BAB II KEABSAHAN TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK DI INDONESIA

BAB II KEABSAHAN TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK DI INDONESIA A. Konsepsi E-commerce, Pengertian dan Ruang Lingkup 1. Pengertian E-commerce Semakin berkembangnya teknologi informasi telah membuat berbagai perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Masyarakat sekarang telah dimanjakan oleh berbagai macam bentuk teknologi yang memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Khususnya di dalam transaksi perdagangan dikenal suatu model yang lagi populer dan menjadi trend dikalangan masyarakat termasuk di Indonesia. Bentuk perdagangan ini dikenal dengan istilah e-commerce. Transaksi e-commerce tersebut difasilitasi oleh suatu sistem elektronik yang dikenal dengan istilah internet. Internet sebagai suatu jaringan komputer mempunyai beberapa keunikan yang tidak dipunyai oleh suatu jaringan komputer yang lain yang ada saat ini. Internet terdiri dari suatu kelompok jaringan (yang terus tumbuh) yang terdiri dari jaringan publik maupun jaringan privat. Adanya interkoneksi dengan berbagai jaringan inilah yang menyebabkan internet berbeda dengan jaringan yang ada lainnya. Interkoneksi inilah yang menghubungkan setiap orang dimanapun ia berada di dunia ini dapat mengakses internet, baik melalui jaringan lokal, regional maupun international sehingga ia dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun ia berada.

Universitas Sumatera Utara

Internet bukan merupakan objek yang kasat mata yang dapat disentuh dan dapat dirasakan. Internet merupakan lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan-lahan bergabung membentuk sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Internet merupakan jaringan komputer terbesar yang ada di dunia, di mana sarana tersebut dapat menghubungkan jutaan umat manusia, tumbuh secara virtual/maya. Jaringan yang terhubung ini menjadi antar jaringan (internetwork)

karena

memiliki

faktor

penggabung

yang

sama

yang

memungkinkan berbagai jaringan untuk bekerja sama. Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan untuk mencapai tingkat perekenomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Suatu bangsa akan tertinggal jauh dan tidak akan dapat bersaing dalam dunia usaha yang bergerak sangat cepat, apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang perdagangan yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Awal mulanya manusia mengenal internet yaitu pada tahun 1969 ketika sebuah kelompok peneliti di Depatermen Pertahanan Amerika berhubungan dengan empat komputer di UCLA, Stamford Research Institute, Universitas Utah, dan Universitas California di Santa Barbara. Hubungan ini dilakukan untuk menciptkan sebuah jaringan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain mengenai proyek-proyek pemerintah. Jaringan ini dikenal dengan istilah


ARPAnet-ARPA merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency yang merupakan bagian dari Departemen Keamanan AS. 60 Tiga tahun kemudian, lebih dari lima puluh universitas dan agensi-agensi militer telah terhubung bersama-sama dalam jaringan (network), dan jaringan komputer yang lain mulai muncul di sekitar negara bagian (country) dan dunia. Seiring dengan perkembangan ARPAnet, yang diikuti pula dengan kerjasama jaringan antara militer dan kaum pendidik, dan eksperimen NASA mengenai jaringan komputer, jaringan ini mulai terhubungkan satu dengan yang lain (interconnected) inilah awal mula dipakai istilah ”Internet”. Dalam waktu bersamaan, infrastruktur internet terus berkembang. Pada pertengahan tahun 1980-an, National Science Foundation (NSF) membangun jaringan yang memiliki kecepatan tinggi, line yang berusia panjang, dan terhubungkan dengan pusat komputer di seluruh Amerika Serikat. NSFnet menggantikan jaringan ARPAnet. NSFnet kemudian bekerjasama dengan jaringan lain yang terdapat di lusinan univesitas, laboratorium penelitian dan perusahaan-perusahaan teknologi tinggi. Sekarang jutaan konsumen telah mengakses internet. Internet dengan cepat menjadi pusat perbelanjaan, sebuah cybermall yang praktis. Hari ini buku, butik, games, permata, tiket konser, dan lain-lain telah ditawarkan oleh toko-toko di internet dengan harapan puluhan juta pembeli potensial siap membeli produk yang ditawarkan.

60

Kompas, 11 Agustus 2002, E-commerce Cara Berbisnis di Internet, hlm. 12.


Perdagangan melalui media internet yang sering disebut oleh masyarakat ekonomi dunia sebagai e-commerce, telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas bisnis baru yang merangsang tingkat pertumbuhan bidang perekonomian. Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari Electronic Business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission, oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya dari terminologi E-Commerce (Perniagaan Elektronik). Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. 61

2. Jenis-Jenis Transaksi E-Commerce Jenis e-commerce yang secara umum dan yang paling banyak di kenal adalah jenis bussines to bussines dan bussines to customer. Tetapi selain kedua jenis e-commerce tersebut, juga terdapat beberapa jenis lainnya, yaitu costumer to customer, customer to governmet dan customer to bussiness. Selanjutnya jenisjenis e-commerce tersebut akan diuraikan di bawah ini: 62 a. Bussiness to Bussiness

61

http://www.minerynews.com/opinion/sony.shtm,dikunjungi terakhir kali tanggal 5 Mei 2009 Pukul. 10.00 WIB 62 Edmon Makarim, Op.Cit., hlm. 227.


Transaksi bussines to bussiness atau yang sering disebut b to b adalah transaksi antar perusahaan (baik pembeli maupun penjual adalah perusahaan). Biasanya antara mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan sudah terjalin hubungan yang cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung diantara mereka dan pertukaran informasi itu didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan. Perkembangan b to b lebih pesat jika dibandingkan dengan perkembangan jenis e-commerce yang lainnya. b. Bussiness to Customer Bussiness to customer atau yang dikenal dengan b to c adalah transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Contohnya adalah amazon.com sebuah situs e-commerce yang besar dan terkenal. Pada jenis ini, transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah website karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat. c. Customer to Customer Customer to customer ini adalah transaksi dimana individu saling menjaul barang pada satu sama lain. Contohnya adalah individu menjual sesuatu yang diklasifikasikan antara lain kepemilikan kediaman (residential property), mobil dan lain-lain. Pengiklanan jasa personal di internet dan menjual ilmu pengetahuan dan keahlian merupakan contoh lain dari C to C beberapa situs pelelangan (action) membolehkan individu untuk meletakkan barang. Pada


akhirnya banyak individu menggunakan internet dan jaringan organisasi internal lainnya ke pelelangan barang untuk penjual atau pelayanan. d. Customer to Business Customer to bussines yaitu transaksi yang memungkinkan individu menjaul barang pada perusahaan. e. Customer to Government Customer to government adalah transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, seperti membayar pajak.

