BAB II PELAKSANAAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. TELKOM CDSA MEDAN TERHADAP USAHA KECIL SEBAGAI MITRA BINAAN

BAB II

PELAKSANAAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. TELKOM CDSA MEDAN TERHADAP USAHA KECIL SEBAGAI MITRA BINAAN

A. Pengertian Mengenai Kemitraan, Badan Usaha Milik Negara dan Usaha Kecil 1. Kemitraan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya, perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Sedangkan menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah , kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dua pendapat tersebut apabila dipadukan akan menghasilkan definisi yang lebih sempurna, bahwa kemitraan merupakan jalinan kerja sama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar,

dan

saling

menguntungkan.

Pada

dasarnya

kemitraan

itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam

22 Universitas Sumatera Utara

bentuk kerja sama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya.22 Henry R. Cheeseman memberikan istilah Kemitraan sebagai berikut : “Voluntary Association of two or more person for carrying on a busineesas co-owner for profit. The formation of a partnership creates certain right and duties among partners and with third parties. These right and duties are estabilished in the partnership agreement and by law”. (Kemitraan atau yang dikenal dengan istilah persekutuan adalah asosiasi secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk Kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian Kemitraan ataupun ditentukan oleh Undang-undang.).23 Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Dalam konteks ini pelakupelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasardasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasardasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Tersirat dalam uraian ini bahwa peletakan dan pemahaman etika bisnis bagi pelaku kemitraan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dipahami sebagai

22

http://andrianjati.blogspot.com/2011/01/kemitraan-usaha.html, diakses pada tanggal 07 Januari

2013. 23

Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 26


fondasi untuk meletakkan pilar-pilar kemitraan yang melekat di atasnya dan sangat berperan strategis dalam memacu keberhasilan kemitraan. 24 Sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka sangat tepat bila upaya-upaya yang dilakukan dalam kaitannya dengan memasyarakatkan kemitraan sebagai alternatif pemerataan dalam mengahadapi era globalisasi ini adalah dengan cara memasyarakatkan etika bisnis bagi pelaku bisnis. Karena pada dasarnya semakin kuat pemahaman serta penerapan etika bisnis bagi pelaku kemitraan maka semakin kokoh fondasi kemitraan yang dibangunnya dan pada gilirannya akan memudahkan pelaksanaan kemitraan itu sendiri. Disamping itu dengan adanya fondasi yang kuat tersebut, maka akan memudahkan mengahadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kemitraan. Kemitraan selain memberikan keuntungan bersama, dalam pengertian yang lebih luas, keberadaan kemitraan akan selalu memberikan nilai tambah bagi pihak yang bermitra dari berbagai aspek seperti ; manajemen, pemasaran, teknologi, permodalan, dan keuntungan. Besaran nilai tambah akan tergantung sejauh mana kemampuan untuk menyiasati strategi yang disusun secara bersama dan target sasaran yang ingin dicapai.25 Dengan demikian kemitraan adalah suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan 24 25

Mohammad Jafar Hafsah, Op.Cit., hlm. 43 Ibid., hlm. 46


sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya secara optimal tentu tidak selalu dapat dicapai dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non-material. Nilai tambah ini akan berkembang terus sesuai dengan meningkatnya tuntutan untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya, nilai tambah yang didapat merupakan fungsi dari kebutuhan yang ingin dicapai.26 Kemitraan berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau kepemilikannya, yang meliputi BUMN, badan usaha swasta, dan koperasi; maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil. Selain aspek pelaku, dalam aspek objeknya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Konsep kemitraan usaha dalam pembangunan UKM di Indonesia setidaknya mulai dicanangkan oleh pemerintah setelah berlakunya UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Inpres No. 10 Tahun 1998 tentang Usaha Menengah. Kemitraan usaha dalam lingkungan pelaku UKM sudah tidak asing lagi. Kemitraan usaha dianggap menjadi salah satu alternatif upaya untuk mengatasi berbagai problem internal yang dihadapi. Kemitraan usaha dimaknai sebagai bentuk hubungan bisnis

antara

usaha

kecil

dan menengah dengan usaha

besar

dengan

tetap memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Secara ideal, kemitraan usaha diorintasikan untuk menghindari kesenjangan (gap) antara usaha kecil menengah dengan usaha besar guna

26

Ibid.


membangun keseimbangan dunia usaha (ekonomi), terciptanya ketahanan usaha yang berkelanjutan bagi UKM dan usaha besar dalam menghadapi persaingan bisnis global, terwujudnya solidaritas dan saling melindungi sesama dalam kerangka penguatan basis ekonomi nasional, lebih dari itu kemitraan usaha menjadi alat perekat kemandirian ekonomi bangsa guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.27 Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “Win-Win Solution Partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal-balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha. 28 Kemitraan merupakan suatu jawaban untuk meningkatkan kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam percaturan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial. Kemitraan seperti tercantum dalam UU N. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Defenisi kemitraan tersebut mengandung makna sebagai tanggung jawab moral. Pengusaha 27

http://andrianjati.blogspot.com/2011/01/kemitraan-usaha.html, diakses pada tanggal 07 Januari 2013. 28 Mohammad Jafar Hafsah, Op.Cit., hlm. 63


menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama. Ini berarti masing-masing pihak yang bermitra harus menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan, masingmasing memiliki keterbatasan, baik di bidang manajemen, pengusasaan iptek maupun penguasaan sumber daya, mereka harus mempu saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing.29

2. Badan Usaha Milik Negara Sesuai dengan namanya yaitu Badan Usaha Milik Negara, dapat diketahui bahwa pemilik badan usaha atau perusahaan itu kepunyaan negara atau pemerintah. Negara dapat melakukan usaha, dasar hukumnya adalah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, “Semua cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Untuk mencapai tujuan kemakmuran rakyat ini, negara melakukan usaha tetapi tidak dengan cara melaksanakan pemerintahan, melainkan dengan cara mendirikan perusahaan (BUMN). Modal BUMN baik seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan umum, dan mengejar keuntungan.

