IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA CITY HOTEL DI DI DENPASAR (STUDI PADA HOTEL SANTOSA DAN HOTEL WISATA INDAH)
Oleh : Kadek Ary Setyawati I Made Sarjana I Made Dedy Priyanto Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah di Kota Denpasar para pelaku usaha khususnya di bidang perhotelan khususnya city hotel sudah menerapkan atau belum menerapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya tentang hak-hak tenaga kerja perempuan dan bagaimana tanggung jawab pihak city hotel apabila terjadi pelanggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. City hotel yang dijadikan sampel penelitian sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada para pekerja perempuannya. Tanggung jawab city hotel apabila tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan atau pihak city hotel yang melakukan pelanggaran terhadap pekerja perempuan dapat dijatuhkan sanksi-sanksi oleh Badan Pengawasan Ketenagakerjaan. Agar pihak hotel lebih melengkapi isi dari perjanjian kerjanya dan dikemudian hari apabila terjadi masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kata kunci : Implementasi, City Hotel, Tenaga Kerja Perempuan ABSTRACT Most of the jobs in the company at a low level of organization that does not require special skills gives more opportunities for female workers. Due to the weak nature, prone to crime, sexual abuse, so it is specifically regulated in Law Number 13 Year 2003 on Manpower. Improvements to the monitoring system ketenagakerjaaan must be done so that legislation can be implemented effectively by the industry and trade. This research
aimed to find out whether in Denpasar businesses, especially in the field of hospitality, especially a city already implementing or have yet to implement Law Number 13 of 2003 on Labour in particular about the rights of women workers and how the responsibility of the city hotel when violations against female workers. Keywords : Implementation, City Hotel, Labor Women
I.
Pendahuluan
1.1
Latar Belakang Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah
yang tidak membutuhkan ketrampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Karena Kodratnya yang lemah, rawan akan kejahatan, pelecehan seksual, sehingga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. City hotel yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah di kota Denpasar, karena kedua hotel ini adalah dua terbanyak yang memiliki tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan city hotel lainnya yang ada di kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah di Kota Denpasar para pelaku usaha khususnya di bidang perhotelan khususnya city hotel sudah menerapkan atau belum menerapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya tentang hak-hak tenaga kerja perempuan dan bagaimana tanggung jawab pihak city hotel apabila terjadi pelanggaran terhadap pekerja perempuannya.
1.2
Tujuan Penulisan Untuk mengetahui sudah diterapkan atau tidaknya Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada City Hotel khususnya Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah yang berlokasi di kota Denpasar terkait dengan kedudukan tenaga kerja
perempuan dan tanggung jawab pihak City Hotel jika terjadi pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di City Hotel.
II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris adalah suatu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkaan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. dengan menggunakan jenis-jenis pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach), Pendekatan Fakta (The Fact Approach), Pendekatan Konseptual.1
2.2
Hasil Pembahasan
2.2.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan pada Hotel Santosa Dan Hotel Wisata Indah dan tanggung jawab Hotel Santosa Dan Hotel Wisata Indah apabila melakukan pelanggaran terhadap pekerja perempuan Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”2 Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian tenaga kerja perempuan adalah Seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Dan mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
tenaga
kerja
perempuan
memiliki
beberapa
kekhususan
yang
mencerminkan hak-haknya yaitu: Hak untuk diperlakukan sama dengan pekerja laki-laki, Hak untuk mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, Hak perlindungan selama masa 1 2
Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju Bandung, h. 92. Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali, jakarta, h.27.
kehamilan, Hak cuti keguguran, Hak untuk mendapatkan biaya persalinan, Hak untuk menyusui, Hak cuti menstruasi. 3 Terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai kekhususan bagi pekerja perempuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 76 yang mengatur mengenai jam kerja malam pekerja perempuan, Pada pasal ini Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah tidak melakukan pelanggaran, karena tidak ada anak dibawah umur yang dipekerjakan disana dan pekerja perempuan yang dalam kondisi hamil dimana dapat membahayakan kandungannya juga tidak ada yang dipekerjakan disana. Dimana City Hotel yaitu Hotel Santosa Dan Hotel Wisata Indah dalam hal ini tidak mempekerjakan tenaga kerja perempuannya lewat dari pukul 22.00 malam. Pada Pasal 81 ayat (1) yang mengatur mengenai cuti haid bagi pekerja perempuan, cuti haid pada kedua hotel tersebut memang tidak ada di dalam perjanjian kerja tetapi dijalankan sebagai izin sakit dengan menyertakan surat keterangan dari dokter. Untuk hal ini sesuai dengan unsur naturalia dalam sebuah perjanjian. Pada Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur mengenai cuti hamil, melahirkan, dan keguguran, kedua hotel tersebut telah memenuhi isi dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memberikan hak yang paling hakiki dari seorang wanita yaitu cuti hamil dan melahirkan yang telah diberikan oleh kedua hotel tersebut. Dan hal ini sesuai dengan adanya teori kesadaran dan ketaatan hukum. Pada Pasal 83 yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan untuk menyusui anaknya yang dalam masa menyusu, secara kenyataannya pihak hotel walaupun tidak mencantumkan pengaturan mengenai hak untuk menyusui anak bagi tenaga kerja perempuannya, tetapi mereka tetap memberikan hak tersebut kepada pekerja perempuannya. Hal ini memenuhi unsur naturalia dalam perjanjian. Pada Pasal 84 yang mengatur mengenai hak untuk mendapatkan upah penuh selama menjalani cuti dimana dimaksud pada Pasal 82, pihak Hotel Santosa Dan Hotel Wisata Indah akan memberikan gaji/upah penuh selama 3 (tiga) bulan masa cuti melahirkan tersebut tetapi dengan catatan pekerja tersebut harus sudah memiliki masa kerja selama 12 (dua belas) bulan.
3
Djumadi.,2006.,Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja.,Rajawali.,Jakarta.,h.29.
Jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai pekerja/buruh perempuan, maka Badan Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan melakukan sidak terhadap perusahaan tempat tenaga kerja itu bekerja dan Badan Pengawas akan memberikan nota peringatan I kepada perusahaan tersebut, akan dilajutkan dengan mengeluarkan nota peringatan II, nota peringatan III dan dilanjutkan dengan proses hukum melalui persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI). Jika telah mencapai tahap ini maka pihak pengusaha akan mendapatkan sanksi-sanksi berupa sanksi pidana dimana sesuai dengan BAB XVI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Selain mendapatkan sanksi pidana pihak pengusaha pun harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap sanksi-sanksi lainnya yaitu: 1. Sanksi Administrasi. 2. Sanksi Perdata/Ganti Rugi.
III
KESIMPULAN City hotel yang dijadikan sampel penelitian sudah menerapkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada para tenaga kerjanya. Akan tetapi jika dilihat dari perjanjian kerjanya, kekhususan bagi tenaga kerja perempuan belum semua aturan-aturan yang mengatur hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan itu diatur di dalam perjanjian kerja tersebut, aturan-aturan tersebut seperti cuti keguguran dan cuti haid. Tanggung jawab city hotel apabila tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan atau pihak city hotel yang melakukan pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan selain dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dijatuhkan sanksi-sanksi oleh Badan Pengawasan Ketenagakerjaan dan dapat diberikan sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi ganti rugi.
DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta. Racmat Trijono,2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Papas Sinar Sisnanti, Jakarta
PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang hukum Perdata. [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
Republik
Indonesia.
2003.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
