6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori 1) Theory of Planned Behavior Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu: (1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang diterima (beliefs strength dan outcome evaluation), (2) normatif beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs dan motivation to comply), dan (3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang hal hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control beliefs). Ajzen (2002 dan 2006) dalam Tedi Permadi (2010) juga menyatakan bahwa variabel dalam TPB dapat diukur dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan dengan menanyakan kepada responden bagaimana keseluruhan sikap mereka terhadap suatu perilaku, tekanan dari orang-orang yang dikenalnya untuk melakukan suatu perilaku, dan bagaimana tingkat keyakinan mereka di dalam kemampuan untuk melaksanakan suatu perilaku.
7
2) Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko,2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi (1) Proses perhatian , (2) Proses penahanan, (3) Proses reproduksi motorik , (4) Proses penguatan. Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Jatmiko, 2006). Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
8
B. Teori Perpajakan 1) Pengertian Pajak Ada banyak pengertian tentang pajak yang dikemukakan para ahli namun pada dasarnya pengertian dan defenisi tersebut memiliki inti yang sama. Menurut Rochmat Soemitro dalam Sumarsan (2012:3) adalah sebagai berikut : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 adalah : Kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan defenisi tersebut, maka ada 4 unsur yang melekat pada pengertian perpajakan yaitu : a) pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan b) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah c) pajak dipungut oleh pemerintah pusat/daerah
9
d) pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat. Mengingat pajak merupakan pungutan wajib oleh negara kepada warga negara dan orang asing, maka ketidak patuhan Wajib Pajak membawa konsekuensi dapat diambilnya tindak pemaksaan (enforcement) sesuai dengan ketentuan berlaku.
2) Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dengan demikian maka pajak memiliki beberapa fungsi, menurut Waluyo ( 2009) yaitu: a) Fungsi anggaran (budgetair) disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu pajak dipergunakan untuk memasukan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi yang letaknya disektor public dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyakbanyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
10
b) Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi reguler disebut fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar di bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mecapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiscal daripemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral ( Bank Indonesia).
C. Pemahaman Peraturan Perpajakan
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajibpajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham akan perpajakan, merekaakan mengetahui sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.
11
Pemahaman pajak tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan untuk melakukan sosialisasi
perpajakan
dengan
maksud
mengenalkan
dan
mengembangkan
pemahaman terhadap pajak (Kompas.com). Kegiatan ini akan menanamkan pemahaman tentang perpajakan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Pemahaman yang harus diketahui oleh para wajib pajak tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak(WP) harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, (2) penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh WP, sehingga WP harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh WP, (3) penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga WP harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai halHalyang berhubungan dengan penyetoran pajak, (4) pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh WP. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut diatas, maka semua ketentuaan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak (Ekawati dan Endro, 2008).
D. Tingkat Kepercayaan Pada Hukum Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney et.al. : 1998) dalam (Handayani, Faturokhman & Pratiwi : 2011).
12
Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Kepercayaan sistem
hukum dapat
diartikan
sebagai
suatu bentuk
hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaankekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka
untuk
mewujudkan kesejahteraanrakyatnyasesuai dengan undang-undangyang berlaku Kepercayaan kepada hukum yang berlaku turut meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya.Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku maka keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Ketika wajib pajak atau aparat pajakmelakukan pelanggaran maka pemerintah dengan berlandaskan hukum yang telah dibuat harus bertindak tegas jika memang ada dan terbukti sebagian dari mereka melanggar aturan main yang telah ada untuk mengenakan denda atau sanksi kepada wajib pajak tersebut tanpa pandang bulu.Upaya penegasan hukum sangat penting mengingat kenyataan di lapangan banyak pelanggaran pajak yang terjadi tetapi masih kurang dalam penegakan hukumnya.
E. Persepsi Wajib Pajak Atas Manfaat Yang Dirasakan Persepsi
dapat
dinyatakan
sebagai
suatu
proses
pengorganisasian,
pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga
13
merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010) . Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), berarti guna, faedah. Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak berarti guna atau faedah yang dirasakan oleh Wajib Pajak apabila membayar pajak. Manfaat dari pembayaran pajak yang dirasakan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kemauan penuh. Wajib pajak berharap dengan mereka membayarkan pajaknya mereka mendapatkan manfaat dari yang mereka bayarkan ke Negara secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat pajak dapat dirasakan melalui peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas prosedur dan mekanisme perpajakan. Wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajak apabila memperoleh manfaat atas pajak yang dibayarkan. Adapun manfaat pajak yang dapat dirasakan wajib pajak seperti fasilitas umum yang ada seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan saran transportasi umum, pembangunan gedung-gedung sekolah, pemberian bantuan untuk para pelajar yang berprestasi maupun kurang mampu. Pembangunan gedung-gedung pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, peningkatan fasilitas kesehatan, penempatan para medis disetiap daerah-daerah terpencil guna membantu memberikan jasa kesehatan bagi warga negara.
14
F. Kemauan Membayar Pajak Konsep kemauan membayar pajak dapat dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, Konsep Kemauan Membayar dan Konsep Pajak. Menurut Widaningrum (2007) dalam penelitian Widayati dan (Nurlis 2010:4). “Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa” Menurut Adriani yang dikutip dari www.gudangmateri.com (2011) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Berdasarkan definisi dari dua subkonsep di atas, dapat disimpulkan bahwa Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang kepada Negara (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum tanpa adanya kontraprestasi secara langsung. Menurut Devano dan Rahayu (2006) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, dan tarif pajak.
