KATA PENGANTAR
Berkat Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 20013 - 2018 merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Renstra ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang UU Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan selaras dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ini juga merupakan penjabaran dan tindak lanjut Renstra Departemen Pendidikan Nasional 2013 – 2018 serta mengacu pada prioritas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan agenda untuk mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat industrial yang modern dan madani dengan memperhatikan spektrum aspirasi warga negara tentang pendidikan. Renstra ini berisi gambaran kondisi pendidikan dan permasalahannya, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pokok pendidikan serta program-program lain yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Selain itu, renstra ini juga memuat strategi untuk mewujudkan program pokok, yang selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan, yang disusun berdasarkan proyeksi dan asumsi-asumsi kecenderungan masa yang akan datang. Dengan demikian Renstra merupakan program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan 2013 - 2018. Oleh karena itu kepada pihak-pihak yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan
lainnya, diharapkan dapat mengacu kepada Renstra ini.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................
1
Daftar isi .....................................................................................
2
BAB I . PENDAHULUAN ...........................................................
3
A. Latar Belakang ...........................................................
3
B. Landasan Hukum .........................................................
4
BAB II. KONDISI PENDIDIKAN DI PAMEKASAN ..................
11
A. Kondisi Umum .............................................................
11
BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS..........................................
25
A. Isu-isu dan Permasalahan ............................................
22
B. Analisis Lingkungan Strategis ......................................
16
A. Kebijakan ...................................................................
25
B. Program dan Kegiatan .................................................
27
BAB IV. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN ..............................
39
A. Visi, Misi dan Tujuan ...................................................
5
B. Sasaran......................................................................
6
A. Strategi Pencapaian Sasaran .......................................
39
B. Target Pencapaian Sasaran ..........................................
54
BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM ………………………
62
A. Kebijakan ...................................................................
25
B. Program dan Kegiatan BAB VI. PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan fungsi dan mencapai tujuan itu, pembangunan pendidikan di Pamekasan harus dilaksanakan secara terencana dan sistemik. Bangsa yang cerdas sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah masyarakat, bangsa, dan negara yang mampu mengubah dirinya dari masyarakat tradisional ( yang cenderung masih tertutup terhadap perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi) menjadi masyarakat modern berwawasan industri ( yang cenderung lebih terbuka dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana dan berorientasi pada target atau sasaran) yang madani unggul dan religius Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan tersebut,
Dinas
Pendidikan
selaku
penyelenggara
pembangunan
bidang
pendidikan, menyusun Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan 20132018. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara
pendidikan,
dalam
merencanakan
dan
melaksanakan
pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2018 Penyusunan
Renstra
dilakukan
secara
transparan
dengan
mengikutsertakan berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi luas sejak dini yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama
dan
mengembangkan
budaya
transparansi
dalam
merencanakan
dan
melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, aspek prioritas, aspek perimbangan kewenangan pusat dan daerah, terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek teknis perencanaan strategis, serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata pendidikan di Kabupaten Pamekasan Renstra digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tahunan
program
pencapaian
pembangunan,
tahunan,
dan
yang
diharapkan
memuat dapat
perkiraan
memberikan
target-target arah
dalam
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah terutama dalam penyusunan kebijakan perencanan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pamekasan,
serta
masyarakat
pada
umumnya.
Perlu
disadari
bahwa
pembangunan pendidikan adalah masalah yang komplek, karena menyangkut berbagai
aspek
dan
dimensi
serta
melibatkan
berbagai
pihak dengan
permasalahan yang saling terkait dan luas. Sejalan dengan semangat desentralisasi
dan
otonomi
pembangunan
bidang
daerah,
pendidikan
diharapkan
dapat
upaya
dilaksanakan
pelaksanaan
secara
bertahap,
terencana, sistemik, sinkron dan terkoordinasi. Oleh karena itu, dengan adanya jalinan keterkaitan antar institusi baik secara
organisasi,
fungsional
maupun
secara
managerial
yang
saling
mempengaruhi dari seluruh tingkatan penyelenggara pembangunan pendidikan, diharapkan mampu menciptakan keterbukaan, keselarasan, keserasian serta saling mendukung, sehingga suasana kondusif dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sampai dengan tahun 2018, dapat selalu terjaga dengan baik dan berlangsung secara berkesinambungan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018 di landaskan pada: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan dilakukan pembaharuan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Oleh
karena itu ditetapkan strategi pembangunan pendidikan nasional yang memerlukan proses perencanaan yang sistematis,dinamis, dan integratif. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengamanatkan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Berbasis kinerja memiliki makna yang sangat strategis dalam perencanaan, yaitu kinerja setiap
program instansi direncanakan pada awal tahun anggaran dan
dievaluasi pada akhir tahun sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan proses perencanaan (pendidikan nasional)
mencakup
lima
pendekatan
dalam
seluruh
rangkaian
perencanaan, yaitu: (a) politik; (b) teknokratik; (c) partisipatif; (d) atas – bawah (top-down); dan (e) bawah-atas (bottom-up). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja
Pemerintah, mengamanatkan sistem penganggaran mengaitkan dengan sistem perencanaan dalam mengendalikan pengambilan keputusan untuk; (1) memastikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan telah mempertimbangkan kendala anggaran; (2) dengan hasil yang diharapkan; dan
memastikan bahwa sesuai
(3) memberikan informasi yang
diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan revieu kebijakan. 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Rencana Strategis Pendidikan Nasional Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2014-2018 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 3 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018
BAB II KONDISI PENDIDIKAN PAMEKASAN
A.
Kondisi Umum Pengembangan pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas kinerja pendidikan yaitu gabungan pencapaian
angka
partisipasi kasar (APK) dan angka melek aksara yang digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Pamekasan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi menajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Secara umum kondisi pendidikan Pamekasan dapat digambarkan sebagai berikut : 1.3 Kualifikasi Akademik Guru Kurang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (1) mejelaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Lebih lanjut pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendididik yang dibuktikan dengan ijazah dan / atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas maka kondisi guru di Pamekasan ditinjau kualifikasi akademiknya masih banyak yang belum memenuhi standar karena standar kualifikasi minimal seorang guru harus berpendidikan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebagaimana yang diamanatkan PP No 19 Tahun 2009 pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2.1 berikut ini.
