BAB II LANDASAN TEORI
2.1
Tinjauan Umum Perkreditan Kunci utama dari dinamika hubungan antara lembaga penyalur keuangan
dan masyarakat adalah saling ketergantungan. Kondisi yang saling bergantung ini merupakan acuan dasar bagi pembentukan interaksi yang harmonis. Kredit telah menjadi bagian penting dalam kehidupan produksi dan konsumsi masyarakat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukanlah merupakan perkataan yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu di bawah ini akan dibahas mengenai tinjauan umum perkreditan.
2.1.1 Pengertian Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith).
Oleh karena itu dasar dari kredit adalah
kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. Untuk lebih memperjelas pengertian kredit, dibawah ini akan diuraikan beberapa pengertian kredit dari berbagai sumber, yaitu :
1
Menurut Thomas Suyatno dkk (2007:13) dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan yang disadur dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan“. Sedangkan Thomas Suyatno dkk (2005:13) yang disadur dari buku Raymond P. Kent yang berjudul Money and Banking, pengertian kredit adalah : “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. Menurut Muchdarsyah Sinungan (2007:12) dalam bukunya Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan definisi dari kredit adalah : “Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.” Sedangkan menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2007:92) dalam bukunya Manajemen Perbankan mendifinisikan kredit sebagai berikut : “Kredit adalah semua jenis pinjaman uang / barang yang wajib dibayarkan kembali bersama bunganya oleh peminjam. Pembayarannya bisa cicilan maupun sekaligus. Hal tersebut tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.” Dari beberapa pengertian kredit di atas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : a.
Dalam proses kredit tersebut didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempengaruhi kedua belah pihak.
2
b.
Dalam proses kredit tersebut terdapat suatu penyerahan uang atau barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain.
c.
Dalam pemberian kredit terdapat suatu kesepakatan untuk melunasi utang beserta bunganya yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2.1.2 Unsur – Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Dalam bukunya Kredit Usaha Perbankan, Ruddy Tri Santoso (2007:10) menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit sebagai berikut : a.
Kepercayaan Yaitu keyakinan bank atas uang yang dipinjamkannya tersebut akan diterima kembali pembayaran pokok dan bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.
3
b. Waktu Yaitu pertambahan nilai uang yang diterima saat ini dengan masa yang akan datang dimana tentunya nilai uang sekarang akan lebih tinggi dari pada nilai uang di masa yang akan datang. c.
Degree of risk Yaitu suatu tingkat resiko yang terjadi akibat kesenjangan waktu dari pemberian pinjaman tersebut.
d. Prestasi Pemberian kredit sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian pinjaman dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan yang modern ini, maka kompensasi perwujudannya adalah uang. Sedangkan menurut R. Tjiptoadinugroho (2007:5) dalam bukunya Perbankan Masalah Perkreditan mengemukakan adanya resiko dalam unsur-unsur kredit, yaitu : a.
Resiko Moral (Moral Risk) Resiko yang terjadi akibat dari perubahan moral debitur, sehingga terdapat kemungkinan kredit tersebut tidak dapat diterima kembali oleh kreditur.
b. Financial Risk Resiko yang terjadi akibat perubahan dalam posisi keuangan debitur, sehingga
kreditur
menghadapi
resiko
keuangan
dan
dapat
menimbulkan kerugian bagi kreditur sendiri.
4
c.
Business Risk Resiko yang terjadi apabila debitur mengalami penurunan di dalam kegiatan usahanya.
2.1.3 Jenis – Jenis Kredit Thomas Suyatno dkk (2007 : 25 – 29) dalam bukunya Dasar – Dasar Perkreditan mengemukakan jenis – jenis kredit ke dalam 4 golongkan, yaitu : a.
Kredit Dilihat Dari Sudut Tujuannya, terdiri atas : 1) Kredit Konsumtif Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi. 2) Kredit Produktif Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. 3) Kredit Perdagangan Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barangbarang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan ini terdiri atas kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri.
b. Kredit Dilihat Dari Sudut Jangka Waktunya, terdiri atas : 1) Kredit jangka pendek (Short Term Loan) Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dilihat dari segi perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat dibedakan atas :
5
a)
Kredit Rekening Koran Kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya dengan batas plafond tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya.
b) Kredit Penjualan (Leveranciers Credite) Kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli. c)
Kredit Pembeli (Afnemers Credite) Kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian menerima barang-barang yang dibelinya.
d) Kredit Wesel Kredit wesel terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu dan setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank. e)
Kredit Eksploitasi Kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai current operation suatu perusahaan.
