BAB II LANDASAN TEORI. jabatan manajer, umumnya dibayarkan tetap perbulan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1

Pengertian Gaji Gaji menurut Mulyadi (2010:373) adalah pembayaran atas pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, umumnya dibayarkan tetap perbulan. Penulis kutip dari KBBI, gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Sedangkan menurut wikipedia, gaji PNS adalah pengeluaran atau bisa disebut kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai.Jadi bisa kita simpulkan gaji PNS adalah besarnya kompensasi, biasanya berupa uang, dibayarkan secara periodik dalam waktu tertentu sebagai imbal balasa atas kerja PNS pada periode tersebut.

2.1.1

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji maka perlu dibuat suatu sistem penggajian.Sistem akuntansi gaji dan upah juga dirancang oleh perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji dan upah karyawan sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Sistem informasi akuntansi penggajian dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Secara umum Sistem Informasi Akuntansi Penggajian adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk menangani pembayaan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer.

2.1.2

Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Secara garis besar gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh PNS

Kementerian Keuangan adalah:

1.

Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji yang diterima tiap bulan dan jumlahnya tetap. Besarnya tiap pangkat dan golongan akan berbeda. Besarnya gaji pokok PNS kementerian keuangan sama dengan yang diterima oleh PNS di kementerian lain. Pada tahun 2014 Gaji PNS telah resmi dianikkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2014.Jika anda penasaran berapa besar dan kenaikan gaji PNS ini silahkan baca di Gaji PNS Tahun 2014. Besarnya gaji semua PNS untuk golongan dan masa kerja yang sama adalah sama besar di semua instansi pemerintah. Jadi kalau masalah gaji PNS itu tidak ada istilahnya di kementerian A lebih besar dari kita atau sebaliknya.


Penghitungan

besarnya

gaji

PNS

berdasarkan

pada

2

variable

yaitu

Pangkat/Golongan dan masa kerja dalam golongan tersebut.

2. Tunjangan Kinerja (Dulunya TKPKN) Tunjangan kinerja dulunya disebut dengan Tunjungan Khusus Pengelola Keuangan Negara yang diterima oleh semua pegawai di lingkungan kementerian keuangan. Perubahan nama TKPKN menjadi Tunjangan Kinerja baru saja terjadi di tahun 2014 dan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1juli 2014. Tunjangan Kinerja pegawai Kementerian Keuangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 yang resmi ditandatangai presiden SBY pada tanggal 17 Oktober 2014. Besarnya Tunjangan Kinerja lebih besar jika dibandingkan denganTKPKN untuk pegawai dengan grading di bawah 20.Pegawai dengan grading di atas 20 tidak mengalami kenaikan.

3.

Uang Makan

Menurut peraturannya, uang makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif yang dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.

Dasar Hukum Uang Makan : PMK Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makanbagi Pegawai Negeri Sipil

Besaran Uang Makan :


besarnya Uang Makan yang diberikan per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. Untuk tahun 2014 Uang makan PNS golongan I &II : 35.000 dan PNS golongan III : 37.000, PNS golongan IV : 41.000.

Uang makan tidak diberikan kepada PNS apabila : 

tidak hadir kerja;



sedang menjalankan perjalanan dinas;



sedang menjalani cuti;



sedang menjalani tugas belajar; dan/atau

4. Tunjangan Kegiatan Tambahan

Tunjangan ini hanya khusus diberikan kepada pegawai yang bekerja di Direktorat Jenderal

Pajak

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

164/KMK.03/2007 dan pegawai DJBC di kantor-kantor tertentu seperti KPU Tanjung Priok, KPPBC TMC Kudus, dan beberapa kantor lain. Besarannya tergantung dari pangkat dan golongan pegawai.Besarannya paling rendah untuk golongan II.a sebesar 2.600.000 dan paling tinggi 20.000.000 untuk Direktur Jenderal Pajak.Sampai artikel ini penulis susun belum ada perubahan. Jika anda penasaran berapa detail TKT yang diberikan kepada PNS DJP bisa anda baca di postingan TKT Pegawai DJP.


5.