3. Mekanisme Penawaran dan Penerimaan Online Transaksi jual beli e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli sama dengan jual beli konvensional yang bisa dilakukan masyarakat hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi e-commerce yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui online. 63 Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli online tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Sebab suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. a. Penawaran

63

Ibid., hlm. 228


Penawaran merupakan suatu “invitation to enter into a binding agreement” 64 Tawaran merupakan sebuah tawaran jika pihak lain memandangnya sebagai tawaran. Suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian dapat dianggap sebagai tawaran. 65 Yang melakukan penawaran di dalam transaksi e-commerce khususnya jenis b to c adalah merchant atau produsen/penjual. Di dalam menjajakan produk dan jasa para merchant tersebut memanfaatkan website dengan menyediakan semacam storefront yang berisikan katolog produk dan layanan yang diberikan. Sama halnya dengan pembeli yang berjalan-jalan didepan tokotoko dan melihat barang-barang di dalam etalase. Keuntungannya jika melakukan belanja di toko online adalah kita dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh jam buka toko dan kita juga tidak akan risih dengan pandangan penjaga toko yang mengawasi kegiatan kita. Dalam website tersebut biasanya ditampilkan barang-barang yang ditawarkan, harganya, nilai rating atau poll otomatis tentang barang itu yang diiisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut, dan produk lain yang berhubungan.

64

Mariam Darus Badrulzaman, E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Majalah Hukum Bisnis XII Tahun 2001, hlm. 33. 65 Edmon Makarim, Op.Cit., hlm. 229.


Penawaran ini terbuka bagi semua orang. Semua orang yang tertarik dapat melakukan windows shopping di toko-toko online ini. Dan jika ada barangbarang yang menarik perhatian maka dapatlah transaksi dilakukan. b. Penerimaan Penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam menentukan suatu penawaran dan penerimaan dalam eybersystem ini digantung pada keadaan dari cybersystem tersebut. Penerimaan dapat dinyatakan melalui website, electronic mail (surat elektronik), atau juga melalui Electronic Data Interchange. 66 “EDI” adalah suatu transfer informasi secara elektronis dari suatu komputer ke komputer yang lainnya dengan menggunakan suatu standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam menyusun atau mempertukarkan informasi tersebut. Di dalam menentukan suatu cara penerimaan penjual diberi kebebasan. Misalnya dengan menentukan bahwa dalam hal penjualan melalui website atas barang dagangannya maka penawaran dapat ditujukan dapat halaman dari e-mail adress calon pembelinya. Jadi dalam hal ini penerimaan melalui e-mail adalah cukup. Karena penawaran ini dikirimkan pada e-mai tertentu maka sudah jelas hanya pemegang e-mail itulah yang dituju. Tetapi jika penawaran dilakukan melalui website atau news group maka dapat dianggap penawaran tersebut ditujukan untuk khalayak ramai. Dan dengan demikian maka setiap orang yang berminat dapat membuat kesepakatan dengan penjual yang menawarkan. 66

Ibid., hlm. 229.


Dalam transaksi e-commerce melalui website, biasanya pengunjung/calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. Jika memang calon pembeli tertarik maka shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang calon pembeli inginkan sampai calon pembeli yakin akan pilihannya. Setelah yakin dengan pilihannya maka calon pembeli akan memasuki tahap pembayaran. Dalam e-commerce terdapat banyak metode pembayaran. Dengan menyelesaikan tahapan transaksi ini maka dengan demikian pengunjung toko online telah melakukan penerimaan/acceptance. Dan dengan demikian terciptalah kontrak online.

4. Bentuk-Bentuk Kontrak Dalam Transaksi E-Commerce Transaksi elektronic antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang atau jasa di internet) dengan e-customer (pihak yang membeli barang atau jasa di internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah papaer document, melainkan dokumen elektronik atau digital. Bentuk-bentuk kontrak pada e-commerce tersebut secara umum dapat diklasifikasikan di dalam beberapa bentuk, diantaranya: a. Kontrak melalui chating dan video converence Chating dan video converence adalah alat komunikasi yang disediakan di internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan chating seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan


orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat chating ini adalah tulisan atau pertanyaan yang terbaca pada komputer masing-masing. Sesuai dengan namanya video conference adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan chating dan video conference ini dapat dilakukan langsung oleh beberapa pihak dengan menggunakan sarana komputer atau monitor televisi. b. Kontrak melalui email Kontrak melalui email adalah salah satu bentuk kontrak yang paling populer karena pengguna email saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat email dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan email gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai suberiber pada server atau ISP tertentu. Kontrak email dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau banyak orang yang tergabung di dalam mailing list serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui email disamping itu kontrak melalui email dapat dilakukan dengan penawaran barangnya dilakukan melalui situs web yang memposting penawarannya sedangkan penerimaanya dilakukan melalui email. c. Kontrak melalui web


Kontrak melalui web dapat dilakukan dengan cara situs web seorang suplier (baik yang berlokasi di server suplier maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki diskripsi produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat self-contraction, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para konsumen harus menyertakan nomor kartu kredit.

5. Metode Pembayaran Dalam Transaksi E-Commerce Bentuk pembayaran yang digunakan di internet umumnya bertumpu pada sistem keuntungan nasional, tapi ada juga beberapa yang mengacu kepada keuangan lokal. Klasifikasi mekanisme pembayaran dapat dibagi menjadi lima mekanisme utama yaitu : 67 a. Transaksi model ATM. Transaksi ini hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing. b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. c. Pembayaran dengan perantaran pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk dalam kategori ini. Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, yaitu : 1) Sistem pembayaran kartu kredit online 2) Sistem pembayaran check online 67

Ibid., hlm. 230.


Sistem pembayaran dengan kartu kredit inilah yang sering menjadikan transaksi melalui elektronik menjadi masalah. Pembajakan kartu kredit serta penipuan kartu kredit terjadi dalam transaksi e-commerce. Sejumlah konsumen yang berbelanja lewat internet pernah mengalami pencurian nomor kartu kredit. Pencuri dapat saja mendapatkan nomor kartu kredit dengan cara menyusup server atau juga ke sebuah PC. Karena itulah bagi konsumen yang akan melakukan transaksi sebaiknya berhati-hati dan memastikan bahwa data-data yang mereka kirim terinskripsi dengan baik. Sebab, bisa saja pihak yang tidak berwenang menyadap nomor kartu kredit. Dan ada juga trik penipuan yang disebut trik penipuan klasik, yang melakukan penipuan dengan cara meminta nomor kartu kredit meskipun tidak melakukan transaksi dengan alasan sebagai jaminan.