6
2) Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan) Kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. 3) Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi dan ekspansi. c.
Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya, terdiri atas : 1) Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan). Kredit yang diberikan tanpa jaminan, sering disebut juga kredit blanko. 2) Kredit Dengan Jaminan (Secured Loan). 3) Kredit yang diberikan dengan jaminan.
d. Kredit Dilihat Dari Sudut Penggunaannya, terdiri atas : 1) Kredit Eksploitasi Kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. 2) Kredit Investasi Kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
7
2.1.4 Fungsi Kredit Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting.
Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu
diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan oleh bank tersebut mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Dalam bukunya Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan (2007:15-19), Muchdarsyah Sinungan mengemukakan fungsi kredit di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut : a.
Kredit Dalam Meningkatkan Daya Guna (Utility) Dari Modal / Uang Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro.
Uang tersebut dalam persentase tertentu
ditingkatkan kegunannya oleh bank untuk suatu usaha peningkatan produktivitas. b. Kredit Meningkatkan Daya Guna (Utility) Suatu Barang 1) Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga daya guna dari bahan tersebut meningkat.
8
2) Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. c.
Kredit Meningkatkan Peredaran dan Lalu-Lintas Uang Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran. Para pengusaha dapat menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, giro, bilyet, dan wesel. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.
d. Kredit Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi hal tersebut tidak selalu diimbangi dengan kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank dakan dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat memperbesar volume usaha dan meningkatkan produktivitasnya. e.
Kredit Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain : 1) Pengendalian inflasi. 2) Peningkatan ekspor. 3) Rehabilitasi prasarana.
9
4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi, maka kredit bank memegang peranan yang penting. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif, yang secara langsung berpengaruh pada kepentingan masyarakat. f.
Kredit Dapat Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Nasional Dengan bantuan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru, hal tersebut tentu saja akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melaksanakannya. Dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan nasional akan meningkat pula.
g.
Kredit
Sebagai
Alat
Untuk
Meningkatkan
Hubungan
Internasional. Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Negara-negara yang ekonominya kuat banyak memberikan bantuan berupa kredit dengan bunga yang relatif ringan dan jangka waktu yang panjang. Melalui bantuan kredit tersebut, maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.
10
2.1.5 Tujuan Kredit Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada debiturnya dalam bentuk kredit, jika bank merasa benar-benar yakin bahwa debitur yang akan menerima kredit tersebut mampu dan mau untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam bukunya Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaannya (2007:14), Muchdarsyah Sinungan menjelaskan bahwa tujuan kredit adalah sebagai berikut : a.
Profitability Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
b. Safety Yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.
2.1.6 Kolektibilitas Kredit Kolektibilitas harus dibuat oleh setiap bank pada umumnya dan analisa kredit pada khususnya untuk meningkatkan keamanan kreditnya. Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Manajemen Perbankan (2007:120-121), kolektibilitas kredit terbagi atas 4 golongan, yaitu : a.
Kolektibilitas A, yaitu Kredit-Kredit Lancar
11
Suatu kredit digolongkan lancar apabila debitur selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. b. Kolektibilitas B, yaitu Kredit-Kredit Tidak Lancar Suatu kredit digolongkan tidak lancar apabila bunga dan kewajibankewajiban lainnya selama 3 bulan berturut-turut tidak dibayar. c.
Kolektibilitas C, yaitu Kredit Macet Suatu kredit digolongkan bermasalah atau macet apabila kredit tidak lancar terus berkembang dan setelah bank memberi tempo penyelesaian 3 bulan lagi, tetapi debitur yang bersangkutan belum melunasi utang dan kewajiban-kewajibannya.
d. Kolektibilias D, yaitu Kredit yang Harus Dihapuskan Suatu kredit digolongkan harus dihapuskan apabila sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk diperoleh pembayarannnya. Jaminan kredit telah disita dan dilelang, ternyata belum cukup untuk membiayai semua kewajibannya.
2.2
Kredit Pemilikan Rumah Dalam buku Consumer Financing yang diterbitkan oleh PT. Bank CIMB
Niaga, Tbk (2008: 8) dijelaskan mengenai Kredit Pemilikan Rumah yaitu sebagai berikut :
12
2.2.1 Pengertian KPR KPR adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank CIMB Niaga yang dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan dan renovasi rumah. Dengan proses yang cepat, bunga yang kompetitif, jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun serta berbagai pilihan dalam cara pembayaran cicilan yang sesuai dengan kebutuhan debitur.