Tabel 2.1 Kualifikasi akademik guru di Pamekasan No
Tingkat Mengajar
Jumlah Guru
Jumlah Guru yang belum S1
01
TK/RA/BA
3171
2686
02
SD/MI
11770
6302
03
SMP/MTs
7219
960
04
SMA/SMK/MA
4579
510
Sumber : Dinas Pendidikan 2013
Dari tabel 2.1 terbaca bahwa guru SD/MI paling banyak belum memenuhi standar kualifikasi akademik yaitu 6.302 guru atau 54 %. Disamping itu penyebaran guru SD ini lebih terkonsentrasi di kawasan kota dan kecamatan kawasan selatan, sementara itu untuk kecamatan kawasan utara seperti kecamatan Waru, Pasean dan Batumarmar sangat kekurangan guru. Yang paling memprihatinkan adalah pendidikan guru MI kondisinya masih jauh dibawah standar kualifikasi akademik
1.2 Prosentase Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Pamekasan
Dibanding Propinsi Jawa Timur dan
Nasional Masih Lebih Besar Sesuai data yang kami rangkum dari Penilik Masyarakat (PENMAS) pada tahun 2012-2013 jumlah penduduk di Pamekasan yang masih buta aksara sebanyak 39.136 jiwa dari jumlah total penduduk 818.662 jiwa atau 0,05 %. Prosentase penduduk usia 15 tahun atau lebih di Pamekasan lebih rendah jika dibandingkan dengan prosentase buta aksara propinsi jawa timur (16,64%) maupun prosentase buta aksara nasional (10,21%). Angka buta aksara yang diatas angka rata-rata propinsi maupun nasional tersebut menunjukkan bahwa kondisi penduduk melek huruf di Kabupaten Pamekasan secara umum cukup baik. Penyebaran jumlah penduduk yang masih buta aksara tersebut terkonsentrasi di kecamatan Batumarmar, Waru, Pasean, Pegantenan,
Palengaan dan kecamatan Kadur adapun untuk kecamatan Pamekasan, Galis dan kecamatan Pademawu relatif kecil.
1.3 Pencapaian APK Cukup Maksimal Tingkat keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari data angka partisipasi kasar (APK). Perbandingan data APK tahun 2013Kabupaten Pamekasan dengan APK Propinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini
Tabel 2.2 Perbandingan APK Pamekasan terhadap Propinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013 No
Satuan Pendidikan
APK
APK Prop
APK
Pamekasan
Jawa Timur
Nasional
01
TK/RA/BA
76,16 %
63,48 %
33,27 %
02
SD/MI
107,33 %
108, 73 %
115,13 %
03
SMP/MTs
98,44 %
82,86 %
85,22 %
04
SMA/SMK/MA
86 %
54,25 %
52,2 %
Dari Tabel 2.2
Tahun 2013 menunjukkan bahwa APK TK/RA/BA
sudah diatas APK propinsi Jawa Timur dan APK Nasional. Untuk APK SD/MI sedikit dibawah APK propinsi dan APK Nasional. Adapun untuk APK SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA sudah diatas APK propinsi jawa timur maupun nasional
1.4 Keadaan Persekolahan Negeri dan Swasta Gambaran umum keadaan pendidikan sesuai dengan data pokok persekolahan negeri dan swasta tahun 2012/2013, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.3 Data Pokok Persekolahan Negeri dan Swasta Tahun 2012/2013 No
Jenjang/
Jumlah
Siswa
Jumlah
Jenis Pend
Lembaga
BaruTk. I
Siswa
Lulusan
Kelas/
Ruang
Siswa
Putus
Guru
Rombel
Kelas
Mengulang
Sekolah
1. TK
261
9216
10131
4124
564
560
0
0
1192
2. SD
464
10547
66964
10376
2998
2791
747
100
5871
3. SMP Reguler
151
7572
21519
5655
833
844
31
26
2745
4. SMP Terbuka
9
488
138
35
51
0
0
142
5. SLB
2
12
46
0
16
8
0
0
16
95
6979
19429
3461
609
558
87
64
2360
7 RA
550
10968
22535
8177
1095
-
-
-
3176
8 MI
301
5593
31127
4836
1825
1.186
172
20
5201
9 MTs
181
10960
31627
8683
961
467
101
38
4377
80
6507
17845
4391
544
216
9
43
2219
6. SMA /SMK
10 MA
Sumber: Dinas Pendidikan 2013
144
Jumlah lembaga pendidikan formal dan jumlah peserta didik negeri dan swasta menurut jenjang pendidikan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.4 Lembaga Pendidikan Formal dan Peserta Didik Tahun 2012/2013 No
Lembaga
Jenis/ Jenjang
Negeri
Swasta
Siswa/Mahasiswa Jumlah
Negeri
Swasta
Jumlah
1.
TK
1
260
261
48
1083
1131
2.
SD
429
35
464
62246
4721
66967
3.
SLB
1
9
10
29
57
86
4.
SMP
37
114
151
12044
9475
21519
5.
SMA
9
42
51
6077
4609
10686
6.
SMK
7
37
44
4611
4026
8637
7.
RA
0
550
550
0
22535
22535
8.
MI
2
299
301
386
30741
31127
9.
MTs
4
177
181
2295
29332
31627
10
MA
2
78
80
1230
16615
17845
Sumber : Dinas Pendidikan
1.5 Menurunnya Kemampuan Orang Tua Siswa Untuk Membiayai Pendidikan Anak-Anaknya Terutama Pada Masyarakat Lapisan Bawah Pada bidang pembangunan pendidikan, pengaruh yang masih sangat dirasakan adalah menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama pada masyarakat lapisan bawah, yang berdampak pada masih tingginya jumlah anak yang putus sekolah/angka putus sekolah.
Tabel 2.5 Jumlah Murid yang Putus Sekolah Tahun 2008/2009 – 2012/2013 No
Tahun Ajaran
Komponen
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
1
SD + MI
350
300
260
135
120
2
SMP + MTs
60
58
46
40
38
3
SM + MA
90
81
62
46
43
Sumber : Dinas Pendidikan
Oleh karena itu, perlu diupayakan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang termasuk kategori golongan ekonomi lemah. Gejala ini memberi akibat negatif yaitu semakin banyaknya anak usia sekolah yang harus bekerja pada berbagai lapangan pekerjaan. Kualitas angkatan kerja yang masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah ini menyebabkan profesionalisme dan daya saing SDM sangat rendah yang menjadi penyebab sulitnya SDM kita bersaing dengan SDM dari bangsa-bangsa lain di era global ini. Hal yang sama juga terjadi pada angkatan kerja lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang jumlahnya cenderung meningkat, tetapi belum diimbangi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah penganggur terdidik.
1.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan Kondisinya Belum Memadai Dari aspek fisik, infrastruktur dan Sarpras penunjang pendidikan belum sepenuhnya kondisinya memadai. Kondisi fisik/bangunan gedung TK, SD, SLB, SMP dan SMA/SMK secara umum dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.6 Kondisi Ruang Belajar Tahun 2013 No.
Bangunan/ Gedung
1.
SD
2. 3.
