BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Perpajakan
Perpajakan merupakan disiplin ilmu yang dinamis, yang dapat berubah setiap saat, yang sesuai dengan amandemen yang dilakukan oleh yang berwenang untuk memenuhi suatu transaksi yang unik, atau untuk mencapai tujuan sosial yang diperbaharui dan kebutuhan ekonomi yang semakin berkembang serta merefleksikan perubahan-perubahan politik. (Zain, 2003:2) 2.1.1
Definisi Pajak Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011:1) Sedangkan menurut P. J. A. Adriani definisi pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Zain, 2003:10)
11
12
Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun secara resmi definisi pajak yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur (Mardiasmo, 2011:1): a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung da pat ditunjuk. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.
13
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2.1.2. Fungsi Pajak Fungsi pajak ada empat yaitu (Sumarsan, 2014:5): 1.
Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2.
Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
14
Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3.
Fungsi stabilitas Dengan adanya fungsi pajak sebagai stabilisator, pemerintah memiliki
dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4.
Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keempat fungsi pajak di atas adalah fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk penerapan di Indonesia sendiri saat ini pemerintah lebih menitik beratkan ke dua fungsi pajak yang pertama.
2.1.3. Prinsip Pemungutan Pajak Terdapat beberapa teori yang enjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah (Mardiasmo, 2011:3):
15
1.
Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatrakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2.
Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
3.
Teori Daya pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4.
Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
16
5.
Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali
ke masyarakat
dalam bentuk
pemeliharaan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Berhubung pemungutan pajak dikenakan atas sebahagian atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan ke kas negara melalui atau berdasarkan wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan, maka di dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan harus memperhatikan beberapa asas. Asas-asas perpajakan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:7): 1.
Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2.
Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3.
Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubngkan dengan kebangsaan suatu negara.
17
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:2): a.
Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
b.
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
c.
Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,
sehingga
tidak
menimbulkan
kelesuan
perekonomian
masyarakat. d.
Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
e.
Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yangs sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
18
2.2. Penggelapan Pajak
Suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai perbuatan penghindaran pajak yang sukses, haruslah dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyelundupan pajak atau yang kita kenal sebagai penggelapan pajak. (Zain, 2003:48) 2.2.1. Definisi Penggelapan Pajak Menurut Ernest R. Mortenson definisi penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Menurut N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest definisi penggelapan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Robert H. Anderson definisi penggelapan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang menyimpang karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak
etis. McGee
(2006) menemukan
bahwa
beberapa negara mengatakan penggelapan pajak tidak etis, namun mereka juga menganggap penggelapan pajak kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau bahkan dipandang selalu etis.
19
2.2.2. Tujuan Penggelapan Pajak Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya pengeelapan pajak (tax evasion) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara
lain
melalui
pengecualian-pengecualian,
pengurangan-pengurangan,
insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan. (Zain, 2003: 43) 2.2.3. Alasan Terjadinya Penggelapan Pajak Walaupun pada hakikatnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak an bukan mengurangi kesanggupan / kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, yang seolah-olah berada diluar skope tindak pidana fiskal, akan tetapi karena posisi wajib pajak dalam hal pengaturan tersebut. (Zain, 2003:51) Pada dasarnya, tidak seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri wajib pajak sesuai asumsi Leon Yudkin yang mengatakan (Zain, 2003: 43) : a.
bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang berhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20
b.
bahwa para wajib pajak cenderung untuk penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Oliver Oldman menegaskan
bahwa pengertian penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh : a.
Ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
b.
Kesalahan (error), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
c.
Kesalahpahaman (misunderstanding), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
d.
Kealpaan (negligence), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap. Dengan demikian penggelapan pajak dapat pula didefinisikan sebagai suatu
tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti :
21
1
Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya.
2
Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.
3
Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4
Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5
Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya telah dipungut.
6
Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak.
7
Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8
Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
9
Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.
2.2.4
Akibat Penggelapan Pajak Adapun akibat dari penggelapan pajak (Sumarsan, 2014:9):
a. Dalam bidang keuangan Penggelakan pajak merupakan pos kerugian bagian kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensikonsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.