2.2.2 Persyaratan Rumah yang Dapat Dibeli Dengan KPR Syarat rumah yang dapat dibeli dengan KPR berdasarkan buku Consumer Financing yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga (2008: 12) adalah sebagai berikut : a.
Luas bangunan : bebas.
b.
Luas tanah
: bebas.
c.
Kontruksi
: dengan ketentuan minimum struktur bangunan di atas standar teknis rumah sederhana.
d.
Lokasi
: bebas, yang sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan serta bebas banjir.
e.
Status tanah
: minimal HGB (Hak Guna Bangunan).
f.
IMB
: harus ada.
g.
Fasilitas
: listrik dan air bersih.
2.2.3 Persyaratan Calon Debitur KPR Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur KPR berdasarkan Consumer Financing yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga (2008: 14) sebagai berikut : a.
Warga Negara Indonesia.
13
b.
Telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, maksimal 60 tahun dan berwenang melakukan tindakan hukum, serta pada usia 65 tahun kreditnya harus sudah lunas.
c.
Memiliki masa kerja atau telah menjalankan usaha dalam bidangnya minimal satu tahun.
d.
Pemohon telah memiliki rekening tabungan di Bank CIMB Niaga.
e.
Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP Suami / Istri, kartu keluarga dan surat nikah / cerai.
2.3
Ketentuan dan Syarat Kredit Pemilikan Rumah Pada kredit pemilikan rumah (KPR), ketentuan dan syarat kreditnya
berdasarkan pada buku Consumer Financing yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga (2008: 18) adalah sebagai berikut :
2.3.1 Ketentuan Kredit : a.
Besarnya Kredit Besarnya kredit yang dapat diberikan adalah maksimal 70 % dari harga jual atau nilai transaksi Bank CIMB Niaga (Appraiser Swasta).
b.
Uang Muka Pemohonan kredit (Debitur) wajib menyediakan sendiri uang muka dalam pembelian rumah yang akan dibelinya sebesar Rp 30 % dari harga jual.
c.
Bunga Disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia (BI).
14
d.
Pembayaran Angsuran Jumlah pinjaman harus dibayar kembali dalam angsuran bulanan.
e.
Jangka Waktu Pembayaran Kembali Jangka waktu pembayaran kembali maksimal 15 tahun dan pada saat Debitur berusia 65 tahun kredit telah lunas.
2.3.2 Biaya Proses, terdiri atas : a.
Biaya Provisi Besarnya provisi 1 % dari harga rumah dan tanah yang harus dilunasi sebelum / pada saat penandatanganan akad kredit.
b. Biaya Penilaian (Appraisal Cost) Biaya appraisal untuk rumah baru dan rumah lama adalah sebesar Rp 250.000,-. c.
Biaya Administrasi Seluruh biaya jual beli dan pembuatan akte yang diperlukan adalah diluar tanggungan Bank CIMB Niaga.
d. Biaya Asuransi Biaya asuransi terdiri atas asuransi kebakaran dan asuransi jiwa kredit. Apabila diperlukan dapat ditambahkan : 1) Asuransi perluasan resiko gempa bumi. 2) Asuransi perluasan resiko banjir dan tanah longsor. 3) Asuransi perluasan resiko kerusuhan. e.
APHT (Akte Pemasangan Hak Tanggungan)
15
APHT merupakan sertifikat pemasangn hipotik yang digunakan sebagai tindakan pengamanan bank atas kredit yang diambil oleh Debitur.
Biaya APHT seluruhnya ditanggung oleh Debitur yang
bersangkutan. f.
Notaris Notaris / PPAT untuk pembuatan berbagai akta yang diperlukan dalam rangka realisasi KPR Bank CIMB Niaga adalah sebesar Rp 75.000,-.
2.3.3 Jaminan Kredit Jaminan pokok kredit adalah rumah dan tanah yang dibeli melalui fasilitas KPR Bank CIMB Niaga.
2.4
Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam
pelaksanannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk meminimalisir resiko yang terjadi, maka jaminan pemberikan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi seluruh hutangnya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Untuk meminimalisir resiko tersebut, menurut Thomas Suyatno dkk (2007 : 69 – 85) dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan, diperlukan adanya suatu prosedur dalam pemberian kredit, yaitu :
16
2.4.1 Permohonan Kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup : a.
Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
b.
Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
c.
Permohonan perpanjangan / pembaruan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
d.
Permohonan – permohonan lainnya untuk perubahan suatu syaratsyarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan,
perubahan/pengunduran
jadwal
angsuran
dan
lain
sebagainya.
2.4.2 Penyidikan dan Analisis Kredit Menurut Thomas Suyatno dkk (2007 : 70) dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan, pengertian dari penyidikan kredit adalah : Pekerjaan yang meliputi wawancara dengan debitur pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, pemeriksaan / penyidikan atas kebenaran dan kewajiban yang dikemukakan oleh nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh serta penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Sedangkan pengertian analisa kredit menurut Thomas Suyatno dkk (2007 : 70 – 71) dalam bukunya Dasar – Dasar Perkreditan adalah : “Pekerjaan yang meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan, menyusun laporan analisis yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah”.
17
2.4.3 Keputusan Atas Permohonan Kredit Dalam hal keputusan atas permohonan kredit, pejabat yang berwenang melakukan tindakan untuk mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit.
2.4.4 Penolakan Permohonan Kredit Penolakan permohonan kredit dilakukan jika permohonan kredit yang diajukan nyata-nyata dianggap tidak memenuhi persyaratan secara teknis oleh bank. Penolakan permohonan kredit dapat terjadi di bagian kredit / cabang setelah mendapat keputusan penolakan direksi.
2.4.5 Persetujuan Permohonan Kredit Persetujuan permohonan kredit merupakan keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, perlu ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh debitur.
2.4.6 Pencairan Fasilitas Kredit Pencairan fasilitas kredit merupakan setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Bank hanya menyetujui pencairan kredit
18
debitur, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur telah dilaksanakan. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.
2.5
Pengertian Kredit Bermasalah (Macet) Dalam pelaksanaannya kredit yang diberikan oleh pihak bank seringkali
mengalami masalah (macet). Yang dimaksud dengan kredit bermasalah (macet) menurut Dahalan Siamat dalam bukunya Manajemen Bank Umum (2007 : 220) adalah : “Kredit beserta bunganya yang mengalami kesulitan pelunasan pada waktu yang telah ditentukan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur”.
2.6
Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Persyaratan yang ketat dalam kebijakan pemberian kredit pada prinsipnya
akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, tapi tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah yang bagi pihak bank merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menurut Wahyu Sunindyo dalam makalahnya yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah (2006 : 54),
mengemukakan
faktor-faktor
yang
menyebabkan
terjadinya
kredit
bermasalah sebagai berikut :
2.6.1 Berasal Dari Debitur Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah, terdiri atas :
19
a.
Faktor Intern, yaitu : 1) Penyalahgunaan Kredit Adakalanya debitur menyalahgunakan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh pihak bank, dimana penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan perolehannya semula.
Misalnya kredit yang
seharusnya digunakan untuk membeli rumah digunakan untuk investasi, membayar utang atau untuk keperluan konsumtif. 2) Perpecahan Diantara Para Pemegang Saham Perpecahan yang terjadi diantara para pemilik/pemegang saham dapat menimbulkan masalah bagi penghasilan yang diterima debitur, sehingga debitur akan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran KPR nya. 3) Key Person Perusahaan Sakit / Meninggal Dunia Didalam suatu perusahaan pastilah terdapat seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap seluruh kegiatan yang dijalankan perusahaan. Apabila orang tersebut sakit/meninggal dunia, maka produktivitas perusahaan akan menurun dan hal ini tentunya
akan
berpengaruh
terhadap
penggajian
para
karyawannya, termasuk debitur sendiri. 4) Perusahaan/Tempat Kerja Debitur Bangkrut Apabila perusahaan tempat dimana debitur bekerja mengalami kebangkrutan, maka hal ini akan mempengaruhi kondisi keuangan
20
debitur karena debitur tidak akan mempunyai penghasilan yang tetap untuk melunasi KPR nya. 5) Karakter Debitur Karakter Debitur turut mempengaruhi lancarnya pelunasan suatu angsuran KPR. Apabila Debitur yang bersangkutan memiliki karakter yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab, maka timbulnya kredit bermasalah sangat mungkin terjadi. b. Faktor Ekstern, Yaitu : 1) Kebijaksanaan Pemerintah Kebijaksaan pemerintah yang sering berpengaruh terhadap kondisi keuangan debitur adalah perubahan tingkat suku bunga bank, kebijaksanaan uang ketat (tight money policy) dan kenaikan harga BBM. 2) Perubahan Kondisi Ekonomi. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan mengalami perubahan.