Kondisi Bangunan Ruang Belajar Layak Pakai
Rusak Berat
Jumlah
Rusak Ringan
1996
318
604
2918
SMP
547
86
154
787
SMA/SMK
258
26
57
341
Dengan memperhatikan kondisi bangunan/gedung tersebut di atas, maka perlu segera dilakukan langkah-langkah yang tepat antara lain; dengan melakukan pembangunan unit gedung baru, ruang kelas baru, dan rehabilitasi bangunan yang rusak berat dan ringan secara bertahap.
1.7 Kondisi Pendidikan Non Formal Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pada khususnya dan sumberdaya manusia pada umumnya, pemerintah kabupaten Pamekasan bertekad mengembangkan program pendidikan sejak anak usia dini. Selama ini pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sudah menyebar luas praktis hanya TK dan RA dengan sasaran anak usia 4-6 tahun. Hal inipun secara persentasi cakupan anak yang terakses masih sangat kecil. Padahal hasil penelitian para ahli menyebutkan bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan, dimana semua aspek perkembangan-termasuk kecerdasan, sedang pesat-pesatnya berkembang. Dalam kaitan ini fungsi PAUD antara lain untuk melejitkan potensi kecerdasan anak. Rintisan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi uji coba penyusunan modul PAUD termasuk di dalamnya kelompok bermain, penitipan anak dan Posyandu, bantuan peningkatan kelembagaan PAUD, pembangunan fasilitas PAUD, pengadaan bahan ajar/APE fasilitas PAUD, kontrak
guru
TK, bantuan kerja sama
peningkatan
kelembagaan,
peningkatan tenaga kependidikan pengelola pendidikan prasekolah pada
kelompok bermain, peningkatan mutu petugas dan pembina PAUD, pengembangan modul PAUD. Hasil kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2013 melalui program pendidikan nonformal antara lain meliputi; pemberantasan buta aksara melalui program keaksaraaan fungsional, program penyetaraan dalam menunjang Wajar Dikdas 9 Tahun, yakni paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA/SMK, juga pada pendidikan berkelanjutan yang terdiri dari kejar usaha masyarakat miskin dan pengangguran, dan beasiswa/magang; tenaga lapangan dikmas, fasilitator/tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); Diklat Teknis Fungsional pada tenaga kependidikan PLS, serta pemberdayaan SKB dan BPKB. Perincian hasil kegiatan, jenis pendidikan/program, jumlah lembaga/kelompok, warga belajar, serta tutor dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 Data Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2012-2013 No
Jenis Pend/Program
PAUD a. TPA b. Kober 1. c. Posyandu terintegrasi PAUD d. BKB 2. Paket A setara SD 3. Paket B setara SMP 4. Paket C setara SMA 5. PBH 6. MAGANG 7. KBU 8. KURSUS 9. LIFE SKILLS 10. PKBM 11. TBM 12. SP3 13. KUPP 14. PPAP Sumber: Dinas Pendidikan ( 2013)
Jmlh Lembaga / kelompok
Warga Belajar
Tutor
3 496 55
15 7440 825
9 1488 165
6 31 8 20 34 14 -
120 775 200 3000 340 14 -
12 217 56 300 102 28 -
BAB IIII ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Analisis Lingkungan Strategis 1. Kekuatan dan Kelemahan Analisis atau telaahan ini akan mengungkapkan berbagai faktor yang secara langsung berkaitan atau berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan internal seperti kekuatan, kelemahan (keterbatasan), serta faktor yang berasal dari lingkungan ekternal seperti peluang dan tantangan. a. Kekuatan Berbagai
faktor
kekuatan
yang
berpengaruh
langsung
pada
pembangunan pendidikan nasional termasuk pembinaan pemuda pada saat ini antara lain: 1) Landasan hukum yang kuat Bangsa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sangat kuat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan pedoman oleh setiap organisasi termasuk penyelenggaran pemerintahan negara di tingkat pusat maupun di daerah. 2) Pembukaan UUD 1945 Dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara adalah ”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, dan mengembangkan potensi peserta didik melalui sistem pendidikan nasional. 3) Perubahan Keempat UUD 1945 Bab XIII tentang Pendidikan, pada pasal 31 ditetapkan bahwa: a) Ayat (1), Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. b) Ayat (2), Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
c) Ayat (3),
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. d) Ayat
(4),
Negara
memprioritaskan
anggaran
pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh pesen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. e) Ayat (5), Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa
untuk
kemajuan
peradaban
serta
kesejahteraan umat manusia. 4) Komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 secara Konsisten, merupakan komitmen pada konstitusi, kekuatan moral,
dan
pemersatu
bangsa,
serta
berkontribusi
pada
pembangunan Nasional. Secara lebih tegas diamanatkan dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Bab II mengenai dasar, fungsi
dan
tujuan;
Bab
III
mengenai
prinsip
penyelenggaraan
pendidikan; dan Bab IV mengenai hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. a) Pasal
(3),
Pendidikan
Nasional
berfungsi
mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat
dalam
rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak dan asasi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
b) Dalam Bab III, Pasal 4, mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan: (1) Pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimedia. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan
diselenggarakan
dengan
memberi
keteladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,
menulis,
dan
berhitung
bagi
segenap
warga
masyarakat (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat
melalui
peran
serta
dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. c) Pasal 10 dan Pasal 11, mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah: (1) Pasal
10,
pemerintah
mengarahkan,
dan
membimbing,
penyelenggaraan
pendidikan
pemerintah membantu, sesuai
daerah dan
dengan
berhak
mengawasi peraturan
perundang-undangan. (2) Pasal
11,
memberikan
ayat
(1)
layanan
pemerintah dan
dan
pemerintah
kemudahan,
serta
daerah
menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. (3) Undang - Undang No. 17 tahun 2003, tentang keuangan negara, serta Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). 5) Adanya komitmen peningkatan pendanaan
pendidikan yang
disediakan oleh pemerintah melalui APBN/APBD. Pada saat ini jumlah dana pendidikan belum seperti yang diharapkan, namun apabila dikelola secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, akan sangat membantu upaya peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan, serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. 6)
Telah disahkannya PP 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen
7)
Adanya program block grant pusat maupun dekonsentrasi seperti School grant, bantuan imbal swadaya (BIS), batuan operasiaonal manajemen mutu (BOMM), bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan khusus murid (BKM) dll, yang sangat membantu biaya penyelenggaraan pendidikan
b. Kelemahan 1) Masih rendahnya mutu dan kesejahteraan tenaga kependidikan, yang ditandai antara lain dengan rendahnya kualifikasi tingkat pendidikan dan latar belakang guru dalam kelayakan mengajar, persebaran guru yang kurang merata serta
tenaga kependidikan
yang banyak mengalami mutasi. 2) Kurang Memadainya prasarana (Gedung dan fasilitas sekolah lainnya) serta sarana pendidikan, terutama buku dan alat –alat pendidikan.
