BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Arah Kebijakan Nasional Pemerintah dalam Bidang Ketenagakerjaan Suatu kebijakan, terutama kebijakan pembangunan meminta biaya dan pengorbanan yang tidak kecil, baik materi, waktu dan tenaga, termasuk opportunity cost lainnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila suatu kebijakan diawali dengan berbagai persiapan, perencanaan yang matang, pembahasan yang intens, sebelum akhirnya dituangkan dalam suatu naskah atau sebagai dokumen kebijakan. Bila tahapan ini diikuti secara konsisten dan jujur, maka arah kebijakan yang dihasilkan akan memberi peluang yang besar bagi keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Sebaliknya, bila tahapan ini tidak dilakukan secara konsisten dan jujur, maka besar kemungkinan arah kebijakan yang dihasilkan akan memberi arah yang salah dan berakibat kebijakan yang diterapkan menemui kegagalan (loss development). 12 Berdasarkan pengamatan selama beberapa tahun belakangan ini, kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Beberapa hal yang kemungkinan besar menyebabkan hal itu adalah: 13 a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum secara metodik dan sistematis mempertimbangkan issu-issu di luar ketenagakerjaan sebagai dasar 12

Khristianto Wheny, “Peluang dan Tantangan Industri Kreatif di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 5 No.1, hlm. 33-37. 13 Program Kerja Pengembangan Industri Kreatif Nasional 2009-2015 (Jakarta : DepartemenPerdagangan RI, 2008), hlm.52.

Universitas Sumatera Utara

atau bahan dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan, yang mengakibatkan kurangnya inovasi dan kreasi dalam penyusunan kebijakan. b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum melakukan koordinasi yang efektifnya dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan. c. Masih banyak program dalam kebijakan ketenagakerjaan yang tidak dapat mencapai target dan sasaran seperti yang direncanakan. d. Masih terdapat program ketenagakerjaan yang luput dari kebijakan ketenagakerjaan. e. Masih terdapat duplikasi program ketenagakerjaan antar satuan kerja dan atau unit kerja. f. Masih terdapat program ketenagakerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang tanpa perubahan yang signifikan. Menghadapi masalah itu diperlukan suatu arah kebijakan yang memuat pemikiran dan informasi yang dapat digunakan sebagai tuntunan

dalam

menyusun kebijakan, strategi, dan program oleh pemerintah. maka berikut ini akan dijelaskan arah kebijakan yang harus dilakukan : 14 a. Menurunkan tingkat fertilitas, karena dengan jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan. b. Menahan masuknya penduduk ke dalam angkatan kerja melalui program wajib belajar 12 tahun atau 15 tahun yang konsisten.

14

Studi Industri Kreatif Indonesia, Op.Cit., hlm.42.


c. Meningkatkan kualitas penduduk baik melalui sisi kesehatan maupun pendidikan. d. Merubah orientasi penduduk dari orientasi pekerja upahan menjadi wirausahawan melalui peningkatan jiwa kewirausahawan di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi. e. Meningkatkan employment creation dan job creation padat karya yang layak, sehingga pendapatan perkapita naik dan bisa menabung yang akan meningkatkan tabungan nasional. f. Mengarahkan dan memotivasi penduduk agar menginvestasikan tabungan rumah tangga untuk kegiatan produktif. g. Seiring dengan menurunnya jumlah penduduk usia 0-15 tahun, maka anggaran yang sebelumnya dipakai untuk anak usia 0-15 tahun dialihkan kepada peningkatan sumber daya manusia untuk penduduk usia 15 tahun ke atas seperti untuk traning, pendidikan, dan upaya pemeliharaan kesehatan remaja terutama kesehatan reproduksi dan penanggulangan perilaku tidak sehat seperti alkohol, narkoba, rokok dan seks bebas. 15

B. Perluasan Kesempatan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Masalah perluasan kesempatan kerja akan tetap merupakan inti masalah pembangunan sosial – ekonomi Indonesia. Keberhasilan pembangunan ekonomi belum sempurna apabila masalah lapangan kerja belum dapat diselesaikan secara tuntas dan mendasar. Prinsipnya pembangunan perluasan 15

Laporan dari Pusat Litbang Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan Dan Informasi, hlm.10.


kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya mempunyai tujuan untuk “memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi“. 16 Pengertian perluasan kesempatan kerja diartikan pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja yaitu “perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia”. Mewujudkan rangka mendukung perluasan kesempatan kerja, menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dapat melibatkan masyarakat. Koordinasi dilakukan untuk memberi masukan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan di bidang perluasan kesempatan kerja dan untuk melakukan mediasi, motivasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perluasan kesempatan kerja. Menurut

