BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Pengendalian Internal
II.1.1 Pengertian Pengendalian Internal Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:39) Pengendalian internal adalah sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terorganiasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi serta meningkatkan efisiensi usaha. Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal (2010:195) suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Krismiaji (2010:218) pengertian pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dapat ditarik kesimpulan dari definisi bebrapa ahli bahwa pengendalian internal adalah suatu proses dalam bentuk rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat
1
dipercaya, yang dijalankan oleh Dewan komisaris, Manajemen, dan Personel lain entitas.
II.1.2 Tujuan Pengendalian Internal Menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002), disebutkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga kategori berikut ini : 1.
Keandalan pelaporan keuangan.
2.
Efektivitas dan efisiensi operasi.
3.
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Dari ketiga tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Keandalan pelaporan keuangan Artinya pengendalian internal yang memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan sesuai akuntansi yang berlaku umum.
2.
Efektivitas dan efisiensi operasi Pengendalian internal dimaksudkan untuk mendorong sumber daya secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber milik perusahaan, sehingga dapat dicegah kegiatan yang tidak perlu dan pemborosan dari semua aspek organisasi. 2
3.
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan di ikuti oleh seluruh karyawan perusahaan.
II.1.3 Komponen-komponen Pengendalian Internal Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal (2010:196) ada lima komponen pengendalian yaitu sebagai berikut : 1.
Lingkungan Pengendalian Internal (Control Environment) Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau merupakan pondasi dari komponen lainnya. meliputi beberapa faktor diantaranya :
a.
Integritas dan Etika Integritas dan nilai etis adalah bentuk produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta sebagaimna standar itu dikomunikasikan dan diberlakukan dalam praktik. Integritas dan nilai etika ini mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan melakukan tindakan tidak jujur, ilegal, atau tidak etis.
b.
Komitmen untuk meningkatkan kompetensi
3
Komitmen
terhadap
kompetensi.
Kompetensi
adalah
pengetahuan
dan
keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mengidentifikasikan pekerjaan seseorang. Komitmen pada kompetensi mencakup pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi bagi pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. c.
Dewan Komisaris dan Komite audit Dewan komisaris sangatlah berperan penting dalam suatu tata kelola korporasi yang efektif karena memikul tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang layak. Dewan komisaris yang efektif independen dengan manajemen, dan para anggotanya terus meneliti dan terlibat dalam aktivitas manajemen. Meskipun mendelegasikan tanggung jawabnya atas pengendalian internal kepada manajemen, dewan harus secara teratur menilai pengendalian tersebut. Selain itu, dewan yang aktif dan objektif sering kali juga dapat
mengurangi
kemungkinan
bahwa
manajemen
mengesampingkan
penngendalian yang ada. Untuk membantunya melakukan pengawasan, untuk itu Dewan membentuk komite audit yang diserahi tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal maupun internal, termasuk menyetujui jasa audit dan non-audit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan publik. Yang memungkinkan para auditor dan Direktur
4
membahas berbagai masalah yang mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti integritas atau tindakan manajemen. d.
Filosofi manajemen dan jenis operasi Manajemen, melalui aktivitasnya, memberikan isyarat yang jelas kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Sebagai contoh apakah manajemen mengambil risiko yang cukup besar, atau justru menghindari risiko itu? Apakah target penjualan dan laba tidak realistis, dan apakah karyawan didorong untuk melakukan tindakan yang agresif guna mencapai target tersebut? Dapatkah manajemen digambarkan sebagai “gemuk dan birokratis,” “ramping dan picik”, yang didominasi oleh satu atau segelintir individu ataukah “pas”? memahami aspek ini serta aspek-aspek serupa dalam filosofi manajemen dan jenis operasi akan membuat auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.
e.
Struktur Organiasi Struktur organisasional entitas menentukan garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada. Dengan memahami struktur organiasi klien, auditor dapat mempelajari pengolahan dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian itu diimplementasikan.
f.
Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Aspek paling penting dari pengendalian internal adalah personil. Jika para karyawan kompeten dan bias
5
dipercaya, pengendalian lainnya dapat diabaikan, dan laporan keuangan yang andal masih akan dihasilkan. Orang-orang yang tidak kompeten atau tidak jujur bisa merusak sistem, meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan. Orangorang yang jujur dan efisien mampu mencapai kinerja yang tinggi meskipun hanya ada satu segelintir pengendalian yang lain untuk mendukung mereka. Akan tetapi, orang-orang kompeten dan terpercaya sekalipun bias saja memiliki kekurangan. Sebagai contoh mereka dapat menjadi bosan atau tidak puas, yang mana masalah pribadi dapat mengganggu kinerja mereka, atau sasarannya mungkin berubah. Karena pentingnya personil yang kompeten dan terpercaya dalam mengadakan pengendalian yang efektif, metode untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan member kompensasi kepada personil itu merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal. 2.
Penilaian Risiko (Risk Assessment) Terdiri dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap
faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan karakterister pengolahan sistem informasi. Sedangkan Analisis Risiko meliputi menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. Adapun unsur-unsur penilaian risiko yaitu : a. Perubahan dalam lingkungan operasi Perubahan dilingkungan eksternal organisasi antara lain perubahan situasi politik, ekonomi, sosial, serta lingkungan dalam persaingan yang sangat ketat. Perubahan 6
situasi internal organisasi meliputi visi, misi, strategi, struktur organisasi, dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian risiko atas hal ini agar organisasi harus mengetahui bagian-bagian organisasi yang harus di ubah agar tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah. b. Personel baru Adanya personel baru dalam perusahaan dapat merubah kinerja perusahaan, perubahan positif adapun perubahan negatif. Perubahan positif tercapai apabila personel baru tersebut bekerja dengan baik dan sesuai dengan acuan yang ada, dan sebaliknya perubahan negatif terjadi apabila personel baru tersebut tidak dapat bekerja sesuai standar yang telah di tetapkan. c. Sistem informasi yang baru atau yang di perbaiki Dalam perusahaan dibutuhkan sistem informasi untuk membantu kinerja manajemen dalam proses bisnis yang diterapkan maupun dalam proses pembukuan. Apabila terjadi pembaharuan sistem ataupun ada sistem yang rusak, maka perusahaan perlu melakukan persiapan yang memadai agar tidak menganggu kegiatan perusahaan. d. Rekstrukturisasi korporasi Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi korporasi dapat berpengaruh pada kinerja manajemen karena kebijakan yang akan diterapkan dalam strukturisasi baru dengan strukturisasi yang lama. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk penilaian risiko selanjutnya. 3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 7
Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap informasi meliputi dua cara yaitu General controls, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak dan system development dan Application Controls, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin completeness, accuracy, authorization and validity dari proses transaksi. 4. Informasi dan Komunikasi (Information and communication) Sistem informasi yang relavan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntanbilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikann aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi yang mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami bagaimana golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, bagaimana transaksi tersebut dimulai, pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti
8
komputer dan electronic data interchange) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. 5. Pemantauan (Monitoring) Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian
internal.
Manajemen
memantau
pengendalian
internal
untuk
mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor dan personel yang melakuakan pekerjaan serupa demikian memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantau dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan komentar dari badan yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Auditor harus memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas utama entitas yang digunakan untuk memantau pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, termasuk bagaimana aktivitas tersebut digunakan untuk melaksanakan tindakan koreksi.
9
II.1.4 Ciri-ciri Pengendalian Internal Yang Efektif Menurut Akmal (2007:25) dalam bukunya Pemeriksaan intern, ciri-ciri pengendalian internal yang efektif yaitu : 1.
Tujuannya jelas Jika suatu pengendalian tidak dapat dimengerti, maka prosedur pengendalian tersebut tidak akan digunakan dan jika tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka pengendalian tersebut tidak memiliki nilai.
2.
Dibangun untuk tanggung jawab bersama Suatu pengendalian internal harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna atau oleh seluruh pihak yang berkaitan.
3.
Biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan Biaya yang dikeluarkan harus mencapai tujuan yang ditetapkan, namun biaya tersebut tidak boleh melebihi dari manfaat yang dihasilkannya.
4.
Didokumentasikan Proses dokumentasi yang baik adalah proses dokumentasi yang sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti, serta jelas hubungannya dengan risiko pengendalian dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa pengendalian internal ini berada pada tempatnya.
5.