6. Pengiriman Pengiriman dapat dilakukan dengan cara dikirim sendiri atau menggunakan jasa pengiriman lainnya. Biaya pengiriman bisanya dihitung dalam pembayaran, atau bahkan seringkali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut. 68

7. Metode Pengamanan Dalam Transaksi E-Commerce

68

Ibid., hlm. 231.


Untuk masalah jaminan keamanan di dalam transaksi e-commerce saat ini ada dua metode yang dipakai kebanyakan pedagang online yaitu : 69 a. Metode atau instrumen Secure Sockets Layer (SSL) Secure Sockets Layers (SSL) adalah instrumen trumen yang sudah dipakai. SSL melindungi informasi pribadi dalam kontrak antara konsumen dengan pedagang. Keamanan data yang dikirim melalui jaringan juga terjamin. Konsumen dalam melakukan transaksi harus memastikan bahwa data-data tersebut sudah dalam bentuk terenkripsi dengan baik. Hal tersebut dapat diperiksa dipastikan, melalui tampilan sebuah icon kecil dalam bentuk gambar sebuah kunci saat melakukan browsing, gambar kunci tersebut tidak boleh rusak, atau patah. Selain melihat gambar kunci tersebut, dapat juga diperiksa situs penjual yang biasanya diawali dengan http harus menjadi https pada saat proses transaksi. b. Metode yang kedua adalah Secure Elektronic Transaction (SET) SET menggunakan sertifikasi digital untuk membuktikan bahwa konsumen dan pedagang memiliki hak untuk menggunakan dan menerima kartu. Visa telah menggunakan metode ini. SET alat elektronik yang berfungsi untuk memverifikasi pedagang di layar, dan juga berfungsi bagi penjual/merchant untuk memeriksa tanda tangan konsumen pada bagian belakang kartu visa. SET memberikan cara bagi pemegang kartu dan pedagang untuk mengidentifikasi satu sama lain sebelum melakukan transaksi sehingga pembayaran dapat terjamin kebenarannya. 69

Ibid.


Di dalam proses terjadinya transaksi e-commerce menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah di saat pertemuan dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan tercapai. 70 Berdasarkan kesepakatan tersebut maka secara umum transaksi ecommerce diuraikan sebagai berikut : 71 1. E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari internet server provider (ISP) oleh e-merchan. 2. Transaksi melalui e-commerce disertai term of use dan sales term condition atau klausula standar, yang pada umumnya e-merchant telah meletakkan klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan e-customer melalui mekanisme ”klik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak e-merchant. 3. Penerapan e-customer melalui mekanisme klik tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan tentunya mengikat pihak e-merchant. 4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu acquairing merchant bank dan issuing customer bank. Prosedurnya e-customer memerintahkan kepada issuing customer bank untuk dan atas nama e-customer melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada acquiring merchant bank yang ditujukan kepada merchant.

70 71

Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 64. http//www.nofeieman.com. diakses pada tanggal 23 Mei 2009, Pukul 09.00 WIB.


5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak e-merchant berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang. Sebagai contoh dapat dilihat salah satu bentuk penawaran yang dilakukan oleh merchant/penjual yaitu PT. Citra Aditya Bakti, bentuk transaksi yang dilakukan adalah Bussines to Consumer, artinya transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan konsumen. Di dalam melakukan penawarannya PT. Citra Adita Bakti menggunakan website dengan alamat situs www.citraditya.com. 72 Setelah pembeli/e-customer sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh pihak penjual/e-customer dalam hal ini adalah PT. Aditya Bakti, maka pihak pembeli mengisi order pesanan yang ditentukan oleh PT. Aditya bakti sebagai pihak merchant/penjual. 73

72 73

www.citraditya.com, diakses pada tanggal 3 Agustus 2009, Pukul 01.00 WIB. Ibid.


PESAN BUKU Harap diisi dengan sebenar-benarnya, agar pesanan anda dapat kami proses secepatnya. Alamat Pemesan Nama E-mail

(diisi bila ada)

Alamat

Telpon

Kota

Kode pos

Alamat Pengiriman (Diisi jika berbeda dengan Alamat Pemesan) Nama

Alamat

Kota

Kode Pos

Dikirim Melalui: Daftar biaya kirim DHL -- Daftar biaya kirim Titipan Kilat -- Daftar biaya kirim Pos&Giro Kami berhak untuk menambah biaya pengiriman apabila tidak sesuai dengan banyaknya buku.

• • •

Bukti pembayaran harap di Fax secepatnya, berikut nomor order anda. Pesanan anda akan segera diproses apabila kami telah menerima bukti pembayan anda. Setelah kami menerima pesanan anda, kami akan melakukan konfirmasi melalui email atau telpon anda. Harga buku sewaktu-waktu bisa berubah.

Sumber : www.citraditya.com

Bagan. 1 Pemesanan Buku Secara On-Line


Pemesanan secara online di PT. Citra Aditya Bakti secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 tahap, diantaranya: a)

Pembeli memilih buku yang diinginkan dari katalog kemudian mengisikan jumlah buku yang dipesan (default = 1 buku) lalu menekan tombol ”masukkan buku ke dalam daftar pesanan. Kemudian apabila menginginkan buku yang lain lanjutkan pemilihan buku.

b)

Bila telah selesai memilih buku, tekan tombol ”lihat pesanan” atau pada tombol ”pesan buku”.

c)

Check pesanan. Apabila sudah selesai tekan tombol ”checkout’

d)

Isikan form pemesanan dengan lengkap. Tekan timbil ’kirim” apabila telah selesai. Anda akan mendapatkan nomor order. Catat nomor order tersebut.

8. Digital Signature Digital Signature atau tanda tangan digital adalah merupakan suatu tanda jati diri yang berfungsi sebagai pengesahan oleh pengguna melalui metode elektronik atau dengan prosedur yang telah ditentukan. 74 Tandatangan dalam suatu dokumen bertujuan untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Suatu digital signature sebenarnya adalah bukan suatu tanda tangan seperti yang kita kenal selama ini, ia menggunakan carar yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data

74

http://www.minergynews.com. Dilihat terakhir kali pada tanggal 23 Mei 2009, Pukul.