29

Ibid., hlm.65


Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat tiga bentuk perusahaan milik negara yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tunduk pada ketentuan Indonesische Bedrijvenwet (Stb. 1927:419), Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 19 Prp, Tahun 1960, dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang tunduk pada ketentuan KUHD (Stb. 1847:43) khususnya tentang PT yang sekarang berlaku ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ketiga bentuk perusahaan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang. Secara umum suatu perusahaan itu didirikan adalah tidak lebih suatu wadah untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan tujuan mendirikan perusahaan, pada prinsipnya yaitu untuk mencari keuntungan. Dengan mendapat keuntungan, maka perusahaan dapat menghidupi dirinya sendiri. Untuk BUMN pada prinsipnya sama, hanya bedanya terletak pada hubungannya dengan kepentingan negara yang hendak memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. 30 Dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN telah ditentukan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut : a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. b. Mengejar keuntungan. 30

Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, (PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2007), hlm. 84-85


c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.31 Dari maksud dan tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak hanya sematamata mencari keuntungan, tetapi keberadaannya dimaksudkan untuk berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional, dan merintis usaha baru yang belum terjangkau oleh pihak swasta walaupun tidak mendapatkan keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang BentukBentuk Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1983, adapun sifat BUMN di Indonesia terbagi atas :32 a. Perusahaan Jawatan (Perjan), berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat. b. Perusahaan Umum (Perum), berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan. c. Persero, bertujuan untuk memupuk keuntungan dan berusaha di bidangbidang yang mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi di luar bidang usaha Perjan dan Perum.

31

Pasal 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Indra Bastian, Privatisasi di Indonesia : Teori dan Implementasi, (Empat Salemba : Jakarta, 2002), hlm. 15 32


Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tetang Badan Usaha Milik Negara, bentuk BUMN terbagi atas 2, yaitu :33 a. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. b. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dalam

sistem

perekonomian

nasional,

BUMN

ikut

berperan

mengahasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi, BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi. 34

33

Pasal 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Ibrahim, BUMN dan Kepentingan Umum, (PT. Citra Karya Aditya Bakti : Jakarta, 1997), hlm. 135 34


Selain sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, BUMN selaku badan usaha memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitarnya, seperti yang tercantum di dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang berbunyi : “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.35 Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa BUMN mempunyai kewajiban untuk meyisihkan laba usahanya dalam rangka pengimplementasi CSR perusahaan. Pada BUMN terdapat sebuah program khusus dalam pengimplementasian CSR perusahaan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disingkat dengan PKBL. Pada Program PKBL inilah perusahaan yang khusus berbentuk BUMN menyalurkan laba usahanya untuk menjalankan CSR perusahaannya. Khusus di dalam Program Kemitraan, BUMN melakukan hubungan kemitraan dengan usaha kecil dalam rangka meningkatkan usaha kecil agar mandiri dan tanggung melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. 3. Usaha Kecil Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia perlu memanfaatkan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Tanpa pengelolaan 35

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.


yang efektif dan efisien, potensi yang ada hanya akan menjadi sia-sia. Potensi tersebut bisa membawa kita kepada kemakmuran bersama jika kita bisa mengolahnya dengan benar. Untuk mencapai kemakmuran bersama, maka dibutuhkan ketahanan ekonomi yang kuat di negara Indonesia. Ketahanan ekonomi dapat dicapai dengan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan itu semua, kita mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bersama. Salah satu usaha menciptakan ketahanan ekonomi adalah dengan mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kalangan masyarakat luas. Dengan adanya UKM ini diharapkan masyarakat mampu mengembangkan usahanya agar tercipta lapangan kerja yang mampu menekan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.36 Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah : “Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.37

36

http://fearlessmey.wordpress.com/2012/01/02/pengembangan-ukm-dalam-menciptakan-

ketahanan-ekonomi-di-indonesia/, diakses pada tanggal 07 Januari 2013. 37

Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


Usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian.38 a. Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain ; b. Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri ; c. Usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan secara tetap. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menjadi kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :39 a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pada umumnya, Usaha kecil dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu :40 a. Sektor Informal Sektor informal adalah usaha kecil yang tidak memiliki tempat operasi atau kegiatan secara permanen (menetap). Misalnya, penjual makanan keliling, penjual barang dagangan atau jasa tertentu yang berpindah tempat dan hanya pada waktu tertentu saja dalam sehari. Usaha kecil semacam ini biasanya hanya dijalankan atau dioperasikan oleh seseorang

