buku pelajaran pada umumnya tapi juga buku lainya
•
•
Apabila nanti kekuranga n buku rencanany a akan bertahap untuk pengadaan Mengenai pegawasa n mengemb alikan
•
Menamb ah koleksi bukubuku, majalah, petugasn ya yang betulbetul tahu mengena i perpusta
•
g jawaban ? Organisasi/s ruktur pengelola perpustakaa n dan sistem evaluasinya
•
•
Apabila terlambat mengembali kan buku harus di denda Kami masih merupakan guru staf yang mengurus perpustakaa n
Bagaiman promosi Dengan perpustakaan itu menempelkan sendiri ? berita di mading sekolah
•
bukunya harus tepat, dan apabila sudah terlambat di minta untuk mengemb alikan atau memperpa njang Sistemnya kami ini bukan koordinato r tapi hanya staf tang bertugas mengelola h perpustaka an
Kalau ada buku baru biasanya beritanya di tempelkan di papan informasi sekolah
kaan • Setiap tahun ada pengadaa n membuat buku untuk akreditas i • Masih staf yang mengelol a perpusta kaan dan di tugaskan oleh Bagian Tata Usaha sekolah dan lingkupn ya kecil Promosinya masih dari mulut ke mulut atau dari siswa ke teman-teman siswa kalau disekolah ini ada buku yang baru
Sumber : Hasil Penelitian di Sekolah-sekolah Kota Salatiga.
Tabel. II Tabel II : Pelaksanaan Tugas Pembantuan Perpustakaan Daerah No
Informan
Hasil Wawancara
Subtansi Tema
Tema
1
2
3
4
Kasi Bina Perpusta kaan dan Kearsipa n Daerah
Pada tahun 2009 sejak terjadi perubahan nomenklatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 2 tahun 2010. Kasi Berdasarkan peraturan Daerah Bina Kota Salatiga nomor 2 Tahun Perpusta 2010. Seperti halnya tugas dan kaan dan fungsi perpustakaan pada Kearsipa umumnya meliputi : n Daerah a. fungsi pendidikan b. fungsi penelitian c. fungsi pelestarian bahan pustaka d. fungsi memelihara bahan pustaka Kasi Informasi yang masyarakat Bina butuhkan diperoleh harus Perpusta melalui kegiatan membaca kaan dan ataupun melalui media Kearsipa membaca. Maka itu kami n Daerah melakukan dengan program perpustakaan keliling dan untuk tahun 2013 ada 45 titik di kota salatiga di luar pelayanan di perpustakaan sekolah terlebih anak usia sekolah, sekitar ada 12 SD di salatiga, SMP dan masyarakat dan itu rutin setiap hari Kasi • Rencana pengembangan : kami Bina berangkat dari staf
Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
Pelaksana an dalam Pemerinta han daerah
Fungsi Perpustakaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
Pelaksana an dalam Pemerinta han Daerah
Perpustakaan Pelaksana sebagai pusat an dalam informasi Pemerinta han Daerah
Rencana pengembangan,
Pelaksana an dalam
metting dengan Pengawasan, Pemerinta mengumpulkan dan Bentuk han informasi dari staf Koordinasi Daerah untuk mencari tahu Perpustakaan sudah efektif apa tidak efektif pelaksanaan yang kami lakukan baru akan ke rencana anggaran. • Pengawasan : kami melakukan rapat koordinasi staf tentang pencapaian kinerja dan juga ada pengawasab dari inspektorat yang mengawasi di tingkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah. • Bentuk Koordinasi : kami melakukan koordinasi dinas pendidikan mengenai Taman Baca Masyarakat dengan adanya Taman Baca Masyarakat kami berharap bisa menggalakan gemar membaca. Sumber : Hasil Wawancara dengan Kasi Bina Perpustakaan. Perpusta kaan dan Kearsipa n Daerah
Tabel. III Tabel III : Peran Perpustakaan dalam menerapkan Program Gerakan Nasional Gemar Membaca No Informan
Hasil Wawancara
Subtansi
Tema
Tema 1
Kasi Bina Kami melakukan promosi Promosi Perpustakaan dengan mencoba melalui Gemar
Peran
dan Kearsipan Daerah
website, facebook, spanduk Membaca serta bekerjasama dengan bagian humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengenai sosialisasi ke panti asuhan belum pernah dan akan ke lembaga-lembaga seperti itu karena kami masih melihat tingkat kebutuhan seperti apa. 2 Kasi Bina Kami melakukan dengan Bentuk Perpustakaan pelayanan perpus keliling kerjasama dan dan sudah dituangkan dengan Kearsipan dalam nota kerjasama sekolah Daerah dengan sekolah. 3 Kasi Bina Kami tidak bisa bergerak Kerjasama Perpustakaan sendri walaupun merupakan dengan dan fungsi yang diemban dan Masyarakat Kearsipan kami membutuhkan Daerah kerjasama dari masyarakat untuk melaksanakan kebiasaan gemar membaca 4 Kasi Bina Kami perpustakaan daerah Kegiatan dan Perpustakaan juga mencoba program dan mengembangkan berbagai Perpustakaan Kearsipan kegiatan diluar kegiatan dalam Gemar Daerah rutin lebih banyak lagi Membaca dengan begitu kebiasaan masyarakat dengan membaca kami lakukan dengan penunjangan buku yang lebih bervariatif. Sumber : Hasil Wawancara dengan Kasi Bina Perpustakaan.