15
G. Peneliti Terdahulu Tabel 2.1 Nama Peneliti Pancawati
Tahun 2011
Variabel yang digunakan
Hardiningsih dan
Nila
Hasil Penelitian
Kesadaran membayar kesadaran
membayar
pajak,
berpengaruh terhadap kemauan
Pengetahuan
membayar
pajak,
peraturan perpajakan, peraturan
Yulianawati
pajak
pengetahuan
perpajakan
tidak
Pemahaman
berpengaruh terhadap kemauan
peraturan perpajakan,
membayar
pemahaman
efektifitas peraturan
perpajakan
perpajakan, berpengaruh
dan
Persepsi sistem
pajak,
Kualitas terhadap
tidak persepsi
Layanan efektivitas sistem perpajakan juga kemaun tidak berpengaruh sedangkan
membayar pajak.
kualitas
layanan
berpengaruh
terhadap
kemauan
membayar
pajak.
Ryanni
(2013)
Probondari Z
persepsi Wajib Pajak hasil penelitian yang di lakukan atas Pelayanan
Kualitas baik
Sistem memiliki
Perpajakan,
tingkat signifikan
Pemahaman Pajak
pengaruh terhadap
yang kesadaran
dan memiliki NPWP oleh wajib pajak Wajib Orang
Pribadi
pada
Kantor
terhadap Pelayanan Pajak Pratama Kota
Peraturan Perpajakan
maupun
independen yang diteliti tidak
Efektifitas
Pengetahuan
parsial
Aparat simultan dari keempat variabel
Perpajakan,
secara
Persepsi wajib Pajak atas Manfaat Pajak
Tanjungpinang.
16
Tedi Permadi
(2013)
Kesadaran Membayar Berdasarkan
Pengetahuan
dan Variabel pajak,
peraturan perpajakan
pemahaman
membayar
pengetahuan tentang
dan peraturan
Persepsi yang baik pajak serta norma moral secara atas efektivitas parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada
Tingkat Kepercayaan wajib pajak orang pribadi yang Terhadap Sistem melakukan pekerjaan bebas. (2) Pemerintahan Hukum
kesadaran
pemahaman
perpajakan
penelitian,
maka dapat disimpulkan : (1)
Pajak
hasil
dan Variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta variabel
Norma moral
tingkat
kepercayaan
terhadap sistem pemerintahan dan hukum
secara
berpengaruh
parsial
terhadap
tidak kemuan
membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sapti
Wuri (2012)
Handayani, Ahus
(1) kesadaran membayar pajak,
pajak,
Faturokhman, Umi Pratiwi
kesadaran membayar Hasil dari penelitian ini adalah:
persepsi
efektifitas pengetahuan
sistem perpajakan,
pengetahuan
tentang
dan
pemahaman
peraturan
perpajakan,
dan persepsi yang baik atas efektifitas
pemahaman tentang sistem perpajakan dan tingkat perpajakan,
kepercayaan
terhadap
sistem
kepercayaan pemerintahan dan hukum secara sistem pemerintahan simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib dan hukum tingkat
Pajak
orang
pribadi
yang
17
melakukan pekerjaan bebas; (2) kesadaran
membayar
pajak,
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan
terhadap
sistem
pemerintahan dan hukum masingmasing
secara
parsial
tidak
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; (3) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan
secara
parsial
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
Rahmawaty,
(2011)
parsial berpengaruh secara positif
pajak,
Endang Surasetyo, Wida Fadhila
kesadaran membayar Kesadaran membayar pajak secara
persepsi
efektifitas dan signifikan terhadap kemauan
sistem perpajakan,
pengetahuan
membayar
pajak,
Pengetahuan
dan dan pemahaman tentang peraturan
pemahaman tentang pajak & Persepsi yang baik atas perpajakan,
efektifitas
sistem
perpajakan
secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk
membayar
Kesadaran pengetahuan
pajak
membayar dan
dan pajak,
pemahaman
18
tentang
peraturan
pajak,
dan
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak .
H. Kerangka Pemikiran
1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan akan sadar dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang paham tentang peraturan perpajakan Kesadaran membayar pajak yang secara tidak langsung akan meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Ha1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
19
2. Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap hukum dengan kemauan membayar pajak. Kepercayan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggikepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalammelaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku. Kepercayaan Wajib Pajak kepada pemungut pajak dianggap berpengaruh terhadap kemuan wajib pajak untuk membayar
pajaknya,
akhir-akhir ini banyak diberitakan di media-media masa mengenai kasus para aparat
pajak yang melakukan
pelanggaran dengan melakukan
pengecilah hutang pajak wajib pajak dengan imbalan sejumlah uang, hal ini dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Ha2 : Tingkat kepercayaan terhadap hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Manfaat yang dirasakan dengan Kemauan membayar pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
yang
peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
20
berhubungan
dengan
tugas
negara
yang menyelenggarakan
pemerintahan menurut R.Santoso Brotodiharjo (Waluyo, 2010 dalam ryanni, 2013). Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah
dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari
kewajiban membayar pajak akan terkikis dan akan meningkatkan kemauan membayar pajak para masyarakat. Ha3 : Persepsi Wajib Pajak atas Manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
21
I. Model Konseptual
Pemahaman tentang perpajakan
Tingkat hukum
kepercayaan
pada
Kemauan membayar pajak
Persepsi wajib pajak atas manfaat yang dirasakan
Gambar 2.1