38

Musa Hubeis, Op.Cit., hlm. 18 Pasal 6, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 40 RD. Jatmiko, Pengantar Bisnis, (Universitas Muhammadiyah Malang : Malang, 2004), hlm. 6367 39


secara individual. Usaha kecil dalam sektor informal biasanya juga tidak memiliki badan hukum. b. Usaha Marginal Usaha marginal adalah usaha yang bersifat individual yang tidak mengaharapkan tumbuh menjadi usaha besar. Misalnya, usaha cuci pakaian (laundry shops), penjahit, usaha jasa potong rambut, salon kecantikan, rental komputer, toko obat tradisional, dan sebagainya. Walaupun usaha-usaha tersebut memberikan layanan yang sangat penting bagi masyarakat. c. Usaha Profesional Usaha atau bisnis yang beroperasi secara perorangan seperti dokter, dokter gigi, pijat saraf, penasehat hukum, konsultan manajemen, akuntan, arsitek dan sebagainya. d. Usaha Potensi Tumbuh Perusahaan kecil yang memiliki potensi untuk tumbuh, seperti usaha bidang teknologi tinggi atau bisnis pengembangan software computer. Usaha kecil berbeda dengan jenis-jenis usaha lainnya. Usaha kecil memilik beberapa karakteristik, yaitu : a. Dikelola oleh Pemilik Perusahaan atau usaha kecil biasanya dikelola dan dikendalikan oleh pemiliknya sendiri. Karena kecilnya ukuran perusahaan, hubungan diantara pemilik-manajer dan pekerjanya, seperti diantara para pekerja itu sendiri, biasanya tidak formal dibanding dengan perusahaan besar


yang umumnya sangat formal. Bahkan sering terjadi, pemilik perusahaan kecil dan karyawannya makan dan bekerja bersama-sama. Pemilik perusahaan atau majikan harus memainkan peran tambahan sebagai seeorang teman, sebagai konsultan keluarga/perkawinan, dan terkadang menjadi penengah. Bahkan dalam beberapa usaha kecil, pemilik-manajer dan para pekerjanya saling mengenal satu dengan lainnya dengan baik seperti layaknya seorang teman, dan bukannya layaknya hubungan majikan dan pekerja. b. Modal Terbatas Usaha kecil dibiayai atau dimodali baik oleh tabungan individu maupun pinjaman dari sanak keluarga atau teman-temannya. Sulit bagi usahausaha kecil untuk memperoleh sumber dana dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, karena mereka tidak memiliki jaminan yang cukup. Kebanyakan para pengusaha kecil mengklaim bahwa sumber pembiayaan atau permodalan merupakan masalah utama dalam menjalankan usahanya. Pada saat memulai suatu usaha, salah satu pelajaran yang diperoleh adalah sulitnya memperoleh modal. Namun, apabila perusahaan sudah berjalan baik dan lancar, pinjaman akan lebih mudah diperoleh. c. Jumlah Tenaga Kerja Terbatas Kebanyakan usaha kecil mempekerjakan kurang dari 10 orang tenaga kerja. Dalam beberapa usaha kecil, para pekerjanya adalah anggota keluarganya atau orang yang masih mempunyai hubungan atau ikatan


keluarga dari pemilik yang sekaligus sebagai manajer perusahaan. Diektur pelaksana suatu perusahaan kecil biasanya memainkan peran sebagai manajer produksi/operasi , manajer personalia, manajer pemasaran, bagian pembelian, dan manajer keuangan. d. Barbasis Rumah Tangga Usaha-usaha kecil seperti toko roti, klinik, tokok eceran biasanya melayani para tetangga disekitarnya. Usaha-usaha kecil tersebut pada umumnya memiliki hubungan pertemanan dan sangat erat dengan para pelanggannya. e. Lemah Dalam Pembukuan Kebanyak usaha atau perusahana kecil tidak melakukan pembukuan dengan tepat atas transaksi yang dilakukan. Misalnya, jika anda menanyakan kepada pengusaha kecil berapa keuntungan yang diperoleh dalam sehari, maka ia akan menjawab kepada anda uang kas ia kumpulkan

dalam

sehari

tanpa

memperhitungkan

unsur-unsur

penggunaan fasilitas, sewa atas peralatan yang digunakan, dan upahnya. Pengusaha kecil tersebut memahami bahwa ia telah mampu memenuhi kebutuhan makannya, pakaiannya, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya, tetapi mungkin ia tidak mampu mengatakan berapa keuntungan riil yang ia peroleh dari usahanya. f. Diperlukan Manajemen Pemilik Kebanyakan perusahaan-perusahaan kecil, pemilik-pemilik manajer hanyalah person yang memahami detail-detail operasi perusahaan.


Apabila ia tidak berpikir, tidak ada yang dapat dilakukan. Semua kontak bisnis dan transaksi-transaksi ada di kepalanya. Apabila ia jatuh sakit atau pergi ke suatu daerah atau luar negri, usahanya akan mengalami kemunduran atau hanya berjalan di tempat. Bukan hal yang biasa kita menemukan perusahaan kecil berpindah keemilikan kepada orang lain. Dalam dunia bisnis secara universal kompetisi bisnis adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Dalam prakteknya, kompetisi bisnis tersebut akan diwarnai dengan perubahan kompleks dari berbagai aspek, seperti faktor politik, ekonomi, teknologi, sosial dan budaya, disamping pengaruh dari pelaku bisnis bersangkutan. Jika hal tersebut terjadi, usaha kecil akan sulit memposisikan dirinya dengan pesaing lain yang berbasis usaha yang lebih besar dalam rangka memperebutkan konsumen. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya seperti identifikasi masalah atau klasifikasi pengenalan (apa usahanya, bagaimana membangunnya, dan kemana arahnya). Perusahaan-perusahaan usaha kecil dapat bertahan hidup ataupun berkembang apabila mengusahakan produk-produk unggulan yang memenuhi keseluruhan ataupun sebagian faktor berikut ini :41 a. Produk dengan permintaan terbatas atau bersifat khusus, permintaan terbatas, variasi produk tinggi (sesuai keinginan konsumen atau trend mode).