Perpustakaan
Peran Perpustakaan
Peran Perpustakaan
Peran Perpustakaan
Dari hasil wawancara penulis, dimana Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga merupakan Lembaga Teknis Daerah yang urusannya bertanggung jawab pada Walikota yang penulis jabarkan melalui susunan Pemerintah Daerah Kota Salatiga : “Dinas daerah merupakan unsur pendukung
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit daerah”(Sunarno, 2009: 75). Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011, ada 9 Dinas Daerah di Kota Salatiga, yaitu: 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga. 2. Dinas Kesehatan. 3. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air. 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. 5. Dinas Pertanian dan Perikanan. 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM. 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata. 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 9. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2011, Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota Salatiga terdiri dari: 1. Inspektorat . 2. BadanPerencanaan Pembangunan Daerah. 3. Badan Kepegawaian Daerah. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan. 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 7. Kantor Lingkungan Hidup. 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. 9. Satuan Polisi Pamong Praja Dari data yang di paparkan dapat dilihat bahwa Kantor Perpustakaan Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota sebagai unsur pendukung tugas Walikota Salatiga.
3. Data Sekunder a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ; 1) Pasal 1 ayat (1) : “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. 2) Pasal 18 ayat (1) : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”. 3) Pasal 18 ayat (2) : “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 4) Pasal 18 ayat (3) : “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.
5) Pasal 18 ayat (4) : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. 6) Pasal 18 ayat (5) : “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”. 7) Pasal 22 C ayat (1) : “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan Umum”. 8) Pasal 28 A : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 9) Pasal 28 C ayat (1) : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” 10) Pasal 31 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 11) Pasal 31 ayat (3) : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. 12) Pasal 31 ayat (4) : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1) Pasal 1 angka 2 : “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2) Pasal 1 angka 3 : “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. 3) Pasal 1 angka 7 : “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 4) Pasal 1 angka 8 : “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”. 5) Pasal 1 angka 9 : “Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”. 6) Pasal 2 ayat (1) : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”. 7) Pasal 2 ayat (2) : “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan”. 8) Pasal 10 ayat (1) : “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah”. 9) Pasal 20 ayat (1) : “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a) asas kepastian hukum. b) asas tertib penyelenggara negara. c) asas kepentingan umum. d) asas keterbukaan. e) asas proporsionalitas. f) asas profesionalitas. g) asas akuntabilitas. h) asas efisiensi dan i) asas efektivitas.
C. Analisa 1. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Perpustakaan Daerah Kota Salatiga dalam Rangka Gerakan Nasional Gemar Membaca. Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya
untuk
mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Tujuan diproklamasikannya negara ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyebutkan : “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat, dan untuk mewujudkan hal tersebut pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Hal ini tercermin pula dalam UUD Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menjelaskan bahwa33 : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian dalam 33
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III Pasal 4 ayat 5, menjelaskan bahwa :34 ”Salah satu cara penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengembangkan budaya baca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga pasal 12 menjelaskan bahwa 35: 1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a angka 8, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perpustakaan dan arsip daerah. 34
Ayat (5).