3) Sulit
dalam
standar
menerapkan
kebutuhan
untuk
pembiayaan
pendidikan berdasarkan
operasional
pembelajaran,
karena
keterbatasan sumber daya. 4) Belum maksimalnya pelaksanaan kurikulum yang berorientasi pada jalur akademik untuk menyelesaikan studinya dari SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA serta kurikulum yang berorientasi pada keterampilan hidup yang diarahkan pada basic skill sampai dengan general skill. 5) Belum optimalnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia tenaga pendidikan
(tenaga
administrasi,
guru
dan
dosen)
dalam
menyelenggarakan layanan pendidikan. 6) Belum maksimalnya pemeliharaan, pemanfaatan prasarana dan sarana/ fasilitas pendidikan yang ada, dalam meningkatkan dan menjaga kesinambungan proses belajar mengajar di sekolah, serta masih adanya ifisiensi dalam penggunaan dana APBN/APBD 7) Belum maksimalnya pemberian layanan bagi mereka yang tinggal di daerah sulit/terpencil, serta mereka yang secara ekonomis kurang mampu, belum optimal. 8) Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa dari jumlah anak usia 0—6 tahun baru tertangani 41 %. 9) Masih adanya anak usia pendidikan dasar yang tidak sekolah dan putus sekolah, baik di SD ataupun di SMP, antara lain karena sebagian siswa dari keluarga miskin tidak sanggup menjangkau biaya pendidikan. 10) Dinas Pendidikan menghadapi kesulitan dalam menangani masalah tingginya angka buta aksara penduduk produktif karena mereka lebih memilih aktivitas yang bernilai ekonomi.
2. Peluang dan Tantangan a. Peluang Peluang dalam meningkatkan pembangunan pendidikan di Pamekasan, masih sangat terbuka dengan luas, antara lain:
1) Tuntutan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, sebagai upaya dalam meningkatkan pencapaian indikator dalam bidang pendidikan, yaitu angka melek aksara dan rata-rata lama sekolah. 2) Tuntutan untuk meningkatkan Daya saing SDM Pamekasan, seiring dengan makin menguatnya daya beli dan kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan bagi keluarganya, siswa putus sekolah makin berkurang. 3) Meningkatnya apresiasi dan sikap dalam menghadapi kemajuan iptek terutama teknologi telekomunikasi yang sudah mengglobal. 4) Mengefektifkan pendidikan
dan
peran watak
pendidikan peserta
dalam
didik
yang
mengembangkan berakibat
pada
pembentukan kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. 5) Mengefektifkan
sikap
dan
perilaku
pendidikan,
lingkungan
pendidikan, dan peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama. 6) Secara bertahap, dilakukan upaya terwujudnya mata pelajaran yang berorientasi pada moral dan keagamaan dalam bentuk latihanlatihan dan pengamalan sehari-hari. 7) Melengkapi peraturan daerah (PERDA) yang berkaitan dengan UU Sisdiknas
yang
lebih
operasional
dan
dilaksanakan
secara
konsekuen, demokratis, dan akuntabel. 8) Amandemen keempat UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh pesen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 9) Peran masyarakat dalam mengembangkan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan swasta cukup tinggi
10) Pengembangan SDM yang berkualitas dan profesional untuk bersaing di era pasar bebas, khususnya dalam jangka waktu yang paling dekat dalam menghadapi era AFTA dan APEC. 11) Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat, misalnya kemajuan aplikasi komputer dan teknologi informasi yang dapat dijadikan media dalam pembelajaran.
b. Tantangan Tantangan yang kemungkinan akan masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain: 1) Menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta mengatasi dampak krisis ekonomi dan moneter yang mempengaruhi bidang pendidikan, terutama pada menurunnya kemampuan orang tua murid dalam membiayai sekolah anak-anaknya. 2) Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Pamekasan, sebagai akibat dari rendahnya pencapaian indikator dalam bidang pendidikan, yaitu angka melek aksara dan rata-rata lama sekolah. 3) Meningkatkan daya saing SDM relatif masih rendah, terutama karena menurunnya
daya
beli
dan
kemampuan
masyarakat
dalam
membiayai pendidikan bagi keluarganya, yang membawa dampak pada banyaknya anak-anak yang terpaksa putus sekolah dan menjadi pekerja anak. 4) Mengantisipasi
pesatnya
kemajuan
iptek
terutama
teknologi
telekomunikasi yang sudah mengglobal, sementara pelakunya belum sepenuhnya siap. 5) Menciptakan suasana demokrasi bagi hak-hak dasar/azasi manusia dalam memperoleh pendidikan. 6) Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan manusia seutuhnya dengan menumbuhkan pada harkat, martabat serta hak dan kewajiban. 7) Menciptakan kesamaan pandang dalam menyikapi pelaksanaan desentralisasi
pendidikan
antara
pemerintah
pusat
dengan
pemerintah kabupaten guna meningkatkan efektif dan efisien pengelolaan pendidikan. 3.2 Isu-isu dan Permasalahan Dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia, berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, telah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun demikian sampai saat ini hasilnya belum seperti yang diharapkan, dan berbagai kendala yang menjadi isu strategis masih dihadapi antara lain: 1. Tingkat pendidikan penduduk dan mutu lulusan yang relatif masih rendah berakibat rendahnya daya saing masyarakat 2. Dampak globalisasi dan keberagaman tuntutan masyarakat serta dinamika perubahan struktur penduduk yang belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan; 3. Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang lebar antarkelompok masyarakat; 4. Masyarakat miskin menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan; 5. Fasilitas
pelayanan
pendidikan
khususnya
untuk
jenjang
pendidikan
menengah belum tersedia secara merata; 6. Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik; 7. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk membuka usaha sendiri/kewirausahaan; 8. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan di daerah dan satuan pendidikan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat setempat belum seperti yang diharapkan; 9. Anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Berdasarkan hasil telaah terhadap kondisi faktor-faktor yang berpengaruh dalam lingkungan pendidikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dan perlu perencanaan yang sistematis dan strategis, yaitu:
1. Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan, mencakup a. Adanya aspirasi warga masyarakat yang secara finansial maupun akademik mampu, menganggap bahwa output pendidikan selama ini dirasakan
kurang
diharapkan,
kompetitif
dan
belum
memenuhi
mutu
yang
sementara yang secara finansial dan akademik kurang
mampu memandang bahwa pendidikan merupakan beban yang sangat berat dan pemerintah wajib meringankannya, b. Belum
terpenuhinya
harapan
masyarakat
terhadap
output
hasil
pendidikan yang dapat masuk dalam dunia kerja dan persaingan global. 2. Permasalahan dalam sistem akses ke lembaga pendidikan, mencakup a. Keberhasilan wajar 9 tahun menyebabkan bertambahnya lulusan SMP yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun belum semua dapat tertampung di jenjang sekolah menengah. b. Masyarakat masih kesulitan dalam mengakses ke lembaga pendidikan dan belum mengerti cara dan tahap-tahap, serta informasi detail dari profil lembaga pendidikan yang ingin diminatinya untuk semua jenjang pendidikan formal. c.
