BAB II LANDASAN TEORI
2.1 PengertianTentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
BUMN ( Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang berisikan dua elemen esensial yakni unsur Pemerintah (public) dan unsur bisnis (enterprise). Sehingga BUMN merupakan salah satu sektor public yang
mempunyai
keistimewaan karakteristik yang tidak dimiliki oleh institusi publik lain, yakni sifat fleksibilitas dan inisiatif yang juga dapat berperan sebagai perusahaan swasta.
Pemerintah tentang BUMN mendefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimilki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
BUMN sendiri memiliki bentuk- bentuk yang berbeda berdasarkan fungsinya serta besaran kepemilkian saham dari Pemerintah. Oleh karena itu, tentang BUMN dikemukakan terdapat 3 bentuk BUMN yaitu:
1.
Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % ( lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
5
2.
Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
3.
Perusahaan Umum,yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimilki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang diharapkan dapat menyediakan barang dan jasa publik serta menjadi motivator bagi usaha- usaha kecil maupun golongan ekonomi lemah agar bangkit dan mencapai taraf hidup yang lebih baik.
2.2 Pengertian Tentang Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang sikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankantujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur- unsur yang membentuk sistem tersebut.
2.2.1
Tujuan Sistem Pengendalian Internal
Tujuan sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut: a.
Menjaga kekayaan organisasi
b.
Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
c.
Mendorong efisiensi
d.
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
6
2.2.2
Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian internal yang memadai biasanya mencakup unsur- unsure sebagai berikut:
1). Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu pengendalian yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi- fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan.Pemisahan fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan dalam perusahaan.
2). Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
Sistem yang mencakup prosedur pembukuan dalam suatu perusahaan merupakan alat bagi manajemen untuk melakukan pengendalian terhadap operasi dan transaksi yang terjadi dalam mengklasifikasikan data akuntansi yang tepat.
3). Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi.
Dalam hal ini setiap pegawai dalam perusahaan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.Apabila seluruh pegawai melakukan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang wajar, diharapkan bisa terdapat suatu pengendalian internal yang baik.
4). Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
Jika perusahaan memiliki pegawai yang kompeten dan jujur akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien, maka sistem pengendalian internal yang telah diuraikan diatas dapat tercapai dengan baik.
7
2.3 Pengertian Tentang Kemitraan
2.3.1 Konsep Kemitraan
Pemberdayaan usaha kecil tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan bantuan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamni adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
Beberapa konsep kemitraan dapat kita pahami melalui uraian-uraian pendapat, seperti yang dijelaskan oleh Tennyson dalam Wibisono (2007: 103-104) bahwa kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama- sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama. Oleh karena itu beliau mengungkapkan tiga prinsip penting dalam kemitraan adalah sebagai berikut:
1. Kesetaraan dan keseimbangan Pendekatannya bukan top-downatau bottom-up, bukan pula berdasar kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
2. Transparansi Diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja.
3. Saling menguntungkan Semua kemitraan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
8
2.3.2 Pola Kemitraan
Usaha mikro kecil dan menengah dalam dilaksanakan dengan pola-pola kemitraan sebagai berikut: a. Inti- plasma Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola inti-plasma dimana usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi plasmanya sebagai berikut: Penyediaan dan penyerapan lahan Penyediaan sarana produksi Pemberian bimbingan tekhnis produksi dan manajemen usaha Perolehan, penguasaan dan peningkatan tekhnologi yang diperlukan Pembiayaan Pemasran Penjaminan Pemberian informasi Pemberan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha.
b. Subkontrak
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak dimaksud untuk memproduksi barang dan/ atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa: Kesempatan untuk mngerjakan sebagian produksi dan/ atau komponennya Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak.
9
c. Waralaba
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola waralba dimana usaha besar yang memperluas usahanya dnegan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, kecil,dan menengah.
d. Perdagangan umum
Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaam pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
e. Distribusi dan keagenan
Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan dimana usaha besar dan/ atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil.
f. Bentuk- bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, saham patungan (joint venture), dan peyumber keluaran (outsourcing).
Oleh karena itu berdasarkan uraian konsep diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kemitraan adalah suatu kegiatan/ proyek-proyek yang dilaksanakan untuk suatu tujuan pada sektor tertentu, tempat dan waktu tertentu dimana terdapat individu, kelompok atau organisasi yang bekerjasama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.
10
2.4 Pengertian Tentang Kredit
2.4.1
Prinsip Pemberian Kredit
Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank, lembaga yang memiliki risiko, namun disisi lain memberikan pendapatan dari pemberian kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilaksanakan oleh pejabat/pegawai kerdit yang mengerti dan memahami mengenai dasar- dasar perkreditan.