13.00 WIB.


sehingga ia tidak hanya disimpan ia juga memastikan keutuhan dari sebuah dokumen selama proses transmisi. Berdasarkan sejarahnya, penggunaan digital signature berawal dari penggunaan teknik kriptografi yang digunakan untuk mengamankan informasi yang hendak ditransmisikan/disampaikan kepada orang yang lain yang sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam suatu kriptografi suatu pesan dienkripsi (encrypt) dengan menggunakan suatu kunci (key). Hasil dari enkripsi ini adalah berupa chipertext tersebut kemudian ditransmisikan/diserahkan kepada tujuan yang dikehendakinya. Chipertext tersebut kemudian dibuka/didekripsi (decrypt) dengan suatu kunci untuk mendapatkan informasi yang telah enkripsi tersebut. Terdapat dua macam cara dalam melakukan enkripsi yaitu dengan menggunakan

kriptografi

simetris

(symetric

crypthography/secret

key

crypthography) dan kriptografi simetris (asymetric crypthography) yang kemudian lebih dikenal sebagai public key cyrpthography. 75 Secret key cyrpthografi atau yang dikenal sebagai kriptografi simetris, menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu pesan (message), disini pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus menjaga kerahasiaan (secret) terhadap kunci tersebut. Salah satu algoritma yang selama simetris ini adalah Data Encryption Standard.

75

Ibid.



Bagan 2 Kriptografi Simetris Public key cyrpthograpyh, atau dikenal juga sebagai kriptografi simetris, menggunakan dua kunci (key): suatu kunci digunakan untuk melakukan enkripsi terhadap suatu pesan (messages) dan kunci yang lain digunakan untuk melakukan dekripsi terhadap pesan tersebut. Kedua kunci tersebut mempunyai hubungan secara matematis sehingga suatu pesan yang dienkripsi dengan suatu kunci hanya dapat didekripsi dengan kunci pasanganya. Seorang pengguna mempunya dua buah kunci, yaitu sebuah kunci pirvat (privat key) dan juga sebuah kunci publik (public

key)

dan

pengguna

(user)

tersebut

lalu

mendistribusikan/

menyebarluaskan kunci publik miliknya. 76 Karena terdapat hubungan antara kedua kunci tersebut, pengguna dan seseorang yang menerima kunci publik akan merasa yakin bahwa suatu data yang diterimanya dan telah berhasil didekripsi hanya dapat berasal dari pengguna yang mempunyai kunci privat. Kepastian/keyakinan ini hanya ada selama kunci privat ini tidak diketahui oleh orang lain. Kedua kunci ini berasal atau diciptakan sendiri oleh penggunaanya. Salah satu algoritma yang terbaik yang dikenal selama ini adalah RSA (dinamakan sesuai dengan nama penciptanya Riverst, Shamir, Adleman). 77

76

Ibid. Ibid.

77



Bagan 3 Kriptografi dengan menggunakan kunci publik Pada saat dua orang hendak saling berkomunikasi atau saling bertukar data/pesan secara aman, mereka kemudian saling mengirimkan salah satu kunci yang dipunyainya, yaitu kunci publiknya. Sedangkan mereka menyimpan kunci privat sebagai pasangan dari kunci publik yang didistribusikannya. Karena data/pesan ini hanya dapat dienkripsi dan dekripsi dengan menggunakan kunci pasangannya maka data ini dapat ditransmisikan dengan aman melalui jaringan yang relatif tidak aman (melalui internet). Contoh dari penggunaan kriptografi ini adalah jika Bob hendak mentransmisikan suatu data/pesan rahasia kepada Aliec maka ia akan melakukan enkripsi data tersebut dengan menggunakan kunci publik Alice. Selama Alice yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kunci prifatnya, maka mereka dapat merasa yakin bahwa yang dapat membaca pesan tersebut hanyalah Alice. 78 Dalam digital signature suatu data/pesan akan dienkripsi dengan menggunakan kunci simetris yang diciptakan secara acak (randomly generated symmetric key). Kunci ini kemudian akan dienkripsi dengan menggunakan kunci publik dari calon penerimaan pesan. Hasil dari enkripsi ini kemudian

78

Ibid.


dikenal/disebut sebagai ”digital envelope” yang kemudian dikenal/disebut sebagai ”digital envelope” yang kemudian akan dikirimkan bersama pesan/data yang telah dienkripsi. Setelah menerima digital envelope penerima kemudian akan membuka/mendekripsi dengan menggunakan kunci prifatnya. Hasil yang ia dapatkan dari dekripsi tersebut adalah sebuah kunci simetris yang dapat digunakannya untuk membuka data/pesan tersebut. Kombinasi antara digital signature dengan message digest menyebabkan seorang pengguna dapat ”menandatangani secara digital” (digital sign) suatu data/pesan. Maksud dari menandatangani secara digital adalah memberikan suatu ciri khas terhadap suatu pesan. Message digest adalah suatu besaran (value) yang berasal dari suatu data/pesan yang memiliki sifat yang unik yang menandai bahwa pesan tersebut mempunyai suatu besaran tertentu. Messages digest diciptakan dengan melakukan enkripsi terhadap suatu data dengan menggunakan kirptografi satu arah (one way cyrpthograpyh), yaitu suatu tehnik kriptografi yang terhadapnya tidak dapat dilakukan proses pembalikan (reversed). Pada saat message digest dienkripsi dengan menggunakan kunci privat dari pengiriman dan ”ditambahkan” kepada data/pesan yang asli maka hasil yang didapat adalah digital signature dari pesan tersebut. Penerimaan dari digital signature akan dapat mempercayai bahwa data/pesan benar berasal dari pengirim. Dan karena apabila terdapat perubahan suatu data/pesan akan menyebabkan akan merubah message digests dengan suatu cara yang tidak dapat diprediksi (in unpredictibel way) maka penerima akan


merasa yakin bahwa data/pesan tersebut tidak pernah diubah setelah message digest diciptakan. Sebelum kedua belah pihak (pengirim/penerima) hendak melakukan komunikasi diantaranya dengan menggunakan kriptografi kunci publik, masingmasing pihak harus merasa yakin akan keberadaan mereka. Mereka kemudian akan melakukan otentifikasi terhadap keberadaan masing-masing pihak. Agar mereka dapat melakukan otentifikasi terhadap keberadaan mereka masing-masing maka mereka menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan otentifikasi terhadap kunci publik mereka. Pihak ketiga ini dikenal sebagai certification authority. Certification authorityh ini kemudian akan memberikan suatu sertifikat (certificate) yang berisi identitas dari pengguna (misalnya Alice), sertifikat ini ditandatangani secara digital oleh Certification authority tersebut. Isi dari sertifikat st selain identitas ia juga berisi kunci publik dari pemiliknya. 79