41

Musa Hubeis, Op.Cit., hlm. 16


b. Produk dengan karakteristik bahan yang khusus. Bahan sulit diperoleh kerena adanya keterbatasan tertentu (pasokan, lokasi, dan ongkos) atau perlu proses tambahan sebelum diproses lebih lanjut. c. Produk/jasa dengan struktur ongkos tertentu. Ongkos produk/unit yang tetap dan rendah (karena sifat proses atau bahan). d. Produk/jasa dengan ambang teknologi cukup tinggi. Produk/jasa memerlukan tingkat teknologi yang cukup tinggi sehingga tidak ditiru oleh masyarakat awam. e. Produk/jasa yang menuntut hubungan erat aspek manusia dengan produk. Produk/jasa memerlukan keistimewaan keterampilan, ketelitian, dan desain inovasi, yang memberikan nilai tambah pada produk. Usaha Kecil sesungguhnya memiliki ciri-ciri yang unik atau memiliki sifat-sifat khusus yang menyebabkan tidak tepat untuk menjalankan kegiatankegiatan usaha tertentu, tetapi cirri-ciri yang khas itu pula yang menyebabkannya menjadi unggul, apabila usaha kecil mengambil posisi tertentu dalam dunia usaha. Oleh karena itu, hal tersebut hendaknya menjadi catatan penting dalam upaya pengembangan usaha kecil dalam memperkokoh perekonomian nasional (khususnya pembardayaan eknomi rakyat), serta sekaligus katup pengaman dari timbulnya kerawanan dari konflik sosial. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya faktor pertambahan penduduk, sosial dan kultural, disamping tingkat harga yang umumnya lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan usaha lain yang lebih besar dan sifat kerja sebagai kegiatan ekonomi 38 Universitas Sumatera Utara

tradisional yang dominan. Dengan kata lain, dalam jangka panjang dapat dijadikan basis pencapaian

kemandirian

pembangunan ekonomi karena

kandungan impor bahan bakunya rendah, disamping relevansinya dengan proses otonomi daerah yang mengintegrasikannya dengan sektor ekonomi yang lain dalam menciptakan pola dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.42 B. Kemitraan PT.Telkom CDSA Medan Terhadap Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional disamping swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Disamping menghasilkan barang dan jasa untuk memakmurkan masyarakat, BUMN dipandang memilik peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983 telah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, telah diterbitkan kebijakan turunan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha kecil, yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Nomor 199/M-PBUN/1997. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sangat dinamis, pedoman yan telah diterbitkan tersebut belum dapat memenuhi harapan masayarakat pelaku usaha kecil dan kebutuhan pelaksanaan dan pengelolaan program. Atas dasar 42

Ibid.


pertimbangan tersebut maka Kementrian BUMN memandang perlu menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang salah satu aspek utamanya mengatur oprasionalisasi program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat. Program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Merupakan perusahaan negara yang beregerak dalam bidang penyediaan dan pelayanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (Infokom) dan merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia melakukan swastanisasi PT. Telkom dengan membuka kepemilikan saham perusahaan kepada masyarakat dengan menetapkan kepemilikan mayoritas bagi negara sebesar 51%. Telkom memiliki komitmen bisnis untuk melakukan praktekpraktek terbaik dengan mengoptimalisasikan sumber daya yang unggul, penggunaan teknologi yang kompetitif serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis.43 Sebagai perusahaan nasional berskala besar, PT. Telkom menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya dengan tema “Telkom Peduli” sebagai kegiatan mendorong pertumubuhan ekonomi untuk menciptakan pemerataan pembangunan dengan perluasan tenaga kerja dan kesempatan berusaha melalui 43

Dadang Tahyu, “Pengaruh Implementasi Program Kemitraan PT Telkom Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Bandung”,Volume VIII No. 1, April 2011, hlm. 21


pengembangan usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh mandiri sehingga dapat menngkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong kemitraan antara perusahaan besar (BUMN) dengan usaha kecil dan koperasi diseluruh Indonesia. 44 Untuk merealisasikan “Telkom Peduli”, PT. Telkom membentuk sebuah badan khusus yang disebut dengan Community Development Center (CDC) secara khusus untuk mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Keputusan Meneteri Nomor 236/MBU/2003 tentang PKBL. Tujuan pembentukan Telkom CDC adalah untuk menyelenggarakan aktifitas pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan secara sistematis, efektif dan efisien di lingkungan Telkom melalui optimalisasi pembagian aktivitas,penetapan ukuran unit bisnis serta pendelegasian kewenangan, sehingga memberikan kualitas hubungan yang sinergik antara Telkom dengan usaha kecil serta masyarakat sekitar perusahaan dalam rangka penetapan Good Corporate Citizenship, memberikan transparansi proses pengalokasian dana serta memberikan multiplier effect bagi bisnis Telkom serta industri telekomunikasi pada umumnya. Dengan itu, pembentukan CDC Telkom dimaksudkan untuk memberikan kerangka pengorganisasian yang definitif bagi penyelenggaraan aktivitas pengelolaan.45 Khusus untuk wilayah medan, unit pelaksananya adalah CDSA Medan (Community Development Sub Area Medan) yang berkedudukan di Kandatel Medan. Wilayah cakupan Telkom CDSA Medan tidak hanya meliputi Kota Medan saja, namun juga mencakup Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang dan sebagian Kabupaten Serdang Bedagai. 44 45

Ibid. Ibid.


Tabel 2.1 Jumlah Mitra Binaan Dan Jumlah Dana Pinjaman Tahun 2008 - 2012 Tahun

Jumlah Mitra Binaan

Total Jumlah Dana Pinjaman

2008

217 Mitra Binaan

Rp 3.939.038.000,-

2009

218 Mitra Binaan

Rp 4.841.000.000,-

2010

248 Mitra Binaan

Rp 6.830.248.000,-

2011

253 Mitra Binaan

Rp 7.828.000.000,-

2012

276 Mitra Binaan

Rp 8.205.919.000,-

Sumber : Telkom CDSA Medan, tahun 2013.

Dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan ini dibukukan

secara

terpisah

dari

pembukuan

Perusahaan

dan

dipertanggungjawabkan oleh Telkom CDSA Medan kepada Direksi. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :46 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; 2) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka

46

Pasal 11, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.


pendek dalam rangka memenuhi peranan dari rekanan usaha Mitra Binaan; 3) Beban pembinaan : a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; b. Beban pembinaan bersfat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; c. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan. Program Kemitraan Telkom CDC memiliki Standart Operational Procedure (SOP) yang detail mulai dari tingkat CDC pusat, wilayah; Divisi Regional sampai pada tingkat daerah; Kandatel Medan. Secara umum, SOP Program Kemitraan menginduk pada SOP PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No.61/PS150/CTG10/2003 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola PKBL dan Keputusan Direksi No.51/KU200/PUK-00/2003 tentang PKBL.47 Struktur birokrasi Program Kemitraan dibentuk struktur birokrasi yang ramping sehingga melahirkan lapisan birokrasi yang pendek. Struktur yang ramping pada CDSA Medan memiliki 47

Dadang Tahyu, “Pengaruh Implementasi Program Kemitraan PT Telkom Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Bandung”,Volume VIII No. 1, April 2011, hlm. 23


beberapa konsekwensi yaitu setiap staff dituntut untuk memiliki multiskill , dengan begitu setia staf dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melakukan berbagai bidang pekerjaan yang berbeda, seperti staf adminsitrasi yang tanggung jawab formalnya hanya bertugas untuk melakukan input data (informasi), selain itu dituntut juga untuk dapat melakukan penilaian (evaluasi) calon mitra binaan dengan melakukan wawancara terhadap calon mitra binaannya. Begitu juga dengan staf-staf lainnya. Hal ini berkaitan dengan masih dirasakannya kekurangan staf khususnya pada saat kerjaan menumpuk. Pelaksanaan Program Kemitraan Telkom CDSA Medan dalam satu tahun dibagi kedalam empat triwulan penyerahan dana pinjaman kepada Mitra Binaan. Dalam satu tahun dilaksanakan empat kali penyaluran dana kemitraan. Sebelum waktu penyaluran dana, Calon Mitra Binaan akan mengajukan permohonan pengajuan pinjaman kepada Telkom CDSA Medan. Kemudian oleh Telkom CDSA Medan dilakukan penyeleksian terhadap Calon Mitra Binaan dimulai dengan menyeleksi prospek dan jenis usaha dari data-data yang diberikan oleh Calon Mitra Binaan. Calon Mitra Binaan yang lulus seleksi berkas akan diseleksi lagi dengan melakukan survey langsung ke lokasi usaha masing-masing Calon Mitra Binaan. Survey dilakukan oleh staf Telkom CDSA Medan, namun tidak semua Calon Mitra Binaan disurvey secara langsung ke lokasi usahanya, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia Telkom CDSA Medan. Selain survey, Telkom CDSA Medan juga melakukan koordinasi Koordinator BUMN Pembina. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu


provinsi tertentu. Jadi Calon Mitra Binaan yang mengajukan permohonan menjadi mitra binaan Telkom, tidak dapat menjadi mitra binaan BUMN lain. Fungsi dari koordinasi yang dilakukan antara Telkom CDSA Medan dengan Koordinator BUMN Pembina wilayah Sumatera Utara adalah untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan. Jika diketahui Calon Mitra Binaan adalah mitra binaan BUMN lain, maka yang bersangkutan tidak berhak mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak Telkom. Di dalam pelaksanaan survey, akan dinilai objek usaha, prospek usaha dan kondisi ekonomi keluarga Calon Mitra Binaan. Kemudian Calon Mitra Binaan yang telah diseleksi melalui survey dan juga telah layak bina akan melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Telkom CDSA Medan sebagai pihak pemberi pinjaman . Di dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) tersebut dimuat semua hal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masingmasing pihak dimana pihak pertama adalah Telkom CDSA Medan dan pihak kedua adalah Mitra Binaan. Mitra Binaan harus benar-benar memahami isi PKS tersebut, dan sebelum penandatangan, Telkom CDSA

Medan juga telah

melakukan sosialisasi PKS tersebut kepada seluruh Mitra Binaan. Program Kemitraan ini berlangsung selama dua tahun. Artinya setiap Mitra Binaan diberikan batasan waktu selama dua tahun untuk mengembalikan pinjaman kepada Telkom CDSA Medan. Namun jika ada Mitra Binaan yang ingin meneruskan atau memperpanjang hubungan kemitraannya dengan Telkom CDSA Medan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pengajuan pinjaman kepada Telkom CDSA Medan.


Di dalam Program Kemitraan, Telkom CDSA Medan tidak semata-mata hanya memberikan pinjaman kepada Mitra Binaannya saja. Tapi lebih dari itu juga melakukan pembinaan kepada masing-masing Mitra Binaan. Pembinaan yang dilakukan oleh Telkom CDSA Medan berupa pelatihan dan promosi usaha Mitra Binaan guna meningkatkan produktivitas Mitra Binaan. Hubungan yang dibangun dalam Program Kemitraan antara Telkom CDSA Medan dengan para Mitra Binaannya tidak monoton hanya sebatas kreditur dan debitur. Tapi juga melahirkan hubungan emosional yang lebih bersifat kekeluargaan dan kebersamaan selayaknya antara Mitra Binaan dan Pembina. Pelayanan yang ramah dan profesional yang dilakukan oleh staf CDSA Medan dalam pelaksanaan Program Kemitraan menimbulkan kenyamanan bagi para pengusaha kecil yang menjadi Mitra Binaannnya sehingga menimbulkan semangat bangi Mitra Binaan untuk terus berusaha meningkatkan taraf kesuksesan usaha kecil yang dimilikinya. Dalam hal ini Telkom CDSA Medan telah melakukan pemberdayaan usaha kecil dengan memberikan pinjaman untuk meningkatkan produktivitas usaha-usaha kecil sehingga menjadi tangguh dan mandiri. C. Syarat-Syarat Permohonan Pengajuan Pinjaman Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar, menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari


bagian laba BUMN.48 Jadi, program ini adalah program yang khusus diperuntukkan bagi kalangan Usaha Kecil saja. Adapun di dalam program Kemitraan ini, Telkom selaku BUMN menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan Usaha Kecil. Kepentingan Usaha Kecil yang dimaksud adalah, Telkom memberikan pinjaman kepada Usaha Kecil yang menjadi mitra binaannya. Tapi program kemitraan ini tidak hanya terbatas dalam memeberikan pinjaman saja, Telkom melakukan pemantauan dan pembinaan kepada usaha-usaha kecil yang menjadi mitra binaannya. Sesuai dengan yang dicantumkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.49 Sedangkan kriteria Usaha Kecil itu sendiri adalah sebagai berikut :50 a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lma puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

48

Pasal 1 , Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. 49 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 50 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Di dalam Program Kemitraan Telkom ini, Usaha Kecil yang ingin memperoleh pinjaman juga harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan Telkom. Adapun kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah :51 a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) c) Milik Warga Negara Indonesia. d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; e) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

51

Pasal 8 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : KD.51/KU200/PUK-00/2003 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.


Syarat Usaha Kecil yang pertama dan kedua yang ditetapkan Telkom melalui Keputusan Direksi PT. Telkom, Tbk No:KD.51/KU200/PUK-00/2003 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan berbeda dengan kriteria Usaha Kecil yang ditentukan di dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Pada ketentuan di UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, kekayaan bersih pada Usaha Kecil paling banyak adalah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak adalah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan pada Keputusan Direksi PT.Telkom, Tbk No:KD.51/KU200/PUK-00/2003 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan kekayan bersih yang dimilik Usaha Kecil paling banyak adalah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dapat disimpulkan bahwa syarat kriteria Usaha Kecil yang diterapkan Telkom dalam program kemitraannya lebih kecil dari pada yang ditentukan dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Syarat ketiga adalah milik warga negara Indonesia. Jadi, Usaha Kecil yang dimiliki atau bekerjasama dengan warga negara asng tidak dapat mengajukan permohonan pinjaman dalam Program Kemitraan ini. Syarat keempat adalah bahwa Usaha Kecil yang bersangkutan tidak dibenarkan memiliki kerjasama aau berafiliasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Jadi, Usaha Kecil tersebut murni berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yg dimiliki, dikuasia, ataupun berafiliasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.


Syarat kelima yaitu Usaha Kecil yang bersangkutan merupakan badan usaha perorangan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, termasuk juga koperasi. Jadi Koperasi dapat mengajukan pinjaman pada Program Kemitraan ini. Syarat Usaha Kecil yang terakhir yaitu Usaha Kecil yang akan mengajukam permohonan pinjaman, harus telah melakukan usaha minimal 1 (satu) tahun serat mempunyai prospek usaha untuk dikembangkan. Calon Mitra Binaan yang telah terikat dengan Program Kemitraan BUMN lainnya tidak dibenarkan dan tidak dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Kemitraan BUMN yang lain, termasuk Program Kemitraan yang dijalankan oleh Telkom. Unit pengelola PKBL Telkom, dalam hal ini adalah CDSA (Community Development Sub Area) Medan wajib melakukan koordinasi dengan Koordinator BUMN Pembina di wilayahnya untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.52 Sedangkan yang dimaksud dengan BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan53, dalam hal ini adalah Telkom. Jadi, CDSA Medan selaku unit PKBL Telkom diwajibkan melakukan koordinasi dengan Koordinator BUMN Pembina. Jika diketahui calon Mitra Binaan telah ikut dalam Program Kemitraan BUMN lainnya, maka ia tidak dapat mengajukan permohonan untuk menjadi mitra binaan Telkom.

52

Pasal 1, Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : KD.51/KU200/PUK-00/2003 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. 53 Pasal 1, Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : KD.51/KU200/PUK-00/2003 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.


Dalam mengajukan permohonan, calon Mitra Binaan diwajibkan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dengan memuat data-data sebagai berikut:54 a) Nama dan alamat unit usaha; b) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; c) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; d) Bidang usaha; e) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yag berwenang; f) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, pehitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan g) Rencana usaha dan kebutuhan dana; Dari data-data yang diberikan itulah pihak Telkom CDSA Medan akan mengadakan penyeleksiaan kepada masing-masing calon Mitra Binaan yang telah mengajukan permohonan. Calon Mitra Binaan yang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Telkom dan layak bina akan menyelesaikan proses administrasi selanjutnya. Setelah proposal permohonan tersebut dibuat oleh calon mitra binaan, proposal permohonan tersebut diseleksi oleh unit CDSA Medan. Tahap seleksi ini 54

Pasal 9 ayat (1), Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : KD.51/KU200/PUK-00/2003 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.