Dapat diuji dan di review
10
Proses pengendalian dan manajemen dan dokumentasinya dapat diuji dan
di
review agar dapat disempurnakan atau dapat diperbaharui jika proses pengendalian internal yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat pengendalian dilakukan.
II.1.5 Keterbatasan Pengendalian Internal Menurut Messier/Glover/Prewitt (2006:215) dalam bukunya Auditing & Assurance Service a Systematic Approach yaitu bahwa sistem pengendalian internal itu harus di rancang dan di operasikan untuk memberikan keyaninan yang memadai bahwa tujuan entitas telah dicapai. Konsep keyakinan memadai mengakui bahwa biaya sistem pengendalian internal entitas harus tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk dihasilkan. Kebutuhan untuk menyeimbangkan biaya pengendallian dengan manfaat terkait memerlukan estimasi dan pertimbangan yang mendalam dari sisi manajemen. Efektifitas sistem pengendalian internal berhadapan dengan keterbatasan-keterbatasan alamiah, termasuk diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen, kesalahan personel, dan kolusi. 1.
Manajemen Mengabaikan Pengendalian Internal Pengendalian entitas dapat diabaikan oleh manajemen. Sebagai vcontoh, manajer senior dapat meminta karyawan bawahannya untuk mencatat jurnal dalam cacatan akuntansi yang tidak konsisten dengan substansi transaksi dan melanggar pengendalian entitas, karena takut akan kehilangan pekerjaannya. Dalam contoh lainnya, manajemen mungkin mengadakan perjanjian dengan pelanggan yang 11
mengubah syarat dan kondisi kontrak penjualan standar entitas dalam cara yang akan menghalangi pengakuan pendapatan. Auditor terutama berkepentingan ketika manajemen senior terlibat aktivitas seperi itu yang akan menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas manajemen. Akan tetapi, pelanggan prosedur pengendalian oleh manajemen senior lebih sulit untuk dideteksi dengan prosedur audit normal. 2.
Kesalahan atau Kelalaian Manusia Sistem
pengendalian
internal
hanya
seefektif
personel
yang
mengimplementasikan dan melakukan pengendalian. Cacat di pengendalian internal dapat terjadi karena kesalahan manusia seperti kesalahan atau kelalaian sederhana. Misalnya, kesalahan dapat terjadi dalam merancang, menjaga, atau mengawasi pengendalian otomatis. 3.
Kolusi Efektivitas pemisahan tugas terletak pada individu yang hanya melakukan pekerjaan yang ditugaskan padanya atau kinerja seseorang diperiksa oleh orang lain. Selalu ada risiko bahwa kolusi antar individu yang menerima pembayaran kas dari pelanggan dapat bekerja sama dengan orang yang mencatat penerimaan tersebut dalam catatan pelanggan untuk mencuri uang dari entitas.
II.2
Piutang (Receivable)
II.2.1 Pengertian Piutang 12
Menurut Hery dalam bukunya, Pengantar Akuntansi 1 (2012:212) yaitu istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang pajak). Sedangkan dalam buku Financial Accounting, Kieso et al (2011) menyatakan bahwa : “ Account receivables are amount owed by customer on account as result the sales goods and service, Account Receivables are the most significant type of claim heid by a company”. Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pelanggan akan menjadi lebih tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan secara kredit oleh perusahaan (penjual), dan hal ini rupanya juga menjadi salah satu trik bagi perusahaan untuk meningkatkan besarnya omset penjualan yang akan tampak dalam laporan laba ruginya. Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan barang dan jasa secara kredit ini diklarifikasikan sebagai piutang usaha, yang kemudian tidak tertutup kemungkinan akan berganti menjadi piutang wesel. Dalam perusahaan dagang tentunya, jumlah piutang uasaha biasanya memiliki porsi atau bagian yang cukup signifikan atas keseluruhan jumlah aktiva lancar. Sebagai contoh, dalam pelaporan neraca pada periode tertentu, perusahaan cola-cola memiliki 13