B. Keabsahan Transaksi Bisnis E-Commerce Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak 1. Pengaturan Hukum Kontrak/Perjanjian di Indonesia Pengertian perjanjian dapat diketahui dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dimaksud oleh Pasal 1313 tersebut adalah perjanjian obligator

79

Ibid.


atau perjanjian timbal balik dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak. Selain itu, pada prakteknya masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah harus tertulis (writing) dan bertanda tangan (signed) di atas materi (duty stamp) ataupun kertas segel serta harus asli. Menurut Subekti, perikatan adalah ”suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” 80 Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum. Sebagai contoh, ketidakterlaksanaanya apa yang menjadi tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu transaksi hukum dapat dikenakan. Sanksi tersebut berupa pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya. a) Hubungan Perjanjian dengan Perikatan Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu 80

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Intermasa, 1996), hlm. 159.


menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat kita katakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan. Sebenarnya, perikatan juga bisa lahir dari undang-undang. Perbedaan diantara perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang lahir dari perjanjian ini memang dikehendaki oleh kedua belah pihak sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidak berdasar atas inisiatif pihak-pihak yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa perikatan memiliki pengertian abstrak, maksudnya perikatan tersebut tidak dapat kita lihat secara langsung dengan mata kita atau dengan kata lain perikatan bersifat tidak kasat mata, perikatan hanya terdapat dalam bayangan atau dalam alam pikiran kita. Sedangkan perjanjian itu dapat kita lihat wujudnya, diantaranya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupannya diucapkan atau ditulis, karena perjanjian merupakan suatu hal konkrit atau merupakan suatu peristiwa. b) Azas-azas pokok di dalam perjanjian Buku III KUHPerdata mengenal tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah : 81 1. Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,

81

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 164.


asalkan tidak longgar aturan yang memaksa (dwigned recht), ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal diluar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan istilah ’hukum pelengkap’ (optional law/anvillend recht), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-pemerintah yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada undangundang. Hal dapat kita berikan contoh dalam perjanjian jual beli, cukuplah kiranya kita untuk setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang dimana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak kita pikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukuplah mengenai hal-hal tersebut kita tunduk saja pada hukum dan undang-undang. Asas ’sistem terbuka’ dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan

membuat

perjanjian,

dalam

KUHPerdata,

lazimnya

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi demikian: ”semua


perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 82 Dengan menekankan pada perkataan ’semua’ maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, kita diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi kita sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah undang-undang. 2. Asas Konsensualisme Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin ’consensus’ yang berarti sepakat. Asas konsensualisme ini bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.83 Arti asas konsensualisme ialah dasar perjanjian dan perikatan yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian 82

Ibid., hlm. 165. Ridwan Khairandy, Kewenangan Hukum untuk Melakukan Intervensi terhadap Kewajiban Kontruktual Berdasarkan Azas Itikad Baik, Jurnal Hukum, No. 15 Vol. 7-2000, hlm. 94. 83


yang memang oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu. Penting untuk diperhatikan didalam sebuah komunikasi elektronik, ’sepakat’ adalah tergantung dari prosedur telekomunikasi yang akan dijalankan. Jika prosedur tersebut dipenuhi dan communication system itu berjalan sebagaimana mestinya, maka kesepakatan tersebut adalah sudah terjadi oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah (dalam arti mempunyai kekuatan ”mengikat” kepada para pihak yang membuatnya) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Akan

tetapi,

terhadap

asas

konsensualisme

ini,

terdapat

pengecualiannya. Di dalam undang-undang ditetapkan adanya formalitasformalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian yang dapat berakibat pada batalnya perjanjian tersebut bila tidak mengikuti tata cara yang dimaksud. Sebagai contoh dalam perjanjian penghibahan, jika yang dihibahkan adalah benda tak bergerak, maka perjanjian harus dilakukan dengan akta notaris perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil. 3. Asas Itikad Baik Hukum perjanjian mengenal pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, yaitu ”suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.


Asas itikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum kontrak perjanjian. 84 c) Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: 85 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Untuk dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek-subjek hukum yang melakukan perjanjian. Sedangkan untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 86 Sepakat mereka yang mengikat dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 84

Ibid., hlm. 95. Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 123. 86 Ibid., hlm. 25. 85


Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asanya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdata. Tentu saja bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditarih di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampunan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang belum dewasa harus diwakili oleh orangtua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampunan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya, barang barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si


berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undangundang. 87 Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian ada isi perjanjian itu sendiri, sebagai ilustrasi: dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpan dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan. d) Masa Berlakunya Perjanjian 1. Terjadinya Perjanjian Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak searah tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain. 88

87 88

Ridwan Khairany, Op.Cit., hlm. 95. J. Satrio, Op.Cit., hlm. 165.


Dengan demikian, untuk mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji. Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara para pihak yang berjanji. Apabila kedua kehendak tersebut tidak saling bertemu atau saling berselisih tak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka ada madzhab yang berpendapat bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offierte). Artinya dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran tersebut. Dan pihak penerima penawaran melakukan penerimaan terhadap penawaran tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian. 2. Berakhirnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan-perikatan hapus (berakhir) apabila : a. Karena pembayaran b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan c. Karena pembaharuan utang d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi; e. Karena percampuran utang; f. Karena pembebasan utang; g. Karena musnahnya barang yang terutang;


h. Karena kebatalan atau pembatalan; i. Karena berlakunya suatu syarat batal; j. Karena lewatnya waktu e) Konsep Tanda Tanda Dalam Transaksi / Akta KUHPerdata (BW) hanya mengakui surat yang bertanda tangan, karena surat dalam BW diperlukan sebagai pembuktian di masa depan. Surat yang tidak bertanda tangan, tidak diakui dalam BW, karena ’tidak dapat diketahui’ siapa penulisnya. Surat bertanda tangan itu disebut dengan ’akta’. Orang pada umumnya akan berpendapat bahwa suatu akta sudah sepatutnya ditandatangani. Tandatangan ini menyebabkan orang yang menandatanganinya mengetahui isi dari akta yang ditandatanganinya. Orang tersebut juga terikat dengan pada isi dari akta tersebut. Dalam BW, surat sebagai alat bukti tertentu dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 1. Akta bawah tangan: dimana penandatanganan atas surat/akta tersebut dilakukan tidak di depan pejabat umum atau tidak ditandatangani oleh pejabat umum, sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1874, dan juga sebagian pada Pasal 1869. 2. Akta otentik: dimana penandatanganan surat/akta tersebut dilakukan di depan pejabat umum atau ditandatangani langsung oleh pejabat umum, sesuai Pasal 1869 KUHPerdata. Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang paling utama di depan hakim.


