BAB II MEREK YANG DILINDUNGI DALAM UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang

BAB II MEREK YANG DILINDUNGI DALAM UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

A. Pengertian Merek Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang mempunyai nilai yang tinggi bagi pemiliknya, disamping mempunyai nilai ekonomi jual yang tinggi pada merek itu sendiri, merek menurut teori hukum alam, pencipta merek memiliki hak moral untuk menikmati hasil karya yang di ciptakannya,

termasuk

pula

keuntungan

yang

dihasilkan

oleh

keintelektualannya. 22 Merek merupakan definisi dari hukum yang memberikan upaya pemulihan jika suatu tanda barang/jasa yang diperdagangkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Merek dapat dikatakan bisa menjadi lebih luas atau menjadi lebih sempi daripada nilai suatu cap tersebut. Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan dan membedakan suatu produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lainya yang memperdagangkan suatu barang/jasa. Pasal 1 angka (1) UUM No 15 Tahun 2001 memberikan defenisi merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, anggka, susunan, warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain untuk produk sejenis, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 22

Effendi Hasibuan, Perlindungan Merek Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003) hlm 154-158

21 Universitas Sumatera Utara

22

Dari batasan merek tersebut, merek pada hakikatnya adalah suatu tanda, akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, suatu tanda harus memiliki daya pembeda. Arti yang dimaksudkan memiliki “daya pembeda” adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dari perusahaan yang lain. Suatu tanda tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu “ruwet” seperti benang kusut. 23 Merek juga mempunya berbagai fungsi digunakan dengan untuk memnedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. 24 Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai berikut: 25 1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (product identy). Fungsi ini juga menghubugkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

23

Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Itelektual: Aspek Hukum Bisnis, (Jakarta: Grasindo,2006) hlm 30 24 Suyud Margono,Aset Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, (Bandung: Nuansa Aulia,2010) hlm 20 25 Abdulkadir Muhammad,Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelktual, (Bandung: Citra Adtya Bakti,2001) hlm 120-121

Universitas Sumatera Utara

23

2. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan

melalui

iklan

produsen

atau

pengusaha

yang

memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen,merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. 3. Jaminan atas mutu jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan

produsen

Pemilik

Merek,

melainkan

juga

perlindnungan jaminan mutu barangg atau jasa bagi konsumen. 4. Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek

merupakan

tanda

pengenal

barang

atau

jasa

yang

menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya. Selain mempunyai fungsi, merek juga mempunyai berbagai jenis-jenis merek untuk membedakan kepada pperusahaan jenis merek apa yang akan digunakan dan didaftarkanya, adapun macama macam jenis merek: 1. Merek Perusahaan Manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksiproduk atau jasa. Contohnya seperti soffel, capilanos, so klin, dan lain-lain. 26 2. Merek Pribadi Merek peribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagangdari produk atau jasa seperti zyrex yang menjual

laptop

26

http://amadeaninette.tumblr.com/post/502739093/legal/system diakses pada tanggal 8 Februari 2014


24

everex, hypermarket giant yang menjual kapas merek giant, carrefour yang menjual produk elektronik dengan merek bluesky, upermarket hero yang menjual gula dengan merek hero,dan lain lain 27 3. Merek dagang Merek dagang adalah merek yang di gunakan pada barang yang didagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. 28 4. Merek jasa Merek

jasa

adalah

merek

yang

digunakan

ada

jasa

yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara beersamasama, atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis. 29 5. Merek kolektif Pengertian merek kolektif disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) UUM No 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa kolektif adalah merek yang digunakan pada barang/jasa dengan karekeristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang lainnya. Dari perngertian tersebut merek kolektif ini dapat berupa merek barang atau jasa yang memiliki karekteristik yang sama yang dipergunakan atau diperdagangkan secara bersama-sama atau kolektif oleh beberapa

