BAB II LANDASAN TEORI II.1.
Pengertian Bank dan Bank Syariah
II.1.1. Pengertian Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian terutama dalam sistem pembayaran moneter. Secara umum bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Mengacu pada Kasmir (2007) pengertian bank secara sederhana dapat diartikan sebagai: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah: “Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.” Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa - jasa lainnya. Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dengan masyarakat yang kekurangan dana. Yang dimaksud dari kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki dana disimpan pada bank 7
atau digunakan untuk menggunakan investasi di bank. Untuk masyarakat yang kekurangan dana maka untuk membiayai suatu usaha dapat menggunakan pinjaman ke bank. Dimana sebagai perantara keuangan bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Pengertian bank menurut Undang - undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 1 sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
Menurut PSAK No. 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan memberikan definisi sebagai berikut: Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak - pihak yang memiliki kelebihan dana serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
Bank konvensional juga mempunyai definisi menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
Sedangkan pada definisi perbankan terdapat pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 yaitu:
8
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
II.1.2. Pengertian Bank Syariah Secara umum definisi bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan - ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Berdasarkan Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bahwa: Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai definisi menurut Undang - undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat (7) yakni: Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan definisi bank syariah menurut Bank Indonesia menyatakan bahwa: Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al-quran dan Alhadist, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Al-hadist. 9
Kegiatan usaha Bank Syariah yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pada pasal 1 ayat (12) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap bank syariah di Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai perbankan di Indonesia.
II.2.
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya bank konvensional
adalah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi
(intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana - dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Beda hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga atau bebas bunga (interest fee) tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa - jasa lain atau fasilitas pembiayaan, bank syariah juga memberikan jasa - jasa lain seperti kiriman uang, pembukaan Letter of Credit, jaminan bank, dan jasa - jasa lain yang biasa nya diberikan oleh bank konvensional. Perbedaan bank konvensional dan syariah menurut Sjahdeini Remy (2010), Jasa – jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah lebih beragam dari 10
pada jasa – jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah bukan saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut dalam istilah perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance company), seperti leasing dan hire purchase. Sama halnya dengan bank konvensional yang dapat memberikan kredit sindikasi (syndicate loan), bank syariah juga bisa memberikan pembiayaan sindikasi. Teknik - teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan syariah, baik dalam rangka pengerahan dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya, adalah teknik - teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (interest fee) tetapi didasarkan pada profit dan loss sharing principle (PLS). Pada profit dan loss sharing principle, antara bank dan nasabah berbagi bukan saja hasil yang berupa keuntungan (profit) tetapi juga yang berupa kerugian (loss). Berikut ini perbedaan bank konvensional dan bank syariah dari Sudarsono (2004), yang disajikan kedalam bentuk tabel:
11
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah No 1.
Perbedaan
Bank konvensional
Bank Syariah
Filsafah
Berdasarkan bunga
Tidak berdasarkan bunga, spekulasi , dan ketidakjelasan
2.
Operasionalisasi
• Dana masyarakat berupa
•
Dana masyarakat
simpan pinjam yang
berupa titipan dan
harus dibayar bunganya
investasi yang baru akan
pada saat jatuh tempo
mendapatkan hasil
• Penyaluran pada sector
jika”diusahakan” terlebih dahulu.
yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
•
Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan
3.
Aspek Sosial
Tidak diketahui secara tegas
Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi.
4.
Organisasi
Tidak memiliki dewan
Harus memiliki dewan
pengawas syariah
syariah
Sumber: Sudarsono Heri (2004)
12
Dewan Pengawas Syariah Keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas
mengawasi operasionalisasi bank dan produk - produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah setingkat dengan Dewan Komisaris setiap bank. Penetapan anggota Dewan Pengawasan Syariah dilakukan dengan rapat umum pemegang saham (RUPS), dimana calon anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah badan otonom MUI yang diketahui secara exofficio oleh ketua MUI. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut: 1)
Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari - hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2)
Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3)
Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.
Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat digambarkan sebagai berikut:
13
Gambar 2.1 Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah
Rapat DPS dengan Direksi dan Bag / dept Terkait
DPS
2. Pengajuan rancangan produk/ jasa/ pertanyaan
3. Jawaban
Bagian / Dept Terkait
DIREKSI
diskusi
Sumber: Sudarsono Heri (2004)
Dewan Syariah Nasional Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut: 1)
Mengawasi produk - produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
2)
Meneliti dan memberi fatwa bagi produk - produk
yang
dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah 3)
Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
4)
Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah dietetapkan. 14
Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional (DSN) dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.2 Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional
Pembahasan
Pembahasan
Rapat dengan Direksi dan Bag / Dept Terkait
Pleno DSN
Badan pelaksanaan harian DSN
DPS sebagai wakil DSN 7. Jawaban
Implementasi dan Sosialisasi
Bagian / Dept Terkait
2. Pengajuan rancangan produk/ jasa/ pertanyaan DIREKSI
Diskusi
Sumber: Sudarsono Heri (2004)
15
II.3.
