BAB II LANDASAN TEORI A. Akuntansi Syariah 1. Pengertian Akuntansi Syariah Menurut Sri (2009:2), akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sedangkan menurut Jufri (2011:27), akuntansi syariah adalah mengolah secara syariah terhadap transaksi-transaksi yang dijalankan sesuai syariah berdasarkan hukum islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. 2. Tujuan Akuntansi Tujuan akuntansi keuangan bank syariah menurut wiyono (2006:78) sebagai berikut: a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami.
b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2007:15) yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar penggunaan laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan
ekonomi
serta
menunjukkan
pertanggung
jawaban
manajemen atas penggunaan sumber-sumber ekonomi”. B. Pembiayaan Ijarah Menurut Kasmir (2008:96), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah. c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wiroso, 2009:158). 1. Pengertian Ijarah Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih sunnah, al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti al’Iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Sofyan (2007:245), Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma’jur (obyek sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Ijarah muntahiyah bit tamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Sedangkan menurut IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tahun 2009. Ijarah memiliki pengertian sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating lease).
2. Contoh-Contoh Kasus Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk a. Kasus Pembiayaan Ijarah Bank Muamalat menyewa sebuah kios dari H. Taufik untuk jangka waktu 3 tahun dengan harga Rp. 12.000.000,-- per tahun dan pembayarannya dilakukan sekaligus dimuka. Atas permintaan H. Hasan, Bank Muamalat menyewakan kios tersebut untuk jangka waktu 3 tahun dengan harga Rp. 1.500.000,-- per bulan dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Pada saat melakukan pembayaran uang sewa kepada H. Taufik sebesar Rp. 36.000.000,-- untuk jangka waktu 3 tahun. Tabel 2.1 Jurnal pembayaran uang sewa Db. Sewa dibayar dimuka
Rp. 36.000.000,--
Kr. Kas/rekening H. Taufik
Rp. 36.000.000,--
Sumber: Bank Muamalat Pada saat menerima pembayaran uang sewa dari H.Hasan sebesar Rp. 1.500.000,-Tabel 2.2 Jurnal penerimaan setiap bulan Db. Kas/rekening H. Hasan Kr. Pendapatan sewa Sumber: Bank Muamalat
Rp. 1.500.000,-Rp. 1.500.000,--
Amortisasi setiap bulan Uang Muka sewa H Taufik sebesar : Rp. 36.000.000,-- : 36 = Rp. 1.000.000,-Tabel 2.3 Jurnal amortisasi Db. Beban sewa
Rp. 1.000.000,--
Kr. Sewa dibayar dimuka
Rp. 1.000.000,--
(H. Taufik) Sumber: Bank Muamalat Penyajian transaksi Ijarah: a. Pada saat jatuh tempo Angsuran H. Hasan menunggak dan belum membayar Tabel 2.4 Jurnal pada saat jatuh tempo tetapi belum membayar: Db. Piutang pendapatan ijarah Kr. Pendapatan ijarah
Rp. 1.500.000,-Rp. 1.500.000,--
Sumber: Bank Muamalat Oleh karena bulan ada aliran kas masuk (pendapatan akrual) maka tidak diperhitungan dalam pembagian hasil usaha (profit distribution)
b. Pembayaran tunggakan H. Hasan, sebesar Rp. 1.500.000,-Tabel 2.5 Jurnal pembayaran tunggakan: Db. Kas/rekening H. Hasan
Rp. 1.500.000,--
Kr. Piutang pendapatan
Rp. 1.500.000,--
Ijarah Sumber: Bank Muamalat Oleh karena terjadi aliran kas masuk pendapatan Ijarah maka “pendapatan neto Ijarah” diperhitungan dalam pembagian hasil usaha (profit distribution) b. Kasus Pembiayaan Ijarah Multiguna Hasanudin ingin melanjutkan pendidikan doktoral (S3) syariah di Universitas Trisakti Jakarta, biaya yang diperlukan hingga selesai sebesar Rp. 120.000.000,--. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut Hasanudin menghubungi Bank Muamalat Indonesia, dan setelah dilakukan negosasi maka kedua pihak sepakat untuk melaksanakan transaksi tersebut dan membayar angsuran sebesar Rp. 6.000.000,-- selama 2 tahun. Atas transaksi ini Bank Muamalat Indonesia membayar seluruh biaya pendidikan Hasanudin ke Universitas Trisakti Jakarta sebesar Rp. 120 juta.