Masih sepenuhnya
ada
kelompok
masyarakat
yang
belum
mendukung
sistem penerimaan siswa baru yang akuntabel dan
independen, sehingga
mempengaruhi indepensi Dinas Pendidikan
maupun sekolah . d. Jumlah lembaga SMK belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta belum proporsional dengan jumlah SMA. e. Kurangnya lembaga kursus seperti kursus keterampilan kerja, kursus estetika dan etika dan kepribadian yang diminati masyarakat untuk cepat mendapat kerja. 3. Permasalahan sistem pembiayaan, mencakup a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang mampu secara finansial untuk memberikan subsidi silang/ membantu biaya pendidikan b. Kurangnya anggaran/subsidi dari pemerintah dalam proses layanan pendidikan bagi masyarakat yang potensi akademiknya mampu tetapi finansialnya tidak mampu.
c. Belum adanya UU yang mengatur tata cara penerimaan dana masyarakat dalam membantu terselenggaranya joint venture dengan pengusaha 4. Permasalahan kurikulum dan metoda pengajaran, serta evaluasi yaitu a. Belum terarahnya struktur kurikulum yang berorientasi kepada output lulusan yang dapat menguasai Iptek yang peka terhadap estetika/etika dan berkepribadian. b. Belum berhasilnya atau kesadaran beretika dan berkepribadian yang dicontohkan
guru
dalam
kehidupan
sehari-hari
dalam
proses
keberhasilan belajar mengajar ahlak mulia bagi peserta didik. c. Belum masuknya unsur etika dan kepribadian dalam kurikulum mata pelajaran Entrepreunership, Pancasila, Sejarah, Olahraga, Agama, KKN, dan ekstrakurikuler. d. Kurangnya metoda pengajaran pencerahan etika/kepribadian sehingga menciptakan lulusan yang beriptek dan cerdas dan berkompetensi. e. Masih adanya perbedaan persepsi tentang lembaga yang berwenang melaksanakan evaluasi nasional (pengukuran dan penilaian) kompetensi peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. f.
Terlalu tingginya standarisasi tenaga pendidik dan sarana/pra sarana pendidikan yang ditetapkan melalui PP No 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Permasalahan pengembangan mutu dan profesi guru, mencakup a. Masih banyak guru yang kualifikasi akademiknya jauh di bawah standar nasional pendidikan terutama guru SD/MI b. Belum adanya kebijakan yang mengatur tentang kode etik guru tentang prilaku, disiplin, perilaku, aktivitas di luar jam kerja guru, hubungan dengan murid dan sesama guru. 6. Permasalahan sistem perbukuan, mencakup a. Belum
jelasnya
aturan
pemerintah
pusat
dan
daerah
yang
mengharuskan buku acuan bagi peserta pendidikan b. Buku-buku teks yang dipergunakan di sekolah masih banyak yang belum diakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP)
BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 1. Visi Terwujudnya Peradaban Masyarakat Pamekasan Yang Modern, Madani, Unggul dan Religius 2. Misi Untuk
mewujudkan
visi yang telah
ditetapkan, Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan menetapkan misi a. Mewujudkan
pendidikan
merata
sehingga
hak
konstitusional
warga
masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun terpenuhi, dan keadilan sosial dalam pendidikan dapat terwujud serta dinikmati oleh seluruh warga masyarakat b. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan
masyarakat
berbasis
pengetahuan
dan
teknologi
melalui
penyelenggaraan pendidikan yang terstandarisasi. c. Mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good
Governance) serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia, ketiga misi tersebut tak dapat dipenuhi sekaligus. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat keluar dari permasalahan ini adalah dengan menetapkan skala prioritas. Bentuk prioritas tersebut adalah penggunaan dana APBN/APBD untuk pemerataan layanan pendidikan, sedangkan dana masyarakat diprioritaskan untuk peningkatan mutu. 3. Tujuan Mengacu pada amanat Undang-undang Rebublik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan jangka panjang dan jangka menengah, sebagai berikut : a. Meningkatkan pemerataan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi semua kelompok penduduk usia sekolah;
b. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dalam rangka mempercepat pencapaian pendidikan untuk semua. c. Meningkatkan proses pendidikan yang dapat meningkatkan iman dan taqwa serta menerapkan ahlak mulia dalam kehidupan sehari-hari d. Meningkatkan daya saing masyarakat dengan menghasilkan lulusan yang bermutu
dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal,
nasional, dan global; e. Meningkatkan Pendidikan Etika, Estetika serta penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; f.
Meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian pemuda;
g. Menata Sistem Manajemen/Pengelolaan Pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel; h. Menata sistem dan meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dalam upaya menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan pemerintah yang baik (good government). 4. Sasaran Sasaran umum pembangunan pendidikan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang akan ditempuh dengan upaya peningkatan kualitas
Sumber
Daya
Manusia
melalui
bidang
pendidikan.
Sasaran
pembangunan pendidikan dalam kurun waktu tahun 2014-2018, adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan: a. Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 107,33 % dan APK jenjang SMP/MTs /SMPLB/Paket B menjadi 98,44 % b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI/ SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/SMPLB/Peket B menjadi 99 % ;
c. Meningkatnya angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/ SDLB/ Paket A menjadi 0,6 % dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,3 %; d. Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A menjadi 1.3 % dan jenjang SMP/MTs/Paket B menjadi 0,2 % e. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99.6%, & penduduk usia 13-15 tahun menjadi 97,5 % 2. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang antara lain diukur dengan: a. Meningkatnya APK jenjang pendidikan menengah menjadi 86 % b. Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/Paket B ke jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) menjadi 93% c. Menurunnya rata-rata lama penyelesaikan pendidikan dengan menurunkan angka mengulang kelas jenjang pendidikan menengah menjadi 0,03 % 3. Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan tinggi diukur dari peningkatan APK dari 20 % tahun 2013 akademik 2009/2013 diharapkan menjadi 25 % pada tahun akademik 2013/2018 4. Meningkatnya kesempatan pendidikan untuk semua usia yang antara lain diukur dengan : a. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini guna memenuhi hak anak. b. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas menjadi 1 persen pada tahun 2018; c. Meningkatnya
akses
orang
dewasa
untuk
mendapatkan
pendidikan
kecakapan hidup; d. Meningkatnya
keadilan
dan
kesetaraan
pendidikan
antar
kelompok
masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah utara dan daerah selatan, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.