merupakan evaluasi awal yang dilakukan oleh unit CDSA Medan kepada calon Mitra Binaan. Apabila proposal permohonan tersebut memenuhi syarat maka unit CDSA Medan akan melakukan survey kepada calon Mitra Binaan. Survei yang dilakukan oleh unit CDSA Medan kepada calon Mitra Binaan aktif maupun pasif dengan melakukan wawancara, dan verifikasi data administrasi dan keuangan. Selain itu survey yang dilakukan oleh unit CDSA Medan juga dilakukan tanpa sepengetahuan calon Mitra Binaan itu sendiri, yaitu dengan mencari informasi kepada tetangga atau Kepala Lingkungan maupun kepada instansi terkait lainnya mengenai Calon Mitra binaan. Apabila calon Mitra Binaan ini memenuhi syarat setelah dilakukannya survey oleh unit CDSA Medan, maka langkah yang dilakukan oleh unit CDSA Medan adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan oleh unit CDSA Medan dengan melihat kebenaran identitas dan status usaha, menilai kelayakan usaha, melakukan analisa keuangan, dan menilai lebih lanjut mengenai 5 C yaitu,Character, Capability, Capacity, Condition of economy, dan Collateral. D. Jaminan Dalam Program Kemitraan Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 12 Tahun 1967, dipergunakan istilah “jaminan”, namun kemudian istilah “jaminan” telah diubah menjadi “Agunan”. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 : “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tidak membedakan pengertian


jaminan maupun agunan, yang sama-sama memilki arti yaitu "tanggungan". Namun dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 10 Tahun 1998, membedakan pengertian dua istilah tersebut. Dimana dalam UU No. 14 Tahun 1967 lebih cenderung menggunakan istilah “jaminan” dari pada “agunan”. Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Dalam hal Kemitraan Telkom CDSA Medan dengan para Mitra Binaanya juga tidak membedakan antara pemakaian istilah jaminan atau agunan. Namun yang sering digunakan adalah kata “agunan”. Dalam tulisan ini agunan diserahkan bukan kepada bank namun pemberi pinjaman Program Kemitraan yaitu kepada Telkom CDSA Medan. Dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan pemberian kredit dapat diartikan sebagai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pinjaman Telkom CDSA Medan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur atau calon Mitra Binaan. Bila terhadap unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan calon Mitra Binaan mengembalikan utangnya, agunan


dapat berupa Sertifikat Hak Milik atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 1. Fungsi Jaminan Dalam Program Kemitraan Menurut Siswanto Sutojo fungsi jaminan adalah sebagai sumber dana kedua pelunasan kredit, disamping keuntungan. Terhadap debitur yang mengalami kerugian, maka untuk mencegah bank menanggung kerugian total, setelah melalui prosedur hukum tertentu, bank dapat menjual lelang (mengeksekusi) harta jaminan dan hasilnya dipergunakan untuk membayar tunggakan kredit.55 Hasanuddin Rahman mengatakan bahwa mengenai pentingnya suatu jaminan oleh kreditur (bank) atas suatu pemberian kredit, tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit.56 Fungsi agunan atau jaminan selain sebagai pengamanan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, juga dapat dipergunakan hasil penjualan untuk pelunasan hutangnya. Selain itu agunan juga berfungsi :57 a) Kreditur tidak akan kehilangan kekayaan, artinya uang/dana yang dipinjamkan dapat diperoleh kembali. b) Memperkecil resiko, artinya kerugian kreditur berkurang karena sebagian pinjaman dapat dibayar dari hasil penjualan barang-barang jaminan.

55

Siswanto Sutojo, Strategi Manajemen Kredit BankUmum-Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta: P.T.Danar Mulia Pustaka, 2000), hlm. 213 56 Hasanuddin Rahman, Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan, (Bandung : P.T.Citra Aditya, 2000), hlm. 108 57 Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis dan Penuntun, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hlm. 46


Di dalam Program Kemitraan yang dijalankan oleh Telkom CDSA Medan, setiap calon Mitra Binaan yang memohon untuk mendapatkan pinjaman maka diwajibkan pula untuk memberi jaminan seperti layaknya proses pinjam meminjam pada bank. Namun tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai jaminan dalam Program Kemitraan ini. Pengaturannya hanya melalui kebijakan dari Telkom CDSA Medan sendiri. Pemberian pinjaman dalam Program Kemitraan Telkom adalah suatu prosedur yang harus mempunyai suatu dasar yang sah. Adapun jenis jaminan yang dijadikan pertimbangan, pemberian pinjaman haruslah dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati antara Telkom CDSA Medan selaku pemberi pinjaman dan Mitra Binaan selaku penerima pinjaman harus sepakat mengenai berbagai persyaratan masing-masing yang harus dipenuhi. Para Mitra Binaan harus mengetahui secara pasti seberapa besar jumlah pinjaman yang akan diperolehnya pada waktu (tangaal, hari) yang telah dimufakati. Biaya-biaya dalam pemberian pinjaman yaitu jasa administrasi juga harus dicantumkan secara tegas dalam perjanjian tersebut. Berbagai kesepakatan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi para Mitra Binaan, dan bisa meyakinkan bahwa disana tidak ada ruang bagi ambiguitas peraturan yang akan cenderung membingungkan. Pada dasarnya fungsi jaminan dalam Program Kemitraan ini adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak Telkom sendiri sebagai pemberi pinjaman agar Mitra Binaannya dapat mengembalikan pinjaman dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam kontrak yang disebut PKS (Perjanjian Kerja Sama). Disisi lain juga memberikan penegasan kepada Mitra


Binaan untuk konsisten dan disiplin dalam memajukan usaha yang dimilikinya agar dapat menigkatkan taraf ekonomi dari usaha kecil yang dijalankan oeh masing-masing Mira Binaan. Karena jika usaha kecil yang dimiliki oleh Mitra Binaan mengalami peningkatan, maka otomatis Mitra Binaan akan mudah dan lancar dalam proses pengembalian pinjaman kepada pihak Telkom sendiri. Dan Telkom CDSA Medan selaku pemberi pinjaman dan pelaksana Program Kemitraan secara langsung juga mencapai tujuan dari pelaksanaan Program Kemitraan sendiri yaitu meningkatkan kemampuan usaha kecil agar tangguh dan mandiri dalam menjalankan usahanya. Dalam hal jaminan, Telkom CDSA Medan tidak memberikan kesulitan kepada Mitra Binaan.

