BAB II LANDASAN TEORI
II.1 Penelitian Terdahulu Dalam rangka membuat penelitian yang lebih terarah, maka penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari bahan acuan atau pijakan yang mempunyai kaitan dengan objek yang penulis teliti yaitu “IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMER 1 DAN 2 (REVISI 2009) UNTUK PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2010 DAN 2011 PADA PT RA”. Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang diambil oleh penulis saat ini. Namun demikian, penulis menemukan penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan yang penulis lakukan yaitu implementasi standar akuntansi keuangan. Judul penelitian terdahulu yang penulis angkat sebagai bahan acuan adalah “IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA PT. SAPTAWIRA ADHITAMA TOUR & TRAVEL” Penelitian tersebut disusun oleh Kartika Wijaya pada tahun 2011. Selain itu, tujuan penelitian yang disusun oleh Kartika adalah : 1. Untuk mengimplementasikan SAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan perusahaan PT Saptawira Adhitama Tour & Travel. 2. Untuk mengevaluasi pengaruh implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan perusahaan PT Saptawira Adhitama Tour & Travel.
7
Metodologi penelitian yang dipakai oleh Kartika dalam menyusun penelitiannya adalah sebagai berikut : 1. Jenis dari risetnya adalah riset eksploratoria yang bersifat deskriptif naratif. 2. Dimensi waktu riset adalah melibatkan urutan waktu selama 2 tahun. 3. Kedalaman risetnya berupa studi kasus, mendalam tetapi hanya melibatkan satu objek. 4. Metode pengumpulan datanya : •
Kontak langsung (wawancara)
•
Kontak tidak langsung (arsip data perusahaan)
5. Lingkungan penelitiannya adalah noncontived setting yaitu lingkungan riil. 6. Unit analisisnya adalah sebuah perusahaan menengah di bidang jasa biro perjalanan wisata. Berikut ini merupakan simpulan penelitian terdahulu dalam menjawab rumusan masalah yang tertulis pada Bab I dari skripsi tersebut, antara lain : 1. PT Saptawira Adhitama Tour & Travel menerapkan dini SAK ETAP secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu cara mengimplementasikan SAK ETAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan perusahaan adalah : a. Membuat Neraca Awal perusahaan dengan mengakui dan tidak mengakui Aset
dan
Kewajiban
yang dipersyaratkan
dalam
SAK ETAP,
mereklasifikasikan pos-pos Aset, Kewajian, dan Ekuitas berdasarkan SAK ETAP.
8
b. Penyesuaian yang diperlukan dalam membuat Neraca Awal dan yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP, diakui secara langsung di pos Saldo Laba pada tanggal penerapan SAK ETAP. c. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh komponen Laporan Keuangan perusahaan pada tahun penerapan SAK ETAP. d. Menyusun Laporan Keuangan perusahaan pada akhir periode yang sesuai dengan SAK ETAP, termasuk pengungkapan ynag diperlukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 2. Pengaruh dari mengimplementasikan SAK ETAP pada laporan keuangan perusahaan PT Saptawira Adhitama Tour & Travel adalah : a. Saldo Laba Akibat adanya pengakuan Aset dan penyesuaian lain yang muncul dari transaksi, kejadian, atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP, maka nilai Saldo Laba perusahaan pada Neraca Awal penerapan SAK ETAP menjadi lebih tinggi dari sebelumnya yang akan memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. b. Pendapatan Akibat adanya penerapan kewajiban secara akrual dapat menyebabkan munculnya pos Pendapatan Diterima Dimuka. Pos ini merupakan Pendapatan Usaha yang memenuhi syarat diakui sebagai kewajiban perusahaan. Hal ini mengakibatkan Pendapatan Usaha pada Laporan Laba Rugi perusahaan menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Pendapatan (PPN) 9
yang telah dikeluarkan dari Pendapatan Usaha perusahaan juga mengakibatkan Pendapatan Usaha perusahaan menjadi lebih rendah. Pendapatan perusahaan lebih rendah maka beban pajak penghasilan perusahaan akan menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan dapat meminta restitusi pajak penghasilan yang telah lebih bayar. c. Pihak-pihak Istimewa Adanya penyajian secara terpisah dari transaksi dengan pihak-pihak istimewa yang menimbulkan pos Piutang Hubungan Istimewa pada Neraca Perusahaan. Hal ini membuat penyajian dan pengungkapan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi sesuai seperti yang disyaratkan dalam SAK ETAP.