porsi jumlah piutang usaha sebesar 28,5% atas total aktiva lancarnya, demikian juga dengan PepsiCo yang memiliki jumlah porsi piutang usaha sebesar 39,5% atas total aktiva lancar yang dimilikinya. Dalam praktek piutang pada umumnya diklarifikasikan menjadi : 1. Piutang Usaha (Account Receivable) Yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal disebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam jangka waktu tiga puluh hingga enam puluh hari. Setelah ditagih, scara pembukuan, piutang usaha akan berkurang disebelah kredit. Piutang usaha diklarifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar (current asset). 2. Piutang Wesel (Notes Receivable) Yaitu tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel disini adalah pihak yang telah berhutang kepada pelanggan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui pinjaman sejumlah uang. Pihak yang berhutang berjanji kepada perusahaan (selaku pihak yang dihutangkan) untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promes (promissory note). Piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga. Bagi pihak yang berjanji untuk membayar (dalam hal ini adalah pembuat wesel), instrument kreditnya dinamakan wesel bayar, yang tidak lain akan dicatat sebagai 14
utang wesel. Sedangkan bagi pihak yang dijanjikan untuk menerima pembayaran, instrumennya dinamakan wesel tagih, yang akan dicatat dalam pembukuan sebagai piutang wesel. Piutang wesel sama seperti piutang usaha yang memiliki saldo normal di sebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. Setelah ditagih (diterima pembayaran), piutang wesel juga akan berkurang di sebelah kredit. 3. Piutang Lain-Lain (Other Receivables) Piutang lain-lain umumnya diklarifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang deviden (tagihan kepada investee sebagai hasil atas investasi), piutang pajak (tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak), dan tagihan kepada karyawan. Jika piutang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan, yang mana yang lebih lama, maka piutang lain-lain ini akan diklarifikasikan sebagai aktiva lancar. Diluar itu, tagihan akan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva tidak lancar. Siklus normal operasional perusahaan (normal operating cycle) adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pembelian barang dagangan dari pemasok, menjualnya kepada pelanggan secara kredit sampai pada diterimanya penagihan piutang usaha atau piutang dagang. Piutang lain-lain memiliki saldo normal di sebelah debet dan akan berkurang di sebelah kredit. Piutang dapat diklarifikasikan sebagai piutang dagang dan non dagang atau piutang lancar dan tidak lancar. Piutang dagang (trade receivables) dihasilkan dari kegiatan 15
normal bisnis yang dibuktikan dengan sebuah janji tertulis secara formal oleh pelanggan untuk membayar, diklarifikasikan sebagai piutang wesel (notes receivable). Dalam kebanyakan kasus, akan tetapi, piutang dagang merupakan piutang kepada pelanggan yang tanpa adanya jaminan dari pelanggan untuk membayar atau “open accounts”, yang sering dikenal sebagai piutang usaha (accounts receivable). Sedangkan piutang non dagang (trade receivables) meliputi seluruh jenis piutang lainnya, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu piutang bunga, piutang deviden, piutang pajak, tagihan kepada perusahaan asosiasi, dan tagihan kepada karyawan. Sebagai kesimpulan, bahwa piutang usaha adalah piutang dagang dan oleh karenanya bersifat lancar, dan piutang wesel bisa merupakan piutang dagang dan oleh karenanya bersifat lancar, tetapi juga merupakan piutang non dagang baik lancar atau tidak lancar.
II.3
Anjak Piutang
II.3.1 Pengertian Anjak Piutang Menurut Budi Rachmat dalam bukunya, Anjak Piutang Solusi Cash Low Problem (2003:42) terdapat beberapa pengertian mengenai anjak piutang, yaitu : John Downes dan Jordan Elliot Goodman dalam Dictonary of Finance and Investment Terms :
16
“ Type Financial service where by a firms sells or transfer little to its account recevaible to a factoring company, which then acts as principal not as agent. The sellers in the event accounts prove un collectible”. Sedangkan pengertian anjak piutang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya pengertian anjak piutang tersebut diatas dipertegas dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.172/KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk Pembelian dan atau pengalihan, Serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
II.3.2 Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Anjak Piutang Menurut Dr. Munir Fuady (2006:57) Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu transaksi anjak piutang adapun pihak-pihak yang terkait yaitu :
17
1.
Factor adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.
2.
Client adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
3.
Customer adalah perusahaan ataupun pihak ketiga yang membeli barang atau jasa dari client yang pembayarannya secara kredit.