Hal ini dapat dilihat dari fleksibilitas jaminan yang

dibutuhkan. Jaminan dalam Program Kemitraan ini juga dapat berupa agunan yang milik pihak ketiga, dalam arti kata jaminan yang diberikan bukanlah milik Mitra Binaan sendiri, namun milik orang lain rekan dari Mitra Binaan yang merupakan pihak ketiga. Namun dengan syarat pihak ketiga tersebut memberikan persetujuan dengan memberikan surat pernyataan kepada Telkom CDSA Medan. Jadi Mitra Binaan yang tidak memiliki surat berharga miliknya sendiri untuk dijadikan agunan, dapat menggunakan agunan milik pihak ketiga untuk diagunkan dengan syarat pihak ketiga yang bersangkutan membuat surat pernyataan. Kemudahan yang tampak mengenai jaminan ini tidak lain dimaksudkan agar Mitra Binaan tidak merasa terbebani dalam hal kelengkapan administrasi. Hal ini akan berpengaruh kepada sikap mental Mitra Binaan yang merasa nyaman bermitra dengan Telkom CDSA Medan selayaknya hubungan antar mitra. Tidak


seperti pinjam meminjam bank pada umumnya yang hanya sebatas pemberian pinjaman antara debitur dan kreditur. Karena pada dasarnya Program Kemitraan yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantuan kepada usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dengan memberikan bantuan pinjaman untuk meningkatkan usaha. Fugsi jaminan dalam Program Kemitraan ini juga sangat penting pada saat Mitra Binaan mengalami kegagalan atau tidak dapat melunasi pembayaran kewaibannya. Karena apabila sampai batas waktu Mitra Binaan tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka Tekom CDSA Medan diberi kuasa untuk menjual agunannya. Hasil penjualan agunan inilah yang nantinya akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman Mitra Binaan yang bersangkutan. 2. Keterkaitan Antara Besar Nilai Pinjaman Dan Besar Nilai Jaminan Dalam hal pemberian pinjaman kepada Mitra Binaan, Telkom CDSA Medan selaku pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk meminta jaminan atau agunan kepada masing-masing Mitra Binaan. Agunan yang diterima oleh Telkom CDSA Medan adalah Sertifikat Hak Milik atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baik mobil ataupun sepeda motor. Setiap Mitra Binaan akan mengajukan permohonan besar jumlah pinjaman yang berbeda-beda. Tiap besar jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan objek usaha masing-masing Mitra Binaan. Walaupun tetap menggunakan agunan, namun yang lebih diperhatikan adalah kaitan antara besar jumlah pinjaman yang dimohonkan oleh Mitra Binaan dengan objek usaha yang dimilikinya. Efesiennya setiap agunan yang akan diserahkan Mitra Binaan terlebih


dahulu harus diverifikasi kembali oleh Telkom CDSA Medan. Namun dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dibagian Telkom CDSA Medan, verifikasi ataupun survey terhadap agunan Mitra Binaan tidak terlaksana dengan lancar. Mitra Binaan hanya menyerahkan saja agunan yang dimilikinya yang telah disepakati bersama dengan pihak Telkom CDSA Medan. Jika Mitra Binaan mengajukan permohonan pinjaman yang besarnya lebih besar dari pada nilai agunan yang menjadi jaminannya, maka Telkom CDSA Medan akan menyesuaikan dengan objek usaha mitra bersangkutan. Penilaian terhadap prosepek usaha yang dimiliki oleh Mitra Binaan yang bersangkutan tetap menjadi prioritas dari pada besar nilai agunan. Namun bukan berarti nilai agunan tidak diperhatikan sama sekali. Besar nilai agunan yang terlalu rendah juga akan dinilai layak atau tidak untuk diterima sebagai jamianan. Jika suatu saat Mitra Binaan ingin mengambil agunannya untu suatu hal keperluan dan digantikan dengan agunan lain, maka penilaian terhadap nilai agunan pengganti juga dinilai dari hubungannya dengan objek usahanya. Pergantian agunan dapat dilakuakan tanpa syarat nilai agunan yang baru harus sesuai dengan nilai agunan yang lama. Karena kesemuanya tetap disesuaikan kembali dengan objek dan prospek usaha Mitra Binaan yang bersangkutan. Dalam hal agunan BPKB kendaraan, maka secara otomatis akan mengalami penyusutan nilai agunan. Karena harga kendaraan semakin lama akan semakin menurun. Namun masalah penyusutan nilai agunan ini tidak menjadi permasalahan yang mengahambat kemitraan. Karena Program Kemitraan ini hanya berjalan selama 2 tahun, maka tidak ada kebijakan dari Telkom CDSA


Medan untuk membatasi nilai agunan ataupun jenis agunan yang kerap mengalami penyusutan. Dapat disimpulkan bahwa nilai agunan yang dijadikan jaminan Mitra Binaan kepada CDSA Medan tidak harus lebih besar ataupun setara dengan besar nilai pinjaman yang dimohonkan Mitra Binaan tersebut. Besar nilai pinjaman akan disesuaikan dengan objek usaha Mitra Binaan serta rencana penggunaan dana pinjaman tersebut.


BAB II PELAKSANAAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. TELKOM CDSA MEDAN TERHADAP USAHA KECIL SEBAGAI MITRA BINAAN

Recommend Documents