27

Ibid Muhammad Djumhana, R,Djuabaedillah, Op.cit., hlm 158 29 Ibid 28


25

orang atau bdan dengan tujuan untuk membedakan dengan merek barang/jasa sejenis lainnya yang juga diperdagangkan. 30 Tanda-tanda yang di perkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaanterhadap perusahaan lain, tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karektiristik yang berbeda pada barangbarang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbedayang memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan lain perkataan, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu mengenai kualitasnya. 31 Keberadaaan merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan para konsumen untuk menentukan suatu produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta dapat menimbulkan kesetiaaan terhadap suatu merek tesebut. Untuk itu merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda yang khas dan kuat baik nama, gambar, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atauapun kombinasi dari unsur-unsur terebut agar memudahkan konsumen dapat lebih mudah untuk menentukan produk barang atau jasa yang akan digunakannya, sehingga konsumen tidak menjadi tersesat ketika akan membeli suatu produk jika ada produk yang mereknya hampir sama dengan unsur-unsur merek tersebut.

30 31

Racmadi Usman, Op.cit hlm 354 Rachmadi Uman, Op.cit


26

Merek merupakan bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang digunakan untuk barang dan jasa yaitu: 32 1. Merek lukisan/gambar Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar anatara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain sejenis. Merek gambara dapat berupa gambar, lukisan, foto, logo atau symbol. Contoh: merek cat “Kuda Terbang”, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. 2. Merek kata Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek kata daoat berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata iptaan. Contoh: “Bodrex” untuk obat flu, “Daihatsu” untuk mobil. 3. Merek huruf atau angka Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek huruf adalah merek yang terdiri dari lebih dari satuhuruf dan merek abgka adalah merek yang terdiri dari lebih dari satu angka. Contoh: “ABC” untuk kecap dan sirup, “555” untuk buku tulis.

32

Ibid


27

4. Merek nama Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek nama dapat berupa nama orang, nama badan, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati. Contoh: “Louis Viton” untuk tas, “Vinesia” untuk dompet. 5. Merek kombinasi Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata anatara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek kombinasi dapat bberupa kombinasi kata dan warna, lukisan dan kata, ataupun kata dan susunan warna serta kombinasi lainnya. Contoh: jamu “Nyonya Meneer” yang merupakankombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata “Nyonya Meneer”. 33

B. Persyaratan Substantif dalam Merek Persyaratan substantif suatu merek untuk mendapatkan hak merek diatur dalam Pasal4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUM No 15 Tahun 2001. Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing). Maksudnya, tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yangdiproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek

33

Adrian Sutedi, Hak atas Merek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 105


28

harus dapat memberikan penentuan (individualishing) pada barang atau jasa yang bersangkutan. 34 Menurut penjelasan Pasal 4 UUM No 15 Tahun 2001 adalah pemohon yang mendaftarakan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugia pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau myesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknyaatau keseluruhannya dengan Merek Dagnga A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagng yang sudah dikenal tersebut. Tinjauan umum itikad tidak baik diatur awalnya dalam Burgelijk Wetbook yang lazim disebut dengan Kitab Undang-undang Hukup Perdata (KUHPerdata), namun pengaturan yang dimaksud dalama KUHPerdata bukan melainkan tentang prinsip itikat tidak baik namun prinsip itikat baik. Itikat baik adalah lawan kata dari itikad tidak baik. Perlindnungan hukum harus diberikan kepada pihak yang bertikat baik, sebaliknya pihak yang tidak bertikat tidak baik tidak perlu mendapat perlindungan tanpa mengurangi arti pentingnya Pasal 549 KUHPerdata. 35Itikat tidak baik baik dapat diartikan sebagai perbuatan tidak jujur. Pada dasarnya KUHPerdata tidak menerangkan secara jelas mengenai arti dari itikad tidak baik. 34

Racmadi Usman. Op.cit hlm 326 Djaja S Meilala, Masalah Itikat Tidak Baik dalam KUHAPedata, (Bandung: Binacipta.1987), hlm 1 35