Imbalan Prestasi Kerja

IPK hanya diberikan khusus kepada pegawai Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bajak.Khusus imbalan prestasi kerja penulis belum menemukan referensi yang jelas. Akan tetapi menurut sumber dari informasi yang penulis kumpulkan termasuk dari teman yang bekerja di DJP besarannya sekitar 1.500.000 perbulan.

6.

Premi

Premi adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karen jasanya dalam menangani pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Premi diberikan dalam bentuk uang yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa menangani kasus di bidang kepabeanan dan cukai seperti mencegah penyelundupan, memperoleh tangkapan, dan sebagainya. Besaran premi berdasarkan presentase maksimal 50% dari nilai denda sanksi administrasi dan atau pidana dan nilai barang tangkapan yang dapat dilelang maupun tidak dengan batas maksimal Rp.1.000.000.000. Jadi pemberian premi tidak setiap bulan melainkan hanya ketika ada prestasi atau jasa yang dihasilkan. Dasar hukum premi : 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi



Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2012 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pengelolaan Dan Pembagian Premi


7. Uang Kumandah

Uang kumandah hanya ada untuk PNS Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan KMK Nomor 175/KMK.04/2010 tentang Uang Harian Khusus Bagi Pegawai DJBC Yang Melakukan Tugas Kumandah DI Luar Tempat Kedudukan Kantor Yang Bersangkutan, yang disebut dengan uang kumandah uang harian khusus bagi pegawai DJBC yang melakukan tugas kumandah di luar tempat kedudukan kantor yang bersangkutan. Tidak semua pegawai Bea Cukai mendapat uang ini. Yang berhak mendapat kumandah hanya pegawai yang: 

Tugas dinas pada kantor bantu



Tugas dinas pada pos pengawasan



Tugas dinas pada tempat penimbunan berikat



Tugas dinas pada pabrik atau tempat penyimpanan BKC



Tugas dinas tertentu dari satu kantor ke kantor lainnya

Besarnya uang kumandah adalah: 

Gol I



Gol II : Rp40.000/hari



Gol III : Rp50.000/hari



Gol IV : Rp60.000/hari

: Rp30.000/hari


8. Tunjangan Anak, Istri, dan Tunjangan Beras

Jenis tunjangan pegawai kementerian keuangan ini sama denga tunjangan yang diterima oleh PNS di semua kementerian. Tunjangan Istri 10% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan jumlah maksimal 2, tunjangan beras nilainya sangat kecil sekitar 3.000 s.d. 10.000 perbulan. (PER33/PB/2013 – Kenaikan Tunjangan Beras Tahun 2013).

9. Uang Lembur

Dasar Hukum uang lembur ada di PMK Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.Uang ini diberikan hanya kepada pegawai yang melakukan kerja lember. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiaptiap instansi dan kantor Pemerintah.. Besarnya tunjangan uang lembur pegawai kementerian keuangan adalah: 

sesuai Standar Biaya (Gol I: 10.000, II: 13.000, III: 17.000, IV: 20.000);



pada hari libur kerja adalah sebesar 200%;



dibayarkan sebulan sekali;



kerja lembur paling kurang 2 jam berturut-turut diberikan uang makan lembur (I & II : 35.000, III : 37.000, IV : 41.000)




kerja lembur 8 jam atau lebih, uang makan lembur diberikan paling banyak 2 kali.

2.1.3 Tujuan Penggajian Tujuan Penggajian , antara lain : 1. Ikatan Kerja Sama Dengan pemberian gaji , terjalin ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas – tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau pemerintah wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku. 2. Kepuasan Kerja Dengan balas jasa , karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan fisik, status sosial, egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 3. Pengadaan efektif Jika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualifield untuk perusahaan akan lebih mudah. 4. Motivasi Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. 5. Stabilitas Karyawan


Dengan program kompenseasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil.

6. Disiplin Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik, karyawan akan menyadari serta menaati pertauran – peraturan yang berlaku. 7. Pengaruh Pemerintah Jika program gaji sesuai dengan undang – undang yang berlaku ( seperti batas gaji minimum ) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2.1.4 Pajak Penghasilan Diwajibkan memotong sebagian penghasilan karyawan untuk membayar pajak penghasilan. Karyawan yang belummenikah dapat mengklaim penghasilan tidak kena pajak untuk diri sendiri, sementara yang telah menikah dapat mengklaim penghasilan tidak kena pajak tambahan untuk pasangannya. Karyawan juga dapat

mengklaim

potongan atas penghasilan tidak kena pajak untuk tanggungan selain istri atau suami. Setiap klaim tanggungan mengurangi jumlah pajak penghasilan yang akan dipotong oleh perusahaan atau badan dari cek gaji pegawai.