II.2 Rerangka Teori dan Literatur II.2.1 Implementasi II.2.1.1 Pengertian Implementasi Menurut Dave Chaffey (2009), menyatakan bahwa implementasi adalah “The creation of a system based on analysis and design documentation”. (p681) Berdasarkan pengertian ahli di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah menciptakan suatu proses berupa tindakan untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya tujuan kebijakan tersebut.
10
II.2.1.2 Manfaat dan Tujuan Implementasi IFRS Dalam artikel berita berjudul Standar Internasional Dipakai 2012 yang ada di situs Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), menurut Dudi M Kurniawan (2010) sebagai Ketua Tim Implementasi IFRS-Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatakan, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu : 1.
Pertama, meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2.
Kedua, mengurangi biaya SAK.
3.
Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
4.
Keempat, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.
5.
Kelima, meningkatkan transparansi keuangan.
6.
Keenam,
menurunkan
biaya
modal
dengan
membuka
peluang
penghimpunan dana melalui pasar modal. 7.
Ketujuh, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, terdapat pula tujuan dari implementasi IFRS dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan yaitu : 1.
Memastikan bahwa laporan keuangan internal perusahaan mengandung informasi berkualitas tinggi
2.
Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan
3.
Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna
4.
Meningkatkan investasi.
11
II.2.2 Pengertian PSAK PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Di Indonesia PSAK adalah Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan digunakan sebagai pedoman dan aturan akuntan untuk membuat atau menyusun laporan keuangan. Dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi keuangan yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi bagi perusahaan. Di Indonesia PSAK akan dikonvergensi secara penuh ke dalam IFRS melalui tiga tahapan, yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahap implementasi. Adopsi International Financial Reporting standard (IFRS) yang dilakukan secara bertahap disebut dengan gradual strategy. Strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan mengadopsi secara penuh IFRS pada tahun 2012, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS.
II.2.3 Konvergensi IFRS Indonesia bagian dari IFAC (International Federation of Accountants) yang harus tunduk pada SMO (Statement Membership Obligation), seperti dengan menggunakan IFRS sebagai accounting standard. Maka dari itu, saat ini Indonesia sedang melakukan konvergensi untuk IFRS. Konvergensi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu convergence. Kata konvergensi merujuk pada “Dua hal/benda atau lebih bertemu dan bersatu dalam suatu titik”. (Arismunandar, 2006: 1)
12
Konvergensi IFRS adalah pengadopsian secara penuh dengan tujuan akhir ialah PSAK sama dengan IFRS tanpa adanya modifikasi sedikitpun. Konvergensi IFRS ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum (The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors). G20 forum adalah forum yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Maka dari itu, standar akuntansi keuangan nasional yang digunakan Indonesia saat ini sedang dalam proses yang secara bertahap menuju konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB. Konvergensi dalam hal standar akuntansi internasional berarti merujuk bahwa hanya akan ada satu standar yang digunakan secara internasional di masa yang akan datang. Standar internasional tersebut yang kemudian berlaku untuk menggantikan standar yang sudah dibuat dan dipakai oleh negara itu sendiri. Sebelum ada konvergensi standar biasanya terdapat perbedaan antara standar yang dibuat dan dipakai di negara tersebut dengan standar internasional. Konvergensi standar akan menghapus perbedaan tersebut secara perlahan-lahan dan bertahap sehingga diharapkan tidak akan ada lagi perbedaan antara standar negara tersebut dengan standar internasional di masa yang akan datang. Ada 3 cara melakukan proses konvergensi yaitu dengan : 1. Adaptasi, yaitu dengan membuat standar akuntansi sendiri yang disesuaikan dengan IFRS 2. Adopsi, yaitu dengan mengambil dan memakai langsung standar dari IFRS 3. Harmonisasi, yaitu dengan membuat standar akuntansi sendiri yang tidak bertentangan dengan IFRS. 13
Menurut DSAK, pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi lima tingkatan, antara lain : 1.
Full Adoption, yaitu dimana suatu negara mengadopsi secara keseluruhan IFRS dan menterjemahkan word by word.
2.
Adapted, yaitu dimana suatu negara mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3.