29

Masalah itikat tidak baik erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengauran karena semakin tinggi kesadaran hukum masyaraakat semakin tinggi pula lesadaran merek tentang hak dan kewajibannya. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang itikad tidak baik dalam KUHPerdata antara lain: 1. Pasal 548 dan 549 KUHPerdata : Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang bertikat tidak baik, memberi kepada si pemangkuya hak-hak kebendaan yang dikuasai sebagai berikut: 36 a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan; b. Bahwa ia karena daluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu; c. Bahwa ia pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati hasilnya; d. Bahw aia garus dipertahankan dalam kedudukannya, bilaman diganggu dalam memangkunya, ataupun dipulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya; Jadi salah satu dari kedudukaberkuasa dari pihak yang beritikad baik menyebabkan si pemegang kedudukan berkuasa tersebut memeproleh hak milik atas benda tersebut. Sebaliknya, pihak yang beritikad tidak baik yang memeperoleh kedudukan berkuasa tidak akan memperoleh hak milik atas benda tersebut. 36

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.L.N1924-556 Tahun 1925.

Pasal.548


30

Selanjutynya, terhdap berkuasa yang beritikad tidak baik diatur dalam Pasal 549 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tiap-tiap berkuasa yang beritikad tidak baik memberi kepada si pemangkunya, hak-hak kebendaan yang dikuasai sebagai berikut: 37 a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan; b. Bahwa ia menikmatii segala hasil kebendaan, namun dengan kewajiban akan mengembalikannya kepada yang berhak; c. Bahwa ia harus dipertahankan dan dipulihkan dalam kedudukannya seperti yang telah dikatakan dalam Pasal 4 yang lalu; dan 1. Pasal 530 dan 531 KUHPerdata Pasal 530 menerangkan tentang penguasaan/kepemilikkan atas suatu benda terdapat itikad tidak baik atau itikat buruk. Sedangkan Pasal 531 menerangkan bahwa itikat tidak baik merupakan tanda penguasaan yang sah atas benda, sebaliknya itikat tidak buruk merupakan tanda penguasaan yang tidak sah atas suatu benda. 2. Pasal 575 KUHPerdata Pasal ini meneranagkan bahwa hak untuk menikmati kebendaaan terhadap suatu penguasaan benda diberikan kepada yang beritikad baik Pengertian itikad tidak baik yang terdapat dalam Pasal 548, 549, 530, 531, dan 575 sebagaimana diterangkan diatas merupakan pengertian yang terdapat

37

Ibid, Pasal 549


31

dalam buku II KUHPerdata tentang benda. Merek itu sendiri termasuk benda immateril yang tidak dapat memberikan apapaun secara fisik. 38 Menurut penjelasan Pasal 5 UUM No 15 Tahun 2001 huruf a termasuk dalam bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung persaaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dar khalayak umum atau dari golongan masyrakat tertentu. Pada huruf b tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Dan pada huruf c salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek. Dan penjelasan pada huruf d merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. Menurut penjelasan UUM No 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dimakud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemitipan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengani bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang

38

OK.Saidin, Op.cit., hlm 330.


32

terdapat dalam merek-merek tersebut. Pada huruf b penolkan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan engan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup maka, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukam survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasr penolakan. Merek itu harus merupakan suatu tanda, yang dapat dicantumkan pada barang yang bersanggkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. 39

C. Merek terdaftar Merek dapat dikatakan sebagai merek apabila merek tersebut sudah didaftarkan oleh pemilik merek ke Dirjend HKI, yang untuk mendapatkan suatu merek melalui bebrapa proses sehingga merek itu dapat digunakan oleh para produsen yang mereknya telah terdaftar.