Bank Muamalat Indonesia sebagai pemilik obyek ijarah 1. Bank Muamalat
Indonesia membayar biaya pendidikan doktoral
Hasanudin kepada Universitas. Transaksi sebesar Rp. 120.000.000,-Tabel 2.6 Jurnal pembayaran biaya pendidikan Db.
Sewa
multiguna Rp. 120.000.000,--
tangguhan Kr. Kas/rekening Trisakti
Rp. 120.000.000,--
Sumber: Bank Muamalat 2. Penerimaan pembayaran angsuran oleh Hasanudin setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,-Tabel 2.7 Jurnal pembayaran anggsuran Db. Kas/rekening Hasanudin Kr. Pendapatan ijarah Multijasa Sumber: Bank Muamalat
Rp. 6.000.000,-Rp. 6.000.000,--
3. Bank Muamalat Indonesia melakukan amortisasi atas pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan sebesar: Rp. 120.000.000 : 24 = Rp. 5.000.000,-Tabel 2.8 Jurnal amortisasi Db. Biaya sewa multiguna
Rp. 5.000.000,--
Kr. Sewa multiguna
Rp. 5.000.000,--
Tangguhan Sumber: Bank Muamalat 4. Penyajian dalam laporan laba rugi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah: Tabel 2.9 Laporan laba rugi Pendapatan ijarah multijasa
Rp. 6.000.000
Biaya sewa multijasa
Rp. 5.000.000 -
Pendapatan neto ijarah multijasa
Rp. 1.000.000
Sumber: Bank Muamalat
5. Jatuh tempo pembayaran angsuran bulan ke 6 Hasanudin belum membayar: a) Pengakuan pendapatan Tabel 2.10 Jurnal pengakuan pendapatan Db. Piutang pendapatan Rp. 6.000.000,-ijarah multijasa Kr.
Pendapatan
Rp. 6.000.000,--
ijarah Multijasa Sumber: Bank Muamalat Pendapatan Neto Ijarah Multijasa sebesar Rp. 1.000.000 tidak diperhitungkan dalam Profit Distribusi b) Amortisasi Sewa Ijarah Multiguna Tabel 2.11 Jurnal amortisasi Db. Biaya sewa multiguna Kr. sewa multiguna Tangguhan Sumber: Bank Muamalat
Rp. 5.000.000,-Rp. 5.000.000,--
c) Pembayaran angsuran oleh Hasanudin Tabel 2.12 Jurnal pembayaran Db.Kas/rekening Hasanudin
Rp. 6.000.000,--
Kr.Piutang pendapatn
Rp. 6.000.000,--
ijarah multiguna Sumber: Bank Muamalat Walaupun tidak ada pengakuan Pendapatan Ijarah Multijasa, porsi pendapatan neto ijarah Rp. 1.000.000,-- diperhitungkan dalam Profit Distribusi c. Kasus Pembiayaan Jual-Ijarah H. Murtado menjual rumah berikut tanahnya kepada Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 300.000.000,-- (sudah termasuk beban pemindahan hak). Bank Muamalat Indonesia menyewakan rumah tersebut kepada H. Kimin sebesar Rp. 15.000.000,-- setiap bulan selama 36 bulan.
Penyajian transaksi jual-ijarah: 1. Pada saat membeli rumah dan tanahnya dari H.Murtado sebesar Rp. 300.000.000,-Tabel 2.13 Jurnal pembelian aktiva ijarah Db.