Piecemeal, yaitu dimana suatu negara hanya mengadopsi sebagian nomor IFRS seperti nomor standar atau paragraf tertentu.
4.
Referenced, yaitu dimana standar yang diterapkan di suatu negara hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5.
Not adoption at all, yaitu dimana suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
II.2.4 Penyajian Laporan Keuangan II.2.4.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan Menurut Menurut Kieso and Weygandt (2007:2) yang dialih bahasakan oleh Emil
Salim,
menyatakan
bahwa
“Laporan
keuangan
merupakan
sarana
pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi”. Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:6), menyatakan bahwa “Laporan Keuangan adalah salah satu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas”. Sedangkan menurut PSAK 1 (revisi 2009), “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. (paragraf 9) 14
Berdasarkan pengertian laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan untuk pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap, yang mengungkapkan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Sedangkan penyajian laporan keuangan adalah proses penyampaian laporan keuangan dengan adanya pengaturan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar adalah penyajian yang secara jujur memperlihatkan dampak yang terjadi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
II.2.4.2 Pihak-pihak yang Berkepentingan Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009), menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi :
15
1. Investor Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 2. Karyawan Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 3. Pemberi pinjaman Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya Pemasok dan kreditor usaha lain tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 16
5. Pelanggan Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 6. Pemerintah Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena ini berkepentingan dengan aktivitas perusahaan mereka menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 7. Masyarakat Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya
perusahaan
dapat
memberikan
kontribusi
berarti
pada
perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. (paragraf 9)
II.2.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:3), menyatakan bahwa “Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Sedangkan menurut PSAK 1 (2009) yang dikeluarkan oleh IAI menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan 17
adalah “Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. (paragraf 9) Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk pengguna laporan keuangan mengenai penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi : 1. Aset 2. Liabilitas 3. Ekuitas 4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan 6. Arus kas.
II.2.4.4 Jenis-jenis Laporan keuangan Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini juga merekam peristiwa kejadian bisnis dalam bentuk unit moneter. Dengan disediakannya laporan keuangan maka keadaan ekonomi perusahaan dapat dilihat dalam laporan
18
keuangan tersebut. Untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, tentu saja diperlukan komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap. Menurut PSAK 1 (revisi 2009) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 4. Laporan arus kas selama periode 5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, dan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. (paragraf 10)
II.2.5 PSAK 1 (Revisi 2009) Menurut PSAK 1 (revisi 2009) menyatakan bahwa “Pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut ‘laporan keuangan’ agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan”. (paragraf 1)
19
Pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi terkait. Penyajian laporan keuangan mensyaratkan pertimbangan dan estimasi pada setiap transaksi. Penjelasan mengenai penggunaan kebijakan akuntansi dan dasar estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan disyaratkan dalam pembuatan laporan keuangan. PSAK 1 (revisi 2009) terdiri dari paragraf 1-137 dan Lampiran. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring (bold italic) mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 1 (revisi 2009) harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.
II.2.5.1 Dasar Reklasifikasi Dalam PSAK 1 (revisi 2009) menyatakan bahwa jika entitas mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika entitas mereklasifikasi jumlah komparatif, maka entitas mengungkapkan: a. sifat reklasifikasi; b. jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan c. alasan reklasifikasi (paragraf 38)
20
Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka entitas mengungkapkan: a. alasan tidak mereklasifikasikan jumlah tersebut, dan b. sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi (paragraf 39) Pada paragraf 26 di dalam PSAK 1 (revisi 2009), menyatakan bahwa entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material. Selain itu, pada paragraf 55, menyatakan bahwa entitas mempertimbangkan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan pada penilaian dari: a. sifat dan likuiditas aset; b. fungsi aset tersebut dalam entitas; c. jumlah, sifat dan jangka waktu liabilitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat dan fungsinya. Tahap terakhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tetapi cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. (paragraf 27)
21
II.2.5.2 Istilah Dalam PSAK 1 (Revisi 2009) Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam PSAK 1 revisi 2009, antara lain: 1. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 2. Laba rugi Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. 3. Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ‘laporan keuangan’) Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ‘laporan keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. 4. Material Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan
atau
kesalahan
dalam
mencatat
tersebut
dengan 22
memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. 5. Pemilik Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. 6. Pendapatan komprehensif lain Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana disyaratkan oleh SAK lainnya. 7. Penyesuaian reklasifikasi Penyesuaian reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasikan ke bagian laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. 8. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. 9. Tidak prakis Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional.