II.3.3 Jenis-Jenis Usaha Anjak Piutang Usaha anjak piutang dapat dibagi menjadi beberapa jenis namun pada hakekatnya usaha ini dapat dibedakan berdasarkan dua sudut pandang yaitu: 1.
Dilihat dari sudut pandang pemberitahuan kepada pelanggan (debitur piutang) tentang pengalihan piutang usaha, anjak piutang dapat dibedakan menjadi: a.
Notification Factoring Yaitu usaha anjak piutang tentang pengalihan piutang yang diberitahukan kepada pelanggan (debitur/pelanggan).
b.
Non notification Factoring Yaitu usaha anjak piutang tentang pengalihan piutang tidak diberitahukan kepada pelanggan. Dalam hal ini pelanggan tidak mengetahi bahwa tagihan atas fakturnya telah dialihkan ke perusahaan anjak piutang. 18
Dilihat dari segi hukum syarat yang mengikat bagi debitur adalah bahwa debitur harus menerima pemberitahuan dan menyetujui adanya pengalihan piutang tersebut. Tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan tersebut maka tidak menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang menerima pengalihan tersebut, tidak berarti bahwa perjanjian tersebut batal, melainkan hanya tidak menimbulkan kewajiban bagi pelanggan untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan anjak piutang. 2.
Dilihat dari segi penanggungan risiko, usaha ini dapat dibedakan menjadi: a.
Recourse Factoring Yaitu usaha anjak piutang dimana perusahaan anjak piutang tidak menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang dialihkan. Apabila piutang yang dialihkan tidak dapat tertagih maka klien yang harus menanggung piutang tersebut. Yang harus diperhatikan dalam recourse factoring di sini adalah langkah-langkah yang harus diatur apabila nantinya tagihan dikembalikan lagi oleh perusahaan anjak piutang kepada klien karena piutang tersebut tidak dapat ditagih kepada pelanggan sehingga harus dikembalikan.
b.
Non Recourse Factoring Yaitu usaha anjak piutang tentang perusahaan anjak piutang yang menanggung sepenuhnya risiko akibat tidak tertagihnya piutang yang dialihkan. Dalam hal jual beli piutang atas dasar non recourse factoring ini, 19
apabila nantinya piutang tidak dapat tertagih maka perusahaan anjak piutang atas namanya sendiri akan mengajukan gugatan/tuntutan kepada pelanggan yang bersangkutan untuk menangih hutang yang telah menjadi hak nya menurut perjanjian. Anjak piutang dimana factor menanggung sepenuhnya risiko pembayaran oleh customer baik karena gagal bayar, pailit atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena rusak/cacatnya dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan, maka factor tidak menanggung itu.
II.3.4 Jasa yang ditawarkan Perusahaan Anjak Piutang Menurut Sunaryo dalam bukunya Hukum Lembaga pembiayaan (2009:72) pada umumnya jasa yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang meliputi jasa pembiayaan (financing) dan jasa non pembiayaan (non financing) contoh, pengawasan kredit dan penagihannya (memberikan monitoring terhadap penjualan yang dilakukan klien termasuk pula menetapkan prosedurnya). Anjak piutang dapat dibedakan menjadi: 1.
Maturity Factoring Dalam maturity factoring, pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penujalan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Fasilitas anjak piutang maturity memberikan kredit perdagangan kepada customer dengan pembayaran segera. Misalnya, 20% 10 hari, net 30, artinya
20
apabila debitor membayar dalam jangka waktu 10 hari pertama, ia memperoleh potongan sebesar 2%. Apabila tidak, pembayaran penuh harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam perjanjian anjak piutang ini perusahaan factoring akan membayar kliennya tidak lebih dari 10 hari setelah faktur jatuh tempo. Oleh karna itu tidak ada beban bunga yang diperhitungkan. Pembayaran atas piutang yang dialihkan dapat dilakukan berdasarkan periode tertentu yang didasarkan atas perkiraan rata-rata jatuh tempo faktur atau penyerahan copy faktur. 2.
Financial Factoring Yaitu, perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan
saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih. Penyediaan pembiayaan dana tunai pada saat penyerahan faktur kepada perusahaan factoring sampaia sejumlah 80% dari nilai seluruh faktur sesuai dengan besarnya plafon pembiayaan (limit kredit). Klien tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang dan penagihnya, termasuk menanggung risiko tidak tertagihnya piutang tersebut. 3.
