KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 62 TAHUN 2OO9 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
78
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa dengan telah berjalannya program studi Pascasarjana pada Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri Batusangkar dan belum diaturnya program studi dimaksud dalam Statuta Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri Batusangkar, maka perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri Batusangkar;
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4586);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194)',
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124. Tambahan Lembaran Neoara Republik Indonesia Nomor 4769):
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan ...
4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah TinggiAgama lslam Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 teqtang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
1
1.
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
12.Keputusan Menteri Agama Nomor 285 Tahun 1gg7 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri Batusangkar; 13.
Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1gg7 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri (lAlN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri (SrAtN);
14.
Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
l5.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum; 16.
Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
lT.Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama lslam,
18. Keputusan
-2-
18.
Keputusan
Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2oo4 tentang Pedoman Penyusunan Kurikurum pendidikan ringgi Agama rsram;
19'Keputusan Menteri Agama Nomor 3g7 Tahun zoo4 tentang Petunjuk Pelaksanaan pembukaan progrrm siuJi pada perguruan TinggiAgama lslam; 20. Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2009 tentang tentang
statuta sekorah ringgi Agama rsram Negeri e"G"ngLrr; MEMUTUSKAN:
Memutuskan: PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 62 2OO9 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR.
TAHUN
pasal
I
Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2009 tentang statuta sekolah ringgi Agama lslam Negeri Batusangkar sebagai berikut:
1. Di antara pasar 42 dan pasar 43 disisipkan bagian baru yaitu Bagian B, 42
Keseberas A dan 6_(enam) pasar baru, yaknipasar 42 A,42 dan a2 F, seiringga nerblnvi ."nrg.i berikut:
c. 42 D, 42 E,
Bagian Kesebelas A Program pascasarjana Pasal 42 A
Program pascasarjana adarah unsur peraksana akademik
sekorah Tinggi yang mempunyai tugas melaksanal
keagamaan lslam.
Pasal 42 B Program pascasarjana mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran program pascasarlanai
b.
c.
d'
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tingkat pascasarjana; pelaksanaan administrasi dan tata usaha di lingkungan program pascasarjana; dan
pengorganisasian, pengendarian, evaruasi dan peraporan di lingkungan program pascasarjana
Pasal 42 C...
-3-
Pasal42 C Program pascasarjana terdiri atas:
a. Direktur: b.
c.
Asisten Direktur; dan Sekretaris. Pasal 42 D
(1)Program pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.
jawab atas mutu' hasil pendidikan, pengabdian kepada masyarakat yang
(2) Direktur bertanggung
penelitian,
dan
dilaksanakan oleh lembaga yang dipimpinnya.
(3) Direktur mengkoordinasikan semua program studi pascasarjana untuk menjamin standar mutu pendidikan. Pasal 42 E
(1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang asisten direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. (2)
Asisten Direktur diangkat oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat. Pasal 42
F
Sekretaris Program Pascasarjana mempunyai tugas melakukan urusan administrasi program pascasarjana.
2. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63
disisipkan bagian baru yaitu Bagian Keenam A dan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 62 A dan Pasal 62 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam A Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Direktur dan Asisten Direktur Pasal 62 A
(1) Persyaratan calon Direktur adalah. a. beragama lslam dan berakhlak mulia, b. berusia maksimal 61 tahun; c. lulusan ...
-4-
c. lulusan program doktor (S3); d. menduduki jabatan fungsional
sekurang-kurangnya guru
besar:
e. bersedia
dicalonkan/mencalonkan
diri untuk menjadi
Direktur;
f.
membuat pernyataan tertulis meliputi: 1) visi dan misi kepemimpinan;
2) program peningkatan mutu program
pascasarjana (empat) ke depan; tahun selama 4 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika, ' 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang islami, ilmiah dan asri; serta 5) pelaksanaan program secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
g.
dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi, maka dapat diturunkan menjadi sekurangkurangnya lektor kepala atas persetujuan Senat.
(2) Tata cara pemberian pertimbangan calon Direktur oleh Senat adalah sebagai berikut: a. Ketua menyampaikan nama-nama calon yang memenuhi syarat kepada Senat untuk dipertimbangkan;
b. Calon Direktur memaparkan visi, misi dan
c.
program di
hadapan rapat Senat; pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam rapat Senat; dan
d. dalam proses pemungutan suara, setiap
anggota Senat sebagaimana Direktur memilih satu dari nama-nama calon dimaksud pada huruf a.
(3) Pertimbangan Senat menghasilkan 2 (dua) nama calon Direktur yang mendapat dukungan terbanyak pertama dan kedua dari anggota Senat. (4) Pertimbangan Senat dianggap sah apabila sidang Senat tersebut dihadiri oleh minimal 213 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat. (5) Ketua atas nama Menteri mengangkat Direktur yang telah mendapat pertimbangan Senat.
Pasal 62
8... -5-
Pasal 62 B (1) Persyaratan calon Asisten Direktur adalah: a. beragama lslam dan berakhlak mulia:
b.
c. d. e.
f.
berusia maksimal 61 tahun; lulusan program doktor (S3); menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Asisten Direktur; dan bersedia bekerjasama dengan Direktur.
(2) Tata cara pemberian pertimbangan calon Asisten Direktur oleh Senat adalah:
a. b.
c.
Ketua, berdasarkan usulan Direktur menyampaikan 2 (dua) nama calon Asisten Direktur kepada Senat untuk dipertimbangkan; pertimbangan diberikan oleh senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara daram sidang Senai; dalam proses pemungutan suara, setiap anggota Senat memirih satu dari 2 (dua) nama caron Asisten diiektur yang diajukan oleh Ketua; dan
d. pertimbangan senat dianggap sah apabira sidang pemberian pertimbangan tersebut dihadiri oleh minim al (dua pertiga) dari seluruh angota Senat.
2li
(3) Ketua atas nama Menteri menetapkan dan mengangkat Asisten Direktur yang terah mendapatkan pertimbangan senat. Pasal ll Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Mel 2O'l1 a tanggal
5
JZRI
AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
-6-