Pengertian akta sendiri sebenarnya adalah suatu surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam golongan akta maka surat tersebut harus ditandatangani. Keharusan akan adanya tandatangan dalam surat sehingga surat tersebut dapat disebut sebagai akta diatur dalam (Pasal 1869 BW). Fungsi

dari

tandatangan

disini

adalah

untuk

memberi

ciri

atau

mengindividualisir sebuah akta. Oleh karena itu nama atau tandatangan yang ditulis dalam huruf balok adalah tidak cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat dari sipembuat. Yang dimaksud dengan penandantanganan adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tandatangan saja adalah tidak cukup. Nama itu harus ditulis tangan oleh si penandantangan sendiri. Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta dibawah tangan ialah sidik jari (cap jari, atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat umum lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Notaris atau pejabat tersebut harus memberikan pernyataan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang tersebut diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan atau dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut.


Tandatangan yang dibubuhkan dalam suatu kontrak tidak harus dilakukan ’secara langsung’ seperti seseorang membubuhkan tandatangan. Tandatangan itu bisa juga dalam bentuk stempel atau bentuk lainnya. Syarat dari digunakannya tandatangan selain tandatangan ’konvensional’ adalah tanda tangan itu harus digunakan secara teratur. Keterangan/kontrak yang sudah dibubuhi ’tandatangan’ tersebut lantas dianggap memang berasal dari orang yang tandatangannya tertera diatasnya dan orang tersebut lantas terikat oleh keterangan tersebut. Tandatangan bukan merupakan bagian yang penting (substansi) dari suatu transaksi/kontrak, tetapi kehadirannya dilihat atau diperhatikan karena keberadaanya atau bentuknya (form). Penandatangan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut : 89 1. Bukti (evidence) Suatu tandatangan akan mengotentifikasikan penandatangan dengan dokuen

yang

ditandatanganinya.

Pada

saat

penandatanganan

membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (attribute) dengan penandatangan. 2. Ceremony Penandatanganan suatu dokumen akan berakibat penandatangan akan tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi kemungkinan adanya inconsiderate engagement.

89

Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 142.


3. Persetujuan (approval): Dalam penggunaanya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tandatangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandantangan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum. 4. Effeciency and Logistics Tanda

tangan

dalam

suatu

dokumen

tertulis

seringkali

menimbulkan kejelasan dan keabsahan dari suatu transaksi dan juga akan mengurangi kebutuhan untuk mengecek keabsahan suatu dokumen kepada orang yang bersangkutan, sedangkan dalam pasal 187 KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana, undang-undang nomor 8 tahun 1981), diebutkan bahwa pengadilan juga menerima segala macam tulisan/surat, baik tulisan/surat yang bertandatangan maupun yang tidak ditandatangani. Salah satu alasan untuk memasukkan surat ’tak bertandatangan’ dalam KUHP adalah karena beberapa alat bukti tulisan mungkin bukan berupa ’perjanjian’ tetapi bisa jadi merupakan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Pada dasarnya penggunaan tandatangan didalam suatu akta adalah sangat penting, karena tanpa adanya tandatangan maka surat tersebut hanyalah bersifat sebagai surat belaka dan bukan bersifat sebagai akta.

2. Konsep Kontrak Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional


Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur kegiatan perdata yang mengandung unsur-usnur internasional atau dengan kata lain melewati batas hukum internasional atau yang melintas dua atau lebih sistem hukum nasional. Perjanjian internasional juga menjadi dasar kegiatan perdata secara internasional seperti transaksi perdagangan internasional dan kegiatan peradta lainnya. 90 Subjek hukum perdata internasional melakukan hubungan perdata yang menjadi peristiwa hukum perdata. Hanya saja dalam hukum perdata internasional, peristiwa hukum perdata yang terjadi

antara para pihak

mengandung unsur-unsur asing atau internasional. Unsur-unsur asing tersebut ditentukan melalui Titik Taut Primer (TTP) dan Titik Pertalian Sekunder (TPS). 91 TTP dan TPS tersebut contohnya adalah kewarganegaraan para pihak yang berbeda, pilihan hukum, status personal badan hukum yang berbeda, tempat perbuatan melanggar hukum, tempat kontrak dan pelaksanaan kontrak dibuat, cara penerimaan kontrak, sistem hukum yang berbeda dan sebagainya. Kesemua hal tersebut yang membuat peristiwa hukum tersebut menjadi hukum perdaat internasional. Asas kebebasan berkontrak juga dianut dalam hukum perdata internasional, maka pilihan hukum dan pilihan forum, merupakan dasar yang penting bagi suatu kontrak atau perjanjian para pihak yang secara alamiah mempunyai dan menganut sistem hukum yang berbeda. Pilihan hukum

90 91

http://www.indocybeenlawnet, diakses pada tanggal 23 Juni 2009, Pukul 11.00 http.//.www.fh.iu.ac.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2009, Pukul 11.30


merupakan titik taut penentu dalam menentukan hukum mana yang digunakan dalam suatu perjanjian internasional. Apabila dalam suatu kontrak internasional tidak nampak bahwa para pihak telah memilih hukum tertentu, maka dapat dimengerti orang hendak mencari juga apakat terdapat suatu presumed intention of the parties. Secara tradisional terdapat asas. 92 a. Lex Loci Contracturs, yakni hukum yang digunakan adalah hukum dimana kontrak tersebut dibuat, dan b. Lex Loci Solutionis, bahwa hukum yang berlaku adalah tempat dimana perjanjian dilaksanakan. Asas ini telah banyak menjadi perdebatan dan sengketa dan menjadi jarang sekali dipakai Selain hal tersebut di atas di dalam hukum perdata international dikenal istilah interlegal yang bermakna di dalam setiap kasus terdapat lebih dari satu yurisdiksi. 93 Interlegal tersebut memiliki dua aspek, pertama adalah yurisdiksi berarti tentang kewenangan suatu pengadilan di bawah hukum nasional untuk menangani masalah yang akan diselesaikan dengan hukum nasional baik itu ketentuan secara eksplisit ataupun implisit berdasarkan prosedur perdata atau pidana. Kedua berkaitan masalah hukum manakah yang tepat yang akan diberlakukan apabila terdapat lebih dari satu yurisdiksi dalam sebuah masalah. Hal ini dalam HPI dikenal dengan pilihan hukum (The choise of law) sedangkan 92