39

Ibid


33

1. Pendaftaran Merek Pendaftaran merek penting dan diisyaratkan oleh Undan-undang bahwa merek harus didaftar. Selain berguna sebagai alatbukti yang sah atas merek terdaftar, pendafatran merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokonya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokonyaatau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa. 40 Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran pada UUM No 15 Tahun 2001 menerapkan sistem konstitutif. Artinya hak atas merek terdaftar diperooleh karena proses pendaftaran yaitu pendaftaran merek pertama yang berhak atas merek tersebut. Melalui pendaftaran merek dikenal dua macam sistem yaitu sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem konstitutif, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, jadi dengan adanya pendaftaran inilah menciptakan hak atas merek dan pihak yang mendaftarkan adalah satusatuya yang berhakatas merek dan bagi pihak lainnya harus menghormati hak pendaftar. Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dimana diegaskan pada Undnag-undang Merek 1992, pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Pada sistem konstitutif Undnag-undang Merek 1992 tekhnis 40

Bambang Kesowo, 1988, “Perlindnungan Merek Terkenal di indonesia”. Makalah disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindnungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Parhiyangan- Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998 (Bandung:Fakultas Hukum UNPAR).


34

pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaaan substantif tentang merek. Seebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tetang permintaaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mgenajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut. 41 Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga first to file principle. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum. 42

41

http://74.125.153.132/search?q=cache:DBtUobyIfygl:zuyyin.wordpres.com/2007/106/h ak-atas-kekayaan-intelektual-2/ diakses pada tanggal 9 Februari 2014 42 Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa,Mengelola Merek, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mnadiri,2007) hlm 79


35

1. Prosedur Pendaftaran Merek. Merek bagi produsenbarang atau jasa merupakan hal yang sangat penting, karena merek berfungsi untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lainnya serta berfungsi sebaga tanda untuk mbedakan asal-usul barang atau jasa, citra reputasi diantara perusahaanyang satu dengan yang laiinya yang sejenis. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam: 1. Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UUM 15 Tahun 2001 2. Pasal 1 hingga Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek Tata cara pengajuan Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada: 1. Mengisi formulir Permohonan a.

Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek.

b.

Pengisian formulir Permohonan tersebut wajib dilakukan dalam rangkap empat dengan mencamtumkan: 1. Tanggal, bulan, tahun: 2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon: Pemohon dapat terdiri dari satu orang secara bersama, atau


36

badan hukum. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek terseut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat mereka. c. Nama lengkap, dan alamat Kuassa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa. d. Tempat tinggal Kuasa yang dipilih sebagai domisili hukumnya di Indonesia, apabila Pemohon berempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia. e. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftrannya menggunakan unrus-unsur warna. f.

Jenis-jenis barang dan/jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan untuk dua kelas yang dimohonkan barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

g. Nama negara dan tanggak permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak prioritas. 2. Menandatangani Permohonan a. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya, dengan ketentuan dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, perohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon


37

yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakili. b. Dalam hal permohonan tersebut diajukan melalui kuasa (Konsultan Hak kekayaan Intelektual), Permohonan ditandatangani oleh Kuasa dengan ketentuan: 1) Surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut; 2) Jika Penerima Kuasa lebih dari satu orang, dan dalam surat kuasa tidak terdapat klausul “surat kuasa diberikan kepada Kuasa-kuasa tersebut untuk bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama”, menurut pendapat penulis maksudnya adalah Permohonan harus ditandatangani oleh semua pihak Penerima Kuasa. Jika yang menandatangani hanya sebagian dari Penerima Kuasa , misalnya hanya ada dua orang atau lima dari Penerima Kuasa yang berjumlah enam orang, Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh dua atau lima orang Penerima kuasa itu mengadnung risikountuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan berlaku dalam suatu sengketa yang mengemuka di pengadilan nantinya. Berdasarkan alasan ini, ada baiknya setia Penerima Kuasa mengajukan permohonan tersebut atau untuk keperluan lainnya, yang penerima kuasanya lebih dari satu orang, selalu disertai klausula “baik secara sendiri-sendirimaupun secara bersam-sama”


