BAB II LANDASAN TEORI
A. Multi Akad (Al-‘Uqud Al Murakkabah) 1. Pengertian Multi Akad Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-„uqud al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-„uqud al-murakkabah. Kata „aqd secara etimologi artinya mengokohkan, mengadakan perjanjian.1 Sedangkan secara terminologi „aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.Menurut Wahbah az-Zuhaili, „aqd adalah : “Pertalian atau perikatan antara ijab dan dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan”. Kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam‟u (masdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. Kata murakkah sendiri berasaldari kata “rakkaba-yurakkibu-tarkiban” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada
1
Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam http://muhsin.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-almurakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada-lembaga-keuangansyariah-di-indonesia/, diakses tanggal 4 Mei 2016.
24
25
yang diatas dan yang di bawah. Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama fikih adalah : Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (tarkib) : a.
Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basith) yang tidak memiliki bagian-bagian.
b.
Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah murakkah. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus,yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari himpunannya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi
tidak
menjelaskan
apa
dan
bagaimana
setelah
terjadi
penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.2
2
Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer...4 Mei 2016.
26
2. Landasan Hukum Multi Akad Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad bai‟dan salafyang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad bai‟ maupun salaf diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syatiby, menurutnya:
.االستقراءمن الشرع عرف ا ن لال جتماع تا ثري اىف احكا م ال تكو ن حا لةاالنفرا د Artinya: “Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri”.3 Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangunnya tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi‟iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang 3
Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Kontemporer...4 Mei 2016.
27
membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari multi akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukukm yang mengharamkannya atau membatalkannya. Sebagaimana dikutip dari Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat didunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-NYA, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Hukum asal syara‟ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dantidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus yang dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi semua manusia.4
4
Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), hlm. 223.
28
3. Macam-macam Multi Akad Al-„Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu al-„uqud al- mutaqabilah, al-„uqud al-mujtami‟ah, al-„uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah, al-„uqud al-mukhtalifah, al-„uqud al mutajanisah. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; al-„uqud al- mutaqabilah, al-„uqud al-mujtami‟ah, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut : a.
5
Akad Bergantung / Akad Bersyarat (al-„Uqud al-Mutaqabilah) Al-Mutaqabilahmenurut bahasa berarti berhadapan. Al-„uqud al
mutaqabillah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama , dimana kesempurnanan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau
model
pertukarannya;
misalnya
antara
akad
pertukaran
(mu‟awadhah)dengan akad tabarru‟, antara akad tabarru‟ dengan akad tabarru‟ atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (isytirath „aqd bi „aqd) (Abdullah al-„Imrani 2006: 57).6
5 6
Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah...hlm.214 Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah...hlm.214-215.
29
b.
Akad Terkumpul (al-„Uqud al-Mujtami‟ah) Al-„Uqud al-Mujtami‟ahadalah multi akad yang terhimpun dalam
satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang mujtami‟ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.7 c.
Akad berlawanan (al-„Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah) Ketiga istilah al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah
memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata
lagi
sesuatu
itu
salah.
Perkataan
orang
ini
disebut
mutanaqidhah,saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.8
7 8
Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah...hlm.215. Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah...hlm.215.
30
d.
Akad berbeda (al-„Uqud al-Mukhtalifah) Yang
dimaksud
dengan
multi
akad
mukhtalifah
adalah
terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagainnya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (fi al-majlis), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.9 e.
Akad sejenis (al-„Uqud al-Mutajanisah) Al-„uqud al-murakkabah al-mutanafisah adalah akad-akad yang
mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis akad ini dapat pula berbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. 10 B. Akad Rahn 1. Pengertian Akad Rahn Akad rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang mrnahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai
9
Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah...hlm.216. Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah...hlm.217.
10
31
piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. 2. Dasar HukumRahn Pada dasarnya, rahn adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam
Islam.
Adapun
dalil-dalil
yang
menjadi
landasan
diperbolehkannya rahn adalah: a.
QS.Al-Baqarah ayat 283 :
ِ ِ ِ ضا فَ ْليُ َؤِّد ً ض ُك ْم بَ ْع ُ وضةٌ فَِإ ْن أَم َن بَ ْع َ َُوإِ ْن ُكْنتُ ْم َعلَى َس َف ٍر َوََلْ ََت ُدوا َكاتبًا فَ ِرَىا ٌن َم ْقب ِ ِ ِ َُّه َاد َة َوَم ْن يَكْتُ ْم َها فَِإنَّوُ آِثٌ قَ ْلبُوُ َواللَّو َ الَّذي ْاؤُُت َن أ ََمانَتَوُ َولْيَت َِّق اللَّوَ َربَّوُ َوال تَكْتُ ُموا الش ِ ِ يم ٌ ِبَا تَ ْع َملُو َن َعل “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.11 b. Hadis riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata:
ِ ِ ص َّل ا للَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َ قَا َل َر ُس ْو ُل ا للَّو: َو َع ْن أَ ِِب ُىَر يْ َر َة َر ض َي ا للَّوُ َعْن ُه َما قَا َل ِِ َّ ب بِنَ َف َقتِ ِو إِ ذَا كاَ َن ََُ َو ل, ب بِنَ َف َقتو إِذَا كاَ َن َم ْر ُى ْو نًا ُ َب ا َّلد ِّر يُ ْشَر ُ ا لظ ْه ُر يُْر َك ِ َّ . ) ( َر َو ُه ا لْبُ َخا ِر ى. ُب ا لنَّ َف َقة ُ ب َو يَ ْشَر ُ َو َع َل ا لذ ى يَ ْر َك, َم ْر ُى ْو نًا Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahu „anhuma bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum
11
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 49.
32
dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”.(HR Bukhari).12 c.
Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :
ِ َال ي ْغلَق اَ َّلرىن ِمن ص:ول اَللَّ ِو صلَّى اَللَّو علَي ِو وسلَّم ,ُاحبِ ِو اَلَّ ِذي َرَىنَو ُ ال َر ُس َ َ ق:ال َ ََو َعْنوُ ق َ ْ ُْ ُ َ َ ََ َْ ُ َ ِ ِ ْ و, وعلَي ِو غُرمو ( رواه اَلدَّارقُطِِْن,لَو غُْنمو َّ إَِّال أ.ات َن اَلْ َم ْح ُفو َظ ِعْن َدأَِب ٌ َوِر َجالوُ ث َق,اْلَاك ُم َ َ ُ ََ ُ ُ ْ ْ َ َ ُ ُ ُ )َُد ُاو ْد َو َغ ِْريهِ إِْر َسالُو Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallaahu „anhu bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugian menjadi tanggungannya.”(HR. Al-Hakim dan al-Daraquthni).13 3. Rukun dan Syarat rahn : Rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut: a. Ijab qobul (sighot) Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. b. Orang yang bertransaksi (Aqid) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahin (pemberi gadai) dan murtahin
(penerima gadai)
adalah : 1) Telah dewasa; 2) Berakal; 3) Atas keinginan sendiri. 12
Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi, Al Jami‟ul Li Ahkamil Qur‟an, (Darul Kitab Arobi Litto‟ati Wanusyur, Juz 3: 1967 M/ 1387 H), hlm. 411. 13 Al Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris As Syafi‟i RA, Musnad Imam Syafi‟i juz 1, (Beirut Darul Kitab: Al Ilmiyah: TT) hlm. 148.
33
c. Adanya barang yang digadaikan (Marhun) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah : 1) Dapat diserah terimakan; 2) Bermanfaat; 3) Milik rahin (orang yang menggadaikan) 4) Jelas; 5) Tidak bersatu dengan harta lain; 6) Dikuasai oleh rahin; 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan. d. Marhun bih (utang) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan atas gadai adalah: 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan; 2) Utang harus lazim pada waktu akad; 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahindan murtahin.14 C. Akad Ijarah 1. Pengertian Akad Ijarah Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah, sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan
14
Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 91-92
34
bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.15 2. Landasan Syariah Jumhur Ulama tentang dibolehkannya ijarah : a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6 :
ض ْع َن لَ ُك ْم فَأَ تُ ْو ُى َّن أُ ُج ْو َر ُى َّن َ فٍَإ ْن اَْر Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk maka berikanlah kepada mereka imbalannya”.16 b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27 :
Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”. 17
15
Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009),
hlm. 387 16
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an. . .hlm. 559.
17
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an... hlm. 388.
35
c. Hadis Ibnu Abbas :
ِ ِ ِ صلَي ا للَّوُ َعلَْي ِو َ ا ْحتَ َج َم َر ُسو ُل ا للَّو: َو َع ِن ا بْ ِن َعبّاَ ٍس َر ض َي ا للّوُ َعْن ُهماَ اَ نَّوُ قاَ َل ِ َّ ِِ . )(ر َواهُ ا لْبُ َخا ِر ى َ .َو َسلَّ َم َو أَ ْعطَي ا لذ ى َح َج َموُ أَ ْجَر ُه َو لَ ْو كاَ َن َحَرا ًما ََلْ يُ ْعطو d. Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata : Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya”. (HR. AlBukhari). 18 3. Rukun dan Syarat Ijarah Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarahsebagai berikut: a. Sighat ijarah Yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. b. Pihak-pihak yang berakad Terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. c. Objek akad ijarah, yaitu: 1) Manfaat barang dan sewa; 2) Manfaat jasa dan upah. 4. Ketentuan Objek ijarah : a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan / jasa. b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
18
Subulussalam ( ا لبا ب أ جرا لحخا م, juz 2: TT) hlm.115.
36
c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkam). d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. e. Spsesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/ pengguna jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.19
19
Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah, ( Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2007 ), hlm. 45-46
37
D. Penerapan Akad Rahndan Ijarah dalam Gadai Syariah
Salah satu bentuk pelayanan jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah rahn . Berlakunya rahn adalah bersifat mengikuti (tabi‟iyah) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai (dayn) sebagai jaminan untuk mendapat kepercayaan. Adapun secara teknis, implementasi akad rahn dalam lembaga pegadaianadalah sebagaiberikut : 20
1. Nasabah menjaminkan barang (marhun) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. 2. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebenan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi.jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan). 3. Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan. 4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tempo, demikian seterusnya.
20
Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm.180.
38
Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman. 5. Pegadaian (murtahin) mengembalikan harta benda yang digadai (marhun) kepada pemiliknya (nasabah). Pemaparan diatas merupakan ilustrasi cara kerja pegadaian syariah secara umum. Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut, di pegadaian syariah sekarang ini telah dikenal beberapa jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu :21 a. Pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn), yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadai. b. Penaksiran nilai barang, yaitu bahwa pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (rahin). Jasa ini diberikan karena biasanya lembaga pegadaian mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat dihandalkan. c. Pegadaian syariah juga menyelenggarakan jasa penyewaan (ijarah) tempat penitipan barang untuk alasan keamanan. Usaha ini dapat dijalankan karena pegadaian syariah menyediakan tempat atau gudang penyimpanan yang memadai.
21
Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga...hlm. 181.
39
d. Gerai emas (GoldCounter) yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi sertifikat jaminan, sehingga lebih dipercaya masyarakat. Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pembiayaan secara praktis. Pembiayaan yang dimaksud biasanya lebih mudah diperoleh bagi calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang sudah dimiliki. Kemudahan ini membuat lembaga pegadaian diminati oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan. Karena itu lebaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.22
22
Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga...hlm.181-182.