23
10. Total laba rugi komprehensif Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Beberapa perubahan istilah di dalam PSAK 1 (revisi 2009) antara lain: 1.
Penggantian istilah “kewajiban” pada PSAK 1 (revisi 1998) menjadi “liabilitas” pada PSAK 1 (revisi 2009).
2.
Penggantian istilah “aktiva” pada PSAK 1 (revisi 1998) menjadi “aset” pada PSAK 1 (revisi 2009).
3.
Penggantian istilah “neraca” pada PSAK 1 (revisi 1998) menjadi “laporan posisi keuangan” pada PSAK 1 (revisi 2009).
Satu hal penting dalam kaitannya dengan istilah, PSAK 1 (revisi 2009) tidak lagi memperkenankan penggunaan istilah “Pos Luar Biasa”, sedangkan PSAK 1 (revisi 1998) masih memperkenankan penggunaan istilah tersebut. Secara umum, alasan eliminasi Pos Luar Biasa (extraordinary items) dari laporan keuangan dapat dirangkum sebagai berikut: 1. Terdapat kesulitan untuk menentukan apakah suatu peristiwa/transaksi dapat dikategorikan sebagai extraordinary items. Hal ini disebabkan karena kriteria penentuan extraordinary items masih membutuhkan judgement. 2. Memisahkan cost yang termasuk dalam extraordinary items dengan yang tidak termasuk dalam extraordinary items bukan saja merupakan hal yang tidak praktis, tetapi juga merupakan hal yang tidak berguna bagi pengguna laporan keuangan yang berfokus pada informasi yang dapat membantu prediksi future earnings dan akibat cash flow dari adanya kejadian–kejadian 24
tersebut. Sehingga usaha untuk memisahkan cost dalam ordinary atau extraordinary
akan
menghalangi
(bukan
meningkatkan)
komunikasi
informasi keuangan. 3. Dikarenakan extraordinary items tidak sering terjadi maka sebaiknya dieliminasi.
II.2.5.3 Perbedaan PSAK 1 Revisi 1998 Dengan PSAK 1 Revisi 2009 PSAK 1 (revisi 2009) telah disahkan, standar ini telah mengadopsi International Accounting Standard (IAS) yang diadopsi dari IFRS dan wajib diterapkan mulai 1 januari 2011. Dari standar yang baru tersebut banyak mengalami perubahan, yaitu mengenai: konsep, format, dan pelaporan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di tahun 2011. Adapun perubahan PSAK 1 revisi 1998 menjadi PSAK 1 revisi 2009 yang dapat dilihat melalui tabel perbedaan antara PSAK 1 revisi 1998 dengan PSAK 1 revisi 2009. Tabel ini dapat membantu pembaca dalam mempelajari PSAK 1 revisi 2009 lebih jauh. Tabel perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
25
Tentang Penyimpangan dari PSAK Panduan pemilihan kebijakan akuntansi
PSAK 1 (1998) Tidak diatur
PSAK 1 (2009) Diatur
Diatur
Klasifikasi pinjaman yang dibiayai kembali
Liabilitas jangka panjang, jika perpanjangan diperoleh sebelum tanggal penyelesaian Laporan Keuangan • Neraca • Laporan laba rugi • Laporan perubahan ekuitas • Laporan arus kas • Catatan atas Laporan Keuangan
Tidak diatur (hal ini akan diatur dalam revisi PSAK 25) Liabilitas jangka pendek, jika perpanjangan diperoleh setelah tanggal neraca
Komponen Laporan Keuangan
• • • • • •
Pernyataan kepatuhan terhadap SAK Pos luar biasa Hak minoritas
Beberapa pengungkapan tambahan
Laporan posisi keuangan Laporan laba rugi komprehensif Laporan perubahan ekuitas Laporan arus kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan posisi keuangan awal (retrospektif, restatement, atau reklasifikas)
Tidak diatur
Diatur
Ada Minority interest disajikan terpisah antara kewajiban dan ekuitas Tidak diatur
Tidak diperkenankan Non-controlling interest
•
• •
Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi Sumber informasi ketidakpastian Permodalan
Tabel II.1 (Perbedaan PSAK 1 Revisi 1998 Dengan PSAK 1 Revisi 2009) Sumber : Public Hearing ED PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan (DSAK-IAI)
26
II.2.6 PSAK 2 (Revisi 2009) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2 (revisi 2009) terdiri dari paragraf 153. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 2 (revisi 2009) harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsurunsur yang tidak material. Tujuan PSAK 2 (revisi 2009) adalah memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama satu periode. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas juga mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.