Bulk Factoring Jasa factoring ini juga disebut dengan agency factoring yaitu transaksi yang
mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien. Bentuk fasilitas factoring ini pada dasarnya hamper sama dengan full service factoring, namun penagihan piutang tetap dilakukan oleh klien dan proteksi risiko kredit tidak dijamin perusahaan factoring. 4.
Full Service Factoring
21
Yaitu, perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, contohnya urusan administrasi penjualan (sale ledger administration), tagihan dan penagihan piutang termasuk menanggung risiko terhadap piutang yang macet.
II.3.5 Risiko Dalam Bisnis Anjak Piutang Menurut Dahlan Siamat, dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan (2005:26). Adapun risiko-risiko yang dimaksud adalah: 1.
Risiko Client Ada beberapa tahap penilaian yang dilakukan oleh factor untuk mengantisipasi
risiko client yaitu : a.
Kemampuan Keuangan Penilaian atas kondisi kemampuan keuangan client dan prospeknya dilakukan
dengan menilai berbagai aspek antara lain : 1. Keandalan Keuangan. Keadaan keuangan client dapat dilihat dari laporan keuangannya, terutama laporan yang sudah diaudit untuk periode terakhir. Cakupan dan kualitas pembukuan masing-masing client biasanya bermacammacam. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan, factor perlu meminta penjelasan dari client mengenai data-data keuangan yang meragukan.
22
2. Kredit Client. Penilaian terhadap para kreditur pihak client perlu pula dilakukan untuk mengetahui apakah mereka dibayar sesuai dengan jangka waktu yang mereka sepakati. b.
Kualitas Piutang Apabila factor bermaksud menawarkan fasilitas pembayaran dimuka (advanced
payment) kepada calon client, maka piutang akan merupakan jaminan bagi factor. Oleh karena itu, pihak factor harus benar-benar memiliki keyakinan mengenai kualitas piutang yang akan dibeli tersebut. Sebab apabila client tiba-tiba tidak meneruskan usahanya, ada kemungkinan factor dapat mengklaim dan memperoleh jumlah yang telah dibayar dimuka atas piutang yang telah dibiayai. Penilaian terhadap kualitas suatu piutang terutama dapat dilakukan dengan menggunakan informasi mengenai riwayat perusahaan selain sumber informasi tambahan mengenai perkiraan jalannya operasi perusahaan di masa depan. Informasi tersebut meliputi, jumlah credit notes, pelunasan piutang oleh customer. 2.
Risiko Customer Penilaian risiko debitur atau customer risk oleh factor cukup penting baik untuk
kontrak dengan fasilitas recourse factoring maupun non-recourse factoring dengan memberikan pembayaran dimuka karena pada akhirnya pihak customer lah yang akan membayar kembali pendanaan yang lebih dahulu diberikan oleh factor.fasilitas nonrecourse memiliki suatu pertimbangan tersendiri, antara lain dalam hal menentukan berapa besar biaya yang harus dikenakan sebagai imbalan dari risiko kredit yang mungkin diterima factor. untuk memperkecil risiko client dan risiko customer dalam kegiatan sehari-harinya, biasanya factor melakukan hal seperti, memilih customer yang 23
dimiliki client untuk mendapatkan customer dengan reputasi dan bonafiditasnya terbaik, dan membatasi pemberian fasilitas anjak piutang baik itu di tingkat client maupun ditingkat customer. 3.
Risiko Perekonomian Apabila perekonomian berada pada kondisi yang kurang menguntungkan maka
kegiatan di segala bidang usaha akan terganggu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha factor untuk menyalurkan pembiayaan maupun mendapatkan kredit. 4.
Risiko Pembiayaan Ketidakmampuan customer atau client untuk membayar kembali fasilitas
pembiayaan yang telah diberikan, dan apabila jumlahnya cukup material dapat mempengaruhi kinerja factor. 5.
Risiko Persaingan Semakin banyak pembiayaan yang memperluas jaringan pemasaran dapat
menimbulkan persaingan antar factor yang lebih ketat untuk memperebutkan pangsa pasar.
24