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internastional Indonesia, Cetakan Kedua. (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 82. 93 Nidyo Pramono, Op.Cit., hlm. 18.


situasinya disebut dengan konflik hukum. Dalam HPI dikenal adanya pilihan hukum seperti lex forum (masalah-masalah hukum prosedur) dan lex cause (masalah-masalah pembuktian). 94 Perkembangan terakhir hukum perdata internasional memakai asas The Proper Law of the Contract dan The Most Characteristie of the Conection. 95 1. The Proper Law of the Conract Menurut azas ini hukum yang berlaku adalah hukum yang mempunyai titik-titik pertalian yang paling banyak atau hukum yang paling sering dipergunakan pada saat pembuatan perjanjian. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pilihan hukum yang akan memayungi perjanjian tersebut harus ditulis dalam perjanjian/kontrak. 2. The Most Characteristic of Connection Yang dimaksud dengan the most characteristic of connection adalah kita melihat kepada faktor-faktor objektif dan keadaan-keadaan sekitar kontrak, melihat konteksnya dan juga bagaimana dapat dilokasilir dalam suatu tempat negara tertentu. Hubungan yang penting diperhatikan adalah antara tempat yang bersangkutan dalam pelaksanaan kewajiban yang karakteristik menurut sifatnya.

94 95

Ibid., hlm. 19. Edmon Makarim, Op.Cit., hlm. 245.


3. Dasar Hukum Dan Legalitas Transaksi E-Commerce Di dalam transaksi e-commerce pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang daganganya melalui website yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter) dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko virual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya. Biasanya setelah pesanan tersebut sampai ditempat penjual (merchant) maka penjual (merchant) akan mengirim email atau telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen. Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut menimbulkan keragu-raguan kepada terciptanya suatu kesepakatan. Negara-negara yang tergabung di dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem 3 klik. Cara kerja sistem ini adalah: pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua). Dan masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon


pembeli kepada penjual perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). 96 Sistem tiga klik ini jauh lebih aman dari pada sistem ”2 klik”, penjual dapat mengelak dengan menyatakan kepada calon pembeli bahwa ia tidak pernah menerima ”penerima” dari calon pembeli. Dan ini tentunya akan merugikan pembeli. Disini penulis juga berpendapat bahwa transaksi e-commerce pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari perjanjian dalam bentuk elektronik. Meskipun informasi tersebut tidak ditandatangani, bukan berarti tidak terjadi perjanjian. Demikian juga kalau transaksi e-commerce tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, tetap dapat dianggap sebagai perjanjian karena perjanjian yang ditandatangani oleh satu pihak tetapi berakibat pada pihak lainnya. The

United

Nations

Conference

on

International

Trade

Law

(UNCITRAL) telah menetapkan suatu model law untuk electronic commerce pada tahun 1996 yang kemudian direvisi pada tahun 1998. Model hukum tersebut berisi panduan-panduan yang disarankan diikuti oleh negara-negara anggota saat mereka membuat legislasi untuk e-commerce (atau transaksi elektronik secara umum). Adapun yang termaktub dalam model law tersebut antara lain adalah masalah: 97 a) Keberadaan dan pengakuan hukum transaksi elektronik 96

Setiawan, Elektronic Commerce: Tinjauan dari Segi Hukum Kontrak’ makalah disampaikan pada seminar legal Aspect of E-commerce. (Jakarta: Agustus, 2000), hlm. 4, dikutip dari Edmon Makarin, Op.Cit., hlm. 235. 97 http://www.indocybeerlawnet, dilihat terakhir kali pada tanggal 5 Maret 2009, Pukul 02.30 WIB.


b) Pengakuan konsep incorperation by reference c) Jaminan keamanan atas keaslian transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik ataupun dengan cara lainnya yang dapat dipercaya dan diandalkan d) Penggunaan salinan transaksi elektronik e) Pengarsipan transaksi elektronik f) Otomasi transaksi elektronik g) Hak dan kewajiban pengiriman transaksi elektronik dan penerima transaksi elektronik h) Tanda penerimaan tanda bukti (acknowledgement of receipt) sebagai tanda untuk mengeksekusi transaksi i) Kapan dikirim, diterima, terjadi dan berlaku transaksi elektronik Patut dicatat sebenarnya model law ini sebelumnya dinamakan model law for EDI (Electronic Data Interchange), namun pada saat terakhir diganti namanya menjadi model law for e-commerce, meskipun demikian, prinsip-prinsip yang ada didalamnya juga dapat diterapkan untuk transaksi perdagangan elektronik secara umum. Karena model law untuk e-commerce UNCITRAL telah memuat prinsip-prinsip umum yang cukup universal untuk berbagai jenis transaksi elektronik. Mengenai pengaturan kontrak elektronik, maka dapat dilihat pada ketentuan model law on Electronik Commerce yang sudah dikeluarkan oleh PBB, pasal 15 Model Law on Elektronic Commerce menyatakan: 98

98

Budi Agus Riswandi, Aspek Perlindungan Nasabah dalam Sistem Pembayaran Internet, Jurnal Hukum Lus Wuila Iustu, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hlm. 82.


1. Kecuali diatur secara lain oleh originator dan addresse, saat suatu data massage dikirim (dispatch) adalah pada saat ia memasuki suatu sistem informasi di luar kontrol dari originator atau orang lain yang mengirimkan data tersebut untuk kepentingan originator. 2. Kecuali diatur secara lain antara originator dan addresse, waktu diterimanya suatu data massages ditentukan sebagai berikut: kalau seorang addresse sudah menentukan suatu informasi sebagai tujuan dikirimnya data massage, saat diterimanya adalah: a) Pada saat data massage tersebut memasuki sistem informasi tertentu (designated system information) yang dituju, atau b) Apabila suatu data message dikirimkan ke suatu informasi yang bukanlah suatu sistem informasi tertentu (designated system information), maka waktunya adalah pada pesan tersebut diterima oleh addresse.