Persediaan
(aktiva Rp. 300.000.000,--
ijarah) Kr. Kas/rekening
Rp. 300.000.000,--
H. Murtado Sumber: Bank Muamalat 2. Pada saat rumah disewakan kepada H. Kimin Tabel 2.14 Jurnal sewa Db. Aktiva ijarah
Rp. 300.000.000,--
Kr. Persediaan
Rp. 300.000.000,--
(aktiva ijarah) Sumber: Bank Muamalat Catatan : a) Penjualan rumah dan tanah H Murtado, merupakan penjualan putus (tidak boleh jual kembali atau disewakan kepada nasabah ybs) b) Jurnalnya sama dengan pembelian aktiva tetap (saat beli) dan jurnal Ijarah (saat disewakan)
3. Penerimaan sewa dari H. Kimin sebesar Rp. 10.000.000,-- per bulan Tabel 2.15 Jurnal penerimaan sewa Db. Kas/rekening penyewa
Rp. 10.000.000,--
Kr. Pendapatan sewa ijarah
Rp. 10.000.000,--
Sumber: Bank Muamalat 4. Penyusutan aktiva ijarah Tabel 2.16 Jurnal penyusutan Db. Beban penyusutan aktiva Xxxxxxx ijarah Kr. Akumulasi penyusutan
Xxxxxxxxxx
aktiva ijarah Sumber: Bank Muamalat 3. Jenis Akad Ijarah Menurut Sri (2011:228) jenis akad ijarah bisa di kelompokkan menjadi 2, yaitu: a. Berdasarkan Objek yang disewakan. Berdasarkan objek yang disewakan, Ijarah dapat dibagi 2, yaitu:
1) Manfaat atas aset yang tidak bergerak, seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya. 2) Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. b. Berdasarkan Exposure Draft PSAK No. 107 Berdasarkan Exposure Draft PSAK No. 107, ijarah dapat dibagi 3, yaitu: 1) Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. 2) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan wa’ad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. 3) Jual dan sewa kembali (sale and leaseback) atau transaksi jual dan ijarah: Jenis ijarah seperti ini terjadi dimana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi. Keuntungan
atau kerugian yang timbul dari transaksi jual tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah yang muncul karena ia menjadi penyewa. Gambar 2.1 Skema Ijarah (1) tgl 1 Maret 2008 Pemberi Sewa/Jasa
Penyewa/
(2) tgl 10 Maret 2008
Pengguna Jasa
(3) tgl 10 Maret 2008 Keterangan: (1) Penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan ijarah (2) Pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa (3) Penyewa melakukan pembayaran 4. Dasar Hukum Akad Ijarah a. Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukkan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain.
Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Surat Az-Zukhruf ayat 32). “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Surat Al-Baqarah ayat 233). “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata ‘wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercayai”. (Surat Al-Qashash ayat 26). b. As-sunah Diriwayatkan
dari
Ibnu
Abbas,
bahwa Rasulullah
SAW
bersabda:
“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim). Dari Ibnu Umar, bahwa rasulullah bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah). “Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukan upahnya”. (HR. Abd arRazzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al Khudri). Dari Saad bin Abi Waqqash r.a, bahwa Rasulullah bersabda: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu
Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (HR. Nasa’i). Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Beliau bersabda: “Allah ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang lakilaki yang memperkerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya”. (Hasan: Irwa-ul Ghalil no.: 1489 dan Fathul Bari IV: 417 No.: 2227). “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek”. (HR. Ahmad dari Ibnu Mas’ud). 5. Rukun dan Ketentuan Syariah Ijarah a. Rukun ijarah ada tiga macam, (Sri, 2011:230) yaitu: 1) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu’jir dan penyewa/pengguna jasa/lessee/musta’jir. 2) Objek akad ijarah berupa: manfaat aset/ma’jur dan pembayaran sewa;atau manfaat jasa dan pembayaran upah. 3) Ijab kabul/serah terima. b. Ketentuan syariah yaitu: 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh 2) Objek akad ijarah
a) Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut: (1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sebagaimana mestinya dan tidak rusak. (2) Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan); maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi atau menjual kamar dan lain sebagainya. (3) Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya; (a). Kewajiban shalat, puasa tidak dapat dialihkan karena ia merupakan kewajiban setiap individu (fardhu’ain). (b). Memperkerjakan seseorang untuk membaca Al-Qur’an dan pahalanya (manfaatnya) ditunjukkan untuk orang tertentu, karena pahala/nilai kebaikan akan kembali kepada yang membacanya, sehingga tidak ada manfaat yang dapat dialihkan. (c). Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan objek ijarah karena mengambil manfaat darinya sama saja dengan memilikinya / menguasainya. Misalnya makanan / minuman / buah-buahan atau uang (kas), jika mengambil manfaat darinya berarti menggunakannya. (4) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidak tahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik. (5) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas, misalnya 2 tahun. b) Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. (1) Harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Misalnya, berkah Toserba merekrut karyawannya yang ditugaskan sebagai pramuniaga (hubungannya adalah pekerja dan pemberi kerja) dan gaji yang disepakati sebesar 2 juta per bulan. Tidak boleh menyatakan gajinya tergantung dari penjualan perusahaan karena besarannya menjadi tidak pasti. (2) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad.