Kata kredit berasal dari credere (Yunani) atau crediturn( Latin) yang berarti kepercayaan. Dalam perkembangannya kredit memiliki pengertian sebagai penyediaan dana atau tagihan lain yang sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk beberapa hal berikut: Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. Pengambialihan atau pembelian kredit dari pihak lain
Dalam mengevaluasi, bank atau lembaga melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5 C, yaitu keyakinan terhadap aspek character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic. Penjelasan mengenai 5 C sebagai berikut:
1). Character Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak (karakter) dari orang-orang yang pinjaman benar-benar dapat dipercaya.
diberi
11
2). Capacity Melihat kemampuan mitrannya mengelola usaha, hingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya mengembalikan pinjaman.
3). Capital Mempelajari permodalan dan distribusi modal yang ditempatkan.
4). Collateral Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan.Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yan dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5). Condition Dalam menilai pinjaman hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan, sehingga kemungkinan pinjaman bermasalah relatif kecil.
2.4.2
Jenis Kredit
Berbagai jenis dan/ atau penggolongankredit yang telah dikembangkan hingga saat ini cukup banyak dan sangat beragam. Berdasarkan jangka waktu, kredit dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini: Jangka Pendek, apabila tenggang waktu yang diberikan perusahaan/ bank kepada nasabahnya untuk melunasi kreditnya tidak lebih dari satu tahun Jangka Menengah, apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Jangka Panjang, apabila jangka waktu kredit yang diberikan lebih dari 3 tahun.
12
2.4.3
Sifat Penggunaan Kredit
Berdasarkan sifat penggunannya, golongan kredit yang oleh nasabahnya perorangan/ badan usaha) dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha disebut kredit komersial. Adapaun jenis kredit komersial adalah : Kredit mikro, fasiliatas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil Kredit usaha kecil,fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha kecil.
2.5 Pengertian Sistem dan Prosedur Penyaluran Dana Kemitraan
Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama- sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulangkali atau secara rutin terjadi.
Tetapi Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi menyebutkan bahwa Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.Sedangkan Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang.
13
Kasmir, SE.MM dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnnya menjelaskan Sistem dan Prosedur pemberian atau penyaluran dana pinjaman adalah sebagai berikut:
1.
Pengajuan berkas-berkas
Dalam hal ini permohonan pinjaman/ debitur mengajukan permohonan yang dituangkan dalam suatu proposal yang dilampiri dengan berkas- berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal tersebut hendaknya berisi:
a. Latar belakang perusahaan b. Maksud dan tujuan c. Besarnya pinjaman dan jangka waktu d. Cara pemohon mengembalikan pinjaman e. Jaminan pinjaman f. Akte Notaris g. TDP ( Tanda Daftar Perusahaan) h. NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak) i. Neraca dan Laporan Laba rugi 3 tahun terakhir j. Bukti diri dari pimpinan perusahaan k. Foto copy sertfikat pinjaman
2.
Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak kreditur belum lengkap maka debitur diminta untuk segera melengkapi sampai batas yang telah ditentukan, jika tidak sanggup maka permohonan dinyatakan batal.
14
3.
Wawancara 1
Merupakan penyelidikan secara langsung berhadapan dengan calon debitur, untuk meyakinkan berkas- berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan yang diinginkan oleh pihak kerditur.Juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan debitur yang sebenarnya.
4.
On The Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan wawancara I. On the spot hendaknya dilaksanakan dengan tidak member tahu pihak debitur terlebih dahulu.
5.
Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat kekurangankekurangan dalam on the spot dilapangan.
6.
Keputusan Kredit/ Pinjaman
Keputusan pinjaman dalam hal ini menentukan apakah pinjaman akan diberikan atau ditolak. Jika diterima maka akan dipersiapkan administrasi yang mencakup:
a. Jumlah uang yang diterima b. Jangka waktu pinjaman c. Dan biaya- biaya yang harus dibayar
Tetapi jika pinjaman ditolak maka akan dikirim surat penolakan sesuai alasan masing- masing.
15
7.
Penandatanganan Akad Pinjaman/ Perjanjian lainnya.
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pinjaman, yang dilaksanakan sebelum pinjaman dicairkan serta bersifat mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan lainnya yang dianggap perlu.
8.
Realisasi Pinjaman
Realisasi pinjaman diberikan setelah penandatanganan akad surat-surat yang diperlukan
9.
Penyaluran/ Penarikan Dana
Adalah pencairan/ pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pinjaman dan dapat sesuai ketentuan dan tujuan pinjaman, yaitu secara sekaligus atau bertahap. Setelah dana pinjaman diterima debitur, maka mereka siap untuk merealisasikannya sesuai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan semula, dan bersiap untuk memulai pengembalian pinjaman.