2.1.5 Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Penggajian Menurut Mulyadi (2010:376) Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut: a.

Fungsi kepegawaian Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan perangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan.

b.

Fungsi Pencatatan Waktu Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan.

c.

Fungsi Pembuatan Daftar Gaji Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji.

d.

Fungsi Keuangan Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek ke bank.

2.2

Pengertian Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas


Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) termasuk kedalam jenis Surat Dinas , yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bukti administrasi tugas dan dilengkapi juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan atau atasan dari instansi terkait.

2.2.1

Latar Belakang Ketentuan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas

1. Surat Menteri PAN dan RB Nomor : S-2491/M.PANRB/09/2012 tanggal 6 September 2012 perihal Efisiensi atas Anggaran Perjalanan Dinas dan Konsinyering pada Kementerian/Lembaga

2. Surat KPK Nomor: B-3681/01-52/10/2012 tanggal 25 Oktober

2012

hal

Telaahan

atas

PMK

No.

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap

3. Disposisi Menteri Keuangan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-923/SJ/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam


Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap

4. Surat Sekretaris Kabinet Nomor: SE-676/Seskab/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Penertiban Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas. A. Prinsip – Prinsip Perjalanan Dinas 1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga; 3. efisiensi penggunaan belanja negara; 4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Berdasarkan PMK 113/2012Prinsip-prinsip perjalanan dinas wajib dilaksanakan oleh:

1. Atasan Pelaksana SPD/ Penerbit Surat Tugas  Melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya;


 Membatasi pelaksanaan Perjadin dalam Kota hanya s.d 8 jam, kecuali sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam ;  Memastikan pelaksanaan Perjadin dalam Kota s.d. 8 jam sesuai Surat Tugas yang dibuktikan dengan Form Bukti Kehadiran . 2. Pejabat Pembuat Komitmen  Pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjadin dengan pencapaian kinerja;  Pembebanan

biaya

Perjadin

dengan

memperhatikan ketersediaan anggaran dan prioritas pencapaian kinerja;  Pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan berpedoman pada Standar Biaya. 3. Pelaksana SPD ( Surat Perjalanan Dinas )  Melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan;  Segera

kembali

ke

tempat

kedudukan

semula apabila kinerja telah tercapai;  Segera pelaksanaan

mempertanggungjawabkan perjalanan

dinas

perjalanan dinas dilaksanakan.


setelah

B. Jenis dan Peraturan Surat Tugas Terdapat dua jenis Surat Tugas dan memiliki ketentuan – ketentuan yang berbeda , Surat Tugas tersebut adalah : 1. Undangan Undangan merupakan salah satu jenis Surat Tugas yang berprihal undangan dari suatu Instansi yang harus dihadiri oleh pegawai yang bersangkutan , adapun peraturan dari Surat Tugas jenis ini yaitu : a. Pegawai yang bersangkutan boleh tidak melakukan absensi , baik absensi hadir ataupun absensi pulang ; b. Surat Tugas ini tidak akan memotong tunjangan Pegawai bersangkutan apabila ia tidak melakukan abesensi ; c. Apabila undangan tersebut dilaksanakan lebih dari 8 jam , maka akan diterbitkan SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas ). 2. Non Undangan Surat Tugas jenis ini merupakan surat non undangan yang berprihal seperti visit , ekestensifikasi dan verifikasi terhadap Wajib Pajak , adapun peraturan dari Surat Tugas jenis ini yaitu :


a. Minimal pelaksanaan Surat Tugas ini mulai dari pukul 09.00 – 17.00 WIB ; b. Harus melakukan salah satu absensi yaitu absensi hadir ataupun absensi pulang ; c. Apabila tujuan dari Surat Tugas tersebut ke Luar Kota maka akan diterbitkan SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas ) .