Tjokromidjojo

kebijakan

perluasan

kesempatan

kerja

merupakan suatu kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan. 17 Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan aspek sosial ekonomi yang sulit diwujudkan. Hal tersebut mempengaruhi produktivitas sosial terpuruk. Dengan demikian, kebijakan dan program – program pembangunan perlu diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja. 16

Sukirno Sadono, Makro Ekonomi Modern (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm.38. Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES (Jakarta : Alumni, 1984), hlm.11. 17


Perspektif perluasan kesempatan kerja menurut Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pandangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah menjadi sebuah landasan tujuan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pandangan selanjutnya tertuang pada Pasal 39 ayat 2 yaitu “Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”, artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga turut didukung oleh masyarakat dalam hal ini adalah lembaga masyarakat untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja. Peraturan yang telah dibuat khususnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan

dimaksudkan

untuk

menjaga

keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. Sendjun menjelaskan bahwa pembinaan hubungan ketenaga-kerjaan perlu diarahkan kepada terciptanya keserasian antara tenaga kerja dan pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana masing-masing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap peranan serta hak dan kewajibannya masing-masing dalam keseluruhan proses produksi, serta peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan. 18

18

Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. viii.


Tujuan lainnya adalah merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 67-101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, selain menjadi landasan dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja, undang-undang ini sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari disusunya undangundang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Kesempatan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 1. Kebijakan Pemerintah Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. 19 Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu

19

Werf H, Ilmu Manajemen Pemerintahan (Jakarta : Alumni, 1997), hlm.73.


keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu : 20 a.Kebijakan internal (manajerial), Yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. b.Kebijakan eksternal (publik), Yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis. Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut: 21 a.

Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.

b.

Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.

c.

Berorientasi ke masa depan.

d.

Berpedoman kepada kepentingan umum.

e.

Jelas dan tepat serta transparan.

f.

Dirumuskan secara tertulis. 20

Diambil dari http://ririsatria40.wordpress.com/2012/04/30/ekonomi-kreatif/ (diakses tanggal 02 Juli 2014) 21 Studi Industri Kreatif Indonesia, Op.Cit., hlm.103.


Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu : a. Kebijakan Nasional Memberikan artian bahwa kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan dapat berupa :

1) UUD 1945 2) Ketetapan MPR 3) Undang-Undang 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR. b.

Kebijaksanaan Umum Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besardalam

rangka

pelaksanaan

tugas

umum

pemerintahan

dan

pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-


undangan seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres). Kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden yaitu para Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundang-undangan berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND).

2. Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Kesempatan Kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengangguran merupakan masalah nasional dan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sehingga dalam penanggulangannya harus dilakukan oleh semua stakeholders terkait secara bersama dan terintegrasi antar lintas sektor dan masyarakat, dengan cara mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan secara pokok tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi


kemanusiaan”. Berdasarkan hal itu maka pemerintah membuat kebijakan sebagai berikut : 22 a. Kebijakan makro, sektoral dan regional yang mendukung pembangunan ketenagakerjaan. Kebijakan ini mendorong upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorentasi pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja. b. Penciptaan lapangan kerja langsung yang mewadahi kepentingan masyarakat pekerja. Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan. Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan. Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja. c. Pembangunan sektoral Krisis ekonomi memberikan dampak negatif bagi perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian, dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga kerja

22

Diambil dari http://dinsosnakertrans.go.id/kebijakan-strategi (diakses tanggal 03 Juli 2014)


di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung. d. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan tersebut diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional. e. Pemberian perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas. Pekerjaan menjadi bagian yang penting dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pekerjaan sebagai wujud dari aktualisasi diri kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Kenyataannya, hak tersebut tidak bisa dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia, karena terbatasnya kesempatan kerja. Lowongan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada, karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah dan Pemda perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang, baik di


dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Perlu dukungan semua pihak dalam upaya menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja mengatur mengenai kebijakan pemerintah dan pemda yang diarahkan kepada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja ditetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013. Kebijakan perluasan kesempatan kerja meliputi, kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Memberikan pengertian untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja, pemerintah dan pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan investasi. Dimaksud dengan “kemudahan investasi” dalam ketentuan ini antara lain kemudahan dalam hal perpajakan, perbankan, penyediaan infrastruktur, pelayanan, dan peraturan perundang-undangan. 23 Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta. Melaksanakan kebijakan di atas maka badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta menetapkan program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja. Kebijakan dilakukan yang harus dapat menyerap tenaga kerja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya 23

Diambil dari http://pustaka.unpad.ac.id_Identifikasi_Sektor_Industri (diakses tanggal 04 Juli 2014)


manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan kelembagaan masyarakat. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan bentuk program kewirausahaan.


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Recommend Documents