Perbandingan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Perbandingan bank konvensional dan bank syariah menurut Syafi’I Antonio (2001) yang disajikan kedalam bentuk tabel berikut ini: Table 2.2 Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah No
Bank Konvensional
Bank Syariah
1.
Investasi yang halal dan haram
Melakukan investasi hanya yang halal
2.
Memakai perangkat bunga
Berdasrkan prinsip – prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
3.
Profit oriented
Profit dan falah oriented
4.
Hubungan dengan nasabah
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk
dalam bentuk hubungan debitur
hubungan kemitraan
– debitur 5.
Tidak terdapat dewan sejenis
Penghipunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
Sumber: Syafi’I Antonio (2001)
16
II.4.
Prinsip Perbankan Syariah Menurut Rivai dan Permata (2008) dengan prosedur yang didasarkan hukum
Islam, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut: II.4.1.
Prinsip Simpanan Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah wadi’ah, yang maknanya
adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan. II.4.2. Prinsip Bagi-Hasil Dalam prinsip ini dikenal dengan tiga istilah, adapun tiga istilah tersebut sebagai berikut: 1. Musyarakah Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut. 2. Mudharabah Mudhaabah adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia mebiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha yang diawasi
mengalami
kerugian,
maka
kerugian
tersebut
sepenuhnya
17
ditanggung
pemilik
modal,
kecuali
kerugian
itu
terjadi
karena
penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. 3. Muzara’ah Muzara’ah adalah memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. II.4.3. Prinsip Pengambilan Keuntungan Prinsip ini dapat disederhanakan dengan istilah jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini sebagai berikut: 1. Musawamah Adalah jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya. 2. Tauliah Tauliah yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun. 3. Murabahah Murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. 4. Muwadhaah Muwadhaah adalah menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli. 5. Muqayadah Muqayadah merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (barter). 18
6. Mutlaq Mutlaq yaitu bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang 7. Sharf Sharf adalah jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan barang . 8. Bai’bi tsaman ajil Adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. 9. Bai’u Salam Bai’u Salam yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara advance manakala penyerahan barang dilakukan kemudia. 10.
Bai’ Istishna
Bai’ Istishna yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. II.4.4. Prinsip Sewa (Ijarah) Ijarah yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Ada tiga jenis dari prinsip sewa ini: 1. Ijarah Muthalaqah (leasing) Merupakan proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari.
19
2. Bai’u Ta’jiri (hire purchase) Suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian darinya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. 3. Musyarakah Mutanaqisah (decreaing partisipation) Kombinasi antara musyarakah dengan ijarah/ perkongsian dengan sewa. II.4.5. Prinsip Pengambilan (fee) Prinsip ini dibagi menjadi empat: 1. Kafalah Yakni merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. 2. Wakalah Merupakan perjanjian pemberi kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. 3. Hawalah Pengalihan kewajiban dari suatu pihak kepada pihak lain. 4. ju’alah merupakan suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas
20
II.5.
Kegiatan Usaha Bank Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/2012 Bab III tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 6 dikelompokkan sebagai berikut sebagai berikut: a. Penghimpunan dana Kegiatan penghimpunan dana antara lain: i. simpanan berupa giro dan tabungan; ii. investasi berupa deposito dan tabungan; iii. penerbitan surat investasi; atau iv. sekuritisasi aset, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b.Penyaluran dana Kegiatan penyaluran dana antara lain: i. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, sewa-menyewa aset, jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa jasa; ii. pengambilalihan utang; iii. pembelian surat berharga syariah; iv. penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank syariah lain, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. c. Pembiayaan perdagangan (trade finance) Kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance) meliputi: i. pembiayaan melalui penerbitan SKBDN; ii. penerbitan Letter of Credit (L/C); dan/atau 21
iii. jasa dan layanan pembiayaan perdagangan lainnya, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. d.Kegiatan treasury Kegiatan treasury meliputi antara lain transaksi spot atau transaksi lain, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. e. Kegiatan dalam valuta asing Kegiatan dalam valuta asing antara lain: i. kegiatan penghimpunan dana; ii. penyaluran dana; iii. pembiayaan perdagangan (trade finance); dan/atau iv. kegiatan treasury, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. f. Kegiatan keagenan dan kerjasama Kegiatan keagenan dan kerjasama meliputi antara lain: i. agen penjual reksadana syariah; ii. agen penjual SBSN; iii. kerjasama
pemasaran
dengan
perusahaan
asuransi
syariah
(bancassurance) dengan model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi; iv. kustodian; v. wali amanat; dan/atau vi. penitipan dengan pengelolaan (trust), berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. g.Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking 22
Kegiatan usaha terkait sistem pembayaran dan electronic banking yang dilakukan Bank antara lain: i. pemindahan dana baik untuk kepentingan Bank sendiri maupun kepentingan nasabah, termasuk pemindahan dana melalui media elektronik; ii. penyelenggara kliring; iii. penyelenggara settlement; iv. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu ATM, kartu debit, dan sharia card; v. penyelenggara uang elektronik; vi. aktivitas perbankan lain melalui media elektronik, berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. h.Kegiatan penyertaan modal Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyertaan modal. i. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan. Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva. j. Jasa lainnya; dan Jasa lainnya antara lain: i. penerbitan bank garansi; 23
ii. jasa penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (safe deposit box), berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. k.Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang - undangan. Kegiatan di bidang sosial antara lain pembentukan lembaga baitul maal yang berfungsi menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II.6.