2.3

Pengertian Sistem Pengendalian Intern “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode danukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong

efisiensi

dan

mendorong

dipatuhinya

kebijakan

manajemen”Mulyadi (2010:165). Tanpa adanya pengendalian yang baik, dimungkinkan akan terjadi biaya penyimpangan dalam sistem informasi akuntansi penggajian. Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beesley mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dirancang

untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai

pencapaian sasaran manajemen dalam tiga golongan tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. 2.3.1 Fungsi dan Tujuan Pengendalian Intern


A.

Fungsi Pengendalian Intern a. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan sehinggatidak terjadi kerugian yang diinginkan. b. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan peborosan-pemborosan. c. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. d. Mendidik para pegawai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

B.

Tujuan Pengendalian Intern Menurut Niswonger Warren Reeve Fees (2000 : 184), Adapun tujuan dari pengendalian internal yaitu memberikan jaminan yang wajar bahwa setiap instansi melakukan suatu control yang dapat meminimalisasi.penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

2.3.2

Sistem Pengendalian Intern Terkait Pelaksanaan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas meliputi: a. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP). b. Penyusunan Rencana Kerja/Proposal/Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).


c. Pengawasan penerbitan Surat Tugas. Dan d. Pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. TOR dan RAB disusun oleh penanggung jawab kegiatan minimal memuat: a. Latar belakang. b. Tujuan. c. Kinerja yang akan dihasilkan. d. Bentuk pertanggungjawaban kinerja. e. Personel yang melakukan perjalanan dinas. f. Jumlah hari pelaksanaan. Dan g. RAB 2.4

Sistem Informasi Penggajian dan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPP Pratama Jakarta Kalideres Sistem Infromasi Penggajian dan Sistem Pengendalian Internal yang digunakan di Lingkungan KPP Pratama Jakarta Kalideres adalah SIKKA , SIKKA ( Sistem Informasi Keuangan , Kepegawaian dan Aktiva ) merupakan suatu Aplikasi yang digunakan oleh Pegawai Pajak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Direktorat Jendral Pajak , selain itu aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh Pegawai Pajak untuk melaporkan data dan aktivitas pekerjaannya. Terdapat perbedaan bagi SIKKA Pegawai Pajak khususnya pegawai Sub.Bagian Umum dan Kepagawaian , karena pegawai Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki wewenang untuk


melakukan monitoring absensi dan aktivitas pegawai lainnya , update profile pegawai , pengentryan Surat Tugas , Surat Izin , SPPD dan Surat Izin Melanjutkan Pendidikan serta mengentry data yang bersifat rahasia bagi pegawai lain . Tidak hanya hal tersebut SIKKA khusus pegawai Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian juga dapat mengupdate informasi yang berkaitan dengan KPP Pratama setempat, serta dapat terhubung langsung keseluruh pegawai apabila ada informasi yang bersifat pribadi kepada satu atau beberapa pegawai saja. Pemberian tunjangan bagi pegawai pajak ditentukan berdasarkan absensi kehadiran pegawai bersangkutan, sistem absensi menggunakan Finger Print , yang selanjutnya akan dilakukan penarikan absensi yang terekam di Finger Print menggunakan aplikasi Finger Print yang terhubung ke komputer untuk mengubahnya menjadi format data excel agar absensi yang terekam tersebut dapat menjadi sebuah data dan bukti untuk pemberian tunjangan pegawai. Selain itu data tersebut juga akan diupload ke SIKKA yang bertujuan agar pegawai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat melakukan monitoring absensi dan apabila ada Pegawai yang sering melakukan pelanggaran maka pegawai tersebut dapat diberikan teguran secara langsung oleh pegawai Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian yang berwenang. Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai kehadiran pegawai yang akan mempengaruhi tunjangan pegawai tersebut :