38

Syarat Permohonan setiap Permohonan wajib dilengkapi dengan: 1. Surat Pernyataan Pemilikan Merek. a. Tanda tangan dan isi. Surat pernyataan itu harus ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa: 1) Merek yang dimoohonkan adalah milikknya. 2) Merek yang dimohonkan pendaftaran tidak meniru merek orang lainbaik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya. b. Terjemahan. Apabila tidak menggunakan Bahasa Indonesia, surat pernyataan itu harus disertai terjemahannya dalam Bahsa Indonesia. c. Etiket Merek Jumlah etiket merek yang diperlukan adalah sebanyak dua puluh helai dengan ketentuan: 1) Ukuran Etiket itu berukuran 9 X 9 Cm dan minimal 2 X 2 Cm 2) Warna. Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih). a. Terjemahan. Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau didalamnya terdapat huruf selain huruf lain atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahsa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam Bahsa


39

Indonesia, dalam huruf llatin, dan dalam angka yang lazimdigunakan Bahasa Indonesia. 3) Akta pendirian badan hukum. Apabila Pemohon adalah badan hukum Indonesia, dilengkapi: a) Akta pendirian badan hukum yang termuat di dalam Tambahan Berita Negara: atau b) Salinan yang sah akta pendirian badan hukum, 4) Surat Kuasa Khusus Surat kuasa khusus diperlukan apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa, dengan mengajukan Permohonan dengan menyebutkan mereknya. Namun, surat kuasa khusu ini mutlak diperlukan jika Permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUM No 15 Tahun 2001, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang disebutkan di atas wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. 5) Pembayaran Biaya Permohonan harus diserai pembayaran biaya dalam rangkaPermohonan, sesuai dengan jenis dan besar biaya yang ditetapkan oleh Menteri ukum dan Hak Asasi Manusia. 6) Bukti penerimaaan Permohonan Apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan harus disertai bukti penerimaan permohonan yangpertama kali yang


40

menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 7) Salinan peraturan penggunaaan merek kolektif Apabila merek yang dimohonkan pendaftaran akan digunakan sebagai merek kolektif, permohonan harus disertai salinan peraturan penggunaan merek kolektf, dengan ketentuan salinan perturanpenggunaan merek kolektiifyang tidk menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terrjemahannya dalam bahasa Indonesia. 43 3. Pelaksanaan Pendaftaran Merek 1. Pemeriksaan Substantif Setelah permohonan pendaftaran merk memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jendral akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UUM No 15 Tahun 2001. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan, pemeriksaanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UUM No 15 Tahun 2001. Pasal 19 mengaskan bahwa pemeriksaan substanttif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksa adalah pejabat yang kaarena keahliannya diangkat dan diberhentkansebagai pejabat fungsional oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 43

www.philipjusuf.com/...tata...merek/merek...tata...merek/syarat-dan-tata-carapermohonan-pendaftaran-merek-peaturan-pemerintah-nomor2 ,diakses pada tanggal 9 Februari 2014


41

Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian, dari hasil peemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetuji untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal HKI permohonan tersebut diumumkan dalam Beritta Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jendral Haki hal tersebut diberitahukian secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tigapuluh) harimenyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan ataskeputusan penolakan untuk didaftar, Direktorat Jenderal HKI akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal permohhonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarknkepada Direktorat Jendral Haki tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan tau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jendral Haki, permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 44

44

Racmadi Usman. Op.cit hlm 338-339


42

8) Pengumuman Permohonan Pengumuman permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan oleh Direkorat Jendral HKI dalam paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujinya permohonan untuk didaftar. Lamanya pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkansecara berkala oleh Direktorat Jendral HKI, dan/atau menempatkan pada sarana khusu yang denggan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jendral HKI. Sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediaka oleh Direktorat Jendral Haki mencakup antara lain papan pengumuman. Nika keaaaan memungkinkan, sarana khusu itu akan dikembangkan antara lainj mikrofim, mikrofiche, CD-ROM, internet dan media lainnya. Tanggal mulai diumumkannya permohon cicatat oleh Direktorat Jendral dalan Berita Resmi Merek. Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan pendaftaran merek tersebut, meliputi: a) Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa: b) Kelas dan jenis barang dan/atau bagi merek yang dimonkan pendaftarannya: c) Tanggal penerimaan