f. Terselenggaranya pendidikan jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan untuk berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang mampu memperluas jangkauan dan akses pendidikan untuk semua. g. Terselenggaranya program pendidikan khusus untuk peserta didik yang memliki tingkat kesulitan mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. h. Terselenggaranya program pendidikan layanan khusus untuk peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, dan mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 5. Meningkatnya secara nyata perbaikan proses pendidikan yang mencerminkan penerapan ahlak mulia, penanaman dan pengembangan seni budaya, semangat kewirausahaan menuju warga masyarakat
yang demokratis, yang antara lain
diukur dengan : a. Terselenggaranya proses pendidikan untuk meningkatkan iman dan takwa baik
pada
kegiatan
intrakurikuler,
kokurikuler,
maupun
kegiatan
ekstrakurikuler. b. Terselenggaranya pendidikan yang mengembangkan nilai estetika(seni dan budaya),
semangat
kewirausahaan
(entrepreneurial
spirit),
kepedulian
terhadap lingkungan, c. Terselenggaranya pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis, untuk menghasilkan perilaku warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab, d. Terselenggaranya proses pendidikan yang mampu memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas pesereta didik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui proses pembelajaran dan berbagai perlombaan yang dapat membangun jiwa ksatria, jujur dan berani menghadapi tantangan dan persaingan, e. Terselenggaranya proses pendidikan yang mampu membentuk watak (Charater building), semangat dan komitmen kebangsaan dalam rangka membangun peradaban bangsa yang bermartabat. 6. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan:
a. Tersedianya standar pelayanan minimal untuk tingkat kabupaten; b. Tersedianya ukuran peningkatan kualitas dan indikator kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka implementasi sistem meritokrasi (merit system) menuju kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan yang semakin baik, c. Tersedianya program pengadaan, penempatan, peningkatan mutu , dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan secara nasional dan sistemik. d. Meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik sesuai standar nasional pendidikan, e. Tersedianya sejumlah sekolah unggulan bertaraf nasional
pada jenjang
pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2013 f. Meningkatnya minat dan kegemaran membaca dan menulis penduduk Pamekasan tarutama peserta didik dalam upaya peningkatan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan estetika. g Meningkatnya persentase siswa yang pencapaian hasil belajarnya melampaui standar nasional pendidikan dalam evaluasi nasional pendidikan pada setiap satuan pendidikan. 7. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang antara lain diukur dengan: a. Tersedianya berbagai jenis pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup; b. Meningkatnya kegiatan penelitian untuk 5 tahun ke depan yang baik untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan dengan target pencapaian hasil penelitian yang menghasilkan teknologi tepat guna dan menghasilkan buku ajar. c. Tersedianya berbagai program pendidikan yang berbasis masyarakat yang sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk menghasilkan lulusan yang mampu memfasilitasi kepentingan masyarakat. d. Tersedianya kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan
peserta
didik yang diimplementasikan
berdasarkan pedoman, konsep
pembelajaran , standar penilaian di setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. 8. Meningkatnya kemandiran pemuda dalam memenuhi kebutuhannya, yang antara lain diukur dengan : a. Meningkatnya upaya pembinaan dan pengembangan keterampilan pemuda; b. Meningkatnya pelatihan kewirausahaan, serta terbentuknya kelompok usaha pemuda produktif. 9. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan yang antara lain diukur dengan; a. Meningkatnya efektivitas pendidikan kecakapan hidup pada semua jalur dan jenjang pendidikan; b. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan dan bertambahnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS. c. Meningkatnya anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBD sebagai perioritas pembangunan Pamekasan, yang didukung oleh terwujudnya sistem pembiayaan yang adil, efisien, transparan dan akuntabel; d. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan. e. Terealisasikannya pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. 10. Meningkatkan pengawasan pendidikan di Pamekasan yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja, antara lain diukur dengan: a. Terwujudnya sistem pengawasan pendidikan yang akuntabel; b. Terselenggaranya
pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
yang
berorientasi akuntabilitas dan kemitraan; c. Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional; d. Terciptanya koordinasi yang mantap dengan instansi terkait terutama dalam hal perencanaan program dan penyelesaian tindak lanjut temuan asil pengawasan;
e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, yangmeliputi: pedoman
pengawasan,
sistem
informasi
pengawasan,
perangkat
komputerisasi, dan sarana penunjang pengawasan lainnya.
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM STRATEGI
A.
Kebijakan Kebijakan pembangunan pendidikan yang dicanangkan dan dilaksanakan,
haruslah mengakomodasikan prinsip pendidikan untuk semua (education for all) dan pendidikan sepanjang hayat (long life eduction). Pendidikan di sekolah haruslah dipandang sebagai salah satu dari bentuk pendidikan, di samping pendidikan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang juga sangat penting dalam membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan yang ada pada saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
menetapkan kebijakan pokok Renstra Pendidikan 2013 – 2018, yang mengacu pada Renstra Kabupaten Pendidikan Nasional. 1)
Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu untuk memenuhi hak dasar warga masyarakat. Untuk itu upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B serta upaya menurunkan angka putus sekolah harus dioptimalisasikan;
2)
Menurunkan secara signifikan peningkatan
intensifikasi
jumlah penduduk yang buta aksara melalui
perluasan
akses
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau yang sederajat serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara kembali (relapse illiteracy), dan menciptakan masyarakat belajar; 3)
Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan
penyediaan tenaga kerja lulusan
pendidikan
dengan
menengah
yang
berkualitas
meningkatkan
relevansi
pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja; 4)
Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini
dalam rangka membina,
menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; 5)
Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu
untuk memberikan
pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya
yang
ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan,
kecakapan/ keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya; 6)
Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat
miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil, masyarakat, serta masyarakat penyandang cacat; 7)
Menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
8)
Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan untuk semua kepada
seluruh kelompok
masyarakat
serta pelaksanaan advokasi bagi
pengambil keputusan untuk memberi perhatian besar pada pembangunan pendidikan; 9)
Mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik;
10) Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna
menumbuhkan
demokrasi dengan
wawasan
kebangsaan
dan
menyemaikan
nilai-nilai
cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme,
toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; 11) Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup; 12) Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar; 13) Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta meningkatnya
kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi
pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugas pengajaran; 14) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar
kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan; 15) Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan
pada
penyelenggaraan
satuan
pendidikan
pendidikan,
serta
sebagai
evaluasi
bentuk
terhadap
akuntabilitas
penyelenggaraan
pendidikan di tingkat kabupaten; 16)
Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi
pengelolaan
menyelenggarakan
pendidikan
pendidikan
kepada
secara
efektif
satuan dan
pendidikan efisien,
dalam
transparan,
bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan
minimal
serta
meningkatkan
relevansi
pembelajaran
dengan
lingkungan setempat; 17) Meningkatkan peran
serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat
serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; 18) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang
berprinsip adil, efisien, efektif,
transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (student-based financing) dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas; 19) Meningkatkan penelitian dan pengembangan
pendidikan untuk penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan pelayanan, efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu; 20) Mengembangkan sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas pengawasan internal, fungsional, dan pengawasan masyarakat yang berorientasi akuntabilitas dalam konteks kemitraan.