1. Apabila pegawai tersebut hadir terlamabat / pulang lebih awal lebih kurang 30 menit dari waktu yang ditentukan yaitu 07.30 – 17.00 WIB maka tunjangan pegawai tersebut akan dipotong sebesar 0,5 % ; 2. Apabila pegawai tersebut hadir terlamabat / pulang lebih awal lebih kurang 1 jam dari waktu yang ditentukan yaitu 07.30 – 17.00 WIB maka tunjangan pegawai tersebut akan dipotong sebesar 1% ; 3. Apabila pegawai tersebut hadir terlamabat / pulang lebih awal lebih kurang 1,5 jam dari waktu yang ditentukan yaitu 07.30 – 17.00 WIB maka tunjangan pegawai tersebut akan dipotong sebesar 1,25 % ; 4. Apabila pegawai tersebut hadir terlamabat / pulang lebih awal lebih kurang 2 jam s/d tidak absen dari waktu yang ditentukan yaitu 07.30 – 17.00 WIB maka tunjangan pegawai tersebut akan dipotong sebesar 2,5 % ; 5. Izin dan tidak hadir akan dipotong sebesar 5% ; 6. Cuti Sakit ( rawat inap 22 hari / tahun ) akan dipotong 0% dengan melampirkan kwitansi rawat inap ; 7. Cuti Sakit ( rawat jalan ) akan dipotong sebesar 2,5% dengan melampirkan surat dokter ; 8. Cuti diluar tanggungan negara akan dipotong sebesar 5% .


SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ABSENSI

BENDAHARA

PIMPINAN

BANK

PEGAWAI

1

Rekap Absensi Pegawai

2

3

4

Proses Data Gaji

Perhitungan PPh Pasal 21

Pembuatan Slip Gaji

7 8 5

6

Pemerik saan

Pembuatan Daftar Gaji

Menyetujui

Di Tolak


10

9 Meneriam data system Payroll

11

Mengambil Gaji melalui Rek.Bank

Pegawai menerima gaji

Keterangan Flowchart : 1. Rekap Absensi Pegawai didapat melalui proses penarikan Absensi dari Sistem Finger Print kedalam bentuk data excel menggunakan sistem finger print yang ada pada computer, data kehadiran dengan format data excel inilah yang akan direkap per satu bulan menjadi data absensi pegawai . Data excel tersebut juga digunakan sebagai data absensi yang akan dipublikasikan ke dalam sistem SIKKA agar para pegawai juga dapat mengetahui kehadiran mereka, namun sebelum diupload kedalam sistem SIKKA format data excel harus diubah kedalam format comadelimated sesuai dengan permintaan SIKKA. 2. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian (Bagian Penggajian) menerima rekap kehadiran pegawai yang sudah valid , yang kemudian akan dilakukan pembuatan daftar gaji ; 3. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian (Bagian Penggajian) menghitung atau mengoreksi pajak gaji baik yang gajinya ada kenaikan, atau yang ada perubahan status keluarga (tambah anak atau dari bujang menjadi kawin dan lain-lain). 4. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian (Bagian Penggajian) setelah menerima rekapan revisi perhitungan pajak gaji kemudian membuat Slip gaji dan daftar Gaji seluruh Pegawai untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangani Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian ; 5. Bendahara menerima Daftar Gaji dan Slip Gaji seluruh Pegawai dari Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian (Bagian Penggajian) untuk dikoreksi


secara menyeluruh baik perhitungan gaji maupun perhitungan pajak gajinya. 6. Apabila Bendahara menemukan ada kesalahan hitung atau salah ketik, harus segera mengembalikannya ke Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian (Bagian Penggajian) atau di tolak; 7. Apabila Bendahara hasil evaluasinya tidak menemukan kesalahan pada Daftar Gaji/Slip Gaji tersebut, maka Bendahara wajib menandatanganinya lalu menyerahkannya kepada Kepala Kantor; 8. Kepala Kantor menerima dan menanda tangani Daftar Gaji seluruh Pegawai untuk segera ditransfer gaji Pegawai via Bank yang ditunjuk; 9. Bank yang ditunjuk menerima daftar gaji ke rekening pribadi masingmasing Pegawai pada tanggal yang telah ditentukan; 10. Pegawai pada tanggal penggajian yang telah ditentukan, mengambil gajinya melalui kartu ATM Bank yang ditunjuk, dengan rentang waktu selama 24 jam per hari. 11. Pegawai menerima gaji dan selesai.


BAB II LANDASAN TEORI. jabatan manajer, umumnya dibayarkan tetap perbulan

Recommend Documents