43

d) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalm hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Priooritas: dan e) Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahsan asing dan atau huruf selain huruf latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahsa indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazzim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaaan latin. 45 9) Keberatan dan sanggahan Selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga/0 bulan tersebut,setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Haki atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdpat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat jenderal Haki akan menyampaikan atau mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Atas keberatan yang disampaikan pihak lain, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jendral Haki secara tertulis dalam palinh lama 2 (dua) bulan terhitung

45

Ibid., hlm 340


44

sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Haki. Keberatan dan atau sanggahan digunakan oleh Direktoorat Jendral HKI sebagai bahan (tambahan) dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan. 46 10) Pemeriksaan Kembali Pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diumukan dan mendapat oposisi dari pihak lain diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jendral HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali dimaksud. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil peeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jendral Haki memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Jendral HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan terhadap ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Namun, dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jendral HKI, permohonan dinyatakan dapat di setujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. 47

46 47

Ibid, hlm 341 Ibid., hlm 341-342


45

11) Sertifikat Merek Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jendral HKI kepada pemohon atau kuasanya jika tidak memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada kebertan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Demikian pula Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jendral HKI kepada pemohon atau kuasanya jika keberatan tidak dapat diterima dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar Daftar Umum Merek. Sertifikat Merek dimaksud harus memuat hal-hal sebagai berikut: a) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar; b) Nama dan alamt lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 10; c) Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan; d) Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas. e) Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengani macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka dalam bahsa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;


46

f) Nomor dan tanggal pendaftaran; g) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan h) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. Setiap pihak dapat mengjukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. 48 12) Permohonan dan Komisi Banding Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yag bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan banding. Artinya, permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif saja, yang menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Dengan demikian, banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan pendaftaran merek. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jendral HKI dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan yang diiuraikan dalam permohonan bdanding harus tidak merupakan pebaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Dengan, ungkapan lain, alasan, penjelasan, atau bersifat pendalaman atas, penjelasan atau buku yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan. Hal ini perlu untuk

48

Ibid 342-343


47

mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan dalam permohonan, karena untuk melengkapi persyartan telah diberikan dalam tahap sebelumnya. Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemeritahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat Jnedral HKI akan mencatat dan mengumkan penolakan itu. Keputusan Komisi Banding Bnading Merek diberikan dalam waktu paling lama waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan dikabulkan, Direktorat Jendral Haki melaksanakan pengumuman permohonan banding tersebut. Dalam hal pengumuman permohonan sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 21 kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kheakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (independen) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.


48

Keanggotann Komisi Banding Merek teridri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukian oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Khusu untuk ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putuan dapat diambil berdasrkan suara terbanyak. 49 4. Perpanjangan Pendaftaran Merek Menurut UUM No 15 Tahun 2001 jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang smaa, Pasal 35 ayat (1). Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindnungan itu dapat diperpanjang. UUM No 15 Tahun 2001 menetukan persyartan untuk persetujuan perpanjangan waktu perlindnungan merek terdaftar. Persyartan itu meliputi:

49

Ibid hlm 343


49

a) Merek

yang bersangkutan masih digunkan pada barang atau jasa

sebagaimana disebut dalam Sertikat Merek tersebut dan b) Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi

dan

diperdagangkannya

disertakan

pada

surat

permintaan

perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan. Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas akan ditolak oleh Direktorat Jendral. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasanalasan penolakannya. Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindnungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. 50 5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang diindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 UUM No 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan 50

OK, Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995) hlm 89


50

mnggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudia Pasal 4 UUM No 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas nmemberikan hak yang khusu kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau menfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. 51 Pasal 28 UUM No 15 Tahun 2001 mengatur jangka waktu perlindnungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka wakut perlindnungan ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan TRIPs yang hnaya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. 52

51 52

Rachmadi usman, Op.cit hsl 345 Ibid


BAB II MEREK YANG DILINDUNGI DALAM UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang

Recommend Documents