Misalnya terjadi kejenuhan
disektor ekonomi tertentu yang menyebabkan usaha debitur menjadi terpukul. 3) Bencana Alam Musibah bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, yang dialami oleh debitur tentunya menimbulkan kerugian
yang
tidak
sedikit
jumlahnya,
sehingga
untuk
21
merehabilitasi debitur dari kerusakan akibat terjadinya bencana alam akan membutuhkan dana dalam jumlah besar.
2.6.2 Berasal Dari Bank Faktor-faktor yang berasal dari pihak bank terdiri atas : a.
Kualitas Pejabat Bank Setiap pejabat bank dimananpun dia berada dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Namun pada saat ini tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas kerja yang baik. Dalam proses pemberian kredit seringkali terkapat unsur-unsur KKN agar kredit yang diajukan oleh calon debitur dapat disetujui.
b. Persaingan Antar Bank Meskipun pada saat ini banyak bank yang telah dilikuidasi ataupun melakukan merger, tapi persaingan antar bank dalam menjaring debitur tetap terjadi dengan ketatnya. c.
Hubungan Ke Dalam Dengan
adanya
hubungan
tersebut,
debitur-debitur
yang
kepentingannya dilayani “dari dalam” cenderung mendapatkan kemudahan dibandingkan dengan debitur-debitur yang lainnya. d. Pengawasan Terlepas dari mana pengawasan itu dilakukan, apabila pengawasan yang dilakukan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan.
22
2.7
Penanganan KPR Bermasalah Menurut Thomas Suyatno dkk. Dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan
(2007 : 115-117), mengemukakan bahwa penanganan KPR bermasalah dapat dilakukan dengan melalui proses penyelamatan kredit yaitu sebagai berikut :
2.7.1 Rescheduling Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga tindakan yang dilakukan adalah : a.
Memperpanjang jangka waktu kredit.
b.
Memperpanjang jarak waktu angsuran.
c.
Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.
2.7.2 Reconditioning Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain : a.
Kapitalisasi Bunga Yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga debitur untuk jangka waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafond yang disetujui.
b. Penundaan Pembayaran Bunga
23
Bunga tetap dihitung, tetapi penagihannya kepada debitur tidak dilaksanakan
sampai
debitur
mempunyai
kesanggupan
untuk
membayarnya. c.
Penurunan Suku Bunga Dalam hal debitur dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu.
d. Pembebasan Bunga yaitu dalam hal debitur dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha debitur hanya mencapai tingkat kembali pokok (break event). e.
Pengkonversian Kredit Yaitu mengkonversikan kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.
2.7.3 Restructuring Jika kesulitan usaha debitur disebabkan oleh faktor modal, maka cara penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal, seperti mesin dan peralatan. Tindakan yang dapat diambil dalam rangka restructuring adalah dengan cara tambahan kredit dan tambahan equity.
24
2.7.4 Kombinasi Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi, misalnya dengan reconditioning, rescheduling dengan restructuring dan reconditioning dengan restructuring, serta gabungan dari rescheduling, reconditioning dan restructuring. Sedangkan menurut Zainal Asikin dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia (2007 : 66 – 68), menyatakan bahwa penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan menyerahkan pengurusannya kepada pihak ketiga, yaitu tiga lembaga hukum sebagai berikut : a.
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Pada umumnya kredit yang telah macet penyelesaiannya akan diserahkan oleh pihak bank kepada BUPLN untuk selanjutnya dilakukan pelelangan / penjualan agunan dari debitur yang kreditnya bermasalah.
b. Proses Letigasi Di Pengadilan Apabila terjadi kredit bermasalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses ini terpaksa dilakukan pihak bank apabila debitur menunjukkan itikad yang tidak baik untuk melunasi kreditnya. c.
Arbitrase Atau perwasitan Dalam penyelesaian kredit bermasalah apabila terjadi sengketa antara pihak bank dengan debiturnya, maka untuk proses penyelesaian
25
selanjutnya dapat menggunakan perantara lembaga perwasitan (arbitrase).
26