Analisis Kinerja Keuangan Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pemerintah dan pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Menurut Rivai Veitthzal (2008), dalam analisis rasio perkiraan laporan keuangan tertentu dibandingkan dengan perkiraan lainnya sehingga dapat diketahui sifat dan hubungan satu dengan yang lain. Untuk melakukan suatu analisis maka dibutuhkan data-data untuk memperoleh
permasalahan.
Dalam
proses
analisa
laporan
keuangan
dibutuhkan analisis untuk mencerminkan kondisi kinerja perusahaan.
24
Rasio keuangan tersebut menurut tujuannya dibagi dalam beberapa rasio: 1.
Analisa Permodalan Merupakan kemampuan bank untuk mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Pada rasio ini menggunakan CAR (capital adquecy ratio), karena CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001,
setiap
bank harus memenuhi kecukupan modal 8%.
CAR=
2.
Modal Aktiva Tertimbang Menurut Resiko
Analisa Aktiva Produktif • Non Performing Financing (NPF) Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank syariah. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain.
25
Pembiayaan bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
NPF=
3.
Pembiayaan Bermasalah Total Pembiayaan
Analisa Rentabilitas Analisis kinerja dengan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan, sehingga dapat dilihat kinerja bank melalui assets, revenue, profit, market value, serta hubungan dari berbagai rasio keuangan tersebut sehingga dapat menunjukan kinerja bank. Rasio yang digunaka pada analisa ini adalah sebagai berikut: •
Return on Assets (ROA) Return on Asset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank
memperoleh laba atas pemanfaatan asset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba sebelum pajak pada tahun berjalan dengan ratarata total asset yang dimiliki. Rasio ini diformulasikan sebagai berikut:
ROA=
Laba Bersih Total Aset
26
•
Return On Equity (ROE) ROE
merupakan
rasio
untuk
mengukur
kemampuan
bank
memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan modal. Rasio ini diperoleh dengan cara pembagian laba bersih dengan rata-rata modal (equity). Semakin tinggi rasio ROE maka tinggi juga laba yang diperoleh atas permanfaatan aset. Rasio diformulasikan sebagai berikut:
ROE=
•
Laba Bersih Modal
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BOPO adalah rasio yang menunjukan tingkat efisiensi dan kinerja
operasional bank. Rasio ini mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien bank dalam menggunakan biaya operasionalnya. BOPO dihitung dengan membandingkan total biaya operasionalnya dengan total pendapatan operasional.
BOPO=
Beban Operasional Pendapatan Operasional
27
•
Net Profit Marrgin (NPM) Net Profit Margin atau NPM adalah rasio yang mengambarkan tingkat
keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio NPM diformulasikan sebagai berikut:
NPM=
4.
Laba Bersih Pendapatan Operasional
Analisa Likuiditas Pada rasio ini menggunkan FDR (financing deposit ratio) merupakan pengukuran seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Berdasarkan PBI No. 12/19/PBI/2010 menetapkan batas bawah yaitu 78% dan untuk batas atas 100%.
FDR=
Total Pembiayaan Dana Pihak Ketiga
28
II.7.
Penelitian Terdahulu Penelitian lainnya dilakukan oleh Rindawati (2007) menganalisis tentang
perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Tujuan untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan terhadap masing-masing perbankan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan rasio CAR tidak berbeda signifikan dengan perbankan konvesional, rasio NPL perbankan syariah berbeda signifikan dengan perbankan konvensional, rasio rentabilitas yang diwakili ROA dan ROE antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional mempunyai perbedaan signifikan. Dilihat dari rasio efisiensi operasional perbankan terdapat perbedaan yang signifikan, begitu pula dengan rasio likuiditas yang diwakili LDR antara perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Dewi (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah ROA, CAR, FDR, NPF, dan REO. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia. Nusantara (2009) meneliti tentang analisis pengaruh NPL, CAR, LDR,dan BOPO terhadap profitabilitas bank. Variabel yang digunakan adalah NPL, CAR, LDR, BOPO, NIM, dan ROA. Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi linier
29
berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data NPL, CAR, LDR, dan BOPO secara parsial signifikan terhadap ROA bank go publik Sedangkan pada bank non go publik, hanya LDR yang berpengaruh signifikan.
30