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4
35 Peraturan Daerah Kota Salatiga Pasal 12 Nomor 9 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
d. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Kantor. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Susunan organisasi kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari : a. Kepala Kantor. b. Subbagian Tata Usaha. c. Seksi Perpustakaan. d. Seksi Arsip Daerah. e. Seksi Bina Perpustakaan dan Kearsipan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Bagan/struktur organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dari data peraturan daerah yang di kemukakan penulis mengenai Tugas Pembantuan Perpustakaan Daerah Kota Salatiga tentunya mengarah pada dasar Hukum yang sekarang digunakan dalam Penyelenggaraan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga. Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengambil data berupa wawancara dapat dikatakan bahwa perpustakaan mendapat tugas pembantuan dari pemerintah daerah yang di wakili oleh walikota dan dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpukan sementara bahwa Sesuai dengan pelaksanaan tugas pembantuan yang dimaksud diatas,
maka Pemerintah Daerah Kota salatiga dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Program Gerakan Nasional Gemar Membaca berdasar pada Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimana daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan tetap mengindahkan peraturan diatasnya. Pemerintah Daerah memiliki beberapa urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah salah satunya adalah pendidikan. Melalui Peraturan Daerah Kota Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga. Dilihat dari Dasar Hukum Perpustakaan, Urusan Perpustakaan, Pustakawan : a. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-Undang ini memayungi pembentukan, keberadaan, dan penyelenggaraan perpustakaan yang ada di Indonesia. b. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Perpustakaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Funsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Aturan ini memayungi keberadaan jabatan fungsional pustakawan, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentiannya. d. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003. Aturan ini berkenaan dengan petunjuk teknis berkaitan dengan jabatan fungsional Pustakawan. e. Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Aturan ini berkenaan dengan kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah/madrasah.
Tentang
latar
belakang
pendidikan
dan
kemampuan yang harus dimiliki kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. f. Standar Nasional Perpustakaan (tahun 2009) Berisi
pedoman
Perpustakaan
Standar
Umum,
Nasional
perpustakaan
Perpustakaan Khusus,
Sekolah,
Perpustakaan
Perguruan Tinggi. Seperti yang penulis sudah jabarkan dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Perpustakaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dapat disimpulkan sementara bahwa Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 14 menyebutkan bahwa:
Urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang meliputi urusan wajib yaitu : a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Penyediaan sarana dan prasarana umum . e. Penanganan bidang kesehatan. f. Penyelenggaraan pendidikan. g. Penanggulangan masalah sosial . h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. i. Fasilitasi pengambangan koperasi, usaha kecil dan menengah. j. Pengendalian lingkungan hidup. k. Pelayanan pertanahan. l. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas serta fungsi pemerintah daerah dalam pelaksanaanya dilakukan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan serta kelurahan dimana peran setiap perangkat daerah memiliki arti penting dalam tercapainya tujuan daerah.
Dalam analisa ini perpustakaan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang ditugaskan oleh walikota sebagai Kepala Daerah Tingkat Kota untuk melaksanakan Tugas dalam mengembangkan minat baca masyarakat. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, daerah dapat
berarti
Provinsi,
Kabupaten,
atau
Kota.
Dinas
Daerah
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Peran Perpustakaan dalam menerapkan Program Gerakan Nasional Gemar Membaca. Peran perpustakaan
adalah sebagai tempat informasi dalam
menyelesaikan tugas sekolah dan tempat refreshing (Mencari Hiburan). Perpustakaan Daerah
sesuatu unit atau sarana yang ada di lingkungan
umum. Dengan adanya perpustakaan daerah, para siswa, masyarakat akan lebih mudah dalam mencari informasi. Perpustakaan dan sekolah sangat berhubungan, sekolah tanpa perpustakaan akan membuat para guru sulit untuk mengetahui tingkat minat baca dalam meningkatkan prestasi para siswa. Walaupun kita tahu untuk menambah pengetahuan itu tidak hanya dengan perpustakaan. Adanya perpustakaan daerah itu dengan tujuan agar para siswa dan masyarakat lebih mudah dalam mencari informasi, menambah wawasan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan dapat juga sebagai refreshing.
Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.36 Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.37 Peranan menurut Soejono Soekamto adalah suatu sistem kaidah kaidah yang berisikan patokan patokan perikelakuan pada kedudukan tertentu dalam masyarakat. Kedudukan mana dapat dipunyai pribadi atau kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tersebut dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah - kaidah.38 Peranan mencangkup tiga hal :
36
http://konsultasikehidupan.wordpress.com/2009/05/07/teori-peran-role-theory/ diakses 8 April 2014 37 http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran. diakses 8 April 2014 38 Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1982, h. 238.
a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. b. Peranan dalam suatu konsep yaitu tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian kegiatan yang dianggap paling tepat atau paling ideal yang dilakukan seseorang dalam kehidupan di masyarakat dalam menjalani tugasnya.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dalam arti ini adalah peran konkrit yang dilakukan seseorang karena situasi dan kondisi yang ada disekitarnya sehingga wujud nyata dari peran tersebut adalah berupa kebijakan-kebijakan yang belum tentu sesuai dengan aturan yang berlaku dan terkadang bertentangan dengan keadaan yang seharusnya (keadaan ideal). Aktifitas yang lahir karena keadaan yang nyata yang mempengaruhinya. Dengan dilihat dari data statistik pengunjung, statistik peminjam dan statistik sejak di bangunnya gedung baru perpustakaan terlihat adanya peningkatan pengunjung, peminjam, dan peminjam bahan pustaka. Hal tersebut dikarenakan untuk buku-buku yang ada di perpustakaan daerah mulai mencukupi dan memerlukan kerjasama dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi. Salah satu komponen yang harus diperhatikan dan memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar di sekolah
adalah adanya sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk di dalamnya adalah adanya perpustakaan sekolah. Peran yang dapat diberikan oleh perpustakaan diantaranya melalui peminjaman buku-buku yang diperlukan oleh siswa dan masyarakat umum. Buku-buku tersebut tentunya tidak sebatas pada buku-buku pelajaran, akan tetapi juga buku-buku lain yang dapat menunjang kegemaran membaca siswa dan masyarakat Peminjaman buku-buku yang diperlukan ini sangat membantu proses kegemaran membaca siswa sekolah dan masyarakat. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan peran perpustakaan daerah adalah kualitas tingkat kunjungan siswa dan masyarakat, kualitas kunjungan ini dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung ketika mereka mengunjungi perpustakaan; apakah mereka membaca, meminjam, melihat-lihat buku, ataukah hanya melihat-lihat saja. Kualitas kunjungan di Perpustakaan daerah sudah cukup bagus, karena rata-rata aktivitas yang dilakukan siswa tidak hanya mengobrol atau melihat-lihat buku, akan tetapi rata-rata dari mereka adalah membaca kemudian meminjam buku. Berdasarkan observasi penulis, sebagian besar bahan bacaan yang dibaca di perpustakaan adalah semester. Aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung dalam hal ini siswa-siswa sekolah dan masyarakat ketika di perpustakaan dengan membaca merupakan salah satu indikator bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam menungjang kegemaran membaca. Karena dengan membaca dan memahami buku, pengetahuan siswa dan masyarakat terutama pengetahuan dan penguasaan bahan pelajaran akan bertambah.
Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah sejauh mana Perpustakaan Daerah di Kota Salatiga belum dimanfaatkan sebagai tempat Proses Belajar Mengajar (PBM). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perpustakaan juga merupakan sumber belajar, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar. Pemanfaatan perpustakaan untuk PBM di Kota Salatiga sudah mulai dijalankan meskipun belum secara maksimal. Berdasarkan penelitian, sejauh ini perpustakaan daerah sudah melakukan dengan melakukan program untuk menumbuhkan minat baca siswa dan msyarakat dengan promosi melalui website, facebook, spanduk serta bekerjasama dengan bagian humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan adanya mobil perpustakaan keliling yang menunjang pelayanan masyarakat umum insidental. Dengan demikian akan terlihat jelas siswa yang sering mengunjungi perpustakaan siswa dan masyarakat untuk dapat menguasai materi tersebut tentunya harus
dengan membaca, dan
tempat membaca yang paling lengkap dan paling murah tidak lain adalah di perpustakan. Dari pemaparan di atas jelas kiranya bahwa Perpustakaan Daerah di Kota Salatiga sangat berperan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dan minat baca masyarakat.