B.
Program Dan Kegiatan
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan
pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), dan bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a.
Penyediaan pemanfaatan
sarana fasilitas
dan
prasarana
yang
ada
pendidikan, seperti
ruang
termasuk kelas
optimalisasi
SD/MI
untuk
menyelenggarakan PAUD, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk block
grant atau imbal swadaya, serta menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini; b.
Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan modelmodel pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni;
c.
Peningkatan
pemahaman
mengenai
pentingnya PAUD
kepada
orangtua,
masyarakat, dan pemerintah daerah, sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut; d.
Meningkatkan kualitas pendidikan: (1) melalui pendidikan taman kanak-kanak, akan
dilakukan
antara
lain
pengadaan
alat
belajar/bermain,
diklat
guru/kepala/pembina TK; (2) melalui lembaga PAUD, antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan, pendidikan dan pelatihan pelatih, tenaga pendidikan, pengelola dan kader BKB/posyandu, pelatihan beyond centre and circle, pembinaan dan bantuan teknis penyelenggaraan program PAUD, peningkatan mutu dan kualitas acuan dan pedoman PAUD, pengadaan dan pencetakan buku;
e.
Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi;
2.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7–15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaktidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dititikberatkan pada: (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjaringan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD/MI dan peningkatan angka melanjutkan lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, terutama untuk daerah pedesaan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai; dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;
b.
Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar yang memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak melalui pendidikan formal, dan non formal termasuk pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran dan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
c.
Memaksimalkan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah (retrieval) dan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta
mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah dengan antara lain menerapkan sistem informasi pendidikan yang berbasis masyarakat dan penyediaan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan; d.
Pengembangan
kurikulum
yang disesuaikan dengan perkembangan
ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik termasuk kecakapan vokasi untuk peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah; e.
Penyediaan sarana pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;
f.
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
g.
Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya;
h.
Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak lakilaki maupun anak perempuan;
i.
Peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dasar dilakukan melalui pembangunan UGB (SMP+MTs), RKB, TK-B mandiri, subsidi wajar bagi sekolah swasta, operasional SMP Terbuka, bantuan kepada pondok pesantren, retrival (termasuk cultural approach), beasiswa/bantuan khusus murid (BKM), beasiswa bagi siswa SMP Terbuka dan TK-B mandiri , sosialisasi dan penghargaan penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu;
j.
Peningkatan mutu dan relevansi dilakukan melalui pemberian subsidi ruang laboratorium dan peralatan IPA, ruang laboratorium bahasa komputer beserta alatnya, ruang dan koleksi buku perpustakaan, asrama murid dan mess guru, subsidi sarana dan prasarana olahraga dan seni;
k.
Peningkatan kualifikasi dan pelatihan guru berbasis kompetensi/contectual
teaching learning (CTL), sekolah berwawasan internasional dan keunggulan lokal, sekolah koalisi (regrouping), bantuan khusus sekolah (BKS), manajemen mutu berbasis sekolah (MPMBS)/BOMM, sekolah model/sekolah standar nasional (SSN), pendidikan kecakapan hidup pada SMP reguler dan SMP Terbuka; l.
Penyelenggaraan
sistem
pengelolaan
pendidikan
dilakukan
melalui
pemberdayaan komite sekolah, capacity building kabupaten/kota yang mencakup dewan pendidikan dan dinas; dan m.
Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
3.
Program Pendidikan Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki-laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun,
serta
penguatan
pendidikan
vokasional
baik
melalui
sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan nonformal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi
peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi; b.
Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; dan khusus untuk pendidikan kejuruan mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional, internasional dan industri;
c.
Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
d.
Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/MA/SMK/MAK sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas
pada
sekolah/madrasah
yang
ada
dan/atau
melalui
kerjasama
antarsatuan pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mengembangkan sekolah/madrasah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap; e.
Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
f.
Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya;
g.
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pendidikan,
pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan pendidikan menengah, dan peningkatan
pemahaman
masyarakat
mengenai
pentingnya
pendidikan
menengah baik umum maupun kejuruan bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; h.
Peningkatan penyelenggaraan sistem pengelolaan pendidikan, dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, pengembangan MKKS, peningkatan kompetensi kepala sekolah,
pengembangan
kerja
sama
dengan
sekolah
internasional,
pengembangan kerjasama dengan lembaga diklat internasional, pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi, pengembangan kerjasama dengan lembaga swasta;
i.
Pengembangan model layanan alternatif pendidikan, pengembangan SMK kecil di SMP pengembangan SMK kelas jauh di ponpes dll, pengembangan test of english
for international communication (TOEIC), peningkatan mutu dan pemenuhan guru,
pengembangan
inovasi
pendidikan
dan
kreatifitas
siswa
SMK,
pengembangan jurusan baru (re-engeenering SMK) j.
Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
4.
Program Pendidikan Non Formal Program pendidikan nonformal bertujuan untuk: (1) memberikan kesempatan
bagi anak usia dini laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjangg sekolah dasar; (2) memberikan pendidikan keterampilan serta pendidikan alternatif bermata pencaharian; (3) memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; (4) meningkatkan
wawasan, sikap
mental, pengetahuan,
keterampilan, jiwa
kewirausahaan, kreativitas, inovasi, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan pendidikan politik, hukum, dan multikultural bagi pemuda;
(5)
meningkatkan
kecukupan
jumlah,
kualitas,
kompetensi
dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan non formal dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan penyelenggaraan kegiatan pada satuan pendidikan; (6) meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Kegiatan-kegiatan
yang akan
dilaksanakan antara lain: a.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan peserta pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal;
b.
Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis;
c.
Pengembangan
kurikulum,
bahan,
ajar
dan
model-model
pembelajaran
pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni; d.
Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk
block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung; e.
Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok;
f.
Penyediaan
informasi
pendidikan
yang
memadai
yang
memungkinkan
masyarakat untuk memilih pendidikan non-formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan; g.
Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin kesetaraan kualitas dengan pendidikan formal; dan
h.
Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas,
kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan (2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a.
Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan
secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan sasaran; b.
Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan sehingga pendidik memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pengembangan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya;
c.
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan
dengan
mengembangkan
sistem
remunerasi
dan
jaminan
kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; d.
Subsidi kepada guru diberikan meliputi subsidi guru tidak tetap (GTT)/guru tetap yayasan sekolah swasta,
kelebihan jam mengajar (KJM), pengawas sekolah,
guru bantu. e.
Peningkatan kapasitas organisasi Dinas Pendidikan / Kandepag meliputi sosialisasi kebijakan tendik, diklat tenaga kependidikan tingkat pusat, diklat tenaga kependidikan tingkat propinsi, diklat tenaga kependidikan tingkat kabupaten, studi banding program kerja sama peningkatan mutu guru dan
f.
Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dilakukan melalui
kegiatan
akreditasi,
penilaian
kinerja,
pendampingan/advokasi,
pengembangan model dan media pembelajaran, pengembangan dan ujicoba model program pendidikan nonformal. 6.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra
Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a.
Kampanye dan promosi budaya baca melalui media masa dan cara-cara lainnya;
b.
Perluasan
dan
peningkatan
kualitas
layanan
perpustakaan
melalui:
(a)
penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; (b) pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat; (c) mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat; (d) peningkatan peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca termasuk buku-buku bacaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat; (e) peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan yang berada di satuan pendidikan melalui pendidikan dan latihan; (f) peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan
remaja
untuk
belajar
dan
mengembangkan
kreativitas,
dan
(g)
pemberdayaan tenaga pelayan perpustakaan dengan mengembangkan jabatan fungsional pustakawan; c.
Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat melalui: (a) pengembangan perpustakaan daerah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepustakaan; (b) peningkatan jaringan perpustakaan dari tingkat pusat sampai daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan masyarakat; dan (c) peningkatan kemampuan dan perpustakaan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar kelayakan; dan
d.
Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni.
7.
Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Program ini bertujuan terlaksananya evaluasi pelaksanaan kurikulum yang
sedang berjalan, terlaksananya penelitian kebijakan dan penelitian di tingkat kegiatan belajar mengajar yang dapat digunakan untuk memperbaiki arah pembangunan pendidikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar, berkembangnya inovasi di bidang pendidikan, dan meningkatnya kualitas tenaga peneliti dan pengembang pendidikan. Kegiatan-kegiatan antara lain:
yang akan dilaksanakan
a.
Pelaksanaan penelitian kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas guna memperbaiki kualitas proses belajar mengajar serta pengembangan inovasi untuk menciptakan metode-metode pembelajaran, media pengajaran, dan teknologi pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
b.
Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang berjalan dan standar kompetensi nasional yang diikuti dengan pengembangan kurikulum yang lebih tepat;
c.
Pengembangan standar kelulusan peserta didik dan standar kelayakan lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk jaminan kualitas pendidikan; dan
8.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Dinas P dan K/Kandepag,
mengembangkan tata pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan koordinasidengan instansi terkait, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam
pembangunan
pendidikan. Kegiatan-kegiatan
yang
akan
dilaksanakan antara lain: a.
Penyusunan Perda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
b.
Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan;
c.
Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holistik serta penerapan tata kelola satuan pendidikan yang baik termasuk tatakelola pendidikan swasta yang mencakup sekolah umum dan sekolah keagamaan;
d.
Pengembangan sistem pembiayaan yang berkeadilan dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada yang lebih membutuhkan serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan setiap jenjang pendidikan;
e.
Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di kabupaten dan di tingkat satuan pendidikan;
f.
Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah untuk meningkatkan kompetensi lulusan;
g.
Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan;
h.
Pengembangan teknologi pendidikan, sistem data informasi pendidikan; dan pengembangan televisi pendidikan;
i.
Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam membangun pendidikan; dan
j.
Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan pendidikan termasuk sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan.
9.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem
pengawasan dan audit
serta sistem
akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan
aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Kegiatan-kegiatan
yang
akan dilaksanakan antara lain: a.
Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan pengawasan masyarakat;
b.
Menata dan menyempurnakan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;
c.
Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;
d.
Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
e.
Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;
f.
Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan
g.
Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.
10. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan-kegiatan antara lain:
yang akan dilaksanakan
a.
Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
b.
Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;
c.
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
d.
Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS;
e.
Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin lainnya.
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Program ini bertujuan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
administrasi
pemerintahan
yang
memadai
pada
unit
kerja
sebagai
penyelenggara negara. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
b.
Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan umum.
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018 merupakan program kerja dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pamekasan, tahun 2013 - 2018 yang sekaligus merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan daerah di bidang-bidang tersebut. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2013 - 2018 adalah merupakan program kerja yang tersistem dan terarah untuk mewujudkan” manusia Indonesia seutuhnya” yang mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara utuh dan optimal yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu
(1) keluhuran moral,
ahlak mulia, keimanan dan ketakwaan, (2) kemampuan mengantisipasi dan
menyiapkan kehidupan masa depan, (3) kecanggihan kompetensi iptek, (4)) kematangan kepribadiannya serta (5) keindahan ekspresi estetis. Kebijakan dan program renstra ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan pendidikan. Selain itu, rencana program yang dituangkan dalam naskah ini
masih bersifat indikatif, sehingga
diperlukan penjabaran yang lebih operasional ke dalam perencanaan tahunan dan rencana kerja dan penganggaran pada tingkat Dinas, dan satuan pendidikan. Sebagai program kerja dan acuan dalam pelaksanaan tahunan program pembangunan, dituangkan perkiraan target-terget pencapaian tahunan. Sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan, di tingkat kabupaten , dan satuan pendidikan serta masyarakat pada umumnya. Dalam operasionalisasinya pembangunan pendidikan terkait dengan masalah yang komplek, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Oleh karena itu, Sejalan
dengan
semangat
desentralisasi
dan
otonomi
daerah,
pelaksanaan
pembangunan bidang pendidikan, dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi antara
pemerintah daerah, dan satuan
pendidikan serta memperhatikan karakteristik, potensi, dan keuggulan setempat. Seluruh unsur penyelenggara pendidikan, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatip. Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan baik dalam hubungannya dengan kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, diharuskan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas serta keterpaduan dan sinkronisasi yang sinergi, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program,
dengan tetap memperhatikan peran,
tanggung jawab, tugas dan fungsi yang melekat pada Pemerintah Kabupaten maupun satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi dan keunggulan daerah dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya demi kemajuan pendidikan. Selain itu, masyarakat dan satuan pendidikan diberikan kesempatan seluasluasnya untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di lingkungannya,
dengan tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan peranan dan fungsi masing-masing. Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program, antara lain dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai forum / musyawarah atau koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tingkat kabupaten serta bentuk lain forum-forum lintas pelaku, dan konsultasi publik lainnya.