4. Lahirnya Kesepakatan Di Dalam Transaksi E-Commerce Pada prinsipnya, menurut KUHPedata, bentuk suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Untuk pengaturan e-commerce menerapkan KUHPerdata secara analogi, dimana terhadap ketentuan-ketentuan dari e-commerce diterapkan ketentuan KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata).


Untuk sahnya suatu kontrak/pk maka harus melihat kepada syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: a. Kesepakatan para pihak; b. Kecakapan untuk membuat perjanjian; c. Suatu hal tertentu; dan d. Suatu sebab yang halal Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur ke empat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum. Pada azasnya, suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.


Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam

kegiatan

usahanya

persesuaian

kehendak

tersebut

tidak

harus

mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis. Persesuaian kehendak tadi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga tidak dibutuhkan kehadiran secara fisik untuk menyampaikan kehendak dalam suatu perjanjian. Berarti ada pergesaran norma dalam masyarakat dalam mengartikan persesuaian kehendak. Dalam masyarakat konvensional tentunya mensyaratkan kata sepakat (persesuaian kehendak) harus dilakukan dengan pertemuan langsung dalam menyatakan suatu kehendak. Tidak demikian halnya dalam masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi. Penekanan dalam mencari persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak di dasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, kemudian pernyataan tersebut ”disetujui” oleh pihak lainnya. Pernyataan dari kedua belah pihak tadi kemudian dijadikan dasar bahwa telah ada persesuaian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni : 99 a) Secara tegas b) Secara tertulis (dengan akta otentik dan dengan akta di bawah tangan) c) Secara lisan (dengan tanda) d) Secara diam-diam

99

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II. (Bandung: Citra Adittya Bakti, 2000), hlm. 146.


Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa pada asasnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. Jadi jika dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Kata sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian yang diamanatkan di dalam pasal 1320 Burgelijk Wet Boek (KUHPerdata) dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. Contoh pernyataan kehendak yang dinyatakan dengan tanda-tanda dapat dilihat dalam proses pelelangan, orang dapat menyatakan persetujuan atau ketidak setujuannya hanya dengan melakukan gerakan tubuh baik melalui tangan ataupun kepala. Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian. Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut : 100 1) Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

100

Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm. 24.


2) Teori pengiriman (verzendtheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. 3) Teori kepercayaan (vertrowenstheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Dalam transaksi elektronik (e-transaction), terdapat pola untuk mencapai pernyataan ”sepakat”. Metode atau pola yang digunakan adalah, melalui ”single click”, ”double click” hingga ”three click”. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pada prinsipnya, pernyataan ”sepakat” dari salah pihak atas pernyataan dari pihak lainnya telah terwakili melalui tiga pola tersebut. Ringkasan, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak. Belum adanya peraturan khusus mengenai transaksi elektronik tidak menyebabkan perjanjian yang dibuat secara elektronik tersebut dimintakan pembatalan. Karena secara nyata tidak terdapat perubahan subtantif dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun perlu juga diperhatikan ketentuan mengenai klausula baku dalam suatu perjanjian, dan bagaimana kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen.


5. Syarat Syahnya Transaksi E-Commerce Seperti diketahui, e-commerce itu mencakup business to business dan business to consumer dan B2B dan dapat dilakukan melalui IRC, email dan web. Dimensi e-commerce juga mencakup transaksi antar pihak domestik (nasional) maupun antar pihak domestik dan non domestik (internasional). Dalam perjanjian apa pun kita harus memperhatikan BW sebagai pedoman dalam pembentukan perjanjian. Lalu, apakah transaksi e-commerce B2C melalui website telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasien 1320 BW? Bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bisa dibilang prinsip universitas dari transaksi. Berdasarkan syarat-syarat hukum kontrak konvensional, maka apabila dikaitkan dengan sistem online contract seperti di dalam transaksi e-commerce akan sulit untuk diterapkan dan mampu memberi jaminan hukum. Oleh karena itu wjaar saja pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera dalam pasien 1320 KUHPerdata hanya bisa berlaku untuk transaksi konvensional. Menurut pendapat penulis tidak demikianlah halnya perkembangan teknologi sebenarnya adalah satu dari sebuah realitas teknologi. Realitas teknologi hanya berperan untuk membuat hubungan hukum konvensional bisa berlangsung efektif dan efisien. Gambarannya adalah sebagai berikut, dalam transaksi jual beli tetap saja dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang


sedangkan di dalam e-commerce juga terdapat pembayaran dan penyerahan barang. Dari situ disimpulkan bahwa, dengan adanya internet atau e-commerce hanyalah membuat jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah, dan sederhana. Secara hukum, tidak ada perubahan konsepsi dalam suatu transaksi yang berlangsung. Kemudian, kapan suatu perjanjian dalam transaksi e-commerce tersebut berlangsung tentunya sangat berkaitan erat dengan siapa saja suatu transaksi st dilakukan. Dalam transaksi biasa, perjanjian berakhir ketika masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing. Transaksi e-commerce sebenarnya tidak berbeda dengan transaksi yang berlangsung secara online. Namun memang tidak sesederhana jika dibandingkan dengan transaksi konvensional. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian tadi dibagi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Paling tidak ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi on line baik B2B (business to business) dan B2C (business to cumsomer), antara lain perusahaan penyedia barang (seller), kemudian perusahaan penyediaan jasa pengiriman (packaging), dan jasa pembayaran (bank). Biasanya

disetiap

bagian

pekerjaan

(penawaran,

pembayaran,

pengiriman) masing-masing pihak membagi tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli


menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Hal ini bisa dikatakan bahwa transaksi antara penjual dengan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang tiba atau diantar ke alamat pembeli. Karena biasanya Bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari bank yang ditunjuk oleh penjual dalam transaksi e-commerce tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut telah terakhir. Pihak yang terkait langsung dalam transaksi paling tidak ada empat pihak yang terlibat, diatas telah disebutkan antara lain; penjual, pembeli, penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman. Kemudian mengenai kecakapan di dalam membuat suatu perjanjian, hal ini tergantung kepada hukum mana yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan seandainya nanti terjadi sangketa. Apabila dilihat dari ketentuan KUHPerdata pasal 1329 menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Seorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun, tetapi telah menikah.


Di dalam perkembangannya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 447/SIP/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Di dalam sistem common law seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (bagi wanita) dan 21 tahun (bagi pria). Kala di negara Amerika Serikat telah menyepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik wanita maupun pria.


BAB II KEABSAHAN TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DARI SUDUT PANDANG HUKUM KONTRAK DI INDONESIA

Recommend Documents