(3) Bersikap fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak serta lainnya yang berbeda. Misalnya sewa atas mobil yang jenisnya sama misalnya Innova 2006, di Jakarta sewa per hari Rp 500.000 sedangkan di Yogyakarta Rp 400.000 atau menyewakan toko kalau digunakan untuk menjual pakaian harga sewanya Rp 20 juta per tahun tapi kalau digunakan untuk bengkel Rp 25 juta per tahun atau sewa toko untuk 1 tahun Rp 25 juta tapi kalau 2 tahun Rp 45 juta. Begitu disepakati maka harga sewa akan mengikat dan tidak boleh berubah selama akad. c) Ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah bit tamlik: (1). Pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bit tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. (2). Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad ijarah adalah wa’ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. 3) Ijab Kabul Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 6. Berakhirnya Akad Ijarah Menurut Sri (2011:232) ada 5 penyebab berakhirnya akad ijarah, antara lain: a. Periode akad sudah sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai (Sayid Sabbiq, 2008).
b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. c. Terjadi kerusakan aset. d. Penyewa tidak dapat membayar sewa. e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal. C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 a. Pengakuan dan Pengukuran a. Akuntansi Bank Syariah sebagai Pemilik (Mu’jir) 1) Biaya Perolehan Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan obyek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK No. 16: Aset Tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK No. 19: Aset Tidak Berwujud.
2) Penyusutan dan Amortisasi Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau diamortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan
atau amortisasi
yang dipilih harus
mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi dimasa depan dari obyek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarah-kan dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik selama 5 tahun. Dengan demikian unsur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan obyek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK No. 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK No. 19: Aset Tidak Berwujud. 3) Pendapatan dan Beban Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut: (a). Biaya perbaikan obyek ijarah diakui pada saat terjadinya; dan (b). Jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam ijarah muntahiyah bit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek ijarah yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek ijarah. Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 4) Perpindahan Kepemilikan Pada saat perpindahan kepemilikan obyek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara: (a). Hibah, maka jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai beban; (b). Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; (c). Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat obyek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
(d). Penjualan secara bertahap, maka: (1) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai obyek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan (2) Bagian obyek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. b. Akuntansi Bank Syariah sebagai Penyewa (Musta’jir) 1) Beban Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang diterima. Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah. 2) Perpindahan Kepemilikan Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara: (a). Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar obyek ijarah yang diterima; (b). Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati; (c). Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran sewa yang disepakati;
(d). Pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. 3) Jual-dan-Ijarah Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta’alluq) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. 4) Ijarah-Lanjut Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam penyataan ini. Jika suatu entitas menyewa obyek ijarah (sewa) untuk disewa-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah (sewa) tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah (sewa) untuk sewa jangka pendek.
Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut. 2. Penyajian Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. 3. Pengungkapan Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a). Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i). Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pengalihan kepemilikan); (ii).Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut; (iii). Agunan yang digunakan (jika ada); (b). Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah; (c). Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).
Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a). Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i). Total pembayaran; (ii).Keberadaan wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’d pemilik untuk pengalihan kepemilikan); (iii). Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut; (iv). Agunan yang digunakan (jika ada); (b). Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).