27
Adapun manfaat laporan arus kas, antara lain : 1. Memberikan
informasi
yang
memungkinkan
para
pengguna
untuk
mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. 2. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai entitas. 3. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi sebagai entitas.
II.2.6.1 Transaksi Non-Kas Terdapat perbedaan pengaturan mengenai transaksi non-kas. Menurut PSAK 2 (revisi 2009), menyatakan bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas tidak termasuk ke dalam laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. (paragraf 42) Beberapa aktivitas investasi dan pendanaan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas periode berjalan meskipun mempengaruhi struktur aset serta modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi nonkas dalam laporan arus kas ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan.
28
Berikut ini adalah beberapa contoh transaksi non-kas, antara lain : a. Perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan (finance lease) b. Akuisisi entitas melalui emisi saham, dan c. Konversi utang menjadi modal.
II.2.6.2 Perbedaan PSAK 2 Revisi 1994 Dengan PSAK 2 Revisi 2009 Berikut ini perbedaan yang terjadi antara PSAK 2 yang telah direvisi pada tahun 2009 dengan PSAK 2 yang telah direvisi pada tahun 1994 kecuali untuk paragraf 53, 54 dan 55 IAS 7 mengenai tanggal efektif awal dan tanggal efektif dari amandemen atas IAS 7, antara lain :
29
Perihal
PSAK 2 (1994)
PSAK 2 (Revisi 2009) - Arus kas dari beberapa transaksi, misalnya penjualan peralatan pabrik diakui sebagai arus kas investasi.
Arus kas yang berasal dari beberapa transaksi serta keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut
Tidak diatur secara eksplisit
Metode tidak langsung
Penyesuaian atas laba atau rugi termasuk berasal dari hak minoritas dalam laba / rugi konsolidasi.
Arus kas dari pos luar biasa
Terdapat peraturan mengenai Dihilangkan arus kas pos luar biasa
- Arus kas dari keuntungan atau kerugian dari transaksi di atas diakui sebagai arus kas operasi. Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung.
Arus kas dari pelepasan kepemilikan pada entitas Arus kas dari transaksi anak yang tidak Tidak ada pengaturan tersebut diakui sebagai arus mengakibatkan hilangnya kas pendanaan. pengendalian Tabel II.2 (Perbedaan PSAK 2 Revisi 1994 Dengan PSAK 2 Revisi 2009) Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2 (revisi 2009) Laporan Arus Kas oleh Ikatan Akuntan Indonesia
II.2.7 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Kerangka dasar konseptual (conceptual framework) adalah himpunan dari berbagai konsep terkait satu sama lain yang mendefinisikan hakekat, tujuan dan materi umum laporan keuangan untuk pengguna. Adapun tujuan kerangka dasar, yaitu sebagai acuan : 1. Badan penyusun standar untuk mengembangkan dan menelaah (meninjau kembali) SAK.
30
2. Pengharmonisasian pengaturan, SAK dan prosedur penyusunan laporan keuangan, dapat mengurangi berbagai alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh badan penyusun standar. 3. Penyusunan laporan keuangan, dapat menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK. 4. Pemberian pendapat auditor. 5. Penafsiran para pengguna laporan keuangan atas informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK. Selain itu, terdapat The House of GAAP yang telah direvisi pada tahun 2009. The House of GAAP (revisi 2009) merupakan rerangka dalam bentuk bangunan rumah yang berisi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lapisan yang lebih bawah dalam rerangka ini akan menjadi landasan bagi lapisan atasnya. Namun demikian, apabila terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi tersebut, auditor harus mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur dalam kelompok yang posisinya menjadi landasan (lapisan yang lebih bawah). Berikut ini adalah gambar dari The House of GAAP (revisi 2009), yaitu:
31
Gambar II.1 (Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia) Sumber : Slide Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan oleh Sri Yanto sebagai Technical Director (The Indonesian Institute of Accountants)
32