22
b. Dalam bidang ekonomi 1. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. 2. Pengelakan pajak menyebabkan stagnansi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. 3. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal. c. Dalam bidang psikologi Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia tidak kena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pelanggaran undangundang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.
23
2.3. Diskriminasi
Diskriminasi dalam bidang perpajakan adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada Wajib Pajak. Diskriminasi dapat dilakukan karena adanya suatu bentuk hubungan istimewa ataupun karena sesuatu hal lainnya. Diskriminasi dalam bidang perpajakan dapat menimbulkan ketidakadilan antara satu pihak dengan pihak lainnya. 2.3.1
Definisi Diskriminasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,
budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Diskriminasi sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa
diskriminasi
merupakan
usaha
manusia
dengan
kecenderungan untuk membeda-bedakan yang lain atas dasar faktor-faktor tertentu. (Supriyati : 2015)
24
Menurut Theodorson & Theodorson (1979) dalam Danandjaja dalam Suminarsih (2012) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil, selain itu adanya penerapan sistem yang memihak dan bahkan berbagai Peraturan Perpajakan di terapkan secara tidak baik. Tentunya, Wajib Pajak akan berpikir untuk apa taat membayar pajak, jikalau mereka tidak memperoleh perlakuan yang baik. Dengan demikian, ketika diskriminasi di bidang perpajakan meningkat maka tingkat penggelapan pajak juga akan meningkat secara signifikan. 2.3.2
Contoh Diskriminasi Berikut beberapa contoh diskriminasi yang terjadi di Indonesia :
1.
Tax Ratio yang tidak seimbang antara kelompok menengah dan kaya. (Merdeka.com)
Pemerintah
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono
tengah
gencar
meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Pemerintah terus mencoba membuat instrumen baru agar pajak negara semakin membesar. Namun hal itu dinilai telah menciptakan diskriminasi bagi wajib pajak. Sebab, instrumen yang diterapkan dinilai hanya diperuntukkan bagi golongan menengah, tidak untuk golongan kaya.
25
Menurut Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa Wiko Saputra di Sekretariat International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengungkapkan :
"Tax ratio kelompok kaya hanya sebesar 1,2 persen. Padahal kelompok menengah ke bawah sudah mencapai 13 persen.”
Harus diakui, pendapatan orang kaya di Indonesia terbilang sangat besar. Tetapi, besaran pajak yang dibayarkan oleh kelompok kaya tidak sebanding dengan nilai pendapatan mereka. Sedangkan untuk kelompok menengah, kata dia, pemerintah menerapkan pelbagai instrumen yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Ini membuat masyarakat golongan menengah semakin sulit memperoleh kesejahteraan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengatakan, pemerintah menetapkan besaran pajak yang berubah hingga tingkat pendapatan maksimum sebesar Rp 500 juta. Sementara, untuk pendapatan di atasnya, besaran yang ditetapkan serupa dengan tingkat pendapatan tersebut. Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengatakan :
"Seharusnya harus ada besaran pajak yang berbeda untuk pendapatan Rp 1 miliar ke atas,"
26
2.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996, tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri. (jajazakaria.com)
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, penghasilan neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 6 % dari peredaran bruto. Yang dimaksud peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indoensia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) nya, besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah sebesar 1,8 % dari peredaran bruto. Pajak sebesar 1,8% tersebut merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Menurut
Jaja
Zakaria
dari
keputusan
Menteri
keuangan
diatas
mengungkapkan : “Jika di analisa, besarnya angka sebesar 1,8% diperoleh dari perkalian tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 30% dengan besarnya penghasilan neto sebesar 6%, atau sebesar 30% x 6% = 1,8% dari penghasilan bruto. Dari uraian tersebut di
27
atas, diketahui bahwa untuk wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri, wajib pajak perusahaan pelayaran luar negeri, dan wajib pajak perusahaan penerbangan luar negeri, sampai saat ini dikenakan Pajak Penghasilan Badan dengan tarif 30%. Sedangkan sejak 1 Januari 2010 wajib pajak lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif 25%. Hal yang demikian itu, jelas menimbulkan diskriminasi pengenaan pajak. Selain itu, penerapan tarif 30% nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Badan dari 28% diubah menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.”
